Motor show di Jenewa kini berfokus pada teknologi daripada aspek komersial. Indonesia hanya punya satu tahun untuk meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dengan memperbaiki birokrasi dan mengembangkan infrastruktur.

1. Mengintip Masa Depan dari Jenewa
Fungsi motor show terbesar sejagat itu kini telah
bergeser dari aspek komersial semata menjadi ajang
unjuk teknologi.
Fokus Otomotif, Hlm 22-23
KAMIS, 13 MARET 2014 / NO. 12015 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
KENDATI sudah memasuki babak baru di meja hijau, kasus
bailout Bank Century tetap saja tak bisa lepas dari nuansa
politik. Bukan saja karena nama-nama yang terkait atau
dikait-kaitkan dengan kasus penggelontoran dana Rp6,7
triliun tersebut merupakan pejabat di pucuk pimpinan
negeri ini, melainkan juga karena komentar-komentar
yang mengiringi kasus Century amat lekat dengan aroma
politik.
Bobot politis Century makin terasa ketika pendapat itu
muncul dari pejabat nomor satu di Republik ini. Dalam per-
temuan dengan Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta, Senin
(10/3) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali
mengomentari perkembangan kasus Bank Century.
Saat memberikan sambutan, Presiden menegaskan ke-
bijakan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ataupun
bailout Century tidak dapat diadili. Selain itu, saat proses
pengambilan kebijakan, Yudhoyono mengaku tidak menge-
tahui dan tidak dilapori oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem
Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia saat
itu, Boediono.
Itu karena, kata Yudhoyo-
no, ia tengah berada di Lima,
Peru, untuk menghadiri
Konferensi Tingkat Tinggi
APEC dan di Washington DC,
Amerika Serikat, untuk KTT
G-20. Menurut Yudhoyono,
kebijakan FPJP dan bailout
Century sudah tepat meli-
hat kondisi krisis ekonomi
pada 2008.
Yudhoyono mengatakan
itu untuk menanggapi si-
dang kasus Century dengan
terdakwa Budi Mulya, man-
tan Deputi Gubernur BI. Itu
merupakan kali kedua Pre-
siden mengomentari Century. Sebelumnya pada 4 Maret
2010, di Istana Merdeka, dalam menanggapi hasil Rapat
Paripurna DPR soal Century, Presiden juga mengatakan hal
yang sama.
Kita amat yakin Presiden paham bahwa kasus Century
sudah masuk ke ranah hukum. Kita juga percaya Yudhoyono
sepenuhnya tahu bahwa wilayah hukum semestinya steril
dari intervensi politik dan kekuasaan. Apalagi dalam berba-
gai kesempatan Presiden mengingatkan kepada siapa pun
untuk menghormati hukum dan proses hukum. Berkali-kali
pula Kepala Negara menegaskan pentingnya menegakkan
prinsip equality before the law.
Karena itu, sebagai pucuk pimpinan tertinggi di pemerin-
tahan, Presiden dalam menanggapi kasus Century mestinya
mengambil langkah menyerahkan sepenuhnya kepada para
penegak hukum. Biarkanlah pengadilan yang adil dan trans-
paran yang menentukan ada atau tidaknya langkah lancung
dalam bailout Bank Century.
Serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan
pengadilan untuk merumuskan apakah benar kebijakan
FPJP dan bailout Century tidak bisa diadili. KPK tentu tidak
sembarangan membawa kasus ke ranah pidana karena su-
dah memiliki dua alat bukti.
Selain itu, sudah banyak pakar hukum menyatakan
bahwa kebijakan tidak bisa dipidana ketika sesuai dengan
aturan dan beriktikad baik. Namun, ketika terselubung ikti-
kad buruk untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain,
atau korporasi, serta merugikan negara, kebijakan itu bisa
bergeser ke hukum pidana.
Dengan menyatakan bahwa penggerojokan dana talang-
an untuk Century tidak bisa diadili akan muncul persepsi
bahwa Presiden sedang mengintervensi pengadilan dan
menarik Century ke gerbong politik. Itulah yang kemudian
diingatkan oleh KPK agar semua pihak, termasuk Presiden,
menghormati proses hukum.
ANTARA/FB ANGGORO
Gangguan kabut asap
telah mencapai tahap
membahayakan ke-
selamatan penerbangan.
Hasil penyidikan pelaku
pembakaran hutan
masih nihil.
ANGGOTA legislatif cenderung
memilih pertemuan dengan
donor aktif ketimbang sese-
orang dari daerah konstituen-
nya. Demikian hasil penelitian
gabungan Universitas Yale dan
Universitas California, AS.
Dalam studi itu duo peneliti, Joshua Kalla dan David
Broockman, melibatkan 191 anggota Kongres AS. Mereka
bekerja sama dengan organisasi CREDO mengirim per-
mintaan pertemuan ke anggota Kongres. Semua surat itu
sama, tetapi dibedakan secara acak antara surat yang ber-
asal dari orang yang mau berdonor dan orang biasa dari
konstituen. Hasilnya, permintaan dari yang bukan donor
cenderung diabaikan, ditolak, atau diarahkan ke tingkat
yang lebih rendah.
“Penelitian ini sangat menarik karena bukti ilmiah per-
tama dari yang kita lihat tentang kaitan nyata antara donasi
kampanye dan kebijakan federal,” kata Direktur CREDO
Becky Bond. Itulah penelitian yang menunjukkan tingkah
legislator di AS. (UPI/Kid/X-4)
AKIBAT ASAP KIAN
PEKAT: Calon penumpang
meninggalkan Bandara
Sultan Syarif Kasim II,
Pekanbaru, Riau, karena
penerbangan di bandara
tersebut dihentikan, kemarin.
Sebanyak 16 maskapai yang
tergabung dalam Airlines
Operator Comittee (AOC)
menghentikan seluruh operasi
penerbangan di bandara itu
mulai hari ini hingga Sabtu
(15/3) akibat kabut asap.
Pekanbaru Tertutup
untuk Penerbangan
BAGUS HIMAWAN
D
AMPAK pembakaran
hutan dan lahan di
Provinsi Riau telah
mencapaitahapyang
tidak bisa ditoleransi. Selain
menyebabkan seorang warga
Riau mati lemas, kabut asap
juga melumpuhkan aktivitas
penerbangan di Bandara Inter-
nasional Sultan Syarif Kasim
(SSK) II Pekanbaru.
Komite Operator Maskapai
Penerbangan (Airlines Opera-
tor Comittee/AOC), kemarin,
memutuskan untuk meng-
hentikan seluruh operasi pe-
nerbangan di bandara itu
terhitung sejak hari ini hingga
Sabtu (15/3).
Ketua AOC Pekanbaru Ah-
mad Nixon mengatakan ti-
dak tertutup kemungkinan
16 maskapai yang tergabung
HormatiProses
Hukum Century
Legislator dan
Konstituen
Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
www.metrotvnews.com
Dengan memberikan
pernyataan bahwa
bailout Century tidak
bisa diadili akan muncul
persepsi bahwa Presiden
sedang mengintervensi
pengadilan.
Pencarian Pesawat MAS Diperluas hingga 27 Ribu Mil
PENCARIAN pesawat Malaysia
Airlines (MAS) MH 370 yang
melibatkan 12 negara, hingga
kemarin atau 5 hari sejak pesa-
wat dinyatakan hilang, belum
menemukan titik terang. Tidak
ada satu pun petunjuk kuat
yang mengarah pada posisi
atau keberadaan pesawat.
Padahal, lokasi pencarian
telah diperluas hingga 100 mil
laut persegi dari posisi terakhir
hilang kontak pesawat, 8 Maret
lalu. Kemarin, otoritas Malay-
sia memperluas lagi daerah
operasi hingga ke Laut China
Selatan dan Selat Malaka. To-
tal area pencarian mencapai
27 ribu mil laut persegi atau
sekitar 93 ribu km2.
Perluasan pencarian itu
juga atas dasar deteksi radar
angkatan udara Malaysia. Ke-
pala Angkatan Udara Malaysia
Rodzali Daud memperkirakan
pesawat berputar arah menu-
ju Selat Malaka atau sekitar
200 mil (sekitar 320 km) di
barat daya Pulau Penang.
Saat ini, kata Menteri Per-
hubungan Malaysia Hisham-
muddin Hussein, 42 kapal dan
39 pesawat dilibatkan dalam
pencarian Boeing 777-200ER
yang hilang itu. “Sebelum
pesawat dan kotak hitam
ditemukan, segala isu-isu
spekulatif belum akan ter-
jawab,” ujarnya, kemarin.
Sebelumnya, sejumlah ben-
da yang ditemukan tim pen-
cari dan dianggap sebagai
bagian pesawat, di antaranya
minyak, pintu pesawat, dan
sekoci, ternyata tidak benar.
Spekulasi aksi terorisme dan
sabotase yang mengakibatkan
pesawat lenyap pun tidak ter-
dukung oleh bukti kuat.
Pada bagian lain, TNI-AU
masih terus mencari pesawat
MAS di kawasan Selat Malaka.
Komandan Pangkalan TNI-AU
Soewondo di Medan, Kolonel
(Pnb) SM Handoko, mengata-
kan tim telah mengubah pola
pencarian dengan metode
horizontal untuk dapat meli-
hat secara detail.
Namun, lanjutnya, setelah
terbang selama 3 jam di utara
Pulau Sumatra, tim tidak me-
nemukan petunjuk apa pun
menyangkut objek pencarian.
TNI-AU akan kembali ber-
koordinasi dengan pihak Ma-
laysia sebelum memutuskan
kapan akan melakukan pen-
carian kembali. (Reuters/Ber-
nama/Kid/YN/X-4)
dalam komite tersebut akan
memperpanjang penghentian
operasi penerbangan jika kon-
disi asap tidak membaik.
“Ada sembilan penerbangan
reguler yang dipastikan ber-
henti beroperasi sementara,”
ujar Ahmad di Pekanbaru,
kemarin.
Maskapai itu di antaranya
Garuda Indonesia, Lion Air,
Batik Air, Firefly, Air Asia, Tiger
Air Mandala, Citilink, Silk Air,
dan Sky Aviation. Sisanya ter-
diri dari penerbangan carter.
Keputus-
an peng-
h e n t i a n
penerbang-
an itu, diakui
Ahmad, ha-
rus diambil
dengan
pertim-
bangan
keselamatan penumpang serta
untuk menghindari kerugian
bisnis semakin besar.
Pasalnya, tambah Ahmad,
sudah sekitar sebulan ter-
akhir aktivitas penerbangan
di Bandara Pekanbaru terus
terganggu asap yang memper-
pendek jarak pandang.
Oleh sebab itu, maskapai
tidak akan menjual tiket un-
tuk penerbangan dari dan
menuju Pekanbaru hingga 15
Maret. Bagi penumpang yang
telanjur membeli tiket,
penerbangan akan dijad-
walkan ulang.
