MA membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya dua kali meskipun MK membatalkan pembatasan satu kali. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian hukum akibat pengajuan PK berulang. Namun pengajuan PK harus didasarkan pada kesalahan hakim atau bukti baru.
1. P
UTUSAN Mahkamah
Konstitusi membatal-
kan aturan soal per-
mohonan peninjauan
kembali (PK) atas suatu putus-
an yang hanya dapat dilaku-
kan satu kali direspons cepat
oleh Mahkamah Agung.
Meskipun MK menyatakan
pembatasan jumlah pengajuan
PK bertentangan dengan UUD
1945, MA tetap membatasi
pihak beperkara agar melaku-
kan upaya hukum melalui PK
sebanyak dua kali saja.
Ketua MA Hatta Ali me-
negaskan langkah tersebut
untuk menghindari lahirnya
ketidakpastian hukum akibat
PK yang diajukan berkali-kali
sebagai implikasi dari pem-
batalan Pasal 268 ayat 3 UU
No 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
“Memang kita khawatir PK
bisa diajukan berkali-kali,
bahkan berpuluh kali. Kalau
sampai itu terjadi, di mana
kepastian hukumnya? Ka-
rena itu, kalau MK memang
membatalkan pasal yang
membolehkan PK hanya satu
kali, kita batasi maksimal dua
kali,” kata Hatta seusai acara
Penandatanganan Peraturan
Bersama Penanganan Peng-
guna Narkoba di Kantor Wakil
Presiden, Jakarta, kemarin.
Namun, Hatta menambah-
kan, pengajuan PK juga tidak
bisa dilakukan dengan mudah.
Dasar pertama pengajuan
PK ialah adanya kesalahan
atau kekeliruan hakim saat
memutus perkara di tingkat
bawah. “Yang kedua yaitu ada-
nya novum atau bukti baru,”
tegasnya.
MA sebenarnya sudah lama
memberikan kesempatan ke-
pada pihak beperkara untuk
melakukan PK lebih dari satu
kali. Melalui Surat Edaran MA
No 10/2009 disebutkan adanya
batasan berapa kali PK dilaku-
kan pihak beperkara.
“Sebenarnya peluangnya
cukup banyak. Namun, per-
syaratannya seperti yang dise-
butkan tadi,” ujar Hatta.
Sebelumnya, pemerintah
meminta MA membatasi jum-
lah maksimal upaya PK yang
diajukan pihak beperkara.
Menteri Hukum dan HAM
Amir Syamsuddin sempat
mengkhawatirkan PK yang
dilakukan berkali-kali me-
nimbulkan ketidakpastian
hukum.
Novum
Senada dengan MA, MK pun
memandang PK bisa diberi-
kan atau dilakukan lebih dari
satu kali jika terbukti ada
novum. Hal itu dikatakan ha-
kim konstitusi Harjono ketika
dihubungi Media Indonesia,
kemarin.
“Intinya bukan pada ma-
salah PK boleh dua kali atau
berkali-kali. PK itu bisa di-
lakukan jika ada novum yang
ditemukan.”
Namun dalam temuan no-
vum itu, tambah Harjono,
perlu dinilai juga apakah yang
ditemukan tersebut layak se-
bagai novum atau bukan.
“Novum-nya harus dinilai
terlebih dahulu, tidak bisa
sembarang novum lantas diaju-
kan PK,” ujar hakim konstitusi
yang sebentar lagi memasuki
masa pensiun itu.
Pengamat hukum pidana
Universitas Trisakti Yenti Ga-
narsih menilai kebijakan MA
membatasi upaya PK sebanyak
dua kali menjadi jalan tengah
untuk mengatasi kekosongan
hukum setelah keluarnya pu-
tusan MK. Ia menyebutkan
pada prinsipnya PK merupa-
kan hukum luar biasa yang
dilakukan pihak beperkara.
“Kalau PK tidak dibatasi
jumlahnya, kapan kepastian
hukum bisa terjadi?” kata
Yenti, kemarin. Menurut dia,
keluarnya putusan MK atas
gugatan mantan Ketua KPK
Antasari Azhar tersebut tidak
menurunkan derajat upaya
hukum PK. (AI/X-6)
emir@mediaindonesia.com
Reklamasi Losari Cegah Rob
Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan,
dibangun sebagai model mitigasi kota pantai
pertama di Indonesia.
Fokus Nusantara, Hlm 22-23
RABU, 12 MARET 2014 / NO. 12014 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
SEJATINYA tidak ada yang keliru dengan keikutsertaan
kalangan eksekutif sebagai calon anggota legislatif (caleg).
Bahkan pejabat sekelas menteri yang mestinya fokus dengan
tugas membantu presiden melancarkan jalannya roda peme-
rintahan pun boleh menjadi caleg karena aturan memang
tidak melarang hal tersebut.
Pada pemilu legislatif 9 April mendatang tercatat 10 men-
teri dari partai politik (parpol) akan bertarung berebut posisi
di gedung parlemen Senayan. Enam di antaranya sudah
mengajukan cuti untuk keperluan kampanye pemilu.
Namun, meski ada lampu hijau, hak politik para pejabat
untuk menjadi caleg sekaligus berkampanye demi kepen-
tingan diri dan partai mereka tentunya mesti dibarengi
tanggung jawab tinggi untuk tidak melupakan tugas utama
mereka sebagai pelayan rakyat.
Bagaimanapun, tidak mudah membagi fokus antara men-
jalankan tugas negara dan melayani syahwat politik pribadi.
Terlebih lagi dalam kondisi pemerintahan saat ini yang da-
lam berbagai hal tidak bisa dikatakan memuaskan.
Bayangkan, di antara menteri yang sudah mengajukan
cuti itu ada menteri yang
tugasnya mengoordinasi
menteri-menteri di bidang
ekonomi. Ada juga men-
teri yang mengurusi sektor
energi yang kita tahu ma-
sih banyak persoalan pelik
di dalamnya. Cukup miris
membayangkan jika orang-
orang yang sudah diberi
amanah untuk mengurus
pemerintahan itu justru
kehilangan fokus gara-gara
sibuk mengejar ‘jabatan’
yang lain.
Belum lagi soal penggu-
naan fasilitas negara oleh para pejabat saat berkampanye.
Meski itu sudah secara tegas dilarang, pengalaman pada se-
jumlah pemilu dan pemilu kada yang lalu-lalu membuktikan
penggunaan fasilitas negara itu masih banyak dilakukan.
Salah satu fasilitas yang mesti kita pelototi saat ini karena
sangat rawan dijadikan alat politik jangka pendek ialah dana
bantuan sosial (bansos). Terutama yang dianggarkan untuk
kementerian yang dipimpin orang parpol.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)
mencatat sebanyak 10 kementerian yang dipimpin menteri
dari parpol mendapatkan alokasi dana bantuan sosial de-
ngan nilai mencapai Rp25,6 triliun. Dana sebesar itu teramat
rentan disalahgunakan karena tidak ada aturan main dalam
penggunaan dana bansos.
Artinya, tidak ada jaminan dana itu nantinya tidak akan
dipakai sebagai alat politik uang terselubung. Kekhawatir-
an terhadap pos dana bansos di kementerian tentu bukan
mengada-ada.
Hasil audit BPK pernah menyebutkan ada 20 kasus
penyelewengan dana bansos selama periode 2007-2010.
Menurut temuan itu, dana bansos banyak digunakan untuk
kepentingan penguasa.
Karena itu, kita ingin mengingatkan kepada para menteri
yang sudah telanjur menjadi caleg agar jangan pernah ber-
main-main dengan fasilitas negara apa pun, terutama dana
bansos. Rakyat bukan pecundang yang bisa dimanfaatkan
seenaknya dengan iming-iming dana bantuan.
Di sisi lain, publik juga mesti lebih aktif mengawasi sepak
terjang pejabat yang merangkap sebagai politikus. Publik
mesti membuktikan saat ini mereka lebih dewasa dalam
berdemokrasi ketimbang mereka yang hanya pandai me-
manfaatkan alam demokrasi untuk kepentingan pribadi.
ANAK perempuan yang terlahir dengan berat badan rendah
berisiko dua kali lebih tinggi terkena masalah kesuburan di
masa dewasa. Demikian kesimpulan penelitian terbaru yang
dipublikasikan di jurnal BMJ Open.
Untuk sampai pada kesimpulan itu, tim meneliti data
semua perempuan yang lahir di Swedia sejak 1973 yang
mencari pengobatan infertilitas
di Centre of Reproductive Medi-
cine pada 2005-2010. Secara to-
tal, ada 1.293 perempuan yang
dilibatkan.
Tim menganalisis soal kesu-
buran dari catatan medis beri-
kut dengan riwayat tentang
ukuran kelahiran serta usia
dan berat badan mereka.
Tim menemukan perem-
puan dengan masalah kesu-
buran yang disebabkan fak-
tor kewanitaan hampir 2,5
kali lebih mungkin terlahir
dengan berat badan
yangrendah.(Medi-
cal News Today/
Hym/X-4)
Mengawasi
MenteriCaleg
Berat Badan
dan Kesuburan
Silakan tanggapi
Editorial ini melalui
www.metrotvnews.com
Kita ingin mengingatkan
kepada para menteri yang
sudah telanjur menjadi
caleg agar jangan pernah
bermain-main dengan
fasilitas negara apa pun,
terutama dana bansos.
RONA frustrasi tampak pada
wajah Guo Qishun dan seki-
tar 100 orang lainnya yang
tengah berkumpul di sebuah
hotel di bandar udara di Bei-
jing, China, kemarin. Mereka
kerabat korban dari 239 pe-
numpang pesawat Malaysia
Airlines (MAS) bernomor MH
370 yang hilang.
“Mereka(MASdanpemerin-
tah Malaysia) masih mengata-
kan belum bisa menemukan
pesawat. Semua informasi
yang kami dapatkan malah
dari media. Kami merasa
cara mereka memperlakukan
kami sangat tidak benar dan
acuh tak acuh,” keluh Guo
menahan marah.
Seorang pria tiba-tiba me-
nunjukkan pernyataan sikap
yang telah ditandatangani
lebih dari 100 orang keluarga
korban. Mereka memper-
ingatkan akan menuntut MAS
dengan mengajukan keberat-
an tersebut kepada kedutaan
Malaysia di Beijing.
Pemerintah China, sebagai
negara yang paling terpukul
akibat insiden itu karena
dua pertiga dari penumpang
tersebut warga mereka, juga
mendesak pemerintah Ma-
laysia agar mengoptimalkan
pencarian sehingga pesawat
yang dinyatakan hilang 8
Maret itu segera ditemukan.
Kepala Otoritas Pener-
bangan Sipil Malaysia,
Azharuddin Abdul Rahman,
kemarin, menyatakan tim
search and rescue (SAR) te-
lah memperluas wilayah
pencarian hingga ke Selat
Malaka. Kawasan itu sisi
berlawanan lokasi terakhir
pesawat Boeing 777-200ER
itu terakhir kali terdeteksi.
“(Fokus) pencarian pesawat
saat ini dititikberatkan di ke-
dua sisi wilayah Malaysia,”
ujar Azharuddin. Namun,
hingga pukul 23.00 WIB, tim
belum menemukan tanda ke-
beradaan pesawat MH 370.
Sementara itu, Kepala Ke-
polisian Diraja Malaysia,
Tan Sri Khalid Bakar, meng-
ungkapkan dua penumpang
berpaspor curian. Yang per-
tama bernama Pouria Nour
Mohammad Mehrdad. Pria
berusia 19 tahun itu warga
negara Iran yang sedang
berupaya mencari suaka ke
Jerman. Penumpang ber-
paspor palsu lainnya juga
orang Iran bernama Delavar
Seyed Mohammad Madreza,
29. (Reuters/AP/Hym/X-4)
Berita terkait hlm 20
Tidak setiap novum dapat menjadi dasar
bagi pengajuan PK. Novum harus diuji dari
segi derajat kelayakan kualitasnya.
Pengajuan PK
Maksimal 2 Kali
EMIR CHAIRULLAH
KerabatKorban
PesawatMASFrustrasi
AP/WONG MAYE-E
PAKAI PASPOR CURIAN: Petugas memperlihatkan foto dua
penumpang Malaysia Airlines MH 370 yang menggunakan
paspor curian, di Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin. Mereka
adalah warga negara Iran Pouria Nour Mohammad Mehrdad, 19,
(kiri), dan Delavar Seyed Mohammad Madreza, 29.
Kirimkan tanggapan Anda
atas berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com
SENO
2. RABU, 12 MARET 2014SELEKTA2
Pemerintah
Dekriminalisasi
Pecandu Narkoba
JuarayangtakLupaPendukungnya
K
ALUNG dari roncean
melati dan mawar
melingkar di leher dua
pasangan ganda bulu tang-
kis Indonesia mendampingi
medali emas All England 2014
yang juga menggantung di
dada mereka.
Sorak-sorai penggemar
menyambut kedatangan me-
reka di terminal 2D Bandara
Soekarno-Hatta, sepulang dari
Birmingham, Inggris. Keem-
patnya tiba di Tanah Air pukul
19.20 WIB tadi malam.
Bagi pasangan Tontowi
Ahmad (Owi)/Liliyana Natsir
(Butet) dan Mohammad Ahsan/
Hendra Setiawan, penyambut-
an itu sangat istimewa. Tahun
lalu, Owi/Butet juga mengha-
rumkan ‘Merah Putih’ di ajang
All England. Adapun Ahsan/
Hendra menembus semifinal.
Dengan kemenangan pada
tahun ini, Owi/Butet telah
mencetak hattrick juara All
England. Rekor itu menyamai
prestasi pemain Korea Selatan
Park Joo-bong yang menoreh-
kannya pada 1989-1991.
“Ini istimewa, tapi bukan
berarti kami puas. Kami akan
terus berusaha dan meme-
nangi ajang ini untuk keempat,
kelima, keenam, atau ketujuh
kalinya. Ini tentu tak lepas
dari dukungan kalian semua,”
ungkap Owi di hadapan para
pewarta dan penggemarnya.
Gelar juara All England 2014
pun kian istimewa bagi Ahsan/
Hendra. Selain menjadi yang
pertama bagi mereka, gelar
tersebut juga bagaikan pembu-
ka puasa gelar ganda putra di
All England selama 11 tahun.
“Kami tentu percaya diri
karena tahun ini kami rang-
king satu dunia. Kami bertekad
menang bukan karena ajang
ini bergengsi. Saya bahkan
tidak memikirkan gengsinya,
sama saja dengan Super Series
lainnya. Kami harus menang,”
papar Hendra.
Menpora Roy Suryo meng-
apresiasi keberhasilan mereka.
“Saya ucapkan selamat dan
terima kasih telah mengha-
rumkan Indonesia di kancah
dunia. Luar biasa Owi/Butet
bisa hattrick, Ahsan/Hendra
memberi gelar setelah 11 ta-
hun puasa,” tuturnya.
