1. ARIF HULWAN
P
ESAWAT Malaysia Air-
lines (MAS) bernomor
penerbangan MH 370
dipastikan jatuh di Sa-
mudra Hindia bagian selatan,
di lepas pantai Perth, Australia.
Penumpang pesawat yang ber-
jumlah 239 orang pun dinyata-
kan tidak ada yang selamat.
“Dengan kesedihan dan
penyesalan mendalam, saya
harus mengabarkan bahwa
menurut data terbaru, pener-
bangan MH 370 berakhir di
Samudra Hindia,” ujar PM Ma-
laysia Najib Razak dalam kon-
ferensi pers di Kuala Lumpur,
Malaysia, kemarin.
Pernyataan Najib tersebut
didasarkan atas hasil analisis
satelit telekomunikasi Inggris
Inmarsat dan Badan Investi-
gasi Kecelakaan Udara Inggris
(AAIB). Satelit itu mendeteksi
jalur MH 370 lewat algoritma
jejak penerbangannya.
Najib melanjutkan analisis
satelit menunjukkan pesawat
itu terbang di sepanjang kori-
dor selatan hingga posisi tera-
khirnya terdeteksi di tengah
Samudra Hindia sebelah barat
daya Perth, Australia.
Najib memastikan pihaknya
sudah memberitahukan ke-
pada seluruh keluarga penum-
pang soal insiden pesawat ter-
sebut dan nasib para penum-
pangnya.
Pernyataan Najib tersebut
menjawab teka-teki MH 370
yang dinyatakan hilang kontak
pada 8 Maret. Setidaknya 26
negara yang bahu-membahu
mencari jejak pesawat dalam
penerbangan Kuala Lumpur-
Beijing, China, tersebut.
Namun, hingga berita ini
diturunkan pukul 23.00 WIB,
belum diketahui bagaimana
dan kenapa pesawat tersebut
berbalik arah hingga ke se-
latan, begitu juga penyebab
jatuhnya pesawat tersebut.
Sebelumnya sempat muncul
spekulasi pesawat itu dibajak
dan meledak di udara.
Selamat Omar, ayah insinyur
penerbangan yang merupakan
salah seorang penumpang
MH 370, mengaku menerima
dengan lapang dada fakta ter-
sebut. Meski begitu, akunya,
beberapa anggota keluarga
penumpang yang lain menan-
gis tersedu saat berita tentang
penemuan pesawat itu di-
tayangkan.
“Kami menerima kabar tra-
gedi itu. Ini sudah takdir,”
ujarnya.
Dalam pernyataan resmi
kepada keluarga para penum-
pang, MAS menyatakan penye-
salan. “Dalam masa yang be-
nar-benar menyakitkan ini,
doa kami tertuju pada semua
orang tercinta, 226 penum-
pang dan 13 rekan serta kolega
kami,” ujar maskapai itu.
Pencarian dipacu
Pada bagian lain, perburu-
an puing pesawat MH 370 di
Samudra Hindia sebelah barat
daya Perth, Australia, semakin
ditingkatkan. Angkatan Laut
Australia yang memimpin
pencarian di Samudra Hindia
koridor selatan mengirim ka-
pal HMAS Success untuk mene-
mukan benda itu.
“HMAS Success sudah ber-
ada di lokasi dan mencoba un-
tuk menemukan benda-benda
tersebut,” ungkap PM Australia
Tony Abbott.
Abbott mengungkapkan
bahwa kedua objek yang di-
gambarkan seperti benda ber-
bentuk lingkaran berwarna
abu-abu atau hijau tersebut
terlihat di sekitar 2.500 kilo-
meter di barat daya Perth pada
kemarin sore.
Lokasi pencarian Australia
saat ini meliputi wilayah seluas
18.500 mil laut persegi. Selain
kapal HMAS Success yang su-
dah berada di lokasi, sejumlah
kapal China juga diperkirakan
tiba di lokasi pencarian pada
hari ini. Tiga pesawat, 2 dari
Jepang dan 1 dari Uni Emirat
Arab, sudah diberangkatkan
dari Subang, Malaysia, menuju
koridor selatan.
Komandan Armada Ketujuh
AS Laksanama Chris Buddge
berharap kesimpulan akhir
dari penemuan objek tersebut
amat berguna untuk menemu-
kan kotak hitam (black box)
dan perekam suara kokpit se-
segera mungkin sebelum daya
baterainya habis. (Reuters/AP/
Hym/X-4)
arif_hulwan
@mediaindonesia.com
SELASA, 25 MARET 2014 / NO. 12027 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom
Perempuan India Cari Rasa Aman
Undang-Undang Antipemerkosaan di India saat ini
jauh dari memadai. Banyak kasus pemerkosaan yang
terjadi tidak sampai ke pengadilan.
Fokus Internasional, Hlm 22-23
TIDAK salah jika banyak tenaga kerja Indonesia di luar
negeri merasa menjadi anak terbuang. Berulang kali para
pahlawan remitan itu harus terjebak dalam kondisi tidak
manusiawi bahkan hingga meregang nyawa.
Cerita lama itu terulang di penghujung pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Presiden
melakukan lawatan ke berbagai daerah, termasuk kesibukan
berkampanye, buruh migran bernama Satinah terancam
hukuman pancung.
PerempuanasalSemarang,JawaTengah,ituakandihukum
mati pada 12 April mendatang setelah ditetapkan bersalah
oleh pemerintah Arab Saudi, atas pembunuhan majikannya,
Nura Al Gharib. Satinah juga dinyatakan mencuri uang sebe-
sar SR37.970, atau Rp100 juta lebih, pada Juni 2007.
Satinah bisa selamat jika membayar diat, atau ganti rugi,
selambatnya 3 April 2014. Namun, diat sebesar Rp21 miliar
jelas hanya bisa dipenuhi dalam mimpi oleh keluarga Sati-
nah. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri memang
menyediakan dana sebesar SR4 juta, atau Rp12,4 miliar,
untuk membayar diat tersebut. Melalui berbagai jalan,
pemerintah juga tengah me-
negosiasikan penurunan uang
diat tersebut.
Namun, peran yang dija-
lankan pemerintah semesti-
nya jauh lebih besar. Ibarat
pemadam kebakaran, peme-
rintah baru bekerja setelah
api muncul. Tidak menghe-
rankan, seperti yang terjadi
pada Satinah, pembebasan
tidak kunjung tercapai meski
sudah bertahun-tahun.
Jika pendekatan seperti itu
yang terus dipilih pemerintah,
bukan tidak mungkin kondisi
sama juga dialami 48 buruh
migran yang juga sudah divonis hukum pancung oleh pe-
merintah Arab Saudi. Tingginya angka buruh migran yang
terjerat hukuman berat juga gambaran lemahnya perjuang-
an hukum dan diplomasi yang dilakukan pemerintah.
Pada 2011, lemahnya diplomasi berbuah pelaksanaan hu-
kuman pancung terhadap Ruyati yang diklaim pemerintah
tanpa pemberitahuan dari pemerintah Arab Saudi.
Kita iri dengan sikap pemerintah Filipina yang sigap mem-
bebaskan buruh migrannya yang terancam hukuman mati
di Uni Emirat Arab, beberapa waktu silam. Pembebasan
itu terjadi setelah Presiden Filipina saat itu Fidel Ramos
menelepon Raja UEA. Diplomasi langsung macam itu juga
sebenarnya bukan baru di Indonesia. Presiden Abdurrah-
man Wahid, misalnya, berhasil membebaskan Siti Zainab
setelah berbicara dengan Raja Arab Saudi.
Oleh karena itu, sudah sewajarnya pula Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono ikut langsung memperjuangkan warga
negaranya yang nyawanya terancam di negeri orang. Diplo-
masi Presiden juga bukan hanya menjadi bukti nyata dari
janji kampanye, melainkan juga memang kewajiban yang
semestinya tetap dipenuhi selama memerintah.
Tidak berhenti di situ, sudah selayaknya pula Presiden
fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang belum
terselesaikan di sisa masa jabatannya, termasuk melindungi
buruh migran. Pasalnya, sudah jamak terjadi, lilitan hukum
terhadap buruh migran juga buah dari kondisi kerja mereka
yang tidak manusiawi. Itu disebabkan kita lebih banyak me-
ngirim tenaga kasar, bukan tenaga kerja berketerampilan.
Pemerintah telah gagal menyediakan lapangan kerja di da-
lam negeri sehingga banyak tenaga kerja kita yang mengais
rezeki di negeri seberang. Ketika pemenuhan lapangan kerja
di dalam negeri tidak disediakan, perlindungan terhadap
buruh migran semestinya menjadi hal minimal yang di-
penuhi pemerintah.
MENJAGA kekuatan
penglihatan tidak ha-
nya bisa dilakukan de-
ngan menjaga nutri-
si yang dibutuhkan
mata, tetapi juga de-
ngan berolahraga. Me-
nurut penelitian terbaru yang
dipublikasikan di jurnal Opthalmology, berolahraga baik
karena membuat mata menjadi aktif.
Untuk sampai pada kesimpulan, tim peneliti dari Univer-
sity of Wisconsin School of Medicine, AS, menganalisis data
dari studi Beaver Dam Eye, sebuah penelitian jangka panjang
yang diikuti hampir 5.000 peserta yang berusia 43-84 tahun
antara 1988 dan 2013. Selama periode 20 tahun, 5,4% dari
partisipan mengalami gangguan penglihatan.
Tim menemukan orang yang berolahraga tiga kali atau
lebih dalam seminggu berkurang mengalami gangguan
penglihatan. Ketika tim menyesuaikan temuan mereka
berdasarkan usia, 58% orang yang aktif secara fisik punya
lebih kecil kemungkinan mengalami gangguan penglihatan
daripada yang tidak aktif. (Medical News Today/Hym/X-4)
Buruh Migran yang
Terus Terlupakan
Olahraga
dan Mata
Ketika lapangan kerja
di dalam negeri tak
dapat disediakan,
perlindungan buruh
migran mestinya
menjadi hal minimal
yang dipenuhi.
Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
www.metrotvnews.com
AP/HATEM MOUSSA, POOL
Najib Razak
Perdana Menteri Malaysia
BANYAKNYA tindak korupsi
terungkap yang pelakunya
lalu diadili, tidak terkecuali
pejabat negara, menjadi sa-
lah satu alasan pemerintah
menerbitkan Inpres No 2/2014
tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (lihat
grafik).
Hal itu diungkapkan Menko
Polhukam Djoko Suyanto saat
menanggapi keraguan sejum-
lah pihak tentang efektivitas
inpres yang ditandatangani
Presiden, Jumat (21/3) itu, dan
beberapa inpres terdahulu.
“Justru karena gencarnya
kebijakan pemberantasan
korupsi, (pelaku) yang dulu
bersembunyi kini ditangkap.
(Terbitnya inpres) harus dilihat
dari sisi ini,” kata Djoko kepada
Media Indonesia, kemarin.
Kendati demikian, lanjut
Djoko, pemerintah masih ha-
rus banyak membenahi sistem
untuk menutup semua celah
korupsi di tubuh birokrasi.
“Kami bahkan membuat
strategi nasional pencegahan
dan pemberantasan korupsi
jangka panjang dan jangka me-
nengah melalui perpres. Inpres
itu kebijakan yang diperbarui
setiap tahun,” ujar Djoko.
Direktur Pusat Kajian Anti-
korupsi UGM Zaenal Arifin
Mochtar tidak sependapat
dengan pernyataan Djoko
tersebut. Menurut Zaenal, se-
sungguhnya yang dibutuhkan
ialah daya jelajah inpres
untuk memastikan apa
yang dilakukan birokrasi
di pusat dan daerah dalam
pemberantasan korupsi
sudah benar.
“Kalau tidak ada KPK, apa
yang bisa dikerjakan pemerin-
tah pusat (dalam memberan-
tasan korupsi)?” tanya Zaenal.
Ia melihat persoalan dasar
pemberantasan korupsi di pu-
sat dan daerah ialah minimnya
kemampuan dan kemauan.
“Presiden harus mengurai
p r o b l e m
dengan melaku-
kan evaluasi dan sinkronisasi.
Publik pasti bertanya, ‘ada apa
dengan inpres lama?’’’
Adapun mantan Menteri
Otonomi Daerah Ryass Rasyid
mendorong agar inspektorat
diberi kewenangan melaku-
kan penyidikan internal. “KPK
sebagai supervisor. Jangan
tunggu menteri!”
Irjen Kemenag M Jasin meng
akui selama ini fokus inspek-
torat hanya mengaudit berda-
sarkan sampling risiko dan
memberikan pendidikan anti-
korupsi. Jasin sepakat apabila
inspektorat diperbolehkan
mengusulkan sanksi bagi satu-
an kerja yang hasil audit kiner-
janya buruk selama dua tahun.
(Mad/Nov/SU/Bay/X-3)
MH370Berakhir
diSamudraHindia
DUKA KELUARGA: Keluarga penumpang pesawat Malaysia Airlines MH 370 tak kuasa menahan tangis setelah mendapat informasi terbaru mengenai keberadaan pesawat
nahas itu, di Beijing, China, kemarin. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memastikan pesawat tersebut jatuh di Samudra Hindia.
Perdana Menteri
Malaysia
Najib Razak
memastikan
239 penumpang
pesawat tidak
ada yang selamat.
AP/NG HAN GUAN
DayaJelajahInpres
TutupCelahKorupsi
SENO

2. SELASA, 25 MARET 2014SELEKTA2
KPKakan
ValidasiData
Anassoal
DanaSBY
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan
memvalidasi dan mendalami keterangan dan
data dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat
Anas Urbaningrum yang mengatakan sumber
dana kampanye Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono (SBY) pada Pemilu 2009 sebesar Rp232
miliar sebagian diduga berasal dari penyela-
matan Bank Century.
“Semua informasi akan kita validasi kemu-
dian selanjutnya akan kita dalami dan telusuri
kebenarannya,” kata Ketua KPK Abraham Sa-
mad saat dihubungi, kemarin.
Jubir KPK Johan Budi belum mengetahui data
yang diberikan Anas seperti apa. Namun, jika
benar data itu ada, ia menegaskan KPK akan
menelusuri setiap informasi atau data yang
disampaikan tersangka atau saksi untuk kemu-
dian didalami penyidik.
“Apakah keterangan itu didukung fakta-fakta
atau tidak sehingga bisa disimpulkan data dan
informasi itu benar atau tidak serta terkait de-
ngan penanganan kasus yang sedang disidik
atau tidak,” kata Johan.
