Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyus

1. LATAR BELAKANG – ALASAN PENYUSUNAN
PERPRES 54/2008 PENATAAN RUANG KAWASAN
PEDOMAN UMUM RENCANA
TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN
BERBASIS MASYARAKAT (RTRKPBM)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT PEBERDAYAAN MASYARAKAT
Free Powerpoint Templates
Page 1
JABODETABEKPUNJUR
Hal yang mendasari penyusunan Peraturan Presiden tentang Penataan
Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah:
1. ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyusunan RTR Kawasan
Strategis nasional yang diatur dengan Peraturan Presiden dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur;
2. Kawasan Jabodetabekpunjur merupakan satu kesatuan ekosistem,
ekonomi, dan sosial budaya yang memerlukan penataan ruang secara
terpadu;
3. Kawasan Jabodetabekpunjur telah berkembang menjadi satu
kesatuan kawasan perkotaan metropolitan dengan berbagai
permasalahan yang memerlukan penanganan dalam rangka
memantapkan fungsi kawasan sebagai kawasan metropolitan dan
sebagai bagian dari sistem pengembangan perkotaan nasional
PT. BEUTARI
NUSAKREASI

2. Free Powerpoint Templates
Page 2
LATAR BELAKANG
• Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan, secara sederhana dapat diartikan sebagai
kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perdesaan serta pengembangan
infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial
ekonomi yang diinginkan.
• Dasar Hukum yang melandasi kegiatan ini :
– UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
– UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
– UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pewmbangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
– UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
– PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan
Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
– PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
– PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
– PP Nomor 72 Tahun 2995 tantang Desa;
– PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata
Kerja Kementrian Dalam Negeri;
PT. BEUTARI
NUSAKREASI

3. Free Powerpoint Templates
Page 3
MAKSUD DAN TUJUAN
• Maksud dari kegiatan penyusunan Pedoman Umum Rencana Tata Ruang
Kawasan perdesaan Berbasis Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan
pemahaman dan kemampuan pemangku kepentingan dalam menyusun
rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat di pusat dan
daerah.
• Tujuan dari kegiatan ini adalah;
– Mempercepat terlaksananya Permendagri Nomor 51 Tahun 2007 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
– Menjadi pedoman bagi Ditjen PMD dan pemangku kepentingan lainnya
dalam upaya Penyusunan Pedoman Umum Rencana Tata Ruang Kawasan
Perdesaan Berbasis Masyarakat di pusat dan daerah;
– Mendorong terencananya berbagai kegiatan yang akan diarahkan untuk
mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan;
– Mempercepat penguatan kapasitas aparatur pemerintah pusat, daerah,
dan desa dalam rangka penyusunan rencana tata ruang kawasan
perdesaan.
PT. BEUTARI
NUSAKREASI

4. Free Powerpoint Templates
Page 4
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
• Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan survey di 3
(tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Bungo (Jambi), Kutai Kartanegara
(Kaltim), dan Bantaeng (Sulsel).
Lokasi tersebut telah dilakukan pembangunan kawasan perdesaan
berbasis masyarakat.
• Pemilihan lokasi tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan
untuk mendukung penyusunan Pedoman Umum Rencana Tata Ruang
Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.
• Sedangkan Penyusunan Pedoman Umum Rencana Tata Ruang Kawasan
Perdesaan Berbasis Masyarakat dilaksanakan di Jakarta.
PT. BEUTARI
NUSAKREASI

5. Free Powerpoint Templates
Page 5
KELUARAN
 Tersusunnya Pedoman Umum Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis
Masyarakat.
 Adanya peningkatan wawasan bagi aparatur pemerintah pusat dan daerah
dalam Penyusunan Pedoman Umum Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan
Berbasis Masyarakat
PENDEKATAAN PEKERJAAN
 Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif yang digunakan dalam penyusunan pedoman Penataan
Ruang Kawasan Perdesaan ini, pada dasarnya merupakan pendekatan yang
digunakan untuk merumuskan suatu kebijakan (aturan –standar dan kriteria
teknis) dan strategi berdasarkan data dan informasi yang tersedia serta
mengacu pada produk peraturan dan perundangan yang terkait
 Pendekatan Partisipatif
Perencanaan partisipatif didefinisikan sebagai upaya perencanaan yang
dilakukan bersama antara unsur pemerintah dan masyarakat
PT. BEUTARI
NUSAKREASI

