10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Langkah Praktis
Penyusunan Memorandum Program Sanitasi
(MPS) Kabupaten/Kota

Panduan Langkah-langkah Praktis bagi para Perencanaan dan
Pemrograman Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah

Februari 2014

KATA PENGANTAR
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) bagi para
Perencana dan Pemrogram Pembangunan Sanitasi di daerah adalah dalam rangka meningkatkan
pemahaman bagaimana menyusun dengan cepat dan tepat, dan yang terpenting dapat dilaksanakan
dengan baik.
10 Langkah Praktis ini merupakan pengalaman penulis selama menjadi fasilitator, konsultan
dan pelatih di bidang perencanaan dan pemrograman pembangunan sanitasi permukiman. Mudahmudahan pengalaman ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Februari 2014
Tim Fasilitator dan Konsultan Sanitasi

10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi

Halaman ii

DAFTAR ISI
Pendahuluan
Bagian 1 : Panduan Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi





Proses 1 : Review SSK dan Penetapan Prioritas
Proses 2 : Konsolidasi Program
Kegiatan 7 : Rencana Implementasi
Proses 4 : Konsultasi Teknis dan Finalisasi MPS

Bagian 2 : Panduan Outline Memorandum Program Sanitasi



Outline Memorandum Program Sanitasi
Template Laporan Memorandum Program Sanitasi


Halaman iii

Langkah Praktis

Pendahuluan

PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Setelah menyelesaikan Buku Putih
Sanitasi
dan
Strategi
Sanitasi
Kabupaten/Kota, selanjutnya Kelompok
Kerja
(Pokja)
AMPL/Sanitasi
Kabupaten/Kota akan melanjutkan pada
tahap untuk dapat melaksanakan seluruh
strategi yang telah disepakati. Rangkaian
proses dan tahapan yang diperlukan agar
seluruh program dan kegiatan dapat
direalisasikan dituangkan di dalam
dokumen
Memorandum
Program
Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota, baik terkait kepastian ketersediaan anggaran, persiapan
untuk tahap konstruksi ataupun repetisi tindak lanjut tahunan yang diperlukan.
Petunjuk mengenai tata cara penyusunan MPS ini telah disusun sebelumnya oleh Tim Teknis
Pembangunan Sanitasi (TTPS) pada tahun 2010 di dalam sebuah dokumen yang disebut
sebagai Manual Tahap D: Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi dan dokumen Manual
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten / Kota (2011).
Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota telah
mengalami beberapa kali revisi, sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan yang
ada. Petunjuk Praktis ini juga telah mengacu pada Surat Edaran Mendagri 660/4919/SJ
tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP).
Penyempurnaan Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
Kabupaten/Kota ini juga berdasarkan umpan balik dari pelaksanaan PPSP sejak tahun 2010
yang mengindikasikan perlunya dokumen tambahan yang dapat digunakan oleh Pokja dan
Fasilitator dalam rangka penyusunan MPS secara tuntas dan sederhana, disamping lebih
memfokuskan pada “proses” supaya tercapainya komitmen program dan penganggaran,
serta tindak lanjut yang perlu dilakukan apabila terjadi “funding gap”.
Dokumen MPS merupakan saringan akhir agar semua Program dan Kegiatan yang akan
diimplementasikan sudah dapat dipastikan ketersediaan pendanaannya serta memenuhi
kaidah SMART (Specific – jelas, tidak mengundang interpretasi, Measureable – terukur,
Achieveable – dapat dicapai, Relevant – informasi yang jelas bagi pengguna, Timely – tepat
waktu).

2.

Tujuan
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi ini untuk dapat dijadikan
pegangan bagi para perencana pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di daerah.


Halaman 1

3.

Garis Besar Materi
Bagian 1 : Panduan Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, terdiri atas:
 Proses 1 : Review SSK dan Penetapan Prioritas Pembangunan
 Proses 2 : Konsolidasi Program
 Proses 3 : Rencana Implementasi
 Proses 4 : Konsultasi Teknis dan Finalisasi MPS
Bagian 2 : Panduan Outline Memorandum Program Sanitasi
 Outline Memorandum Program Sanitasi
 Template Memorandum Program Sanitasi

4.

