1. SEJARAH PEREKONOMIAN
INDONESIA
Posted on Juni 6, 2012 by RestyFrisda
I. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, karena
berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah
posisi yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan antar benua. Perdagangan saat itu
mengenal sebutan jalur sutra laut, yaitu jarur dari Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat
Malaka menuju ke India. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai
pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah
di Barat (Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut
oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam
perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional
dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para
bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi
terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang
lewat di daerah mereka.
Sejarah Perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1. Masa Sebelum Kemerdekaan
Daya tarik Indonesia akan sumber daya alam dan rempah-rempah membuat bangsa-bangsa
Eropa berbondong-bondong datang untuk menguasai Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya
ada 4 negara yang pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris,
dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia tidak banyak mengalami perubahan
dikarenakan waktu Portugis menjajah tidaklah lama disebabkan kekalahannya oleh Belanda
untuk menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat diberlakukan kebijakan.
Dalam masa penjajahan Belanda selama 350 tahun Belanda melakukan berbagai perubahan
kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dengan dibentuknya Vereenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC). Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda
dengan tujuan menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk
menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris.
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain
meliputi :
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

2. Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda.
Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai
permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Namun pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi
kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain
disebabkan oleh :
a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van
Den Bosch dengan tujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta di pasar dunia.
Sistem tersebut sangat menguntungkan Belanda namun semakin menyiksa pribumi. Sistem
ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang
pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan
menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang
sudah ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam
pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram–yaitu kewajiban
rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan–dan memotivasi para
pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil
produksi yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah
mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah,
mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya
bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) terjadi karena adanya desakkan kaum Humanis
Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan
mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakkan ekonominya. Dibuatlah peraturan-
peraturan agrarian yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak
swasta untuk jangka 75 tahun dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak
boleh. Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan pribumi, tapi malah
menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang tidak diperlakukan layak.
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh
Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Selain itu, dengan landrent, maka
penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang
diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar
untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari
negara penjajah.
Pemerintah militer Jepang menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk
mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi perombakan besar-
besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi

3. bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan
militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama.
2. Masa Orde Lama
a) Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang
disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober
1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang
Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan
luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan,
diantaranya :
 Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan
Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional
yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
 Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil
mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut
kebutuhan rakyat, namun semua muatan dirampas oleh angkatan laut Belanda.
 Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil
produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi
perkebunan asing.
 Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun
bibit dan padi ungul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam
pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
 Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan
mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal
kemerdekaan.
 Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
 Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
 Sistem Ekonomi Ali-Baba
b) Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum
mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:
 Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang
yang beredar agar tingkat harga turun
 Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa
berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional
 Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-
Belanda.

4. c) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur
pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia. Akibatnya adalah :
 Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank diatas 25.000
dibekukan
 Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis
Indonesia dengan cara terpimpin
 Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter
3. Masa Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program
pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam
sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha
nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi
campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari
salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara
terbatas.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8
jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan,
kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita.
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka
kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan
dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah
juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan
sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan
antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri.
Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi,
kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa
diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental
pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas
dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga
meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan
berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
4. Masa Orde Reformasi

5. Orde reformasi dimulai saat kepemimpinan presiden BJ.Habibie, namun belum terjadi
peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan
fundamental yang ditinggalkan pada masa orde baru. Kebijakan yang menjadi perhatian
adalah cara mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimipinan presiden
Abdurrahman Wahit, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang masa kepemimpinan
presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun masalah-masalah yang diwariskan dari masa orde
baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih adanya
KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang
menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan
hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam
periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan
politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut berhasil menaikan partumbuhan
ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan kontroversi yaitu
BUMN yang di privatisasikan dijual pada perusahaan asing.
Masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM,
yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke
subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni
BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai
ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial.
Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan
pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor
dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia,
diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober
2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan
kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan
kebijakan dalam negeri.
Sistem Perekonomian Indonesia Saat Ini :
Sebagian orang berpendapat bahawa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat
atau disebut sistem ekonomi liberal/kapitalis, sistem yang membebaskan segala macam
bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh
rakyat. Mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas tak ada larangan. Intinya
adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum
pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi sehingga

6. membuat yang miskin semakin miskin, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam,
kesenjangan sosial, itulah yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal
atau kapitalis yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Indikasi sistem perekonomian
Indonesia diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan
korporasi swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakin subur manakala bola
salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan. Semula globalisasi
masih terkait dengan bidang informasi dan komunikasi, namun bola salju globalisasi semakin
membesar dan menggulung bidang lainnya termasuk sektor ekonomi,politik. Contohnya saja
Harga BBM sudah didesak agar secara bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia
sendiri dapat dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada
segelintir orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem kapitalis.
Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah tidak
mengakuinya secara terbuka.
Masuknya Sistem tersebut dapat kita lihat dari beberapa Indikator yaitu :
a. Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga barang
barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
b. Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs
rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
c. Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakin
berkurang.
d. Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin
menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.
Dampak positif yang di timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita
dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan
dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran,
kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negeri yang tinggi.
Namun meskipun demikian, bagi saya pribadi perekonomian Indonesia bisa dikatakan cukup
memperlihakan peningkatan yang bisa dibanggakan. Terlihat pada saat terjadi krisis global,
dimana banyak negara di dunia mengalami krisis namun tidaklah demikian di Indonesia.
Indonesia masih bisa bertahan dari krisis ekonomi. Walaupun masih dapat bertahan, sudah
seharusnyalah pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia sadar untuk memperbaiki
perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi dengan memberantas KKN, memangkas
pengeluaran pemerintah, membuka lapangan pekerjaan, dan lebih memperhatian rakyat demi
terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada intinya kerjasamalah yang dibutuhkan
bangsa ini untuk mewujudkan tujuan tersebut.
II. PARADIGMA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Paradigma pembangunan perekonomian adalah kerangka keyakinan yang digunakan sebagai
pedoman untuk melihat suatu persoalan dan bagaimana melaksanakan pembangunan
perekonomian.
Di awali pada 1997, terjadi peristiwa reformasi yang menyebabkan perekonomian luluh
lantak hingga mencapai titik terendah dalam sejarah perekonomian bangsa. Luluh lantaknya
perekonomian pada masa ini, hampir menyebabkan terpecah Indonesia menjadi negara
Balkan.

7. Sejalan dengan reformasi Indonesia, perekonomian Indonesia pun bereformasi dari sistem
perekonomian otoriter menjadi demokrasi, dari perekonomian sentralisasi menjadi
desentralisasi. Sampai 2004, walaupun belum menunjukkan kepulihan total, perekonomian
Indonesia mulai merangkak perlahan menuju kondisi yang lebih baik. Hampir seluruh
pendapatan negara pada waktu itu digunakan untuk membayar hutang. Tingkat kemiskinan
dan penganguran meningkat tajam. Visi 2025 sebagai paradigma baru perekonomian
Indonesia, akan lebih berkonsentrasi pada perekonomian yang berbasis nasional dan sumber
daya alam.
Masalah Pokok dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia :
A. Pengangguran
1. Pengertian Pengangguran
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali,
sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang
sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan
karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah
lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi
masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan
pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan
timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran
dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan
menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan
menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan
juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.
Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan
kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per
kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah
“pengangguran terselubung” di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan
tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.
2. Jenis & Macam Pengangguran
Ø Berdasarkan Jam Kerja
Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:
 Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang
tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
 Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak
bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja
setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam
selama seminggu.