Pekan lalu, seusai diperiksa KPK selama 9 jam,
Anas mengatakan telah menyampaikan infor-
masi dan data hasil audit akuntan independen
terkait dengan dana kampanye Pilpres 2009 pa-
sangan SBY dan Boediono. Menurut Anas, data
itu menjelaskan siapa daftar penyumbang, baik
perseorangan atau korporasi yang jumlahnya
Rp232 miliar.
Ternyata hasil audit menunjukkan terdapat
dugaan manipulasi data penyumbang dana,
yaitu nama pihak yang sesungguhnya tidak
menyumbang tetap ditulis sebagai donatur pa-
sangan tersebut.
Terkait dengan wacana justice collaborator
(JC) yang diusulkan Anas dan sudah ditolak
KPK, pengamat hukum Universitas Sriwijaya
Amzulian Rivai menjelaskan pengajuan ter-
sangka menjadi JC tidak diatur dalam hukum
positif negara dan merupakan kewenangan
dari penyidik. Karena itu, ia menyarankan agar
informasi yang diketahui Anas diungkapkan di
pengadilan.
“Artinya Anas dalam fakta persidangan nanti
(membuka informasi agar) keterangannya bisa
(digunakan) untuk menelusuri kasus itu,”
jelasnya.
Sebelumnya, KPK merespons tegas permin-
taan Firman Wijaya agar kliennya itu bisa men-
jadi justice collaborator. (Ben/Ami/X-6)
Rusia Lucuti
Semua Simbol
Kekuatan
Ukraina
LANGKAH militer Rusia melucuti simbol-simbol
kekuatan Ukraina di semenanjung Krimea
terus berlanjut. Setelah merampas pangkalan
angkatan udara di Belbek dan angkatan laut
di Sevastapol pada Sabtu (22/3), tentara Rusia
merebut paksa markas marinir Ukraina di Feo-
dosia, kemarin pagi.
“Pasukan Rusia telah merebut markas militer
yang menjadi bagian dari pangkalan Feodosia.
Markas itu digunakan Bataliyon Marinir Khu-
sus Pertama, yakni unit militer utama Ukraina
di Krimea,” ungkap pejabat militer Ukraina,
Letnan Satu Anatoly Mozgovoy.
Dia memaparkan bahwa tentara Rusia me-
nekan dengan melemparkan granat dan me-
lepaskan tembakan. Padahal, lanjutnya, tentara
Ukraina dalam keadaan pasif atau tidak sedang
melengkapi diri dengan persenjataan. Sebelum
pengambilalihan, tentara Ukraina masih ber-
cokol dan mengendalikan gudang senjata, barak,
dan fasiltas yang terdapat di dalam kompleks.
“Pasukan menyerang dengan menggunakan
granat setrum dan juga menembakkan senjata
otomatis. Wilayah di dalam kompleks penuh
dengan tentara Rusia,” kata juru bicara militer
Ukraina di Krimea, Vladislav Seleznyov. Namun,
dia tidak menjelaskan apakah ada korban atau
tidak.
Setelah berhasil menguasai area, jelas dia,
pasukan Rusia lalu mengusir semua anggota
militer Ukraina yang ada di markas marinir
tersebut ke tempat lain untuk diinterogasi. Mi-
liter ‘Negeri Beruang Merah’ juga menurunkan
bendera Ukraina dan menggantinya dengan
bendera Rusia.
Taktik tentara Rusia menguasai markas
marinir itu sama dengan ketika mereka merebut
pangkalan udara Belbek. Selain melempar granat
dan menghujani dengan tembakan, mereka juga
mengerahkan kendaraan lapis baja. Aksi itu juga
didukung milisi Krimea yang pro-Rusia.
Saat menanggapi aksi Rusia yang agresif
itu, presiden sementara Ukraina Oleksander
Turchinov menyeru kepada semua tentara yang
tersisa untuk segera meninggalkan Krimea.
Dia menyayangkan aksi Rusia tersebut. Ia juga
menyebut aksi itu sangat membahayakan jiwa
dan keselamatan para tentara berikut para
keluarga mereka.
“Dewan keamanan dan pertahanan nasional
telahmenginstruksikankementerianpertahanan
untuk melakukan penyebaran ulang unit tentara
dan melakukan proses evakuasi bagi keluarga
mereka,” ujar Turchinov. (Reuters/BBC/X-4)
Pemerintahhanya
MauBayarRp12,4Miliar
PEMERINTAH menolak mem-
bantu membayar penuh diat
untuk membebaskan Satinah
binti Jumadi, TKI yang diancam
hukuman mati, pada April men-
datang di Arab Saudi. Pasalnya,
diat yang diminta keluarga kor-
ban Al Gharib SR7,5 juta (sekitar
Rp21 miliar) terlalu besar dan
tidak rasional. Namun, pemerin-
tah terus melakukan negosiasi
intensif untuk menurunkan diat
yang diminta.
“Kita hanya bersedia mem-
bantu pembayaran diat (uang
darah) dalam kasus pembunuhan
yang dilakukan Satinah sebesar
SR4 juta (sekitar Rp12,4 miliar),”
kata Direktur Perlindungan WNI
Kementerian Luar Negeri Tatang
Budi Utama Razak, kemarin.
Menurut Tatang, pemerintah
menunjukkankeberpi-
hakan,tapibukan
berartidiharus-
kan memba-
yar penuh.
“Kami sudah
mendekati Fi-
lipina dan Bang-
ladesh. Tidak ada satu pun
negara yang menyediakan
bantuan bagi warga masing-
masing yang terlibat kasus
kriminal.”
Menteri Tenaga Kerja dan
TransmigrasiMuhaiminIskandar,
dalam siaran persnya, menga-
takan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono sudah mengirimkan
surat permohonan maaf dan ke-
ringanan diat kepada Raja Arab.
Wakil Menteri Luar Negeri
Wardhana menambahkan, Satgas
Perlindungan TKI dan petugas
Kedutaan Besar RI di Arab Saudi
juga berbicara dengan tokoh
agama setempat untuk mem-
bantu proses negosiasi itu. Ketua
Satgas Perlindungan
TKI Maftuh Basyuni me-
ngatakan pada awalnya pihak
korban meminta diat SR15 juta
(sekitar Rp45 miliar).
Saat dihubungi secara terpisah,
aktivis Migrant Care Anis Hi-
dayah mengatakan pemerintah
wajib membayar diat dari dana
taktis untuk Satinah agar ia ter-
hindar dari hukuman mati.
Sementara itu, sejumlah ka-
langan menggalang dana untuk
membantu pembebasan Satinah
dari jerat hukuman pancung.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo menyatakan kalangan
PNS, para artis, dan teman-teman
di Jakarta juga ikut menyumbang
hingga terkumpul Rp103 juta.
Aksi serupa juga dilakukan
musikus Melanie Subono. Man-
tan model itu berharap bisa me-
nyelamatkan ibu satu putri itu.
“Sudah terkumpul Rp3 miliar,”
ujarnya. (Hym/Vei/Mad/HT/X-7)
HakimMKAkuiKongkalikongBisaTerjadi
HAKIM Konstitusi Maria Farida
bersaksi di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Jakarta, kemarin.
Maria bersaksi dalam kasus suap
mantan Ketua MK Akil Mochtar
dengan terdakwa Susi Tur An-
dayani.
Pada kasus itu, Susi didakwa
menyuap Akil Rp1 miliar dalam
sengketa pemilu kada Lebak,
Banten. Dalam sengketa itu, Maria
bersama Anwar Usman menjadi
anggota hakim panel yang dipim-
pin Akil.
Ketika meberikan kesaksian,
Maria lebih banyak mengatakan
bahwa setiap putusan MK netral
dari intervensi pihak mana pun,
termasuk sesama hakim.
“Sebelum pengambilan putus-
an, selalu didiskusikan dengan
hakim panel lainnya, termasuk
fakta-fakta di persidangan. (Akil)
tak pernah memengaruhi hakim
lainnya, bahkan dia selalu mena-
nyakan lebih dulu kepada hakim
anggota lainnya,” kata Maria.
Meski begitu, Maria tidak
menampikkemungkinankongkali-
kong. Pasalnya, jelas dia, ada masa
jeda cukup panjang antara rapat
permusyawaratan hakim (RPH)
dan hari pembacaan putusan.
RPHdiikutiolehsembilanhakim
konstitusi untuk menentukan draf
isi putusan. Berdasarkan kete-
rangan Maria, RPH digelar pada 26
MI/ROMMY PUJIANTO
SIMAK KETERANGAN SAKSI: Terdakwa kasus dugaan suap di MK, Susi
Tur Andayani (kiri), menyimak keterangan saksi hakim MK Maria Farida
Indrati ketika sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
DIRAWAT DI RUANG
TUNGGU: Sejumlah pasien
menjalani perawatan di
ruang tunggu Instalasi
Gawat Darurat (IGD)
Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Koja,
Jakarta Utara, kemarin.
Penuhnya ruang rawat
inap di rumah sakit
tersebut membuat
puluhan pasien tidak
mendapatkan perawatan
di tempat yang layak.
ANTARA/M AGUNG RAJASA
Titik api sempat kembali melonjak,
sebagian akibat pembakaran lahan dan
hutan yang terus saja terjadi.
Ultimatum
Presiden
Diabaikan
RUDI KURNIAWANSYAH
K
ENDATI Presiden
Susilo Bambang Yu-
dhoyono telah me-
lontarkan ultimatum
agar kebakaran hutan segera
dituntaskan, titik api masih
saja bertebaran di Sumatra. Ti-
tik api bahkan kembali melon-
jak, Minggu (23/3).
Berdasarkan pencitraan
satelit yang dilansir Badan
Meteorologi Singapura di situs
www.weather.gov.sg, terpan-
tau 549 hot spot yang sebagian
besar berada Riau. Titik api
juga ditemukan di Aceh dan
Sumatra Utara. Jumlah itu jauh
lebih banyak ketimbang dua
hari sebelumnya yang menca-
pai 261 titik.
Kembali melonjaknya titik
api tersebut mengindikasikan
pembakaran lahan dan hutan
untuk dijadikan perkebunan
terus berlangsung. Padahal
saat terjun langsung ke Riau,
Sabtu (15/3), SBY menegaskan
kebakaran hutan akibat pem-
bakaran lahan tak bisa lagi
ditoleransi.
“Saya tidak mau kejadian
seperti ini terus terulang dari
tahun ke tahun. Sekarang ada
waktu tiga minggu untuk me-
madamkan. Sudah banyak
warga tidak berdosa menjadi
korbanorangtidakbertanggung
jawab. Saya akan kumpulkan
perusahaan-perusahaan,”tegas-
nya kala itu.
Kepala Pusat Data dan Infor-
masi Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana (BNPB) Su-
topo Purwo Nugroho menyata-
kan, kembali merebaknya titik
api tersebut, selain akibat fak-
tor cuaca panas yang meman-
tik bara di kedalaman lahan
gambut, juga tak lepas dari
ulah para pembakar lahan.
“Memang ada indikasi diba-
kar lagi. Itu sudah kita ke-
tahui saat pemantauan lewat
udara. Namun, kami belum
bisa mengidentifikasi pelaku,
apakah warga lokal atau kor-
porasi perkebunan,” ungkap
Sutopo, kemarin.
Ia menepis anggapan pene-
gakan hukum lemah sehingga
pembakar hutan tak jera. Saat
ini, ujar dia, aparat sudah me-
netapkan 88 tersangka yang
hampir seluruhnya warga.
Disisilain,DirekturEksekutif
Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (Walhi) Riau Riko
Kurniawanmengatakanpelaku
tak akan takut dengan ultima-
tum Presiden karena belum
ada tindakan yang bisa meng-
hadirkan efek jera. “Seperti
pada kasus PT Adei Plantation
yang tertangkap membakar
lahan pada 2013. Padahal, per-
usahaan sawit itu sudah beru-
lang kali terjerat kasus serupa,”
ujarnya di Pekanbaru.
Agar para pembakar hutan
kapok, ia meminta pemerintah
konsisten mengimplementasi-
kan perintah Undang-Undang
tentang Kehutanan dan UU
Lingkungan Hidup. Mereka
yang bersalah mesti dikenai
sanksi pencabutan izin dan
penyitaan lahan konsesi untuk
dikembalikan ke negara.
Jaksa Kejaksaan Tinggi Riau
Banu Laksamana yang mena-
ngani kasus PT Adei Plantation
juga mengatakan penegakan
hukum bagi pembakar lahan
danhutanbelummampumem-
berikan shock therapy.
“Sudah saatnya pembakaran
lahan dan hutan yang meru-
pakan kejahatan lingkungan
masuk pidana khusus seperti
halnya korupsi. Siapa yang
merusak harus dimiskinkan.’’
Masalah kewibawaan
Direktur Walhi Abetnego
Tarigan juga meragukan teng-
gat ultimatum SBY soal keba-
karan hutan bisa terpenuhi
selama aparat masih loyo ter-
hadap pelaku dari kalangan
korporasi.
Ketua DPP Partai NasDem
Bidang Advokasi dan Hukum
Taufik Basari menilai pemba-
karan lahan dan hutan masih
marak lantaran kurangnya
kewibawaan pemerintah. “Ada
indikasi ultimatum Presiden
tidak ditanggapi secara serius
oleh penegak hukum di lapang-
an. Kalau hukum enggak tegak,
tidak ada efek jera, pembakar-
an terus terjadi.”
Ketua Umum Partai Gerindra
Suhardi berpandangan sama.
“Karenapemerintahmasihber-
pihak ke pengusaha perkebun-
an sawit. Selama pemerintah
masihberpikirbahwasawitbisa
menjadi sumber kemakmuran
ekonomi, kebakaran hutan dan
asap akan terus terjadi.” (Kim/
SU/Vei/BG/X-8)
rudi@mediaindonesia.com
September2013,sedangkanputus-
an dibacakan 1 Oktober 2013.
“Mungkin ya. Tapi saya tidak
pernah berpikiran seperti itu
sampai kejadian ini (penangkap-
an Akil) terjadi,” ujarnya menja-
wab pertanyaan kuasa hukum
Susi, Reza Edwijayanto.
Kuasa hukum terdakwa men-
duga adanya permainan untuk
menekan pihak beperkara. Na-
mun,Mariaberkukuhbahwadraf
putusan hasil RPH tak berubah
ketika putusan itu dibacakan
pada 1 Oktober 2013.
“Tidak berubah, sama dengan
putusan yang dibacakan.”
Hasil RPH berbuah putusan
yangmemerintahkanpemilukada
Lebak harus diulang serta meng-
anulir kemenangan pasangan Iti
Oktavia-Ade Sumardi. Gugatan
itu diajukan oleh pasangan Amir
Hamzah dan Kasmin.