Ringkasan Proses Penyusunan MPS
Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota terbagi atas 4 (empat)
proses, yaitu sebagai berikut (untuk jelasnya lihat Gambar 1):
1. Proses 1 : Review SSK dan Penetapan Prioritas, terdiri dari:
a. Kegiatan 1 :
Persiapan, termasuk pelatihan Pokja
b. Kegiatan 2 :
Review SSK
c. Kegiatan 3 :
Penetapan Prioritas
2. Proses 2 : Konsolidasi Program, terdiri dari:
a. Kegiatan 4 :
Penyusunan Rencana Kegiatan Sanitasi
b. Kegiatan 5 :
Penyusunan Anggaran Sanitasi
c. Kegiatan 6 :
Internalisasi
3. Proses 3 : Rencana Implementasi
Kegiatan 7 :
Rencana Implementasi
4. Proses 4 : Konsultasi Teknis dan Finalisasi MPS, terdiri dari
a. Kegiatan 8 :
Konsultasi Teknis
b. Kegiatan 9 :
Finalisasi MPS
c. Kegiatan 10 : Tindak Lanjut
5. Monev dan QA : yaitu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kualitas selama
pelaksanaan penyusunan MPS.


Halaman 2

Gambar 1
Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi

6.

Jadwal Kegiatan
Proses penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota beserta tindak
lanjutnya diharapkan dapat diselesaikan periode 1 (satu) Tahun Anggaran, atau selama 12
(dua belas) bulan kalender.
Rencana jadual pelaksanaan penyusunan Memorandum Program Sanitasi secara garis besar
adalah sebagai berikut (detail jadual dapat disesuaikan dengan kondisi Daerah):
Proses 1 : Persiapan, Review SSK dan Penetapan Prioritas
 Kegiatan 1 : Januari - Februari
 Kegiatan 2 : Februari - Maret
 Kegiatan 3 : Februari – Maret
Proses 2 : Konsolidasi Program
 Kegiatan 4 : April - Mei
 Kegiatan 5 : Mei - Juni
 Kegiatan 6 : akhir Juni
Proses 3 : Rencana Implementasi
 Kegiatan 7 : Juli


Halaman 3

Proses 4 : Konsultasi Teknis dan Finalisasi MPS
 Kegiatan 8 : akhir Juli
 Kegiatan 9 : Agustus
 Kegiatan 10 : September - Desember
Gambar 2
Jadual Penyusunan Memorandum Program Sanitasi
No.

Proses dan Kegiatan

1
2
3

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Proses 2
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Anggaran
Internalisasi

7

Feb

Proses 1
Persiapan
Review SSK
Penetapan Prioritas

4
5
6

Waktu Pelaksanaan
Jan

Proses 3

Proses 4
8 Konsultasi Teknis
9 Finalisasi MPS
10 Tindak Lanjut
Monev & QA

1
2
3
4
5
6

Penyusunan Laporan
Bab 1
Bab 2
Bab 3
Bab 4
Bab 5
Finalisasi


Halaman 4

Langkah Praktis

Bagian 1

Proses Penyusunan
Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Kegiatan 1

Persiapan

Dokumen Referensi Terkait :
-

Pelaksana :
Pokja Kabupaten/Kota

Lama Kegiatan :
4 - 8 Minggu

Tujuan





Pengecekan status kelembagaan Pokja
Pengecekan status Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota(SSK)
Tercapainya kesepahaman atas proses penyusunan dan produk MPS
Tercapainya kesepakatan atas strategi dan rencana kerja penyusunan MPS

Output





Status kelembagaan Pokja Kabupaten/Kota sudah siap
Status SSK sudah selesai dan siap digunakan
Terbangunnya kesepahaman antar anggota Pokja tentang MPS
Tersusunnya strategi dan rencana kerja penyusunan MPS

Penulisan dalam Dokumen MPS
Bab 1 : Pendahuluan

Deskripsi
Kegiatan 1 merupakan persiapan atau awal dari serangkaian proses penyusunan Memorandum
Program Sanitasi (MPS). Kegiatan ini diawali dengan Pertemuan Perdana (Kick-off Meeting) yaitu
penjelasan mengenai Program Percepatan Pembangunan Sanitasi, tata cara penyusunan
Memorandum Program Sanitasi (MPS), dan peran dari para pihak selama proses tersebut.
Pertemuan ini wajib diikuti oleh semua anggota Kelompok Kerja (Pokja).