8.  Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-
sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena
memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.
Ø Berdasarkan Penyebab Terjadinya
Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam:
 Pengangguran Friksional (frictional unemployment)
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan
adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka
lamaran pekerna penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi
persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian
suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki
kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
 Pengangguran Konjungtural (cycle unemployment)
Pengangguran konjungtoral adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan
gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.
 Pengangguran Struktural (structural unemployment)
Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur
ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan
oleh beberapa kemungkinan, seperti:
1. Akibat permintaan berkurang
2. Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi
3. Akibat kebijakan pemerintah
 Pengangguran Musiman (seasonal Unemployment)
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan
ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya
seperti petani yang menanti musim tanam, pedagang durian yang menanti musim durian.
 Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus
ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.
 Pengangguran Teknologi
Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau
penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.
 Pengangguran Siklus

9. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan
perekonomian karena terjadi resesi. Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya
permintaan masyarakat (aggrerate demand).
3. Kebijakan Pemerintah Mengatasi Pengangguran
 Mengatasi masalah kependudukan dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk,
 Mendukung terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan membuka
peluang dan kesempatan kerja lebih banyak,
 Memperbanyak pusat pelatihan kerja dan memberi kemudahan pengelolahan sekolah
kejuruan,
 Membuka kesempatan dan lapangan kerja di daerah yang kurang berkembang
kegiatan ekonominya,
 Menggalakkan ekspor jasa berupa tenaga kerja ke luar negeri.
B. Inflasi
1. Pengertian Inflasi
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum
dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh
berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di
pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya
ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses
menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan
tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu
menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap
terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-
memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan
persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.
Inflasi terjadi apabila :
- Diwarnai kenaikan harga-harga komoditi secara umum.
- Dapat diketahui dan dihitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam
wilayah tertentu.
Inflasi dapat dibagi dalam :
- Inflasi ringan jika nilainya berkisar 0% s/d 10%
- Inflasi sedang jika nilainya berkisar 10% s/d 30%
- Inflasi berat jika nilainya berkisar 30% s/d 100%
- Hyperinflasi jika nilainya > 100%

10. Jika dilihat dari sebab-sebab kemuculannya dibagi dalam :
 Inflasi karena naiknya permintaan
Inflasi karena naiknya permintaan adalah inflasi yang terjadi karena adanya gejala naiknnya
permintaan secara umum.
 Inflasi yang terjadi karena naiknnya biaya produksi
Inflasi ini terjadi jika kecenderungan naiknya harga lebih diakibatkan karena naiknya biaya
produksi.
 Inflasi yang berasal dari dalam negeri
Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi yang terjadi dikarenakan peristiwa-
peristiwa yang terjadi didalam negeri.
 Inflasi yang berasal dari luar negeri
Proses terjadinya diawali dengan masuknya komoditi impor yang telah terkena inflasi (harga
naik) dinegara asalnya.
Inflasi memang akan membawa dampak yang kurang baik bagi beberapa aspek kegiatan
ekonomi masyarakat, diantaranya :
- Pertama, inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki
penghasilan tetap.
- Kedua, inflasi menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk
kas.
- Ketiga, inflasi akan menyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun.
- Keempat, inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi
terhambat.
Beberapa sisi positif dari adanya inflasi :
- Inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu negara.
- Inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk
meningkatkan kesejahteraannya.
2. Kebijakan Pemerintah Mengatasi Inflasi
 Kebijakan Moneter, yaitu kebijakan yang berasal dari bank sentral dalam mengatur
jumlah uang beredar melalui instrument-instrumen moneter yang dimiliki.
Tiga kebijakan moneter yang bisa ditempuh bank sentral:

11. 1. Kebijakan Diskonto (discount policy), yaitu kebijakan untuk mempengaruhi
peredaran uang dengan jalan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga.
2. Operasi Pasar Terbuka (open market operation), yaitu membeli dan menjual surat-
surat berharga.
3. Kebijakan Persediaan Kas (cash ratio policy), yaitu menaikkan dan menurunkan
persentase persediaan kas dari bank.
 Kebijakan Fiskal, yaitu melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.
Dua jenis kebijakan fiscal yaitu:
1. Pengaturan Pengeluaran Pemerintah, yaitu pemerintah harus menjaga penggunaan
anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan agar tidak terjadi pertambahan uang
beredar.
2. Peningkatan Tarif Pajak, yaitu dengan dinaikkannya tarif pajak maka penghasilan
rumah tangga akan diberikan kepada pemerintah sehingga daya beli masyarakat atas
barang dan jasa akan berkurang.
 Kebijakan lainnya yaitu:
1. Peningkatan Produksi, yaitu bila produksi meningkat walaupun jumlah uang
bertambah, inflasi tidak terjadi.
2. Kebijakan Upah, yaitu menurunkan pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable
income) masyarakat. Penurunan disposable income dilakukan dengan menaikkan
pajak penghasilan.
3. Pengawasan Harga, yaitu dengan menetapkan harga maksimal oleh pemerintah untuk
menghindari kecenderungan dinaikkannya harga oleh pengusaha.
III. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA YANG MENUJU INDONESIA EMAS
Negara yang maju adalah negara yang mempunyai sistem ekonomi yang kuat serta memiliki
perencanaan pembangunan ekonomi yang terstruktur agar mencapai pembangunan yang
merata. Pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan
pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai
dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan
pendapatan bagi penduduk suatu negara. Berikut saya coba menjelaskan strategi-strategi
pembangunan ekonomi.
A. Macam – macam Strategi Pembangunan Ekonomi
Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor –
faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor / variabel utama yang menjadi penentu jalannya
proses pertumbuhan (Surono, 1993). Babarapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat
disampaikan adalah :
1. Strategi Pertumbuhan
Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal,
serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat,
sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bahwa pertumbuhan

12. ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah ( trickle –
down – effect ) pendistribusian kembali. Jika terjadi ketidak merataan hal tersebut merupakan
prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini
adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketidak merataan yang semakin tajam.
2. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan
Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui
teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket
program terpadu.
3. Strategi Ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi
mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama
strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi tergantungan adalah :
 Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya
ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya.
 Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori
ketergantungan tersebut memang cukup relevan namun sayangnya telah menjadi
semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun
masyarakat sendiri (Self Development).
4. Strategi yang Berwawasan Ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab
kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju.
Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju
dikarenakan kemampuan/pengaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil
daripada terjadnya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-
effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya
bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya,
sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasarana dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini
selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975,
dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika
pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh
karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan
kebutuhan pokok dan sejenisnya.
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi
Pada prinsipnya, pemilihan strategi apa yang digunakan dalam proses pembangunan sangat
dipengaruhi oleh pertanyaan ‘Apa tujuan yang hendak dicapai?’

13. Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi
ketergantungan yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah
pemerataan pembanguanan, maka strategi yang berwawasan ruang-lah yang akan
dipergunakan.
C. Strategi Pembangunan Indonesia
Sebelum Orde Baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada
usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak
adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik dan kurang
memperhatikan pembangunan ekonomi. Sedangkan pada awal Orde Baru, strategi
pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi
ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tingi
(Hyper Inflasi).
Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan ditetapkan sasaran-sasaran dan titik
berat setiap Repelita, yakni:
REPELITA I : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang
mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
Kebijaksanaan pada periode Pelita I:
v Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang
eksport dan inport
v Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar dengan
sasaran pokok kestabilan harga bahan pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor,
serta penyebaran barang di dalam negeri.
REPELITA II : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan
industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat
bagi tahap selanjutnya.
Periode ini diisi dengan kebijaksanaan mengenai pengkreditan untuk mendorong para
eksportir kecil dan menengah, disamping mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi
lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).
v Kebijakan Fiskal
v Kebijakan Moneter untuk menaikkan hasil produksi nasional dan menaikkan daya saing
komoditi ekspor
REPELITA III : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju
swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang
jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
Kebijaksanaan pada periode Pelita III :
v Tata cara pelaksanaan impor dan lalu lintas devisa

14. v Paket kebijaksanaan imbal beli (counter purchase)
v Kebijaksanaan devaluasi dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar
REPELITA IV : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan
usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat
menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus
dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap
selanjutnya.
Kebijaksanaan pada periode Pelita IV :
v Kebijaksanaan untuk meningkatkan ekspor non-migas (INPRES No.4 Tahun 1985)
v 6 Mei 1986 (PAKEM) mendorong sector swasta di bidang ekspor maupun penanaman
modal
v Devaluasi 1986
v 25 Oktober 1986 deregulasi di bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal
v 15 Januari 1987 peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas sektor industry dalam
rangka meningkatkan ekspor non migas
v 24 Desember 1987 (PAKDES) restrukturisasi bidang ekonomi, terutama memperlancar
perijinan (deregulasi)
v 27 Oktober 1988 deregulasi untuk menggairahkan passer modal dan menghimpun dana
masyarakat guna biaya pembangunan
v 21 November 1988 (PAKNOV) deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan
hubungan laut
v 20 Desember 1988 (PAKDES) memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan
perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif
REPELITA V : Kebijaksanaan pemerintah diarahkan kepada pengawasan,
pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju
rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.
D. Perencanaan Pembangunan
Adapun definisi perencanaan pembangunan, menurut Bintoro Tjokromidjojo, manfaat
perencanaan adalah :
1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu persyaratan kegiatan,
adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada
pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam
masa pelaksanaa yang akan dilalui.

