Zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam aspek hukum kewajiban, pelaku kewajiban, niat dalam melaksanakan, serta pemanfaatan hasilnya. Zakat bersifat religius sebagai ibadah, sedangkan pajak bersifat duniawi untuk kepentingan negara. Menurut ulama, pajak hanya untuk non-Muslim, tetapi ada pendapat yang mengizinkan pajak bagi Muslim jika diperlukan negara dan memenuhi syarat
3. Pengertian Pajak
Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan
oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau
pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga
beli barang, dll.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
4. Pengertian Pajak
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat
Pasal 1 UU Nomer 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan
5. Pengertian Pajak
“
Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib
pajak, yang harus disetorkan kepada negara
sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat
prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di
satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian
tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan
lain yang ingin dicapai oleh negara …
Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat
”
6. Unsur-unsur
Pajak
1 Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2 Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat
ditunjukkan secara langsung
3 Pajak diperuntukkan untuk keperluan pembiayaan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah
dan pembangunan
4 Pemungutan pajak dapat dipaksakan
9. Perbedaan
zakat
dan
pajak
dari sisi hukum dan sifat kewajiban
Zakat
Ditetapkan berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah
Saw. yang bersifat tegas dan qath’i, sehingga kewajibannya bersifat
absolut dan selamanya.
Pajak
Ditetapkan berdasarkan kebijakan dan peraturan pemerintah, sehingga
kewajibannya bersifat relatif dan sementara (memungkinkan diubah atau
diganti)
11. Perbedaan
zakat
dan
pajak
dari sisi niat dalam melakukan
Zakat
Niat khusus sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT.
Pajak
Niatnya bersifat duniawi demi menunaikan kewajiban dari pemerintah
saja.
12. Perbedaan
zakat
dan
pajak
dari sisi obyek dan pemanfaatannya
Zakat
Memiliki nishab dan prosentase yang telah ditentukan dan obyeknya
tertentu pula karena tidak semua barang wajib dizakati. Sedangkan
pemanfaatannya tidak boleh keluar dari kategori 8 golongan yang telah
ditetapkan dalam al-Qur’an (At-Taubah : 60)
Pajak
Kadar dan aturan pemungutannya tergantung pada aturan pemerintah.
Hasil pajak bisa digunakan untuk seluruh sektor kehidupan.
14. Istilah Pajak dalam Islam
ُُ الَّضيْ َب
ر ة
Berarti : “beban”, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta
setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai
sebuah beban.
15. Istilah Pajak dalam Islam
ُُ اخل ََر
اج
Berarti pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian
dan hutan milik umat.
16. Istilah Pajak dalam Islam
ُُ ْ الع
ش
Berarti bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar
hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang
nilainya lebih dari 200 dirham.
17. Istilah Pajak dalam Islam
ُُ َ اجل ْزي
ِ ة
Berarti pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim (khususnya ahlul
kitab) untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari
kewajiban militer
19. Sebenarnya dalam Islam pajak
hanya diwajibkan kepada
orang-orang non muslim
sebagai jaminan atas kewajiban
pemerintah Islam menjaga
keamanan mereka
22. Pendapat pertama
Pajak tidak boleh sama sekali
dibebankan kepada kaum
muslimin, karena kaum muslimin
sudah dibebani kewajiban zakat
Hadits Rasulullah Saw.
ِ ٌّ َ ِ ِ َ
ُُِلَيْسُِفُاملَالُحقُس َوىُالز ََكة
ر
“Tidak ada kewajiban dalam
harta kecuali zakat”
23. Pendapat kedua
Pajak boleh diambil dari kaum
muslimin, jika memang negara
sangat membutuhkan dana,
dengan syarat-syarat yang
harus dipenuhi
24. MASA
Syarat-syarat yang wajib diperhatikan dalam penetapan pajak ORDE BARU
1 Terdapat kebutuhan riil yang tidak tercukupi oleh sumbersumber pendanaan konvensional (zakat, bagi hasil, dan lain-lain)
2 Pembagian beban pajak secara adil kepada mereka yang mampu
3 Penyaluran uang pajak untuk kemaslahatan umat, bukan
kepentingan penguasa
4 Mendapat persetujuan dari dewan permusyawaratan atau ahlul
halli wal aqdi (semacam DPR)