Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
Destacado
Destacado (19)
Similar a PERAN PSTE DAN LSK
Similar a PERAN PSTE DAN LSK (20)
Más de Saiful Hidayat
Más de Saiful Hidayat (14)
PERAN PSTE DAN LSK
- 1. Saiful Hidayat Ex. KOORDINATOR SUB TIM LSK TIM ANTAR DEPARTEMEN DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Ka. Proyek Indonesia Incoporated PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sosialisasi PP No : 82 Tahun 2012 Tentang Penyelengara Sistem dan Transaksi Elektronik Swiss Bel inn, Balikpapan 2 Agustus 2013
- 2. Curriculum Vitae : SAIFUL HIDAYAT Education : - MT in Information System and Technology, ITB - S1 in Telecomunication, Unibraw Working Experiences : - 2004-2006 : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk : Manager e-Solution Divisi Multimedia - 2006 – 2007 : PT. Finnet (Telkom Group) : General Manager of Operation - 2007 – 2010 : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk : Head of IT Service Strategy - 2010 – 2011 : PT. Admedika (Telkom Group) : Director Of Business Development - 2011 – 2012 : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk : Project Director Of Ehealth Business Project - 2013 – 2012 : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk : Project Director Of Indonesia Incorporated Project Goverment Team : - 2006 – 2008 : Kementrian Komunikasi dan Informatika : Tim Antar Departemen Penyusunan UU ITE - 2008 – 2012 : Kementrian Komunikasi dan Informatika : Tim Antar Departemen Penyusunan PP PSTE
- 3. LATAR BELAKANG CONTOH PEMANFAATAN SrE dan SK PERAN PSrE dan LSK dalam TRANSAKSI ELEKTRONIK SESUAI UU ITE DAN PP PSTE Q & A
- 5. Latar Belakang Realitas Internet Ø Bisnis dan transaksi elektronik (e-‐Business , e-‐ Government, e-‐Commerce, e-‐procurement) adalah suatu trend yang menjanjikan Ø Adanya Isu Trust pada transaksi elektronik (melalui Internet) dalam lingkup nasional, regional, dan global
- 6. Kunci Keberhasilan e-‐Transac7on Enterprise Access Benefit Community • Coverage • Speed • Aplikasi • Security • Increase Efficiency • Expand Market • Flexibility • Real Hme customer response • People Networks • Culture & Mindset • Business Model & Business Process • Environment Rule and Policy
- 7. Empat Kriteria Keamanan Informasi dalam Transaksi Elektronik ( K O I N ) • Confiden7ality (Kerahasiaan) “Pesan saya hanya bisa terbaca oleh penerima yang berhak” • Authen7city (Oten7tas) “Saya adalah benar adanya” • Integrity (Integritas) “informasi terkirim dan diterima 7dak berubah • Non-‐Repudia7on (Nir-‐sangkal) “Saya 7dak dapat mengelak apa yang telah saya lakukan”
- 8. Permintaan Keamanan e-Commerce (Internet Commerce) : Merchant's (Penjual) Memastikan Bukti pemesanan dan jaminan pembayaran Bukti bahwa pembeli berhak untuk membeli barang/jasa yang diinginkan . Membuktikan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi (perusahaan kartu kredit) bahwa pelanggan memang mengotorisasi pembayaran. . Memastikan penyangkalan pembelian dan penerimaan barang/ jasa. . Memastikan jaminan pembayaran. Atau adanya referensi pihak ketiga yang dipercaya menunjukkan bahwa pembeli mampu melakukan pembayaran. . mengontrol jumlah informasi transaksi diungkapkan kepada pelanggan. Jaminan keaslian Indentitas Pejual dan Barang/Jasa akan diberikan sesuai dengan yang ditawarkan/diiklankan Perlindungan terhadap pembayaran yang tidak sah Kompensasi/Solusi jika penjual gagal memberikan barang/jasa Tanda Terima Kontrol terhadap informasi pribadi Pembeli yang akan diiungkapkan kepada pihak ke-3. Kontrol atas jumlah informasi transaksional yang diungkapkan kepada penjual Sumber: detik.com
- 9. PERAN PSrE dan LSK dalam TRANSAKSI ELEKTRONIK SESUAI UU ITE DAN PP PSTE
- 10. Sistem Eletronik TTE Tanda tangan elektronik SE Penyelenggara SerHfikasi elektronik Lembaga Ser7Iasi Keandalan Payment GW/Switching Penyelengara Agent Elektronik Pengelola Nama Domain (registry) Penyelengaraan Sistem.Elektronik Sistem Elektronik Penyelenggaran Transaksi Elektronik Penyelengara DC & DRC TTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan/atau meyebarkan Informasi Elektronik