6. Faktor Instrumental (determinan) :
UU dan Peraturan yang terkait dengan Penataan Ruang
Kondisi yang dituju
a. secara system (hubungan
antar desa-kota)
 Keterkaitan fungsional
menyatu
 Kegiatan pertanian dlm
tunjang wilayah serasi
 Efisiensi dalam
penyediaan PSD
b. secara individual (intra
perdesaan)
 SDA dan SDB manfaat
 konversi lahan terkendali
 lingkungan tak rusak
 Kondisi lingk. Perum &
perkim layak
c. peningkatan ekonomi wilayah
(termasuk lembaganya)
Kawasan Perdesaan
Subyek
METODE
Obyek
Faktor lingkungan berpengaruh:
Perubahan struktur ekonomi; alih fungsi kawasan;
globalisasi;teknologi pengelolaan SDA; nilai sosbud; peran
swasta dan masyarakat
Free Powerpoint Templates
Page 6
KERANGKA BERPIKIR (ALUR) PENYUSUNAN
PEDOMAN UMUM RTR KAWASAN PERDESAAN
Kondisi saat ini
a. secara system (hubungan
antar desa-kota)
 keterkaitan fungsional
belum optimal
 kegiatan pertanian dlm
tunjang wilayah belum
serasi
 PSD belum efisien
b. secara individual (intra
perdesaan)
 pemanfaatan SDA dan
SDB belum optimal
 konversi lahan kurang
terkendali
 kerusakan lingkungan
masih tinggi
 kondisi lingk. Perum &
perkim blm layak
c. kelembagaan ekonomi
wilayah belum optimal
PT. BEUTARI
NUSAKREASI
Diagram alir 1. Pola pikir penyusunan Pedoman Umum RTR Kawasan Perdesaan

7. Free Powerpoint Templates
Page 7
Kedudukan RTRKPBM Dalam Sistem Penataan
Ruang Dan Sistem Pembangunan Nasional

8. Free Powerpoint Templates
Page 8
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
APRIL A/M M/J J/A AGUST
22-28 29-05 06-12 13-19 20-26 27-02 03-09 10-16 17-23 24-30 01-07 08-14 15-21 22-28 29-04 05-11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. TAHAP PERSIAPAN
1 Persiapan Administrasi TL,S,D,H TL,S,D,H
2 Mobilitas Personil TL,S,D,H TL,S,D,H
3 Pengumpulan Data Sekunder di Jakarta D,H TL,S,D,H
4 Penyusunan Ceklist Kebutuhan Data di 3 Wilayah Survey TL TL,S,D,H
5 Studi Literatur Terkait Dengan Perencanaan Perdesaan dan Partisipasi Masyarakat TL TL,S,D,H
6
Pembahasan lanjut Kerangka Acuan Kerja dalam lingkup intern tim pelaksana pekerjaan TL,S,D,H,J TL,S,D,H
7 Review studi terdahulu D,H TL,S,D,H
8
Melakukan koordinasi awal dengan pimpinan pelaksana kegiatan dan instansi teknis
terkait di lokasi proyek tentang berbagai hal yang berhubungan dengan proses
perencanaan yang akan dilakukan. Membuat program kerja secara keseluruhan
TL,S,D,H,J TL,S,D,H
9 Penyusunan metodologi pekerjaan TL,S TL,S,D,H
10 Pemahaman kebijakan – kebijakan untuk Penyusunan Pedoman TL,S,D,H,J TL,S,D,H
11 Identifikasi Kondisi sosial. D,H TL,S,D,H
12 Persiapan peralatan kerja dan proses survey D,H TL,S,D,H
13 Pembuatan surat pengantar survey TL TL,S,D,H
14 Menetapkan metoda survey yang akan dilakukan TL,S,D,H,J TL,S,D,H
15 Menggali sumber data yang ada TL,S,D,H,J TL,S,D,H
16 Menyusun format pendataan TL TL,S,D,H
B. TAHAP SURVEY LAPANGAN DAN PENGUMPULAN DATA
1 Orientasi Lokasi Wilayah Studi TL,S,D,H,J TL,S,D,H
2 Survey lapangan TL,S TL,S,D,H
3 Survey Instansional Daerah D,H TL,S,D,H
4 Wawancara Dengan Pemangku Kepentingan TL,D,H,J TL,S,D,H
5 Dokumentasi Kondisi Lapangan S TL,S,D,H
6 Kompilasi Data S TL,S,D,H
7 penyusunan rumusan dan draft kerangka/rencanangan pedoman umum RTR TL,S,D,H TL,S,D,H
C. TAHAP ANALISIS
1 Melakukan Analisis Terhadap Aspek Substansional TL,H TL,S,D,H
2 Melakukan Analisis Pendalaman Materi teknis Penyusunan RTR Kawasan Perdesaan TL TL,S,D,H
3
Melakukan Pengembangan Dari Masukan Teknis Menjadi Rancangan Pedoman Umum
Penyusunan RTR
TL,S,D,H
TL,S,D,H
4 Melakukan Analisis dan evaluasi Pedoman Terdahulu TL,H TL,S,D,H
5 Melakukan Analsis Kebutuhan Sarana dan Prasarana S TL,S,D,H
6 Melakukan Kajian Sosial Ekonomi J TL,S,D,H
D. TAHAP PELAKSANAAN FGD
1 Persiapan Pelaksanaan FGD TL,S,D,H TL,S,D,H
2 Pelaksanaan FGD untuk merumuskan konsep dan rumusan pedoman umum RTR TL,S,D,H TL,S,D,H
D. TAHAP PENYUSUNAN PEDOMAN
1 Sintesa Substansi Pedoman Umum H TL,S,D,H
2 Sintesis Masukan Teknis TL TL,S,D,H
3 Struktur Pedoman Umum D TL,S,D,H
4 Penyempurnaan Pedoman Umum RTR D TL,S,D,H
E. PELAPORAN
1 Laporan Pendahuluan
2 Laporan Tengah
3 Laporan Akhir
4 Handbook Desain
IDUL FITRI 8 - 9 Agustus
JULI
KETERANGAN
NO. KEGIATAN
BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4
TENAGA AHLI ASS. TENAGA AHLI
MEI JUNI