Airport Duty Manager
Bandara SSK II Ibnu
Hasan di Pekanbaru,
kemarin, mengatakan kabut
asap telah mengganggu jadwal
penerbangan. Lebih dari 60
penerbangan, baik kedatangan
maupun keberangkatan, telah
dibatalkan.
Ibnu menambahkan, kon-
disi kabut asap dalam sepekan
terakhir kian memburuk se-
hingga membuat jarak pan-
dang penerbangan hanya 300
meter. Padahal, setiap hari oto-
ritas bandara harus melayani
80 jadwal penerbangan.
Menyangkut penyebab kabut
asap, Polda Riau, kemarin, me-
ningkatkan status pemerik-
saan kasus kebakaran hutan
tanaman industri sagu milik
anak perusahaan Sampoerna
Agro dari penyelidikan ke
penyidikan.Namun,
tersangka
b e l u m
kunjung ditetapkan.
Menteri Lingkungan Hidup
Balthasar Kambuaya mene-
gaskan pihaknya terus meng-
investigasi kebakaran hutan
di Pekanbaru untuk memas-
tikan apakah hal itu sengaja
dilakukan oleh masyarakat
atau perusahaan kelapa sawit.
(RK/SY/X-6)
bagus
@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 12
SENO
Sumber: yahoo.finance/idx
Bursa per 12 Maret 2014
Keterangan:
Data diambil pukul 19.00 WIB
CAC 40 4.294,58 (-1,27%)
FTS 100 6.628,05 (-0,86%)
NIKKEI 225 14.830,39 (-2,59%)
HANG SENG 21.901,95 (-1,65%)
STRAIT TIMES 3.097,43 (-1,02%)
Dow Jones 16.351,25 (-0,41%)
IHSG 4.684,39 (-0,42%)

2. INDONESIA hanya punya satu
tahun untuk memperkuat diri
menghadapi pasar bebas Ma-
syarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
2015. Salah satu kunci untuk
menghadapi pasar tunggal eko-
nomi di kawasan ASEAN itu
ialah meningkatkan daya saing
nasional.
Pemerintah bersama pengusa-
ha akan membentuk komite
persiapan MEA 2015 yang akan
bertugas melakukan sosialisasi
dan mengembangkan potensi
Indonesia di tengah tantangan
pasar bebas.
“Yang kita soroti ialah bagaima-
na kita meningkatkan terus daya
saing kita, terutama masalah bi-
rokrasi,” ujar Menko Perekonomi-
an Hatta Rajasa seusai memimpin
rapat pembentukan komite per-
siapan MEA 2015, kemarin.
Pemerintah sudah menginven-
tarisasi apa-apa yang membuat
daya saing produk Indonesia
belum optimal. Dalam daftar itu
disebutkan bahwa pemerintah
hendak membenahi birokrasi
yang berbelit, membangun infra-
struktur untuk mengurangi biaya
logistik, dan mengurangi pungut-
an liar.
Pemerintah juga merasa perlu
untukmengembangkankesiapan
kapasitas sumber daya manusia
lokal untuk bersaing dengan
orang asing, sekaligus untuk eks-
pansi bekerja di negara lain.
Menteri Pendayagunaan Apa-
ratur Negara dan Reformasi Biro-
krasi Azwar Abubakar mengim-
bau pegawai negeri sipil (PNS)
harus menguasai bahasa Inggris
dengan skor TOEFL (test of Eng-
lish as a foreign language) mini-
mal 560 poin.
“Di setiap kabupaten itu harus
ada orang-orang bisa bahasa Ing-
gris dengan TOEFL 560. Kenapa
tidak? Supaya semua orang di
kantor bupati itu bisa baca surat
luar negeri,” tegas Azwar.
Dengan berlakunya MEA 2015
nanti bisa dipastikan negara-ne-
gara di dunia kian memproteksi
perekonomian domestik masing-
masing dalam kancah perda-
gangan global.
Dalam menghadapi kondisi itu,
Menteri Perdagangan Muham-
mad Lutfi menegaskan bukan
berarti Indonesia akan ber-
sikap pasif terhadap hambatan-
hambatan yang diterapkan ne-
gara untuk produk-produk In-
donesia. “Membalas itu adalah
strategi juga. Hanya saja kita
akan lebih hati-hati,” kata Lutfi.
(Ghe/Wib/MTVN/X-9)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK)
membatalkan Pasal 268 ayat 3 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) memantik polemik.
Dalam menyikapi pembatalan aturan
tentang batas satu kali pengajuan penin-
jauan kembali (PK) itu, Mahkamah Agung
(MA) menerbitkan aturan pengajuan PK
maksimal dua kali.
Putusan MK tersebut pada dasarnya
tidak membatalkan persyaratan adminis-
trasi pengajuan PK. Akan tetapi, usulan
MA itu dianggap berseberangan dengan
semangat putusan MK.
“Saya menolak jika orang dibatasi da-
lam mencari keadilan. Kecuali hakim
luar biasa bijaksana dan bersih disertai
pengetahuan mendalam sehingga rakyat
percaya kepada yang bersangkutan. De-
ngan demikian, orang tidak perlu meng-
ajukan PK,” kata pakar hukum pidana
Mudzakir, kemarin.
Guru besar hukum pidana Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta itu menya-
rankan sebaiknya MA membuat aturan
baru tentang mekanisme pengajuan PK
berdasarkan novum yang diajukan.
Adapun pakar hukum pidana Univer-
sitas Brawijaya Malang Adami Chazawi-
bagi mengingatkan terpidana tidak
dapat mengajukan semua alasan untuk
memohon PK.
Berdasarkan Pasal 263 KUHAP terdapat
tiga syarat pengajuan PK, di antaranya
terdapat novum, yaitu keadaan baru
yang diperoleh dari alat bukti tapi belum
diajukan. Selain itu, karena ada konflik
putusan pengadilan dengan putusan yang
akan ditinjau kembali.
Namun, untuk menghindari menum-
puknya permohonan PK, Adami meminta
pemerintah membuat PP yang mengatur
syarat formal. “Bukan sekadar surat
edaran MA yang hanya berlaku di kala-
ngan MA.”
Pakar hukum pidana Universitas Tri-
sakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar menilai
putusan MK lebih mengacu pada hukum
progresif atau bisa disebut antihukuman
mati.
“Berbeda dengan kasus korupsi yang
menekankan pengembalian uang negara.
PK boleh jalan asal eksekusi sudah dilak-
sanakan. Pada kasus korupsi pengemba-
lian uang negara tetap berjalan,” tandas
Fickar. (Yah/Ben/X-3)
SYARIFAH berteriak histeris ke-
tika majelis hakim Pengadilan
Tipikor Pekanbaru menjatuhkan
vonis 14 tahun penjara kepada
mantan Gubernur Riau Rusli
Zainal, kemarin.
Sambil menangis dan berte-
riak, istri kedua politikus Partai
Golkar tersebut mencoba meng-
hentikan dan menggedor-gedor
mobil tahanan yang membawa
Rusli. Adapun istri pertama Rusli,
Septina Primawati, terisak sem-
bari tertunduk.
Pengadilan Tipikor Pekanbaru
mengganjar Rusli hukuman 14
tahun penjara dalam kasus ko-
rupsi pemberian bagan kerja ke-
hutanan dan suap pembangunan
sejumlah venue PON di Riau.
Putusan itu lebih rendah tiga
tahun daripada tuntutan jaksa
yang 17 tahun penjara. Namun,
vonis tersebut tercatat sebagai
yang tertinggi untuk mantan ke-
pala daerah.
Majelis hakim yang diketuai
Bachtiar Sitompul juga mewajib-
kan Rusli membayar denda Rp1
miliar subsider 6 bulan penjara.
Dalam amar putusan hakim
menyebutkan Rusli memperkaya
orang lain atau korporasi dari
pemberian izin bagan kerja ta-
hunan usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu hutan tanaman bagi
sembilan perusahaan di Kabupa-
ten Pelalawan dan Siak. Akibat
pemberian izin tersebut, negara
dirugikan sekitar Rp265 miliar.
Ketua DPP Partai Golkar itu
juga divonis terlibat suap penam-
bahan anggaran pembangunan
venue PON. Hakim menyebut
Rusli aktif memperkenalkan
mantan Kepala Dinas Pemuda
dan Olahraga Riau Lukman Ab-
bas dengan Ketua Fraksi Golkar
DPR Setya Novanto guna mengu-
rus penambahan anggaran dari
APBN sejumlah Rp290 miliar un-
tuk pembangunan venue PON.
Novanto lalu mendelegasikan
pengurusan penambahan ang-
garan itu kepada anggota Badan
Anggaran DPR dari Fraksi Partai
Golkar Kahar Muzakkir. Rusli,
kata hakim, juga memerintahkan
Lukman memenuhi permintaan
Kahar berupa fee 6% dari Rp290
miliar (sekitar Rp17 miliar).
Namun, Lukman hanya mam-
pu mengumpulkan sekitar Rp10
miliar dari sejumlah perusahaan
kontraktor pembangunan venue.
Uang itu diserahkan Lukman ke-
pada Kahar dua kali lewat staf
ahli, Wihaji, di parkir basement
Gedung DPR. Rusli juga divonis
menerima suap Rp500 juta dari
PT Adhi Karya. Atas putusan
tersebut, Rusli mengajukan ban-
ding. “Kami keberatan dengan
denda Rp1 miliar kepada klien
kami,” kata Eva Nora, kuasa hu-
kum Rusli Zainal.
Sidang juga diwarnai insiden
kekerasan dan perampasan ka-
mera milik wartawan oleh pe-
ngawal Rusli. (BG/RK/X-2)
KAMIS, 13 MARET 2014SELEKTA2
Hukuman
14Tahun
RusliZainal
JadiVonis
Tertinggi
DayaSaingIndonesiaTerganjalBirokrasi
KPUBaruTerimaIzinCutiTigaPejabatNegara
Hatta Rajasa
Menko Perekonomian
HINGGA tiga hari menjelang
dimulainya kampanye terbuka
pemilu legislatif pada Minggu
(16/3), baru tiga pejabat negara
yang melayangkan surat kete-
rangan izin cuti kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU).
“Ketiganya ialah Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), Menteri Kehutanan Zulkifli
Hasan, dan Menteri Pertanian
Suswono,” kata komisioner KPU
Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepa-
da Media Indonesia, kemarin.
KPU menerima surat izin cuti
SBY pada Senin (10/3). Surat itu
menyertakan pula jadwal kam-
panye SBY pada Senin (17/3)
di dapil VI Jawa Tengah, yaitu
Kabupaten dan Kota Magelang,
dan pada Selasa (18/3) di dapil
VI Jawa Timur, yakni Kabupaten
Tulungagung dan Blitar.
Menteri Kehutanan Zulkif-
li Hasan mengajukan izin cuti
kepada Presiden pada Minggu
(23/2) dan mendapat persetujuan
melalui surat Menteri Sekretaris
Negara Sudi Silalahi pada Senin
(24/2).
