Dokumen tersebut membahas kondisi dan permasalahan ketenagalistrikan di Indonesia. Secara umum dibahas mengenai daya terpasang nasional, jumlah pelanggan, visi elektrifikasi, tingkat losses, ketersediaan sumber daya, serta pencapaian ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah lingkungan. Juga dibahas mengenai prospek bisnis ketenagalistrikan dan peran berbagai pemangku kepentingan.

1. PENGURUS PUSATPENGURUS PUSAT
ASOSIASI PROFESIONALIS ELEKTRIKAL-MEKANIKAL INDONESIAASOSIASI PROFESIONALIS ELEKTRIKAL-MEKANIKAL INDONESIA
Jl. Matraman Raya No. 113 Palmeriam
Telp. 021-85907732, 85907631, Fax. 021-85907549
E-mail : ppapei@yahoo.co.id website : www.apei.or.id Jakarta Timur 13140
Disajikan Oleh :
Heru Subagyo
Euis Ismayati
KONDISI DAN PERMASALAHANKONDISI DAN PERMASALAHAN
KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIAKETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA
MakalahMakalah
Disampaikan padaDisampaikan pada kuliah umumkuliah umum
di Jurusan Teknik Elektrodi Jurusan Teknik Elektro Fakultas TeknikFakultas Teknik
UniversitasUniversitas NegeriNegeri MakassarMakassar..
Makassar, 21 SeptemberMakassar, 21 September 20132013

2. Ada slogan yang mengatakan bahwa apabila ingin menguasai dunia,
kuasailah energi (termasuk energi listrik). Hal ini tentu bisa dipahami, karena
energi listrik memiliki peran yang sangat vital & strategis bagi hidup &
kehidupan umat manusia.
Hampir semua sendi-sendi kehidupan manusia, membutuhkan ketersediaan
energi listrik. Oleh karenanya tak berlebihan jika energi listrik merupakan
suatu keniscayaan yang keberadaanya menjadi salah satu kebutuhan yang
sangat penting bagi manusia. Selama manusia ada, sampai kapanpun listrik
akan tetap dibutuhkan.
Betapa sangat vital & strategisnya peran listrik, maka penyediaan dan
pemanfaatan listrik harus diwujudkan secara andal, aman dan ramah
(akrab) lingkungan (UU 30/2009, Bab XI, pasal 44, ayat 2).
Untuk mewujudkan tujuan di atas, tentu harus disiapkan aktifitas sangat
besar dan luas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
(stake holder) yang berkaitan dengan masalah ketenagalistrikan. Mengiringi
hal ini, harus dibangun & perlu tersedianya infrastruktur ketenagalistrikan
yang bisa mengimbangi kebutuhan masyarakat. i

3. Buku kecil ini bermaksud menyampaikan informasi tentang kondisi
ketenagalistrikan di Indonesia dengan berbagai kompleksitas
permasalahannya, prospek bisnis bagi pelaku usaha dan peluang kerja yang
bisa diraih para profesionalis bidang ketenagalistrikan, juga peluang kerja
bagi para pencari kerja lulusan perguruan tinggi teknik elektro.
Semoga informasi yang tersaji ini dapat menambah perbendaharaan
pengetahuan bagi para pembaca, khususnya yang berprofesi dan akan
menggeluti profesi di bidang ketenagalistrikan.
Jakarta, 30 Mei 2013
Penyaji
Heru Subagyo
ii

4.  Kata Pengantar
……………………………………………………………………………….
 Daftar Isi
……………………………………………………………………………………
…..
 BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Perspektif
………………………………………………………………………………
…
1.2. Listrik dan karakteristiknya
…………………………………………………………
1.3. Proses Pembangkitan Sampai Dengan Pemanfaatan Energi Listrik
…
1.4. BPP Vs. Harga Jual
……………………………………………………………………
1.5. Pola Produksi dan Karakter Konsumsi
…………………………………………. iii
Hal.
i
iii
1
2
3
4
5
6
8
11
12
13
14
15

5.  BAB III : PENYALURAN (TRANSMISI) TENAGA LISTRIK
3.1. Definisi/Pengertian
……………………………………………………………………
3.2. Besaran Tegangan dan Jenis Penyaluran (Transmisi)
……………………
3.3. Sistem Penyaluran (Transmisi) di Indonesia
…………………………………
3.4. Pembangunan dan Pembangunan Penyaluran (Transmisi)
…………...
3.5. Up-Rating Sistem Penyaluran (Transmisi)
……………………………………
 BAB IV : DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK
4.1. Definisi/Pengertian
……………………………………………………………………
4.2. Besaran Tegangan Berdasarkan Pemanfaatan (Jenis Pelanggan)
…..
4.3. Sistem dan Ruang Lingkup iv
22
23
24
27
29
31
32
33
35
37
38
39
40

6.  BAB VI : MEWUJUDKAN KETENAGALISTRIKAN YANG
ANDAL, AMAN DAN RAMAH (AKRAB) LINGKUNGAN
6.1. Andal
………………………………………………………………………………
……….
6.2. Aman
………………………………………………………………………………
………
6.3. Ramah (Akrab) Lingkungan
……………………………………………………….
 BAB VII : KESIMPULAN
7.1. Umum
………………………………………………………………………………
……..
7.2. Peran Pemangku Kepentingan (Stake Holder)
………………………………
v
42
43
45
48
49
50
51
52
53