15. 3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara
yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu
pengawasan dan evaluasi.
6. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara
lebih efisien dan efektif.
7. Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan
ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan.
8. Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.
Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia dibagi
dalam beberapa periode, yakni :
Periode Orde Baru, dibagi dalam :
• Periode 1945 – 1950
• Periode 1951 – 1955
• Periode 1956 – 1960
• Periode 1961 – 1966
Periode Setelah Orde Baru dibagi dalam :
• Periode 1966 s/d periode stabilisasi dan rehabilitasi
• Periode Repelita I : 1969/70 – 1973/74
• Periode Repelita II : 1974/75 – 1978/79
• Periode Repelita III : 1979/80 – 1983/84
• Periode Repelita IV : 1984/85 – 1988/89
• Periode Repelita V : 1989/90 – 1993/94
PEREKONOMIAN INDONESIA-PEMBANGUNAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
Tinggalk
Mata Kuliah Perekonomian Indonesia
Posted on March 18, 2011 by baihaqifahmi

16. SISTEM EKONOMI DAN SEJARAH SISTEM EKONOMI INDONESIA
SISTEM EKONOMI
Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu
kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sebagai suatu system,
maka setiap sistem perekonomian harus dapat menjawab masalah ekonomi yaitu what
(barang apa yang harus diproduksi), how (bagaimana caa memproduksi), dan whom (untuk
siapa barang tersebut diproduksi).
Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :
1. Sarana pendorong untuk melakukan produksi
2. Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu
3. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan
baik.
Secara garis besar, kita mengenal empat system ekonomi yang tumbuh dan berkambang yang
sesuai dengan situasi kondisi serta ideologi Negara yang bersangkutan. Keempat sistem
ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi tradisional, system ekonomi terpusat atau sistem
ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran.
Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi tradisional merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan perekonomian
yang didasarkan pada kebiasaan scra turun temurun, dimana semua kegiatan produksinya
terbatas hanya untuk keluarga dan kelompoknya saja.
Dari definisi tersebut, dapat diuraikan ciri-ciri sIstem ekonomi tradisional, anatara lain :
 Tata cara pengaturan kehidupan perekonomian dilakukan secara turun temurun;
 Kegiatan produksi bergantung pada alam dan tenaga kerja;
 Hasil produksi terbatas hanya untuk keluarga atau kelompoknya saja;
 Modal yang digunakan sedikit;
 Transaksi jual beli dilakukan secara barter.
Keunggulan dari sistem ekonomi tradisional, yaitu:
 Sumber daya alam terkelola dengan baik, sebab secara langsung muncul kesadaran
dalam melestarikannya;
 Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatannya berjalan sesuai dengan kebiasaan.
Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional, yaitu:

17.  Tidak ada kreativitas produksi;
 Kehidupan perekonomian hanya dapat dirasakan oleh keluarga dan kelompok saja;
 Tingkat produktivitasnya rendah.
Sistem ekonomi terpusat (Komando)
Sistem ekonomi terpusat merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan perekonomian
yang diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat (sentralistik).
Dari definisi tersebut, dapat diuraikan ciri-ciri sIstem ekonomi terpusat (komando), anatara
lain :
 Pemerinta mempunyai kekuasaan yang besar sumber daya dan factor produksi;
 Seluruh kegiatan perekonomian diatur dan dikendalikan oleh pemerintah;
 Kegiatan pemerintah tidak selalu berorientasi pada keuntungan.
Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat (komando), di antaranya:
 Tingkat inflasi dan pengangguran dapat ditangani dengan baik karena perekonomian
dikendalikan pemerintah;
 Kegiatan produksi dan distribusi dapat dilaksanakan dengan mudah, karena sumber
daya dan factor produksi dimiliki pemerintah;
 Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah.
Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah:
 Terjadi monopoli yang merugikan masyarakat;
 Mematikan inisiatif individu untuk maju;
 Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya.
Sistem ekonomi pasar
Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai
dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
Dari definisi tersebut, dapat diuraikan ciri-ciri sIstem ekonomi pasar, anatara lain :
 Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal
 Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya
 Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba
 Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta)
 Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar

18.  Persaingan dilakukan secara bebas
 Peranan modal sangat vital
Kelebihan dari sistem ekonomi pasar di antaranya:
 Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian, sebab
masyarakat diberi kebebasan dalam manentukan kegiatan perekonomian;
 Kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik, sebab terjadinya persaingan yang
ketat;
 Faktor-faktor produksi dapat tercapai dengan baik, sebab tindakan ekonomi yang
dilakukan kepada motif pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya.
Kelemahan dari sistem ekonomi pasar adalah:
 Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, dimana kunci untuk memenangkan
persaingan adalah modal;
 Monopoli yang merugikan masyarakat;
 Terdapat kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan golongan pekerja.
Sistem ekonomi campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana
pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Sistem
ekonomi campuran pada umumnya ditetapkan pada negara-negara berkembang. Dalam
sistem ini sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui. Hal ini berarti di samping sector
swasta, terdapat pula badan perencana negara yang merencanakan arah dan perkem bangan
ekonomi. Sistem ekonomi campuran ini dasarnya merupakan perpaduan antara sistem
ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar.
Dari definisi tersebut, dapat diuraikan ciri-ciri sistem ekonomi campuran, antara lain :
 Hak kepemiikan individu diakui tetapi dibatasi, seperti sumber daya ekonomi yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara;
 Pelaku ekonomi terdiri atas individu, pemerintah dan swasta.
SEJARAH SISTEM EKONOMI INDONESIA
1. Pemerintahan Orde Lama
Dumairy (1996) menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia:

19.  Periode 1945 – 1950.
 Periode demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959)
Banyak partai politik
Sektor formal: pertambangan, pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal
dan dikuasai oleh asing serta berorientasi ekspor memberikan kontribusi yang lebih besar
terhadap PDB.
8 kali perubahan kabinet:
 Kabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local
(Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang
dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.
 Kabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi
yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)
 Kabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi
Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda
 Kabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat
impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan
jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah
 Kabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat
 Kabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk
menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian
dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi
ekonomi), memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu
pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan
dominasi belanda perekonomian nasional.
 Kabinet Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 – 1960
 Kebinet Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan
belanda.
 Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)
o Dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan belanda.
o Lebih cenderung kepada pemikiran sosialis komunis
o Politik tidak stabil sampai pada puncaknya pada September 1965
2. Pemerintahan Orde Baru
Sejak Maret 1966.
Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan
ekonomi dan sosial.
Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan
menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.
Kondisi perekonomian Indonesia:

20. (a) ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar
(b) Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor
(c) Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
(d) Inflasi 30 – 50 persen per bulan
(e) Kondisi prasarana perekonomian yang bururk
(f) Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun
Prioritas kebijakan ekonomi:
(a) Memerangi hiperinflasi
(b) Mencukupkan persediaan pangan (beras)
(c) merehabilitasi prasaran perekonomian
(d) Peningkatan ekspor
(e) Penyediaan lapangan kerja
(f) Mengundang investor asing
Program ekonomi orde baru mencakup:
(a)Jangka pendek
 Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan
 Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi
 Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi
 Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi
(b)Jangka panjang yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai
April tahun 1969.
Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah:
(a) Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy)
(b) Pembentukan IGGI
(c) Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan
 UU tahun 1967 tentang Perbankan
 UU tahun 1968 tentang Bank Sentral
 Uu tahun 1968 tentang Bank Asing