Dalam suratnya, Zulkifli meng-
ajukan izin cuti pada Jumat
(28/2), Jumat (14/3), serta Kamis
(20/3), Jumat (21/3), Kamis (27/3),
dan Jumat (28/3). Juga di bulan
berikutnya pada Kamis (3/4) dan
Jumat (4/4). Zulkifli mengambil
lokasi kampanye di Provinsi
Lampung.
Sementara itu, Menteri Perta-
nian Suswono mengajukan izin
cuti kepada SBY pada Kamis
(27/2) yang disetujui berdasar-
kan surat Mensesneg pada Jumat
(28/2).
Jadwal izin cuti Suswono ialah
pada Jumat (14/3), Senin (17/3),
Jumat (21/3), Senin (24/3), dan
Jumat (4/4). Lokasi kampanye
ialah Kabupaten Pekalongan,
Batang, dan Pemalang.
Komisioner Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron
menegaskan fasilitas pejabat
negara selama kampanye hanya
sebatas protokoler, sedangkan
untuk Presiden tetap mengguna-
kan pengamanan tingkat tinggi.
“Presiden kan simbol negara.
Kami harus memahami itu. Na-
mun untuk semua kejelasan, ka-
mi akan mengundang Mensesneg
dan Mendagri tentang masalah
itu,” ujar Daniel.
Sebelumnya, Bawaslu mewan-
ti-wanti agar para pejabat negara
tidak memanfaatkan fasilitas ne-
gara untuk kepentingan kampa-
nye. Bahkan Bawaslu juga meng-
imbau pejabat mengungkapkan
detail kelaziman fasilitas yang
diperoleh. (AB/X-3)
DIVONIS 14 TAHUN: Mantan
Gubernur Riau yang juga
Ketua DPP Partai Golkar Rusli
Zainal tertunduk lesu saat
mendengarkan pembacaan vonis
di Pengadilan Negeri Pekanbaru,
Riau, kemarin. Rusli Zainal divonis
14 tahun penjara karena terlibat
tindak pidana korupsi dana PON
2010 dan izin pemanfaatan hasil
hutan.
CORNELIUS EKO SUSANTO
S
EJUMLAH rumah sakit (RS) nyaris
bangkrut, akibat klaim senilai
Rp2,9 triliun dari 1.023 RS yang
telah memberikan pelayanan
pada pasien peserta Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) pada 2013 be-
lum juga dibayar.
Padahal, dari total utang klaim Rp2,9
triliun itu, sebanyak Rp1,3 triliun sudah
rampung diaudit verifikasi oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangun-
an (BPKP) per Januari 2014. Sisa klaim
sebanyak Rp1,6 triliun akan tuntas dive-
rifikasi pada April 2014.
“Kita sudah tidak lagi meminta, tetapi
mendorong Kementerian Keuangan se-
gera mencairkan tagihan Jamkesmas
tersebut,” ujar Dirjen Bina Upaya Kese-
hatan Kemenkes Akmal Taher, di Jakarta,
kemarin.
Menurut Akmal, sebelumnya sudah
ada kesepakatan antara Kemenkeu dan
Kemenkes bahwa bila klaim tagihan su-
dah tuntas diverifikasi BPKP, Kemenkeu
berkewajiban segera mencairkan dana
tagihan tersebut.
“Akibat belum dicairkan juga, kini
sejumlah rumah sakit mengaku nyaris
bangkrut. Saya tidak tahu dalih Kemen-
keu yang belum juga mencairkan. Kita
berharap akhir Maret atau April sudah
bisa dicairkan,” lanjutnya.
Pasalnya, tambah Akmal, selain tagihan
Jamkesmas 2013 belum dibayar, rumah
sakit juga harus melayani pasien program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dirut RSU Tarakan Jakarta, Kusmedi
Priharto, mengaku dari total sisa tagihan
Jamkesmas senilai Rp8 miliar, yang diba-
yar baru Rp5 miliar. Imbasnya saat ini
pihaknya kesulitan membeli obat.
Hal serupa dialami sejumlah RS di luar
Jakarta. RSUD dr Soekardjo Kota Tasikma-
laya, misalnya, menyatakan diri bangkrut
lantaran tagihan klaim Jamkesmas 2013
senilai Rp22 miliar belum dibayar.
Untuk mengantisipasi kebangkrutan,
tambah Akmal, Kemenkes sudah menyu-
rati pemerintah daerah untuk membe-
rikan pinjaman dana talangan kepada
RSUD. Selain itu, Kemenkes juga meminta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) mempercepat administrasi klaim
layanan JKN dari RS.
Membengkak
Pada kesempatan yang sama, Kepala
PusatPembiayaandanJaminanKesehatan
Kemenkes Donald Pardede menuturkan
kronologi tekornya dana Jamkesmas. Hal
itu, kata dia, dipicu pembengkakan dana
Jamkesmas 2013 menjadi sekitar Rp11,2
triliun, padahal alokasi dana dari APBN
hanya Rp8,3 triliun.
Tiga faktor pemicu defisit, lanjutnya,
ialah adanya pemotongan dana Jamkes-
mas 2013 sebanyak Rp545 miliar untuk
membayar tagihan klaim RS pada 2012.
Selain itu, jumlah peserta Jamkesmas ta-
hun lalu bertambah 10 juta peserta, dari
76,4 juta menjadi 86,4 juta orang, dan
komponen biaya sistem pembayaran Ina-
CBGs naik dengan rerata 30%.
Di sisi lain, karena JKN mulai berlaku
pada 2014, pada tahun ini juga program
Jamkesmas yang dikelola Kemenkes ditu-
tup. Imbasnya, verifikasi tagihan klaim
Jamkesmas tidak lagi dilakukan Kemen-
kes, tetapi oleh BPKP.
Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fa-
jriadinur menambahkan, pihaknya telah
mengutus pegawai guna mendampingi
manajemen RS menyusun berkas klaim
JKN untuk ditagihkan kepada BPJS.
Saat ini pemerintah menyediakan ang-
garan untuk membayarkan iuran 86,4
juta peserta BPJS bagi masyarakat yang
tidak mampu. Mereka disebut penerima
bantuan iuran. (Fat/X-7)
cornel@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 15
Tunggakan
Jamkesmas
Rp2,9Triliun
Untuk mengantisipasi
kebangkrutan RS,
Kemenkes menyurati
pemda untuk memberi dana
talangan kepada RSUD.
PerluAturanBaruuntuk
HindariPenumpukanPK
PEMAKAMAN REMAJA TURKI: Puluhan ribu orang mengikuti prosesi pemakaman remaja
Turki, Berkin Elvan, di Istanbul, kemarin. Elvan akhirnya meninggal setelah koma sejak Juni
tahun lalu akibat terkena tabung gas air mata saat polisi membubarkan unjuk rasa.
ANTARA/RONY MUHARRMAN
REUTERS/OSMAN ORSAL
MI/ROMMY PUJIANTO

3. M
ATRIK itu disusun
rapi, sistematis,
dan komprehensif,
laiknya seorang bankir
profesional bekerja. Sang
pembuat matrik, Direktur
Direktorat Penelitian dan
Pengaturan Perbankan
Bank Indonesia Halim
Alamsyah. Dia membuat
matrik atas permintaan
Deputi Gubernur Bank Siti
Fadjrijah yang memintanya
membuat analisis tentang
berdampak sistemis atau
tidaknya permasalahan di
Bank Century.
Matrik dilihat dari
fungsi, hubungan dengan
nasabah, size (ukuran
bank), substitutability
(apakah fungsi bank dapat
digantikan bank lain?), dan
linkages (keterkaitan).
Apa hasil matrik?
“Permasalahan Bank
Century tidak berdampak
sistemik karena perannya
dalam sektor riil kecil.
Perannya dalam pemberian
kredit juga tidak terlalu
signifikan, dan fungsi Bank
Certury dapat digantikan
bank lain,” kata Halim
seperti dikutip dalam
dakwaan mantan Deputi
Gubernur BI Budi Mulya.
Kesimpulan matrik yang
dibuat Halim sama dengan
yang dibuat Direktorat
Pengawasan BI, Century
tidak ngaruh. Namun,
jajaran Dewan Gubernur BI
tetap ngotot bahwa masalah
yang membelit Bank
Century bisa berdampak
sistemis.
Para petinggi BI khawatir
bila matrik tersebut dipakai,
Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) tidak akan
menyetujui usulan bahwa
bank milik Robert Tantular
itu sebagai bank gagal
yang berdampak sistemis.
“Lampiran data matrik itu
jangan dimasukkan karena
nanti malah ramai,” kata
Deputi Senior BI Miranda
Swaray Goeltom.
Akhirnya, data yang
dipakai adalah analisis yang
dibuat Budi Mulya. Analasis
itu merumuskan empat
jalur dampak sistemis
berdasarkan Memorandum
of Understanding on
Cooperation Between The
Financial Supervisory
Authorities, Central Banks
and Finance Ministries of
the European Union pada
1 Juni 2008, ditambah satu
jalur psikologi masyarakat
dari BI.
Gubernur BI Boediono
kemudian menanyakan
kepada setiap anggota
Dewan Gubernur BI, apakah
permasalahan Century
sistemis atau tidak. Mereka
pun sepakat berdampak
sistemis. Tok, Boediono
mengetuk palu.
Selanjutnya, pada 20
November 2008 pukul 23.00
WIB, mereka didampingi
sejumlah satuan kerja BI
menghadiri rapat pra-KSSK
di Kementerian Keuangan
Jakarta.
Rapat dihadiri Menkeu/
Ketua KSSK Sri Mulyani,
Sektetaris KSSK Raden
Pardede, Darmin Nasution,
Anggito Abimanyu,
Fuad Rahmany, Agus
Martowardojo, Rudjito, dan
Firdaus Djaelani.
Setelah BI memaparkan
hasil analisisnya, Sri
Mulyani membuka sesi
tanya jawab. Ternyata,
Rudjito selaku Ketua Dewan
Komisioner Lembaga
Penjamin Simpanan
(LPS), Anggito Abimanyu,
Fuad Rahmani, dan Agus
Martowardoyo menolak
hasil analisis itu. “Hati-
hati mengambil keputusan
dengan informasi terbatas
karena akan ditunggu
masyarakat,” kata Agus.
(Ade Alawi/P-3)
RAJA EBEN L
P
ERNYATAANPresiden
Susilo Bambang Yu-
dhoyono bahwa ia ti-
dak mengetahui dan
tidak mendapatkan laporan
terkait proses pengambilan
kebijakan terhadap perma-
salahan yang dihadapi Bank
Century dianggap sebagai
bentuk pembelaan serta u-
paya melepaskan diri dari
konsekuensi hukum dan poli-
tik terhadap megaskandal
yang merugikan negara seki-
tar Rp6,7 triliun itu.