Dalam surat dakwaan jaksa
penuntut umum, Akil disebut
pernah meminta Susi, yang ke-
tika itu menjadi kuasa hukum
Amir Hamzah dan Kasmin, untuk
menghubungi Gubernur Banten
Ratu Atut. Akil meminta uang
Rp3 miliar agar dapat mengabul-
kan permohonan penggugat.
(Pol/X-6)
“Pembakaran lahan
dan hutan masih marak
lantaran kurangnya
kewibawaan
pemerintah.”
Taufik Basari
Ketua DPP Partai NasDem
Bidang Advokasi dan Hukum

3. Peran Wawan dalam
Pemilu Kada Lebak juga
terungkap dalam kesaksian
Amir Hamzah saat menjadi
saksi untuk terdakwa Susi
Tur Andayani, kemarin.
MI/M IRFAN
DIPERIKSA TERKAIT KASUS SKRT: Anggota DPR dari Fraksi PKS Tamsil Linrung memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi di
Jakarta, kemarin. Tamsil diperiksa sebagai saksi terkait dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran proyek Sistem
Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan atas tersangka Anggoro Widjojo.
MAJELIS hakim di Pengadil-
an Tipikor Jakarta menolak
nota keberatan (eksepsi) Tu-
bagus Chaeri Wardana alias
Wawan, terdakwa perkara
dugaan tindak pidana ko-
rupsi terkait pengurusan
sengketa pemilihan umum
kepala daerah Kabupaten
Lebak dan Provinsi Banten di
Mahkamah Kosntitusi.
“Menyatakan keberatan
terdakwa dan penasihat hu-
kum terdakwa tidak dapat
diterima, memerintahkan
penuntut umum melanjut-
kan pemeriksaan perkara
ini,” kata Ketua Majelis Ha-
kim Matheus Samiadji dalam
sidang di Pengadilan Tipikor
Jakarta, kemarin. Keberatan
kubu Wawan yang menyata-
kan bahwa surat dakwaan ti-
dak cermat mengungkapkan
pihak yang menyuap diang-
gap majelis hakim sudah
memasuki pokok perkara
sehingga akan dibuktikan
dalam persidangan selan-
jutnya.
Wa w a n d a l a m n o t a
keberatannya menyatakan
bahwa ia tidak berkepenting-
an untuk persoalan sengketa
pemilu kada Lebak. Wawan
didakwa memberikan uang
Rp1 miliar untuk mantan
Ketua MK Akil Mochtar me-
lalui advokat Susi Tur An-
dayani agar membantu me-
menangkan pasangan Amir
Hamzah dan Kasmin dalam
sengketa pemilu kada Lebak
di MK. Uang Rp1 miliar ter-
sebut merupakan sepertiga
jumlah yang diminta Akil,
yaitu Rp3 miliar. Pemberian
uang itu pun direstui oleh
Gubernur Banten yang juga
kakak Wawan, Ratu Atut Cho-
siyah. Dalam sidang putusan
sela kali ini, Wawan juga ti-
dak didampingi oleh istrinya,
Wali Kota Tangerang Selatan
Airin Rachmi Diany.
Sementara itu, dalam
perkara dugaan pemberian
hadiah terkait pengurusan
sengketa pemilu kada Banten
di MK, Wawan menghad-
iahkan Rp7,5 miliar kepada
Akil Mochtar agar menolak
permohonan gugatan pa-
sangan calon gubernur dan
wakil gubernur lain.
Peran Wawan dalam pe-
milu kada Lebak juga ter-
ungkap dalam kesaksian
Amir Hamzah saat menjadi
saksi dengan terdakwa Susi
Tur Andayani, di pengadil-
an tipikor, kemarin. Amir
Hamzah berpasangan de-
ngan Kasmin ialah pihak
yang disokong Golkar dan
kalah dalam Pemilu Kada
Lebak 2013-2018. Dalam
kesaksian, disebutkan, Atut
melalui adiknya, Wawan,
menggelontorkan uang Rp1
miliar kepada Akil Mochtar
yang diberikannya melalui
Susi Tur Andayani. (Pol/P-2)
LAPORAN masyarakat ten-
tang hakim yang diadukan
main perkara atau suap yang
masuk ke Komisi Yudisial dari
tahun ke tahun masih bermun-
culan. Dalam sebulan rata-
rata KY menerima 100 laporan
pengaduan dari masyarakat.
Hal itu disebabkan masih
ada hakim yang belum meng-
hayati jabatannya sebagai
pengadil dan masyarakat yang
beranggapan lembaga peng-
adilan bukan untuk mencari
keadilan, melainkan keme-
nangan. Komisioner Komisi
Yudisial Imam Anshari Saleh
mengakui masih adanya adu-
an miring dari masyarakat
terhadap hakim. “Kalau me-
ningkat, tidak; turun drastis
juga tidak,” ujarnya kepada
Media Indonesia, kemarin.
Menurut Imam, pengawas-
an dari MA dan KY harus terus
ditingkatkan, termasuk sistem
pengawasannya diperbaiki. Ia
juga mengusulkan mekanisme
hakim mengawasi hakim.
Kalau tidak bisa mengingat-
kan, sarannya, mereka harus
melaporkan. Hal lain yang
tidak kalah pentingnya ialah
kultur masyarakat yang mu-
dah memberikan sesuatu.
Imam mengungkapkan KY
setiap harinya menerima tiga
atau empat laporan pengadu-
an, atau sekitar 100 laporan
sebulan. Data dari Bagian
Pengolahan Laporan Masya-
rakat KY menyebut pada 2013
pengaduan mencapai 2.193 la-
poran. Ada yang disampaikan
langsung ke KY, via pos, via
daring, dan informasi. Jumlah
laporan yang telah diregister
sebanyak 709.
Data tersebut mengungkap
sikap profesional menjadi
jenis pelanggaran yang pa-
ling banyak dilakukan, 775
laporan (35,33%). Data itu
menunjukkan ketidakmam-
puan hakim dalam menerap-
kan hukum acara. Berikutnya
hakim berperilaku tidak adil
375 laporan (17,09%). Berda-
sarkan lokasi aduan, terba-
nyak dari DKI (489 laporan),
diikuti Jawa Timur (247),
Sumatra Utara (204), Jawa
Barat (167), dan Jawa Tengah
(117). (Nur/P-2)
RAJA EBEN L
A
NGGOTA Badan
A n g g a ra n D P R
dari Fraksi Par-
tai Keadilan Se-
jahtera (F-PKS) Tamsil Lin-
rung, saat diperiksa Komisi
Pemberantasan Korupsi,
kemarin, memaparkan u-
paya mantan pemilik PT
Masaro Radiocom Anggoro
Widjojo dalam meyakinkan
anggota DPR terkait kasus
korupsi Sistem Komunikasi
Radio Terpadu (SKRT) Ke-
menterian Kehutanan ta-
hun 2006-2007.
Ia menjelaskan, dalam
pertemuan tersebut, Ang-
goro meyakinkan bahwa
pendanaan proyek SKRT
berskema G to G (government
to government) sehingga
DPR tidak bisa mengham-
batnya. “Waktu itu, Ang-
goro juga memerlihatkan
surat dari Kementerian Ke-
uangan untuk menunjukkan
bahwa DPR sama sekali tidak
boleh menghambat,” ungkap
Tamsil seusai diperiksa KPK
sekitar 3,5 jam di Jakarta,
kemarin.
Saat anggaran proyek
SKRT diajukan ke DPR sekitar
2007, Tamsil duduk di Komisi
IV yang bermitra dengan
Kementerian Kehutanan.
Tamsil pada 2009 pernah di-
periksa sebagai saksi dalam
persidangan Yusuf Erwin
Faishal, anggota DPR yang
menjadi terdakwa kasus
SKRT ketika itu. “Itu dana
loan dari pemerintah Ame-
rika. Itulah yang kemudian
tadi ditanyakan kepada saya,
apa pernah melihat surat se-
perti ini,” tambah Tamsil.
Tamsil mengaku pemerik-
saannya berlangsung sing-
kat karena hanya meme-
riksa berita acara pemerik-
saan (BAP) miliknya dulu
pada 2009. “Kami pernah
mengembalikan dana ke KPK
dan itu ditanyakan, apakah
dana yang dikembalikan itu
termasuk dana SKRT, saya
tidak tahu persisnya, tapi
rupanya KPK punya rincian-
nya dan dia tahu bahwa itu
salah satunya ialah SKRT,”
ungkap Tamsil.
Namun, Tamsil tidak meng-
ungkapkan rincian jumlah
uang yang ia kembalikan.
“Saya tidak buka, saya sudah
kembalikan ada yang ke KPK,
ada yang lewat orang lain,
ada juga yang dikembalikan
ke Pak Anggoro,” tambah
Tamsil. Orang lain yang di-
maksud Tamsil ialah petugas
suruhan mantan Ketua Komi-
si IV bidang Kehutanan DPR
Yusuf Erwin Faishal yang
mendapatkan Rp75 juta dan
S$60 ribu dari Anggoro. Da-
lam persidangan pada 2009,
Tamsil mengaku sempat me-
nerima uang dalam bentuk
cek perjalanan dari Yusuf
terkait alih fungsi hutan lind-
ung di Tanjung Api-api, tapi
uang itu, menurut Tamsil,
telah dikembalikan.
Mengalir
ProyekSKRTsesungguhnya
sudah dihentikan pada 2004,
ketika M Prakoso menjabat
Menteri Kehutanan. Diduga,
atas upaya Anggoro, proyek
tersebut dihidupkan kembali
saat MS Kaban menjabat
menhut. Komisi IV akhirnya
mengabulkan permintaan
Anggoro dengan menge-
luarkan rekomendasi pada
12 Februari 2007 dan nilai
proyek Rp180 miliar yang
dialokasikan dari anggaran
Dephut, padahal dana itu
seharusnya digunakan untuk
reboisasi dan gerakan reha-
bilitasi hutan dan lahan.
Dalam pengusutan kasus
SKRT, kemarin, KPK meme-
riksa Ketua Umum Dewan
Da’wah Islmiyah Indonesia
Syuhada Bahri sebagai saksi
dengan tersangka pemilik PT
Masaro Radiokom Anggoro
Widjojo. Seusai menjalani
pemeriksaan, Syuhada meng-
akui, pernah menerima ban-
tuan dari Anggoro. Namun,
ia tidak mengetahui bantuan
tersebut dari proyek SKRT.
“Ditanya tentang bantuan
untuk menara dakwah tahun
2008. Bantuan dari Anggoro,”
katanya. Menurut Syuhada,
Anggoro merupakan sosok
yang dermawan.(P-2)
raja_eben
@mediaindonesia.com
EksepsiWawanDitolakHakim
KYSebulanTerima100AduanHakimNakal
MI/ROMMY PUJIANTO
EKSEPSI WAWAN
DITOLAK:
Terdakwa kasus
dugaan suap
penanganan
sengketa pemilu
kada Lebak,
Banten, Tubagus
Chaeri Wardana
atau Wawan (kiri),
berkonsultasi
dengan penasihat
hukumnya saat
sidang lanjutan
di Pengadilan
Tipikor Jakarta,
kemarin. Dalam
sidang putusan
sela itu, majelis
hakim menolak
eksepsi terdakwa.
SELASA, 25 MARET 2014 TIPIKOR 3
Kemenkeu
Muluskan SKRT
Ada hal aneh dalam
kasus proyek
SKRT bahwa DPR
tidak berdaya
saat Anggoro
membawa surat
dari Kemenkeu
yang memereteli
hak bujet DPR.

4. SELASA, 25 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4
SEJUMLAH lembaga survei
menggugat ketentuan larang-
an pengumuman hasil peng-
hitungan cepat (quick count)
pemilu yang diatur dalam UU
No 8/2012 tentang Pemilu DPR,
DPD, dan DPRD ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
Para pemohon yang terdiri
dari Indikator Politik Indo-
nesia, Pedoman Riset, dan
Saiful Mujani Research and
Consulting menguji Pasal 247
ayat (2), (5), (6), Pasal 291, dan
Pasal 317 ayat (1) dan (2) UU
Pemilu Legislatif.
Kuasa hukum pemohon,
Andi Syafrani, saat sidang
di MK Jakarta, kemarin, me-
ngatakan norma yang diuji
tersebut sebenarnya telah
dibatalkan dalam putusan
MK No 09/PUU-VII/2009 yakni
menghapus Pasal 245 ayat (2)
dan (3) UU No 10/2008 tentang
Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
“Larangan pengumuman
survei pada masa tenang
menghilangkan semangat
reformasi, yakni kebebasan
berekspresi dan menyuarakan
pendapat.Halitubertentangan
dengan Pasal 28F UUD 1945
dan Pasal 28E ayat (3) UUD
1945,” kata Andi Syafrani saat
membacakan permohonan
di depan majelis panel yang
diketuai Muhammad Alim.
Pasal 247 ayat (2) berbunyi
‘Pengumuman hasil survei
atau jajak pendapat tentang
pemilu sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilarang
dilakukan pada masa te-
nang’.
Pasal 247 ayat (5) berbunyi
‘Pengumuman prakiraan hasil
penghitungan cepat pemilu
hanya boleh dilakukan paling
cepat 2 (dua) jam setelah sele-
sai pemungutan suara di wila-
yah Indonesia bagian barat’.
Ayat (6) di pasal yang sama
menyebutkan, ‘Pelanggaran
terhadap ketentuan ayat (2),
ayat (4), dan ayat (5) merupa-
kan tindak pidana pemilu’.
Sementara itu, Pasal 291 me-
nyebutkan, ‘Setiap orang yang
mengumumkan hasil survei
atau jajak pendapat tentang
pemilu dalam masa tenang
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 247 ayat (2) dipidana de-
ngan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp12 juta’.
Adapun Pasal 317 mengatur
ancaman pidana dan denda
jika lembaga survei tidak
memberitahukan hasil peng-
hitungan cepat bukan meru-
pakan hasil resmi pemilu, dan
memberitahukan hasilnya
sebelum 2 jam.
Menurut Andi, larangan
pengumumanhasilsurveisaat
masa tenang dalam Pasal 247
ayat (2) kontraproduktif de-
ngan cita-cita menjaga kuali-
tas demokrasi dan pemilihan
umum. Sebab, survei seperti
halnya hasil penelitian lain
selayaknya dapat diumumkan
kapan pun kepada publik.
Saat menanggapi gugatan
itu, anggota majelis hakim Ah-
mad Fadlil Sumadi menyebut
pembuat aturan itu sembrono
dalam menyusun UU tentang
pemilu itu.