21. (d) Menjadi anggota kembali IMF
(e) Pemberian peran yang lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai
’”agen pembangunan”. Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang dan
pasar modal.
Mulai 1 April 1969, Program pembangunan jangka panjang terdiri dari tahapan-tahapan
REPELITA dengan sasaran:
(a) stabilitas perekonomian
(b) pertumbuhan ekonomi
(c) pemerataan hasil pembangunan
Kondisi utama yang harus dipenuhi untuk pembangunan ekonomi yang baik:
 Kemauan politik yang kuat
 Stabilitas ekonomi dan politik
 SDM yang lebih baik
 Sistem politik dan ekonomi yang terbuka yang beroorientasi ke barat
 Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik
3. Pemerintahan Transisi (Habibie)
1. Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, kurs bath terhadap US$ mengalami penurunan
(depresiasi) sebagai akibat dari keputusan jual dari para investor yang tidak percaya
lagi thd prospek ekonomi Thailand dalam jk pdk.
Pemerintah Thailand mengintervensi dan didukung oleh bank sentral singapora, tapi tidak
mampu menstabilkan kurs Bath, sehingga bank sentral Thailand mengumumkan kurs bath
diserahkan pada mekanisme pasar.
2 Juli 1997, penurunan nilai kurs bath terhadap US$ antara 15% – 20%
1. Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI
mengintervensi, namun tidak mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai
Rp 10.550 dan bahkan menembus angka Rp 11.000/US$.
Langkah konkrit untuk mengatasi krisis:
 Penundaan proyek Rp 39 trilyun untuk mengimbangi keterbatasan anggaran Negara
 BI melakukan intervensi ke bursa valas
 Meminta bantuan IMF dengan memperoleh paket bantuan keuangan US$ 23 Milyar
pada bulan Nopember 1997.
 Mencabut ijin usaha 16 bank swasta yang tidak sehat

22. Januari 1998 pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF
yang mencakup 50 butir kebijakan yang mencakup:
 Kebijakan ekonomi makro (fiscal dan moneter) mencakup: penggunaan prinsip
anggaran berimbang; pengurangan pengeluaran pemerintah seperti pengurangan
subsidi BBM dan listrik; pembatalan proyek besar; dan peningkatan pendapatan
pemerintah dengan mencabut semua fasilitas perpajakan, penangguhan PPN,
pengenaan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN, dan
memperbanyak obyek pajak.
o Restrukturisasi sektor keuangan
o Reformasi struktural
Bantuan gagal diberikan, karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan
dengan IMF yang telah ditandatangani.
Indonesia tidak mempunyai pilihan kecuali harus bekerja sama dengan IMF. Kesepakatan
baru dicapai bulan April 1998 dengan nama “Memorandum Tambahan mengenai
Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan” yang merupakan kelanjutan, pelengkapan dan
modifikasi 50 butir kesepakatan.
Tambahan dalam kesepakatan baru ini mencakup:
 Program stabilisasi perbankan untuk stabilisasi pasar uang dan mencegah hiperinflasi
o Restrukturisasi perbankan untuk penyehatan system perbankan nasional
o Reformasi structural
o Penyelesaian utang luar negeri dari pihak swasta
o Bantuan untuk masyarakat ekonomi lemah.
4. Pemerintahan Reformasi (Abdurrahman Wahid)
Mulai pertengahan tahun 1999.
Target:
1. Memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor
2. Menuntaskan masalah KKN
3. Menegakkan supremasi hukum
4. Penegakkan hak asasi manusia
5. Pengurangan peranan ABRI dalam politik
6. Memperkuat NKRI (Penyelesaian disintegrasi bangsa)
Kondisi:
1. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi positif (mendekati 0)

23. 2. Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 5%
3. Kondisi moneter stabil ( inflasi dan suku bunga rendah)
4. Tahun 2001, pelaku bisnis dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan
sebagai akibat dari pernyataan presiden yang controversial, KKN, dictator, dan
perseteruan dengan DPR
5. Bulan maret 2000, cadangan devisa menurun dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875
milyar
6. Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari: penundaan
pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia;
penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari
LN); dan revisi APBN 2001.
7. Tahun 2001, pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300
poin, dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$.
5. Pemerintahan Gotong Royong (Megawati S)
Mulai pertangahan 2001 dengan kondisi:
1. SBI 17%
2. Bunga deposito 18%
3. Inflasi periode Juli – Juli 2001 13,5% dengan asumsi inflasi 9,4% setelah dilakukan
revisi APBN
4. Pertumbuhan PDB 2002 sebesar 3,66% dibawah target 4% sebagai akibat dari kurang
berkembangnya investasi swasta (PMDN dan PMA)., ketidakstabilan politik, dan
belum ada kepastian
Create a free website or blog at WordPress.com. | The Beach Theme.
mata kuliah perekonomian indonesia
Mata Kuliah Perekonomian Indonesia
Sistem Perekonomian
Pengertian Sistem Perekonomian yaitu cara suatu bangsa atau negara untuk mengatur
kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya..
Macam – macam Sistem Ekonomi:

24. 1.Sistem ekonomi tradisional
yaitu sistem ekonomi yg masih terikat dengan adat istiadat kebiasaan dan nilai budaya
setempat.
Ciri – ciri system ekonomi tradisonal:
Alat produksi sederhana’
Jumlah barang dan jasa rendah
Produktivitas rendah
Masih menggunakan system barter
Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian
Masyarakat sulit menerima perubahan
2. Sistem Ekonomi Kapitalis
Yaitu sistem ekonmi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih
dan melakukan usaha sesuai keinginan dan keahliannya.
Ciri – cirri sistem ekonomi kapitalis:
Hak milik perorangan diakui
Indvidu bebas melakukan kegiatan ekonomi
Jenis, jumlah dan harga barang ditentukan kekuatan pasar
Adanya persaingan bebas
Kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) diserahkan kepada swasta.
Contoh : Negara Amaerika dan Negara Eropa

25. 3. Sistem Ekonomi Sosial (Etatisme)
Yaitu system Ekonomi yg seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan
dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat.
Ciri – ciri Sistem Ekonomi Sosial (Etatisme) :
Alat – alat dan factor produksi dikuasai Negara
Kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur Negara
Harga barang atau jasa ditentukan pemerintah
Hak milik perorangan tidak diakui
Contoh: Negara Kuba, Korea, Eropa Timur dan RRC
4. Sistem Ekonomi Campuran
Yaitu Gabungan dar system ekonomi liberal dan sosialis
Ciri – cirri nya:
Pemerintah dan swasta bersama dalam melakukan kegiatan ekonomi
Negara menguasai sector usaha vital dan mengendaliakn perekonomian
Swasta atau perorangan diberi kebebasan untuk berusaha diluar sector vital
Pemerintah berperan membina dan mengawasi swasta
Hak milik perorangan diakui dan penggunaanya tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum

26. Contoh: Negara Afrika, Amerika Latin, Asia
Sejarah Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia
Tahun 1950 – 1959 à Sistem Ekonomi Liberal ( masa demokrasi liberal)
Tahun 1959 – 1966 à Sistem Ekonomi Etatisme ( Masa demokrasi Terpimpin)
Tahun 1966 – 1998 à Sistem Ekonomi Pancasila ( Demokrasi Ekonomi )
Tahun 1998 – Sekarang à Sistem Ekonomi Pancila ( Demomrasi Ekonomi ) yg dalam
prakteknya cenderung liberal
Buat situs dengan WordPress.com
Perekonomian Indonesia - 1
dowload bahan
1. TUJUAN MATA KULIAH
Tujuan Mata Kuliah Perekonomian Indonesia adalah untuk memperkenalkan mahasiswa pada
pengetahuan tentang tahap-tahap dan permasalahan-permasalahan pembangunan ekonomi di
Indonesia. Pembahasan dimulai dengan beberapa proses yang menyertai pembangunan
ekonomi: proses akumulasi, alokasi, demografi dan distribusi. Kemudian dilanjutkan dengan
strategi, peran serta kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri pemerintah.
Dari rumusan tujuan tersebut di atas, setiap mahasiswa setelah mempelajari Mata Kuliah
Perekonomian Indonesia diharapkan dapat memahami dan menjelaskan :
a. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi ekonomi Indonesia dan masalah-masalah
ekonomi yang dihadapi sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia.
b. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia dan membandingkan sistem-sistem ekonomi yang
dianut dunia.
c. Pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia dan peran masing-masing dalam perekonomian
d. Perubahan-perubahan struktural yang dialami ekonomi Indonesia setelah Indonesia
melaksanakan pembangunan ekonomi.
e. Kebijakan pemerintah pada APBN yang berjalan dan pengaruh APBN pada Perekonomian
Indonesia.