Seusai penyambutan, ke-
empatnya masih harus mela-
deni para pewarta yang terus
melontarkan pertanyaan,
berlomba dengan teriakan dan
sapaan para penggemar yang
berebut untuk mendekat.
Belum lagi harus meladeni
penggemarnya yang berebut
meminta berfoto bersama. Tak
sedikit yang harus kecewa ka-
rena mereka langsung ditarik
petugas untuk segera tampil
di siaran live televisi swasta.
(Maggie Nuansa Mahardika/
S-1)
PEMERINTAH dan lembaga peradilan sepakat tidak lagi
mengkriminalkan pengguna narkoba. Pecandu narkoba
hanya akan dikenai sanksi rehabilitasi, tetapi pecandu
pengedar narkoba tetap harus menjalani proses peradilan
pidana.
“Dekriminalisasi narkoba itu luar biasa. Nantinya bakal
ada tindakan yang komprehensif dari semua lintas sektor,
mulai pencegahan sampai penanganan pada pengguna, pe-
candu, bahkan sampai kriminalis, yaitu produsen, sampai
rehabilitasinya,” kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di
Kantor Wakil Presiden, kemarin.
Kesepakatan itu diambil setelah melalui rapat terbatas
yang dipimpin Wapres Boediono selama hampir 2 jam.
Kesepahaman bersama itu ditandatangani Kementerian
Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kemen-
terian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan
Kementerian Sosial.
Untuk menyatakan seorang yang menggunakan narkoba
dikategorikan sebagai pecandu atau bandar/produsen nar-
koba, pemerintah bakal membentuk tim penilai.
Tim penilai itu melakukan analisis hukum, medis, dan
psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang me-
muat waktu rehabilitasi yang diperlukan. “Hasil assessment
tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara yang berfungsi
sebagai keterangan seperti visum et repertum,” jelas Kepala
BNN Anang Iskandar.
Selain itu, analisis tim penilai akan menghasilkan tingkatan
pecandu mulai kelas berat, menengah, hingga kelas ringan
dengan setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi
yang berbeda.
Anang menyebutkan dengan adanya penandatanganan
peraturan bersama soal pengguna narkoba, terjadi per-
ubahan paradigma pengguna narkoba. Penanganannya
lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. “Hakim
diharapkan menggunakan Pasal 103 UU No 35/2009 tentang
Narkotika. Hakim dapat memutuskan atau menetapkan
untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi,” ujar Anang.
(Che/X-9)
JuruKampanye
DilarangPakai
FasilitasNegara
MASA kampanye terbuka pemilu legislatif berlangsung 16
Maret-5 April. Sejumlah pejabat pemerintahan yang akan
turun berkampanye sudah mulai mengajukan cuti.
Menurut pemimpin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Daniel Zuchron, negara menjamin hak politik pejabat peme-
rintahan untuk meramaikan pesta demokrasi tersebut.
“Selain mengajukan cuti, mereka harus menyampaikan
fasilitas negara yang digunakan kepada penyelenggara pe-
milu. Daripada malu atau dipermalukan, lebih baik mereka
melaporkan,” kata Daniel kepada Media Indonesia, Senin
(10/3).
Pemanfaatan fasilitas negara oleh pejabat yang menjadi
juru kampanye dalam pemilu, lanjut Daniel, sesuai un-
dang-undang dilarang keras. Namun, hal itu sudah menjadi
kelaziman di Indonesia.
“Partai dan juru kampanye harus menyampaikan secara
detail sehingga tidak saling mempermalukan di antara pe-
nyelenggara pemilu dan pejabat,” ujar Daniel.
Sementara itu, mantan Menteri Kehutanan Kabinet Go-
tong Royong 2001-2004 Muhammad Prakosa mengaku saat
menjadi juru kampanye menanggalkan semua fasilitas yang
didapatnya sebagai menteri.
“Ya, pakai fasilitas partai dan uang sendiri,” ungkap Pra-
kosa yang berasal dari PDI Perjuangan ini.
Mantan Menteri Hukum dan HAM di era Kabinet Indone-
sia Bersatu (KIB) I 2007-2009 Andi Matalata mengajukan cuti
untuk menjadi juru kampanye Partai Golkar. Hanya, Andi
memilih waktu cuti yang berdekatan dengan akhir pekan.
“Saya tanggalkan semua fasilitas. Biaya perjalanan pun
pakai uang sendiri,” jelas Andi.
Akan tetapi, tidak semua menteri asal partai menjadi juru
kampanye. Seperti mantan Menteri Hukum dan HAM dalam
KIB II Patrialis Akbar yang mengaku tidak cuti selama ber-
tugas sebagai menteri.
“Ketika jadi menteri, saya membantu presiden mengurus
pemerintahan, bukan partai,” tandas Patrialis yang berasal
dari Partai Amanat Nasional tersebut. (AB/Wta/X-3)
ANTARA/ASWANDDY HAMID WANDY
BELUM BISA DIPADAMKAN: Anggota TNI memperhatikan kobaran api
yang membakar ribuan hektare kawasan hutan di Desa Selinsing,
Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin (10/3). Tim Tanggap Darurat
Asap Riau membentuk tim khusus pemburu pembakar lahan yang
beranggotakan 275 orang dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan, dan
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.
Warga Mati Lemas
akibat Hirup AsapRiau sudah tidak
layak huni karena
asap semakin
pekat dan kualitas
udaranya sudah
pada tingkat
berbahaya. Itu bisa
membuat warga
cacat otak atau idiot.
RUDI KURNIAWANSYAH
K
ABUT asap yang se-
makin pekat di Riau
sudah dalam tahap
berbahaya. Seorang
warga Desa Sei Gayung Kiri,
Kecamatan Rangsang, Kabu-
paten Kepulauan Meranti, Mu-
hammad Adli, 63, ditemukan
meninggal dengan kondisi ter-
telungkup di pinggir jalan desa
tersebut pada Sabtu (8/3).
Korban diduga meninggal a-
kibat lemas setelah menghirup
asap dari kebakaran lahan di
sepanjang bibir jalan desa itu.
Pada tangan dan pinggang kor-
ban dijumpai luka bakar lan-
taran terjatuh di dekat api yang
membakar lahan gambut.
DeddyTerpukulDivonis6Tahun
dalamKasusHambalang
MI/M IRFAN
BERDISKUSI DENGAN KUASA HUKUM: Mantan Kepala Biro Keuangan
dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar (kiri) berdiskusi
dengan kuasa hukum seusai pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor
Jakarta, kemarin.
MANTAN Kepala Biro Ke-
uangan dan Rumah Tangga
Kementerian Pemuda dan O-
lahraga Deddy Kusdinar divo-
nis 6 tahun penjara dan denda
Rp100 juta subsider 3 bulan
kurungan dalam kasus korupsi
proyek pembangunan pusat o-
lahraga Hambalang, Bogor. Ia
pun mengaku shocked.
Putusan itu dibacakan dalam
sidang di Pengadilan Tipikor
Jakarta, kemarin. “Menyatakan
terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan
korupsi secara bersama-sama
dan berlanjut,” ujar hakim
ketua Amin Ismanto.
Deddy dinyatakan terbukti
melanggar Pasal 3 jo Pasal 18
UU No 31/1999 tentang Pem-
berantasan Tipikor sebagaima-
na diubah dengan UU 20/2001
jo Pasal 55 ayat (1) kesatu jo
Pasal 65 ayat (1) KUHP. Ia juga
diharuskan membayar uang
pengganti Rp300 juta.
Dalam pertimbangannya,
hakim Sutiyo memaparkan se-
jak awal perencanaan proyek
Hambalang, Deddy yang juga
koordinator tim asistensi su-
dah berniat menguntungkan
diri sendiri dan pihak lain.
Sebelum lelang, ia pun telah
menentukan pemenang, yaitu
PT Yodya Karya menjadi kon-
sultan perencana, PT Ciriajasa
Cipta Mandiri sebagai konsul-
tan manajemen konstruksi,
dan PT Adhi Karya sebagai
pelaksana jasa konstruksi.
Hakim menyatakan pula,
Deddy terbukti memfasili-
tasi pemberian fee 18% untuk
Menpora saat itu, Andi Mal-
larangeng, yang dimintakan
melalui adik Andi, Chole Mal-
larangeng. Menurut hakim,
Deddy mendapatkan Rp300
juta dari proyek Hambalang.
Seusai persidangan, Deddy
mengaku kaget dengan putus-
an hakim meski vonis terse-
but lebih rendah ketimbang
tuntutan jaksa yakni 9 tahun
penjara. “Saya masih shocked,
ini di luar nalar pengetahuan
hukum saya. Ya kalau saya
korupsi, enggak usah korupsi
Rp300 juta. Masak dari Rp2
triliunan saya cuma korupsi
Rp300 juta, kita rampok saja
itu,” ketusnya.
Deddy membantah mengan-
tarkan Rp4 miliar dan US$550
ribu ke rumah Choel sebagai fee
untuk Andi yang juga menjadi
terdakwa dalam kasus Ham-
balang. Menurutnya, ia hanya
bertugasmengawalkardusatas
perintah atasannya, Wafid Mu-
haram. Namun, Deddy masih
menyatakan pikir-pikir untuk
banding. (Her/X-8)
TIBA DI TANAH AIR: Juara All England, (dari kiri) pasangan ganda Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan ganda campuran
Liliyana Natsir/Tontowi Ahmad, berpose bersama saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, tadi malam.
Liliyana Natsir/Tontowi Ahmad meraih gelar All England untuk ketiga kalinya secara beruntun, sedangkan Mohammad Ahsan/Hendra
Setiawan mengakhiri 11 tahun kekosongan gelar di ganda putra pada turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut.
MI/RAMDANI
Menurut Kapolres Kepu-
lauan Meranti Ajun Komisaris
Besar Zahwani Pandra Arsyad,
tidak jauh dari tubuh korban
polisi juga menemukan sepeda
motor Yamaha Jupiter berpelat
merah BM 3306 D.
“Diduga sepeda motor itu
milik korban. Korban terjatuh
dari sepeda motor yang diken-
darainya lantaran tidak bisa
bernapas,” jelas Zahwani di
Pekanbaru, kemarin.
Sejauh ini, tambahnya, polisi
telah melakukan olah tempat
kejadian perkara (TKP) dan
pemeriksaan sejumlah saksi.
Selain itu, dari hasil autopsi
tidak ditemukan tanda-tanda
kekerasan fisik pada tubuh
korban.
Di sisi lain, Tim Tanggap
Darurat Asap Riau membentuk
tim khusus pemburu pem-
bakar lahan. Kepala Polda
Riau Brigjen Condro Kirono
mengatakan tim itu berang-
gotakan 275 orang, yang terdiri
dari unsur TNI, Polri, Dinas
Kehutanan, dan Balai Besar
Konservasi Sumber Daya Alam
(BBKSDA).
“Tim satuan tugas ini ber-
tugas menyosialisasikan pen-
cegahan kebakaran terhadap
masyarakat sekaligus menin-
dak para pelaku pembakaran
lahan,” kata Condro.
Tim itu, lanjutnya, bertugas
di dua kawasan, yakni Cagar
Biosfer Giam Siak Kecil Bukit
Batu dan Taman Nasional
Tesso Nilo. Sejauh ini, katanya,
PT Nusantara Sago Prima, anak
usaha dari Sampoerna Agro,
sudah diselidiki. “Statusnya
masih dalam penyelidikan,”
tambah Condro.
Polisi, katanya lagi, sedang
mengusut 30 kasus pemba-
karan lahan. Sebanyak 23 ka-
sus berstatus penyidikan.
Tidak layak huni
Melihat kondisi asap di Riau
dan kualitas udaranya yang
sudah berbahaya, ahli paru
RSUD dr Arifin Ahmad, Aziz-
man Saad, mengatakan asap di
Riau bisa membuat penduduk
cacat otak (idiot).
“Kualitas udara yang sudah
pada level berbahaya membuat
Riau tidak lagi layak dihuni 6
juta masyarakat. Seharusnya
seluruh masyarakat Riau sudah
diungsikan,” ujar Arifin.
Pemakaian masker, tam-
bahnya, sudah tidak berguna
menangkal partikel berbahaya
dari kabut asap.
Data Badan Nasional Pe-
nanggulangan Bencana (BNPB)
menunjukkan pembakaran
lahan dan hutan di Riau ma-
sih marak. Pantauan satelit
NOAA18 menunjukkan ada 145
titik api di wilayah Riau.
“Hal ini sangat merugikan
karena cagar biosfer tersebut
tempat habitat gajah, harimau
sumatra, tapir, beruang, dan
fauna lainnya,” kata Sutopo
Purwo Nugroho, Kepala Pusat
Data Informasi dan Humas
BNPB dalam siaran persnya.
Saat ini, lanjut Sutopo, ter-
dapat 41.589 orang menderita
ISPA, 1.544 orang mengidap
asma, 1.385 orang mengalami
iritasi mata, 2.084 orang iritasi
kulit, dan 862 jiwa mengalami
pneumonia. (BG/X-7)
rudi@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 11
3. RABU, 12 MARET 2014 SKANDAL CENTURY 3
RAJA EBEN LUBIS
M
ANTAN Menteri Ke-
uangan yang juga
Ketua Komite Stabili-
tas Sistem Keuangan
(KSSK) Sri Mulyani Indrawati
mengakumelaporkanpenanganan
kasus Bank Century ke Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.
Laporan disampaikan saat Pre-
siden menuju Washington DC da-
lam rangka KTT G-20. Untuk itu,
Presiden sempat transit ke Tokyo,
Jepang, dan San Francisco, AS, un-
tuk kemudian tiba di Washington.
Sri Mulyani kemudian menghu-
bungi Yudhoyono dan membi-
carakan masalah Century saat
sedang berada di Tokyo.
Hal itu terungkap dalam doku-
men pemeriksaan yang diperoleh
Media Indonesia.
Dalam risalah telekonferensi
antara KSSK dan Sri Mulyani di
halaman 7 paragraf 1 dan 2, pada
13 November 2008, malam hari,
Sri Mulyani menjelaskan telah
menyampaikan permasalahan
Bank Century kepada Presiden RI.
Saat telekonferensi itu, Sri Mul-
yani tengah berada di Sao Paulo,
Brasil, menuju Washington untuk
bergabung dalam tim presiden
menghadiri G-20.
“Setelah Presiden mendarat,
saya melaporkan adanya telecon-
ference, melaporkan penanganan
Bank Century dan situasi perbank-
an dan selanjutnya konsentrasi
pada G-20,” kata Sri Mulyani.
Dalam komunikasi itu, Yudho-
yono memberikan arahan bahwa
sebelumnya ada sidang kabinet
dan semua sudah diundang, ter-
masuk Kamar Dagang dan Indus-
tri (Kadin) untuk mempersiapkan
Indonesia karena krisis global su-
dah mulai menerpa Tanah Air.
Di sidang kabinet, kata Yudho-
yono, pihaknya sudah menyam-
paikan langkah-langkah yang ha-
rus dilakukan bila situasi makin
memburuk, termasuk melakukan
kebijakan penjaminan penuh
(blanket guarantee).