“Ini tidak benar yang mem-
buat UU ini, bahasa prokem-
nya begitu. Suatu materi yang
sudah diputuskan MK dan pu-
tusan itu mengabulkannya, se-
harusnya dari situ konstruksi
awalnya,” ucapnya.
Menurutnya, pasal-pasal
yang mengatur pengumuman
hasil survei dan penghitungan
cepat dalam dalam UU Pemilu
itu sama dengan dua UU yang
telah diputuskan MK bebera-
pa tahun silam, yakni UU No
10/2009 dan UU No 42/2008.
Persoalan yang diuji di ke-
dua UU itu pun serupa de-
ngan UU No 8/2012 yang kini
tengah disidangkan, yaitu soal
larangan pengumuman hasil
survei pada masa tenang dan
larangan pengumuman peng-
hitungan cepat.
“Yang pernah diuji dimuat
lagi, lalu harus diuji lagi. Ini
kan tidak benar yang mem-
buat UU ini, problemnya kan
begitu. Lalu, kriminalisasinya
itu jahatnya seperti apa? Saya
kira itu saja,” tutur Fadlil.
Selain itu, majelis hakim MK
tidak bisa menjanjikan peng-
abulan permintaan pemohon
agar MK mempercepat si-
dang dengan alasan mepetnya
pelaksaan pemilu. (AI/*/P-1)
LembagaSurveiGugatAturanQuickCount
MI/IMMANUEL ANTONIUS
SIDANG PENDAHULUAN: Hakim konstitusi Patrialis Akbar (kiri), Muhammad Alim, dan Ahmad
Fadlil Sumadi (kanan) memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Sidang beragendakan
pemeriksaan atas uji UU No 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
ANTARA/ARIF FIRMANSYAH
MUSNAHKAN SURAT SUARA RUSAK: Petugas KPU Kota Bogor
memusnahkan surat suara Pemilu Legislatif 2014 yang rusak
di halaman GOR Indoor Pajajaran, Bogor, Jabar, Minggu (23/3).
Sebanyak 3.701 surat suara untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi
Jabar, dan DPRD Kota Bogor, yang rusak akibat robek dan
bercak tinta, dimusnahkan dengan cara dibakar.
K
AMPANYE rapat
terbuka yang telah
berlangsung selama
sembilan hari dini-
lai telah gagal menanamkan
pendidikan politik kepada
masyarakat.
Menurut pengamat politik
dari Universitas Indonesia An-
drinof Achir Chaniago, kampa-
nye yang tengah berlangsung
saat ini tak lebih dari sekadar
panggung hiburan dan ajang
mencela lawan politik.
“Seharusnya metode kampa-
nye terbuka calon anggota le-
gislatif (caleg) harus menekan-
kan pada pemaparan gagasan,
solusi terhadap memperbaiki
masalah yang dihadapi, dan
program apa yang akan dilaku-
kan jika terpilih nanti. Ini kok
kampanye malah didominasi
sama hiburan musik,” kata
Andrinof saat dihubungi, ke-
marin.
Setelah panggung diisi oleh
gegap gempita musik, sam-
bungnya, kampanye kian ke-
hilangan arah saat para caleg
menjelek-jelekkan partai lain
dalam orasi. Semua itu dilaku-
kan para partai dan caleg di
tengah minimnya pemahaman
masyarakat soal kinerja peme-
rintah dan DPR.
“Kampanye harusnya men-
jadi sebuah rancangan awal
buat menentukan solusi atas
berbagai masalah yang di-
hadapi. Saat terpilih, harus
berlomba-lomba memberikan
solusi jika mereka benar bertu-
juan untuk mewakili rakyat,”
jelasnya.
Senada dengannya, Direk-
tur Lingkar Madani Indonesia
(Lima) Ray Rangkuti mengata-
kan kampanye terbuka bela-
kangan ini dimanfaatkan oleh
partai politik untuk sekadar
hiburan bagi masyarakat alih-
alih penyampaian visi-misi
parpol dalam menyelesaikan
masalah bangsa.
“Panggung rapat terbuka
lebih banyak didominasi ke-
giatan hiburan atau entertain-
ment lain, semisal kuis dan
sebagainya, daripada mem-
bangun komitmen bersama
untuk Indonesia lima tahun ke
depan,” kata Ray.
Pengajar ilmu komunikasi
politik dari Universitas Pelita
HarapanTjiptaLesmanameng-
ingatkan, metode pembusukan
karakter (black campaign) de-
ngan cara menjelek-jelekkan
lawan politik berpotensi me-
ningkatkan sikap apatis ma-
syarakat.
“Pembusukan karakter ja-
ngan sampai menyebar. Selain
menambah apatis masyarakat
terhadap calon wakil me-
reka, itu juga dapat menu-
runkan penggunaan hak pilih.
Maka itu, saya mengingatkan
untuk arif dan bijak dalam
berkomunikasi dalam politik,”
ujarnya.
Tidak bermartabat
Di tempat terpisah, Ikrar
Nusa Bhakti, profesor riset
Pusat Penelitian Politik UI,
menilai kampanye pemilu kali
ini lebih tidak bermartabat ke-
timbang Pemilu 2009.
Menurutnya, banyak contoh
kampanye hitam dalam kam-
panye partai politik dengan
menjelekkan lawan-lawan
politik yang tengah bersama-
sama bertarung.
“Kampanye Pemilu 2014
jauh tidak bermartabat dari-
pada 2009. Pertanyaannya,
kenapa? Misalnya, saya lihat
ada majalah yang judul de-
pannya pakai judul ‘Kristen
dan Tiongkok ada di belakang
Jokowi’. Itu sama sekali tidak
bermartabat,” ujarnya dalam
dialog pilar negara bertajuk
Persaingan Capres-Cawapres
Menjelang Pemilu, di kompleks
parlemen, Senayan, Jakarta,
kemarin.
Selain itu, Ikrar juga mene-
mukan beberapa tokoh dengan
terang-terangan menjelek-
jelekkan, bahkan menggem-
bosi beberapa tokoh yang
memang tengah unjuk gagasan
dalam kampanye. (*/P-1)
cahya@mediaindonesia.com
Partai politik tidak memanfaatkan masa kampanye mereka sebagai
ajang membangun komitmen bersama demi bangsa.
Kampanye cuma
Jadi Ajang Joget
CAHYA MULYANA
SEKRETARIS Jenderal Par-
tai Keadilan Sejahtera (PKS)
Fahri Hamzah berharap ma-
syarakat tak lupa atas ber-
bagai tindakan yang diambil
PDIP saat berkuasa pada
2001-2004. Sejumlah kebi-
jakan tidak populer diambil
saat itu oleh Presiden Mega-
wati Soekarnoputri.
“Saya sudah ingatkan ma-
syarakat lewat tweet saya
di Twitter,” jelas Fahri, ke-
marin.
Lewat tujuh cicitannya
dengan hashtag #Mela-
wanLupa, ia memaparkan
kebijakan-kebijakan peme-
rintah saat dipimpin Presi-
den Megawati Soekarnopu-
tri, mulai dari penjualan
satelit ke Singapura melalui
Indosat.
‘Dulu kau jual satelit ne-
gara kami ke Singapura me-
lalui jualan Indosat dengan
murah.#MelawanLupa’, de-
mikian Fahri memulai ki-
cauannya.
Ia melanjutkan, ‘Dulu kau
jual aset-aset kami yang di-
kelola BPPN dengan mu-
rah (hanya 30% nilainya)
ke asing#MelawanLupa’.
‘Dulu kau jual kapal tan-
ker VLCC milik Pertamina
lalu Pertamina kau paksa
sewa kapal VLCC dengan
mahal#MelawanLupa’. ‘Dulu
kau jual gas Tangguh de-
ngan murah (banting harga)
ke China (hanya US$3 per
mmbtu)#MelawanLupa’. ‘Se-
karang, kau ngomong lagi
soal nasionalisme, setelah
kader-kader kau banyak
yang korup#MelawanLupa’.
‘Dan sekarang, untuk me-
ngatrol suaramu yang ter-
puruk, kini kau umpankan
si ‘Kotak2’ #MelawanLupa’.
‘Semoga saja, rakyat kini tak
lagi terbuai oleh janji-janji
manismu#MelawanLupa’.
‘PDIP, termasuk Jokowi,
harus bisa menjelaskan ke-
bijakan itu sekarang. Sebab
kalau memang itu benar,
berarti akan terulang lagi.
Kecuali diakui salah’, ia me-
nambahkah tweet-nya.
Di kesempatan berbeda,
Ketua DPP PDIP Eva Kusuma
Sundari mengatakan kri-
tik yang dilontarkan Fahri
Hamzah kepada PDIP terlalu
memaksakan diri. Eva meni-
lai Fahri melepaskan kritik
di luar konteks persoalan
yang terjadi pada saat PDIP
berkuasa.
“Konteksnya jangan dilepas
dalam menilai masa lalu. Pre-
siden Megawati saat itu ha-
nya menerima mandat dari
MPR,” ujar Eva.
Eva mengatakan, pada
masa pemerintahan Mega-
wati, presiden wajib men-
jalankan GBHN. Presiden
juga bertanggung jawab sepe-
nuhnya kepada MPR, bukan
kepada partainya ataupun
partai lain di DPR.
Dengan kata lain, kebi-
jakan-kebijakan yang di-
keluarkan Megawati atas
sepengetahuan MPR, yang
terdiri dari berbagai partai
politik. (*/P-1)
PKSTagih
PenjelasanPDIP
MI/PANCA SYURKANI
BAKTI SOSIAL KAKI PALSU: Caleg Partai NasDem dapil Sumatra Utara 1 Prananda Surya Paloh (tengah)
membantu memasangkan kaki palsu kepada perwakilan penerima kaki palsu di Medan, Sumatra Utara,
kemarin. Sebanyak 59 kaki palsu dibagikan kepada penyandang disabilitas.
SALAH satu tanggung jawab
negara ialah menjamin pe-
nyandang disabilitas dapat
hidup dengan layak. Sayang-
nya, penyandang disabilitas
di Indonesia malah menjadi
warga nomor dua di negeri
sendiri.
Keluhan itu disampaikan
para penyandang disabilitas
di Sumatra Utara saat bertemu
Prananda Surya Paloh, calon
anggota legislatif (caleg) DPR
Partai NasDem, di Medan, Su-
matra Utara, kemarin.
“Perlu ditekankan, ini tidak
semata-mata untuk memben-
tuk popularitas pribadi dan
Partai NasDem, tetapi ini ben-
tuk kepedulian saya sebagai
individu dan caleg NasDem
kepada kaum yang dikesam-
pingkan. Di luar negeri, me-
reka lebih diperhatikan. Tetapi
di Indonesia, hak-hak para
penyandang disabilitas tidak
setara dengan warga negara
lainnya,” ujar Prananda.
Ia menyesalkan pemerintah
yang kurang tanggap untuk
membantu warga negara yang
membutuhkan bantuan fasili-
tas kesehatan bagi penyandang
disabilitas.
Prananda bersama Sugeng
Siswoyudoyono, penyandang
disabilitas yang juga pem-
buat kaki palsu, juga mem-
berikan bantuan berupa kaki
palsu kepada para penyandang
disabilitas dari Medan, Deli
Serdang, Tebing Tinggi, dan
Serdang Bedagai, di Sumatra
Utara. Kegiatan sosial itu juga
dihadiri orangtua Prananda,
Ketua Umum Partai NasDem
Surya Paloh beserta istri, Rosi-
ta Barrack.
Caleg muda nomor urut 1
dapil Sumatra Utara I itu me-
ngakui apa yang dilakukannya
murni sebagai bentuk inisiatif
mengurangi beban hidup pe-
nyandang disabilitas.
Sebagai sesama penyandang
disabilitas, Sugeng Siswoyu-
doyono memberikan sema-
ngat kepada para penyandang
disabilitas untuk tidak berkecil
hati dengan keterbatasan yang
dimiliki. Saat ini, Sugeng sudah
membuat inovasi generasi ke-
enam yang mampu membuat
pengguna kaki palsu bisa me-
nekukkan lututnya.
“Sekarang saya sedang mem-
buat generasi ketujuh. Jadi,
kaki palsu yang digunakan
nanti dapat dibengkokkan agar
dapat menyesuaikan gerakan
salat saat duduk tahiat,” kata
Sugeng. (Yah/P-1)
CalegMudaJanjikanPerubahan
‘PDIP, termasuk Jokowi,
harus bisa menjelaskan
kebijakan itu sekarang.
Sebab kalau memang
itu benar, berarti akan
terulang lagi. Kecuali
diakui salah’

5. ASTRI NOVARIA
P
ETA politik berke-
naan dengan pemi-
lihan presiden dan
wakil presiden pada
9 Juli 2014 sejauh ini masih
mengerucut pada dua isu uta-
ma, yakni apakah yang akan
terpilih dalam pilpres menda-
tang ialah tokoh tua (lama)
atau tokoh muda (baru).
Dalam realitas politik keki-
nian, panggung politik terkait
dengan Pilpres 2014 masih di-
dominasi tokoh-tokoh tua. Na-
mun, itu tidak berarti peluang
tokoh muda sudah tertutup.
Hanya, pemunculan tokoh
muda harus dilakukan lebih
awal, tidak bisa ujuk-ujuk
menjelang pilpres.
“Kalau partai ingin memun-
culkan nama baru harusnya
jauh hari. Sekarang saja, an-
tara pileg dan pilpres jaraknya
sebentar.Apakahmasihpunya
waktu bagi partai politik un-
tuk mengajukan calon baru?”
ujar pengamat politik dari
Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa
Bakti, dalam sebuah diskusi
di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, peluang bagi
tokoh muda masih terbukan
terutama bagi partai politik
yang hingga kini belum me-
nentukan capresnya. Ia men-
contohkan Partai Keadilan
Sejahtera. Beberapa nama
sempat beredar dalam bakal
capres seperti Anis Matta dan
Ahmad Heryawan.
“Kemudian, Ketua Umum
PKB Muhaimin Iskandar juga
mengatakan bahwa mendu-
kung Rhoma Irama jadi ca-
pres dan Jusuf Kalla jadi ca-
wapresnya. Buat saya, ini tan-
da tanya besar. Jangan-jangan
hanya digunakan sebagai vote
getter,” imbuhnya.
Ditambahkan, konvensi
capres Partai Demokrat pun
yang diharapkan dapat me-
munculkan tokoh muda sela-
ma ini tidak diseriusi. Ia me-
nilai konvensi itu layaknya
pertandingan sepak bola an-
tarkampung alias bukan di-
visi utama. Sementara itu di-
visi utama tetap wajah-wajah
lama.
“Dari hasil survei saja, tokoh
muda seperti Gita Wirjawan,
Anis Baswedan kecil sekali.