7. BAB IBAB I
PENDAHULUANPENDAHULUAN

8.  Daya terpasang nasional (2012) : ± 45.000 MW.
 Jumlah pelanggan nasional (2012) : ± 45 juta pelanggan.
 Visi 75/100, bahwa diharapkan pada ulang tahun RI ke 75, ratio
elektrifikasi mencapai 100 %.
 Losses nasional (2012) > 8%.
 Ketersediaan berbagai sumber daya (recources) yang terbatas.
 Aspek andal, aman dan ramah (akrab) lingkungan belum
terpenuhi.
 Prospek & peluang bisnis di bidang ketenagalistrikan, masih terbuka luas
dan cukup prospektif.
1

9. 2
Suhu Udara / Suhu Alat Listrik (Panas/ Dingin)
Mekanik (gerak, getar, putar)
Cahaya/ Sinar/ Lampu
Suara/ Bunyi
Kombinasi/ Gabungan dari keempat tersebut di atas.
Mudah disalurkan dari dan pada jarak yang berjauhan.
K
O
N
V
E
R
S
I
K
E
U
N
G
G
U
L
A
N
Bersih (ramah) lingkungan.
Mudah didistribusikan untuk area yang luas.
Mudah diubah ke dalam bentuk energi lain.

10. 3
INDUSTRI
BISNIS
SISTEM PEMBANGKIT
GARDU
STEP-UP
SISTEM TRANSMISI SISTEM DISTRIBUSI
GARDU
STEP DOWN
RUMAH
SOSIAL/
PUBLIK
PLTA
PLTD
PLTP
PLTG
PLTU
PLTGU
Lain-lain
KONSUMEN
TRAFO
STEP DOWN

11. 4

12. 5
JAM
2218 2406 12
POLA PRODUKSI LISTRIK
00
MW
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Jam
MW
Sosial + Publik
Bisnis
Industri
Rumah Tangga
Total tanpa Rumah Tangga
Total dengan Rumah Tangga
KARAKTER KONSUMSI LISTRIK
ROR (2%)
MFO (7%)
COAL (42%)
HSD (17%)
WADUK (7%)
GAS (19%)
GEO (5%)
WBP
100 88.7
LOSS
TEKNIS
8
LOSS
ADMINIS
TRASI
1.5
LISTRIK
ILLEGAL
1.8
 Pada proses penyaluran & pendistribusian sampai ke
instalasi pemanfaatan, terjadi kerugian (losses) daya
listrik, yang disebabkan oleh :
• Losses teknik.
• Losses administrasi.
• Listrik ilegal

13. 6
 Ketika memproduksi harus mengikuti harga pasar (market
price), sedangkan TDL menjadi kewenangan/keputusan
Presiden (Kepres).
 Yang paling memberatkan/membebani PLN jika pembangkit
listrik menggunakan energi primer BBM.
 PLN diperlakukan sebagai industri, untuk membeli BBM harus
mengikuti harga pasar, dan patokannya adalah harga pasar
BBM dunia yang fluktuatif.
 Jika harga pasaran BBM dunia di atas 100 US dollar per-barel,
maka harga per-liter di atas Rp. 9.000,-
 Jika PLN membeli BBM dengan harga Rp. 9.000,-/liter, maka
untuk pembangkit listrik yang menggunakan BBM,
membutuhkan BPP di atas Rp. 3.000,-/kwh.
 perhitungan BPP per-kwh :
 Kebutuhan BBM : 1 liter = 3 kwh, berarti 1 kwh = Rp. 3.000,-
 Biaya delivery dan handling dari Depo Pertamina ke
pembangkit-pembangkit listrik PLN.
 Biaya pembangunan (investasi) : pembangkit, transmisi dan
distribusi beserta penunjangnya.
 Biaya operasional lainnya.

14.  Dengan BPP yang terdiri dari beberapa unsur di atas, jika
diakumulasikan biaya BPP per-kwh bisa mencapai hampir Rp.
4.000,-
 Bahwa pembangkit tenaga listrik PLN terdiri dari berbagai jenis
dan menggunakan sumber energi primer antara lain : air, gas,
batubara, BBM dan panas bumi.
 Jika dibuat BPP rata-rata dari berbagai jenis pembangkit tenaga
listrik yang dimiliki PLN tersebut, saat ini BPP rata-rata ± Rp.
1.200,-/kwh. Sedangkan saat ini TDL ± Rp. 700,-/kwh.
 Bagaimanapun juga kondisi seperti ini, berakibat PLN akan
terus mengalami defisit. Jika dianggap sebagai bisnis, ini
adalah bisnis yang ironis.
 Agar listrik masih tetap bisa beroperasi dan melayani
masyarakat pelanggan PLN, pemerintah (negara) berkewajiban
memberikan subsidi (subsidi diberikan kepada masyarakat,
bukan kepada PLN).
 Pada tahun 2011, pemerintah (negara) memberikan subsidi
untuk penyediaan listrik sebesar ± RP. 65.000.000.000.000,-
(enam puluh lima triliyun rupiah). Tanpa diberikan subsidi,
dapat dipastikan listrik akan mengalami pemadaman bergilir.
7

