Kelembagaan pertanian terdiri dari berbagai jenis lembaga seperti lembaga petani, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga LSM. Kerjasama antar lembaga diperlukan untuk meningkatkan pembangunan pertanian. Sistem agribisnis merupakan pendekatan baru dalam melihat pertanian sebagai serangkaian aktivitas terintegrasi mulai dari pengadaan sarana produksi, budidaya, pengolahan, pemasaran, hingga d

1. SOSIOLOGI PERTANIAN
(Kelembagaan pertanian)
Imocahriau.blogspot.com

2. Disampaikan oleh :
Ir. S A K U W I
Rabu, 30 Desember 2009
dalam acara :
PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN

3. KELEMBAGAAN PERTANIAN
• PENGERTIAN KELEMBAGAAN
DALAM ARTI SEMPIT
SEBATAS ENTITAS (KELOMPOK
ORGANISASI) YAITU HIMPUNAN INDIVIDU
YANG SEPAKAT UNTUK MENETAPKAN DAN
MENCAPAI TUJUAN BERSAMA
DALAM ARTI LUAS
MENCAKUP NILAI-NILAI, ATURAN, BUDAYA
DLL

4. MACAM-MACAM KELEMBAGAAN
SESUAI PENGERTIAN DIATAS :
KELEMBAGAAN PETANI : BERUPA KELOMPOK TANI,
GABUNGAN KELOMPOK TANI DAN KOPERASI
KELEMBAGAAN PEMERINTAH : BERBENTUK KELEMBAGAAN
PENYULUHAN BAIK DI TINGKAT NASIONAL,
KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
KELEMBAGAAN SWASTA : BERGERAK DI BIDANG
PENGADAAN SARANA PRODUKSI, KEUANGAN DAN
PENGANGKUTAN
KELEMBAGAAN LSM (LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT) :
BERGERAK DI BIDANG PENGUJIAN DAN PENYULUHAN

5. KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA
DENGAN ADANYA BEBERAPA KELEMBAGAAN YANG
DIKEMBANGKAN OLEH BANYAK PIHAK, PERLU
DIKEMBANGKAN KEMITRAAN ANTARA INSTANSI PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT (PUBLC PRIVATE PARTNERSHIP), YAITU
PERJANJIAN/KONTRAK KERJASAMA ANTARA LEMBAGA
PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA YANG MEMUNGKINKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT.
MELALUI KEMITRAAN SEMACAM INI, AKAN TERJADI
KERJASAMA DAN PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG
JAWAB BERSAMA, BAIK DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MAUPUN PEMBAGIAN
RESIKO SERTA AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN

6. MANFAAT DARI KEMITRAAN
• 1.PENGEMBANGAN METODE PERENCANAAN,
PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN
2.PENGHEMATAN BIAYA PROYEK
3.PERBAIKAN MUTU KINERJA, PEMANFAATAN
INOVASI DAN PERBAIKAN TEHNIS &
MANAJEMEN
4.PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERSONAL DAN
SWASTA UNTUK MENGATASI KENDALA YANG
DIHADAPI SUMBERDAYA PUBLIK
5.TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA AKSES
TERHADAP SUMBERDAYA BARU YANG DIMILIKI
SWASTA

7. .
KEMITRAAN DAPAT DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN-KEGIATAN :
KONSEPTUALISASI DAN KEASLIAN PROYEK
PERANCANGAN (DESIGN)
PERENCANAAN FINANSIAL DAN PEMBIAYAAN
KONSTRUKSI
OPERASIONAL
PEMELIHARAAN
PUNGUTAN
PENGELOLAAN PROGRAM
KELEMBAGAAN DAN KEARIFAN LOKAL
KEARIFAN LOKAL BANYAK MENGANDUNG UNSUR KHAS YANG
BERSUMBER DARI NORMA SPIRITUAL (AGAMA, KEPERCAYAAN) ATAU
BELIEF, FALSAFAH HIDUP DAN KEBIASAAN HIDUP (MORES) YANG
BERKAITAN DENGAN SOPAN SANTUN MAUPUN PEMANFAATAN
SUMBERDAYA ALAM
CONTOH YANG PALING KUAT ADALAH YANG DIKENAL MASYARAKAT
BALI SEBAGAI TRI HITA KARANA YANG MENGANDUNG NILAI-NILAI
KESEIMBANGAN KEHIDUPAN MANUSIA DENGAN LINGKUNGANNYA.