Saya mau mengatakan upaya
Demokrat dalam hal ini tidak
berhasil. Konvensi malah di-
hentikan oleh ketua umumnya
karena harus fokus pada pileg.
Artinya, disitu terjadi problem
besar, konvensi tidak dijalan-
kan oleh partai dengan baik,”
pungkasnya.
Padakesempatanyangsama,
pakar psikologi politik Univer-
sitas Indonesia, Hamdi Muluk,
menilai konstelasi capres dan
cawapres sesungguhnya akan
diputuskan dengan pola nego-
siasi oleh elite.
“Negosiasinya elite. Ka-
lau kita lihat sekarang, siapa
cawapres Jokowi ya tanya Bu
Mega. Begitu juga dengan yang
lain,” ujarnya.
Pihaknya melihat para ak-
tor politik juga akan mulai
berkeliling dengan mengklaim
hanyamelakukansilaturahim.
“Padahal, intinya ‘dagang sapi’
dan melakukan deal politik.
Sehingga nantinya rakyat ting-
gal disodorkan pilihan-pilihan
itu,” tukasnya.
Ia menambahkan, perlu
ada perbaikan sistem presi-
dential ke depan karena yang
terjadi saat ini presiden baru
dicalonkan setelah melihat ha-
sil pileg. “Yang benar itu cari
dulu eksekutif baru legislatif,”
jelasnya.
Politik panas
Sementara itu, politikus
mudaPartaiGolkarAisAnanta
Said mengingatkan pimpinan
partai tersebut mewaspadai
eskalasi politik yang diperki-
rakan meningkat menjelang
maupun setelah Pileg 2014.
“Yang saya khawatirkan situa-
si politiknya panas,” katanya.
Terkait capres dari Partai
Golkar, dia mendesak Ketua
Umum Partai Golkar Aburizal
Bakrie mempertimbangkan
kembali pencapresannya ka-
rena elektabilitasnya tidak
memungkinkan untuk me-
nang dalam pilpres. (Ant/P-3)
astri@mediaindonesia.com
KUOTA sebesar 30% calon legislatif (caleg) perempuan
yang wajib dipenuhi oleh partai politik di setiap daerah
pemilihan (dapil), dirasa kurang oleh caleg DPR Ratih
Sanggarwati.
“Tiga puluh persan saja sebetulnya kurang banyak, se-
harusnya 50%,” ungkap Ratih kepada Media Indonesia.
Menurut caleg PPP untuk Dapil Sumedang, Majaleng-
ka, dan Subang itu beralasan persoalan bangsa Indonesia
mayoritas berkaitan dengan perempuan. Maka dari itu,
perempuan akan lebih mengerti permasalahan terse-
but jika dibandingkan dengan laki-laki.
“Laki-laki hanya memiliki pandangan secara
garis besarnya,” ujar Ratih.
Dia juga mengatakan pikiran-pikiran
perempuan hebat sebagian besar di-
brainwash oleh laki-laki. Mereka tidak
diizinkan suami mereka untuk menjadi
anggota DPR, sehingga lama kelamaan
mereka menjadi takut untuk maju. “Se-
perti benang ruwet.”
Ratih mengaku jika terpilih menjadi
anggota DPR, dia ingin terjun di bi-
dang yang mengurus terkait masalah
perempuan dan anak terutama pen-
didikan. Adapun alternatif lain, yaitu
yang membidangi pertanian.
“Karena pemilih saya sebagian besar
ialah petani perempuan, saya harus
memikirkan permasalahan yang me-
reka hadapi,” ungkapnya.
Keinginan untuk menjadi wakil rakyat
di dalam diri Ratih tumbuh karena dia
berpendapat bahwa semua kegiatan yang
ada di dalam kehidupan negara Indonesia,
semuanya merupakan hasil keputusan
anggota DPR.
“DPR yang mengesahkan semua produk hu-
kum itu,” cetus Ratih.
Jika menjadi anggota DPR nanti, dia juga tidak
akan melupakan latar belakang pendidikannya
sebagai lulusan sarjana ekonomi Universitas
Jayabaya. Meskipun Ratih akan fokus di bidang
pendidikan perempuan, ternyata di balik itu
semua dia ingin meningkatkan perekonomian
kaum hawa. Dia berpendapat majunya pereko-
nomian diawali dengan pendidikan.
“Semua berawal dari pendidikan. Kalau
terdidik, mereka akan terangkat. Sehing-
ga perekonomian pun akan tertolong,”
tegas Ratih.
Dia menceritakan dirinya terjun
ke dunia perpolitikan sejak 2008.
Awalnya, dia berkenalan dengan
Ketua Umum PPP Suryadharma
Ali. Saat itu, dia diminta untuk
menjadi duta koperasi perempu-
an. Kemudian PPP meminta
dirinya untuk menjadi anggota
PPP.
PPP, menurut Ratih, merupa-
kan partai yang berasas Islam.
Maka dari itu, Ratih yang juga
merupakan tokoh muslimah
merasa terpanggil untuk mem-
besarkan partai tersebut.
“Saya berkewajiban menjadikan
PPP sebagai partai Islam yang besar,”
ujarnya.
Ratih mengatakan bahwa memilih partai
sama seperti memilih jalan hidup.
Anggota DPR, dalam kacamata Ratih,
ialah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat
sendiri. Dia mengatakan jangan terlalu
mendiskreditkan anggota DPR.
“Karena mereka merupakan pilih-
an rakyat, makanya rakyat jangan
sampai salah pilih,” tandas Ratih.
Dalam menarik simpati rakyat,
Ratih memberikan pendidikan
politik dan terkait pemilu. Dia me-
ngatakan bahwa dirinya sangat
menentang politik uang.
“Saya sangat menolak money poli-
tic,” tegas Ratih. (Nur/P-4)
MENCARI PERHATIAN:
Baliho calon anggota
legislatif berkepala
hewan dipasang di
kawasan Gedangan,
Sidoarjo, Jawa
Timur, kemarin.
Menjelang Pemilu
Legislatif 2014 yang
digelar pada 9 April
mendatang, beraneka
cara dilakukan para
caleg untuk menarik
perhatian masyarakat.
MI/ROMMY P
Bila partai politik ingin mengorbitkan tokoh muda
sebagai capres atau cawapres, hal itu harus
dilakukan secara mendadak jelang pilpres.
TokohMudaHarusSegeraMuncul
TingkatkanPendidikan,TingkatkanPerekonomian
”Karena pemilih saya
sebagian besar ialah
petani perempuan,
saya harus memikirkan
permasalahan yang
mereka hadapi.”
Ratih Sanggarwati
Caleg PPP
PERNIK KAMPANYE
CALEG PEREMPUAN BICARA
Panggung politik saat
ini didominasi tokoh tua,
tetapi itu tidak berarti
peluang tokoh muda
untuk maju
sudah tertutup.
SELASA, 25 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5
MI/ROMMY P
SensasiCalegBermukaBinatang
PARA caleg biasanya akan menggunakan foto terbaiknya dan visi-
misinya untuk digunakan dalam upaya sosialisasi pencalonannya
agar menarik minat masyarakat. Namun, tidak demikian dengan
caleg asal Sidoarjo yang satu ini. Tidak jelas apa maksud Indra
Dedy HK caleg dari Partai Hanura Dapil Kecamatan Gedangan,
Buduran, dan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Dia justru mengganti wajah pada poster atribut kampanyenya
dengan kepala berbentuk berbagai binatang. Ada (muka) tikus,
monyet, dan buaya. Munculnya atribut kampanye yang tidak la-
zim yang dipasang di perempatan jalan utama di tiga kecamatan
itu cukup menarik perhatian warga. Bisa dipastikan warga yang
berlalu lalang di perempatan jalan tersebut melihatnya.
Sebagian besar warga yang melihat poster tersebut menilai
bahwa apa yang dilakukan caleg bersangkutan hanya untuk
sensasi dan menarik perhatian orang. Namun, sebagian juga
menilainya justru tidak baik dan tidak sopan. “Cara kampanye
seperti ini justru akan menjatuhkan nama caleg bersangkutan,”
kata Tri Julianto, warga Kecamatan Buduran. (HS/P-2)
DanaKampanyePKPIPamekasanRp50Ribu
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten
Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur menyetorkan laporan
dana kampanye dengan catatan nominal hanya Rp50 ribu pada
laporan tahap kedua kepada KPUD Pamekasan.
“Itu sesuai dengan laporan rekening dana kampanye yang
disampaikan ke KPU Pamekasan,” kata Komisioner KPU Pameka-
san, Agus Kasianto, kemarin. Laporan rekening dana kampanye
partai sebesar itu ditandatangani Ketua PKPI Kabupaten Mahrus
Miyanto dan bendahara Nurul Bariyah pada 25 Februari 2014.
Agus menjelaskan KPU tidak mempersoalkan besaran laporan
dana kampanye yang diserahkan partai politik peserta pemilu
itu, karena layak-tidaknya laporan dana kampanye akan dinilai
akuntan publik yang memang telah ditunjuk KPU pusat.
KPUD hanya memeriksa kelengkapan dan jadwal penyerahan
berkas laporan dana kampanye ke institusi penyelenggara pe-
milu. Di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, PKPI merupakan
satu dari 12 partai politik peserta pemilu yang tercatat paling
sedikit melaporkan dana kampanyenya.
“Parpol yang terbanyak adalah Partai Nasional Demokrat
(NasDem), yakni Rp1,68 miliar, selanjutnya PKB Rp592 juta,
lalu Partai Golkar di urutan ketiga, yakni Rp576 juta dan PDIP
Rp128 juta,” katanya. Selanjutnya, PKS Rp2,6 juta, Gerindra Rp72
juta, Partai Demokrat Rp2 juta, PPP Rp47,2 juta lebih, dan Partai
Hanura Rp14,7 juta, serta PBB Rp7,5 juta.(Ant/P-2)
PANGorontaloUtaraPilihMancing
KADER Partai Amanat Nasional Gorontalo Utara, memilih me-
mancing bersama rakyat agar lebih dekat dan mampu menyam-
paikan pesan demokrasi dengan bahasa yang mudah dipahami.
Herman Adam di Gorontalo, mengakui sudah dua pekan setiap
akhir pekan mancing bersama masyarakat di wilayah pesisir
Ponelo Kepulauan.
“Saat memancing, kami mendiskusikan banyak hal, khu-
susnya kiprah PAN dan peran para calegnya yang bercita-cita
mengantarkan rakyat pada kesejahteraan yang lebih baik pada
Pemilu 2014 ini.
“Menjadi partai kedua terbesar di Gorontalo, seluruh kader
harus bisa berinovasi agar posisi tersebut semakin meningkat,”
ujarnya. Sama halnya dengan Syaiful yang mengaku sengaja
memilih cara itu (memancing) untuk menarik dukungan massa
bagi istrinya, sebagai caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari PAN.
“Ide ini datang dari masyarakat yang wajib kita tanggapi dan
ternyata mampu menyedot dukungan bagi istri saya, Inday Joan
Sanabe,” ujar Syaiful. Ia sendiri sangat bersemangat melakoni
kegiatan memancing bersama masyarakat dan simpatisan par-
tai. (*/P-2)

6. R
AKYAT Riau dan
beberapa provinsi di
Pulau Sumatra tak bisa
lagi hidup nyaman. Kabut
asap akibat kebakaran hutan
dan lahan di Bumi Lancang
Kuning terus menyesaki napas
mereka. Mata pun perih
terpapar kabut asap.
Semua aktivitas masyarakat
lumpuh. Begitu pula aktvitas
pemerintah dan swasta tak
bergairah. Kerugian ditaksir
mencapai trilunan rupiah
akibat kasus kabut asap tahun
ini.
Anehnya, kasus kebakaran
hutan dan lahan yang
mengakibatkan kabut asap
bukan pertama kali terjadi.
Kasus itu terus berulang saban
tahun, tetapi tidak ada langkah
luar biasa dari pemerintah
untuk menghentikannya.
Sekalipun ada Inpres Nomor
16 Tahun 2011 tentang
Penangangan Asap dan Inpres
Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Penundaan Pemberian Izin
Baru dan Penyempurnaan
Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut,
aturan itu hanya menjadi
macan kertas.
Dari rezim ke rezim, hutan
kita selalu menderita. Tak
heran bila laju deforestasi
kita pernah meraih predikat
terbesar di dunia. Pembalakan
liar (illegal logging) menjadi
pesta pora kaum mafioso
dengan para pengambil
kebijakan di sektor kehutanan
plus aparat keamanan.
Saat menyadari hal itu,
pemerintahan Soesilo
Bambag Yudhoyono sejak
awal mencanangkan pro-
growth, pro-job, and pro-
environment. Tidak hanya
itu, Presiden Yudhoyono
pun bertekad memberantas
pembalakan liar. Tekad itu
berbarengan dengan deklarasi
pemberantasan korupsi,
terorisme, dan narkoba.
Kemudian, Menteri
Kehutanan Zulkifli Hasan
mencanangkan Gerakan
Menanam 1 Miliar Pohon.
Di mana-mana Menhut
mengadakan penanaman
pohon sehingga jumlah
pohon yang ditanam sudah
melampaui target yang
dicanangkan. Zulkifli pun
mengklaim laju deforestasi
dan degradasi hutan di
Indonesia kini telah menurun
signifikan. Hingga akhir 2012,
laju deforestasi menurun
dari angka 3 juta hektare per
tahun menjadi sekitar 300 ribu
hektare per tahun.
Lalu, bagaimana pandangan
12 partai politik peserta
Pemilu 2014 terhadap
pengelolaan hutan di Tanah
Air? Berikut petikannya.
(Alw/P-3).
ANTARA/AMPELSA
PEMBALAKAN LIAR: Warga menyaksikan pohon yang ditebang dan
dibakar di kawasan hutan Gunung Seulawah, Kecamatan Seulimum,
Aceh Besar. Hukuman yang ringan bagi pembalak liar tidak
menimbulkan efek jera bagi perambah hutan.
JanganUbah
MataAirJadiAirMata
Bambang Wuryanto
Ketua DPP PDIP
PEMERINTAH belum memiliki peta jalan untuk menjaga kelesta-
rianlingkunganyangberkelanjutan.Kalautidakadaperencanaan
terhadap pembangunan untuk keseluruhan, kita akan menjadi
bangsa yang terkaget-kaget dan kemudian didikte negara lain
sehingga kepentingan nasional kita tidak jelas. Kalau jelas, tentu
tergambardaripetajalanyangdisiapkan.Membangunnegaraitu
untuk jangka panjang sehingga harus ada peta jalan yang jelas.
