1. MATERI PKn SMT I
KLAS IX
MATERI I
PARTISIPASI DALAM USAHA
PEMBELAAN NEGARA
2. KOMPETENSI DASAR
MENJELASKAN PENTINGNYA USAHA
PEMBELAAN NEGARA
MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK
USAHA PEMBELAAN NEGARA
MENAMPILKAN PERAN SERTA DALAM
USAHA PEMBELAAN NEGARA
4. KOMPETENSI DASAR
MENDISKRIPSIKAN PENGERTIAN
OTONOMI DAERAH
MENJELASKAN PENTINGNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK
5. MENJELASKAN PENTINGNYA
USAHA PEMBELAAN NEGARA
MENJELASKAN PENGERTIAN NEGARA
MENYEBUTKAN UNSUR – UNSUR NEGARA
MENYEBUTKAN FUNGSI NEGARA
TUJUAN
MENJELASKAN PENGERTIAN BELA NEGARA
MEMBERIKAN ALASAN NEGARA PERLU DIBELA
MENJELASKAN SIAPA YANG BERTANGGUNG
JAWAB ATAS PEMBELAAN NEGARA
6. APA ITU NEGARA ?
NEGARA ADALAH SEKUMPULAN
MASYARAKAT DENGAN BERBAGAI
KERAGAMANNYA, YANG HIDUP DALAM
SUATU WILAYAH YANG DIATUR SECARA
KONSTITUSIONAL UNTUK MEWUJUDKAN
KEPENTINGNAN NEGARA.
7. ROGER H.SOLTAU
NEGARA ADALAH ALAT (AGENCY) ATAU
WEWENANG (AUTHORITY) YANG
MENGATUR ATAU MENGENDALIKAN
PERSOALAN – PERSOALAN BERSAMA,
ATAS NAMA MASYARAKAT.
8. HAROLD J. LASKI
NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT
YANG DIINTEGRASIKAN KARENA
MEMPUNYAI WEWENANG YANG
BERSIFAT MEMAKSA DAN YANG SECARA
SAH LEBIH AGUNG DARI PADA INDIVIDU
ATAU KELOMPOK YANG MERUPAKAN
BAGIAN DARI MASYARAKAT ITU.
9. MAX WEBER
NEGARA ADALAH SUATU MASYARAKAT
YANG MEMPUNYAI MONOPOLI DALAM
PENGGUNAAN KEKERASAN FISIK
SECARA SYAH DALAM SUATU WILAYAH.
10. ROBERT M. MAC IVER
NEGARA ADALAH ASOSIASI YANG
MENYELENGGARAKAN PENERTIBAN DI
DALAM SUATU WILAYAH DENGAN
BERDASARKAN SISTEM HUKUM YANG
DISELENGGARAKAN OLEH SUATU
PEMERINTAH YANG UNTUK MAKSUD
TERSEBUT DIBERI KEKUASAAN MEMAKSA.
11. MIRIAM BUDIARDJO
NEGARA ADALAH SUATU DAERAH
TERITORIAL YANG RAKYATNYA DIPERINTAH
(GOVERMED) OLEH SEJUMLAH PEJABAT
DAN YANG BERHASIL MENUNTUT DARI
WARGA NEGARANYA KETAATAN PADA
PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGANNYA MELALUI PENGUASAAN
(KONTROL) MONOPOLITIS DARI
KEKUASAAN YANG SAH.
12. APA UNSUR NEGARA ?
WILAYAH : SETIAP NEGARA MENDUDUKI TEMPAT TERTENTU DI MUKA
BUMI DAN MEMPUNYAI PERBATASAN TERTENTU. WILAYAH INI
SEBAGAI TEMPAT BAGI RAKYAT / PENDUDUK UNTUK MENJALANKAN
KEHIDUPANNYA, TEMPAT BAGI PEMERINTAH UNTUK MENGATUR DAN
MENJALANKAN PEMERINTAHANNYA. WILAYAH DI SINI MELIPUTI
DARAT, LAUT, DAN UDARA
PENDUDUK / RAKYAT : SETIAP NEGARA MEMPUNYAI PENDUDUK /
RAKYAT , DAN KEKUASAAN NEGARA MENJANGKAU SEMUA
PENDUDUK / RAKYAT DI DALAM WILAYAHNYA.