Halaman 1- 1

Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap:
 Status kelembagaan Pokja Kabupaten/Kota : aspek legal, ketersediaan anggaran yang
memadai, ketersediaan sarana dan prasarana kerja, kehadiran Fasilitator (City Facilitator dan
Provincial Facilitator), dst. Tujuannya adalah memastikan kesiapan anggota Pokja dalam
pelaksanaan penyusunan MPS.
 Status Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK): apakah dokumen SSK sudah sesuai dengan
format yang ditentukan, apakah SSK sudah dibahas dan memperoleh pengesahan, apakah
kualitas SSK sudah cukup memadai, dst). Tujuannya adalah memastikan bahwa dokumen
tersebut sudah cukup memadai untuk ditindalanjuti, bila belum perlu dilakukan penyempurnaan
terlebih dahulu.
Penyamaan persepsi antar anggota Pokja merupakan hal yang sangat penting agar masing-masing
anggota Pokja yang berasal dari berbagai dinas/instansi mempunyai kesamaan pemahaman atas
proses penyusunan dan produk MPS, kontribusi dan tugas dari masing-masing anggota Pokja, serta
jadual pelaksanaan pekerjaan.
Dengan adanya kesamaan persepsi dan kepentingan ini diharapkan masing-masing anggota Pokja
yang berasal dari berbagai dinas dan instansi dapat saling berkomunikasi, berkoordinasi dan
berkolaborasi secara efektif dan optimal.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas Tim Pokja dan Fasilitator mengenai proses
penyusunan MPS dan pelaksanaannya nanti, maka dalam tahap ini akan diberikan Pelatihan. Jadual
dan tempat pelatihan akan disampaikan kemudian.

Langkah-Langkah Pelaksanaan
1. Pertemuan perdana (kick off meeting)
Pertemuan perdana ini diselenggarakan agar setiap anggota Pokja dapat rangka memperoleh
informasi seputar Program PPSP, tata cara penyusunan MPS, serta peran dan kontribusi dari
masing-masing pihak selama proses tersebut.
2. Pengecekan status kelembagaan Pokja Kabupaten/Pokja
Pengecekan status kelembagaan Pokja seperti SK Pokja, anggaran Pokja, ketersediaan ruang
kerja dan fasilitas pendukungnya, dll bertujuan untuk memastikan Pokja dapat bekerja dengan
efektif dan nyaman.
3. Pengecekan status Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
Pengecekan ini untuk memastikan bahwa dokumen SSK telah selesai dan sesuai dengan baku
mutu yang telah ditentukan dan siap digunakan untuk penyusunan MPS.
4. Pelatihan Penyusunan MPS bagi Tim Pokja dan Fasilitator
Dalam rangka pengembangan dan penguatan kapasitas Pokja, khususnya dalam perencanaaan,
pemrograman, dan penganggaran sanitasi permukiman, PMU/PIU akan menyelenggarakan
pelatihan bagi anggota Pokja. Dalam mengikuti pelatihan tersebut diharapkan Pokja telah
membawa data dan bahan-bahan yang diperlukan, seperti Buku Putih, SSK, RPIJM, dll.