Pertemuan KSSK itu di antara-
nya dihadiri Boediono selaku
Gubernur BI.
Tidak dilapori
Dalam pertemuan dengan Fo-
rum Pemimpin Redaksi di Jakarta,
Senin (10/3) malam, Presiden
Yudhoyono menyatakan tidak
dilapori soal penanganan kasus
Century.
Pada kesempatan itu, Yudho-
yono kembali lagi menegaskan
dua hal. Pertama, kebijakan FPJP
ataupun bailout Century tidak
dapat diadili.
Kedua, saat proses pengam-
bilan kebijakan FPJP, SBY tidak
mengetahui dan tidak dilapori
oleh Ketua KSSK Sri Mulyani dan
Gubernur Bank Indonesia saat itu,
Boediono, karena tengah berada
di Lima, Peru, untuk menghadiri
Konferensi Tingkat Tinggi APEC,
dan di Washington DC, Amerika,
untuk KTT G-20.
Menurut SBY, kebijakan FPJP
dan bailout Century sudah tepat
melihat kondisi krisis ekonomi
pada 2008.
SBY menanggapi persidangan
kasus Century dengan terdakwa
Budi Mulya, Deputi Gubernur
BI. Sebelumnya pada 4 Maret
2010, pukul 20.00 WIB, di Istana
Merdeka, Jakarta, dalam menang-
gapi hasil rapat paripurna DPR RI
soal kasus Century, SBY juga me-
ngatakan hal yang sama.
Namun, pernyataan Yudhoyono
bertentangan dengan risalah ra-
pat KSSK dan keterangan Sri Mul-
yani yang kini menjabat Direktur
Pelaksana Bank Dunia.
Kesaksian Sri disampaikan ke-
pada tiga penyidik Komisi Pem-
berantasan Korupsi di Gedung
Kedutaan Besar RI untuk AS di
Washington pada 30 April dan 1
Mei 2013.
Terkait pernyataan Yudhoyono,
KPK minta semua pihak menghor-
mati proses hukum kasus Century.
“KPK mengusut Century dalam
domain hukum. Kita lihat bukti-
buktinya kuat atau tidak. Tunggu
saja bagaimana nanti di persidang-
an,” kata juru bicara KPK Johan
Budi di Jakarta, kemarin. (X-5)
raja_eben
@mediaindonesia.com
KPK minta Presiden
menghormati proses
hukum kasus Century
yang sedang berjalan.
Sri Lapor ke SBY soal Century
RUMGAPRES/ABROR
TIDAK BISA DIADILI:
Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono
(kiri) mendapat tepuk
tangan dari peserta
Forum Pemred saat
pertemuan di Jakarta,
Senin (10/3) malam.
Dalam forum itu
Presiden menegaskan
bahwa sebuah kebijakan
tidak bisa diadili. Ia
menegaskan kebijakan
bailout Bank Century
yang dilakukan pejabat
saat itu, Menkeu Sri
Mulyani dan Gubernur
BI Boediono, untuk
menyelamatkan
perekonomian Indonesia.
M
ENJELANG makan siang,
ketegangan menyeruak di
ruang Rapat Dewan Gubernur
Bank Indonesia.
Tegang bukan karena Gubernur BI
Boediono yang berpenampilan kalem
itu marah-marah, melainkan karena
Budi Mulya, Deputi Gubernur BI bidang
Pengelolaan Moneter dan Devisa,
mengingatkan kepada peserta rapat,
termasuk Boediono, mengenai dokumen
agunan aset kredit Bank Century.
Budi menegaskan bahwa meskipun
fasilitas pendanaan jangka pendek
(FPJP) sudah dicairkan, dokumen
agunan aset kredit Bank Century belum
lengkap.
Tidak hanya dokumen, sisi hukum
pemberian fasilitas itu juga masih
lemah.
“Saya anu, Pak Gubernur, mohon
maaf. Ini adalah hari di mana kita yang
terakhir akan melakukan FPJP. Ternyata
FPJP 1-2 masih ada aspek hukum
yang belum meyakinkan kita, Dewan
Gubernur, dan belum meyakinkan para
pimpinan satker (satuan kerja). Jadi,
Pak Gubernur, saya berharap betul pada
pertemuan kita sekarang, semuanya
harus memastikan tidak ada masalah,”
kata Budi Mulya, seperti dikutip dalam
dakwaannya.
Pernyataan Budi ditanggapi Wahyu,
perwakilan satker, bahwa secara pribadi
tidak setuju dengan FPJP kepada bank
yang dimiliki Robert Tantular itu.
“Sejak awal Bank Century sudah
bermasalah, serta dikhawatirkan akan
diperiksa BPK,” timpal Wahyu.
Saat menjawab Wahyu, Budi meminta
Direktorat Pengawasan Intern BI
mengamankan keputusan Dewan
Gubernur BI atas pemberian fasilitas
istimewa tersebut.
“Boleh saja Pak Wahyu secara
pribadi tidak setuju. Tetapi, ini sudah
diputuskan Dewan Gubernur. Oleh
sebab itu, tolong ini diamankan. Ikut
mengamankan,” pinta Budi. (Ade
Alawi/P-3)
Pak
Gubernur,
Amankan
Kami (3)
4. PARTAI Demokrat dalam iklan politik Pemilu
2009 mengampanyekan ‘Katakan tidak
pada Korupsi’. Bintang iklannya ialah Anas
Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Edhi
Baskoro alias Ibas, dan Angelina Sondakh.
Keempatnya fungsionaris Partai Demokrat.
Andi Mallarangeng sempat menjabat men-
teri pemuda dan olahraga setelah sebelum-
nya menjabat juru bicara Istana. Angelina
Sondakh pernah menjadi anggota DPR RI.
Adapun Anas dan Ibas terpilih sebagai ketua
umum dan sekjen partai pada Kongres 2010
di Bandung, Jawa Barat.
Partai Demokrat memenangi Pemilu 2009.
Iklan politik antikorupsi yang ditayangkan
secara masif dan intensif itu sedikit banyak
memberi kontribusi pada kemenangan par-
tai. Iklan itu rupanya sukses membuat rakyat
terharu dan terpikat. Rakyat memang sangat
memusuhi korupsi.
Namun, tiga dari empat bintang
iklan kampanye antikorupsi
itu, yakni Angelina, Andi,
dan Anas, terjerat ka-
sus korupsi dan harus
berurusan dengan
Komisi Pembentasan
Korupai. Apa yang
mereka kampanyekan
di media ternyata berke-
balikan dengan fakta.
Partai Demokrat, menurut
rilis Istana, menempati posisi
ketiga dalam perlombaan ko-
rupsi. Adapun posisi pertama
ditempati Golkar dan posisi
kedua PDI Perjuangan. Na-
mun, lantaran Demokrat men-
jadi partai berkuasa dengan
iklan antikorupsi yang sangat
hebat, publik menilainya seba-
gai partai paling korup.
Tingkat kepercayaan rakyat
kepada partai politik dan po-
litisi pun terjun bebas. Satu
survei yang dilakukan awal Januari 2014
menyebutkan mayoritas publik tidak percaya
kepada parpol. Survei lain yang dibikin pada
pertengahan 2013 menemukan bahwa tingkat
kepercayaan kepada politisi terus menurun.
Rakyat tidak percaya pada janji-janji par-
pol dan politisi. Rakyat berpikir janji-janji
yang dilontarkan parpol dan politisi atau
calon anggota legislatif berkebalikan de-
ngan kenyataan. Parpol yang paling gemar
menjanjikan pemberantasan korupsi dalam
kampanye ternyata menjadi parpol yang
paling doyan korupsi. Partai Demokrat pun
diejek dengan ungkapan ‘Katakan tidak,
pada(hal) korupsi.’
Ketidakpercayaan pada parpol dan politisi
dikhawatirkan menggerus partisipasi politik
rakyat dalam pemilu. Itulah sebabnya menje-
lang Pemilu 2014, kampanye yang mengajak
rakyat memilih berlangsung intensif dan
masif.
Karena janji parpol dan po-
litisi biasanya berkebalikan
dengan kenyataan, dalam hal
korupsi, boleh juga bila ada
parpol yang secara terbuka
mengampanyekan korupsi
pada kampanye Pemilu 2014.
Siapa tahu, lantaran logika
politik terbalik tadi, parpol
tersebut justru menjadi
partai paling antikorupsi
dan rakyat pun beramai-
ramai memilihnya.
Di Islandia, pada 2010,
Partai Terbaik Islandia
(Iceland’s Best Party) da-
lam kampanyenya berjanji
akan melakukan korupsi se-
cara terbuka. Hasilnya, seperti
dilaporkan majalah The Economist
edisi 1-7 Maret 2014, partai tersebut
meraup suara signifikan untuk mengi-
kuti pemilihan Dewan Kota Reykjavik.
(Usman Kansong/P-4)
RABU, 12 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4
KPUdanBawaslutidakTegassoalDanaKampanye
ParpolMengampanyekanKorupsi
HAK PARA TAHANAN: Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin (tengah) menunjukkan surat suara saat sosialisasi Pemilu Legislatif 2014
kepada para tahanan di Kantor Polres Serang, Banten, kemarin. Sosialisasi dilakukan untuk menyebarluaskan tata cara pemungutan suara
sekaligus menekan angka golongan putih.
ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN
Surat Suara
Berlubang
ARDI TERISTI HARDI
K
OMISI Pemilihan Umum memas-
tikan pengadaan logistik untuk
kebutuhan Pemilu 2014 sudah
mencapai hampir 100%. Selan-
jutnya, proses distribusi logistik pemilu ke
KPU daerah sudah menacapai 98%. “Dari
data yang diterima per 10 Maret, proses
cetak surat suara sudah 100%. Untuk dis-
tribusi hanya tinggal beberapa tempat
yang belum. Yang sudah didistribusikan
98%,” jelas Komisioner KPU Arief Budi-
man, di Jakarta, kemarin.
Di sisi lain, sejumlah KPU daerah mengaku
menerima surat suara rusak yang jumlahnya
mecapai ratusan ribu lembar. Surat suara
rusak antara lain ditemukan di KPU Jawa
Barat, KPU Kota Tasikmalaya, Kabupaten
Jember, Kabupaten Cilacap,
Kabupaten Bangka, dan Kabu-
paten Agam. Pada umumnya,
kerusakan berupa surat suara
berlubang, kecipratan tinta,
dan gambar atau logo partai
serta foto caleg tidak tercetak
jelas.
Menurut Arief, total surat
suara yang sudah dicetak se-
banyak 754.735.246 lembar dan yang telah
didistribusikan 739.167.341 lembar. Proses
cetak surat suara Pemilu 2014, kata dia,
dibagi dalam 15 paket. Paket 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,
11, 12, 13, 14, dan 15 proses distribusinya su-
dah selesai. Adapun yang belum selesai ialah
paket 6, 8, dan 10. Untuk paket 6, khusus dis-
tribusi surat suara di Jawa Barat (dapil 4, 6, 7,
dan 8) masih 77%, paket 8 untuk Jateng (dapil
1, 2, 3, dan 4) masih 94%, paket 10 untuk Jatim
(dapil 1, 2, 5, dan 10) masih 94%.
“Sampai sekarang proses distribusi ber-
jalan terus,” terangnya. Target KPU, pada 14
Maret surat suara sudah bisa diterima semua
KPU kabupaten/kota.
Dalam menanggapi keluhan sejumlah
KPU daerah tentang surat suara rusak, Arief
mengatakan sejauh ini pihaknya baru men-
dapatkan laporan dari Membrano Tengah,
Papua, di mana pengapalan logistik pemilu
terkena ombak karena cuaca ekstrem. Na-
mun, hanya kardus packing saja yang rusak.
“Tapi surat suaranya aman,” katanya.
Warna buram
Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, KPU
setempat menemukan 20.900 lembar surat
suara rusak. “Jumlah surat suara yang rusak
mencapai 20.900 lembar yang terdiri dari
16.000 surat suara untuk DPR dan 4.900
lembar untuk DPD,” kata Komisioner KPU
Hanan Kukuh Ratmono.
Ia menjelaskan bahwa kerusakan surat
suara tersebut antara lain sobek, terdapat
titik seperti coblosan, warna yang buram,
dan kurang jelas, serta banyak percikan
warna merah di setiap sudut lembaran surat
suara tersebut.
“Beberapa surat suara yang terkena per-
cikan bercak warna merah mengenai logo
partai politik dan ada juga di gambar caleg,
sehingga surat suara tersebut masuk kategori
cacat atau rusak,” jelasnya.
Selain itu, KPU Jawa Barat
menyatakan berdasarkan
laporan dari KPU kabupa-
ten/kota se-Jabar, diketahui
sekitar 130.000 surat su-
ara untuk Pemilu Legislatif
2014 mengalami kerusakan.
Menurut dia, surat suara
yang ditemukan rusak ke-
banyakan karena robek dan
bercak tinta percetakan.
KPU Kota Tasikmalaya, berdasarkan hasil
penyortiran sementara, menemukan 14.420
lembar dari 479.422 lembar surat suara yang
rusak.
“Surat suara yang sudah disortir dipisah-
kan dulu menunggu seluruh penyortiran
selesai,” kata Ketua Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Logistik KPU Kota Tasikmalaya,
Asep Hendri.
Ia menuturkan, kebanyakan surat suara
rusak akibat terkena cipratan tinta pada ko-
lom gambar caleg dan sebagian kecil sobek.
Sementara itu, KPU Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan
ribuan surat suara untuk DPRD kabupaten
dalam kondisi rusak.
“Kerusakan surat suara DPRD kabupaten
cukup banyak, per dapil rata-rata 1.000
yang rusak,” kata komisioner KPU Bantul
Didik Joko Nugroho. (LD/AB/HS/P-3)
ardi@mdiaindonesia.com
KUU daerah menemukan banyak surat suara yang rusak,
tetapi KPU pusat mengaku belum mendapat laporan soal itu.
SETELAH sembilan hari partai politik me-
nyampaikan laporan tahap II dana kam-
panye kepada Komisi Pemilihan Umum,
sesuai tingkatan, hingga kini KPU belum
juga memublikasikan laporan tersebut
melalui web resminya.
“Dari pemantauan JPPR, KPU baru
memublikasikan laporan penerimaan
sumbangan periode II dari 12 partai
politik dan laporan rekening khusus PKS
dan PBB. Jelas KPU telah lalai dan tidak
melaksanakan PKPU yang dibuatnya sen-
diri,” ujar Manajer Koordinator Jaringan
Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR),
Sunanto, di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, PKPU Nomor 17/2013
Pasal 21 ayat 5 menyatakan KPU harus
memublikasikan seluruh laporan awal
dana kampanye yang berisi laporan
penerimaan sumbangan periode II, la-
poran rekening khusus, dan laporan awal
dana kampanye dalam web dan papan
pengumuman. “Batas waktu perbaikan
yang dijadwalkan lima hari sejak laporan
diterima KPU juga tidak dilakukan oleh
partai politik. Padahal, KPU harus segera
memublikasikan laporan tersebut tiga
hari sejak partai menyerahkan data ke
KPU,” tukasnya.