RAKYAT ADALAH SEKUMPULAN MANUSIA YANG DIPERSATUKAN
OLEH SUATU PERASAAN DAN BERSAMA – SAMA MENDIAMI SUATU
WILAYAH TERTENTU.
RAKYAT MERUPAKAN UNSUR UTAMA BERDIRINYA SUATU NEGARA,
KARENA RAKYATLAH YANG PERTAMA KALI MEMILIKI KEHENDAK
UNTUK MENDIRIKAN NEGARA, MELIDUNGINYA SERTA
MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN BERDIRINYA NEGARA.
13. PEMERINTAH YANG BERDAULAT : SETIAP NEGARA
MEMPUNYAI SUATU ORGANISASI YANG BERWEWENANG
UNTUK MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN –
KEPUTUSAN YANG MENGIKAT BAGI SELURUH PENDUDUK
DALAM SUATU WILAYAHNYA.PEMERINTAH YANG
BERDAULAT YAITU PEMERINTAH YANG DIBERI WEWENANG
OLEH RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN : BAIK PENGAKUAN
SECARA DEFACTO (PENGAKUAN SECARA NYATA TELAH
BERDIRI SUATU NEGARA) MAUPUN PENGAKUAN SECARA DE
YURE (PENGAKUAN DIMANA SECARA HUKUM
INTERNASIONAL TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK
BERDIRINYA SEBUAH NEGARA.
14. APA FUNGSI NEGARA ?
MELAKSANAKAN KETERTIBAN : NEGARA
MENGATUR MASYARAKAT AGAR TERCIPTA
KONDISI YANG STABIL JUGA MENCEGAH
BENTROKAN – BENTROKAN YANG TERJADI
DALAM MASYARAKAT. DENGAN KONDISI
YANG TERTIP SEGALA KEGIATAN YANG
AKAN DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA
DAPAT DILAKSANAKAN.
15. MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN DAN
KEMAKMURAN RAKYATNYA : NEGARA
BERUPAYA AGAR MASYARAKAT DAPAT
HIDUP DAN SEJAHTERA, TERUTAMA
DIBIDANG EKONOMI DAN SOSIAL
MASYARAKAT.
16. FUNGSI PERTAHANAN : NEGARA
BERFUNGSI MEMPERTAHANKAN
KELANGSUNGAN HIDUP SUATU BANGSA
DARI SETIAP ANCAMAN DAN GANGGUAN
YANG TIMBUL DARI DALAM MAUPUN
DARI LUAR NEGERI.
17. MENEGAKKAN KEADILAN : NEGARA
BERFUNGSI MENEGAKKAN KEADILAN
BAGI SELURUH WARGANYA YANG
MELIPUTI SEGALA ASPEK KEHIDUPAN
(IPOLEKSOSBUDHANKAM).
UPAYA YANG DILAKUKAN DENGAN
MENEGAKAN HUKUM MELALUI BADAN –
BADAN PERADILAN.
18. APA ITU BELA NEGARA ?
UPAYA BELA NEGARA ADALAH SIKAP DAN
PERILAKU WARGA NEGARA YANG DIJIWAI
OLEH KECINTAANNYA KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945
DALAM MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP
BANGSA DAN NEGARA.
19. MENGAPA NEGARA PERLU DIBELA ?
FUNGSI PERTAHANAN : SETIAP WARGA NEGARA WAJIB
MEMPERTAHANKAN NEGARANYA SUPAYA
KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA TETAP
TERPELIHARA.
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA : KEMERDEKAAN YANG
DIPEROLEH BANGSA INDONESIA UNTUK MENDIRIKAN
NKRI TGL 17 AGUSTUS 1945 BUKAN SEBAGAI HADIAH
ATAU PEMBERIAN DARI NEGARA LAIN, TETAPI HASIL
PERJUANGAN YANG PANJANG DAN PENGORBANAN
YANG BANYAK BAIK HARTA MAUPUN NYAWA,
SEHINGGA SETIAP WARGA NEGARA WAJIB IKUT SERTA
MEMBELA NEGARANYA JIKA NEGARA MEMBUTUHKAN.