Penilaian tersebut dikemu-
kakan mantan anggota Tim
Pengawas Bank Century DPR
Akbar Faisal, di Jakarta, ke-
marin. Padahal, dalam doku-
men pemeriksaan oleh KPK,
mantan Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati yang
juga menjabat Ketua Komite
Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK) mengaku melaporkan
penanganan kasus Bank Cen-
tury kepada SBY. “SBY tahu,
tapi ngomong-nya tidak tahu,
itu artinya apa? Ia berusaha
melepaskan diri dari tang-
gung jawab dengan cara me-
ngorbankan anak buahnya,”
kata Akbar saat dihubungi
Media Indonesia, kemarin.
Menurut Akbar, hasil ri-
salah telekonferensi antara
Bank Indonesia dan mantan
Ketua KSSK itu serta kete-
rangan Sri Mulyani kepada
penyidik KPK menunjukkan
bukti yang kuat bahwa Pre-
siden mengetahui dengan
jelas dan detail masalah yang
terjadi di Bank Century. “Pre-
siden terus-menerus beru-
paya membela diri dengan
argumentasi yang sama. Pa-
dahal saya ingin jawaban
tentang tiga surat dari Sri
Mulyani kepada Presiden
yang menunjukan bahwa se-
benarnya Presiden tahu dan
aktif memberikan arahan da-
lam pengambilan kebijakan
itu,” tegasnya.
Senada, anggota Timwas
Century Hendrawan Supratik-
no dari Fraksi PDIP menilai
pernyataan SBY merupakan
cara untuk melakukan pemu-
tusan hubungan dan menjaga
jarak dengan kasus Century.
Apalagi pernyataan itu diper-
kuat dengan peraturan sapu
jagat, yaitu Perppu Nomor 4
Tahun 2008 tentang Jaringan
Pengaman Sistem Keuangan
(JPSK) yang dibuat pada 15
Oktober 2008. Perppu itu
menjelaskan bahwa dalam
mengambil keputusan, KSSK
tidak perlu berkonsultasi
dengan Presiden. “Namun,
fakta pembicaraan lewat
telepon dan dokumen tidak
bisa dibantah. Presiden harus
mengakui itu,” ujarnya.
Bisa dipidanakan
Lebih lanjut, Hendrawan
mengatakanselainbisaberim-
bas pada masalah politik, ka-
sus Century bisa merambat ke
konsekuensi hukum. Dengan
kata lain, imbuhnya, Presiden
sedang membentengi diri agar
tidak terseret di kasus Century
karena bisa berdampak pada
citra, suara partai, bahkan
ranah hukum.
“Kebijakan Century bisa dipi-
danakan karena mengandung
dua unsur, yaitu niat jahat yang
melandasi pengambilan kepu-
tusan dan kebijakan itu mem-
buka pintu munculnya penyim-
pangan. Hal itu bisa dilihat dari
kejanggalan dalam kronologi
pengambilan kebijakan. Seperti
pertemuan 8 Oktober 2008, saat
Presiden mengundang pejabat
tinggi yang kemudian lahirlah
Perppu Nomor 4 pada 15 Okto-
ber 2008.
Juru bicara KPK Johan Budi
SP sebelumnya mengingat-
kan semua pihak untuk tidak
mencampuri proses hukum
yang tengah berlangsung.
Dalam menetapkan seorang
tersangka dan meningkatkan
statusnya menjadi terdakwa,
ujar Johan, KPK melalui pro-
ses penyelidikan dan pe-
nyidikan yang sistematis.
Untuk kasus Century, berda-
sarkan hasil selidik dan sidik,
KPK menaikkan proses hu-
kum ke persidangan. (P-2)
raja_eben
@mediaindonesia.com
Setiap kebijakan strategis pemerintah
yang dengan sengaja dibuat mengandung
unsur korupsi sepatutnya dipidanakan.
Putus Rantai di Century
ANTARA/AGUNG RAJASA
DITANYA SOAL ASET ANAS: Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memberikan keterangan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK,
Jakarta, kemarin. Ruhut yang diperiksa sebagai saksi mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik KPK mengenai aset-aset milik tersangka Anas Urbaningrum.
TERDAKWA kasus proyek
bioremediasi PT Chevron
Pacific Indonesia, Kukuh Ker-
tasafari, yang Juli 2013 lalu di-
vonis bersalah oleh Pengadil-
an Tipikor Jakarta, berharap
hakim di Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta yang memeriksa
proses banding dapat segera
menghentikan penderitaan
dirinya dan keluarga sebagai
korban proses hukum yang
keliru.
Kepada wartawan di Ja-
karta, kemarin, Kukuh sangat
yakin penetapan dirinya se-
bagai tersangka merupakan
kekeliruan. “Saya korban
proses hukum yang salah dan
berharap hakim segera meng-
hentikan kasus ini. Bagai-
mana mungkin setelah saya
ditetapkan tersangka, jaksa
tidak tahu bahwa saya team
leader produksi migas, bukan
team leader untuk proyek
bioremediasi,” ungkapnya.
Kukuh pun mengenang
kejadian pada 16 Maret 2012.
Kala itu, seorang teman di
kantor melihat namanya di
internet sebagai tersangka.
Setelah melihat sendiri berita
tersebut, Kukuh segera meya-
kinkan istrinya bahwa dia
sama sekali tidak bersangkut
paut dengan proyek tersebut
dan tidak bersalah. Berun-
tung, Kukuh mendapatkan
dukungan penuh dari sang is-
tri. Keesokan harinya, ia me-
ngumpulkan kelima anaknya
dan memberikan pengertian
kepada mereka.
“Waktu itu benar-benar
saat yang sangat sulit. Anak-
anak begitu terpukul hingga
prestasi mereka di sekolah
terganggu. Mereka sempat
malu,” kenang Kukuh.
Ia mengatakan sangat
mengkhawatirkan kondisi
kelima anaknya di sekolah
karena orang-orang akan
memperlakukan berbeda se-
telah berita mengenai dirinya
beredar. Karena tak ingin
anak-anaknya mengalami ke-
susahan akibat tuduhan palsu
yang dijatuhkan kepadanya,
ia pun memutuskan untuk
tidak berdiam diri.
Ujian semakin berat saat
Kukuh harus mendekam di
tahanan Kejaksaan Agung
selama 63 hari, terhitung
sejak 26 September 2012 se-
hingga harus tinggal jauh dari
keluarga yang berada di Su-
matra. Namun, Kukuh tetap
bersyukur karena dukungan
yang diberikan teman-teman
terdekatnya seolah tak per-
nah habis.
“Hampir setiap hari kawan-
kawan Chevron datang
berkunjung. Istri saya datang
setiap seminggu sekali karena
hari lainnya ia harus men-
jaga anak-anak di Sumatra,”
kenangnya.
Kukuh pun mengungkap-
kan perusahaan telah melaku-
kan proses audit internal yang
hasilnya makin menguatkan
keyakinan bahwa dirinya ti-
dak melanggar apa pun.
“Audit internal menyatakan
saya bersih. Jadi, sangatlah
beralasan jika saya berharap
bahwa hakim banding segera
membebaskan saya dari se-
mua tuduhan. Cukuplah saya
dan terdakwa lainnya saat ini
sebagai korban,” pungkasnya.
(*/P-2)
MenungguPutusanObjektifHakim
KAMIS, 13 MARET 2014 TIPIKOR 3
MatriktidakBerdampakSistemisDitarik(4)
“Bagaimana mungkin
setelah saya ditetapkan
jadi tersangka, jaksa
tidak tahu bahwa saya
team leader produksi
migas, bukan team
leader untuk proyek
bioremediasi.”
Kukuh Kertasafari
Koordinator Tim EIS Chevron
MI/ATET

4. KAMIS, 13 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4
MAHKAMAHKonstitusimeng-
abulkan permohonan uji ma-
teri Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2012 tentang Pemi-
lu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD.
Pasal-pasal yang diuji ialah
Pasal 8 ayat (2) huruf e, Pasal
55, Penjelasan Pasal 56 ayat
(2) dan Pasal 215 huruf b yang
mengatur keterwakilan perem-
puan.
Dalam putusannya, MK
memprioritaskan keterwakil-
an perempuan dalam pemilu
legislatif dengan membatal-
kan sejumlah kata dan frasa
dalam kedua pasal tersebut
yang diberlakukan pada Pe-
milu 2019 mendatang.
Permohonan ini diajukan
gabungan organisasi dan se-
jumlah aktivis perempuan.
Pasal 8 ayat (2) huruf e
menyebutkan, menyertakan
sekurang-kurangnya 30% ke-
terwakilan perempuan pada
kepengurusan partai politik
tingkat pusat.
Pasal 55 menyebutkan, daf-
tar bakal calon sebagaimana
dimaksud Pasal 53 memuat
paling sedikit 30% keterwakil-
an perempuan.
Pasal 56 ayat (2) menye-
butkan di dalam daftar bakal
calon sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), setiap tiga
orang bakal calon terdapat
sekurang-kurangnya seorang
perempuan bakal calon.
Penjelasan Pasal 56 ayat (2)
menyebutkan, dalam setiap
tiga bakal calon, bakal calon
perempuan dapat ditempat-
kan pada urutan 1, 2, atau
3 dan demikian seterusnya,
tidak hanya pada nomor urut
3, 6 dan seterusnya.
Penjelasan Pasal 215 huruf
b menyebutkan, dalam hak
terdapat dua calon atau lebih
yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud da-
lam huruf a dengan perolehan
suara yang sama, penentuan
calonterpilihditentukanberda-
sarkan persebaran perolehan
suara calon pada daerah pemi-
lihan dengan mempertimbang-
kan keterwakilan perempuan.
Ketidakpastian
Pemohon menilai bahwa
Pasal 8 ayat 2 huruf e, Pasal
55, Penjelasan Pasal 56 ayat
2 dan Pasal 215 huruf b
yang diujikan mengandung
ketidakpastian hukum dan
memunculkan penafsiran
yang berbeda dan mengaki-
batkan tertutupnya akses
perempuan untuk berparti-
sipasi dalam kepemimpinan,
struktur kekuasaan, proses
pengambilan keputusan dan
dalam perumusan kebijakan.
Pemohon mendalilkan
bahwa dalam pasal-pasal yang
diujikan tersebut terdapat
frasa yang tidak tegas yakni
frasa‘menyertakan’,‘memuat’,
‘mempertimbangkan’.
MK membatalkan kata ‘atau’
danfrasa‘tidakhanyapadano-
mor urut 3, 6, dan se-terusnya’
dalam Penjelasan 56 ayat (2).
Sehingga Penjelasan Pasal 56
ayat (2) UU itu menjadi berbu-
nyi, ‘Dalam setiap 3 (tiga) bakal
calon, bakal calon perempuan
dapat ditempatkan pada urut-
an 1, dan/atau 2, dan/atau 3,
dan demikian seterusnya’.