Terlebih lagi, sambung dia, Badan
Pengawas Pemilu juga tidak peka dalam
pengawasan. Sehubungan dengan itu,
JPPR mengimbau masyarakat agar aktif
mengevaluasi kinerja KPU dan Bawaslu.
“Menurut kami, KPU telah melanggar
PKPU dan harus diberikan sanksi admi-
nistratif karena tidak memublikasikan
seluruh laporan awal dana kampanye.”
Sesuai ketentuan, KPU harus memub-
likasikan seluruh laporan rekening
khusus 12 partai politik peserta pemilu
dalam form DK 8 dan laporan awal dana
kampanye dalam form DK 9. Publikasi
dana kampanye penting karena menjadi
salah satu referensi masyarakat dalam
memilih dan menilai kejujuran peserta
pemilu dan caleg.
Komisioner KPU, Idha Budhiati, menya-
takan 2 Maret lalu merupakan batas akhir
penyerahan laporan dana kampanye.
Tiga hari setelah itu, KPU melakukan veri-
fikasi terhadap laporan tersebut. Pada 6
Maret, KPU mengirimkan surat kepada
12 parpol agar mencermati dan melaku-
kan perbaikan atas dana kampanye yang
diserahkan. “Sampai dengan hari ini ada
enam parpol yang sudah melengkapi
dan memperbaiki,” jelasnya. Keenam
parpol tersebut ialah PKS, Demokrat,
PKPI, Hanura, NasDem, dan PBB. “Enam
parpol lainnya sudah konfirmasi akan
melakukan perbaikan hari ini (kemarin),”
paparnya.
Soal keterlambatan peserta pemilu
di daerah menyerahkan laporan dana
kampanye, Idha mengatakan KPU akan
berhati-hati membuat keputusan walau-
pun UU Pemilu menyatakan peserta yang
terlambat menyerahkan laporan dana
kampanye dikenai sanksi diskualifikasi di
wilayah itu, misalnya di tingkat provinsi
atau kabupaten/kota. (Nov/AT/P-3)
PELIBATAN jaksa selaku penegacara
negara dalam menyelesaikan perselisih-
an hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014
sangat dibutuhkan. Jaksa akan men-
dampingi Komisi Pemilihan Umum
sebagai pihak tergugat dalam sengketa
hasil pemilu legislatif di Mahkamah
Konstitusi.
Pada pemilu sebelumnya, KPU meng-
gunakan pengacara swasta untuk
membantu serta mendampingi proses
peradilan hasil pemilu di MK. Namun,
penggunaan jasa pengacara swasta jus-
tru menambah beban KPU dalam men-
galokasikan anggaran untuk membayar
pengacara.
Oleh Karena itu, dalam menghadapi
gugatan hasil pemilu mendatang, KPU
akan didampingi jaksa sehingga tidak
perlu mengeluarkan anggaran. Hal ter-
sebut dikatakan Wakil Ketua MK Arif
Hidayat saat membuka Pendidikan dan
Pelatihan Penyelesaian Perkara PHPU
2014 bagi jaksa, Partai Lokal Aceh, dan
Calon Anggota DPD, di Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat, kemarin.
“Pada pemilu lalu KPU harus mencari
pengacara dan membutuhkan biaya un-
tuk membayar pengacara swasta. Oleh
karena itu, jaksa yang mendampingi
KPU harus menguasai persoalan kepemi-
luan,” kata Arif di hadapan 109 peserta
acara tersebut.
Lebih lanjut, Arif meminta jaksa yang
mendampingi KPU bisa mengklasifikasi-
kan gugatan yang masuk ke MK sehingga
MK pun tidak terlalu repot untuk mem-
baca semua gugatan yang masuk.
“Karena kita mempunyai waktu yang
sangat pendek, dan ribuan perkara
diperkirakan akan masuk ke MK dalam
waktu yang singkat perkara itu harus
selesai,” ujarnya.
Oleh karena itu, jika permohonannya
bermacam-macam pasti akan merepot-
kan MK dakam memeriksa semua berkas
yang masuk. Dalam kaitan itu, jaksa yang
akan mendmpingi KPU perlu memper-
siapkan diri untuk mengklasifikasi dan
membuat template berbagai macam
permohonan yang bakal dihadapi KPU
pascapemilu.
Arif berharap perselisihan hasil
pemilu bisa diselesaikan di tingkat
lokal sehingga tidak semua sengketa
dibawa ke MK. “Penyelenggaraan pemilu
diharapkan berjalan dengan sebaik-
baiknya sehingga tidak ada perselisihan.
Kalau pun ada, bisa diselesaikan sesuai
dengan proses-proses yang adil di ting-
kat bawah,” tukasnya.
KPU, imbuh Arif, diharapkan bisa
bertindak adil dalam menyelesaikan
sengketa pemilu di tingkat bawah dan
diusahakan tidak dibawa ke MK. “Tentu-
nya KPU bekerja berdasarkan kewenang-
an dan tanggung jawabnya. Tidak bisa
curang dan memihak pada salah satu
calon atau partai.”
Sementara itu, Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-
Datun) Burhanuddin mengatakan jaksa
yang ditugaskan mendapingi KPU perlu
mempersiapkan diri secara baik. “Dibu-
tuhkan kecermatan bagi jaksa dalam pe-
nanganan perselisihan hasil pemilu.”
Menurutnya, Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mem-
berikan peluang bagi jaksa untuk men-
dampingi KPU. (AI/P-3)
KPU tidak Perlu Gunakan Jasa Pengacara Swasta
DOK MI
Sebagian besar kerusakan
surat surara yang
ditemukan di daerah, yakni
berlubang dan kecipratan
tinta percetakan.
PENYELESAIAN PERKARA: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat memberikan
sambutan saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Penyelesaian Perkara Perselisihan
Hasil Pemilu Legislatif 2014 bagi Jaksa Pengacara Negara, Partai Lokal Aceh, dan Calon
Anggota DPD, di Cisarua, Bogor, kemarin.
ARSIP PEMILU
SENO
5. MANTAN Kepala Staf TNI Ang-
katan Darat (KSAD) Jenderal
(Purn) Ryamizard Ryacudu
mengharapkan pimpinan TNI
terus melakukan sosialisasi
tentang netralitas TNI kepada
para prajurit di seluruh Indo-
nesia.
“Jangan sekadar ucapan
bahwa TNI netral dalam Pemi-
lu 2014. Kalau ucapan saja,
nenek-nenek juga bisa,” kata
Ryamizard di Jakarta, kema-
rin.
Dengan sosialisasi langsung
kepada para prajurit, kata
Ryamizard, netralitas TNI be-
nar-benar dapat diwujudkan,
bukan sekadar wacana.
“Kalau ada yang terlibat
harus dikenai sanksi tegas,”
katanya.
Ryamizard menuturkan,
saat menjabat KSAD, di ha-
dapan Presiden Megawati
Soekarnoputri, ia menegaskan
prajuritnya akan membela
dan tunduk di bawah Presi-
den.
“Namun saya tegaskan juga,
meski Ibu Mega Ketua Umum
PDIP, TNI tidak akan membela
PDIP karena kami netral,” tu-
turnya.
Ryamizard juga menceri-
takan saat dirinya menjabat
Komandan Resort Militer de-
ngan pangkat kolonel di masa
Orde Baru, seluruh prajurit
TNI diminta KSAD untuk men-
dukung Golkar. Apalagi, saat
itu Presiden Soeharto masih
berada di puncak kekuasaan.
“TNI disuruh berjaket ku-
ning. Namun, saya malah
melawan. Saya suruh anak
buah saya jangan pakai jaket
kuning karena TNI itu hijau
atau loreng,” ujarnya.
Anak buahnya pun sempat
bingung lantaran perintah
untuk memakai jaket kuning
itu datang dari pimpinan ter-
tinggi Angkatan Darat.
“Saya bilang lagi, kalau
KSAD marah dan mau pecat,
saya yang akan dipecat, bu-
kan kalian. Akhirnya mereka
menurut, dan KSAD ataupun
Soeharto tidak marah kepada
saya,” ujarnya.
Di Surabaya, Jawa Timur,
ribuan prajurit Marinir Wi-
layah Timur yang tergabung
dalam 10 satuan setingkat
batalion (SSY) menggelar apel
kesiapan pengamanan pe-
milu.
Bertempat di lapangan apel
Bhumi Marinir Karangpilang,
Surabaya, Komandan Korps
Marinir Mayor Jenderal TNI
(Mar) A Faridz Washington
memimpin apel yang diikuti
3.220 prajurit dari Brigif-1
Marinir, Menkav-1 Mar, Me-
nart-1 Mar, Menbanpur-1
Mar, Kolatmar, Lanmar Sura-
baya, dan Yontaifib-1 Mar.
(Ant/P-1)
A
PA jadinya ketika seorang
presiden yang biasa
berkomentar politik ‘dipaksa’
mengomentari sebuah pertandingan
sepak bola?
Campur aduk dan nyeleneh, itulah
yang terjadi kemarin, saat Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba
didaulat komentator sepak bola Rico
Ceper untuk menemaninya cuap-cuap,
mengomentari laga persahabatan
sepak bola antara tim staf kepresidenan
dan tim wartawan.
“Ini bolanya di mana, pemainnya
jatuhnya di mana,” ucap Presiden
tiba-tiba, saat mengomentari jalannya
pertandingan. Sontak saja, para
penonton yang didominasi pendukung
kedua tim langsung tertawa melihat
gaya presiden memandu jalannya
pertandingan.
Berlaga di Stadion Soemantri
Brodjonegoro Kuningan, Jakarta, tim
wartawan harus menelan kekalahan
0-1 setelah gawang mereka kebobolan
lewat sebuah ‘tendangan perut’.
Secara tak sengaja, sebuah bola
mengenai perut salah satu pemain
tim kepresidenan yang diperkuat
Komandan Paspampres yang kemudian
meluncur deras ke gawang tim
wartawan.
“Kalau diniatkan, kok malah nggak
masuk. Yang nggak sengaja malah
masuk,” komentar Presiden saat
dimintai pendapatnya oleh Rico yang
kembali langsung disambut gelak tawa
penonton.
Pernyataan itu serupa dengan yang
disampaikannya pada Senin (10/3)
malam saat bertemu dengan sejumlah
pemimpin redaksi media massa. Dan
pertandingan sepak bola tersebut, kata
Presiden, bisa menjadi ilustrasi peluang
calon presiden (capres) yang akan
berlaga di Pemilu Presiden 2014.
“Tadi saya menyaksikan
pertandingan sepak bola antara tim
staf kepresidenan dan tim wartawan.
Tim kepresidenan menang 1-0.
Namun jangan gembira dulu karena
gol kemenangannya tidak disengaja.
Pemain yang sangat berniat mencetak
gol, tidak bisa. Malah yang tidak
berniat, tidak sengaja mencetak gol,”
kata Presiden yang disambut tawa.
Menurutnya, hal itu bisa menjadi
pelajaran dalam kontestasi Pilpres
2014. Menurut Ketua Umum Partai
Demokrat itu, bisa saja seseorang yang
tidak berniat menjadi presiden malah
terpilih nanti. Sedangkan yang berniat
menjadi presiden, malah tidak bisa.
Ia pun menceritakan pengalamannya
saat mengikuti Pilpres 2004. Ketika
berlaga pada Pilpres 2004, Presiden
mengaku sempat minder karena
harus berhadapan dengan tokoh-
tokoh terkemuka sebagai rivalnya
seperti petahana Presiden Megawati
Soekarnoputri, petahana Wapres
Hamzah Haz, Amien Rais, dan Wiranto.
Namun semua tokoh itu berhasil
dikalahkannya. Berdasarkan hasil
pilihan rakyat terbanyak, dirinyalah
yang akhirnya mendapatkan kursi RI-1.
“Siapa yang akan terpilih
menggantikan saya sangat belum
pasti. To be frank, semuanya belum
aman dipastikan akan terpilih,” kata
Presiden. (Akhmad Mustain/P-1)
RABU, 12 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5
TERJUNKAN MARINIR:
Komandan Korps
Marinir Mayjen A
Faridz Washington
(di atas mobil, kanan)
memeriksa pasukan
yang terlibat dalam
pengamanan Pemilu
2014, di Bhumi
Marinir Karangpilang,
Surabaya, kemarin.
Sedikitnya 3.220
prajurit Marinir
Wilayah Timur
diterjunkan dalam
pengamanan pemilu.
ANTARA/SERTU MAR KUWADI
KalauDiniatkan,kokmalahNggakMasuk
DEKLARASI PEMILIH MUDA: Sejumlah siswa SMA membubuhkan tanda tangan yang dipasang saat kegiatan Deklarasi Pemilih Muda
Indonesia di Medan, Sumatra Utara, kemarin. Deklarasi itu untuk meningkatkan kepedulian pemilih muda dalam pesta demokrasi pada
9 April mendatang.
ANTARA/SEPTIANDA PERDANA
FARDIANSAH NOOR
P
ARTAI Kebangkitan
Bangsa (PKB) memin-
tagenerasimudatidak
alergi terhadap partai
politik sehingga diharapkan
dapat menggunakan hak pilih
mereka pada Pemilu 2014.
“Generasi muda tidak boleh
alergi terhadap parpol dan ti-
dak boleh apatis pada politik,”
kata Ketua DPP PKB Marwan
Jafar di Jakarta, kemarin.
Ia menilai generasi muda
harus diajak berpartisipasi
menggunakan hak mereka da-
lam memilih dan diberi pema-
haman mengenai pentingnya
politik. Generasi muda harus
diajak memahami bahwa kehi-
dupan bernegara dicapai lewat
jalur dan mekanisme politik.
Ajakan itu harus dilakukan
saat ini juga, di tengah potensi
tingginya angka golput di gene-
rasi muda akibat rendahnya
tingkat kepercayaan pada par-
tai dan sistem politik.
Komisi Pemilihan Umum
(KPU), menurut Marwan, ha-
rus mengampanyekan secara
masif pelaksanaan Pemilu
2014.
“Ya memang harus diajak
dan disosialisasikan (pelaksa-
naan Pemilu 2014),” ujarnya.
Marwan menjelaskan PKB
melalui organisasi sayap pe-
muda dan mahasiswa par-
tai sudah berkampanye agar
masyarakat tidak golput. Dia
mengklaim PKB sudah lama
memelopori gerakan agar ma-
syarakat tidak golput.
“Melalui generasi muda dan
sayap pemuda serta mahasis-
wa PKB, kami sudah kampanye
agar masyarakat tidak golput,”
kata dia.
Diajugamenekankanbahwa
politik itu penting karena me-
nentukan nasib perjalanan
bangsa dan negara ke depan.
Suara masyarakat sebagai pe-
milih akan sangat menentukan
arah negeri ini di masa men-
datang.