8. .
SEIRING DENGAN DIKEMBANGKANNYA REVOLUSI HIJAU (1960),
BANYAK DIBENTUK OLEH PEMERINTAH BERAGAM KELEMBAGAAN
PERTANIAN, SEPERTI : KELOMPOK TANI, KELOMPOK PENDENGAR,
KELOMPOK PETANI PEMAKAI AIR DAN KOPERASI YANG MENJADIKAN
KELEMBAGAAN LOKAL MENJADI LEMAH SEMENTARA LEMBAGA-LEEMBAGA
TERSEBUT TIDAK EFEKTIF. OLEH KARENA ITU DINILAI PENTING UNTUK
MENGHIDUPKAN KEMBALI KELEMBAGAAN TRADISIONAL DAN KEARIFAN
LOKAL
KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
MENURUT MOSHER, DI SETIAP LOKALITAS USAHATANI DIPERLUKAN
BEBERAPA KELEMBAGAAN PERTANIAN, YAITU : KELEMBAGAAN
PEMASARAN, KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGUJIAN, KELEMBAGAAN
PENYULUHAN, KELEMBAGAAN PENYEDIA SARANA PRODUKSI,
KELEMBAGAAN KEUANGAN (PENYEDIA KREDIT PRODUKSI), KELEMBAGAAN
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN
TRANSPORTASI. KELEMBAGAAN DI TINGKAT LOKAL TERSEBUT HARUS
MEMPUNYAI AKSES DENGAN KELEMBAGAAN SERUPA DITINGKAT
REGIONAL DAN NASIONAL

9. .
1. KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGUJIAN
DI TINGKAT LOKAL, KELEMBAGAAN INI DIKENAL
SEBAGAI PETAK PENGUJIAN LOKAL (LOCAL VERIFICATION
TRIALS) YANG PELAKSANAANNYA DILAKUKAN OLEH
PENYULUH, PETANI MAJU DAN ATAU PEGIAT LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT
FUNGSI KELEMBAGAAN INI ANTARA LAIN MELAKUKAN
PENGUJIAN TENTANG:
-- EFEKTIVITAS SARANA PRODUKSI
-- ALTERNATIF TEHNIK BUDIDAYA TANAMAN
--EFEKTIVITAS PERALATAN / MESIN PERTANIAN

10. 2.KELEMBAGAAN PENYULUHAN
SAMPAI DENGAN DASAWARSA 1970-AN,HANYA DILAKUKAN
INSTANSI PEMERINTAH
SEJAK DILAKSANAKAN PROYEK PENYULUHAN TANAMAN
PANGAN PADA 1976, DIKEMBANGKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN DI TINGKAT WILAYAH PEMBANTU BUPATI
PERIODE 1995 – 2000, DITINGKAT KABUPATEN PERNAH
DICOBA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN
PERTANIAN YANG TERPISAH DARI DINAS PERTANIAN, YAITU
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN (BIPP)
DENGAN KEBIJAKAN REVITALISASI PERTANIAN,
DIUNDANGKAN UU NO 16 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM
PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN

11. .
3.KELEMBAGAAN PENYEDIA SARANA PRODUKSI
DITINGKAT NASIONAL DAN PROPINSI, KABUPATEN DAN
KECAMATAN DITANGANI OLEH BUMN DAN SWASTA
(PRODUSEN, DISTRIBUTOR,PENYALUR) SEDANG DITINGKAT
DESA / KELURAHAN DITANGANI SWASTA (PENGECER) DAN KUD
4.KELEMBAGAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
BUMN(BULOG), SWASTA DAN KOPERASI
5.KELEMBAGAAN KEUANGAN
BRI DAN SWASTA (PEDAGANG,TENGKULAK,PELEPAS UANG)
6.KELEMBAGAAN PENGANGKUTAN (TRANSPORTASI)
MASIH DITANGANI SWASTA