15. 8
 Ambivalensi regulasi, keterbatasan dana dan BPP yang lebih
tinggi daripada harga jual.
 Ketidakpastian pasokan sumber energi primer (BBM, gas,
batubara) dan dominasi penggunaan BBM sebagai sumber
energi primer.
 Pertumbuhan demand yang lebih tinggi dibanding
supply.
 Calon investor wait and see, karena :
 Menunggu regulatory frame work yang baru.
 Country risk memerlukan jaminan investasi.
 Law inforcement yang tidak jelas dan instabilitas
keamanan.
 PKUK (PLN) tidak memiliki otoritas penuh dan TDL
ditentukan Pemerintah (Keppres).

16. 9
 Kondisi geografis yang kurang mendukung, terjadinya
pergeseran norma-norma sosial dan budaya, serta berbagai
permasalahan lainnya.
 Permasalahan di sisi pemanfaatan :
 Instalasi yang tidak memenuhi standar ketentuan yang
berlaku.
 Banyaknya instalasi yang sudah sangat tua umurnya, tidak
pernah dilakukan pengecekan dan rehabilitasi, sehingga
keandalan dan keamanan menurun.
 Pengoperasian/pemanfaatan listrik yang kurang benar, tidak
proposional bahkan ilegal.
 Penggunaan listrik secara ilegal.

17. BAB IIBAB II
PEMBANGKITANPEMBANGKITAN
TENAGA LISTRIKTENAGA LISTRIK

18.  Pengertian dan fungsi pembangkit tenaga listrik :
 Suatu sub sistem dari sistem tenaga listrik yang terdiri dari instalasi
elektrikal, mekanikal, bangunan-bangunan (civil work), bangunan
dan fasilitas pelengkap, serta bangunan dan komponen bantu
lainnya.
 Berfungsi untuk membangkitkan energi listrik, yang merupakan
konversi energi primer menjadi energi listrik (mengubah potensi
/energi mekanik menjadi energi listrik). 11

19.  Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
 Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap (PLTGU).
 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB).
 Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Air Laut.
 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
12

20.  Pembangkit Tenaga Listrik Makro dan dimanfaatkan secara massal :
 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
 Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap (PLTGU).
 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
 Pembangkit Tenaga Listrik Mikro/Kecil yang dimanfaatkan secara massal
:
 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
 Pembangkit Tenaga Listrik dalam tahap penelitian dan pengembangan :
 Pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sumber energi baru
terbarukan, antara lain : biodiesel, biometanol, biomassa, surya, bayu,
samudera (air laut).
 Pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sumber energi primer
13

21.  Sumber energi primer tak terbarukan (fosil) :
 Batubara.
 Gas.
 BBM/HSD/MFO/Solar.
 Sumber energi primer terbarukan (non fosil) :
 Air.
 Panas bumi.
 Surya (matahari).
 Bayu (Angin).
 Samudera (air laut).
 Sumber energi baru terbarukan (non fosil) :
 Biodiesel, yaitu minyak nabati yang berasal dari berbagai jenis
tumbuhan (tanaman jarak, randu, kelapa sawit, dan lain-lain).
 Biometanol, yaitu cairan biokimia yang berasal dari sumber
karbohidrat (singkong, ubi, sagu, tebu).
 Biomassa, yaitu energi yang dikembangkan dari berbagai jenis massa
biologis (jerami, kayu, ranting-ranting pohon, limbah kelapa sawit,
limbah pertanian/jerami, sampah).
14

22.  Saat ini dibangun PLTU batubara 10.000 MW Tahap I dan untuk 10.000
MW Tahap II akan dibangun PLTU batubara (40%), PLTP (60%),
disamping pembangkit listrik kecil lainnya di berbagai daerah.
 Pertimbangan pembangunan PLTU) :
 Pertumbuhan beban yang cepat, sehingga sesegera mungkin harus
diatasi.
 Membangun PLTU relatif lebih mudah dan lebih cepat jika dibanding
membangun PLTA.
 Biaya pembangunan PLTU lebih murah jika dibanding PLTA.
 Kapasitas daya yang dihasilkan dapat di desain sesuai yang
diinginkan.
 Bisa dibangun diberbagai tempat sesuai pilihan kita.
 Bisa dibangun di dekat pusat-pusat beban, sehingga biaya transmisi
(penyaluran) lebih murah dan lebih efisien.
 Kelemahan PLTU :
 Menggunakan sumber energi primer tak terbarukan.
 Sumber energi primer tersebut, saat ini over explored.
 Ketidakpastian penyediaan sumber energi primer.
15

23.  Biaya operasional mahal.
 Masalah polusi dan dampak lingkungan.
 Mengapa tidak dibangun/dikembangkan PLTA ?
 PLTA sangat tergantung kondisi alam.
 Tidak bisa dibangun di sembarang tempat dan pada umumnya
dibangun di daerah ketinggian/pegunungan.
 Biaya pembangunan besar/mahal.
 Proses dan pelaksanaan pembangunan memakan waktu yang lama.
 Lokasi berjauhan dengan pusat beban, sehingga biaya transmisi
mahal.
 Pembangunan infra struktur pendukung, mahal.
 Tidak bisa mengatasi pertumbuhan beban yang cepat.
 Ketersediaan air sulit diprediksi, karena iklim yang tidak menentu dan
kerusakan alam yang cukup parah.
 Dan berbagai permasalahan lainnya.
16