Coba lihat sekarang, apakah oksigen sudah memenuhi standar,
apakah air terjaga keberlanjutannya? Kita seharusnya bisa men-
contoh China yang membakar batu bara sesukanya untuk men-
dapatkan listrik murah. Kenapa kita tidak melakukan hal yang
sama? Misalnya, bahan bakar minyak yang terlalu berlebihan,
apa tidak lebih baik kita alihkan ke batu bara? (Wta/P-3)
4 PDIP
Mulyadi
Politikus Partai Gerindra
PROGRAM pemerintah masih kurang berpihak pada upaya
mengatasi kerusakan lingkungan. Prinsipnya, sumber daya
alam, terutama yang berada di perut bumi, terus dieksploitasi
untuk kemakmuran rakyat. Dalam rapat kerja di DPR, saya meng-
ingatkan Menteri Lingkungan Hidup untuk tidak boleh memberi
izin tambang hanya berdasarkan amdal yang seremonial. Kita
harus menata kekayaan di perut bumi. Hal sederhana, misal-
nya, pada kontrak karya yang dikeluarkan untuk perusahaan
asing. Kompensasinya hanya perusakan alam. Ini menunjukkan
pemerintah tidak punya roadmap kuat terhadap pemanfaatan
sumber daya alam dengan memelihara lingkungan. Harusnya
itu menjadi sinergi antarkementerian. Dari sisi anggaran, yang
ada saat ini lebih dipakai sebagai pemadam masalah daripada
mencegah kerusakan lingkungan. (Wta/P-3)
6 Partai Gerindra
7 Partai Demokrat
9 PPP
10 PARTAI HANURA
14 PBB
15 PKPI
8 PAN
1 Partai NasDem
3 PKS
Kurtubi
Ketua DPP Partai NasDem
SAAT ini langkah pemerintah untuk mengatasi kerusakan ling-
kungan masih jauh dari memuaskan. Kerusakan lingkungan di
negara kita terjadi karena ketidakseriusan pemerintah dalam
mengatasi lingkungan. Sekarang saya sedang berdiskusi dengan
tokoh-tokoh pemuda di Lombok, menginisiasi penanaman man-
grove di pantai-pantai Pulau Lombok yang banyak terdegradasi.
Masyarakat sendiri berinisiatif secara aktif untuk masalah ling-
kungan. Ini harus didukung. Kita mengetahui kerusakan-kerusa-
kan lingkungan tetap berjalan, terutama pembalakan liar. Atau
contoh lainnya, kerusakan lingkungan yang disebabkan lumpur
Lapindo. Yang rusak bukan hanya lingkungan secara biologis,
melainkan juga sosial serta lingkungan aktivitas ekonomi masya-
rakat.Tidakadalangkahkonkretpemerintahuntukmenyehatkan
lingkungan yang sudah rusak itu. (Wta/P-3)
Nasir Djamil
Ketua DPP PKS
SALAH satu yang ikut menyumbang kerusakan lingkungan
ialah sistem politik yang selama ini berlangsung, terutama pe-
milihan kepala daerah secara langsung. Kepala daerah tidak
berdaya saat pengusaha meminta kompensasi atas bantuan
yang diberikan saat pemilu kada. Kompensasinya ya pemberian
izin penambangan dan perambahan hutan, apalagi kalau kepala
daerahnya pengusaha. Walaupun Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono sudah membuat program prolingkungan, tapi tetap
saja di lapangan tidak bisa dicegah. Sebabnya, izin eksplorasi
sumber daya alam tidak semuanya di pusat, sebagian ada di
daerah. Menurut saya, peraturan perundangan mengenai ling-
kungan hidup harus dipertegas. Isu lingkungan memang tidak
populer. (Wta/P-3)
Nur Yasin
Politikus PKB
PROGRAM pemerintah terkait lingkungan saat ini tidak efektif.
Kementerian Lingkungan Hidup seperti ada, tapi tiada. Secara
kelembagaan, Kementerian Lingkungan Hidup hanya menteri
negara.Jadi,hanyamembuataturan,tapitidakbisamengeksekusi
sendiri beberapa kegiatan yang bersifat pelestarian lingkungan.
Yang sangat perlu sebetulnya membuat aturan, melakukan pe-
nindakan,danaksipembenahan.Initidakada.penindakanmasih
sangat kurang. Seharusnya ada hakim ad hoc dari pengadilan ne-
geri sampai Mahkamah Agung untuk memperkuat penindakan.
Diperlukan hakim dengan spesialisasi lingkungan karena tidak
bisa ditangani oleh sarjana hukum biasa. Dari sisi pendanaan,
anggaranuntuklingkunganhidupsaatinitidaksampaiRp1triliun.
Hanya 0,05% dari APBN. (Wta/P-3)
2 PKB
5 Partai Golkar
Tantowi Yahya
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar
PERHATIAN pemerintah terhadap kerusakan lingkungan masih
belum cukup. Kami melihat kasatmata saja di daerah pemilihan
saya di Jakarta, kerusakan lingkungan yang terjadi parah sekali.
Kita lihat bagaimana sampah yang menggunung tidak tertangani
dari tahun ke tahun. Saking banyaknya, sampai menjadi daratan
baru. Saya menilai komitmen pemerintah untuk lingkungan ma-
sih rendah. Penanganan harus fokus pada hal-hal yang bersifat
edukatif, preventif, dan penindakan. Edukasi kepada masyarakat
saat ini masih kurang. Harus ada edukasi yang kuat bagaimana
kerusakanlingkunganberakibatlangsungkepadamereka.Akibat
jangka panjangnya seperti apa. Masih banyak masyarakat yang
belum tahu secara pasti dampak kerusakan lingkungan. Upaya
preventif juga masih kurang memadai. (Wta/P-3)
Sutan Bhatoegana
Ketua DPP Partai Demokrat
KAMI akan meneruskan kebijakan pemerintahan SBY yang
berpihak pada empat pro, yakni pro-job, pro-poor, pro-growth,
dan pro-environment. Jadi, kebijakan lingkungan itu bagi
Demokrat harga mati. Demokrat selalu menyampaikan kepada
kader-kader untuk melestarikan lingkungan. Kementerian
Lingkungan Hidup, yang tadinya hanya mengimbau, sekarang
bisa menangkap dan menghukum perusak lingkungan. Tahun
ini dibuat lagi Dewan Nasional Perubahan Iklim. Artinya, pe-
merintahan SBY sangat prolingkungan. Siapa pun pemimpin
yang melanjutkan kepemimpinan Pak SBY harus memikirkan
lingkungan hidup untuk keberlangsungan kehidupan rakyat.
Aturan dan kebijakan pemerintah sebenarnya sudah benar
semua. Cuma, implementasinya belum maksimal kalau tidak
didukung rakyat. (Wta/P-3)
Alimin Abdullah
Ketua DPP PAN
SEJUJURNYA harus kita katakan bahwa perhatian pemerintah
terhadap kerusakan lingkungan masih kurang. Ini juga ter-
kait porsi anggaran yang masih kecil untuk lingkungan hidup.
Padahal, kerusakan yang sudah terjadi selama ini luar biasa.
Baik karena perambahan hutan maupun tidak memperhatikan
lingkungan dan pembangunan. Termasuk juga pembangunan
tambang, terutama tambang-tambang liar seperti di Bangka
dan Kalimantan sudah luar biasa. Karenanya, perlu sosialisasi
untuk kepentingan bersama dan melakukan pengawasan. Kita
lihat sekarang penindakan terhadap orang yang membakar
hutan saja belum tegas, belum jelas. Harus ada pendidikan khu-
sus lingkungan bagi hakim dan jaksa supaya lebih memahami
teknis-teknisnya. (Wta/P-3)
Romahurmuziy
Sekjen DPP PPP
KETENTUAN dan sanksi atas tindakan perusakan lingkungan,
terutama perambahan hutan, sudah termuat jelas dan tegas
dalam undang-undang. Baik di UU Nomor 41 Tahun 1999 ten-
tang Kehutanan maupun UU Perlindungan dan Pengelolaan
(PPLH). Ada masalah dalam hal penegakan hukum di bidang
lingkungan. Selama ini para pelaku perusakan hanya diberikan
hukuman ringan, atau bahkan kasusnya menguap karena dini-
lai tidak cukup bukti. Ini membuat tidak ada efek jera. Mereka
terus melakukannya lagi dan lagi. Untuk para pembalak liar,
harus dicabut izin mereka karena sudah masuk kejahatan yang
luar biasa. Perlu ada kemauan politik semua pihak guna men-
dukung penegakan hukum. Kalau tidak, anak cucu kita akan
diwarisi masalah lingkungan yang serius. (Wta/P-3)
Ali Kastela
Ketua DPP Partai Hanura
MASALAHpenangananlingkunganhidupseharusnyadikuatkan
pada upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Selanjutnya,
pengendalian pencemaran dan masalah yang berhubungan de-
ngan penegakan hukum. Masalahnya saat ini upaya pencegahan
tidak dilakukan dengan baik. Penindakan juga berorientasi
pada pendapatan. Contohnya, perizinan terkait pemanfaatan
sumber daya alam yang diberikan seluas-luasnya. Ini memberi
dampak luar biasa terhadap kerusakan lingkungan kita. Oleh
karena itu, kita prihatin kalau pemerintah saat ini tidak menge-
depankan perhatian terhadap kerusakan lingkungan. Yang kita
titipkan kepada generasi mendatang ialah air mata, padahal
seharusnya kita memberikan mata air. Kerusakan lingkungan
luar biasa yang terjadi di mana-mana. (Wta/P-3)
MS Kaban
Ketua Umum DPP PBB
PROGRAMpemerintahsaatinimasihjauhdariefektifuntukmeng-
atasi kerusakan lingkungan. Tidak ada strategi dan program yang
jelas untuk meningkatkan kualitas lingkungan kita. Pemerintah
lebihbanyakmengambilisu-isuinternasionalyangsedangpopuler,
padahal itu bukan sesuatu yang utama untuk Indonesia. Misalnya,
tentang emisi karbon. Indonesia bukan negara industri, tidak pu-
nya kewajiban menurunkan emisi. Kita lupa masalah lingkungan
definisinya luas. Terkait pemanfaatan sumber daya alam, saat ini
mulai dari hulu hingga hilir tidak ada program yang tuntas, dari
pusat ke daerah. Maka itu, dari waktu ke waktu kita tidak punya
standarsuksesmenyelamatkanlingkungan.Yangpalingmencolok
ketika pemerintah mengatakan ada moratorium kawasan hutan,
tapi kenapa masih terjadi kebakaran yang luar biasa? (Wta/P-3)
Budhy Santoso
Ketua DPN PKPI
MEMANG sudah ada UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di samping program-
program kementerian terkait. Namun, realitas menunjukkan
upaya pemerintah belum efektif. Hal itu dapat dilihat dari masih
banyaknya bencana alam, khususnya yang disebabkan keru-
sakan lingkungan. Contohnya antara lain banjir, longsor, efek
rumah kaca yang disebabkan limbah industri, serta kerusakan,
kemerosotan, dan/atau kepunahan aneka ragam hayati. Itu di-
sebabkan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup
yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengefektifkan konsep go
green. Misalnya, dengan melakukan sosialisasi seluas-luasnya
secara intens dan berlanjut mengingat pemahaman masyarakat
tentang arti lingkungan hidup masih rendah. (Wta/P-3)
SELASA, 25 MARET 2014PLATFORM PARTAI6

7. P
ENGAWASAN atas pe-
nyelenggaraan pemi-
lihan umum (pemi-
lu) sepertinya tidak
didesain untuk mengawasi
peserta pemilu yang juga aktif
sebagai pejabat atau penye-
lenggara negara. Jika melihat
DCT anggota DPR, DPD, dan
DPRD, mayoritas masih diisi
wajah lama, termasuk juga
yang menduduki jabatan se-
bagai menteri.
Di jajaran Kabinet Indo-
nesia Bersatu (KIB) Kedua,
setidaknya ada 10 menteri
aktif yang mencalonkan diri
sebagai anggota DPR. Bahkan
5 dari 10 menteri tersebut
berasal dari Partai Demokrat,
sisanya dari Partai Keadilan
Sejahtera (2 menteri), Partai
Kebangkitan Bangsa (2), dan
Partai Amanat Nasional (1).
Sekilas tak ada yang salah
jika seorang menteri atau
incumbent mengajukan diri
sebagai calon anggota legisla-
tif. Namun, jika diselisik lebih
jauh ada kelemahan sistemis
dalam sistem pengawasan
pemilu jika dikaitkan dengan
keikutsertaan menteri atau
incumbent dalam kontestasi
pemilu legislatif.
Problem hukum
Dari sisi hukum, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
cenderung memberikan kele-
luasaan kepada anggota DPR,
DPD, DPRD, dan menteri un-
tuk tetap aktif memegang
jabatan mereka walaupun
dicalonkan sebagai calon
anggota legislatif. Namun, di
sisi yang lain, undang-undang
justru mewajibkan kepada
kepala daerah untuk mun-
dur dari jabatan mereka jika
dicalonkan sebagai anggota
legislatif.
Dampak dari pengaturan
itu ialah ketiadaan instrumen
pengawasan yang mumpuni
untuk mengawasi menteri
dan incumbent. Hampir ti-
dak ada batasan atau ukuran
untuk menilai apakah yang
bersangkutan sedang men-
jalankan tugasnya sebagai
pejabat negara atau se-
dang melakukan ke-
giatan kampanye.
Sebagai contoh,
misalnya, ketika
anggota DPR tu-
run ke basis pemi-
lihnya menggu-
nakan fasilitas
negara karena
jabatan-
nya se-
b a g a i
a n g -
g o t a
D P R .
Dalam
p r a k -
t i k n y a
kegiatan
tersebut sering kali ‘dibum-
bui’ konten yang sebetulnya
dikategorikan sebagai bentuk
kampanye.
Dalam banyak kasus ke-
giatan semacam itu bahkan
dilakukan secara vulgar,
misalnya ada anggota DPR
menggunakan program di
kementerian tertentu un-
tuk digunakan sebagai alat
kampanye. Biasanya caleg
melakukan ‘klaim’ bahwa
program tersebut ialah ‘jerih
payahnya’ sebagai anggota le-
gislatif.
Pada sisi yang lain, tak
tertutup kemungkinan men-
teri aktif pun menggunakan
fasilitas yang melekat pada
jabatannya untuk melakukan
kegiatan kampanye. Faktanya
memang sangat sulit dibeda-
kan dan dibuktikan apakah
yang bersangkutan sedang
menjalankan tugasnya atau
sedang berkampanye.
