Sosialisasi BPJS Kesehatan
•Descargar como PPT, PDF•
0 recomendaciones•1,733 vistas
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program JKN bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang bersifat universal bagi seluruh rakyat Indonesia melalui prinsip-prinsip gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, pro
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a Sosialisasi BPJS Kesehatan
Similar a Sosialisasi BPJS Kesehatan (20)
Más de Ilham Ismail
Más de Ilham Ismail (20)
Sosialisasi BPJS Kesehatan
- 1. SOSIALISASI BPJS KESEHATAN BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Sumatera Barat
- 3. UUD 1945 PASAL 28H JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 3
- 4. UUD 1945 Pasal 34 : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 4
- 5. UUD No 40 / 2004 UUD No 36 / 2009 UUD No 24 / 2011 Tentang SJSN Tentang Kesehatan Tentang BPJS 5 www.bpjs-kesehatan.go.id
- 6. PP No 101 / 2012 PerPres No 12 / 2012 PerPres No 111 / 2013 Tentang PBI Tentang Jaminan Kesehatan Perubahan Perpres No.12 / 2013 Jaminan Kesehatan Merupakan Bagian Dari Prioritas Reformasi Pembangunan Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS
- 7. Mengapa Diperlukan Jaminan Kesehatan . . . 1. Kehidupan manusia berpotensi mengalami risiko 2. Manusia bersifat short sighted 7 Asuransi Kessos (WAJIB) Prinsip •NASIONAL •NIRLABA •GOTONG ROYONG •EQUITY •dll www.bpjs-kesehatan.go.id
- 8. Bagaimana Jika Anda, Keluarga Anda, Tetangga, Orang orang Terdekat anda tiba-tiba Jatuh SAKIT . . . . Jika biaya perawatan mencapai Rp 50 juta, berapa banyak dari saudara, jika tidak memiliki Jaminan kesehatan, yang sanggup bayar ketika hal itu terjadi? 8 www.bpjs-kesehatan.go.id
- 9. Berapa Rp Harus Mereka Persiapkan ??? 9 Apakah Mereka Punya Dana Tunai ??? Adakah Keluarga Lain Siap Membantu ??? Apakah Majikan Menanggung Semua ??? Apa Yang Harus Anda Lakukan ???
- 11. 3 Azas Sistem Jaminan Sosial Nasional Keterbukaan Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan Wajib Dana Amanat Hasil Pengelolaan Dana Digunakan Seluruhnya Untuk Pengembangan Program Dan Sebesar besarnya Untuk Hasil Pengelolaan Dana Digunakan Seluruhnya Untuk Pengembangan Program Dan Sebesar besarnya Untuk Kepentingan Peserta www.bpjs-kesehatan.go.id Kemanusiaan Manfaat Keadilan Sosial Bagi Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 5 Program Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian 9 Prinsip Kegotong Royongan Nirlaba Kehati Hatian Kepentingan Peserta
- 13. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 13 www.bpjs-kesehatan.go.id Peserta Jaminan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja
- 14. Anggota Keluarga Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Anggota keluarga yang dijamin sebanyak banyaknya 5 (lima) orang Suami / Istri yang Sah dari peserta JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Anak kandung/ anak angkat yang sah dari peserta • Tidak atau belum pernah menikah atau Tidak mempunyai penghasilan sendiri • Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal Peserta Peserta Bukan PBI JK, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain, Anak ke 4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua (keluarga tambahan)
- 15. MELALUI PEMBUATAN PKS, PETUNJUK TEKNIS, MIGRASI 15 DATABASE KEPESERTAAN, DAN SOSIALISASI 15 TRANSFORMASI/PENGALIHAN PROGRAM PADA 1 JANUARI 2014 wwwwww.b.bppjsjs-k-keesseehhaattaann.g.goo.i.did Jamkesmas Askes Jamsostek TNI Polri
- 16. PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA 1. Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sbg Peserta kpd BPJS Kes. 2. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dpt mendaftarkan diri sbg peserta kpd BPJS kes. 3. Bukan pekerja & peserta lainnya wajib mendaftarkan diri & keluarganya sbg peserta kpd BPJS kes. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 16 www.bpjs-kesehatan.go.id
- 17. PROSEDUR PENDAFTARAN www.bpjs-kesehatan. go.id 1 lembar
- 18. PENDAFTARAN PESERTA Untuk memberikan kemudahan bagi peserta pendaftaran dapat dilakukan melalui Website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id Channel Perbankan mitra BPJS Kesehatan (BNI,MANDIRI,BRI) Untuk peserta Pekerja bukan penerima upah dan Bukan Pekerja yang memiliki NIK Cetak kartu di BPJS Kesehatan JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 18 www.bpjs-kesehatan.go.id
- 20. Iuran www.bpjs-kesehatan.go.id PBI Dibayar Pemerintah Pekerja Penerima Upah ( Pegawai swasta/Badan Usaha) Dibayar Oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Dibayar Oleh Peserta Yang Bersangkutan