24.  Mengapa tidak dibangun/dikembangkan PLTP ?
 Pada dasarnya PLTP memiliki karakteristik yang sama dengan PLTA.
 PLTP menggunakan panas bumi, juga membutuhkan air sebagai
bahan baku untuk diuapkan.
 Keberadaan panas bumi pada umumnya di hutan lindung.
 Jika Pemerintah (PLN) merencanakan membangun pembangkit listrik
10.000 MW Tahap II, dimana 60%-nya merupakan PLTP, harus
dicermati kondisi alamnya.
 Jadi pertimbangan-pertimbangan sebagaimana membangun PLTA,
harus benar-benar dicermati.
 Bagaimana dengan pembangunan/pengembangan pembangkit tenaga
listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan/baru terbarukan ?
 Energi baru terbarukan adalah energi yang pada umumnya berupa
sumber daya non fosil yang dapat diperbaharui, sehingga tidak akan
pernah habis.
17

25.  Beberapa contoh potensi sumber energi terbarukan/baru terbarukan
di Indonesia yang dapat menghasilkan listrik :
 Panas bumi : 27.000 MW.
 Air : 75.000 MW.
 Biomassa/biogas : 50.000 MW.
 Samudera (air laut) : 240.000 MW.
 Dan lain sebagainya.
 Untuk pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sumber energi
baru terbarukan surya, bayu, air laut, biomassa/biogas, fuel sell, baru
pada tahap penelitian/pengembangan, belum diproduksi secara
massal dan besar-besaran.
 Pada umumnya hanya dapat menghasilkan listrik dalam skala kecil.
 Tidak mampu mengimbangi pertumbuhan beban yang cepat dan
besar.
 Bagaimana dengan pembangunan/pengembangan PLTN ?
 PLTN adalah salah satu solusi terbaik, karena PLTN-lah yang paling
efisien.
18

26.  Dari sisi ketersediaan sumber energi primer untuk PLTN, di
Indonesia cukup tersedia.
 Masalah yang muncul adalah reaksi dari masyarakat (kelompok
masyarakat tertentu), yang menolak dibangunnya PLTN dan
sangat rendahnya disiplin bangsa Indonesia.
 Perlu adanya sosialisasi dan pencerahan kepada masyarakat
secara lebih intens, sehingga pembangunan PLTN di Indonesia
bisa diterima dan diwujudkan.
 Jika kita tidak sesegera mungkin melakukan antisipasi (termasuk
membangun PLTN), maka:
 Supply energi listrik akan terus tertinggal dengan pertumbuhan
beban.
 Semakin lama ketertinggalan supply energi listrik akan semakin
jauh terhadap pertumbuhan beban.
 Pergerakan ratio elektrifikasi menjadi lambat.
 Pertumbuhan beban tidak bisa dipenuhi oleh supply energi listrik.
19

27.  Terhambatnya berbagai aktifitas umat manusia, utamanya di
kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri.
 Kita tidak bisa berharap Investor mau berinvestasi di Indonesia,
karena listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi DU/DI.
 Implikasi terhadap pertumbuhan investasi, ekonomi dan berbagai
sektor kehidupan lainnya.
20

28. BAB IIIBAB III
PENYALURAN (TRANSMISI)PENYALURAN (TRANSMISI)
TENAGA LISTRIKTENAGA LISTRIK

29.  Pengertian penyaluran energi listrik :
Proses dan cara menyalurkan energi listrik pada jarak yang berjauhan
dari satu tempat ke tempat lainnya (dari pembangkit listrik ke gardu
induk dan dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya), yang terdiri
dari konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang (tower), melalui
isolator-isolator, dengan sistem tegangan tinggi/ekstra tinggi.
Ruang lingkupnya dimulai dari Gardu Induk di Pembangkitan sampai
dengan Gardu Induk (sisi primer) yang ada pusat-pusat beban.
22

30.  Besaran tegangan : 66 KV, 70 KV, 132 KV, 150 KV, 245 KV, 275 KV,
350 KV, 500 KV, 1.100 KV, 1300 KV, 1.500 KV, dan lain-lain
 Jenis arus : arus searah (DC) dan arus bolak-balik (AC).
 Jenis dan ruang lingkup penyaluran :
 Saluran udara (Overhead Line).
 Saluran bawah tanah (Underground Cable).
 Saluran kabel bawah laut (Sub Marine Cable).
 Gardu Induk Tegangan Ultra Tinggi.
 Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi.
 Gardu Induk.
 Gardu Hubung.
 Pusat Pengatur Beban.
 Unit Pengatur Beban.
23