Marwan mengatakan sudah
saatnya masyarakat menjadi
pemilih yang cerdas dan ber-
tanggung jawab.
Sebelumnya, survei yang
dilakukan Kementerian Koor-
dinator Bidang Politik Hukum
dan Keamanan menyebutkan
tingkat partisipasi pemilih
pada Pemilu 2014 sebesar
73%. Pemerintah menargetkan
partisipasi pemilih mencapai
75%.
Survei itu berlangsung pada
4 Desember 2013 hingga 8
Januari 2014 yang dilakukan
di 34 provinsi dengan metode
multistage random sampling
dengan melibatkan 1.700 res-
ponden. Survei itu dilakukan
melalui wawancara berpedo-
man kuesioner dengan tingkat
toleransi kesalahan sebesar
3% dan tingkat kepercayaan
95%.
Belum mendidik
Di kesempatan berbeda,
Direktur Eksekutif Forum
Masyarakat Peduli Parlemen
Indonesia (Formappi) Sebas-
tian Salang menilai iklan kam-
panye yang saat ini beredar
masih minim informasi yang
bisa membantu publik untuk
mempertimbangkan pilihan.
“Iklan yang ada sekarang
ini hanya memberikan kesan
sesaat, informasinya juga ma-
sih di permukaan,” kata Sebas-
tian.
Menurutnya, iklan yang
ada saat ini hanya memberi-
kan pesan politik, padahal
yang dibutuhkan masyarakat
ialah informasi yang lengkap
tentang partai politik, calon
presiden, dan calon anggota
legislatif agar bisa dipertim-
bangkan dalam memilih.
Lebih lanjut, Sebastian
mengimbau partai peserta Pe-
milu 2014 untuk bisa berperan
aktif dalam pendidikan politik
masyarakat dengan membuat
iklan yang informatif.
“Informasi yang lengkap
tentang parpol, capres, atau
caleg nantinya bisa membuat
masyarakat menyimpulkan
apakah capres atau caleg ter-
sebut layak dipercaya, punya
kapasitas dan integritas. Itu
yang paling penting,” jelasnya.
(Ant/P-1)
fardiansah
@mediaindonesia.com
Rendahnya kepercayaan generasi muda pada
partai politik membuat potensi angka golput
pada pemilu nanti cukup tinggi.
Generasi Muda
tidak Boleh Alergi
pada Parpol
TNIJangancumaObralUcapanNetral
”Jangan sekadar
ucapan TNI
akan netral
dalam pemilu.
Kalau ucapan,
nenek-nenek juga
bisa.”
Ryamizard Ryacudu
Mantan KSAD
6. TERSANGKA dugaan tindak pi-
dana korupsi terkait dengan pe-
ngelolaan dana penyelenggaraan
kegiatan pertemuan atau sidang
internasional pascabencana tsu-
nami Aceh, di Departemen Luar
Negeri periode 2004-2005 Sudjan-
an Parnohadiningrat, takut men-
dapat masalah baru jika menyebut
sejumlah nama yang berperan
penting dalam pengucuran dana
dalam pertemuan tersebut.
“Nanti kalau saya bilang dan o-
rang itu tidak kena, bisa saya yang
dapat masalah,” cetusnya sesaat
setelah diperiksa oleh penyidik
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Sudjanan yang diperiksa
oleh penyidik Komisi Pember-
antasan Korupsi selama 3 jam,
kemarin, berdalih bahwa dirinya
menjadi tumbal dalam dugaan
korupsi itu. Dia juga menegaskan
bahwa orang yang paling bertang-
gung jawab selain dirinya adalah
orang lain yang juga mengelola
uang tersebut. Meski demikian,
mantan Sekjen Kemenlu era Men-
teri Hasan Wirajuda itu mengaku
lupa siapa-siapa saja nama ketu-
juh belas panitia kegiatan inter-
nasional tersebut.
“Dari 17 konvensi, semua ada
panitianya, tapi tidak satu pun
jadi tersangka itu gimana? Ke-
napa Sekjennya yang dijadikan
tersangka,” ujarnya. KPK menurut
Sudjanan sudah mengetahui o-
rang yang juga bertanggung jawab
dan mesti diproses secara hukum.
“Sekjen itu hanya penanggung
jawab umum dari anggaran de-
partemen. KPK tahu itu,” ucapnya
lagi.
Juru bicara KPK Johan Budi me-
ngatakan berkas perkara Sudja-
nan sudah siap dan P21 terhitung
kemarin. “Berkas pemeriksaan
terhadap SP sudah memasuki
tahap dua (P21), untuk waktu
persidangannya belum tahu,”
jelasnya.
Sudjanan telah ditahan KPK
sejak 14 November 2013 di Rutan
Negara Kelas I Cipinang Jakarta Ti-
mur. Sebelumnya, Sudjanan telah
ditetapkan sebagai tersangka ka-
rena selaku sekjen/kuasa penggu-
na anggaran (KPA) di Departemen
Luar Negeri. Selain itu, tersangka
diduga telah berbuat melawan
hukum dan menyalahgunakan
wewenang untuk memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi terkait dengan pe-
ngelolaan dana penyelenggaraan
kegiatan pertemuan-pertemuan/
sidang internasional periode 2004-
2005. Akibatnya, negara ditaksir
mengalami kerugian sekurangnya
Rp18 miliar.
Atas perbuatannya, Sudjanan
disangkakan melanggar Pasal
2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Un-
dang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP. (SU/P-2)
SesaatRudiTercekatDidakwaMencuciUang
MI/RAMDANI
M
ESKI singkat, tampak
jelas ada yang lain
dari suara mantan
Kepala Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi
(SKK Migas) Rudi Rubiandini
di Pengadilan Tipikor, Jakarta,
kemarin. Tiba-tiba saja nada
bicaranya, yang biasanya
tegas lagi lugas, tercekat meski
sesaat.
Tampak tenang meladeni
pertanyaan seusai sidang
lanjutan, Rudi awalnya
menunjukkan keyakinan
bahwa saksi yang dihadirkan
jaksa semakin menegaskan
bahwa dirinya tidak pernah
melakukan pencucian uang
sebagaimana didakwakan
jaksa. Rudi menegaskan
bahwa sedari awal dia tidak
menyangkal suap yang
disangkakan kepadanya.
Namun, dia sepenuhnya
membantah pernah
melakukan pencucian uang.
Dari enam saksi yang
dihadirkan hari ini, semuanya
memang mengesankan
kebenaran hal itu. Mereka
adalah kurir, yakni Ihsan
Rahmatullah dan Febri
Firmansyah, Topo Waspodo
dari bagian Pemasaran PT
Dua Putra Valutama, Ratna
Devi dari bagian pelayanan
pelanggan Bank CIMB Niaga
Pondok Indah, Syahrudin
Karim General Manager Jala
Exchange Sejahtera, dan
Lili, pengusaha penukaran
valuta asing. Dari keterangan
semuanya, indikasi pencucian
uang tampaknya lebih banyak
dilakukan Deviardi yang tidak
lain adalah pelatih golf Rudi.
“Bahwa yang melakukan
itu semua adalah teman saya
Deviardi,” ujar Rudi soal poin
penting yang dikemukakan
para saksi pencucian
uang dalam persidangan.
Menurutnya, ada banyak hal
yang dilakukan Deviardi tanpa
setahu dirinya dan semua itu
terungkap dalam sidang. Dia
melanjutkan, “Membayarkan
uang, membeli tanah, dan
sebagainya saya tidak tahu.”
Rudi pun berharap agar
sidang selesai dengan hasil
akhir bahwa dirinya tidak
terbukti melakukan pencucian
uang. Dia menegaskan, sama
seperti di hari pertama dalam
persidangan, menerima
hadiah dari Deviardi yang
bertujuan untuk diberikan
kepada stakeholder. “Semoga
hanya itulah yang harus
saya pertanggungjawabkan,”
harapnya.
Rudi menceritakan setelah
berkali-kali menolak hadiah
dari Deviardi, akhirnya
menerima yang disebut pelatih
golfnya itu clean and clear tidak
terkait dengan proyek apa
pun. Setelah diterima, sekitar
Juni-Juli 2013, banyak tekanan
dari anggota DPR kepadanya.
Maka, ia memutuskan uang
dari Deviardi diberikan kepada
mereka sesuai tuntutan.
“Situasi sangat singkat,
saya tidak menyadari. Itulah
kesalahan terbesar saya. Saya
minta maaf kepada bangsa
Indonesia,” ujarnya tiba-tiba
dengan suara tertahan seolah
menahan tangis. Namun, Rudi
tetap berkeras tidak pernah
melakukan pencucian uang.
(Hera Khaerani/P-2)
HERA KHAERANI
S
ETELAH berbulan-bulan
lewat sejak dua anggota ke-
luarganya divonis bersalah
di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Jakarta, kini giliran Maria
Elizabeth Liman yang diadili atas
dugaan suap penambahan kuota
impor daging sapi di Kementerian
Pertanian.
Dalam sidang perdana, kemarin,
jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi
membacakan dakwaan. Seperti ingin
perkaranya segera tuntas, Maria tidak
akan mengajukan eksepsi. Karena itu
dalam sidang selanjutnya, jaksa akan
langsung menghadirkan saksi-saksi.
Khusus mengenai saksi, Denny
Kailimang selaku pengacara Maria
kepada majelis hakim menyampai-
kan harapan agar orang-orang yang
menjadi aktor penting dalam kasus
korupsi tersebut didatangkan secara
bersamaan. “Saksi LHI (Luthfi Hasan
Ishaaq), Fathanah, Elda, Suwarso,
Suswono, mohon jadi saksi sekaligus,
biar jadi benderang perkara ini,” pinta
Denny.
Keberadaan saksi-saksi tersebut
dipandang sangat penting dan diper-
kirakan konfrontasi saksi diperlukan.
Maria menambahkan, “Iya, Pak, perlu
sekali yang lima itu.” Jaksa pun me-
nyatakan akan mengupayakan hal
tersebut.
Sebagai catatan, peran kelima orang
yang disebut Denny, termasuk Menteri
Pertanian Suswono, memang terbi-
lang sentral dalam kasus tersebut.
Kasus suap yang melibatkan Luthfi
Hasan Ishaaq, mantan Presiden Partai
Keadilan Sejahtera, berawal dari per-
mohonan tambahan kuota impor da-
ging dari PT Indoguna Utama beserta
anak perusahaannya yang berkali-kali
ditolak Kementan.
Tersambung
Selaku Dirut PT Indoguna, Maria lan-
tas meminta bantuan Elda Devianne
Adiningrat. Oleh Elda, Maria diperke-
nalkan kepada Ahmad Fathanah yang
mengaku orang dekat Luthfi. Posisi Lu-
thfi sebagai Presiden PKS diyakini bisa
memengaruhi Mentan Suswono yang
merupakan kader partai tersebut.
Keterlibatan Luthfi dan Fathanah
terbukti melalui sejumlah pertemuan
dengan Maria. Ketiganya bersama
Elda dan Suwarso sempat mengada-
kan pertemuan di kamar hotel Luthfi
di Medan. Kala itu, Suswono ada di
sana untuk menghadiri kegiatan
safari dakwah PKS. Guna memenuhi
permintaan Luthfi yang disampaikan
melalui Fathanah, PT Indoguna bah-
kan menyumbang Rp300 juta untuk
kegiatan safari dakwah PKS.
Selanjutnya sebagai komisi atas jan-
ji membantu PT Indoguna mendapat
penambahan kuota impor daging sapi,
Luthfi dijanjikan komisi Rp5.000 per
kilogram. Dari permohonan 8.000 ton,
Luthfi dijanjikan Rp40 miliar. Sebagai
komitmen awal, PT Indoguna membe-
rikan Rp1 miliar melalui Fathanah.
Uang itulah yang ditemukan bersama
Fathanah saat Luthfi tertangkap ta-
ngan di kamar hotel di Jakarta.
Atas perbuatannya bersama-sama
dengan Arya Abdi Effendy dan Juard
Effendi, Maria dijerat dengan Pasal 5
ayat (1) huruf a UU No 31/1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Dia juga dijerat dengan dakwaan ke-
dua Pasal 13 UU Tipikor.
Pekan depan, sidang dengan ter-
dakwa Maria akan digelar dua kali
sepekan, setiap Selasa dan Kamis.
Sedikitnya akan ada 56 saksi yang
dihadirkan jaksa. (P-2)
hera_khaerani@mediaindonesia.com
DANA bantuan sosial (bansos)
yang berada di kementerian
ataupun dinas di daerah ber-
potensi besar disalahgunakan
untuk kepentingan Pemilu
2014.
Dugaan itu beralasan ka-
rena banyak pejabat pusat
dan daerah yang mencalonkan
diri sebagai calon anggota le-
gislatif dan memanfaatkan
dana bansos untuk mendekati
konstituen.
Menurut koordinator Inves-
tigasi dan Advokasi Seknas
Fitra, Uchok Sky Khadafi,
kemarin, pihaknya sudah
mengendus penyalahgunaan
bansos untuk tujuan politis
sejak 2012.
Dalam catatan Fitra, pada
2012 sebanyak 524 pemda
mengalokasikan anggaran
dalam bentuk hibah sebesar
Rp37,9 triliun dan bansos
Rp6,5 triliun. Pada 2013, 524
pemda mengalokasikan dana
hibah sebesar Rp49 triliun
dan bansos Rp7,9 triliun. Itu
artinya nominalnya mening-
kat tajam.
Modus penyimpangan ban-
sos yaitu melalui kriteria yang
tidak sesuai, salah sasaran,
alamat palsu, dan ada po-
tongan sekian persen. Adapun
penyelewengan hibah bermo-
dus pemberian kepada lem-
baga vertikal untuk menyuap
agar tidak menangkap orang-
orang yang menyalahgunakan
dana bansos.
Di tingkat pemerintah pusat,
permasalahan bansos disebab-
kan pemerintah tidak punya
data masyarakat. Akibatnya,
ketika dana bansos akan dire-
alisasikan, kementerian meng-
hadapi bermacam-macam
kapasitas penerima bansos,
misalnya tidak membuat la-
poran pertanggungjawaban.
Untuk menekan politik uang
dan korupsi pada Pemilu 2014,
KPK sudah mengedarkan surat
No B-14/01-15/01/2014 tertang-
gal 6 Januari 2014, di seluruh
instansi dan pemda. (AT/P-2)
Suswonoakan
JadiSaksi
SidangMaria
Kasus dugaan suap kuota impor daging sapi yang
melibatkan pejabat di Kementan harus dibuka secara
benderang dengan menghadirkan saksi kunci.
Dana
Bansos
Berpotensi
Dibelokkan
UU KOMISI YUDISIAL: (Dari kiri) Hakim konstitusi Muhammad Alim, Ahmad Fadlil
Sumadi, dan Patrialis Akbar memimpin sidang MK, di Jakarta, kemarin. Sidang
mengangkat pokok perkara pengujian UU No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dengan agenda pemeriksaan
pendahuluan.