Dalam pertimbangannya
yang dibacakan Hakim Konsti-
tusi Maria Farida, disebutkan
frasa ‘mempertimbangan ke-
terwakilan perempuan’ miliki
ruang politis yang lebih deter-
minan dibandingkan dengan
asas kepastian hukum dalam
maksud responsif gender.
‘Hal ini menunjukkan adanya
peraturanperundang-undangan
yang menjamin pelaksanaan
hak konstitusional perempuan
tidak cukup untuk memastikan
tegaknya hak kosntitusional
perempuan,” kata Maria di Ge-
dung MK, Jakarta, kemarin.
Menurut Mahkamah kata
‘atau’ dalam Penjelasan Pasal
56 ayat (2) dapat dimaknai se-
tiap tiga orang bakal calon ha-
nya terdapat seorang perem-
puan, tidak dimungkinkan 2
atau 3 perempuan secara beru-
rutan. Terlebih, adanya frasa
‘tidak hanya pada nomor urut
3, 6, dan seterusnya’ semakin
memperjelas pesan pemben-
tuk UU kepada parpol peserta
pemiluuntuktidakmenempat-
kan seorang perempuan pada
urutan terakhir. (AI/P-4)
MKPrioritaskanCalegPerempuan
MI/M IRFAN
MI/RAMDANI
KABULKAN PERMOHONAN: Seorang staf mendengarkan pembacaan putusan oleh pimpinan sidang
konstitusi Arief Hidayat soal Pengujian UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Dalam putusannya, MK memprioritaskan keterwakilan
perempuan dalam pemilu legislatif.
KONVENSI RAKYAT: Peserta Konvensi Rakyat Capres 2014 (dari kiri) Rizal Ramli, Yusril Ihza Mahendra,
Sofjan Saury Siregar, Isran Noor, Tony Ardie, Ricky Sutanto, dan Anni Iwasaki menyapa para pendukung
sebelum Debat Publik Terakhir Konvensi Rakyat digelar, di Jakarta, kemarin.
GAGASAN PERUBAHAN: Ketua Umum Partai NasDem Suya Paloh (tengah) disambut Pemimpin Redaksi harian Kompas Rikard Bagun dan Wakil Pemimpin Redaksi Budiman
Tanuredjo (kiri) saat berkunjung ke Kantor Kompas di Jakarta, kemarin. Dalam kunjungannya, Surya menyampaikan pemikiran Partai NasDem untuk gagasan perubahan
Indonesia.
MI/M IRFAN
PEMIMPIN yang berani ti-
dak populer, memiliki visi,
dan rela berkorban demi me-
nampilkan keteladanan ialah
figur utama yang diharapkan
bangsa Indonesia. Untuk mere-
alisasikan hal itu, media massa
diharapkan mampu berperan
dan objektif menilai pokok
persoalan.
Demikian pernyataan Ketua
Umum Dewan Pimipinan Pusat
Partai NasDem Surya Paloh
saat berkunjung ke redaksi
harian Kompas, Jakarta Barat,
kemarin.
Turut hadir Sekjen DPP
Partai NasDem Patrice Rio
Capella dan sejumlah anggota
Dewan Pertimbangan Partai
NasDem.
“Negara ini memerlukan
strong leader to have a strong
government, yang terikat de-
ngan komitmen nasionalisme,
mampu membuat infrastruk-
tur baik, sosialisasi pemikiran,
dan melahirkan gagasan baik,”
tutur Surya.
Menurut Surya, semua
harapan tersebut tak mung-
kin tercapai apabila tidak ada
campur tangan media massa.
Partai NasDem menghargai
kebebasan profesional media
massa yang mau mengkritisi
pelaksanaan kebijakan roda
pemerintahan.
“Saya paling sedih jika
sebuah media digunakan un-
tuk tidak memberikan asas
manfaat, atau hanya mencari
keuntungan seperti iklan dan
lainnya. Saya menghargai
kebebasan profesional,” te-
gasnya.
Pemimpin Redaksi Kompas
Rikard Bagun, yang menyam-
but langsung rombongan DPP
Partai NasDem, menyatakan
Partai NasDem merupakan
sebuah personifikasi partai
yang memiliki visi jelas. Se-
cara spesifik, Partai NasDem
bertekad memperkuat ideologi
dan trilogi kebangsaan agar
tidak terjadi disorientasi.
(Gol/P-4).
MediaBerperan
LahirkanPemimpin
K
ANTOR Partai Aceh
Dewan Pimpinan
Sagoe (DPS) Lueng
Bata, Banda Aceh,
digranat orang tidak dikenal,
Selasa (11/3) malam. Ledakan
granat mengenai pintu depan
kantor Partai Aceh dan sederet
pertokoan lainnya. Akibatnya,
pintu depan rusak dan kaca
ruang tamu kantor hancur.
Sejumlah pria yang kebetulan
berada di rumah toko yang di-
jadikan kantor partai setingkat
kecamatan tersebut selamat.
Namun, seorang bocah berusia
9 tahun terkena serpihan granat
saat melintas di depan kantor
tersebut. Korban yang bernama
Sayed Habibi itu terkena serpih-
an granat di bagian kepala dan
menjalani operasi di Rumah Sa-
kit Umum Zainal Abidin, Banda
Aceh, kemarin.
Pelaku berhasil kabur ke arah
jalan lintas Banda Aceh-Medan.
Hingga kini, kepolisian belum
menemukan titik terang dari
saksi.
Menurut Kapolres Banda
Aceh Kombes Moffan MK, saksi
yang berada di dalam rumah
toko tidak sempat melihat pe-
laku. “Berdasarkan keterangan
tiga saksi yang telah diperiksa,
mereka mengaku tidak me-
lihat pelaku penggranatan,”
tukasnya.
Belum terungkap
Meski sudah terjadi empat
teror jelang masa kampanye
Pemilu 2014 di Aceh, Polri
masih menempuh langkah
biasa (business as usual) dalam
penanganan keamanan di kota
berjuluk Serambi Mekah itu.
Korps Bhayangkara pun yakin
proses pemilu bakal lancar.
“Secara umum Polri siap
memberikan pengamanan
untuk rangkaian pemilu yang
akan datang. Penanganan
diserahkan sepenuhnya ke-
pada Polda (Aceh). Yang pasti
saat ini Mabes Polri belum
melakukan pergeseran pasu-
kan,” terang Kepala Bagian
Penerangan Umum Polri
Kombes Agus Rianto, di Ja-
karta, kemarin.
Hal itu ia katakan mengenai
pelemparan granat terhadap
posko pemenangan Partai
Aceh, di Lueng Bata, Banda
Aceh, Selasa (11/3) pukul 20.30
WIB, serta sejumlah kasus
teror politis sebelumnya.
Agus mengatakan kejadian
itu memang tidak menimbul-
kan korban jiwa. “Namun, ini
menimbulkan dampak karena
terjadi beberapa saat menje-
lang pesta demokrasi, yang
masa kampanyenya sudah
dilakukan minggu depan.”
Agus menambahkan, pada
kasus teror yang terakhir ke-
polisian sudah memeriksa
lima saksi. Selain kasus pelem-
paran granat tersebut, data
yang dihimpun Media Indo-
nesia mengungkapkan pada
2014 sudah ada tiga kasus lain
terkait teror yang memakan
korban unsur partai politik.
Kasus pertama menerpa
Ketua Dewan Pimpinan Ca-
bang Partai Nasional Aceh
Kecamatan Kutamakmur, Aceh
Utara, M Juwaini, Kamis (6/2)
dini hari. Dia tewas setelah
dikeroyok orang tak dikenal.
Kedua, kasus penembakan
terhadap posko pemenang-
an Caleg Partai NasDem Ka-
bupaten Aceh Utara, Zubir
HT, di Desa Kunyet Mule,
Matang Kuli, Minggu (16/2)
pukul 04.20 WIB. Ketika itu,
dua orang yang mengenakan
penutup wajah atau sebo
menembaki bangunan posko
sehingga bagian kaca pecah.
Para pelaku juga mendobrak
masuk dan menganiaya dua
simpatisan.
Ketiga, penembakan yang
menewaskan caleg dari Par-
tai Nasional Aceh, Faisal, di
Gunong Seumancang, Desa
Ladang Tuha, Kecamatan
Meukek, Aceh Selatan, Aceh,
Minggu (2/3). (Kim/P-4)
saputra
@mediaindonesia.com
Selain pelemparan
granat, tahun ini
dinodai pula oleh
tiga kasus terkait
teror yang memakan
korban unsur parpol.
Kekerasandi
AcehkianMenjadi
HENDRA SAPUTRA
KONVENSI Rakyat yang dige-
lar sejumlah tokoh nasional
ternyata mulai mendapatkan
tempat di partai politik.
Salah satu peserta konvensi,
Isran Noor, menyebutkan di-
rinya sudah ditawari untuk
masuk dalam bursa capres Par-
tai Persatuan Pembangunan
(PPP).
“Walaupun kita belum tahu
siapa yang ditawarkan Komite
Konvensi ke parpol untuk men-
jadi bakal capres, saat ini saya
sudah ada tawaran dari PPP,”
kata Isran seusai acara Debat
Konvensi Rakyat di Jakarta,
kemarin.
Meski demikian, Isran meng-
aku hingga kini belum tahu sia-
pa yang bakal dinyatakan seba-
gai pemenang dalam gelaran
tersebut. Bagi Isran, hal yang
terpenting dari keikutsertaan
dirinya di konvensi itu ialah
menyampaikan gagasan dan
pandangan dalam membantu
negara menemukan solusi.
“Sebab nantinya kewenangan
dan otoritas berada di tangan
komite. Yang penting rakyat
bebas melakukan evaluasi.
Kalau rakyat mendukung, itu
soal lain, itu belum cukup
karena harus ada parpol,”
ungkapnya.
Ketua DPD Partai Demokrat
Kaltim itu mengaku posisinya
di Partai Demokrat terancam
akibat mengikuti gelaran ini.
Namun, menurutnya, Kon-
vensi Rakyat lebih bermakna
ketimbang konvensi partai.
“Ya, kita tunggu saja, tak ada
masalah,” pungkasnya.
Selain Isran Noor yang saat
ini juga menjabat sebagai
Bupati Kutai Timur, Konvensi
Rakyat yang dikoordinasi Sala-
huddinWahidjugadiikutiAnni
Iwasaki (tokoh perempuan),
Ricky Sutanto (pengusaha),
Rizal Ramli (mantan menteri
perekonomian era Presiden
Gus Dur), Sofjan Siregar (Rek-
tor Universitas Islam Eropa di
Belanda), Tony Ardie (aktivis),
dan Yusril Ihza Mahendra
(Ketua Dewan Syuro PBB dan
mantan menteri).
Pada kesempatan itu Rizal
Ramli menyatakan Pemilu
2014 mendatang adalah mo-
mentum bagi rakyat untuk
membangun orde kedaulatan,
yakni ketika rakyat berhak me-
nentukan sendiri nasibnya.