31.  Besaran tegangan : 70 KV, 150 KV, 275 KV dan 500 KV.
 Jenis arus : arus bolak-balik (AC).
 Jenis dan ruang lingkup penyaluran :
 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 Saluran Kabel Tanah Tegangan Tinggi (SKTT).
 Saluran Kabel Bawah Laut Tegangan Tinggi (Sub Marine Cable).
 Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 Gardu Induk (GI).
 Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET).
 Pusat Pengatur Beban (UPB).
 Unit Pengatur Beban.
 Sistem interkoneksi (Interconnection System) :
 Telah terpasang di Pulau Jawa-Madura-Bali (Jamali) dan Pulau
Sumatera.
 Sebagian daerah di Sumatera masih terjadi bottle neck.
24

32.  Tingkat pengembangan sistem (menuju ke interkoneksi) :
 Sistem penyaluran dari parsial menuju ke interkoneksi.
 Terpasang di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
 Tingkat perintisan :
 Pada umumnya di daerah-daerah yang ratio elektrifikasinya rendah
(NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan lain-lain).
 Penyediaan listrik bersifat parsial.
 Saluran udara (Overhead Line) dipasang di daerah-daerah yang
keadaan ROW-nya memungkinkan, pada umumnya di daerah pinggiran
kota dan di luar kota.
 Saluran kabel bawah tanah (Underground cable) dipasang di daerah
yang ROW-nya tidak memungkinkan, pada umumnya di daerah tengah
kota, kota-kota besar yang padat pemukiman dan beban listriknya
besar.
25

33.  Gardu Induk :
 Untuk daerah-daerah yang masih memungkinkan mendapatkan
lahan/space tanah yang luas, dipasang Gardu Induk Konvesional,
pada umumnya di pinggiran kota atau di kota-kota kecil.
 Untuk daerah-daerah perkotaan (Kota Besar) yang padat
pemukiman, dipasang Gas Insulated Switchgear SF6 (GIS SF6).
 Pusat Pengatur Beban (P2B) dan Unit Pengatur Beban (UPB) :
 Dipasang di daerah-daerah yang jaringannya telah terinterkoneksi,
area pelayanan luas dan beban yang dilayani besar, contoh : P3B &
UPB yang ada di Sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali).
 Tujuannya adalah untuk pengaturan beban maupun melakukan
manuver beban jika terjadi masalah di sistem, misal : jika terjadi
gangguan di sistem pembangkit atau di sistem transmisi.
26

34.  Secara teknis, pembangunan dan pengembangan sistem penyaluran
tenaga listrik, tidak ada masalah dan tidak ada kesulitan.
 Masalah-masalah yang sering timbul dalam pembangunan sistem
penyaluran (transmisi) adalah masalah non teknis, antara lain :
 Kesulitan mendapatkan lahan untuk tapak tower.
 Harga tanah yang sangat (terlalu) mahal.
 Proses perijinan yang sulit dan berbelit.
 Reaksi dari masyarakat yang tidak mau dilalui jalur transmisi.
 Beberapa waktu terakhir ini, muncul fenomena baru, masyarakat
minta kompensasi (ganti rugi) di sepanjang ROW jalur transmisi.
 Biaya ganti rugi kerusakan bangunan, tanaman dan lain-lain yang
mahal, bahkan terkadang jauh melampaui harga standar.
 Koordinasi dengan berbagai pihak / instansi terkait, yang
merupakan kesulitan tersendiri dan tak jarang membutuhkan biaya
besar.
 Isue lingkungan hidup.
 Dan berbagai hambatan/kendala lainnya. 27

35.  Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan proses pembangunan
dan pengembangan sistem penyaluran menjadi terhambat, bahkan ada
pembangunan transmisi yang terhenti/tertunda bertahun-tahun.
 Mengingat dari waktu ke waktu beban akan terus berkembang
(mengalami pertumbuhan), sedangkan di sisi lain untuk membangun
transmisi dan gardu induk banyak menghadapi masalah, perlu dipikirkan
dan dicarikan solusi dalam pengembangan sistem penyaluran di
Indonesia.
 Harus dicermati bahwa penambahan pembangkit tanpa diimbangi
penambahan sistem transmisi akan timbul masalah tersendiri.
28

36.  Up-rating berarti menaikkan rate/menaikkan kemampuan/menaikkan
kapasitas.
 Up-rating sistem penyaluran, berarti menaikkan rate/menaikkan
kemampuan/menaikkan kapasitas penyaluran, antara lain :
 Dari SUTT 70 KV menjadi 150 KV.
 SUTT 150 KV yang ditingkatkan kemampuannya dalam menyalurkan
energi listrik.
 SUTT single circuit ditingkatkan menjadi double circuit.
 Gardu induk yang berkapasitas 10 MVA dinaikkan menjadi 30 MVA, dari
1 trafo menjadi 2 trafo, dari 30 MVA menjadi 60 MVA atau 100 MVA.
 Dan lain sebagainya.
 Up-rating bisa dilakukan dengan cara :
 Membangun SUTT baru, membangun (memperluas) Gardu Induk
Eksisting.
 Mengganti konduktor (re-conductoring) SUTT eksisting, mengganti trafo
pada Gardu Induk Eksisting, dari kapasitas kecil diganti dengan
kapasitas yang lebih besar.
 Menambah jumlah sirkit SUTT eksisting, menambah jumlah trafo dan
peralatan pada Gardu Induk eksisting.
29