SudjananTakutSebutNamaLaindalamKasusnya
ANTARA/WAHYU PUTRO A
PENCUCIAN UANG: Terdakwa Rudi Rubiandini menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di
Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Rudi tidak menyangkal suap yang disangkakan kepadanya, tetapi
dia membantah pernah melakukan pencucian uang.
Sudjanan Parnohadiningrat
Mantan Sekjen Deplu
ANTARA
RABU, 12 MARET 2014TIPIKOR6
MI/M IRFAN
SIDANG PERDANA: Terdakwa kasus dugaan suap penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian
Maria Elizabeth Liman menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Maria didakwa memberi
suap kepada anggota DPR Luthfi Hasan Ishaaq yang juga menjabat Presiden PKS.
7. J
IKA ada orang yang me-
ngatakan Jakarta milik
suku Betawi, hal itu tidak
sepenuhnya benar. Saya
berkata begitu bukan karena
saya orang Batak, melainkan ka-
rena memang begitulah sejarah
mencatat.
Dalam buku Jakarta, Sejarah
400 Tahun, yang ditulis Susan
Blackburn, disebutkan bahwa
cikal bakal kota ini ialah Sunda
Kelapa, pelabuhan laut yang
masuk wilayah Kerajaan Paja-
jaran yang berpusat di sekitar
Bogor. Keberadaan Pelabuhan
Sunda Kelapa, yang berada di
muara Kali Ciliwung itu, tercatat
sekitar abad ke-12. Pertengahan
abad ke-16, tepatnya di 1527,
Sunda Kelapa ditaklukkan Fata-
hillah--seorang panglima perang
Kerajaan Banten. Fatahillah ber-
hasil mengusir serdadu Portugis
yang menjaga pelabuhan itu lalu
mengubah nama pelabuhan itu
menjadi Jayakarta.
Pada 1619, Jayakarta direbut
pasukan VOC, organisasi per-
himpunan perusahaan Belanda,
yang kemudian mengubah lagi
nama kota pelabuhan itu men-
jadi Batavia. Di masa penjajahan
Belanda, Batavia atau Jakarta
sudah dihuni berbagai macam
suku bangsa pribumi--seperti
Sunda, Jawa, Melayu, Bali, Bugis,
dan Ambon--serta orang-orang
Tionghoa, Arab, India, Portugis,
dan tentu saja Belanda. Da-
lam data sensus
penduduk Ja-
karta 1615 dan
1815, terdapat
penduduk dari
berbagai golong-
an etnik terse-
but. Namun, me-
nariknya, tidak
ada catatan me-
ngenai golongan
etnik Betawi.
Menurut para
sejarawan dan
antropolog, Betawi sebagai kate-
gori etnik baru muncul perte-
ngahan abad ke-19. Di masa itu,
kaum bumiputra dari berbagai
macam suku yang bermukim
di Batavia meningkat pesat
sehingga pemerintah kolonial
tak dapat lagi membagi komu-
nitas orang bumiputra menjadi
kelompok-kelompok etnik ter-
sendiri. Dengan demikian, pada
abad ke-19, orang Indonesia
yang dilahirkan di Batavia se-
cara umum disebut orang Betawi
sebagai pengakuan bahwa orang
Indonesia di kota itu membentuk
sebuah kelompok etnik tersen-
diri.
Pengakuan terhadap adanya
orang Betawi sebagai sebuah ke-
lompok etnik dan sebagai satuan
sosial dan politik baru muncul
pada 1923, saat Mohammad Hus-
ni Thamrin, tokoh masyarakat
Betawi, mendirikan Perkoem-
poelan Kaoem Betawi. Baru
pada waktu itu pula segenap
orang Betawi sadar mereka me-
rupakan sebuah golongan, yakni
golongan orang Betawi.
Sifat campur aduk dalam ke-
budayaan Betawi ialah cerminan
dari hasil pengaruh berbagai
macam kebudayaan, baik yang
berasal dari daerah-daerah lain
di Nusantara maupun kebu-
dayaan asing.
Ketika saya pertama kali
menginjakkan kaki ke Jakarta,
di awal 1950-an, warga Jakarta
sudah makin beragam. Pendu-
duk Jakarta terdiri dari berbagai
kelompok etnik yang sangat ba-
nyak jumlahnya. Memang orang
Betawi, Sunda, Jawa-Madura,
dan keturunan China masih
merupakan bagian mayoritas.
Namun, orang-orang dari Su-
matra--dari suku Minangkabau,
Batak, Melayu, dan Palembang-
-serta dari penjuru Indonesia
lainnya--seperti Bugis-Makassar,
Minahasa, Bali, Banjar, Ambon,
dan Papua--makin bertambah
banyak.
Dengan melihat dari sejarah-
nya yang panjang, sesungguhnya
identitas masyarakat Jakarta, se-
bagaimana Indonesia, sejatinya
ialah masyarakat yang plural
atau beragam. Karena itu, jika
ada sekelompok orang yang ma-
sih menghembuskan isu SARA di
Jakarta, jika masih ada kelompok
yang merasa agamanya atau
sukunya yang paling berhak
tinggal di Jakarta, seyogianya
mereka harus banyak membaca
sejarah kota ini.
Pada titik inilah kita harus
terus menjaga keberagaman Ja-
karta karena hal itu ialah fakta
sejarah. Masyarakat dari berba-
gai etnik, suku, dan agama harus
saling menghormati dan meng-
hargai satu sama lain. Setiap
kita harus mampu membedakan
mana urusan pribadi dan mana
urusan publik.
Segala urusan yang menyang-
kut kepentingan
p u b l i k h a r u s
didudukkanpada
konteks dan situ-
asi yang objektif.
Pembangunan
kota, penetapan
para aparatur
p e m e r i n t a h ,
pemberdayaan
penduduk, peng-
entasan rakyat
dari kemiskinan,
penanggulangan
banjir, dan segala penanganan
masalah yang ada di Jakarta
harus dikerjakan secara propor-
sional dan profesional, bukan
malah menggaungkan sentimen
etnik dan agama tertentu.
Penghargaan terhadap ke-
beragaman ini harus mewujud
dalam praktik kehidupan sehari-
hari masyarakat Jakarta. Misal-
nya, membatasi wilayah-wilayah
di Jakarta pada pengelompokan
etnik tertentu. Seluruh wilayah
di Jakarta, meskipun terdapat
suatu etnik yang dominan, te-
tap tidak diperbolehkan untuk
menjadi kawasan yang khusus
bagi etnik tersebut. Berbagai
etnik dan agama harus menye-
bar secara merata di berbagai
wilayah Jakarta. Jangan sampai
muncul anggapan bahwa wila-
yah tertentu di Jakarta hanya
dihuni etnik dan agama tertentu.
Kalau itu yang terjadi, niscaya
akan muncul penguatan iden-
titas kelompok dalam masyara-
kat Jakarta yang akan semakin
membesar.
Memang dibutuhkan kete-
gasan dari aparatur Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta untuk me-
nata dan menjaga keberagaman
di Jakarta. Keberagaman harus
mewujud dalam berbagai ke-
bijakan pemerintah. Dengan
demikian, pluralisme yang se-
jatinya ialah semangat dasar
dari lahirnya Kota Jakarta akan
terus terjaga.
RABU, 12 MARET 2014 OPINI 7
PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)
Dibutuhkan ketegasan
dari aparatur Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta untuk
menata dan menjaga
keberagaman di Jakarta.
Keberagaman harus
mewujud dalam berbagai
kebijakan pemerintah.
P
EMERINTAH kembali men-
dengungkan percepatan
program konversi bahan
bakar minyak (BBM) ke gas
bumi. Menurut Wakil Menteri Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Susilo Siswoutomo, Trans-Jakarta
dan angkutan umum di Jabodetabek
akan menjadi sasaran utama peng-
gunaan gas bumi. Pemerintah juga
sedang menyusun surat keputusan
bersama menteri terkait, yang akan
mewajibkan penggunaan gas bumi
bagi kendaraan umum. Targetnya,
pada 2016 seluruh produsen oto-
motif, khususnya bus dan angkutan
umum, wajib memasang converter
kit pada kendaraan baru.
Dalam upaya mempercepat kon-
versi BBM ke gas bumi, Kementerian
ESDM juga mendorong pemba-
ngunan stasiun pengisian bahan
bakar gas (SPBG) dengan melibatkan
swasta. Sementara itu, Kementerian
Perindustrian tahun ini telah meng-
alokasikan anggaran hingga Rp200
miliar untuk penyediaan convertir
kit bagi angkutan umum. Dalam
lima tahun terakhir, total subsidi
energi (BBM dan listrik) dalam APBN
kita mencapai Rp992,07 triliun.
Dari angka subsidi tersebut, BBM
menjadi penyedot subsidi terbesar,
yaitu senilai Rp640,05 triliun atau
65% dari total subsidi energi. Tahun
lalu, pemerintah sudah menaikkan
hargaBBMhingga44%untukbensin
dan 22% harga solar. Meski harga-
nya naik, total subsidi untuk BBM
mencapai Rp210 triliun, lebih tinggi
daripada rencana APBN 2013 sebe-
sar Rp199 triliun. Mayoritas BBM
subsidi tersebut digunakan untuk
sektor transportasi, baik kendaraan
pribadi maupun angkutan umum,
yang jumlahnya terus meningkat
setiap tahun.
Bila mencermati angka subsidi
yangsemakinbesardanfaktabahwa
produksi minyak bumi nasbilah juga
turun, kini di kisaran 810 ribu–850
ribu barel per hari, konversi BBM
ke gas bumi memiliki lawan yang
sangat logis dan ekonomis. Per-
tama, sumber gas alam kita sangat
besar sehingga tidak bergantung
pada impor. SKK Migas pun telah
berkomitmen untuk terus mening-
katkan alokasi gas bagi domestik.
Tahun ini, alokasi gas domestik se-
banyak 3.782 miliar british thermal
unit per hari (bbtud) atau 52,7% dari
total produksi. Pada 2012, alokasi
gas untuk domestik sebesar 3.550
bbtud atau 49,5% dan naik menjadi
3.774 bbtud atau 52,1% daripada
produksi 2013.
Kedua, ketergantungan terhadap
BBM yang berbasis impor akan se-
makin memberatkan ekonomi na-
sional. Selama 2013, Kementerian
ESDM menyatakan per hari nilai
impor BBM kita mencapai rata-rata
Rp1,4 triliun. Akibat besarnya impor
tersebut, defisit transaksi berjalan
semakin besar. Pada 2012 nilai
defisit transaksi berjalan mencapai
US$24 miliar dan 2013 naik ke US$30
miliar. Ketiga, penggunaan gas
bumi akan mendorong terciptanya
efisiensi dan daya saing ekonomi
nasional, mengingat harga gas bumi
hampir sepertiga dari BBM.
Harga gas lebih kompetitif
Untuk merespons kebijakan kon-
versi BBM ke gas bumi, PT Peru-
sahaan Gas Negara (Persero) Tbk
(PGN) terus berusaha memperluas
jangkauan dan jaringan pengguna
gas bumi di Indonesia, baik itu in-
dustri, komersial, transportasi, dan
rumah tangga. Pelanggan rumah
tangga ialah mayoritas pelanggan
utama PGN. Di sektor transportasi,
tahun ini PGN akan membangun
sejumlah SPBG serta mobile refuel-
ing unit (MRU) di Jabodetabek dan
beberapa kota lainnya. Keberadaan
MRU di Monumen Nasional (Mo-
nas), Jakarta, terbukti secara efektif
mampu memberikan nilai tambah
bagi angkutan umum seperti bajaj
dan kendaraan dinas yang telah
menggunakan gas. Sopir bajaj yang
biasanya dalam sehari menghabis-
kanbiayaBBMhinggaRp60ribukini
hanya butuh Rp20 ribu.
Akan tetapi, program konversi
BBM ke gas bumi di sektor trans-
portasi ini punya banyak tantangan
yang harus dieksekusi solusinya.
Salah satunya yaitu terkait dengan
harga jual gas kepada konsumen.
Ada dua faktor yang memengaruhi
perhitungan harga yaitu, berkaitan
dengan perhitungan harga berda-
sarkan harga penugasan (penetapan
pemerintah) atau tanpa penugasan.
Guna mempercepat perkembangan
infrastruktur, penetapan harga jual
diharapkan mempertimbangkan
faktor daya beli, keekonomian hulu
dan hilir, termasuk investor in-
frastruktur SPBG. Dengan harga pe-
netapan US$4,72 per mmbtu (sekitar
Rp1.900 per liter setara premium)
ditambah biaya angkut dan margin
saat ini, keekonomian harga jual
online SPBG termasuk pajak bahan
bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
5% sebesar Rp3.900 per liter setara
premium (lsp).
Bila menggunakan hitungan har-
ga gas tanpa penugasan, konsumen
harusmembayarlebihmahal.Harga
dasar gas PGN ialah US$ 6,4/mmbtu
atau sekitar Rp2.500 per liter setara
premium. Sehingga dengan metode
perhitungan yang sama, harga ak-
hir ke konsumen menjadi sekitar
Rp4.500 per lsp. Untuk MRU, beban
dikeluarkan akan lebih besar lagi
karena dibutuhkan fasilitas yang
lebih banyak lagi, sehingga harga
jual keekonomiannya Rp4.800 per
lsp. Mengingat beban biaya di SPBG
dan MRU yang berbeda, serta me-
nimbang keterbatasan lahan, MRU
tetap dibutuhkan. Maka alternatif-
nya ialah subsidi silang antara SPBG
dan MRU harus dilakukan sehingga
pengguna gas mendapatkan harga
yang sama pada saat mengisi di
SPBG atau MRU. Dengan asumsi
rasio jumlah SPBG dan MRU pada
satu wilayah 70%:30%, berarti harga
jual gas yang ideal sebesar Rp4.500
per liter.
Yangjelas,dengandasarperhitung-
an tadi, secara keekonomian harga
gas jauh lebih rendah ketimbang
BBMsubsidi.Sektortransportasidan
pengguna kendaraan bisa menghe-
mat hingga 38% untuk setiap liter
setara premiumnya. Masalahnya,
siapa yang akan menggunakan gas
jika konsumennya pun tak berkem-
bang. Agar program konversi di
sektor transportasi ini berhasil, pe-
merintah rasanya dapat mengulang
kesuksesan ketika melakukan kon-
versi dari minyak tanah ke elpiji.
Khusus untuk transportasi, kebi-
jakan itu bisa dimulai lewat agen
tunggal pemegang merek (ATPM).
Setiap ATPM diwajibkan memasang
converter kit di setiap mobil baru
yang akan dijual dan wajib menye-
diakan converter kit bagi kendaraan
yang sudah ada. Dengan tingkat
penjualan mobil baru yang men-
capai 1,2 juta unit per tahun, jika
semua terpasang converter kit sejak
dari pabrik, potensi penggunaan gas
akan sangat besar. Selain itu, pemi-
lik kendaraan lama juga perlu diberi
insentif untuk pembelian converter
kit. Dengan harga per unit yang
mencapai Rp15 juta-Rp17 juta, tentu
akan sulit bagi masyarakat untuk
secara sukarela membeli converter
kit. Langkah yang bisa dilakukan mi-
salnya dengan memberikan insentif
bagi pembeli converter kit sehingga
harganya semakin terjangkau.