27. f. Posisi hubungan ekonomi luar negeri dan saldo transaksi berjalan serta perubahan
cadangan devisa.
g. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi, jumlah uang beredar (JUB) serta kebijakan
pemerintah di bidang moneter dan perbankan.
h. Kondisi kesejahteraan dan kemiskinan rakyat Indonesia serta kebijakan pemerintah untuk
memberdayakan masyarakat.
i. Posisi dan persiapan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi ekonomi serta langkah
strategis apa yang dilakukan.
j. Apa yang terjadi setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1997/ 1998 dan program
pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah.
2. PEMBAHASAN MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
Kerangka pembahasan Perekonomian Indonesia dilihat dalam lingkup politik ekonomi.
Politik ekonomi merupakan bagian dari politik nasional, yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuan politik ekonomi yang dilakukan pemerintah
adalah mengarahkan bagaimana tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarkat itu bisa
dicacpai (Suroso, 1994).
Oleh karena itu pembahasan Perekonomian Indonesia di sini ditekankan pada:
a. Mengidentifikasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia sebagai negara
kepulauan terbesar yang sedang membangun.
b. Menganalisis masalah-masalah tersebut : latar belakangnya, faktor-faktor penyebabnya dan
dampak serta pengaruhnya.
c. kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah
tersebut dan mengevaluasi efek hasilnya.
d. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibahas terutama yang berkaitan dengan kebijakan
fiskal dalam APBN, kebijakan perdagangan dan pembayaran dalam NERACA
PEMBAYARAN, kebijakan stabilisasi harga (inflasi), nilai tukar (kurs) rupiah, suku bunga,
kredit bank dalam MONETER dan PERBANKAN serta kebijakan penurunan kemiskinan
dalam PENGENTASAN KEMISKINAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
Sesuai dengan rumusan tujuan dan materi pembahasan di atas, maka topik-topik yang dibahas
:
a. Sejarah Perekonomian Indonesia
b. Sistem Ekonomi Indonesia
c. Pelaku dan Peran Perekonomian Indonesia
d. Transformasi Struktural Perekonomian Indoensia

28. e. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
f. Neraca Pembayaran Luar Negeri – Indonesia
g. Sektor Moneter Dan Perbankan, Pendanaan Pembaiayaan
h. Pengentasan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat
i. Perekonomian Inodnesia Dalam Era Globalisasi
j. Krisis Ekonomi di Indonesia
A. PELAKU-PELAKU EKONOMI
1. Badan usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara atau badan
usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yaitu
:
1.
BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah
dengan pemerintah daerah
2.
BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah
dengan BUMN lainnya.
3.
BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan
dengan swasta nasional/ asing di mana negara memiliki
saham mayoritas minimal 51%.
Bahasa Asing BUMN adalah public enterprise. Dengan demikian berisikan dua elemen esensil, yakni
unsur pemerintah (public) dan unsur bisnis (enterprise). Berapa besar presentase masing-masing
elemen itu di suatu BUMn tergantung pada jenis atau tipe BUMN-nya. Untuk eprsero unsur
bisnisnya lebih dominan. PERUM boleh dikatakan fifty-fifty. (Chariuman Armia, 1989). Karena BUMN
diciptakan oleh undang-undang, diusulkan pemerintah dan disetujui DPR, maka jadilah dia suatu
produk politik. Itulah sebabnya dikatakan politik merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari
BUMN. Apabila elemen politik sampai ditiadakan maka akan hilanglah relevansi dari keberadaan
BUMN itu. (Pandji Anoraga, 1995.
2. Swasta
Pasal 33 UU 1945 menyatakan tigas sektor kegiata perekonomian, yaitu sektor pemerintah, swsta
dan koperasi. Dewasa ini semakin jelas adanya trikotomi bangun usaha di Indonesia, yaitu BUMN,
Swsata dan Koperasi. Peran swasta dan cara kerja swasta semakin banyak disorot karena memang

29. ada kecenderungan sektor ini bisa bekerja lebih efisien dari pada sektor negara yang terkekang oleh
birokrasi, sedangkan koperasi karena masih lemah belum mampu mengembangkan diri (Mubyarto,
1988).
Umumnya dikonsepsikan bahwa tujuan pendirian perusahaan swasta adalah untuk memperoleh
keuntungan maksimal. Dalam zaman modern ini keuntungan maksimal bukan merupakan satu-
satunya tujuan masih ada tujuan lain yang leibh penting dan kadang-kadang lebih mendesak
misalnya pertumbuhan skala organisasinya, kepentingan sosial dan sebagainya. Pengusaha yang
berpandangan jauh ke depan sangat mementingkan “goodwill” dari masyarkaat (Sudarsono, 1983).
3. Koperasi
Koperasi dari perkataan co dan operation, yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai
tujuan. Oleh karena itu koperasi adalah suatu perkumpulan yang memberikan orang-orang atau
badan-badan yang memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota, dengan
bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan
Jasmaniah para anggotanya A(rifinal Chaniago, 1984).
Menurut undang-undang koperasi yang lama (Undang-undang Koperasi No. 12 Tahun 1967)
didefinisikan: Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial,
beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan
ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
1.
Berdasarkan Besar-kecilnya Aset/ Modal

Biro Pusat Statistik (BPS) menggolongkan perussahaan di Indonesia sebagai berikut :
o
Perusahaan Besar : memiliki pekerja 100 orang lebih
o
Perusahaan sedang : memiliki pekerja 20 – 99 orang
o
Perusahaan kecil : memiliki pekerja 5 – 19 orang
o
Kerajinan R. Tangga : memiliki pekerja kurang 5 orang

Istilah-istilah lain yang sering dipergunakan :
o
Usaha Skala Besar (USS), Industri Skala Besar (ISB)
o
Usaha Skala Menegah (USM), Industri Skala Menengah (ISM)
o
Usaha Skala Kecil (USK), Industri Skala Kecil (ISK)
1.
PERUSAHAAN KECIL (USK, ISK)

30. 1.
Definisi : Sebelum lahirnya UU NO. 9 / 1995 tentang usaha
kecil tidak ada persamaan definisi USK dari berbagai
instansi, seperti :
1.
Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia
= total aset diluar tanah dan bangunan dibawah Rp 600 juta.
2.
Departemen Perdagangan
= modal aktif di bawah Rp 25 juta
Lahirnya UU No. 9/ 1995 yang menetapkan hanya dengan pendekatna jumlah aset yakni di bawah
Rp 200 juta merupakan akhir dari berbedanya definisi antar lembaga selama ini (lukman Hakim,
1996).
2.
Kelemahan dan Kelebihan USK
Kelemahannya :
1.
Modalnya sangat terbatas
2.
Teknologi yang digunakan sangat sederhana
3.
Organisasi/ manajemen bersifat informal/
kekeluargaan
4.
Lingkup pemasaran terbats (lokal)
5.
Produknya bahan makanan atau kebutuhan sehari-
hari.
Kelebihan :
1.
Lebih cepat dalam mengambil keputusan
2.
Lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan

31. 3.
Pangsa pasar produk makanan dan kebutuhan
sehari-hari lebih stabil
3.
Perkembangan ISK

Yang sangat menentukan keberadaan atau
pertumbuhan ISK, terutama IRT di negara-
negara sedang berkembang bukan hanya
tingkat pembangunan atau pendapatan riil
per kapita, tetapi dan terutama ditentukan
oleh distrubsi pendapatan. Selama
kelompok masyarakat berpendapatan
rendah masih besar, ISK tetap diperlukan.

Ini berarti bahwa ISK masih bisa survive
walau ditengah-tengah pertumbuhan Ism
dan ISB yang pesat dan menghadapi
persaingan yang semakin berart dari
kelompok industri tersebut dan dari barang-
barang impor. ISK dan ISB, karena ISK
mempunyai segmen pasar tersendiri, yakni
dari golongan masyarakat berpendapatan
rendah (Tulus Tambunan, 1996).
Tabel Peningkatan Output, Nilai Tambah dan Produktivitas ISK menurut Subsektor, 1986 – 1990
ISIC Code Output (Jut Rp) Nilai Tb (jt/Rp) Produktivitas (jt/orang)
1986 1990 1986 1990 1986 1990
31
32
33
47,84
17,70
11,35
48,40
25,05
7,85
37,08
17,01
14,33
25,08
29,84
20,95
3,29
2,91
2,34
4,50
5,52
3,47
Sumber : BPS (dikutip dari Tulus Tambunan, 1996)

32. Keterangan :
31 = makanan, minuman dan tembakau
32 = tekstil, pakaian jadi dan kulit
33 = kayu dan produk dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga dari kayu