- 21. www.bpjs-kesehatan.go.id Iuran Pekerja Penerima Upah PNS,TNI,Polri,Pejabat Negara dan PP Non Pegawai Negeri Dibayar Oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Untuk Keluarga Tambahan Pekerja Penerima Upah yaitu Anak ke 4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua iuran 1% dari gaji pokok+tunjangan keluarga per bulan per peserta
- 22. Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi: a. Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara,usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015; b. Pemberi Kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016; dan c. Pekerja bukan penerima upah dan bukan Pekerja paling lambat tanggal 1 Januari 2019. www.bpjs-kesehatan.go.id Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 22
- 23. Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) kepada BPJS Kesehatan. (3) Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak www.bpjs-kesehatan.go.id Pasal 17 Tata Cara Pembayaran Iuran Pasal 17A 23
- 24. Sanksi Administratif Kepada Perorangan Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi: a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Surat Izin Mengemudi (SIM); c. sertifikat tanah; d. paspor; atau e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) www.bpjs-kesehatan.go.id PP No 86 Tahun 2013 24
- 25. PP No 86 Tahun 2013 Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- 26. HAK DAN KEWAJIBAN PPEESSEERRTTAA BBPPJJSS KKeesseehhaattaann • HHaakk PPeesseerrttaa – Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; – Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan – Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan.
- 27. HAK DAN KEWAJIBAN PPEESSEERRTTAA BBPPJJSS KKeesseehhaattaann • KKeewwaajjiibbaann PPeesseerrttaa –Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I dan melaporkan jika sudah tidak berhak; –Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. –Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.
- 29. Manfaat Akomodasi www.bpjs-kesehatan.go.id PESERTA Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kelas I, II, III Kelas I dan II Penerima Bantuan Iuran Kelas III Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Penerima Upah Bukan Pekerja Kelas III Kelas I, II, III
- 30. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL) Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri
- 33. MMAANNFFAAAATT PPEELLAAYYAANNAANN TTIINNGGKKAATT PPEERRTTAAMMAA
- 34. MMAANNFFAAAATT PPEELLAAYYAANNAANN TTIINNGGKKAATT LLAANNJJUUTTAANN
- 35. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tDanipjaa mmeilnalui prosedur a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan d. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sampai nilai yang ditanggung oleh program kecelakaan lalu lintas kecelakaan lalu lintas sampai nilai yang ditanggung oleh program kecelakaan lalu lintas e. Pelayanan kesehatan yang dilajukan diluar negeri f. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik g. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas e. Pelayanan kesehatan yang dilajukan diluar negeri f. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik g. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas BPJS Kesehatan
- 36. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin h. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi) i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang h. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi) i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang p. Klaim perorangan (individu) atau reimburstment yang dilakukan di klinik atau dokter yang tidak BPJS Kesehatan membahayakan diri sendiri; membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. diberikan. p. Klaim perorangan (individu) atau reimburstment yang dilakukan di klinik atau dokter yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- 37. JENIS ALAT BANTU Kls JAMINAN TARIF (Rp) KET SE MENKES NO.HK/Menkes/31/I/2014 Kls 1 Kls 2 Kls 3 300.000 200.000 150.000 max 2 th sekali 1.000.000 max 5 th sekali 2.500.000 max 5 th sekali Full protesa Rahang 1.000.000 500.000 max 2 th sekali 350.000 max 2 th sekali 150.000 max 2 th sekali 350.000 max 5 th sekali Pengantian biaya alat bantu penambahan pembayaran diluar tarif INA CBG's Kaca Mata Alat Bantu Dengar Protesa Alat Gerak Protesa Gigi Korset Tulang Belakang Collar neck Kruk
- 38. Perkembangan Kerjasama FKTP Kanwil NO JENIS FASKES PRIMER Sumbar FASKES PRIMER YG BEKERJASAMA DGN BPJS 1 PUSKESMAS 82 2 DOKTER UMUM 21 3 DOKTER GIGI PRAKTEK 6 3 KLINIK SWASTA/PRATAMA 37 4 KlINIK TNI 7 5 KLINIK POLRI 7 TOTAL 160 www.bpjs-kesehatan.g3o.8id
- 39. Perkembangan Kerjasama FKRTL KC Padang NO JENIS FASKES JUMLAH 1 RS PEMERINTAH 7 2 RS SWASTA 7 3 RS TNI 1 5 RS POLRI 1 6 Balai kesehatan 2 TOTAL 18 www.bpjs-kesehatan.go.id
- 40. Nama RS yang bekerjasama NO Nama Rumah Sakit 1 RSUP Dr. M. Djamil Padang 2 RSUD Padang 3 RS Reksodiwiryo (RST) 5 RS Bhayangkara 6 RS Jiwa Hb Saanin 7 BKIM Sumbar 8 RS Yos Sudarso 9 RS Ibnu Sina 10 RS Aisyiyah www.bpjs-kesehatan.go.id