12. .
PERTANIAN SEBAGAI SISTEM AGRIBISNIS
PENGERTIAN
AGRIBISNIS ADALAH SEGALA KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PENGUSAHAAN TUMBUHAN DAN HEWAN (KOMODITAS PERTANIAN,
PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN) YANG BERORIENTASI PASAR
DAN PEROLEHAN NILAI TAMBAH
DALAM AGRIBISNIS TERDAPAT DUA KONSEP POKOK :
PERTAMA, AGRIBISNIS MERUPAKAN KONSEP DARI SUATU SISTEM
YANG INTEGRATIF DAN TERDIRI DARI BEBERAPA SUBSISTEM, YAITU :
1.SUB SISTEM PENGADAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN
2.SUB SISTEM BUDIDAYA USAHA TANI
3.SUB SISTEM PENGOLAHAN DAN INDUSTRI HASIL PERTANIAN
(AGROINDUSTRI)
4.SUB SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN
5.SUB SISTEM KELEMBAGAAN PENUNJANG PERTANIAN

13. .
KEDUA, AGRIBISNIS MERUPAKAN SUATU
KONSEP YANG MENEMPATKAN KEGIATAN
PERTANIAN SEBAGAI SUATU KEGIATAN YANG
UTUH DAN KOMPREHENSIF, SEKALIGUS SEBAGAI
SUATU KONSEP UNTUK DAPAT MENELAAH DAN
MENJAWAB BERBAGAI MASALAH, TANTANGAN
DAN KENDALA YANG DIHADAPI

15. PERTANIAN SEBAGAI SISTEM AGRIBISNIS
PENYULUHAN
PENELITIAN KONSTRUKSI
PENGADAAN BUDIDAYA PENGOLAHAN HASIL PEMASARAN HASIL
TRANSPORTASI JASA LAIN
PEMBIAYAAN

16. .
• KEGIATAN PERTANIAN YANG “DIPANDANG” SEBAGAI SUATU KEGIATAN
AGRIBISNIS DINILAI MERUPAKAN CARA PANDANG YANG TEPAT DALAM
MENGHADAPI BERBAGAI PERKEMBANGAN YANG TERJADI SAAT INI DAN
DIMASA YANG AKAN DATANG BAIK DALAM LINGKUP NASIONAL MAUPUN
INTERNASIONAL
• JADI AGRIBISNIS MERUPAKAN CARA BARU UNTUK MEMANDANG
PERTANIAN
• DALAM KAITANNYA DENGAN PEREKONOMIAN NASIONAL, PERLU DILIHAT
PERAN INTERSEKTORAL DALAM SISTEM AGRIBISNIS, UNTUK
MENDAPATKAN GAMBARAN TENTANG PERAN SEKTOR PERTANIAN
• DENGAN DEMIKIAN , DALAM PENDEKATAN AGRIBISNIS TERJADI
REORIENTASI PENANGANAN SEKTORAL MENJADI INTERSEKTORAL DAN
DARI ORIENTASI PRODUKSI MENJADI ORIENTASI BISNIS

17. .
• PENGERTIAN AGRIBISNIS TERSEBUT MENGANDUNG
DUA DIMENSI PENTING :
1.AGRIBISNIS MENGANDUNG PENGERTIAN
FUNGSIONAL, YAITU SEBAGAI RANGKAIAN FUNGSI-
FUNGSI KEGIATAN PERUSAHAAN PERTANIAN
2.SISTEM AGRIBISNIS MENGANDUNG PENGERTIAN
STRUKTURAL, YAITU SEBAGAI KUMPULAN UNIT USAHA
ATAU UNIT KEGIATAN DAN LEMBAGA LAIN YANG
MELAKSANAKAN FUNGSI-FUNGSI DARI MASING-
MASING SUB SISTEM