Kasus di Indonesia sebagaimana dinyatakan
dalam studi Saragih dan Krisnamurthi
(1994) menunjukkan bahwa pada tahun
1990 jumlah industri pengolah hasil
pertanian tercatata pada 894,000 unit dan
99,7% diantaranya berskala kecil. Fakta ini
menunjukkan bahwa di Idnoensia
agroindustri pada umumnya masih
merupakan kegiatan ISK (catatan: tidak
dijelaskan berapa besar nilai produk atau
nilai tambah ISK tersebut).
4.
Kendala Struktural yang Dihadapi ISK
Perkembangan agroindustri menghadapi banyak kendala, yaitu ;
1.
Kegiatan pertanian belum memberikan dukungan
optimal, karena pola produksi pertanian belum
terpusat.
2.
Diersifikasi kegiatan pertanian masih rendah
3.
Ketrbatasan dana/ modal (tergantung grosir di kota)
4.
Menghadapi kesulitan pemasaran (kurang
informasi)
5.
Biaya transportasi (output maupun input) relatif
masih tinggi.
6.
Teknologi, manajemen dan tenaga trampil yang
sangat kurang.
2.
PERUSAHAAN MENENGAH (USM, ISM)

33. 1.
Definisi : perusahaan kecil dan menengah ini sering
digabung menjadi satu golongan, yaitu golingan Usaka Skala
Kecil Menengah (UKM). UKM didefinisikan sebagia usaha-
usaha yang memiliki aset sampai dengan Rp 200 juta –
meskipun sebenarnya 90% lebih berada jauh di bawah
ambang batas kategori itu, yakni memiliki aset kurang atau
sama dengan Rp 50 juta.
Dalam perspektif ini maka koperasi dan pra koperasi primer atau koperasi informal pada umumnya
dapat dimasukkan dalam kategori ini.
1.
Perkembangan UKM

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), populasi
UKM ini mencapai 33,45 juta unit, dan lebih
dari separuhnya bergerak di sektor edesaan.
Di pedesaan yang lazimnya diusahakan
rakyat seperti kerajinan rakyat, pertanian,
perkebunan rakyat, aneka pertambangan
rakyat, pertambakan dan penggaraman
rakyat.

Sektor-sektor yang lazim bergerak di
perkotaan antara lain jasa perdagangan,
transportasi rakyat dan industri makanan
rakyat. Disamping itu ada sektor lain yang
bergerak baik di pedesaan maupun di
perkotaan, yaitu perkreditan rakyat.

perkembangan UKM yang khusus bergerak
di bidang industri. Sampai akhir PJP-I,
jumlah industri kecil dan menengah sekitar
2 juta unit usaha nilai produksi sebesar Rp
20 triliun atau 13,5% dari total produksi
industri nasional. Sedang nilai ekspor
mencapai US$2,6 miliar atau 10% dari
ekspor industri nasional.
2.
PERUSAHAAN BESAR (USB, ISB)
1.
Sejarah munculnya Pengusaha Besar

Sejarah sektor swasta di Indonesia relatif
masih muda, dan hubungan antara sektor
swasta dengan pemerintah dan hubungan
antara sektor swasta dengan pemerintah
sesudah kemerdekaan mengalami pasang
surut. Awal tahun 1950-an pemerintah

34. menerapkan kebijaksanaan proteksi, yang
dikenal dengan sebutan kebijaksanaan
“benteng”.

Dalam masa Orde baru muncul para
pengusaha besar keturunan yang
berkembang pesat berkat usaha
patungannya dengan pemerintah atau
BUMN, terutama dalam hubungannya
dengan penanaman modal asing. Ada
kecenderungan parapengusaha asing –
terutama dari Jepang lebih suka bekerja
sama dengan para pengusaha keturunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada
dekade 1970-1980 juga telah memunculkan
pengusaha besar pribumi seperti
Probosutejdo dan Sukamdani Gitosardjono,
tetapi secara keseluruhan jumlah
pengusaha keturunan yang menjadi besar
jauh lebih banyak.
Munculnya banyak pengusaha keturunan yang besar dan kelompok-kelompok pengusaha lain
termasuk yang pribumi merupakan fenomena baru dalam perekonomian Indonesia. (Mubyarto,
1988).
2.
Monopoli, Oligopoli dan Konglomerasi
Setelah masa deregulasi dan debirokratisasi dengan iklim keterbukaan, berbagaiperusahaan swasta
memasuki era “go public”. Dengan makin terbukanya informasi bisnis maka diperolehberbagai peta
struktur pasar, malahan tidak hanya monopolli dan oligopoli, tetapi kiranya telah lama lahir bentuk
konglomerasi. Dalam konglomerasi ini dapat terjadi penguasaan asset nasional yang berintegrasi
secara vertical maupun horisontal. (Nurimansyah Hasibuan, 1995).
1.
Perkembangan Konglomerat di Indonesia

Dunia usaha perdagangan, transportasi, konstruksi dan properti, keuangan dan asuransi,
mediamasa, pendidikan, kesehatan dan lahan-lahan tambak ikan serta perkebunan
serempak dikuasai. Dewasa ini sekitar 200 konglomerat menguasai penjualan barang-barang
dan jasa sekitar 57% dari pendapatan nasional Indonesia.

Suatu kenyataan yang menarik adalah bahwa dalam sektor industri pengolahan Indonesia,
sekitar 72% nilai tambah diciptakan oleh industri-industri yang mempunyai struktur
oligopolistik dengan konsentrasi tinggi (Nurimansyah Hasibuan, 1995).

35. 
PDBI menyatakan bahwa 300 konglomerat Indonesia memiliki jumlah penjualan (1988) Rp
70 triliun. Dari ruang lingkup nasional memang konglomerrat sudah mendominasi
perekonomian Indonesia. Mereka telah mencapai skala kegiatan kira-kira dua kali lipat dari
APBN Indonesia 1989-1990, sekitar Rp 36 triliun. (Pandji Anoraga, 1995).
4. Peran BUMN, BUMS sepanjang Sejarah Perekonomian Indonesia :
1.
Peran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
Sampai awal tahun 1980-an BUMN memegang peranan penting. Sejak akhir tahun 1980-an BUMS
yang pegang peranan penting. BUMN dan BUMS skala USB memiliki modal besar.
2.
Peran sebagai Pencipta lapangan kerja
BUMS terutama yang berskala USM dan USK (UKM, UMKM) karena jumlhanya yang besar tersebar
diseluruh Indonesia, bersifat padat karya.
3.
Peran sebagai menjaga kelestarian alam/ lingkungan
BUMN, karena milik negara, kepanjangan tangan pemerintah sehingga bisa menjalankan semua
kebijakan pemerintah sesuai UU lingkungan hidup.
5. Perbedaan Sifat BUMN, BUMS dan Koperasi
Perihal BUMN BUMS Koperasi
a. Pendiriannya Pemerintah + DPR
dengan undang-
undang
Pemilik modal swasta Para anggota yang
setuju
b. Modal Dari negara Dari pemilik modal
perorangan
Dari simpanan para
anggota
Tergantung Tergantung Partisipasi anggota

36. c. Daya Tahan keuangan negara perkembangan pasar dan kejujuran
pengurus
d. Kecenderungan Etatisme, sosialism Individualisme,
kapitalisme
Bersifat campuran/
kolektivisme +
individualisme
6. Penyebab Inefisiensi pada BUMN
1.
Bersumber pada dua elemen esensial pada BUMN
o
Tujuan sosial (public) : cenderung banyak pengeluaran, mementingkan efektivitas
o
Tujuan bisnis (enterprise) : cednderung mengurangi pengukuran, mementingkan
efisiensi
o
Sikap manajemen sering ragu-ragu tidak tegas karena dua ukuran tersebut sehingga
efeknya inefisiensi
2.
Bersumger dari sejarah pendiriannya :
o
BUMN adalah produk politik, didirikan oleh pemerintah bersama DPR dengan UU
o
Operasi BUMN banyak melibatkan biorkasi dengan pemerintah maupun dengan
DPR. Keputusan-keputusan manajemen selalu lambat dan bersifat kompromis,
karena itu tidak efektif dan tidak efisien.
7. Alasan Pemerintah melepas saham BUMn (swastanisasi)
Alasan pemerintah melepas saham (swastanisasi) BUMN adalah :
1.
Kesulitan mendapatkan dana untuk menutup defisit APBN
2.
Untuk menarik investor domestik atau asing dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.
3.
Telah terikat pada kesepakatan (perjanjian) dengan IMF sewaktu Indonesia mendapat
bantuan hutang.