- 11. “Trusted” e-‐Transac7on : e-‐Business, e-‐Government,e-‐Commerce, etc • Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan (Pasal 9) UU ITE • Pelaku Usaha dapat diserHfikasi oleh Lembaga SerHfikasi Keandalan. (Pasal 10) UU ITE • SerHfikasi Keandalan: -‐ buk7 pelaku usaha melakukan perdagangan secara layak -‐ logo serHfikasi (trust mark)
- 12. Penyelenggaraan Sistem Elektronik (termasuk PSrE dan LSK) Kewajiban Penyelengara (pasal 15) Syarat Minimum (Pasal 16) Andal Aman Bertanggung Jawab Kecuali : Force Major Menampilkan kembali IE &/ DE Secara utuh Kecuali : Kasalahan/kelalaian pengguna Melindungi ketersediaan,keutuhan, keoten7kan,kerahasiaan & keterakasesan IE Dilengkapi mekanisme pembaruan Prosedur/petunjuk Dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang dapat dipahami Beroperasi sesuai prosedur
- 13. • Transaksi dianggap terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. (Pasal 20 ayat (1)) • Persetujuan atas penawaran harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. (Pasal 20 ayat (2)) • Transaksi dapat dilakukan melalui Kuasa atau Agen Elektronik. (Pasal 21 ayat (1)) • Tanggung Jawab Transaksi (Pasal 21 ayat (2)) -‐ dilakukan para pihak : para pihak -‐ dilakukan dengan kuasa : pemberi kuasa -‐ dilakukan oleh Agen : penyelenggara Agen • Pengecualian: force Majeure, kesalahan &/kelalaian pengguna Sistem elektronik Transaksi Elektronik
- 14. PP PSTE : Ser7fikat Elektronik Ser7fikat Keandalan • Pasal 1 Ayat 18 : Ser7fikat Elektronik adalah serHfikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan iden7tas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara ser7fikasi elektronik. • Kewenangan PSrE (Pasal 60) : – Pemeriksaan calon pemegang SerHfikat Elektronik – Penerbitan SerHfikat Elektronik – Perpanjangan masa berlaku SerHfikat Elektronik – Pemblokiran dan pencabutan SerHfikat Elektronik – Validasi SerHfikat Elektronik – pembuatan daXar SerHfikat Elektronik yang akHf dan yang dibekukan • Tingkatan Pengakuan Menteri (Pasal 61) : a. Terda`ar b. TerseHfikasi c. Berinduk • Pasal1 Ayat 24 dan 25 : – Lembaga Ser7fikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Ser7fikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik. – Ser7fikat Keandalan adalah dokumen yg menyatakan Pelaku Usaha yg menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Ser7fikasi Keandalan. • LSK (Indonesia,Asing) Harus terdaXar dalam da`ar Lembaga SerHfikasi Keandalan yang diterbitkan oleh Menteri (Pasal 62) • SerHfikasi Keandalan mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar : • memuat iden7tas subjek hukum; • memuat status dan kompetensi subjek hukum; • menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian; dan • menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. • Kategori Ser7fikat Keandalan (Pasal 68): a. pengamanan terhadap iden7tas; b. pengamanan terhadap pertukaran data; c. pengamanan terhadap kerawanan; d. pemeringkatan konsumen; dan e. pengamanan terhadap kerahasiaan Data Pribadi.
- 15. Interelasi Lembaga Ser_ikasi Keandalan (LSK) dengan Penyelengara Ser_ikasi Elektronik (PSrE/CA) Penyelengara Sistem Elektronik Penyelengara Sertifikasi Elektronik Lembaga Sertifikasi Keadalan Sertifikat Keandalan (Trustmark Seal) Kategori d,e Sertifikat Keandalan (Trustmark Seal) Kategori a,b,cSertifikat Elektronik
- 16. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan Sertifikat Keandalan untuk meningkatkan keamanan PP PSTE Pasal 41 ¥ Penyelenggaraan TE dalam lingkup publik atau privat yg menggunakan SE untuk pelayanan publik wajib menggunakan SerHfikat Keandalan (SK) dan/atau SerHfikat Elektronik ¥ Jika menggunakan SK, maka wajib diserHfikasi oleh LSK Indonesia yang telah terda`ar ¥ Jika menggunakan SerHfikat Elektonik, wajib memakai jasa PSrE yang telah terserHfikasi Sercikat Keandalan Sercikat Elektronik pengamanan terhadap idenHtas pengamanan terhadap pertukaran data pengamanan terhadap kerawanan
- 17. Kewajiban Pelaku Usaha Yang Menawarkan Produk Melalui Sistem Elektronik : Pasal 49 PP PSTE ¤ wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, & produk yang ditawarkan. ¤ wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. ¤ wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila Hdak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi ¤ wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim. ¤ Hdak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.