18. .
• SUB SISTEM AGRIBISNIS
SUB SISTEM PENGADAAN SARANA DAN PERALATAN
MASALAH YANG SERING DIHADAPI PETANI :
1.KELANGKAAN KETERSEDIAAN, BAIK YANG MENYANGKUT
JENIS, MUTU DAN WAKTU KETERSEDIAAN
2.TINGKAT HARGA YANG TERUS BERTAMBAH SEMENTARA
PENDAPATAN PETANI SEMAKIN TURUN
3.BELUM EFEKTIFNYA KELEMBAGAAN PETANI

19. .
• SUB SISTEM BUDI DAYA
SEBAGAI PROSES PRODUKSI, SUB SISTEM BUDI DAYA MENEMPATI
POSISI YANG SANGAT STRATEGIS DALAM SISTEM AGRIBISNIS
SUB SISTEM BUDI DAYA MERUPAKAN PROSES CAMPUR TANGAN
MANUSIA UNTUK MENGELOLA BERAGAM SUMBAR DAYA AGAR
DAPAT MENGHASILKAN PRODUK YANG DAPAT DIMANFAATKAN DAN
ATAU DIPERDAGANGKAN DEMI MEMPEROLEH PENGHASILAN,
PEMENUHAN KEBUTUHAN SERTA PERBAIKAN KEHIDUPAN
KELUARGA DAN MASYARAKATNYA
DALAM SUB SISTEM BUDI DAYA SESUATU YANG KELIHATANNYA
TIDAK BERHARGA YANG TERSEDIA DI ALAM DAPAT DIKELOLA
UNTUK MENGHASILKAN PRODUK YANG BERMANFAAT DAN
MEMILIKI NILAI
BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP MANUSIA,
SUB SISTEM BUDI DAYA SEMAKIN

20. lanjutan
MENUNJUKKAN PERAN PENTINGNYA, DI TENGAH KEPRIHATINAN DUNIA
TERHADAP TERUS BERTAMBAHNYA JUMLAH PENDUDUK DAN SEMAKIN
TERBATASNYA SUMBERDAYA ALAM
SEBAGAI KOMODITAS POLITIK,, SUB SISTEM BUDI DAYA SEMAKIN
MENUNJUKKAN PERAN PENTINGNYA DALAM MENJAMIN DAN
MEMELIHARA STABILITAS DAN KETAHANAN KEAMANAN
SEBAGAI PROSES YANG MENGHASILKAN KOMODITAS YANG
DIPERDAGANGKAN, SUB SISTEM BUDI DAYA SEMAKIN MENUNJUKKAN
PERAN PENTINGNYA DALAM :
1.PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI
2.PENDAPATA ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN NASIONAL YANG SANGAT
PENTING BAGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

21. .
• SUB SISTEM PENGOLAHAN HASIL
PELUANG-PELUANG YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK PENINGKATAN
PRODUKSI :
1.PEMBINAAN DAN REGULASI SISTEM PANEN
2.PERLUASAN PENGGUNAAN ALAT / MESIN PANEN DAN PASCA PANEN
3.PENGEMBANGAN DAN PENYEBAR LUASAN VARIETAS UNGGUL
4.PENGEMBANGAN PROTOTYPE ALAT / MESIN PANEN DAN PASCA PANEN
PENGOLAHAN HASIL ATAU YANG AKHIRNYA DIKENAL SEBAGAI
AGROINDUSTRI MERUPAKAN LANNGKAH YANG PERLU MENDAPAT
PERHATIAN UNTUK TUJUAN-TUJUAN : PERBAIKAN MUTU, PENGURANGAN
KEHILANGAN, PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK, PEMENUHAN
SELERA PASAR YANG PADA AKHIRNYA AKAN MEMBERIKAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PETANI

22. SUB SISTEM PENDUKUNG
1.PENELITIAN
2.PENYULUHAN
3.PEMBIAYAAN
4.PENGANGKUTAN
5.KONSTRUKSI
6.KELEMBAGAAN

23. SUB SISTEM PEMASARAN HASIL
SUB SISTEM PEMASARAN DALAM SISTEM
AGRIBISNIS MENEMPATI POSISI YANG SANGAT
PENTINGNYA
JAMINAN PEMASARAN PRODUK SANGAT
DIPERLUKAN, TIDAK SAJA MENYANGKUT
KEPASTIAN PEMBELIAN, TETAPI JUGA
KEPASTIAN JUMLAH DAN MUTU PERMINTAAN,
TINGKAT HARGA YANG MENARIK, WAKTU DAN
TEMPAT PENYERAHAN PRODUK SERTA WAKTU
DAN SISTEM PEMBAYARAN
PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN
USAHA JUGA MENJADI AGENDA YANG PERLU
DIKEMBANGKAN DALAM PENGELOLAAN
AGRIBISNIS

26. gambar
.