Dalam konteks pengawasan,
sebagai bahan perbandingan
dalam penyelenggaraan pe-
milu kada, penggunaan dana
bansos untuk kepentingan in-
cumbent tidak pernah tersen-
tuh oleh pengawasan
pemilu. Lalu
apa yang akan dilakukan jika
ada indikasi dana bansos di
kementerian tertentu disalah-
gunakan, termasuk terhadap
incumbent yang menggunakan
fasilitas jabatannya untuk ke-
pentingan kampanye?
Fenomena penyalahgunaan
dana bansos sebetulnya telah
menjadi perhatian dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasil kajian KPK di daerah,
misalnya, mengungkap bahwa
ada peningkatan signifikan
terhadap pengalokasian dana
bansos dan hibah dalam APBD
(2011–2013).
Hal yang sama juga
terjadi di ke-
menterian, alokasi dana ban-
sos dalam APBN 2014 men-
capai Rp73,2 triliun, padahal
di tahun sebelumnya (2013)
berkisar pada angka Rp59
triliun (Media Indonesia, 20/3).
Namun, pada sisi yang lain,
diskresi pengguna anggaran
yang terlalu besar tidak di-
imbangi dengan mekanisme
akuntabilitas yang kuat.
Karena itu, tidak menghe-
rankan jika pada sisi audit, ha-
sil pemeriksaan Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) selalu
menemukan penyimpangan
atas pengelolaan dana ban-
sos dan hibah. Bahkan dalam
beberapa kasus, itu dikatego-
rikan sebagai bagian dari tin-
dak pidana korupsi. Semua hal
itu tentu tidak terlepas dari
politik alokasi anggaran yang
memang berpotensi sangat
besar untuk disalahgunakan
baik oleh kepala daerah mau-
pun kementerian.
Terobosan pengawasan
Kondisi tersebut tentu saja
melahirkan situasi yang tidak
fair dalam penyelenggaraan
pemilu. Harus diakui bahwa
pejabat aktif tentu lebih memi-
liki peluang paling besar un-
tuk menggunakan anggaran,
fasilitas, dan kekuasaan yang
melekat pada jabatannya un-
tuk kepentingan
politik. Karena
i t u , p e n g a -
wasan pemi-
lu harusnya
masuk ranah
ke k u a s a a n
yang dijalan-
kan para ca-
leg.
Namun, fakta yang
lain justru memper-
lihatkan ringkihnya
pengawasan pemilu.
Institusi penyeleng-
gara pemilu terlihat
gagap dalam mela-
kukan pengawasan
terhadap peserta
p e m i l u y a n g
n y a t a - n y a t a
m e l a k u k a n
pelanggaran.
Contoh yang paling sederhana
ialah soal pemasangan atribut
kampanye yang melanggar
aturan.
Saat ini atribut peserta pe-
milu dengan mudahnya dapat
dijumpai dalam ruang-ruang
publik. Padahal, secara hu-
kum pemasangan atribut ter-
sebut dapat dikategorikan
sebagai pelanggaran pemilu
karena dipasang pada tempat
yang dilarang.
Lalu, bagaimana penyeleng-
gara pemilu bisa mengidenti-
fikasi dan menindak pelang-
garan yang dilakukan secara
terselubung melalui program
di kementerian tertentu, se-
mentara pelanggaran yang
terlihat nyata sekalipun tidak
dilakukan tindakan hukum
yang tegas? Itulah potret nyata
bahwa sistem pengawasan
pemilu jauh tertinggal di bela-
kang, sementara pelanggaran
pemilu telah dikreasikan sede-
mikian rupa untuk menyiasati
celah hukum.
Ke depan mungkin perlu
ada terobosan penegakan hu-
kum dalam hal pengawasan
pemilu. Pengawasan pemilu
hendaknya tidak dibatasi
kerangka hukum pemilu saja,
ada regulasi lain yang bisa
diterapkan untuk menjerat
peserta pemilu yang melaku-
kan pelanggaran.
Dalam konteks penyalahgu-
naan anggaran, jabatan atau
fasilitas negara bagi menteri
aktif dan incumbent harus-
nya menggunakan terobosan
hukum tidak hanya dalam
konteks hukum kepemiluan.
Ada instrumen hukum lain,
misalnya dengan mengguna-
kan Undang-Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi. Karena rumus-
an tentang penyalahgunaan
jabatan untuk kepentingan
pribadi ialah bagian dari tin-
dak pidana korupsi. Tero-
bosan semacam itu penting
dilakukan agar kelemahan
pengawasan pemilu benar-
benar menjamin pelaksanaan
pemilu yang fair bagi semua
peserta pemilu.
H
ARI Air Sedunia
(World Water Day),
yang diperingati se-
tiap 22 Maret, pada
tahun ini mengambil tema
water and energy (air dan
energi). Tema itu dipilih de-
ngan mempertimbangkan
keterkaitan yang erat antara
air dan energi. Di masa datang,
ketersediaan energi dengan
harga terjangkau dan harga
air tawar yang makin mahal
akan menjadi masalah pelik
bagi setiap negara.
Meski air kebutuhan dasar
manusia, peringatan Hari
Air Sedunia belum mendapat
perhatian luas dari masya-
rakat. Di tengah kehidupan
yang kian boros energi karena
tersedianya berbagai fasilitas
yang memanjakan kehidupan,
setiap anggota masyarakat
diharapkan mau melaksana-
kan berbagai kegiatan gerakan
hemat air dalam kehidupan
sehari-hari.
Gerakan hemat air semakin
pentingketikakrisislingkungan
yang kian masif belakangan ini
dapat menetaskan defisit air
tawar di tengah penduduk
dunia yang jumlahnya terus
meningkat. Dalam 10 tahun
terakhir meningkat menjadi
7 miliar, dan akan mendekati
angka 9 miliar dalam kurun
waktu 30 tahun yang akan da-
tang. Defisit air tawar menjadi
ancaman baru. Kebutuhan se-
karang dan masa datang akan
lebih sulit karena masyarakat
membutuhkan pangan yang
jumlahnya dua kali produksi
pangan saat ini, yang berarti
meningkatkan kebutuhan air.
Itu menunjukkan kebutuhan
air bagi umat manusia sangat-
lah penting karena air ialah
sumber kehidupan.
Defisit
Kebutuhan air yang makin
meningkat setiap tahun di te-
ngah krisis lingkungan yang
kian masif patut mendapat
perhatian dari pemerintah. Di
mata masyarakat dunia, Indo-
nesia dikenal sebagai negara
yang memiliki sumber daya
air yang cukup besar. Namun,
mereka juga mencatat bahwa
bencana kebakaran hutan yang
terjadi di Riau dan di sejumlah
daerah baru-baru ini telah
menetaskan defisit air tawar.
Fenomena krisis lingkungan
yang makin buruk ini akan
memicu kelangkaan pangan di
negeri yang memiliki jumlah
penduduk terbesar keempat
di dunia. Tanpa pengelolaan
serius, di masa datang air akan
menjadi sumber konflik di te-
ngah warga. Para ahli konser-
vasi air mengestimasi dua dari
tiga penduduk akan semakin
sulit mengakses bersih tawar
pada 2025.
Air merupakan kebutuhan
vital manusia. Namun, krisis
lingkungan yang kian masif
mengakibatkan pemenuhan
kebutuhan air tawar bagi pen-
duduk dunia menghadapi ma-
salah pelik. Sekitar 1,8 miliar
penduduk dunia mengonsumsi
air tidak bersih setiap hari dan
1,3 miliar penduduk dunia be-
lum memiliki fasilitas sanitasi.
Dampaknya dari sekitar 50
ribu orang meninggal setiap
hari di dunia, sedikitnya 16
ribu orang di antaranya me-
ninggal akibat mengonsumsi
air yang kurang bersih.
Lalu, bagaimana pemenuh-
an air bersih di Indonesia?
Sudahkah seluruh masyarakat
dapat mengakses air bersih
secara merata baik kuanti-
tas maupun kualitas untuk
kebutuhan sehari-hari? Apa
upaya yang dapat dilakukan
pemerintah untuk mence-
gah krisis air? Apakah sudah
terjalin kerja sama yang baik
dengan masyarakat luas untuk
mengatasi pencemaran air di
kota-kota besar seperti Jakarta,
Surabaya, dan Medan?
Kerja sama kian penting
mengingat harga air semakin
mahal. Ilmu ekonomi zaman
dulu mengajarkan air ialah
barang gratis. Kini terbukti air
lebih mahal daripada bensin.
Dahulu, untuk minum dan ke-
butuhan rumah tangga cukup
mengambil air dari sumur. Na-
mun, seiring dengan kualitas
air sumur yang kian diragukan
kelayakannya karena terce-
mar, masyarakat harus mem-
buka dompet untuk membeli
air kemasan yang diproses dari
air pegunungan demi menjaga
kesehatan.
Sudah menjadi rahasia
umum warga Jakarta dan kota
besar lainnya seperti Medan
dan Surabaya terus menyedot
air tanah secara berlebihan
menyusul pembangunan per-
mukiman baru yang bertum-
buh secara signifikan. Peng-
gunaan air tanah dengan cara
menyedot secara berlebihan
dapat mengakibatkan intrusi
air laut di berbagai kota pantai.
Air di sumur-sumur penduduk
berubah menjadi asin alias
payau. Penyedotan air tanah
secara berlebihan akan mem-
bentuk rongga-rongga di dalam
tanah dan banjir besar akan
selalu mengintai karena terjadi
penurunan permukaan tanah.
Di Jakarta belahan utara,
menurut data terkini, tanah-
nya sudah turun secara ber-
makna dalam jangka waktu 30
tahun belakangan. Intrusi air
laut sudah mencapai daerah
Monas. Jika eksploitasi air
tanah ini dilanjutkan secara
terus-menerus tanpa pengen-
dalian, penurunan tanah akan
mencapai 4 meter pada 2030.
Dalam kondisi demikian, bisa
dipastikan akan sangat sulit
mengatasi bahaya banjir yang
kerap terjadi belakangan ini.
Bahkan tidak mustahil kawa-
san Jakarta Utara akan men-
jadi waduk raksasa.
Gerakan hemat air
Mengatasi defisit air tawar
patut dilakukan melalui gera-
kan hemat air dan dikampa-
nyekan secara terus-menerus.
Kesadaran masyarakat akan
terbangun untuk memahami
bahwa sumber daya air itu ha-
rus dijaga kelestariannya demi
kelangsungan hidup bangsa.
Hal itu akan menetaskan pa-
radigma baru, yakni memberi
pemahaman bahwa fungsi air
tidak sekadar untuk mandi,
cuci, dan kebutuhan minum,
tetapi juga berfungsi untuk
membilas kota.
Kota Jakarta, yang saat ini
berpenguhuni sekitar 12 juta
jiwa, setiap hari menghasilkan
sekitar 3.000 ton tinja. Jumlah
limbah yang luar biasa itu
dikhawatirkan dapat menjadi
‘bom waktu’ yang mencemari
seluruh air tanah dangkal oleh
bakteri koli yang hidup dalam
tinja manusia. Untuk itu, dibu-
tuhkan air yang cukup untuk
membilas Kota Jakarta dari
cemaran dan ancaman penya-
kit akibat bakteri koli.
Kecukupan air bersih seba-
gai hak asasi manusia masih
terjadi kesenjangan. Masyara-
kat miskin yang tidak mampu
berlanggananairminumharus
membayar lebih mahal dari tu-
kang pikul jika dibandingkan
dengan tarif air minum yang
dibayar warga yang menda-
patkan pelayanan air bersih
dari PAM. Sekadar menyebut
contoh, masyarakat miskin di
Jakarta Utara harus membeli
air bersih yang harganya lebih
mahal daripada yang dinikma-
ti masyarakat mampu di Men-
teng dan Kebayoran Baru.
Data menunjukkan warga
Medan yang bisa menikmati
air PAM baru mencapai 40%.
Warga lainnya mendapatkan
air bersih dari air tanah yang
kualitasnya sudah mulai menu-
run. Untuk kebutuhan mandi
dan cuci, sebagian warga meng-
gunakan air dari Sungai Deli
dan Babura yang warnanya
kerap berubah menjadi cokelat
karena tercemar baik secara
kimia maupun biologis.
Mengingat kian masifnya
krisis lingkungan belakangan
ini dan sudah berdampak
buruk pada defisit air tawar
untuk kehidupan, saatnya kita
belajar menghargai setiap tetes
air. Jika setiap orang, misalnya
di Jakarta, dapat menghemat
1 liter air setiap hari, berarti
ada 12 juta liter air yang bisa
diselamatkan. Nah, mulai seka-
rang mari berhemat air guna
mencegah konflik baru mem-
perebutkan sumber kehidupan
yang satu ini.
SELASA, 25 MARET 2014 OPINI 7
PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)
Mengingat kian masifnya
krisis lingkungan
belakangan ini dan sudah
berdampak buruk pada
defisit air tawar untuk
kehidupan, saatnya kita
belajar menghargai setiap
tetes air.
Ringkihnya
Pengawasan Pemilu
AirdanKrisisLingkungan
Reza Syawawi
Peneliti hukum dan kebijakan Transparency International Indonesia
Posman Sibuea
Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo
Thomas Sumut, Direktur Center for National Food Security Research
Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan-
song
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua),
Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Lau-
rens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato-
mo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Lau-
rens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase-
tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing,
Tjahyo Utomo
Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto
Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-
306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama,
Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:
Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088
(Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@
mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta,
ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com,
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR-
TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS
DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ME-
MINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries
Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rah-
mawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika,
Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana,
Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono,
Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indri-
antari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana,
Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hul-
wan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Corne-
lius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania
Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni
Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino
F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U.
Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mo-
hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Per-
mana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto,
Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono,
Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman
Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Us-
man Iskandar, Zubaedah Hanum
Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung);
Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri
Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem-
bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wi-
djajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)
METROTVNEWS.COM
News: Khudori
Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni
Fauzan, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky Yanuardi,
Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi,
Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari,
Rita Ayuningtyas, Torie Natallova
DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Kepala Divisi: Budiana Indrastuti
Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP
Nababan
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang
Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso,
Suprianto
ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo,
Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi
Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo
Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma
Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahri-
ar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad
Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania
Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih,
Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman
PENGEMBANGAN BISNIS
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya:
Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274)
523167.
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021)
5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per-
cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bu-
lan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening
Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman

8. LINTAS BERITA
SELASA, 25 MARET 2014MEGAPOLITAN8
S
ETELAH menempuh
sejumlah rangkaian
tes, Brigadir Susanto,
tersangka penembak-
an Kepala Pelayanan Markas
Polda Metro Jaya Ajun Komisa-
ris Besar Pamudji, akhirnya
mengakui perbuatannya.