20. ASPEK HUKUM : WARGA NEGARA WAJIB
MEMBELA NEGARA KARENA
BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 3 UUD
1945 DINYATAKAN BAHWA SETIAP
WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB
IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN
NEGARA.
21. APA ITU BELA NEGARA ?
UPAYA BELA NEGARA ADALAH SIKAP DAN
PERILAKU WARGA NEGARA YANG DIJIWAI
OLEH KECINTAANNYA KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945
DALAM MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP
BANGSA DAN NEGARA.
22. SIAPA YANG WAJIB MEMBELA
NEGARA ?
BELA NEGARA HAK SEKALIGUS
KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA (PS.
27 AYAT 3 UUD 1945 DAN PS.9 AYAT 1 UU
NO.3 TH.2002)
23. MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK
USAHA BELA NEGARA
MENYEBUTKAN KETENTUAN DASAR HUKUM UPA
YA BELA NEGARA
MENYEBUTKAN LIMA UNSUR DASAR BELA
NEGARA
MENYEBUTKAN BENTUK – BENTUK UPAYA BELA
TUJUAN NEGARA
MENJELASKAN TUGAS TNI DAN POLRI DALAM
USAHA BELA NEGARA
MENJELASKAN PENGERTIAN ANCAMAN
MENGKLASIFIKASIKAN MACAM – MACAM
ANCAMAN
24. KETENTUAN DASAR HUKUM UPAYA BELA NEGARA
PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 BERBUNYI : “SETIAP WARGA
NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA
PEMBELAAN NEGARA”
PASAL 30 AYAT 1 UUD 1945 BERBUNYI :”TIAP – TIAP WARGA
NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
UU NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA
PEMBUKAAN UUD 1945 ALINIA IV :
MELINDUNGI SEGENAB BANGSA INDONESIA DAN SELURUH
TUMPAH DARAH INDONESIA.
IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG
BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN
KEADILAN SOSIAL.
25. LIMA UNSUR DASAR BELA NEGARA
CINTA TANAH AIR
KESADARAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA.
YAKIN AKAN PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI NEGARA.
RELA BERKORBAN UNTUK BANGSA DAN
NEGARA.
MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA
NEGARA
26. BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA
BELA NEGARA ?
1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
2. PELATIHAN DASAR KEMILITERAN
3. PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI
DAN POLRI
4. PENGABDIAN SESUAI PROFESI
(PS. 9 AYAT 2 UU No. 3 TH. 2002)
27. BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI WAHANA UNTUK MEMBINA
KESADARAN PESERTA DIDIK IKUT SERTA
DALAM PEMBELAAN NEGARA
28. BELA NEGARA MELALUI PELATIHAN DASAR
KEMILITERAN
ADANYA RESIMEN MAHASISWA (MENWA)
SEHINGGA MEREKA AKAN MEMILIKI
PEMAHAMAN DASAR – DASAR
KEMILITERAN DAN BISA
DIDAYAGUNAKAN DALAM KEGIATAN
PEMBELAAN TERHADAP NEGARA
38. BELA NEGARA PENGABDIAN SESUAI
DENGAN PROFESI
PENGABDIAN WARGA NEGARA YANG
MEMPUNYAI PROFESI TERTENTU UNTUK
KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA
TERMASUK DALAM MENANGGULANGI
DAN / ATAU MEMPERKECIL AKIBAT YANG
DITIMBULKAN OLEH PERANG, BENCANA
ALAM ATAU BENCANA LAINNYA
39. WUJUD BELA NEGARA ?
BELA NEGARA DIWUJUDKAN DALAM
PENYELENGGARAAN PERTAHANAN
NEGARA (Ps. 9 AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
40. PERTAHANAN NEGARA ?
SEGALA USAHA UNTUK
MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN
NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KESELAMATAN SEGENAB BANGSA DARI
ANCAMAN DAN GANGGUAN TERHADAP
KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA. (Ps. 1
AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
41. PELAKSANAAN PERTAHANAN
NEGARA ?
SISHANKAMRATA ( SISTEM PERTAHANAN DAN
KEAMANAN RAKYAT SEMESTA) YAITU SUATU
SISTEM PERTAHANAN YANG MELIBATKAN
SELURUH WARGA NEGARA, WILAYAH DAN SUMBER
DAYA NASIONAL LAINNYA YANG
DISELENGGARAKAN SECARA TOTAL, TERARAH,
TERPADU DAN BERKELANJUTAN UNTUK
MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN
WILAYAH DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA
DARI SEGALA ANCAMAN.
42. APA ITU ANCAMAN ?
ANCAMAN ADALAH SETIAP USAHA DAN
KEGIATAN BAIK DARI DALAM MAUPUN
DARI LUAR NEGERI YANG DINILAI
MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN
NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA,
DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
43. KLASIFIKASI ANCAMAN ?
MENURUT BENTUKNYA:
ANCAMAN MILITERYAITU ANCAMAN YANG
MENGGUNAKAN KEKUATAN BERSENJATA YANG
TERORGANISASI YANG DINILAI MEMPUNYAI KEMAMPUAN
YANG MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA,
KEUTUHAN WILAYAH NEGARA DAN KESELAMATAN
SEGENAB BANGSA.
ANCAMAN NON MILITERYAITU ANCAMAN YANG TIDAK
MENGGUNAKAN KEKUATAN SENJATA TETAPI JIKA
DIBIARKAN AKAN MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN
NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA, DAN
KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
44. KLASIFIKASI ANCAMAN ?
MENURUT SIFATNYA :
ANCAMAN TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN YANG
BERBENTUK KEKUATAN MILITER NEGARA LAIN BERUPA
AGRESI ATAU INVASI YANG MEMBAHAYAKAN
KEMERDEKAAN, KEDAULTAN DAN KEUTUHAN WILAYAH
NEGARA KESATUAN RI.
ANCAMAN NON TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN YANG
DILAKUKAN OLEH AKTOR NON NEGARA BERUPA AKSI
TEROR, PERAMPOKAN DAN PEMBAJAKAN,
PENYULUNDUPAN, IMIGRASI GELAP, PERDAGANGAN
NARKOTIKA DAN OBAT – OBATAN TERLARANG,
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL, SERTA PENCURIAN
KEKAYAAN NEGARA.
45. CONTOH ANCAMAN MILITER ?
AGRESI
PELANGGARAN WILAYAH
SPIONASE
AKSI TEROR BERSENJATA
PEMBRONTAKAN BERSENJATA
PERANG SAUDARA
46. Aksi-aksi yang dilakukan kelompok separatis di
beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Contoh pernah terdapat
kelompok separatis yang berusaha memisahkan
diri dari NKRI, yakni Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
47. Akhir-akhir ini, isu keamanan laut cukup
perlu perhatian serius. Isu keamanan laut
tersebut meliputi ancaman kekerasan
(pembajakan , perompakan dan sabotase
serta teror obyek vital),
48. BERPARTISIPASI DALAM USAHA BELA
NEGARA DILINGKUNGAN ?
SISKAMLING
IKUT SERTA MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM
IKUT SERTA MENGATASI KERUSUHAN MASAL DAN KONFLIK
KOMUNAL
KEAMANAN RAKYAT (KAMRA)YAITU PARTISIPASI RAKYAT
LANGSUNG DIBIDANG KEMANAN DAN KETERTIBAN.
PERLAWANAN RAKYAT (WANRA)YAITU BENTUK PARTISIPASI
RAKYAT LANGSUNG DALAM BIDANG PERTAHANAN.
PERTAHANAN SIPIL (HANSIP)YAITU KEKUATAN RAKYAT YANG
MERUPAKAN KEKUATAN POKOK UNSUR – UNSUR
PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG DIMANFAATKAN DALAM
MENGHADAPI BENCANA AKIBAT PERANG DAN BENCANA ALAM
SERTA MENJADI SUMBER CADANGAN NASIONAL UNTUK
MENGHADAPI KEADAAN LUAR BIASA.