Kesuksesan konversi BBM ke gas
bumi tidak mungkin dicapai dalam
sehari. Namun jika hal itu tidak
segera dilakukan, niscaya potensi
ekonomi yang begitu besar di negeri
ini tidak akan mampu dinikmati
dan memakmurkan masyarakat.
Biaya energi yang tinggi akan meng-
gerogoti keuangan kita. Terbukti
selama tiga tahun terakhir, nilai
defisit kita terus membengkak de-
ngan defisit transaksi berjalan yang
kian melebar.
Tulisan ini merupakan
pendapat pribadi
Jakarta Kota
Pluralisme
Konversi ke Gas Bumi
Harus Dieksekusi
Ridha Ababil
Praktisi gas bumi, bekerja di PGN
a
Sabam Sirait
Politikus senior
Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan-
song
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua),
Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau-
rens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato-
mo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Lau-
rens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase-
tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing,
Tjahyo Utomo
Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto
Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-
306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama,
Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:
Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088
(Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@
mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta,
ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com,
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR-
TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS
DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ME-
MINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries
Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rah-
mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika,
Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana,
Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono,
Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indri-
antari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana,
Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hul-
wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Corne-
lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania
Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni
Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino
F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U.
Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mo-
hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Per-
mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto,
Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono,
Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman
Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Us-
man Iskandar, Zubaedah Hanum
Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung);
Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri
Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem-
bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wi-
djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)
METROTVNEWS.COM
News: Khudori
Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni
Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi,
Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi,
Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari,
Rita Ayuningtyas, Torie Natallova
DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Kepala Divisi: Budiana Indrastuti
Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP
Nababan
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang
Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso,
Suprianto
ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo,
Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi
Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo
Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma
Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahri-
ar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad
Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania
Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih,
Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman
PENGEMBANGAN BISNIS
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya:
Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274)
523167.
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021)
5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per-
cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bu-
lan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening
Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman
8. LINTAS BERITA
RABU, 12 MARET 2014MEGAPOLITAN8
P
EMILIK toko kelontong
korban perampokan
di Jalan Raya HOS Cok-
roaminoto, Kelurahan Kreo,
Kota Tangerang, Banten,
tewas. Sementara itu, istri
korban dan pelaku kritis sete-
lah keduanya berduel meng-
gunakan senjata tajam.
Korban bernama Cin
Chunen alias Rikky, 50, tewas
dengan 11 luka tusukan. Sebe-
lum peristiwa, Rikky tengah
bersiap membuka toko ke-
lontongnya. Tiba-tiba datang
seseorang yang tidak dikenal
dan langsung menyerang de-
ngan senjata tajam. Karena ti-
dak bisa membela diri, korban
jatuh bersimbah darah dan
tewas seketika di lokasi.
Saat melihat korban tidak
berdaya, pelaku langsung
masuk ke rumah yang sekali-
gus dijadikan tempat usaha itu
dan naik ke lantai tiga.
Kabid Humas Polda Metro
Jaya Komisaris Besar Rik-
wanto mengatakan, saat me-
nyusuri isi ruangan, pelaku
berpapasan dengan Suikim,
istri korban. Pelaku kembali
menghunjamkan pisau ke
tubuh perempuan itu.
Namun, ibu rumah tangga
itu berusaha menyelamatkan
diri dengan mencabut pisau
yang menancap di tubuhnya
kemudian mengarahkannya
ke pelaku. Ia juga mengambil
golok, lalu menyabetkannya
ke kepala perampok yang
diketahui bernama Irwan,
29, itu.
Dalam keadaan luka parah,
pelaku tetap berusaha menye-
rang Suikim sehingga perem-
puan itu mengalami luka
tusukan di perut. Pelaku yang
mengalami pendarahan juga
akhirnya jatuh tersungkur.
Kondisi tersebut oleh Sui-
kim digunakan untuk menye-
lamatkan diri. Ia kemudian
berlari ke lantai dasar dan
keluar rumah untuk minta
tolong.
“Korban (Suikim) lalu berte-
riak minta pertolongan warga.
Akibat kejadian ini, pelaku
menderita dua luka tusuk di
kepala dan mata kanan,” ujar
Rikwanto.
Jarah harta
Warga sekitar yang mende-
ngar teriakan Suikim datang
ke lokasi dan melaporkan
peristiwa itu ke Polsek Cile-
dug. Petugas lantas melarikan
Rikky, Suikim, dan Irwan ke
rumah sakit.
Kapolsek Ciledug Komisaris
Imam Santoso saat dimintai
konfirmasi mengatakan kasus
itu masih dalam penyelidikan.
Jika dilihat dari gerak-gerik
Irwan yang langsung masuk
ke rumah setelah membunuh
korban, warga Petukangan,
Jakarta Selatan, itu memang
ingin menjarah harta korban
di lantai atas rumah.
Kepala Satuan Reserse Kri-
minal Polres Kota Tangerang
Ajun Komisaris Besar Sutarmo
mengatakan istri Rikky me-
lawan membabi buta karena
melihat suaminya bersimbah
darah.
“Pelaku juga saat ini koma di
rumah sakit akibat luka yang
tidak beraturan. Pelaku naik
ke lantai atas karena ingin
mengambil barang berharga
milik korban,” tandasnya.
Kini Suikim masih dalam
kondisi kritis dan dirawat
di ruang Intensive Care Unit
(ICU) Rumah Sakit Sari Asih,
Ciledug, Kota Tangerang. (Gol/
SM/J-4)
KASUS pembunuhan Ade Sara
Angelina Suroto, 18, yang sebe-
lumnya ditangani Polres Kota
Bekasi, Jawa Barat, diambil
alih Direktorat Reserse Krimi-
nal Umum Polda Metro Jaya.
Alasan pelimpahan itu ialah
untuk mempermudah proses
penyidikan dan koordinasi
dengan kejaksaan.
Selain melimpahkan berkas
perkara, penyidik membawa
dua tersangka pembunuh Ade
Sara, yaitu Ahmad Imam Al
Hafidz, 19, dan Assyifa Rama-
dhani, 18. Barang bukti keja-
hatan berupa mobil Kia Visto
bernomor polisi B 8328 JO, alat
penyetrum, dan kertas koran
yang dipakai untuk mengha-
bisi korban juga ikut diserta-
kan dalam pelimpahan itu.
Kedua tersangka tiba di Pol-
da Metro Jaya kemarin pukul
15.00WIBdenganmenumpang
mobil Toyota Avanza B 1357
TRT. Saat turun dari kenda-
raan, sejoli yang berpacaran
itu tidak mengeluarkan se-
patah kata pun dan berjalan
menunduk menuju ruang
penyidik.
Hafidz mengenakan pakaian
tahanan warna oranye, celana
jins pendek, dan tanpa alas
kaki. Sementara itu, Assyifa
juga mengenakan baju ta-
hanan dipadu rok hitam dan
sandal jepit. Wajah kedua
tersangka ditutup sehelai kain
pashmina.
Menurut Kabid Humas Polda
Metro Jaya Komisaris Besar
Rikwanto, pelimpahan kasus
berkaitan dengan sejumlah
lokasi perkara yang lebih dari
satu wilayah hukum. “Banyak
TKP (tempat kejadian perkara)
yang dilalui dalam pembunuh-
an ini,” kata dia.
Pembunuhan Ade Sara yang
juga mantan pacar Hafidz,
lanjutnya, terjadi di kawasan
Gondangdia, Menteng, Jakarta
Pusat, Selasa (4/3) pekan lalu.
Namun, sebelum jasad ma-
hasiswi semester dua Uni-
versitas Bunda Mulia (UBM)
tersebut ditemukan di Tol Ja-
karta Outer Ring Road (JORR)
Bintara, Kota Bekasi, pelaku
sempat berputar di beberapa
wilayah lain, di antaranya Tol
JORR di Jakarta Selatan dan
Rawamangun, Jakarta Timur.
(Gol/Gan/J-4)
SISTEM pengamanan museum dan
konektivitas jaringan internasional
yang dibangun kepolisian di Indonesia
kurang baik sehingga pengungkapan
kasus pencurian artefak di Museum
Nasional lambat.
Kriminolog dari Universitas Indo-
nesia Erlangga Masdiana mengatakan
itu kala menanggapi belum adanya
titik terang keberadaan empat artefak
yang dicuri dari Museum Nasional
pada September 2013. “Sistem penga-
manan di musum serta tempat-tempat
bersejarah lainnya, baik secara fisik,
software pengamanan, maupun me-
kanisme pengamanan sebatas apa
adanya sehingga kasus ini sulit terung-
kap,” kata Erlangga, kemarin.
Ia membandingkannya dengan
kasus pencurian mumi Firaun di Me-
sir. Menurutnya, kasus itu bisa cepat
diungkap karena sistem pengamanan
dan konektivitas jaringan yang baik.
Selain itu, ia menilai kepedulian pihak
pengelola kurang sehingga mengang-
gap barang bersejarah sebagai ko-
moditas ekonomi belaka.
“Awareness pengelola juga kurang
bagus, tidak menganggap koleksi mu-
seum sebagai milik bersama. Akhir-
nya cuma dilihat sebagai komoditas
ekonomi. Bukan tidak mungkin nanti
barang-barang koleksi, terutama ar-
tefak asli, akan habis. Sekarang yang
ditampilkan banyak yang tiruan,”
ucapnya. (Ver/J-4)
STASIUN kereta api tua dan antik di
Tanjung Priok, Jakarta Utara, segera
dibenahi. Stasiun dengan arsitektur
Belanda yang terletak di seberang
Pelabuhan Tanjung Priok itu akan
disulap menjadi stasiun modern yang
terintegrasi dengan bangunan mal
dan apartemen.
Rencana itu disampaikan Menteri
Perhubungan EE Mangindaan saat
menghadiri Dialog Nasional Perk-
eretaapian dengan tema Kebangkitan
perkeretaapian Indonesia di Stasiun
Tanjung Priok, kemarin. “Mungkin
stasiun dibangun bertingkat. Nanti
kendaraan bisa parkir di atas untuk
mengurangi kemacetan. Setelah saya
berkeliling ke Eropa dan Jepang, di
sana sudah ada (stasiun bertingkat).
Stasiun ini akan kita benahi jadi ba-
gus,” ucapnya.
Menurut Mangindaan, selain untuk
mempercantik stasiun, salah satu
alasan pihaknya mengubah Stasiun
Tanjung Priok yaitu agar kendaraan
pribadi bisa mendapat lahan parkir
luas sehingga membantu kelancaran
lalu lintas di sekitar terminal, stasiun,
dan pelabuhan. “Tujuan yang lebih
besar yakni kereta api ini untuk
mengantisipasi kemacetan, mem-
bantu masyarakat mencapai tujuan
tepat waktu, dan tentu saja nyaman,”
ujar Mangindaan. (Ths/J-4)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta me-
nerapkan kebijakan setiap pengadaan
barang dan jasa wajib melalui Unit
Layanan Pengadaan (ULP). Maka itu,
nantinya setiap satuan kerja perangkat
daerah tidak melakukan lelang lagi
pada unit masing-masing.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja
Purnama, kemarin, mengatakan ULP
masih dalam tahap pembentukan. Na-
mun, dapat dipastikan semua lelang
tahun ini akan dilakukan lewat ULP.
Selain itu, pihaknya telah melaku-
kan uji kelayakan dan menetapkan
Ketua ULP adalah I Dewa G Soni yang
kini menjabat Kepala Unit Pengelola
Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas
Perhubungan DKI.
Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah DKI Endang Widjajanti me-
ngatakan pembentukan ULP sedang
menunggu hasil rekrutmen oleh
Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Pembentukan ULP masih proses.
Kita sedang menunggu BKD DKI me-
lakukan rekrutmen SDM. Sarana dan
prasarananya sudah kita siapkan,”
kata Endang.
Saat ini, lanjut Endang, DPRD DKI
sedang menggodok Peraturan Daerah
mengenai Badan Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa. Nantinya jika perda
tersebut rampung, ULP akan dimasuk-
kan ke badan tersebut. (Ssr/J-1)
RAZIA JOKI: Petugas Satpol PP menangkap joki 3 in 1 saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, kemarin. Razia
digelar untuk menegakkan peraturan lalu lintas atas pelanggaran menggunakan joki di kawasan mobil berpenumpang tiga orang atau lebih.
ANTARA/RENO ESNIR
PENUH CORETAN: Dinding penuh coretan di Bendungan Situ Gintung,
Tangerang Selatan, kemarin. Bendungan yang pernah jebol itu saat
ini dipenuhi coretan sehingga kondisinya terkesan kumuh.
MI/SUSANTO
Perampok HabisiPemilikToko
PoldaTanganiKasus
PembunuhanAdeSara
PenuntasanKasusArtefakLambat
LelangdiDKIHarusMelaluiULP
POLDA METRO JAYA
KOTA TANGERANG
JAKARTA PUSAT
TEROBOS JLNT: Pemotor hendak melintasi jalan layang nontol (JLNT) di Jalan KH
Mas Mansyur, Jakarta, kemarin. Meskipun sering dirazia, pemotor masih melintas
dengan alasan menghindari kemacetan kendati membahayakan jiwa.
MI/SUSANTO
StasiunTanjungPriokDirevitalisasi
JAKARTA UTARA PEMPROV DKI
Balita Tewas Terbakar
SEORANG balita tewas dalam kebakaran yang menghanguskan
rumah di Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kota Bekasi, Jawa
Barat, kemarin. Peristiwa itu diduga terjadi akibat korsleting
listrik.
Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Bantar Gebang Ajun
Komisaris Suroto mengatakan korban tewas bernama Muham-
mad Rizki yang baru berusia 3,5 tahun.
“Korban ditemukan sudah meninggal akibat terpanggang,”
jelasnya.
Selain Rizki, adiknya, Rafli, yang berumur 1,5 tahun juga
menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Namun, ia masih bisa
diselamatkan kendati menderita luka bakar sekitar 60%.
Saat peristiwa, ujarnya, orangtua kedua balita-- Agus dan Susi-
-sedang bekerja di kawasan Bantar Gebang. Keduanya dititipkan
kepada nenek mereka yang tinggal di sebelah rumah. Tetapi, saat
sang neneng menjemur pakaian, rumah itu terbakar. (Gan/J-4)
Angkasa Pura II Sumbang PAD
PT Angkasa Pura (AP) II sebagai pengelola Bandara Soekarno-
Hatta penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar dari
sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) serta parkir di Kota
Tangerang, Banten. Sehingga, perusahaan tersebut mendapat
piagam penghargaan dari pemerintah kota setempat.