9. Free Powerpoint Templates
Page 9
PELAKSANAAN FGD
Tujuan FGD
 FGD dilakukan untuk mendaptkan maskan bagi penyusunan pedoman RTR
berbasis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat
Bentuk FGD
• FGD dilakukan 1 (satu) hari, dalam bentuk sosialisasi pedoman & FGD
• Session pertama Sosialisasi yang disampaikan secara pleno oleh nara sumber.
• Session kedua bentuk FGD dengan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan
penyusunan pedoman RTR berbasis dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat.
Rencana Waktu Penyelenggaraan
FGD : Minggu ke -2 Juli 2013
Peserta
 Dinas PU/Tata Ruang, BAPPEDA & Instansi terkait dari daerah
 Lingkup Ditjen .Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Kem. Dalam Negeri
Narasumber
 Pejabat di lingkungan Ditjen .Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Kem.
Dalam Negeri
 Akademisi/Pakar
PT. BEUTARI
NUSAKREASI

10. Free Powerpoint Templates
Page 10
OUTLINE BUKU PEDOMAN RTRKPBM
Bab 1. PENDAHULUAN
a. Latar belakang
b. Maksud
c. Tujuan
d. Sasaran
e. Fungsi pedoman umum
f. Pengertian dan Istilah
g. Kondisi saai ini
h. Kondisi yang diinginkan
Bab 2. KETENTUAN UMUM
a. Ruang lingkup
b. Dasar kebijakan RTRKPBM
c. Kedudukan RTRKPBM dalam sistem penataan ruang dan sistem pembangunan
nasional
d. Pentingnya penyelenggaraan penyusunan dan penataan RTRKPBM
e. Manfaat RTRKPBM
i. Manfaat RTRKPBM secara langsung
ii. Manfaat RTRKPBM secara tidak langsung
f. Pendekatan pemahaman RTRKPBM
g. Tipologi RTRKPBM
h. Masa Berlaku RTRKPBM
Bab 3. RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT (RTRPBM)
a. Rencana tata ruang
b. Kawasan perdesaan
c. Berbasis masyarakat

11. Free Powerpoint Templates
Page 11
LANJUTAN OUTLINE
Bab 4. MEKANISME (PROSES) DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT (RTRPBM)
a. Proses Penyusunan RTRKPBM
i. Persiapan penyusunan RTRKPBM
ii. Pengumpulan data yang dibutuhkan
iii. Pengolahan dan analisis data
iv. Perumusan konsep RTRKPBM
v. Penyusunan raperda tentang RTRKPBM
b. Prosedur penyusunan RTRKPBM
Bab 5. PERAN DAN PELAKU PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN
BERBASIS MASYARAKAT (RTRPBM)
a. Pemerintah pusat
b. Pemerintah provinsi
c. Pemerintah kabupaten/kota
d. Pemerintah desa
e. Badan kerja sama antar desa (BKAD)
f. Masyarakat desa
g. Pemangku kepentingan lainnya
Bab 6. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN
a. Pemantauan
b. Pengendalian
Bab 7. PEMBINAAN
Bab 8. PENDANAAN
Bab 9. PENUTUP
PT. BEUTARI
NUSAKREASI

12. Free Powerpoint Templates
Page 12