37. BAB IVBAB IV
DISTRIBUSIDISTRIBUSI
TENAGA LISTRIKTENAGA LISTRIK

38.  Pengertian dan fungsi distribusi tenaga listrik :
 Pembagian /pengiriman/pendistribusian/pengiriman energi listrik
dari instalasi penyediaan (pemasok) ke instalasi pemanfaatan
(pelanggan).
 Merupakan sub sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan
dengan pelanggan, karena catu daya pada pusat-pusat beban
(pelanggan) dilayani langsung melalui jaringan distribusi.
 Ruang lingkupnya dimulai dari sisi sekunder trafo tenaga di
Gardu Induk sampai dengan Alat Pembatas dan Pengukur31

39.  Jaring distribusi tegangan rendah, untuk melayani :
 Pelanggan rumah tangga (instalasi domestik).
 Pelanggan bisnis, sosial dan publik (instalasi bangunan/non
domestik) dengan daya sampai dengan 197 KVA.
 Jaring distribusi tegangan menengah (20 KV), untuk melayani :
 Pelanggan bisnis, sosial dan publik (instalasi bangunan/non
domestik) dengan daya di atas 197 KVA sampai dengan 30
MVA.
 Pelanggan industri (instalasi industri), dengan daya di atas 197
KVA sampai dengan 30 MVA.
 Jaring distribusi tegangan tegangan tinggi (70 KV, 150 KV), untuk
melayani :
 Pelanggan industri (instalasi industri), dengan daya di atas 30
MVA.
32

40.  Sistem jaringan :
 Radial.
 Loop.
 Spindle.
 Mesh/Grid
 Gardu distribusi :
 Gardu trafo tiang type portal.
 Gardu trafo tiang type cantol.
 Gardu beton
 Gardu kiosk (Metal Clad).
33

41.  Ruang lingkup :
 Saluran udara tegangan menengah (SUTM) 20 KV.
 Saluran kabel tanah tegangan menengah (SKTM) 20
KV.
 Saluran kabel bawah air sungai/laut 20 KV.
 Saluran udara tegangan rendah (SUTR) 220 Volt.
 Saluran kabel tanah tegangan rendah (SKTR) 220 Volt.
 Gardu Distribusi.
 Saluran luar pelayanan/Saluran masuk pelayanan
Sambungan rumah (SLP/SMP/SR).
 Alat pembatas dan pengukur (APP).
 Unit pengatur distribusi.
34

42.  Pada umumnya dalam pembangunan dan mengembangkan jaring
distribusi, tidak banyak menghadapi masalah/kendala, karena jaring
distribusi langsung melayani pelanggan (dibutuhkan pelanggan
secara langsung).
 Jika terjadi masalah/kendala, pada umumnya adalah :
 Untuk SUTM menyangkut masalah ROW, karena di daerah/kota
tertentu melakukan pemotongan/pemaprasan pohon tanpa
koordinasi dengan Dinas Pertamanan, bisa menjadi masalah
besar, bahkan bisa dipidanakan.
 Untuk SKTM menyangkut masalah koordinasi dengan berbagai
pihak terkait (Pemkot/Pemkab, PDAM, PT. Telkom, Perum Gas,
Polri, Dinas Perhubungan dan lain-lain.
 Pada umumnya jaring distribusi di Indonesia menggunakan
penghantar udara (Overhead Line). Khusus di DKI Jakarta, karena
pertimbangan tertentu (ROW dan estetika), menggunakan kabel
tanah (Underground Cable).
35

43. BAB VBAB V
INSTALASI PEMANFAATANINSTALASI PEMANFAATAN
TENAGA LISTRIKTENAGA LISTRIK

44.  Yang dimaksud pelanggan PLN adalah : pihak yang membeli,
berlangganan atau menggunakan energi listrik PLN/ pihak yang
memanfaatkan energi listrik dari pemasok.
 Ruang lingkupnya dimulai dari Instalasi Sirkit Utama (setelah APP)
sampai dengan sirkit akhir (beban). 37

45. RUMAH
TANGGA (R)
SOSIAL (S)
Rumah untuk tempat tinggal, rumah kontrakan, rumah susun milik
perseorangan, rumah susun milik Perumnas, asrama milik swasta,
asrama mahasiswa, dan lain-lain.
BISNIS (B)
INDUSTRI (I)
Rumah sakit, rumah ibadah, panti sosial, pusat rehabilitasi cacat,
asrama pelajar milik pemerintah, kantor partai politik, kantor LSM,
museum, dan lain-lain.
Usaha jual beli barang, jasa, perhotelan, usaha perbankan,
perdagangan, kantor Firma, CV, PT, atau badan hukum yang
bergerak dalam bidang perdagangan, pergudangan, praktek dokter
bersama, dan lain-lain.
Tenaga listrik untuk kegiatan industri pengolahan, selain untuk
keperluan kegiatan rumah tangga, sosial, bisnis dan publik. Jenis
kegiatan tersebut masuk di dalam International Standard Industrial
Classification of All Economic Activities (ISIC), yang telah disesuaikan
dengan kondisi di Indonesia, dengan nama Klasifikasi Lapangan Usaha
Indonesia (KLUI).
Tenaga listrik yang digunakan untuk kepentingan umum,
kepentingan Pemerintah atau fasilitas kantor perwakilan asing, dan
lain-lain.
PUBLIK (P)
38