Ia berharap Indonesia tidak
hanya demokratis, tapi juga
tidak dibajak oleh kekuat-
an uang. “Jangan sampai
alam demokrasi hanya dapat
dinikmati oleh politisi dan
pejabat. Demokrasi saat ini
cenderung seperti demokrasi
prosedural.”
Rizal menyebutkan, selama
10 tahun terakhir, Indonesia
dipimpin rezim yang sibuk de-
ngan pencitraan. Pada kenya-
taannya 80% rakyat Indonesia
masih miskin karena tidak
banyak pembangunan yang
secara berarti meningkatkan
taraf hidup masyarakat. “Orde
pencitraan hanya bagus di tele-
visi, tapi tidak mampu memba-
ngun,” tegasnya. (Che/P-4)
Konvensi Rakyat Mulai Dilirik Parpol

5. D
ISKURSUS mengenai otonomi daerah
selalu menarik karena menjadi
nyawa bagi perjalanan birokrasi
di Indonesia. Usaha untuk menerapkan
otonomi daerah sudah diinisiasi sejak
pemerintahan Orde Baru melalui Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun,
implementasinya tetap menonjolkan sistem
sentralisasi. Segala sesuatu bergantung
pada pemerintah pusat. Pengalihan
kepemimpinan dari pemerintah autokrasi
ke sistem yang lebih demokratis pada 1998
menjadi tonggak lahirnya peraturan baru
terkait dengan otonomi daerah.
Pada masa kepemimpinan Presiden BJ
Habibie, dibentuk Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang itu dianggap sebagai peletak
dasar bagi penyelenggaraan otonomi daerah
yang lebih terarah salah satunya karena
diikuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pada Undang-Undang Nomor 22/1999,
terowongan otonomi daerah sudah
mengarahkan gerbong pemerintahan untuk
berjalan sesuai dengan relnya. Otonomi
daerah lebih dilihat sebagai hak setiap
daerah, bukan lagi sebuah kewajiban yang
memberatkan. Pengelolaan semua kebijakan
selain politik luar negeri, keagamaan,
fiskal, peradilan, ketahanan & keamanan
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah
daerah.
Pada era kepemimpinan Presiden
Megawati Soekarnoputri, peraturan
mengenai otonomi daerah mengalami
perubahan dengan pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Perubahan juga
terjadi pada masa pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dengan
membentuk Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah.
Era otonomi daerah sejauh ini belum
memberikan hasil konkret bagi terwujudnya
kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan
utamanya. Hal menonjol yang tampak
sepanjang 10 tahun masa otonomi daerah
ialah terus bertambahnya jumlah provinsi
dan kabupaten/kota. Kini, jumlah daerah
otonom baru sebanyak 205, terdiri dari 7
provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.
Untuk meneropong lebih jauh plus
minus era otonomi daerah, Media Indoensia
meminta komentar dan pandangan dari 12
parpol peserta Pemilu 2014. (Nov/P-3)
KAMIS, 13 MARET 2014 PLATFORM PARTAI 5
1 Partai NasDem
Marwan Jafar
Ketua DPP PKB
SEBETULNYA di undang-undang sudah jelas, dalam rangka oto-
nomidaerah,adasemacamprosesdesentralisasi.Namun,otonomi
daerah saat ini belum secara utuh berjalan dengan baik. Dalam
kerangka NKRI, otonomi daerah tidak bisa dilakukan sebebas-
bebasnya karena berpotensi menimbulkan perpecahan. Dalam
konteks anggaran, daerah belum sepenuhnya mendapatkan yang
proporsional dari APBN. Banyak daerah masih harus meminta-
minta dari APBN. Padahal, daerah punya penghasilan besar, mi-
salnya, dari minyak dan gas. Dari sisi tata kelola pemerintahan,
belum sepenuhnya mencerminkan otonomi daerah. Kadang juga
masih ada intervensi pusat. Di lain hal, otonomi daerah bisa mem-
buat kepala daerah membandel terhadap pemerintah di atasnya.
Apalagi, kalau berasal dari partai yang berbeda. (Wta/P-3)
Arif Wibowo
Ketua DPP PDIP
SEMANGAT otonomi daerah ialah memberikan kewenangan
penuh kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan se-
cara mandiri. Kemudian dengan pemerintahan yang mandiri,
kesejahteraan rakyat bisa lebih dicapai, pelayanan publik
lebih optimal. Hal itu tidak tercapai karena otonomi daerah
diberlakukan seragam. Kapasitas, kapabilitas, dan beban kerja
setiap daerah berbeda. Ditambah lagi kemampuan anggaran
berbeda-beda. Ini sejalan dengan perubahan UU 32/2004 ten-
tang Pemerintah Daerah yang arahnya mengubah pola, supaya
setiap daerah efektif melaksanakan pemerintahannya. Contoh,
kalau ada daerah dengan luas tertentu, beban pemerintah terlalu
besar, padahal anggaran kecil, tentu tidak efektif. Bahkan, cen-
derung terjadi pemborosan. Pelayanan publik juga tidak jalan,
infrastruktur terbata-bata. (Wta/P-3)
Sutiyoso
Ketua Umum DPN PKPI
DULU kewenangan diberikan kepada daerah. Sumber daya alam
dan sumber daya manusia dikelola daerah dengan efektif dan
efisien, tapi kemudian pemerintah pusat membuka lagi unit pelak-
sanaan daerah di daerah. Terjadi duplikasi sehingga daerah tidak
tahu kerjanya apa. Ini tarik-ulur kewenangan dan kekuasaan ka-
rena semua ingin memegang anggaran. Di pihak lain, kelemahan
otonomi daerah terjadi karena pemilihan kepala daerah langsung.
Harapannya untuk mendapat orang terbaik di daerah.
Nyatanya, yang terpilih itu yang punya uang atau yang berani
berutang. Orang-orang tidak berkualitas. Akibatnya, kita makin
takut memberikan anggaran. Jadi, belum ada model yang pas. Ini
namanya otonomi setengah hati. Aturannya perlu dikaji kembali,
dilakukan evaluasi. (Wta/P-3)
Ahmad Dimyati
Ketua DPP PPP
PROGRAM-PROGRAM daerah tidak sesuai dengan harapan
pusat, tidak sesuai rencana pembangunan jangka panjang
(RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dan
rencana kerja pemerintah (RKP). Itu disebabkan pemerintah
daerah memiliki visi dan misi sendiri, lebih condong ke populis
atau pencitraan. Program mereka tidak disesuaikan dengan
kondisi nasional dan daerah. Mereka lebih condong memperta-
hankan kekuasaan. Itu problem yang ada. Indonesia sekarang
bersistem otonomi daerah, bukan desentralisasi. Pemerintah
pusat atau gubernur tidak bisa melakukan penolakan terha-
dap hal-hal yang tidak sesuai. Seharusnya pembangunan di
Indonesia diselaraskan, baik dari satuan kerja, RKP, RPJM, dan
RPJP. (*/p-3)
Ahmad Sukatmaja
Wakil Sekjen DPP PBB
LUASNYA kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah di-
sebabkan sebagian besar dialihkan ke kabupaten/kota. Otonomi
daerah seharusnya diberikan di tingkat I, bukan di tingkat II. Jika
diberikan di tingkat II, gubernur tidak mempunyai kontrol secara
langsung ke bupati/wali kota dan akan terjadi ketimpangan di
daerah-daerah. Sebaliknya, jika diberikan di tingkat I, gubernur
bisa mendistribusikan pendapatan dari satu daerah ke daerah
lain. Selain itu, terlalu mudahnya pemekaran daerah sehingga
tidak semua daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang cu-
kup. Pemerintah kota secara bebas mencari pendapatan sendiri
dengan mengorbankan lingkungan, misalnya menjual kayu-kayu
dari hutan. Pemekaran harus dihentikan karena akan ada ang-
garan baru untuk pejabat dan protokolernya. (*/P-3)
Miryam S Haryani
Politikus Partai Hanura
BILA dicermati, sebetulnya UU 32/2004 tentang Pemerintah
Daerah sudah bagus. Cuma, campur tangan pusat masih terlalu
tinggi. Ibaratnya otda itu ular yang ekornya dilepas, tapi kepala-
nya dipegang. Kebebasan hanya diberikan setengah hati. Kenapa
anggaran di pusat lebih tinggi ketimbang daerah? Kalau sudah
otonomi daerah, seharusnya anggaran untuk daerah lebih tinggi
dong.Pemerintahpusatbelumrelamelepasdaerah.Padahal,kalau
dilepas, pembangunan di daerah akan lebih merata. Sekarang ini
masih Jakartasentris. Selain itu, harus diantisipasi, jangan sampai
otonomimelahirkanraja-rajakecil.Sistempemilusekarang,pemilu
kada dilakukan secara langsung, berbiaya sangat tinggi sehingga
memicupolitikuang.Iniyangmemicuberkuasanya raja-raja kecil
di daerah. (Wta/P-3)
Fadli Zon
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra
KAMI melihat semangat desentralisasi selama ini tidak di-
laksanakan dengan baik. Kewenangan diberikan, tetapi
infrastrukturnya tidak disediakan. Dari hasil evaluasi sejak
1999, kita tidak mempersiapkan otonomi daerah dengan baik.
Euforia reformasi yang ditunjukkan dengan kebijakan otonomi
daerah terjadi begitu drastis. Harusnya ada masa transisi yang
bertahap. Ketika terjadi krisis, tidak dilakukan desentralisasi.
Harusnya sentralisasi dulu baru kemudian desentralisasi. Me-
nyangkut pemekaran, menurut kami, bukan persoalan apakah
itu kemajuan atau kemunduran. Namun, selama ini kita lihat
banyak orang di daerah begitu besar peluang mereka untuk
melakukan korupsi. Kepala daerah satu per satu terseret dalam
arus korupsi. (Nov/P-3)
Khatibul Umam
Politikus Partai Demokrat
KETIDAKSIAPAN kepala daerah dan birokrasi, pertama, di-
sebabkan kepala daerah tidak bisa memimpin dan melayani
masyarakat dengan baik. Kedua, sistem birokrasi yang
maunya dilayani, tetapi tidak mau melayani. Bisa dilihat
dari mobil-mobil pejabat daerah dan rumah dinas yang
bagus-bagus, tapi rakyatnya tidak demikian. Tugas otonomi
daerah itu di luar bidang agama, pendidikan, keuangan/
kebijakan fiskal, politik internasional, dan hukum. Sebesar
99% uang APBD berasal dari APBN, tidak ada satu pun uang
daerah. Terkait dengan pemekaran daerah, itu saya kira
perlu karena memang ada yang harus dimekarkan, teru-
tama pulau-pulau yang dekat dengan perbatasan, seperti
dengan Australia. Itu memang perlu guna mempercepat
pembangunan. (*/P-3)
Abdul Hakam Naja
Ketua DPP PAN
PADA pemberlakuan otonomi daerah pertama kali pada
1999, muncul sebuah euforia, ledakan kebebasan yang luar
biasa. Dari rezim otoriter yang segalanya ditentukan pusat
bergeser menjadi kebebasan di tingkat daerah, tapi ternyata
memunculkan masalah. Terkait dengan kesiapan sumber
daya manusia di daerah, banyak kepala daerah yang tidak
siap dengan kebebasan yang dimiliki. Banyak kegamangan
yang memunculkan masalah sehingga banyak kepala daerah
tidak bisa menempatkan diri. Masalah lainnya daerah men-
jadikan kekuasaan bagian dari ekspresi kebebasan. Ini yang
memunculkan banyak kepala daerah tersangkut hukum. Ba-
nyak kepala daerah yang menjadikan kewenangan seolah itu
kewenangan individual yang tidak melekat dalam institusi
kepala daerah. (Wta/P-3)
ANTARA/ROSA PANGGABEAN
PENGESAHAN RUU OTDA: Masyarakat adat Papua bersorak seusai rapat paripurna DPR yang
memutuskan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru di kompleks parlemen, Jakarta,
25 Oktober 2012. Paripurna itu memutuskan pembentukan provinsi baru Kalimantan Utara dan
empat kabupaten baru di Papua.
