1. KONSEPSI DEMOKRASI DAN
KORUPSI DI INDONESIA

2. •DINDA PERMATA SARI HARAHAP
•HERMILA SARI
•LUTHFIA YURIANDINA YULSAM
•RAHMI INDAH PUTRI
•RIZA PRIMA SARI

3. DEMOKRASI
Bahasa yunani “democratos” gabungan dari
kata “demos = rakyat” , “cratos =
kekuasaan atau kedaulatan”.
Makna pemerintahan :
dari rakyat (government of the
people), pemerintahan oleh rakyat
(government by people) dan pemerintahan
untuk rakyat (government for people).

4. Demokrasi
Langsung
Bentuk-
bentuk
Demokrasi
Demokrasi
Perwakilan

5. Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk
demokrasi dimana setiap rakyat memberikan
suara atau pendapat dalam menentukan
suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap
rakyat mewakili dirinya sendiri dalam
memilih suatu kebijakan sehingga mereka
memiliki pengaruh langsung terhadap
keadaan politik yang terjadi.

6. Demokrasi Perwakilan
Dalam demokrasi perwakilan,
seluruh rakyat memilih
perwakilan melalui pemilihan
umum untuk menyampaikan
pendapat dan mengambil
keputusan bagi mereka.

7. prinsip-prinsip demokrasi adalah:
a. Kedaulatan rakyat;
b. Pemerintahan
c. Kekuasaan mayoritas;
d. Hak-hak minoritas;
e. Jaminan hak asasi manusia;
f. Pemilihan yang bebas dan jujur;
g. Persamaan di depan hukum;
h. Proses hukum yang wajar;
i. Pembatasan pmrintah scra konstitusional;
j. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja
sama, dan mufakat.

8. dua asas pokok
demokrasi, yaitu:
a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam
pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-
wakil rakyat untuk lembaga perwakilan
rakyat secara langsung, umum, bebas, dan
rahasia serta jujur dan adil; dan
b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia,
misalnya adanya tindakan pemerintah untuk
melindungi hak-hak asasi manusia demi
kepentingan bersama.

9. Ciri-ciri pemerintahan
demokratis
Adanya pengakuan
Adanya persamaan hak
Adanya lembaga peradilan
Adanya pemilihan umum
Adanya pers
Adanya pengakuan terhadap perbedaan
keragamaan
Adanya pemilihan umum yang bebas
Adanya kebebasan

10. Tindak Pidana Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio
dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik, menyogok)
menurut Transparency International adalah
perilaku pejabat publik, baik
politikus|politisi maupun pegawai negeri,
yang secara tidak wajar dan tidak legal
memperkaya diri atau memperkaya mereka
yang dekat dengannya, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercayakan kepada mereka.

11. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana
korupsi secara garis besar mencakup
unsur-unsur sebagai berikut:
1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain,
atau korporasi;
4. merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;

12. Pemberantasan korupsi di Indonesia
Orde Lama Orde Baru
Reformasi