Menurut pengakuan Su-
santo, penembakan itu tidak
disengaja, tapi hanya reaksi
spontan. Ia bahkan sempat
bergelut dengan korban un-
tuk memperebutkan senjata
api jenis revolver kaliber 38
milimeter. Direktur Reserse
Kriminal Umum Polda Metro
Jaya Komisaris Besar Heru
Pranoto, kemarin, menga-
takan pengakuan itu diung-
kapkan Susanto saat kembali
menjalani pemeriksaan inten-
sif di ruang penyidik Subdit
Jatanras Direktorat Reserse
Kriminal Umum Polda Metro
Jaya. Ketika penyidik melaku-
kan tes psikologis, tersangka
berusaha menutupi fakta
kejadian.
Selain itu, tambah Heru,
hasil pemeriksaan lanjutan
menggunakan alat uji ke-
bohongan (lie detector) pun
nyaris dikelabui karena ke-
terangan Susanto tidak didu-
kung data yang dikeluarkan
mesin. “Karena ada indikasi
bohong, tersangka lalu kita
istirahatkan dan lakukan pen-
dekatan. Pada pemeriksaan
kedua dengan lie detector, ba-
rulah dia mengaku yang me-
lakukan (penembakan). Mesin
juga menunjukkan jawaban
jujur dan benar,” kata dia. Se-
telah ada pengakuan sebagai
pelaku tunggal itulah Susanto
kembali menjalani pemerik-
saan intensif di ruang.
Ambil pistol
Dalam pemeriksaan inten-
sif, Susanto juga mengung-
kapkan peristiwa pada selasa
(18/3) pukul 21.15 WIB itu di-
awali kedatangan atasannya,
AKB Pamudji, ke ruang piket
Yanma. Tersangka menyapa,
“Selamat malam, Koman-
dan.” Namun, Pamudji malah
menegur tersangka karena
tidak mengenakan seragam.
“Senjata api tersangka lalu
diambil dan disimpan di kan-
tong celana korban. Tersangka
kemudian masuk ke ruangan
untuk memakai seragam dan
diperintahkan mengecek piket
(unit) genset,” ujar Heru.
Tak lama berselang, tersang-
ka kembali ke ruang piket dan
melapor ke Pamudji perihal
hasil pemeriksaan di unit gen-
set. Saat laporan disampaikan,
terjadi perselisihan karena
korban dianggap tak peduli.
“Artinya, laporan tersangka
tidak dipedulikan. Pekerjaaan
yang dilakukan tidak menda-
pat apresiasi, tapi terus dapat
teguran,” tambahnya.
Susanto selanjutnya me-
minta Pamudji agar mengem-
balikan senjata api miliknya.
“Terjadilah sedikit perta-
hanan. Saat itu tangan kor-
ban memegang pelatuk dan
meletus,” kata Heru.
Hal senada dikatakan Ka-
bid Humas Polda Metro Jaya
Kombes Rikwanto. Menu-
rutnya, setelah pergumulan
dan letusan pertama, senjata
pindah ke tangan tersangka.
“Jadi, tangan korban dan ter-
sangka sama-sama ke atas
memperebutkan senjata. Lalu,
tangan korban sempat ditu-
runkan tersangka dan senjata
diarahkan ke kepala korban,
(tembakan kedua) kena peli-
pis,” pungkasnya. (Gol/J-4)
ANITA Ambarwati, 18, siswi
Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) PGRI 2 Cibinong yang
jenazahnya ditemukan di hu-
tan Kampung Pedurenan, RT
001 RW 02, Kelurahan Kali
Mulia, Cilodong, Kota Depok,
Minggu (16/3), tewas akibat
dibunuh. Setelah dibunuh, kor-
ban diperkosa dua pelaku.
Kepala Polsek Sukma Jaya
Komisaris Agus Widodo me-
ngatakan pelaku bernama
Syarifuddin, 33, dan Parilhan
Jayadi alias Pepen, 33. Mereka
mengaku membunuh dan me-
merkosa Anita lantaran ingin
memperdalam ilmu hitam dan
aji kesaktian.
“Polisi mencurigai peng-
akuan kedua tersangka, se-
hingga perlu pendalaman
untuk mengungkap korban
lain. Kami juga perlu kete-
rangan lain, tidak cukup hanya
keterangan Syarifuddin dan
Pepen,” kata Agus, kemarin.
Menurutnya, ilmu hitam ter-
sebut oleh kedua tukang ojek
itu selain akan dipakai untuk
mengguna-gunai gadis, juga
untuk kebal terhadap macam
senjata tajam dan bisa meng-
hilang setelah melakukan
kejahatan.
“Untuk mendapatkan itu
harus membunuh dan me-
merkosa anak baru gede (ABG)
untuk tumbal,” kata Pepen.
Pepen mengungkapkan, ia
mengenal Anita lewat jejaring
sosial Face Book. Pada Minggu
(16/3) pukul 04.00 WIB, ia
menghubungi Anita yang ting-
gal di Perumahan RRI Cisalak,
Sukma Jaya, Depok, melalui
telepon untuk menemuinya
di SPBU Kali Mulya, Cilodong.
Setelah bertemu , Anita, Pepen,
dan Syarifuddin kemudian
menyusuri jalan setapak ke
arah hutan. Setibanya di sana,
leher gadis itu dijerat dengan
tali nilon yang telah disiapkan
hingga tewas. Setelah itu, ke-
dua pelaku memerkosanya.
Kepala Unit Reserse Kriminal
Polsek Sukma Jaya Ajun Komi-
saris I Ketut Gorris mengata-
kan, mayat Anita ditemukan
pada Kamis (20/3). Melalui pe-
nelusuran ponsel milik Anita,
petugas mendeteksi identitas
Pepen dan Syarifuddin, ke-
mudian meringkus mereka.
(KG/J-4)
KEPOLISIAN Sektor Tambun, Kabu-
paten Bekasi, Jawa Barat, memukan
unsur kesengajaan dalam kasus keba-
karan toko mebel yang menewaskan
dua bocah dan membuat ibu mereka
kritis. “Kami sudah mendapat ha-
sil sementara dari Puslabfor (Fusat
Laboratorium Forensik). Memang
ada dugaan unsur kesengajaan da-
lam kebakaran yang menewaskan
dua balita dan satu orang kritis,” kata
Kapolsek Tambun Komisaris Indra
Arya Yuda, kemarin.
Menurutnya, sejak awal pihaknya
telah menemukan kejanggalan dalam
kebakaran Toko Bintang Makmur Fur-
niture sekaligus rumah tinggal pada
19 Maret lalu. Antara lain, di dinding
kamar tidak ada bekas terbakar, dan
hanya kasur yang terbakar.
Sementara itu, berdasarkan data
dari hasil olah tempat kejadian
perkara di Jalan H Nausan, Kam-
pung Gabus Pabrik, RT 04/01, Desa
Sriamur, Kecamatan Tambun Utara,
ditemukan beberapa barang bukti
yang menguatkan kejanggalan itu. Di
antaranya, lima botol air mineral, dua
bungkus korek api, dan kunci kamar
yang diletakkan di meja.
Di sisi lain, Monalisa, 34, ibu kedua
bocah, saat ini masih kritis dan dira-
wat Rumah Sakit Polri Kramatjati,
Jakarta Timur. (Gan/J-4)
HINGGA kemarin, polisi masih mem-
buru pelaku perusakan Stasiun Kereta
Duri, Tambora, Jakarta Barat, yang
terjadi pada Jumat (21/3) malam. Ber-
dasarkan penyelidikan, pelaku diduga
berjumlah lima orang.
Perusakan itu dipicu dari perteng-
karan antara petugas keamanan dan
sekelompok penumpang yang turun
dari KA 1033.
Namun kemudian, lima penumpang
yang sudah menukar tiket dan keluar
dari peron memaksa masuk lagi ke
stasiun.
Alhasil, tindakan kelima penum-
pang tersebut langsung mendapat-
kan teguran dari petugas keamanan.
Pasalnya, penumpang yang hendak
masuk stasiun harus membeli tiket
untuk melewati gerbang dengan sis-
tem tap-in/tap-out.
Perusakan pun terjadi oleh kelima
orang itu bersama puluhan teman
mereka. Mereka melempari stasiun
hingga membuat fasilitas stasiun ru-
sak.
Namun, kemarin, Humas Daop I PT
KAI Agus Komarrudin mengatakan
stasiun sudah diperbaiki dan operasi-
onal pelayanan tidak terganggu.
Kanit Reskrim Polsek Tambora AK
Widharma Jaya mengungkapkan su-
dah delapan saksi diperiksa dalam
kasus ini. (Tes/J-1)
PENERTIBAN JOKI 3 IN 1: Petugas satpol PP merazia sejumlah joki 3 in 1 dan gelandangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Razia dilakukan untuk menciptakan
kondisi Jakarta yang bebas gelandangan dan permasalahan joki 3 in 1 yang kerap menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan.
MI/ANGGA YUNIAR
SIDANG PERDANA: Terdakwa pembunuh Holly Angela, yakni Surya
Hakim, Abdul Latif, dan Pago menjalani sidang perdana di PN
Jakarta Selatan, kemarin. Ketiganya ialah eksekutor yang disewa
otak pembunuhan, Gatot Supiartono,
MI/ANGGA YUNIAR
SusantoAkui tidakSengajaMenembak
TukangOjekBunuhAnita
untukPerdalamIlmuHitam
RAZIA PARKIR LIAR: Petugas Dishub Pemrov DKI mencabut pentil kendaraan roda
empat yang diparkir sembarangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin.
Razia parkir sembarangan di pinggir jalan tersebut bertujuan mengantisipasi
kemacetan.
ANTARA/RENO ESNIR
KebakaranDidugaDisengaja PerusakanStasiunDiusut
KOTA DEPOK
POLDA METRO JAYA
KABUPATEN BEKASI JAKARTA BARAT
PELESIR massal pegawai Suku Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Na-
kertrans) Jakarta Timur ke Gunung
Bromo, Jawa Timur, dengan cuti
bersamaan, Jumat (21/3) pekan lalu,
menuai protes keras.
Bahkan Dinas Nakertrans DKI Ja-
karta akan memverifikasi ulah 24
pegawai negeri sipil (PNS) itu dan
meminta keterangan Kepala Suku Di-
nas Nakertrans Jakarta Timur Hikmat
Sirait. Dia dinilai lalai karena mem-
berikan izin kepada anak buahnya
untuk pelesir di hari kerja.
“Sebagai PNS, tidak bisa seperti itu,
apalagi di saat jam kerja,” kata Kepala
Disnakertrans DKI Jakarta Priyono,
kemarin.
Menurut dia, seharusnya PNS
bertanggung jawab melayani masya-
rakat, bukan berwisata. Oleh karena
itu, baik Kepala Sudin Nakertrans
maupun 24 PNS yang berwisata akan
dijatuhi sanksi jika dalam verifikasi,
mereka terbukti melakukan kesa-
lahan. Ketika ditanya soal bentuk
sanksi yang akan dijatuhkan, Priyono
mengatakan hasil verifikasi tim akan
menentukan jenis sanksi.
“Kita tunggu tim. Mau sanksi te-
guran tertulis atau lisan, yang jelas
ini warning pertama dan terakhir
buat mereka,” tegasnya. Ia juga ber-
harap sudin nakertrans lainnya bisa
mengambil pelajaran dari kasus itu.
(AF/J-4)
PNSPelesirTerancamSanksi
JAKARTA TIMUR
Pembunuh Satpam Diduga Sakit Jiwa
PELAKU penusukan hingga tewas Chairil Fachri, petugas
keamanan Giant Ekspres Pondok Betung, Pondok Aren, Kota
Tangsel, diduga menderita gangguan jiwa. Hal itu terlihat dari
melanturnya jawaban pelaku saat dimintai keterangan oleh
polisi.
Tersangka Amordiah Widi Amara hingga kini masih menjalani
perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Ti-
mur, karena dikeroyok massa.
Kapolsek Pondok Aren Komisaris Hafidz Herlambang, kemarin,
mengaku tidak sepenuhnya percaya dengan tingkah laku pelaku.
Makadariitu,penyidikakanmemanggilpsikiateruntukmengecek
kondisi kejiwaan tersangka.
“Ditakutkan, dia cuma berpura-pura hilang ingatan supaya da-
pat mengelabui petugas,” tuturnya. Desi, kakak kandung pelaku,
mengatakan Amordiah mengalami gangguan jiwa sejak 10 tahun
lalu. Sebelumnya, pelaku sempat membakar rumah kontrakan
tetangganya. Pelaku juga pernah berobat untuk kejiwaannya di
Cirebon, Jawa Barat. (DA/J-1)
Hakim Duga Pelapor Bohong
MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menduga
ada kejangalan dalam kasus penguasaan harta yang dilaporkan
Luthfia terhadap mantan suaminya, Deding Abdulah. Sudah dua
kali Luthfia mangkir dalam persidangan.
Majelis Hakim Dahmi Wirda menyatakan tidak bisa menerima
alasan sakit yang diberikan Luthfia melalui jaksa. Menurutnya,
harus dijelaskan sakit dari pelapor itu seperti apa sehingga tidak
bisa datang dalam dua kali persidangan.
Dia juga mendesak Jaksa untuk memastikan kebenaran alasan
pelapor, dan melakukan penjemputan terhadap pelapor utuk
sidang berikutnya. Jaksa Indra Gunawan berkeras menyatakan
pelapor sakit. “Ini baru pangilan kedua. Pada persidangan ketiga
akan kami lakukan penjemputan,” katanya. (Nel/J-1)
Eksekutor Holly Diancam Hukuman Mati
TIGA eksekutor pembunuhan Holly Angela yang terdiri dari
Surya Hakim, Abdul Latief, dan Pago Satria Permana terancam
hukuman mati. Ancaman itu disampaikan jaksa dalam dakwaan
untuk ketiga orang itu dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, kemarin.
Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Made
Sutrisna itu, Sofyan Yusuf dan Abdul Latief, diadili bersamaan,
sedangkan Pago Satria terpisah.
Jaksa Agus Setiawan dalam dakwaan primer menjerat ketiga
terdakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1, subsider
Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 dan dalam dakwaan lebih subsider
menjerat mereka dengan Pasal 353 ayat 3 KUHP jo Pasal 55
ayat 1.
Menurutnya, Pasal 340 merupakan pidana pembunuhan be-
rencana dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur
hidup. (Nel/J-4)
“Susanto meminta
Pamudji mengembalikan
senjata apinya sehingga
terjadi perebutan. Saat itu
tangan korban memegang
pelatuk dan pistol
meletus.”