Halaman 1- 2

5. Penyamaan pemahaman dan persepsi mengenai MPS:
Penyamaan persepsi ini dibutuhkan agar anggota Pokja berasal dari berbagai dinas/instansi yang
berbeda mempunyai pemahaman, persepsi, visi dan kepentingan yang sama dalam rangka
membangun sanitasi permukiman di daerah masing-masing; termasuk di dalamnya adalah
bagaimana bersama-sama menyusun dokumen MPS yang baik, efektif dan operasional.
6. Penyusunan strategi dan rencana kerja penyusunan MPS
Penyusunan dokumen MPS membutuhkan komitmen yang kuat dari para anggota Pokja, untuk
mencapai hal tesebut Pokja perlu:
a. Menyiapkan strategi dan rencana kerja penyusunan MPS
b. Menyepakati Rencana Kerja (Jadual) Penyusunan MPS
7. Penyiapan dokumen MPS
Dari bahan-bahan yang telah diperloleh di atas, Pokja sudah dapat menyusun materi MPS.
Beberapa kegiatan yang harus dilakukan:
a. Menyusun draft Bab 11, yang mencakup:
 Latar belakang
 Maksud dan Tujuan
 Wilayah Perencanaan
 Metodologi
b. Periksa kelengkapan dan kualitas draft Bab 1
c. Konsultasikan materi yang telah disusun dengan SKPD masing-masing
8. Unggah Bab 1 ke Nawasis
Setelah Materi Bab 1 tersebut di atas, selesai disusun dan dikonsultasikan SKPD masing-masing,
kegiatan selanjutnya adalah mengunggah (upload) file dokumen tersebut web Nawasis.

1

Untuk jelasnya mengenai materi Bab-1, Lihat Bagian 2 : Panduan Outline.


Halaman 1- 3

Kegiatan 2

Review SSK

Petunjuk Praktis SSK

Pelaksana :

Lama Kegiatan :
4- 8 Minggu

Tujuan





Mengkaji dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
Mengkaji dokumen perencanaan lainnya, terkait dengan sanitasi
Memperoleh masukan dari Pusat dan Provinsi
Memperoleh masukan dari Kecamatan dan lapangan

Output





Pemahaman atas SSK dan dokumen perencanaan lainnya
Masukan dari Pusat dan Provinsi terkait dengan kegiatan dan pendanaan dari Pusat dan Provinsi
Masukan dari Kecamatan terkait dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat
Masukan dari lapangan, khususnya untuk obyek-obyek penting seperti : lokasi MCK, IPLT, IPAL
Komunal, TPA, kawasan genangan, dst.

Penulisan dalam Dokumen MPS
Bab 2
Lampiran A

: Prioritas Pembangunan Sanitasi,
: Kerangka Kerja Logis (KKL)

Deskripsi
Kegiatan 2 ini bertujuan untuk memahami arahan dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan
dokumen terkait lainnya yang relevan seperti : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten/Kota, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), Renstra, dll. Disamping itu
juga mempertimbangkan arahan dari Pusat dan Provinsi, serta masukan dari kecamatan dan hasil
kunjungan lapangan (field visit).