46.  Tumbuh kembangnya instalasi pemanfaatan sangat
tergantung dengan pertumbuhan beban. Beban yang terus
bertambah, otomatis jumlah instalasi pemanfaatan juga
bertambah, yang berarti jumlah pelanggan juga bertambah.
 Dari waktu ke waktu beban listrik terus mengalami
pertumbuhan.
 Saat ini jumlah pelanggan PLN ± 40.000.000 (empat puluh
juta) pelanggan atau ratio elektrifikasi mencapai ± 67%.
 Mengingat betapa pentingnya energi listrik, dapat dipastikan
jumlah pelanggan listrik akan terus bertambah, sehingga
instalasi pemanfaatan juga akan bertambah.
 Sampai saat ini permintaan sambungan baru, lebih cepat
(lebih tinggi) jika dibanding dengan jumlah pasokan
(penyediaan) listrik PLN.
39

47.  Pertumbuhan beban yang tidak bisa diimbangi pertambahan
supply.
 Mutu dan keandalan listrik yang diterima instalasi pemanfaatan
yang masih belum sepenuhnya memenuhi standar.
 Kualitas instalasi pemanfaatan yang tidak memenuhi standar.
 Sebagian instalasi pemanfaatan yang telah berumur puluhan
tahun, sehingga kinerjanya pasti menurun, berpotensi timbulnya
gangguan dan losses yang tinggi.
 Keawaman masyarakat pelanggan listrik tentang bagaimana
memanfaatkan dan memperlakukan listrik secara baik dan benar.
 Terjadinya penggunaan listrik secara ilegal (pencurian listrik).
40

48. BAB VBAB VII
MEWUJUDKANMEWUJUDKAN
KETENAGALISTRIKAN YANGKETENAGALISTRIKAN YANG
ANDAL, AMAN DAN RAMAHANDAL, AMAN DAN RAMAH
(AKRAB) LINGKUNGAN(AKRAB) LINGKUNGAN

49.  Definisi Andal :
 Kontinuitas pelayanan yang baik.
 Mutu dan keandalan yang memenuhi standar
(Tegangan, frequensi, SAIDI, SAIFI).
 Umur hidup (life time) yang panjang.
 Intensitas kerusakan komponen dan sitem yang
rendah.
 Cara mewujudkan keandalan :
 Mutu peralatan atau komponen instalasi tenaga
listrik yang baik (memenuhi standar).
 Standar Konstruksi sesuai dengan Peraturan
/Persyaratan Umum Instalasi Listrik dan Standar-
Standar lainnya yang berlaku bagi pemasangan
instalasi tenaga listrik.
 Mutu pekerjaan pemasangan instalasi tenaga
listrik yang baik (memenuhi standar).
 Hasil pengujian instalasi sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan didalam kontrak.
42

50.  Definisi Aman :
 Menjamin keselamatan manusia dan ternak
yang ada di sekitar/disekeliling instalasi,
maupun aman bagi manusia yang bekerja di
dalamnya.
 Menjamin keamanan instalasi itu sendiri.
 Cara Mewujudkan Keamanan :
 Komponen/peralatan/material yang dipasang
harus memenuhi standar (SNI, SPLN, LMK,
IEC dan standar lain yang berlaku).
 Dipasang komponen/peralatan proteksi yang
sesuai.
43

51.  Pengkonstruksian dan konstruksi yang
memenuhi standar.
 Ruang bebas/jarak aman (ROW harus
memenuhi ketentuan yang berlaku).
 Pemasangan sistem/instalasi pembumian
yang memenuhi standar.
 Pemasangan tanda peringatan/tanda bahaya.
44

52.  Definisi Ramah (Akrab) Lingkungan :
 Tidak mencemari lingkungan (air, tanah,
udara).
 Dampak yang timbul berupa pencemaran/
limbah, dalam batas-batas yang ditoleransi
dan tidak membahayakan manusia maupun
lingkungan.
 Bersih dan aman.
 Cara Mewujudkan Ramah (Akrab)
Lingkungan :
 Mengetahui serta meng-identifikasi masalah
lingkungan apa saja yang dapat ditimbulkan
oleh instalasi tenaga listrik yang dibangun
terhadap manusia atau lingkungan di
sekitarnya (Study AMDAL).
45

53.  Memahami cara penanggulangan masalah-
masalah lingkungan tersebut.
 Melaksanakan penanggulangan masalah-
masalah lingkungan dalam instalasi tenaga
listrik yang dipasang. Hal ini sudah harus
diperhitungkan sejak penyusunan rencana
anggaran biaya hingga pelaksanaan dan
pengujian instalasi.
46

54. BAB VIIBAB VII
KESIMPULANKESIMPULAN

55.  Slogan atau jargon yang mengatakan jika ingin
menguasai dunia, kuasailah energi (termasuk
energi listrik), adalah mendekati kebenaran.
 Permasalahan ketenagalistrikan di Indonesia ternyata
sangat kompleks, baik di sisi penyediaan maupun di sisi
pemanfaatan.
 Masih sangat banyak kendala yang harus dihadapi untuk
dapat mewujudkan ketenagalistrikan yang andal, aman
dan ramah (akrab) lingkungan.
 Bahwa masalah ketenagalistrikan bukan semata-mata
menjadi tanggung jawab PLN, tetapi semua pihak
pemangku kepentingan (stake holder) yang berkaitan
dengan ketenagalistrikan, harus ikut bertanggung jawab
dan berperan dengan baik.
48