30. LOKASI DEMPLOT PENGEMBANGAN
KABI LAINNYA MELALUI PTT
(REGIONAL II)
1. PTT Kacang Hijau : 6 Kab, 4 Prov.
2. PTT Ubikayu : 12 Kab, 7 Prov.
3. PTT Ubijalar : 5 Kab, 5 Prov.
4. PTT Pangan Lokal : 7 Kab, 3 Prov.
BANTUAN SAPRODI : 5 - 10 HA/KAB)

31. LOKASI DEMPLOT PENGEMBANGAN
KABI LAINNYA MELALUI PTT
(REGIONAL II)
1. PTT Kacang Hijau : 6 Kab, 4 Prov.
2. PTT Ubikayu : 12 Kab, 7 Prov.
3. PTT Ubijalar : 5 Kab, 5 Prov.
4. PTT Pangan Lokal : 7 Kab, 3 Prov.
BANTUAN SAPRODI : 5 - 10 HA/KAB)

33. LOKASI DEMPLOT PENGEMBANGAN
KABI LAINNYA MELALUI PTT
(REGIONAL II)
1. PTT Kacang Hijau : 6 Kab, 4 Prov.
2. PTT Ubikayu : 12 Kab, 7 Prov.
3. PTT Ubijalar : 5 Kab, 5 Prov.
4. PTT Pangan Lokal : 7 Kab, 3 Prov.
BANTUAN SAPRODI : 5 - 10 HA/KAB)

34. Disampaikan Sebagai Pengantar Workshop Pada Pertemuan
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Produksi Tanaman
Pangan Regional II
Yogyakarta : 3 -5 Maret 2010

35. TUGAS POKOK & FUNGSI
TUGAS POKOK
Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang
Kehutanan dan Perkebunan”
FUNGSI
1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan.
2. Penyusunan rencana teknis di bidang kehutanan dan perkebunan.
3. Perlindungan hutan dan tanaman perkebunan.
4. Pengaturan rehab lahan, konservasi tanah, hutan rakyat & hutan milik swasta.
5. Pembinaan perijinan dan pengolahan hasil hutan dan perkebunan.
6. Pelaksanaan pelayanan & kerjasama di bidang kehutanan dan perkebunan.
7. Penyelenggaraan pengendalian mutu pemasaran hasil hutan dan perkebunan
8. Penyuluhan kehutanan dan perkebunan
9. Pengelolaan hutan kota, taman hutan raya dan hasil hutan ikutan
10. Pembinaan pengembangan teknologi dan industri kehutanan dan perkebunan
11. Pembinaan terhadap UPTD
12. Penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum,
perlengkapan, kepegawaian dan keuangan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya

36. PERMENDAGRI
No. 59 Tahun 2007
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1. URUSAN PILIHAN : PERTANIAN
2. URUSAN PILIHAN : KEHUTANAN

37. RENCANA KEGIATAN APBD KAB.
TAHUN 2010
KEGIATAN APBD KAB. TAHUN
2010
DISHUTBUN

38. • Penghijauan Pantai
 Sasaran :, Kawasan Pantai
 Lokasi : Gringsing, Yosorejo, Sidorejo,
Banyuputih, Kedawung, Batang, Kasepuhan
• Pengamanan Hutan
• Penghijauan Lingkungan
• Pembuatan Hutan Kota

39. • Sarana dan Prasarana Penyuluhan
 Pengadaan Sarpras Penyuluhan
 LCD, Handycam, Camera digital, Laptop, Layar
Proyektor
• Pengamanan Sumber Mata Air
• Penyusunan RP RHL

40. Mohon maaf atas segala
kekurangannya

47. Nutrisi