- 41. Nama RS yang bekerjasama NO Nama Rumah Sakit 11 RS Ropanasuri 12 RSIA Siti Hawa 13 RS Aisyiyah 14 RSUD PARIAMAN 15 RSUD Padang Pariman 16 RS M. Zein Painan 17 RSUD Mentawai 18 BP4 Lubuk Alung www.bpjs-kesehatan.go.id
- 42. Program Promotif Preventif Bagi Peserta BPJS Kesehatan 2014 • Senam Sehat • Program Prolanis (Pengelolaan Penyakit Kronis) • Pap Smear • IVA www.bpjs-kesehatan.go.id
- 44. BPJS Kesehatan .., Wujudkan Gotong Royong untuk Generasi yang Lebih Baik www.bpjs-kesehatan.go.id
- 46. Asuransi Kesehatan Komersial yang sudah PKS dengan BPJS Kesehatan 1. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 2. PT. Sinar Mas 3. PT. Tugu Mandiri 4. PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk 5. PT. Lippo Gerneral Insurance 6. PT. AXA Financial Indonesia 7. PT. AXA Mandiri Financial Service 8. PT Arthagraha General Insurance 9. PT Asuransi Astra Buana 10. PT Avrist Assurance
- 47. 11. PT Asuransi Umum Mega 12. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya 13. PT Asuransi Takaful Keluarga 14. PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk 15. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 16. PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG 17. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia 18. PT Tugu Pratama Indonesia 19. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk Lanjutan...
- 48. Lanjutan... 20. PT Asuransi Central Asia 21. PT AIA Financial 22. PT Asuransi Jiwa Recapital 23. PT Asuransi Allianz Life Indonesia 24. PT Astra Aviva Life 25. PT Bosowa Asuransi 26. PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera 27. PT Equity Life Indonesia 28. PT Great Eastern Life Indonesia 29. PT MNC Life Assurance 30. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha
Notas del editor
- Pasal 28 H ayat 3 perubahan kedua UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 perubahan keempat UUD 1945
- Pada Pasal 28 H ayat (1) (2) (3) UUD 45 disebutkan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- Selanjutnya pada pasal 34 ayat (1), (2), (3) UUD 1945 disebutkan: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- UU no. 40 tahun 2004 ttg SJSN 3 Azas Pasal 2 5 Program Pasal 18 9 Prinsip Pasal 4
- Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- Dalam penyiapan implementasi JKN dilakukan transformasi/ pengalihan program pada tahun 2013, peserta program Jamkesmas, Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI dan Polri untuk menjadi peserta JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sementara itu pendaftaran peserta baru sudah dapat dilakukan sehingga pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan akan mengelola sejumlah 121,6 juta jiwa yang terdiri dari peserta-peserta Jamkesmas, Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri dan juga peserta mandiri yang baru diluar ke empat program tersebut juga peserta eks Jamkesda dari beberapa daerah yang sudah sepakat bergabung pada JKN. Proses transformasi melalui kegiatan: pembuatan perjanjian kerja sama, penyusunan pedoman teknis, migrasi data kepesertaan untuk diintegrasikan menjadi 1 database dan sosialisasi kepada peserta dan provider.
- Prosedur pendaftaran : Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS kesehatan. Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS kesehatan.
- Prosedur pendaftaran : Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS kesehatan. Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS kesehatan.
- Perbaikan
- Perbaikan
- Perbaikan
- by-danie@ptaskes.com, Dept. Administrasi Kepesertaan – Grup Kepesertaan
- by-danie@ptaskes.com, Dept. Administrasi Kepesertaan – Grup Kepesertaan
- Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan Pasal 23 Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berupa layanan rawat inap sebagai berikut: a. ruang perawatan kelas III bagi... b. ruang perawatan kelas II bagi... c. ruang perawatan kelas I bagi...
- Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan Pasal 22 (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup ... b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup... c. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan Pasal 25 Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
- Faskes primer yang bekerjasama dengan BPJS sampai tanggal 1 Februari 2014 (sumber data BPJS), sebanyak 16.548 terdiri dari : Puskesmas : 9.133 Dokter Umum : 3.715 Klinik pratama : 1.724 Klinik TNI: 799 Klinik POLRI : 558 RS Pratama: 19
- Faskes primer yang bekerjasama dengan BPJS sampai tanggal 1 Februari 2014 (sumber data BPJS), sebanyak 1.750 terdiri dari : RS Pemerintah: 641 RS Swasta: 919 RS TNI: 108 RS Polri: 45 dan Klinik utama: 37