37. Dampak Positif dan negatif pelepasan saham
a. Bagi Perusahaan
o
Positif : mendapat tambahan modal, meningkatkan kinerja dan laba
o
Negatif : pengendalian pemerintah berkurang/ hilang, campur tangan swsata / asing
sangat kuat.
2.
Bagi Perekonomian Indonesia
o
Positif : tambahan investasi, pertumbuhan ekonomi meningkat.
o
Negatif : sebagian / seluruh laba BUMn di transfer ke Luar Negeri, mengurangi
cadangan devisa
8. Kriteria dalam Melaksanakan Privatisasi
1.
BUMN yang diprivatisasi sudah sehat
2.
BUMN yang diprivatisasi tidak menguasai selumber kebutuhan rakyat banyak
3.
Proses privatisasi transsparan, sesuai prosedur dan perundangan yang belraku
B. PERAN DAN FUNGSI BAGI PEREKONOMIAN
Triologi Pembangunan yang meliputi pemerataan pembangunan dan hasil-basilnya, pertumbuhan
ekonomi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, ketiganya mengikat keseluruhan pelaku
eknomi yang ada. Jadi, adalah keliru jika beranggapan bahwa tugas-tugas dari koperasi hanyalah
melaksanakan pemertaan, swasta melaksanakan pertumbuhan dan BUMN melaksanakan stabilitas
saja. Baik KOPERASI, SWASTA maupun BUMN ketiganya berkewajiban melaksanakan tugas-tugas
triologi itu (Sri Edi Swasono, 1990).
1. Peran Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
Di masa yang lalu, terutama masa ekonomi terpimpin Orde Lama (1959-1965) peran BUMN dalam
perekonomian Indonesia sangat dominan. BUMN melakukan kegiatan dan menguasai hampir di
semua sektor ekkonomi, seperti sektor keuangan/ perbankan, pertambangan, perkebunan,
kehutanan, industri, perdagangan, transportasi dan jasa-jasa lain. Jadi saat itu BUMN berperan

38. sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dimasa Orde Baru peran BUMN sedikit demi sedikit mulai berkurang terutama sejak digulirkan
deregulasi-deregulasi tahun 1980-an. Pemerintah memandang sudah saatnya sektor swasta diberi
peran yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi. Hal ini bisa kita pahami seab sejak 1982/1983
(pasca oil boom) penerimaan pemerintah dari sumber migas terus menurun sebagai akibat terus
merosotnya harga minyak di paar internasional dari US$35 per barel (1982) sampai titik terendah
US$ 9 per barel (1986).
Maka pergeseran peran sektor BUMN kepada sektor swasta mulai terjadi sejak awal tahun 1980-an.
Nilai produksi dari industri manufaktur berdasarkan pemilikan (perusahaan) sebagai berikut : sektor
pemerintah menurun dari 25,0% (1975) menjadi 14,4% (1983): sektor swasta meningkat dari 50,7%
(1975) menjadi 56,9% (1983); sedangkan sektor (swasta) asing menurun dari 10,2% 91975) menjadi
1,5% (1983); namun patungan swasta/ asing meningkat dari 10,5% (1975) menjadi 21,1 (1983).
(Gunawan Sumodiningrat, 1990)
Jadi peran sektor swasta dan patungan swasta/ asing sejak awal tahun 1980-an menjadi dominan
dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi karena memberi sumbangan pada produk industri
manufaktur sebesar 78,0%. Lebih-lebih setelah terjadi proes konsentrasi ekonomi pada kelompok
swasta besar atau parakonglomerat yang menguasai 57% dari pendapatan nasional dan omzet
penjualan mereka mencapai Rp 70 triliun (dua kali lipat APBN 1989/1990).
2. Peran Sebagai Pencipta Lapangan Pekerjaan
Jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur menurut skala usaha (dalam prosentase) berturut-turut
sebagai berikut ; ISK (Ik + IRT) sebanyak 86,0% 91974/1975); 80,6% (1979) dan 68,3% (1986), sedang
Ism dan ISB sebanyak 13,5% (1974), 19,4% (1979) dan 31,7% (1986) (Tulus Tambunan, 1996).
Pangsa tenaga kerja pada Isk yang terdiri dari industri kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT)
cenderung makin menurun, meskipun pada tahun 1986 masih tetap lebih besar, yaitu 68,3% di
bandingkan pangsa Ism dan ISB sebesar 31,7%. Hal ini, menurut Anderson, disebabkan karena ada
relasi negatif antar apertumbuhan ekonomi dengan perkembangan daya serap tenaga kerja ISK.
Artinya bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka daya serap tenaga kerja pada ISK akan
menurun. Kasus di Idnoensia adalah bahwa selam amasa Pelita I sampai Pelita III (1969-1983)
pertumbuhan ekonomi meningkat akibat adanya kenaikan harga minyak selama masa oil boom
91973-1982).
3. Fungsi Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Howard R. Bowen dalam bukunya “Social Responsibility of the Businessman” menganjurkan bahwa
perusahaan-perusahaan hendaknya mempertimbangkan dampak-dampak sosial dari keputusan
yang dibuatnya. Konsep “Social Responsibility”, yaitu adanya perusahaan yang memiliki kemampuan
untuk mengaitkan kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakannya dengan lingkungan sosial
sedemikian rupa sehingga bermanfaat atau menguntungkan baik bagi perusahaan maupun

39. masyarakat (Asep Hermawan, 1995).
Adnan Putra menjelaskan bahwa pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia
berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam GBHN, yaitu bahwa pembangunan di Indonesia
berwawasan lingkungan. Yang dimaksud pembangunan berwawasan lingkungan menurut pasal 1
butir 13 UU Lingkungan Hidup tahun 1982 adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan
mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang bekresinambungan untuk
meningkatkan mutu hidup. Dengan demikian lingkungan itu mengandung arti luas, secara
dimensional mencakup lingkungan phisik (ekologi/ekosistem) dan non phisik (budaya/ tradisi/ nilai),
secara struktural organisatorik mencakup lingkungan internal dan eksternal (Asep Hermawan, 1995).
4. Daya Serap Tenaga kerja Setelah Krisis 1997
Melemahnya permintaan domestik dan berbagai kendala yang timbul dalam proses produksi sebagai
akibat dampak krisis moneter menyebabkan sebagian besar perusahaan mengurangi bahkan
menghentikan produksi, sehingga terjadi peningkatan PHK. Berdasarkan laporan Departemen
Tenaga Kerja pada tahun 1997 ada 93 perusahaan yang secara resmi melakukan PHK terhadap
41.716 orang pekerja, 10 perusahaan dalam proses PHK terhadap 2.068 pekerja dan diperkirakan
akan terjadi PHK atas 6.523 pekerja (Laporan tahunan BI 1997/1998).
Disisi pasokan tenaga kerja, jumlah angkatan kerja tahun 1997 diperkirakan mengalami peningkatan
dari 92,8 juta orang (1996) menjadi 95,5 juta orang. Dengan perkembangan tersebut, jumlah
pengangguran terbuka pada tahun 1997 meningkat sampai sekitar 7 juta orang atau 7,5% dari
angkatan kerja.
Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian pada tahun 2000, maka tingkat pengangguran
terbuka (perbandingan jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angatan kerja) menurun dari
6,0% (1999) menjadi 5,9%.
Indikator Ketengakerjaan :
Indikator Juta Penduduk
1998 1999 2000 2001
Penduduk usia kerja
Jumlah angkatan kerja
Bekerja
13,5
92,8
87,7
141,1
94,8
88,9
141,3
95,7
89,9
0,,15
0,95
1,04