56. 49
No. ASPEK KETENTUAN PIHAK YANG BERPARTISIPASI
1. Perencanaan
Harus memenuhi
standar, persyaratan,
peraturan dan
ketentuan yang
berlaku.
Konsultan perencana/ PLN
2.
Material yang dipakai/
dipasang
Pabrikan/ produsen, dibawah
pengawasan Instansi terkait.
3.
Peralatan yang dipakai/
dipasang.
Pabrikan/ produsen, dibawah
pengawasan Instansi terkait.
4.
Pemasangan/
pengkonstruksian
Kontraktor (Instalatir)/ PLN
5. Pengawasan
Konsultan pengawas/ PLN/
SPI/Kontrin/ BPKP/ Lain-lain.
6.
Pemeriksaan dan
pengujian
Institusi Inspeksi (LMK, Konsuil,
Sucofindo, dan lain-lain)/ PLN.
7. Pengoperasian
PLN untuk jaringan milik PLN dan
pelanggan untuk instalasi milik
pelanggan.
8. Pemeliharaan
PLN untuk jaringan milik PLN dan
pelanggan untuk instalasi milik
pelanggan.

57. 50
 Dasar Hukum :
• UU 30/2009 : Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi yang memiliki
sertifikasi, klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Bab VII, Pasal 16, Ayat 2).
• UU 18/1999 : Semua badan usaha pelaksana konstruksi pekerjaan
ketenagalistrikan, harus memiliki sertifikat badan usaha jasa pelaksana
konstruksi (SBU) dan penanggung jawab teknik yang bersertifikat tenaga
ahli/terampil (SKA/SKT) serta semua tenaga teknik jasa konstruksi harus
memiliki SKA/SKT, sesuai klasifikasi dan kualifikasi bidang pekerjaannya.
• UU 08/1999 : Menjamin mutu pekerjaan berdasarkan ketentuan standar.
• PP 03/2005 : - Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan
dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh
Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi
oleh Lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- Untuk jenis-jenis usaha penunjang tenaga
listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang berkaitan
dengan jasa konstruksi diatur tersendiri dalam peraturan
perundangan di bidang Jasa Konstruksi.

58.  Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib
memilki sertifikat kompetensi (UU 30/2009, Bab XI, Pasal
44, Ayat 6).
 Berdasarkan ketentuan di atas, APEI sebagai wadah para
profesionalis di bidang ketenagalistrikan memiliki peran yang
sanagat penting.
 Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) utama APEI yang melakukan
sertifikasi kompetensi (SKA dan SKT) di bidang
ketenagalistrikan, bertugas/berkewajiban untuk mewujudkan
ketersediaan sumber daya insani yang kapabel, kompeten dan
profesional.
 Para anggota APEI pemegang SKA/SKT yang menjadi
penanggung jawab teknik (PJT) dan pelaksana lapangan di
Badan Usaha Bidang Elektrikal (Kontraktor Listrik), memiliki
peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem
ketenagalistrikan yang andal, aman dan ramah (akrab)
lingkungan.
 Jadi baik atau buruknya kondisi ketenagalistrikan di Indonesia,
salah satu pihak yang turut berkontribusi adalah APEI beserta
para anggotanya.
51

59.  Sosialisasi kepada masyarakat pelanggan listrik, tentang penggunaan
listrik yang baik, benar, legal dan efisien.
 Sosialisasi kepada berbagai pihak, bahwa kontinuitas dan keandalan
pasokan listrik menjadi tanggung jawab bersama.
 Sosialisasi kepada masyarakat pelanggan listrik tentang manfaat dan
bahaya listrik, serta penggunaan alat listrik yang hemat energi.
 Kampanye hemat energi, khususnya pada saat beban puncak.
 Mendorong pelanggan untuk melakukan audit energi.
 Memberikan insentif kepada pelanggan, misalnya : memberikan discount
kepada pelanggan industri yang mau beralih dari waktu beban puncak
(WBP) ke-luar beban puncak (LWBP).
 Melakukan dis-insentif :
 Pemberlakuan faktor K = 2 untuk harga listrik yang dipakai pada
WBP, untuk pelanggan besar.
 Pembatasan pemakaian listrik pada WBP bagi pelanggan-pelanggan
besar.
 Pemberlakuan dis – insentif bila batas pemakaian yang
dipersyaratkan dilampaui. 52

60. 53
1. Asean Energy Organization
2. Handbook of Energy and Economic Statistics in Japan, 2003.
3. HAPUA dan KBRI.
4. Informasi dari berbagai Media Cetak, Media Elektronik, Brosur, Katalog,
Leaflet, Seminar, Diskusi Panel, dan lain-lain.
5. PT. PLN (Persero) Pusat.
6. PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa-
Bali.
7. PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB).
8. PT. Indonesia Power.
9. PLN and Asean Development Bank (ADB) Analisys.