2 PKB
3 PKS
4 PDIP
5 Partai Golkar
6 Partai Gerindra
7 Partai Demokrat
9 PPP
10 PARTAI HANURA
14 PBB
15 PKPI
8 PAN
Otonomi Daerah
Basa-basi
Akbar Faizal
Politikus Partai NasDem
SECARA keseluruhan harus diakui bahwa penataan daerah
kita sudah sampai pada tahap yang amat mengkhawatirkan.
Dalam hal pertumbuhan atau pengelolaan daerah, misalnya.
Ada sebuah hasil survei yang mengatakan sebuah daerah yang
pendapatan asli daerah di bawah 20% dari total APBD masuk
kategori bangkrut. Dalam konteks Indonesia, ternyata 91%
daerah ber-PAD di bawah 20%. Selain itu, dalam hal efek dari
pengelolaan daerah. Hari ini sudah 316 kepala daerah tersang-
kut perkara korupsi. Bisa bayangkan kerusakannya seperti apa.
Ditambah lagi perilaku parpol dalam mengusung calon kepala
daerah, yang penting banyak duit, populer, dan menang. Kemam-
puan pengelolaan daerahnya tidak ada. Karena itu, diperlukan
restorasi. (Wta/P-3)
Agun Gunandjar Sudarsa
Ketua DPP Partai Golkar
FAKTOR utama kegagalan otonomi ialah politik anggaran yang
tidak prodaerah, tidak konsisten dengan UU Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara. Seharusnya alokasi angga-
ran untuk kementerian/lembaga mengikuti fungsi-fungsinya.
Pusat dibatasi menjalankan fungsi perumusan kebijakan,
bimbingan teknis, dan supervisi urusan kementerian/lembaga.
Juga, tidak mengalokasikan fungsi pelaksanaan karena fungsi
tersebut sudah diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/
kota. Faktanya alokasi APBN 2014 untuk KL mencapai Rp637
triliun, sementara untuk seluruh provinsi dan kabupaten/
kota hanya mendapat Rp592 triliun. Apalagi, DAK-nya hanya
Rp33 triliun. Apa yang bisa dikerjakan daerah dengan ang-
garan itu? Sementara itu, seluruh SDA pajak daerah diambil
pusat. (Nov/P-3)
Jazuli Juwaini
Politikus PKS
MENURUT saya, sistem desentralisasi masih dilaksanakan
setengah hati. Di sisi lain, ada juga daerah yang tidak bisa
diatur sehingga merasa seperti raja kecil. Pusat tidak perlu
basa-basi dalam memberikan kewenangan, seperti kambing
disuruh lari, tetapi ekornya tetap dipegang. Saya menilai ma-
salah kewenangan ini harus dikaji dan didalami lagi sehingga
tidak timbul persoalan. Yang terpenting ialah adanya kerja
sama yang baik antara pusat dan daerah supaya keduanya
sinergi. Jangan sampai, ketika kewenangan itu sudah sepe-
nuhnya diberikan kepada daerah, malah melahirkan kepala
daerah yang malas karena bantuan selalu cair dari pusat.
Harusnya, kepala daerah dapat menggali potensi di daerah-
nya. (Nov/P-3)
ANTARA/ROSA PANGGABEAN
DAERAH BARU DI INDONESIA: Petugas Direktorat Topografi Angkatan Darat membawa bingkai
untuk peta NKRI di kompleks parlemen, Jakarta, 5 Juli 2013. Peta berukuran 5,4x3,5 meter itu
untuk memperbarui informasi luas wilayah dan pemekaran daerah di Indonesia.

6. PUTUSAN
Nomor 20/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
[1.2] 1. Nama : P u s a t P e m b e r d a y a a n
Perempuan Dalam Politik
Alamat : Jalan Hang Jebat Raya Nomor
1A, Blok F, Kebayoran Baru,
Jakarta 12120. Telepon:021-
7226663, Fax: 021-7269863
Diwakili oleh : Nama : Titi Sumbung, S.H.,
MPA.
Jabatan : Direktur Eksekutif
Sebagai -------------------------------- Pemohon I;
2. Nama : Koalisi Perempuan Indonesia
untuk Keadilan dan Demokrasi
(KPI)
Alamat : Jalan Siaga I/2B Pejaten Barat,
Pasar Minggu Jakarta Selatan
12510
Diwakili oleh : Nama : Dian Kartikasari
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Sebagai -------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama : Yayasan LBH APIK Jakarta
Alamat : Jalan Raya Tengah Nomor 31,
Kampung Tengah, Kramat Jati -
Jakarta Timur 13510, Telp. 021-
87797289 Fax. 021-87793300
Diwakili oleh : Nama : Ratna Batara Munti,
M.Si.
Jabatan : Direktur Eksternal
Sebagai ------------------------------ Pemohon III;
4. Nama : L e m b a g a P a r t i s i p a s i
Perempuan
Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam 1B/6,
Jakarta 12810
Diwakili oleh : Nama : Dr. Adriana Venny
Jabatan : C h i e f A d v i s o r y
Board
Sebagai ------------------------------ Pemohon IV;
5. Nama : Perhimpunan Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
(PPKM)
Alamat : Jalan H. Umaidi Nomor 39A, RT.
10/07, Rawa Bambu 2, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan
Diwakili oleh : Nama : Dra.TitikHartini,M.Si.
Jabatan : Direktur Eksekutif
Sebagai -------------------------------------- Pemohon V;
6. Nama : Wanita Katolik Republik
Indonesia (WKRI)
Alamat : K a y u j a t i I I I N o m o r 8 ,
Rawamangun, Jakarta Timur
Diwakili oleh : Nama : Dra. Della Harianti
Jabatan : Presidium I
Sebagai ------------------------------------ Pemohon VI;
7. Nama : Yayasan Institute Pengkajian
Kebijakan dan Pengembangan
Masyarakat (Institute for Policy
and Community Development
Studies - IPCOS)
Alamat : Jalan Pejaten Barat II Nomor
1A, Pejaten, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan. Telpon/Fax.
021-8294670
Diwakili oleh : Nama : R a c h m a t A d j i
Prakoso
Jabatan : Direktur
Sebagai ------------------------------------ Pemohon VII;
8. Nama : WomenResearchInstitute(WRI)
Alamat : Jalan Kalibata Utara II Nomor
25A, Jakarta 12740, Telpon:
021-7985670
Diwakili oleh : Nama : SitaAripurnami,M.Sc.
Jabatan : Direktur Eksekutif
Sebagai ----------------------- Pemohon VIII;
9. Nama : Yayasan MELATI ‘83’
Alamat : Jalan Semangka Nomor S-37,
Kalibata Indah, Jakarta Selatan
Diwakili oleh : Nama : Dra. Setiawati Ar n,
MSc.
Jabatan : Ketua Umum
Sebagai ------------------------------------- Pemohon IX;
10. Nama : Prof. Dr. Siti Musdah Mulia
Pekerjaan : Peneliti/Ketua Indonesian
Conference on Religion and
Peace (ICRP)
Alamat : Jalan Matraman Dalam II Nomor
6, RT.19 RW. 008, Kelurahan
Pegangsaan, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat
Sebagai -------------------------------------- Pemohon X;
11. Nama : Suhartini Hadad
Pekerjaan : Pekerja Sosial/Pengurus Yayasan
Kesehatan Perempuan
Alamat : Jalan Majalah Blok A Nomor 2,
Komplek PWI, Cipinang Muara,
Jakarta
Sebagai ------------------------------------- Pemohon XI;
12. Nama : Nursyahbani Katjasungkana,
S.H.
Pekerjaan : Pengacara/Koordinator Nasional
Asosiasi LBH APIK Indonesia
Alamat : Jalan Melati B 15, Mekarsari
Permai, Cimanggis 16952,
Depok
Sebagai ------------------------------------ Pemohon XII;
13. Nama : Soelistijowati Soegondo, SH.
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Pengayoman II/51, Utan
Kayu, Jakarta Timur 13120
Sebagai ----------------------------------- Pemohon XIII;
14. Nama : Atashendartini Habsjah
Pekerjaan : Wakil Ketua Perkumpulan
Keluarga Berencana Indonesia
Pusat
Alamat : Jalan Melati Nomor 7, Warung
Buncit, RT/RW 002/001,
K e l u r a h a n D u r e n Ti g a ,
Kecamatan Pancoran, Jakarta
Selatan
Sebagai ----------------------------------- Pemohon XIV;
15. Nama : Titi Anggraini
Pekerjaan : Direktur Yayasan PERLUDEM
(Lembaga Untuk Pemilu dan
Demokrasi)
Alamat : Jalan Aria Putra GG Bakti, RT
006/RW 010, Kedaung, Pamulang
– Tangerang Selatan
Sebagai ------------------------- Pemohon XV;
16. Nama : Kentjana Indrishwari S
Pekerjaan : S w a s t a / K e t u a K e P P a K
Perempuan (Kelompok Peduli
Penghapusan Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan dan
Anak)
Alamat : Jalan Bintaro Utama Blok O-4
Nomor 9 RT. 005/008, Bintaro,
Pesanggrahan, Jakarta
Sebagai ----------------------------------- Pemohon XVI;
17. Nama : Magdalena Helmina M.S.
Pekerjaan : Ketua Sahabat Perempuan
dan Anak Indonesia (SAPA
Indonesia)
Alamat : Jalan Haji Ridi Nomor 90,
Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta
Selatan
Sebagai ---------------------------------- Pemohon XVII;
18. Nama : Dr.MarwahMYunusBandie,MM.
Pekerjaan : Ketua Bidang Politik Kongres
Wanita Indonesia (KOWANI)
Alamat : Jalan Pulau Mas Barat VI/89,
RT. 011/011 Kayu Putih, Jakarta
Timur
Sebagai --------------------------------- Pemohon XVIII;