40. Pengangguran terbuka
Tingkat pengangguran terbuka %
PTAK %
5,1
5,5
66,9
6,0
6,4
67,2
5,9
6,1
67,7
-1,64
-2,60
0,73
Sumber : Badan Pusat Statistik (dalam Laporan BI, 2000)
Indikator lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu ratio antara jumlah angkatan
kerja terhadap penduduk usia kerja, meningkat dari 67,2% (1999) menjadi 67,7%. Hal ini
berkaitan dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan PHK cenderung menurun.
Meskipun angka pengangguran menurun, jumlah orang menganggur cukup tinggi, yaitu 5,9
juta orang. Dilihat dari tingkat pendidikannya: 62,0% SD, 16,0% SMP, 18% SMA, Diploma dan
Universitas 4%.
C. ANALISIS KEBIJAKAN YANG RELEVAN
1. Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Daya Saing
Dalam World Competitiveness Report 1996, Indonesia erada di ranking 41 dalam hal tingkat
daya saing dari 46 negara (turun dari ranking 33 pada tahun 1995). Sedangkan untuk ASEAN
lainnya umumnya naik, yakni ranking tahun 1996 untuk Filipina (31), Thailand (30), malaysia
(23) dan Singapura (2).
Hal ini sebagai akibat masa PJP-I yang umumnya hampir bersifat total inward looking (IWL)
dengan penerapan strategi industrialisasi substitusi import (ISI) secara penuh dengan politik
proteksi dan subsidi yang mengiringinya, telah menghasilkan kinerja efisiensi produk industri
dan ekonomi yang berbiaya tinggi dengan kualitas rendah diukur oleh harga dan kualitas
internasional. Dalam situasi inefisiensi industrialisasi dan kebocoran pembangunan yang
tinggi (Sumitro menyebutkan sekitar 30%), pemerintah mengandalkan solusinya dengan
langkah deregulasi, swastanisasi dan debirokratisasi secara amat lamban dalam bentuk
paket-paket kebijaksanaan yang berlangsung sejak tahun 1983 hingga tahun 1996.
2. Kebijakan Pemberdayaan Perusahaan Kecil Menengah
Kebijakan makro antara lain melalui kebijakan kredit diharapkan akan mampu memelihara
kestabilan ekonomi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerj baru.
Sedangkan melalui kebijakan mikro antara lain dapat meningkatkan dan memperluas akses
usaha kecil dan koperasi kepada lembaga keuangan/ perbankan, akses pasar, berupa
pengenalan, pembinaan produk-produk baru yang lebih mendekati selera pasar, atau
kegiatan-kegiatan lain yang besifat produktif dari usaha yang bersangkutan. ( Daniel Uphadi,
1995).
Pola kredit bersubsidi yang telah diluncurkan pemerintah sejak tahun 1973 antara lain:
Kredit Investasi Kecil/ KIK Dan Kredit Modal Kerja Permanen / KMKP, Kredit Bimas Dan
Inmas, Kredit Umum Pedesaan/ KUP. Bank Indonesia (BI) selain memberikan bantuan
keuangan, juga memberikan bantuan teknis kepada perbankan melaluli Proyek

41. Pengembangan Usaha Kecil (PPUK-BI) antara lain melakukan identifikasi peluang investasi
pada semua sektor ekonomi . Pemerintah dalam hal ini telah menjalankan berbagai cara
untuk menangani hal itu :
a. Januari 1990 Presiden menghimbau agar koperasi hendaknya diberi saham oleh
perusahaan-perusahaan besar, sampai 25% dari total saham perusahaan.
15 Mei 1996, pemerintah mencanangkan Gerakan Kemitraan Nasional, yang bertujuan
menggalang kekuatan semua pihak agar peduli dengan masalah kemitraan usaha (Lukman
Hakim, 1996).
b. Selama ini kemitraan usaha lebih banyak didasarkan atas pertimbangan politik dari pada
atas dasar pertimbangan ekonomi. Dasar pertimbangan ekonomi untuk melakukan
kemitraan usaha adalah adanya keterkaitan produksi, yaitu keterkaitan produksi ke depan
(forward production lingkage) atau keterkaitan produksi ke belakang (backward production
linkage).
pengertian ekonomi secara umum
Pengertian dan Definisi Ekonomi Menurut
Para Ahli
Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan
sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan
hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya
yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.
Berikut ini adalah pengertian dan definisi ekonomi menurut beberapa ahli:
# ADAM SMITH
Ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara
# MILL J. S
Ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan

42. # ABRAHAM MASLOW
Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah
keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang
ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap
efektif dan efisien
# HERMAWAN KARTAJAYA
Ekonomi adalah platform dimana sektor industri melekat diatasnya
# PAUL A. SAMUELSON
Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk
memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan
mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat
Bila membicarakan tentang ekonomi, secara otomatis kita juga akan membicarakan mengenai
ilmu ekonomi dimana ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu kajian yang membahsa dan
memperlajari tentang ekonomi itu sendiri. Secara umum, ilmu ekonomi dibagi menjadi 2.
yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro.
Ilmu ekonomi makro mempelajari perilaku ekonom i sebagai keseluruhan tentang kehidupan
ekonomi dan ilmu ekonomi mikro lebih memfokuskan pada keputusan-keputusan individu
baik sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam mengalokasina sumber daya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya.
(indahf/Carapedia)
Pencarian Terbaru (100)
Pengertian ekonomi. Definisi ekonomi. Pengertian ekonomi menurut para ahli. Definisi
ekonomi menurut para ahli. Pengertian ekonomi menurut ahli. Ekonomi menurut para ahli.
Pengertian perekonomian indonesia.
Defenisi ekonomi. Pengertian perekonomian. Teori ekonomi menurut para ahli. Pengertian
ekonomi mikro. Pengertian ekonomis. Defenisi ilmu ekonomi menurut para ahli. Definisi
perekonomian.
Pengertian kebutuhan menurut para ahli. Pengertian ekonomi menurut beberapa ahli.
Pengertian ekonomi secara umum. Pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Pengertian
sosial ekonomi. Pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Pengertian ekonomi makro
menurut para ahli.
Pengertian ekonomi internasional. Pengertian ekonomi manajemen. Devinisi ekonomi. Ahli
ekonomi. Definisi perekonomian indonesia. Definisi kebutuhan menurut para ahli. Pengertian
sosial ekonomi menurut para ahli.
Definisi ekonomi mikro menurut para ahli. Pengertian ilmu ekonomi makro. Pengertian
ekonomi makro. Pengertian sumber ekonomi. Pengertian ekonomi mikro dan makro.
Pengertian ekonomi masyarakat. Pengertian ilmu ekonomi secara umum.

43. Definisi perekonomian indonesia menurut para ahli. Definisi ilmu ekonomi mikro. Pengertian
ekonomi internasional menurut para ahli. Definisi ekonomi politik menurut para ahli. Definisi
ekonomi menurut ahli. Pengertian perekonomian menurut para ahli. Definisi ekonomis.
Ahli ahli ekonomi. Definisi ekonomi makro. Pengertian ekonomi indonesia. Pengertian
bidang ekonomi. Pengertian dari ekonomi. Pengertian ekonomi menurut. Definisi ekonomi
makro menurut para ahli.
Sumber sumber ekonomi. Pengertian ekonomi menurut para ahli ekonomi dunia. Pengertian
ilmu ekonomi mikro. Definisi ilmu ekonomi menurut paul a samuelson. Definisi teori
ekonomi menurut para ahli. Definisi sosial ekonomi. Definisi ekonomi mikro.
Pengertian ekonomi politik menurut para ahli. Ekonomi makro menurut para ahli. Definisi
sistem ekonomi menurut para ahli. 10 definisi ilmu ekonomi menurut berbagai pakar
ekonomi. Pendapat para ahli tentang ekonomi. Pengertian makro. Pengertian dan definisi
ekonomi.
Pengertian ilmu ekonomi menurut paul samuelson. Definisi perekonomian menurut para ahli.
Definisi ilmu ekonomi makro. Pengertian ekonomi menurut ahli ekonomi. Pengertian tentang
ekonomi. 10 pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ekonomi menurut pakar.
Apa pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi mikro menurut ahli. Pengertian dan definisi
ilmu ekonomi. Penertian ekonomi. Pendapat para ahli tentang ilmu ekonomi. Definisi
ekonomi menurut pakar ekonomi. Definisi sosial ekonomi menurut para ahli.
Pengertian ekonomi adalah. Pegertian ekonomi. Difinisi ekonomi. Pengertian ekonomi makro
dan mikro menurut para ahli. Penjelasan ekonomi. Pengertian ekonomi umum. Pengertian
ekonomi menurut bahasa.
Defenisi ilmu ekonomi menurut pakar ekonomi. Pengrtian ekonomi. Ekonomi mikro menurut
para ahli. Definisi ekonomi internasional. Pengertian ekonomi menurut bahasa dan ilmu
ekonomi. Teori ekonomi mikro menurut para ahli. Definisi definisi ekonomi.
Sistem ekonomi menurut para ahli. 10 definisi ekonomi menurut para ahli. Pengertian
ekonomi mikro dan ekonomi makro. Teori ekonomi menurut ahli. Perekonomian menurut
para ahli. Pengertian ekonomi para ahli. Ekonomi definisi.
http://carapedia.com/pengertian_definisi_ekonomi_menurut_para_ahli_info501.html
Share this: