Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to KONFLIKSAWIT
Similar to KONFLIKSAWIT (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
KONFLIKSAWIT
- 1. Keterlibatan : Solusi Konflik Industri Kelapa Sawit ? Gita Syahrani | syahranigita@gmail.com Legal & Institutional Design Specialist | Working Group on Funding Instruments | Presidential Task Force on REDD+ Jambi | Diskusi Hijau - Nasib Hutan Indonesia Ada di Tangan Generasi Muda | April 9, 2013
- 2. Komitmen Nasional Penurunan tingkat gas rumah kaca sebesar 26 – 41 Persen Dan Pertumbuhan ekonomi 7 Persen
- 3. Target Sektoral RAN-GRK Dalam gigaton (gt, billion tons), dan persentase
- 4. Potret Industri Kelapa Sawit • Pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat selama beberapa dekade terakhir; • Saat ini Indonesia adalah eksportir kelapa sawit kedua terbesar di dunia; • Industri kelapa sawit di Indonesia mempekerjakan lebih dari 3 juta orang; dan • Industri kelapa sawit menghasilkan laba ekspor sekitar 16 milyar dolar per tahun.
- 5. Karakteristik Industri Kelapa Sawit • Perkebunan bersifat monokultur; • Perkebunan membutuhkan area skala besar; • Tumbuhan Palma ber-akar serabut sehingga kemampuan untuk menahan air lebih rendah tapi konsumsi airnya lebih tinggi; • Pengaruh negatif terhadap kualitas air; • Perizinan yang seringkali bermasalah dan terkait praktek korupsi.
- 6. Tingkat Investasi Industri Kelapa Sawit Perusahaan Jumlah Sinar Mas Group IDR 2,3 Triliun Musim Mas Group IDR 2 Triliun Wilmar Group USD 900 juta Permata Hijau Group IDR 2 Triliun Domba Mas USD 180 juta PTPN III & Ferrostal Indonesia IDR 3 Triliun PT VVF USD 100 juta 2012 Total Kebutuhan 57,3 Triliun 1,5 Triliun Rupiah APBN 55,83 Triliun Rupiah APBD, perbankan & swadaya masyarakat Sumber : Crude Palm Oil Database 2012 – Media Data Riset
- 7. Ilustrasi Kondisi Jambi • Perkebunan kelapa sawit adalah lahan perkebunan kedua terluas di Jambi setelah perkebunan karet; • Sumbangan terhadap pendapatan daerah dari industri kelapa sawit cukup besar bagi perekonomian Jambi. • Di Sumatera, lahan kelapa sawit Jambi merupakan keempat terluas setelah Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.
- 8. Sebaran Konflik SDA & Agraria Kasus di Kalimantan Tengah 85% Sektor Perkebunan 10% Sektor Kehutanan Sumber : Pusat Database dan Informasi Hukum Masyarakat
- 9. Modus Utama Kejahatan Kehutanan Sektor Perkebunan 9 dari 12 kasus prioritas yang ditangani Satgas REDD+ saat ini terkait sektor perkebunan dan modus utamanya adalah : 1. Kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dan tanpa dilengkapi izin usaha perkebunan (IUP); 2. Penanaman tanpa mengantongi IUP di atas wilayah moratorium (PIPIB); dan 3. Persiapan lahan dengan cara membakar
- 10. Faktor Utama Pemicu Konflik (i) kurang tegasnya pengaturan dan konsistensi tata ruang di tiap level pemerintahan; (ii) tidak jelasnya status lahan & bukti kepemilikan; dan (iii) kurangnya kebijakan pengaman lingkungan, sosial & ekonomi yang memadai. Sumber : UKP4, Sawit Watch, Forest Peoples Programme, HuMA dan ICRAF
- 11. Mekanisme Kontrol Masyarakat Pemahaman tentang perizinan yang dibutuhkan oleh Perkebunan Kelapa Sawit
- 12. Mekanisme Kontrol Masyarakat (2) Pemahaman atas kewajiban perusahaan di bidang kelapa sawit agar pemenuhannya dapat diawasi. Contoh Kasus Lahan Gambut Rawa Tripa – Pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 yang menyatakan, gambut berkedalaman lebih dari 3 meter harus dijadikan area lindung. 70% perkebunan milik asing di Indonesia, khususnya Sumatera, tidak memiliki kebun inti plasma rakyat – pelanggaran pengusaha perkebunan kelapa sawit wajib membangun kebun plasma untuk masyarakat sesuai tercantum dalam revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- 13. Mekanisme Kontrol Masyarakat (3) Keterlibatan dalam proses perencanaan tata ruang kawasan, sehingga terdapat kejelasan fungsi kawasan. Contoh Kasus Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) yang mencakup permohonan alih fungsi lahan yang berpotensi melegalisasi perkebunan kelapa sawit tanpa izin di kawasan Aceh Tamiang. Sebelumnya, CSO dan kepolisian telah menutup 24 perkebunan ilegal di area tersebut.
- 14. Proses Rancangan Tata Ruang Wilayah Tahap A Tahap E Tahap B Evaluasi Materi Tahap D Tahap C Gubernur ajukan Surat Permohonan Perset uj uan Substansi Gubernur ajukan Raperda, bersama dok. pendukung RTRW yang belum diset uj ui bersama kepada DPRD Provinsi Raperda disampaikan kepada Menteri PU c.q. Dirjen Penataan Ruang Disposisi Surat kepada Direktur Penataan Ruang Wilayah Pembahasan Raperda di BKPRD provinsi Rapat Koordinasi antara BKPRN dengan Pemda (apabila perlu dgn Kementerian atau Pemda lain yang terkait) Pembahasan RTRW oleh DPRD bersama Pemda Persiapan berita acara rapat, konsep surat persetujuan substansi untuk ditandantangani oleh Menteri PU Persetujuan bersama antara Pemda dan DPRD atas Raperda RTRW Penyampaian Raperda kepada Mendagri untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundangan Penet apan Raperda oleh Sekret aris Daerah. Penyempurnaan Raperda oleh Pemda apabila ada ketidaksesuaian Dokumen dinyatakan lengkap Apabila telah sesuai PENERBI TAN PERSETUJUAN SUBSTANSI oleh Ment eri PU
- 15. Mekanisme Kontrol Masyarakat (4) Memantau pelaksanaan inisiatif konservasi hutan oleh industri kelapa sawit Contoh Kasus Proyek percontohan (pilot project) konservasi hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) di PT Kartika Prima Cipta (KPC), Kalimantan Barat, untuk memastikan bahwa kegiatan operasinya tidak memiliki rekam jejak deforestasi. Proyek ini digawangi oleh Golden Agri-Resources Ltd (GAR) dengan anak perusahaannya, PT SMART Tbk (SMART) bersama dengan The Forest Trust & Greenpeace - Maret 2013 dan akan berlangsung selama 12 bulan.
- 16. Thank You
Editor's Notes
- Berdasarkan data dari Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian, 59 persen dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di Indonesia, terlibat konflik dengan masyarakat. Perselisihan terkait lahan yang terjadi di 23 provinsi dengan 591 kasus.
- Ya, korupsinya juga ada. Jadi itu menjalar ke tata kelolanya, dan sebenarnya ini juga sudah meresahkan banyak pihak. Ingat, dulu ada kasus korupsi Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah yang terkait dengan kelapa sawit, kemudian Bupati Buol Amran Batalipu. Artinya, praktek hari ini sangat buruk dalam konteks bagaimana penggunaan uang pelicin yang berujung pada korupsi.
- Perluasan areal perkebunan baru untuk kelapa sawit di dalam negeri, diarahkan ke Kawasan Timur Indonesia (KTI), menyusul lahan yang makin terbatas di Pulau Sumatra dan Jawa. Dari 6 juta ha luas areal perkebunan sawit nasional sekitar, 24,17% yang berlokasi di KTI. Sebanyak tujuh perusahaan yang bergerak di sektor minyak sawit mentah ( Crude Palm Oil/CPO) melakukan investasi di Indonesia pada 2011. Ketujuh perusahaan tersebut yaitu Sinar Mas Group dengan investasi sebesar Rp2,3 triliun, Musim Mas Group Rp2 triliun, Wilmar Group USD900 juta, Permata Hijau Group Rp2 triliun, Domba Mas USD180 juta, PTPN III dan Ferrostal Indonesia Rp3 triliun, dan PT VVF dengan investasi USD100 juta untuk tahap pertama. Pada 2012, kebutuhan investasi perkebunan mencapai Rp57,3 triliun. Kontribusi investasi dari APBN sekitar Rp1,5 triliun atau 2,26%, termasuk Gerakan Nasional Kakao Rp500,18 miliar. Sisanya bersumber dari APBD, perbankan, dan swadaya masyarakat sebesar Rp55,83 triliun atau 97,4%. Alokasi APBN ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan PDB perkebunan sebesar 11,22%, kesempatan kerja baru 370.000 tenaga kerja dengan melibatkan petani 20,45 juta kepala keluarga. Dari sisi ekspor, Kementan menargetkan ekspor produk perkebunan mencapai US$44,08 miliar. Ekspansi lahan kelapa sawit bisa dilakukan hingga mencapai luasan 1 juta ha lagi, sehingga luas perkebunan sawit bisa mencapai 9 juta ha dengan produksi CPO sebanyak 40 juta ton. Dengan terus meningkatnya produksi CPO nasional, dibutuhkan percepatan pembangunan industri turunan minyak sawit yang mampu menyerap CPO. Pengembangan industri hilir ( hilirisasi) minyak sawit, diperuntukan guna meningkatkan nilai tambah produk turunan minyak sawit. Pemerintah menargetkan, industri hilir kelapa sawit dalam negeri mampu menyerap 50% minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional pada 2014.
- PT Toba Pulp Lestari Lokasi : Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara Dibabatnya Hutan Kemenyan (Tombak Haminjon) yang sudah dikuasai masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta turun temurun. PT. Wira Karya Sakti Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi serta kasus PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) membabat hutan primer untuk akasia dan ekaliptus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi serta kasus PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Semenanjung Kampar, Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau.
- Berdasarkan data dari Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian, 59 persen dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di Indonesia, terlibat konflik dengan masyarakat. Perselisihan terkait lahan yang terjadi di 23 provinsi dengan 591 kasus.
- Ya, itu pasti berbeda. Organisasi sawit dunia (Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO) pernah menghitung beberapa tahun lalu bahwa sawit dalam konteks emisi tingkat absorb and release (menyerap dan melepaskannya) lebih menguntungkan kalau dikembangkan di daerah alang-alang. Kalau masih hutan-hutan sekunder malah menjadi negatif. Padahal seperti kita tahu bahwa sawit banyak sekali dikembangkan di kawasan hutan, baik di hutan alam maupun sekunder. Alang-alang itu sendiri sebenarnya vegetasinya paling banyak di Nusa Tenggara dan sebagainya.
- Peraturan itu di antaranya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 yang menyatakan, gambut berkedalaman lebih dari 3 meter harus dijadikan area lindung. Hal itu diperkuat Peraturan Pemerintah No 26/2008 yang memasukkan Rawa Gambut Tripa sebagai bagian Kawasan Ekosistem Leuser. Instruksi Presiden No 10/2011 tentang Penundaan Izin Baru di Hutan Primer dan Lahan Gambut dikeluarkan tahun 2011.
- Organisasi sawit dunia (Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO) pernah menghitung beberapa tahun lalu bahwa sawit dalam konteks emisi tingkat absorb and release (menyerap dan melepaskannya) lebih menguntungkan kalau dikembangkan di daerah alang-alang. Kalau masih hutan-hutan sekunder malah menjadi negatif. Padahal seperti kita tahu bahwa sawit banyak sekali dikembangkan di kawasan hutan, baik di hutan alam maupun sekunder. Alang-alang itu sendiri sebenarnya vegetasinya paling banyak di Nusa Tenggara dan sebagainya.
- Organisasi sawit dunia (Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO) pernah menghitung beberapa tahun lalu bahwa sawit dalam konteks emisi tingkat absorb and release (menyerap dan melepaskannya) lebih menguntungkan kalau dikembangkan di daerah alang-alang. Kalau masih hutan-hutan sekunder malah menjadi negatif. Padahal seperti kita tahu bahwa sawit banyak sekali dikembangkan di kawasan hutan, baik di hutan alam maupun sekunder. Alang-alang itu sendiri sebenarnya vegetasinya paling banyak di Nusa Tenggara dan sebagainya.