19. Nama : Rotua Valentina, S.E., S.H., M.H.
Pekerjaan : Swasta/Ketua Institut Perempuan
Bandung
Alamat : Jalan Dago Pojok Nomor
85, RT 007/03, Coblong, Kota
Bandung
Sebagai ---------------------------------- Pemohon XIX;
20. Nama : Gusti Kanjeng Ratu Hemas
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia
(DPD-RI)
Alamat : Keraton Yogyakarta, Kelurahan
Panembahan, Kecamatan
K e r a t o n 5 8 1 9 1 , K o t a
Yogyakarta
Sebagai ------------------------------------ Pemohon XX;
21. Nama : Eni Khairani
Pekerjaan : naweDatoggnA/nesoD
Perwakilan Daerah
Alamat : Jalan K.S.Tubun Blok I-17,
RT. 018/004, Kelurahan Jalan
Gedang, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu
Sebagai ----------------------------------- Pemohon XXI;
22. Nama : Hj. Hairiah, SH, MH.
Pekerjaan : S w a s t a / A n g g o t a D e w a n
Perwakilan Daerah-RI
Alamat : Komplek Acisa Permai Nomor
52, RT.001/02, Bangka Belitung
Darat, Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Provinsi Kalimantan
Barat
Sebagai ---------------------------------- Pemohon XXII;
23. Nama : H a n a H a s a n a h F a d e l
Muhammad
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan
Daerah-RI
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor
1, RT. 01/01, Kelurahan Biawao,
Kecamatan Kota Selatan,
Gorontalo
Sebagai --------------------------------- Pemohon XXIII;
24. Nama : Hj. Noorhari Astuti, S. Sos.
Pekerjaan : Anggota DPD-RI
Alamat : Jalan Depati Amir, Batu Rusa,
Merawang. Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Sebagai --------------------------------- Pemohon XXIV;
25. Nama : Nurmawati Dewi Bantilan
Pekerjaan : Anggota DPD-RI
Alamat : Perum Gria Mulatama Blok
A6/5, RT. 005/03, Pondok Cabe
gnaregnaTatoK,gnalumaP,rilI
Selatan, Provinsi Banten
Sebagai ---------------------------------- Pemohon XXV;
26. Nama : Poppy Maipauw
Pekerjaan : Anggota DPD-RI
Alamat : Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor
83, RT/RW: 016/009, Kelurahan
Kebon Melati, Kecamatan Tanah
Abang, Jakarta Pusat
Sebagai ------------------------------- Pemohon XXVI;
27. Nama : Poppy Susanti Dharsono
Pekerjaan : Anggota DPD-RI
Alamat : Jalan Sekolah Kencana I Nomor
3, RT/RW 002/015, Kelurahan
Pondok Pinang, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
Sebagai ------------------------------ Pemohon XXVII;
28. Nama : Vivi Effendy
Pekerjaan : Anggota DPD-RI
Alamat : Jalan Ciputat Raya, RT/RW
007/008, Kelurahan Kebayoran
Lama Utara, Jakarta Selatan
Sebagai ------------------------------- Pemohon XXVIII;
29. Nama : Dra. Siti Nia Nurhasanah
Pekerjaan : Pekerja Sosial, Sekretaris
Jenderal Aliansi Nasional
Bhineka Tunggal Ika (ANBTI)
Alamat : Jalan Pemuda Asli I/30,
RT/RW 013/003, Kelurahan
Rawamangun, Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur
Sebagai -------------------------------- Pemohon XXIX;
30. Nama : Wahidah Suaib
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XI, RT/
RW 005/004, Kelurahan Tegal
Parang, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan
Sebagai ------------------------------ Pemohon XXX;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
bertanggal 2 Juli 2012, 3 Juli 2012, 13 Juli 2012, 19 Juli
2012, 13 Agustus 2012, dan 16 Januari 2013, memberi
kuasa kepada Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Haghia
Sophia Lubis, S.H., LL.M., Abdul Hamim Jauzie, S.H.,
Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Asnifriyanti Damanik,
S.H., dan Nur Amalia, S.H., M.D.M., yang semuanya
adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi
Kesetaraan dan Demokrasi yang berkedudukan hukum
di Jalan Raya Tengah Nomor 31, Kampung Tengah,
Kramat Jati - Jakarta Timur 13510, Telepon 021-87797289
Faksimili 021-87793300, bertindak untuk dan atas nama
pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----------------- para Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan
Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Ahli para
Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan
para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) khususnya frasa
“atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan frasa
“mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b, yang
selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:
Penjelasan Pasal 56 ayat (2) : “Dalam setiap 3 (tiga)
b a k a l c a l o n , b a k a l
calon perempuan dapat
ditempatkan pada urutan
1, atau 2, atau 3 dan
demikian seterusnya, tidak
hanya pada nomor urut 3,
6, dan seterusnya.”
Pasal 215 huruf b : “Dalam hal terdapat
dua calon atau lebih
y a n g m e m e n u h i
ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf
a dengan perolehan
s u a r a y a n g s a m a ,
penentuan calon terpilih
ditentukan berdasarkan
persebaran perolehan
suara calon pada daerah
p e m i l i h a n d e n g a n
mempertimbangkan
k e t e r w a k i l a n
perempuan.”
terhadap Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.”;
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan
pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih
dahulu hal-hal berikut:
a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan
a quo;
b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon;
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat
sebagai berikut:
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji
Undang-Undang terhadap UUD 1945;
[3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah
mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 8/2012
terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk
mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU
MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai
Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap
UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
aynukalrebhelonakiguridaynlanoisutitsnoknagnanewek
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok
orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan
dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan
Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September
2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional
pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh
pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau
tidak lagi terjadi;
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX
adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang merupakan badan hukum privat
yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas
kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang
didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya
hak asasi perempuan di Indonesia;
Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX mendalilkan
selaku organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan
publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan maupun yurisprudensi, yaitu: (i) berbentuk
badan hukum atau yayasan; (ii) dalam anggaran dasar
organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas
mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; (iii)
telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasarnya;
Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX juga mendalilkan
dirinya sebagai rechtspersoon yang dianggap seperti pribadi
orang perorangan yang memiliki hak dan kewajiban serta
memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945.
Keberadaan Pemohon I s.d. Pemohon IX dimaksud juga
bertepatan dengan visi dan misi untuk memperjuangkan
tindakan khusus sementara/affirmative action;
Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon IX mendalilkan
frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan frasa
“mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b UU 8/2012
berpotensi melanggar hak konstitusional dari Pemohon I
sampai dengan (s.d.) Pemohon IX, baik secara langsung
maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam
usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam
rangka menjalankan tugas dan perannya memperjuangkan
ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang termasuk
dalam bidang politik dengan tanpa membedakan jenis
kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual, dan
lain-lain, yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon I
s.d. Pemohon IX;
Bahwa Pemohon X s.d. Pemohon XXX adalah
perseorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan
secara faktual telah mengalami kerugian akibat sedikitnya
keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan dan
telah menimbulkan kekhawatiran baru bagi Pemohon X
s.d. Pemohon XXX untuk kembali mengalami kerugian
yang sudah pernah dialaminya akibat berlakunya frasa
“atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan frasa
“mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b UU 8/2012
tersebut;
Bahwa Pemohon X s.d. Pemohon XXX juga
mendalilkan sebagai perseorangan yang memiliki
sejarah yang panjang di daerahnya masing-masing
untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan sekaligus
bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang
menyuarakan aspirasi daerahnya. Sedikitnya jumlah
perempuan yang berkualitas yang menjadi anggota
DPR, DPD, dan DPRD menyebabkan lahirnya banyak
kebijakan-kebijakan yang bias gender dan merugikan
kepentingan perempuan seperti pemberlakuan Peraturan
Daerah Syariah berupa larangan bagi perempuan untuk
keluar malam. Diharapkan seiring dengan meningkatnya
kualitas dan kuantitas para anggota DPR, DPD, dan
DPRD perempuan melalui Tindakan Khusus Sementara di
dalam UU 8/2012 a quo, maka berbagai kebijakan yang
berpotensi mendiskriminasikan dan merugikan perempuan
dapat dicegah untuk disahkan dalam peraturan perundang-
undangan;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut
Mahkamah, para Pemohon memiliki hak konstitusional
yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang
oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya
UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak
konstitusional tersebut bersifat spesifik karena terkait dengan
tindakan khusus sementara (affirmative action) khususnya
hak-hak perempuan untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
untuk mengakses hak berpolitik baik untuk memilih maupun
untuk dipilih. Kerugian konstitusional tersebut juga bersifat
aktual karena terkait dengan Pemilihan Umum Tahun 2014
yang terdapat pula hubungan sebab akibat (causal verband)
antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU 8/2012
yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sehingga
terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut
Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo, maka Mahkamah selanjutnya akan
mempertimbangkan pokok permohonan;
Pokok Permohonan
[3.9] Menimbang, pada pokoknya para Pemohon
mendalilkan sebagai berikut:
Bahwa frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56
ayat (2) UU 8/2012, menurut para Pemohon, baik secara
langsung maupun tidak langsung mendiskriminasi kaum
perempuan karena penjelasan pasal tersebut tidak
membuka peluang bagi perempuan untuk menempati urutan
satu dan atau dua dan atau tiga; atau tidak memberikan
kesempatan dan kemungkinan apabila dalam nomor urut
satu, dua, dan tiga diisi oleh dua perempuan atau lebih;
Bahwa terhadap frasa “mempertimbangkan” dalam
Pasal 215 huruf b UU 8/2012, menurut para Pemohon,
pengertian “mempertimbangkan” hanya menjadi sebuah
tolok ukur pendapat sepanjang dimaknai dalam ketentuan
politis tanpa memiliki sebuah kepastian hukum. Frasa
“mempertimbangkan keterwakilan perempuan” memiliki
ruang politis lebih determinan dibandingkan dengan asas
kepastian hukum dalam maksud responsive gender. Hal
ini menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-
undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional
perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak
konstitusional perempuan. Frasa “mempertimbangkan”
adalah suatu penyisipan unsur pemberat atau peringan
dalam suatu alasan atau pengambilan keputusan. Atas
dasar ini, pemilihan frasa tersebut tidak tepat jika dalam
pengujiannya dimaksudkan dalam rangka memberi
kepastian perlakuan khusus bagi perempuan;
[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar
keterangan Ahli yang diajukan para Pemohon yaitu Rocky
Gerung, Sjamsiah Ahmad, dan Andi Irmanputra Sidin yang
telah memberikan keterangan baik lisan dan/atau tertulis
pada persidangan hari Kamis, 25 April 2013 dan hari Kamis,
23 Mei 2013, yang keterangan selengkapnya termuat dalam
bagian Duduk Perkara;
Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh
oleh seluruh lapisan masyarakat.
KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945