“Kami tidak pernah menduga, ternyata PT AP II ini merupa-
kan perusahaan penyumbang PAD terbesar pada 2013 di Kota
Tangerang,” kata General Affair Manager Bandara Soekarno-
Hatta Yudis Tiawan, kemarin.
PAD tersebut, ujarnya, dari sektor PBB pada 2013 sebesar
Rp44,54 miliar atau naik sekitar 23,8% jika dibanding dengan
2012 senilai Rp35,98 miliar. Adapun pajak parkir Rp24,89 mi-
liar atau meningkat 44,54% daripada 2012 Rp17,22 miliar. Ia
berharap kontribusi itu terus meningkat seiring perkembangan
pembangunan bandara. (SM/J-4)
Wali Kota Jakbar Dilantik
GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo menginstruksikan kepada
Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi untuk menuntaskan ber-
bagai persoalan di wilayah itu. Di antaranya revitalisasi Kota
Tua, wilayah Tambora yang memerlukan perhatian khusus,
dan penataan lokalisasi Kalijodo di perbatasan Jakarta Utara
dan Jakarta Barat.
Gubernur yang akrab disapa Jokowi itu juga meminta Anas
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan masyarakat itu nomor satu. Jangan sampai per-
masalahan terdahulu terulang kembali (saat Jokowi sidak di
kantor Wali Kota Jakarta Barat),” tegasnya saat melantik Anas,
kemarin.
Orientasi yang perlu dikejar, lanjut Jokowi, ialah hasil yang
berpegang teguh kepada aturan. Menurutnya, kerja tanpa target,
akan terjadi kelesuan dan kepalsuan. (Tes/J-4)
Istri korban mencabut
pisau yang menancap
di tubuhnya kemudian
mengarahkannya
ke pelaku. Ia juga
mengambil golok lalu
menyabetkannya ke
kepala perampok.
9. K
ETUA Badan
Akuntabilitas
Keuangan
Negara
(BAKN) DPR RI Sumarjati
Arjoso meminta agar
temuan BAKN mengenai
program tunjangan
profesi guru dan program
subsidi pupuk segera
ditindaklanjuti. Selain
diduga berpotensi
merugikan negara,
buruknya tata kelola di
kedua program itu telah
menimbulkan keresahan
di masyarakat.
“Selain ke Ketua DPR,
temuan BAKN terkait
kedua program ini sudah
kita berikan ke semua
komisi. Kita harapkan
agar komisi bisa segera
menyampaikan temuan ini
kepada mitra-mitra mereka
di pemerintah. Agar bisa
segera ditindaklanjuti dan
masyarakat tidak resah,”
ujar Sumarjati di Gedung
DPR, Senayan, Jakarta,
Selasa (10/3).
Dalam penelaahannya,
BAKN menemukan
bahwa tata kelola
program tunjangan
profesi guru yang buruk
menyebabkan sejumlah
kerugian di masyarakat,
semisal adanya sisa
dana tunjangan profesi
guru yang mengendap
sebesar Rp 56 triliun pada
2013, ketidaktepatan
dalam pencairan dana
tunjangan dan kesulitan
bagi guru-guru di daerah
terpencil untuk memenuhi
syarat mengajar 24 jam
seminggu.
Tata kelola tunjangan
profesi guru di bawah
Kementerian Agama
(Kemenag) bahkan lebih
parah. Menurut Sumarjati,
BAKN menemukan bahwa
per 16 September 2013
total tunjangan profesi
guru yang terutang di
Kemenag telah mencapai
lebih dari Rp 3 triliun.
“Di Dirjen Bimas
(Bimbingan Masyarakat)
Hindu tidak ada tunjangan
profesi guru yang terutang.
Yang terutang itu ada pada
Bimas Islam, Katolik, dan
Kristen dengan jumlah
guru sebanyak 997.676
orang,” ungkapnya.
Dijelaskan Sumarjati,
dana tersebut telah ada di
kas daerah, namun hingga
kini belum dicairkan ke
guru-guru yang berhak
atas tunjangan tersebut. Ia
khawatir dana tunjangan
yang mengendap
tersebut dikorupsi atau
diselewengkan oleh
pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab.
“Yang jelas saat ini
kita tahu banyak kepala
daerah di Indonesia itu
sudah tersangka korupsi.
Kalau itu mengendap di
bank, siapa yang dapat
bunganya? Selain itu,
dana ini juga berpotensi
disalahgunakan untuk
pemilukada,” cetusnya.
Pupuk Subsidi
Terkait program subsidi
pupuk, BAKN menemukan
sejumlah hal krusial, di
antaranya penyaluran
pupuk bersubsidi yang
tidak tepat jumlah dan
tidak tepat sasaran,
perhitungan harga pokok
pupuk bersubsidi yang
belum dilakukan secara
transparan dan utang
pemerintah kepada BUMN
produsen pupuk yang
mencapai Rp 6,6 triliun
pada 2013.
Sumarjati mengatakan,
besarnya utang
pemerintah telah
mengganggu likuiditas
perusahaan penghasil
pupuk. “Ini juga persoalan
serius karena kalau
diutangi terus perusahaan
jadi kesulitan untuk
produksi,” ujar politikus
Partai Gerindra tersebut.
Terkait buruknya
tata kelola program
subsidi pupuk, Sumajarti
menyarankan agar
pemerintah mengubah
preferensi subsidi.
Seperti di Jepang dan
Vietnam, subsidi tidak lagi
dialokasikan untuk pupuk,
tapi untuk membeli hasil
panen petani dengan harga
yang tinggi.
“Ini untuk
meminimalisasi kerugian
karena musim yang tidak
menentu. Misalnya ketika
banjir, pupuk kerendem
terus ilang. Ketika
kekeringan, sawah jadi
puso atau gagal panen.
Kalau harga yang kita
subsidi, nanti petani bakal
berlomba-lomba dan
menjaga supaya panen
tidak rusak,” ujar dia.
Dikatakan Sumarjati,
dalam Sidang Paripurna
DPR RI pada 5 Maret 2014,
sebenarnya BAKN telah
menyampaikan sejumlah
rekomendasi yang bisa
dilakukan terkait temuan-
temuan tersebut. Selain
penyempurnaan terhadap
sejumlah peraturan
perundangan, BAKN juga
meminta pemerintah
memperkuat sistem
pengendalian internal
(SPI) di setiap instansi.
Namun demikian,
Sumarjati khawatir
rekomendasi BAKN ini
lambat ditindaklanjuti. Hal
ini misalnya terjadi dalam
kasus pengadaan sarana
dan prasarana pembuatan
vaksin flu burung yang
merugikan keuangan
negara hingga Rp 468
miliar.
“Pada 2012 kita
rekomendasikan kepada
Ketua DPR agar kasus
ini diteruskan KPK. Tapi
sampai hari ini belum ada
proses hukum signifikan
yang dilakukan KPK,”
tandasnya. (Deo/S-25)
Temuan BAKN
Perlu segera Ditindaklanjuti
Sumarjati Arjoso
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI
DOK DPR
SEJUMLAH warga di Gandaria
Selatan yang menjadi salah
satu target dalam program
Kampung Deret Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta mengaku
keberatan jika harus menom-
bok dalam pembangunan
rumah mereka.
Hal seperti itu diungkap-
kan Nani, warga RT 02/07,
Kelurahan Gandaria Selatan,
Jaksel. Ia mengaku keuangan-
nya terbatas.
“Kebutuhan saya banyak.
Kalau dana dari pemerintah
belum turun, artinya kami ha-
rus nombok. Itu yang berat,”
ujarnya kepada wartawan,
kemarin.
Meski begitu, Nani meng-
aku tertarik dengan program
pembenahan permukiman
kumuh yang dilakukan Pem-
prov DKI itu.
Jika pembangunan dilaku-
kan tahun depan, Nani me-
nyatakan akan ikut karena
akan menabung supaya pu-
nya dana cadangan.
“Tahun ini saya konsentrasi
mengumpulkan uang untuk
biayaanakkuliah.Kalautahun
depan, saya bisa menabung
terlebih dahulu,” katanya.
Namun, warga lainnya
mengaku tidak keberatan jika
harus menombok. Itu juga di-
ungkapkan Ira, yang mengaku
sudah keluar Rp12 juta untuk
membangun rumahnya. “Ini
kan tempat tinggal kita juga.
Masak ada program pembena-
han kita tolak,” katanya.
Program kampung deret
di RW 7 Gandaria Selatan
itu diikuti oleh 197 kepala
keluarga. Pembangunannya
sudah dimulai Januari 2014
dan diharapkan selesai akhir
Maret ini.
Saat ini, warga Gandaria
Selatan masih menunggu
pencairan dana tahap III dari
Pemprov DKI. Setiap warga
rata-rata menerima dana
Rp54 juta untuk memperbaiki
rumah mereka.
Kampung deret Gandaria
Selatan itu merupakan salah
satu dari 70 kampung deret
yang ditargetkan rampung ta-
hun ini oleh Pemprov DKI.
Kepala Dinas Perumahan
DKI Jakarta Yonathan Paso-
dung beberapa waktu lalu
menyatakan setiap kota ad-
ministrasi di DKI mendapat
jatah 13 titik kampung yang
akan direnovasi. “Khusus di
Kepulauan Seribu ada enam
titik,” kata Yonathan.
Pada 2013 lalu, pemba-
ngunan Kampung Deret di-
lakukan di 26 titik. Hingga
saat ini pembangunannya
masih berlangsung dan ditar-
getkan rampung bulan ini.
Menurut Yomathan, kenda-
la dalam menjalankan prog-
ram Kampung Deret karena
banyak warga yang enggan
luas tanahnya berkurang.
Baik karena diambil untuk
pelebaran jalan, atau untuk
fasilitas umum lainnya.
“Tapi kalau Kampung Deret
di Petogogan ada konsolidasi
lahan karena warganya mau
berbagi. Kalau seluruh Ja-
karta begitu, kita akan lebih
mudahmembangunkampung
yang sehat,” kata dia.
Sekadar diketahui, selain
Petogogan, beberapa lokasi
lainnya yang dibangun kam-
pung deret di antaranya Ta-
nah Tinggi dan Karanganyar,
Jakarta Pusat. (Ars/Ssr/J-2)
RABU, 12 MARET 2014 KAMPUNGDERET 9
SELAMAT SARAGIH
P
ROGRAM kampung
deret yang menjadi
jualan Gubernur DKI
Joko Widodo dan wa-
kilnya, Basuki Tjahaja Pur-
nama, untuk membenahi pe-
rumahan kumuh di Ibu Kota
tercoreng oleh dugaan pu-
ngutan liar (pungli).
Warga RW 15, Kelurahan
Pisangan Timur, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur,
yang menjadi peserta program
itu kemarin membeberkan
adanya pungli. Warga diminta
membayar tip untuk konsultan
pembangunan sebesar 2% dari
uang renovasi rumah yang
diterima.
“Kami sangat keberatan atas
permintaan tip bagi konsultan
itu. Permintaan itu atas perin-
tah ketua kelompok kampung
deret. Besarnya Rp1.080.000.
Mereka mintanya juga terbu-
ru-buru dan tidak ada kuitansi
sebagai tanda bukti pemba-
yaran,” kata RN, 63, warga RW
15, yang menerima dana reno-
vasi rumah sebesar Rp54 juta.
Padahal, lanjut RN, da-
lam mengikuti program itu
ia harus merelakan lahan-
nya berkurang karena bagian
depan rumahnya diambil 1
meter.
Selain itu, total uang yang
diperolehnya dari Pemprov
DKI yang memasuki tahap ke-
dua dari tiga tahap pencairan
baru Rp40 juta. Namun karena
harga material bangunan ma-
hal, RN juga harus mengeluar-
kan Rp15 juta dari kantongnya
sendiri.
“Sudah nombok, masih pula
diminta tip konsultan. Padahal,
ini kan programnya pemerin-
tah,” ujarnya.
Senada dengan RN, HR, 58,
warga lainnya, juga mengaku
dimintai uang yang dibayar-
kannya pada 20 Februari lalu.
Bedanya, ia menerima kuitansi
yang ditandatangai Fathurodji.
“Saya memang minta bukti.
Setelah didesak, mereka mem-
berikannya,” kata HR.
Menurut informasi yang
dikumpulkan, warga menggu-
nakan jasa konsultan PT Am-
bara Puspita karena takut dana
renovasi rumah tidak cair.
Selidiki
Wakil Gubernur DKI Basuki
Tjahaja Purnama, saat ditemui,
berjanji akan menyelidiki soal
itu.
Menurut Ahok, panggilan
akrab Basuki, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta me-
ngucurkan anggaran pem-
bangunan kampung deret
dengan menghibahkan kepada
warga yang menerima pro-
gram tersebut.
“Tidak ada klausul dalam
penyaluran dana hibah pene-
rima program Kampung Deret
wajib menyewa jasa konsultan.
Alasannya pakai konsultan itu
apa?” kata dia.
Menurut mantan Bupati Be-
litung Timur itu, proses pem-
bangunan kampung deret di-
serahkan sepenuhnya kepada
para penerima dana hibah.
“Penerima dana hibah akan
membangun secara bersama-
sama sehingga seharusnya ti-
dak memakai jasa konsultan,”
jelasnya.
Namun, lanjutnya, Pem-
prov DKI tidak akan melarang
warga bila ingin menggunakan
jasa konsultan dalam memba-
ngun kampung mereka. “Bisa
saja warga butuh konsultan,
lalu patungan. Tapi ini semua
mesti dicek lagi,” kata dia.
Secara terpisah, Kepala Di-
nas Perumahan dan Gedung
DKI Jakarta Jonathan Pasodung
membantah adanya pung-
utan liar dalam pembangunan
Kampung Deret di Pisangan
Timur. Jonathan mengaku
sudah turun ke lapangan dan
menanyakan hal itu kepada
ketua RT dan warga setempat.
Hasilnya, uang yang dikeluar-
kan warga merupakan kesepa-
katan warga bersama dengan
kelompoknya.
Pungutan itu, lanjutnya, di-
gunakan untuk segala keper-
luan sejak sebelum renovasi di-
mulai hingga rampung, seperti
mencari tukang, memfasilitasi
tempat tinggal tukang, dan bia-
ya kebersihan selama renovasi
berlangsung. (AF/J-1)
selamat
@mediaindonesia.com
Ada Pungli Berkedok Tip
Ahok berjanji akan menyelidiki permintaan
uang jasa konsultan kepada warga
penerima program Kampung Deret di
Pisangan Timur.
WargaGandaria
EngganNombok
KAMPUNG DERET: Warga beraktivitas di sekitar rumah Kampung Deret di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta
Pusat, pekan lalu. Dinas Perumahan DKI Jakarta membangun 70 titik Kampung Deret baru dengan
tiap-tiap kota administrasi mendapatkan jatah 13 titik kampung.
MI/IMMANUEL ANTONIUS
”Tahun ini saya konsentrasi
mengumpulkan uang untuk
biaya anak kuliah.
Kalau tahun depan,
saya bisa menabung
terlebih dahulu.”
Nani
Warga Gandaria Selatan