- 18. CONTOH PEMANFAATAN SrE (Sertifikat Elektronik)
- 19. Institusi yang menyediakan sertifikat digital (Penyelengara Sertfikasi Elektronik /Certification Authority) untuk memfasilitasi sistem keamanan transaksi online (Internet) dengan Digital Signature dan Public Key Encryption. Deskripsi : Standard : q Profile Certificate : X.509.v3 q CRL : X.509.v2 q Enkripsi : RSA q Hashing : MD5, SHA q Key length : 1024 Bit q ISO 14516/2002 (SNI Kep BSN no 63/2005) Penyelengara Sertifikasi Elektronik /Certification Authority
- 20. Organisasi dan Layanan Dasar PSrE • Layanan Management Kunci : – Layanan pembuatan kunci – Layanan penda`aran kunci – Layanan serHfikasi kunci – Layanan distribusi kunci – Layanan penyimpanan kunci – Layanan Revoca<on kunci – Layanan penghancuran/penghenHan kunci • Layanan management Se7fikat : – Layanan serHfikasi kunci publik : • IndenHas pengguna • Panjang kunci • Masa berlaku • Algoritma signature • Penerbit serHfikat • Unik serial Number • Profile serHfikat • Metode Enkripsi – Layanan On Line AuthenHficiaHon Service – Layanan RevocaHon SerHfikat • Layanan meterai waktu (7me stamping) : – Otoritas pemberi meterai waktu (Hme stamping authority) yang menunjukan waktu terjadinya transaksi – Layanan Non repudiaHon, menggunakan mekanisme asymetric untuk membukHkan dari sisi pengirim,penghantaran dan penerima. Policy Authority; Adalah unit/organisasi dalam bisnis layanan CA yang bertanggung jawab terhadap penentuan, pemberlakuan, pengembangan dan pengadministrasian kebijakan serHfikasi. Cer7fica7on Authority; Adalah Unit yang memiliki kewenangan untuk memberikan serHfikat digital yang berisi idenHtas dari pengguna, dimana serHfikat tersebut ditanda tangani secara digital. Registra7on Authority ; Adalah suatu unit yang memiliki otoritas untuk melaksanakan fungsi-‐fungsi penda`aran pemohon serHfikat. PA CA RA
- 21. Implementasi sistem keamanan Pki pada sistem pertukaran pesan • PKI dipakai untuk otentikasi, otorisasi, keutuhan, kerahasiaan, dan bukti legal nir-sangkal • Bukti legal terdokumentasi secara elektronik (Time-stamp, Digital Signature)
- 22. Implementasi sistem keamanan PKi pada sistem pertukaran pesan aplikasi i-Telex
- 23. Contoh lain : Pengamanan Menggunakan Tanda Tangan Digital dan Time Stamp Tanda Tangan Digital Time Stamp
- 24. Pengamanan Akses Wifi Menggunakan Sertifikat Elektronik (Teknologi Pki) Sumber : Network Authentication with Pki, Jim Jokl, University of Virginia
- 25. Tahukah anda bahwa layanan TV Berbayar menggunakan Sertifikat Elektronik berbasis Teknologi PKi Untuk authentifikasi dan verfikasi paket layanan TV Berbayar menggunakan Solusi aplikasi Pki “proprietary” yang ditempatkan dalam Smart Card Sertifikat Elektronik • ISO standard • public key • credentials
- 26. CONTOH PEMANFAATAN SK (Sertfikat Keandalan)
- 27. Ser7fikasi Keandalan • SerHfikat Keandalan (trustmark) adalah dokumen yang menyatakan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi secara elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga SerHfikasi Keandalan • Bertujuan melindungi komsumen dalam transaksi elektronik • Jaminan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Lembaga SerHfikasi Keandalan • SerHfikat keandalan digunakan pada web site dan/atau sistem elektronik lainnya
- 28. Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan meliputi kategori: a. Pengamanan terhadap idenHtas (Iden7ty Seal) b. Pengamanan terhadap pertukaran data (Security Seal) c. Pengamanan terhadap kerawanan (Vulnerability Seal) Kategori Ser7fikat Keandalan (PP PITE) Pasal 68 Jaminan bahwa indentitas pelaku usaha (nama&status subjek hukum,alamat/kedudukan,no telepon,alamat email, izin usaha, &NPWP) adalah benar Jaminan bahwa terdapat sistem pengamanan dalam proses pertukaran data yang telah teruji Contoh : menggunakan SSL Jaminan bahwa terdapat sistem manajemen keamanan informasi yang mengacu kepada standar pengamanan sistem elektronik tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan
- 29. Kategori Ser7fikat Keandalan (PP PITE) Pasal 68 d. Pemeringkatan konsumen (Consumer Ra7ng Seal) e. Pengamanan terhadap kerahasiaan pribadi (Privacy Seal) Jaminan bahwa pelaku usaha telah mendapatkan pengakuan kepuasan konsumen berdasarkan pengalaman yang nyata dari konsumen meliputi proses pratransaksi, transaksi & pasca transaksi Jaminan bahwa data pribadi konsumen dilindungi kerahasiannya sebagaimana mestinya
- 30. Ha7-‐Ha7 “Trust Mark” Palsu TrustMark Palsu ü ü ü ü ü ü
- 31. Web site dengan Ser7fikat Keandalan Kategori a,b,c dan d Kategori-a&b Kategori-c Kategori-d Kategori a Kategori b
- 32. Web Site Indonesia yang telah menggunakan Ser7fikat Keandalan Kategori a,b,c, & e
- 33. Web site dengan Ser7fikat Keandalan Kategori a,b,c,d & e Kategori-a&b Kategori-d Kategori-eKategori-c
- 34. Saiful Hidayat Project Director of Indonesia Incorporated PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. saifulh@telkom.co.id