Halaman 1- 4

Review SSK dan dokumen perencanaan lainnya, terutama untuk menelaah:
 Karakteristik (profil) Kabupaten/Kota terutama aspek kependudukan, area beresiko sanitasi,
kondisi keuangan daerah, dll.
 Kondisi dan permasalahan dari setiap komponen sanitasi seperti air limbah, persampahan,
drainase, dan PHBS; dan rencana penanganan sanitasi selama 5 (lima) tahun mendatang.
 Kerangka Kerja Logis (KKL) untuk setiap komponen untuk memahami benang merah dari
permasalahan sanitasi, strategi dan kebijakan, dan indikasi program dan kegiatan sanitasi untuk
5 (lima) tahun mendatang.
Arahan dan masukan dari Pusat dan Provinsi dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan dan
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota untuk beberapa tahun mendatang,
termasuk ketersediaan anggarannya (APBN dan PHLN, dan APBD Provinsi). Dalam hal ini Pusat
diwakili oleh PMU/ PIU atau Saturan Kerja setempat sedangkan Provinsi oleh Pokja Provinsi.
Masukan dari Kecamatan adalah untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan pembangunan
sanitasi di masing-masing kecamatan (real demand). Informasi tersebut dapat diperoleh dari:
 Memanfaatkan data hasil Musrenbang tingkat kecamatan (bila ada), atau
 Mengadakan pertemuan dengan pihak kecamatan, atau cukup dengan menggunakan kuesioner
Kunjungan lapangan (field visit) sangat disarankan bagi
anggota Pokja. Selain lebih mengenali permasalahan di
lapangan, khususnya untuk kegiatan yang akan segera
dilaksanakan maupun kegiatan yang mempunyai nilai strategis,
membutuhkan biaya investasi relatif besar dan melibatkan
berbagai pihak (pusat/provinsi), misalnya: pembangunan TPA
regional, pembangunan IPLT, penanganan kawasan rawan
genangan, dll.
Masukan dari Kecamatan dan hasil kunjungan lapangan ini
diharapkan dapat melengkapi atau memutakhirkan informasi
tentang permasalahan di lapangan, sekaligus lebih memastikan
ketepatan dan prioritas pembangunan di suatu kawasan.
Hasil dari kegiatan tersebut di atas adalah terumuskannya permasalahan mendesak dan kebutuhan
pengembangan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS, dan dukungan apa saja yang dapat
diberikan Pusat dan Provinsi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1. Review SSK dan dokumen perencanaan lainnya:
Review Buku Putih, SSK dan dokumen perencanaan lainnya dimaksudkan agar program dan
kegiatan yang akan disusun dalam MPS mempunyai dasar yang kuat dan tetap selaras dengan
rencana pembangunan daerah.
Materi utama yang perlu dikaji adalah:
 Profil Kabupaten/Kota, dan kondisi sanitasi
 Strategi, Kebijakan, dan indikasi Program Sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang
 Kerangka Kerja Logis (KKL) dari setiap komponen sanitasi


Halaman 1- 5

2. Himpun masukan dari Pusat dan Provinsi
Pokja harus menghimpun berbagai masukan dari Pusat dan Provinsi terkait dengan rencana dan
program pembangunan sanitasi permukiman,serta ketentuan teknis dan penganggarannya.
Pokja juga dapat memanfaatkan data sekunder (dokumen) yang tersedia atau dari bahan-bahan
pelatihan. Informasi tersebut di antaranya :
 Rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui APBN dan PHLN
 Rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi
3. Himpun masukan dari Kecamatan (utamakan dari Area Beresiko Sanitasi)
Pokja juga harus menghimpun masukan dari Kecamatan untuk lebih memastikan lokasi dan
prioritas pembangunan. Masukan ini dapat diperoleh melalui:
 Memanfaatkan data hasil Musrenbang (bila ada)
 Pertemuan dengan kecamatan, atau dengan menggunakan kuesioner
4. Lakukan kunjungan lapangan (field visit)
Melakukan kunjungan ke sarana dan prasarana sanitasi strategis dan/atau mendesak (utamakan
dari Area Beresiko Sanitasi) untuk memahami langsung kondisi di lapangan. Kunjungan ini agar
dapat lebih memastikan kesesuaian lokasi kegiatan, penetapan skala prioritas penanganan, dan
kesiapan pelaksanaan.
5. Susun kesimpulan
Menyusun kesimpulan dari hasil review dokumen dan masukan dari sejumlah pihak, dan
menjadikannya sebagai bahan untuk penentuan kegiatan prioritas pembangunan sanitasi 5
(lima) tahun mendatang.


Halaman 1- 6

Kegiatan 3

Penetapan Prioritas

Petunjuk Teknis MPS-01

Pelaksana :

Lama Kegiatan :
4 Minggu

Tujuan





Menetapkan prioritas pembangunan air limbah
Menetapkan prioritas pembangunan persampahan
Menetapkan prioritas pembangunan drainase
Menetapkan prioritas pembangunan PHBS

Output





Prioritas pembangunan air limbah
Prioritas pembangunan persampahan
Prioritas pembangunan drainase
Prioritas pembangunan PHBS

Penyajian dalam Dokumen MPS :
Bab 2
Lampiran A

: Prioritas Pembangunan Sanitasi
: Kerangka Kerja Logis (KKL)

Deskripsi
Sebagai tindak lanjut dari pengkajian (review) SSK dengan mempertimbangkan arahan dan masukan
dari Pusat dan Provinsi, Kecamatan dan hasil kunjungan lapangan adalah melakukan penajaman dan
penetapan prioritas pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 tahun mendatang.
Beberapa dasar pertimbangan dalam penetapan prioritas antaranya adalah:
 Profil atau karakteristik dasar Kabupaten/Kota
 Kondisi dan permasalahan dari masing-masing komponen sanitasi
 Sasaran dan target pembangunan sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang


Halaman 1- 7

Tinjauan profil atau karakteristik kabupaten/kota mencakup aspek :
 Kependudukan : jumlah, kepadatan, dan proyeksinya
 Area beresiko sanitasi : lokasi dan luasan, jenis resiko dan tingkat
resiko
 Kondisi dan potensi keuangan daerah, dan perkiraan kemampuan dan
kontribusi pendanaan dalam pembangunan prasarana dan sarana
sanitasi hingga 5 (lima) tahun mendatang
 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota : rencana
struktur tata ruang, rencana penggunaan tanah, dst.
Tinjauan kondisi dan permasalahan sanitasi di seetiap komponen sanitasi,
utamanya air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS antara lain
mencakup:
 Permasalahan prasarana dan sarana (fisik), baik untuk sistem setempat (on-site) maupun
terpusat (off-site)
 Permasalahan aspek pendukung (non-fisik), seperti : kelembagaan, peraturan, pendanaan, peran
swasta dan masyarakat, dll.
Agar pembahasan lebih komprehensif dan menyeluruh disarankan untuk menggunakan pendekatan
Diagram Sistem Sanitasi (DSS) yang mencakup aspek: user-interface, pengumpulan dan
penampungan / pengolahan awal, pengangkutan / pengaliran, pengolahan akhir, dst. Pembahasan
harus didukung oleh data yang lengkap, akurat dan mutakhir. Disarankan menggunakan hasil survei
EHRA (Environment Health Risk Assessment), Buku Putih Sanitasi, dan informasi relevan lainnya.
Penetapan sasaran dan target cakupan pelayanan masing-masing komponen sanitasi untuk 5 (lima)
tahun mendatang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dan informasi tersebut di atas,
utamanya:
 Perkembangan penduduk, area beresiko sanitasi, rencana tata ruang kabupaten/kota
 Kondisi dan permasalahan sanitasi masing-masing komponen
 Kemampuan dan ketersediaan dan anggaran dan sumberdaya lainnya,dll.
Penetapan skala prioritas pembangunan sanitasi untuk masing-masing komponen tersebut di
dasarkan atas berbagai kriteria dan pertimbangannya. Hasilnya adalah rangking kegiatan
berdasarkan:
 Prioritas utama (I) : kegiatan yang harus segera dilaksanakan, tidak dapat ditunda
 Prioritas normal (II) : kegiatan yang harus dilaksanakan, namun dapat ditunda bila kondisi
keuangan belum memungkinkan
 Prioritas rendah (III) : kegiatan yang masih belum prioritas, masih dapat ditunda.

1. Melakukan kajian (review) profil kabupaten/kota
Kajain (review) atas profil kabupaten/kota untuk memperoleh gambaran mengenai
perkembangan penduduk, area beresiko, dan kondisi keuangan daerah. Kajian ini secara umum
mencakup:
a. Kependudukan
i) Jumlah dan kepadatan penduduk eksisting
ii) Proyeksi penduduk untuk 5 (lima) tahun mendatang

Halaman 1- 8

b. Area beresiko sanitasi
i) Desa/kelurahan yang mempunyai resiko sanitasi tinggi, menengah, dan rendah
ii) Luas area dan jumlah penduduk di area beresiko
iii) Jenis penanganan yang dibutuhkan segera (air limbah, persampahan, drainase).
c. Kondisi dan potensi keuangan Daerah
i) Kondisi APBD kabupaten/kota, dan proporsi pendanaan sanitasi
ii) Proyeksi kemampuan pendanaan sanitasi sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang
2. Penentuan Prioritas Air Limbah2
Penentuan kegiatan prioritas pembangunan air limbah ditentukan melalui:
a. Melakukan kajian (review) terhadap permasalahan air limbah, dari berbagai aspek baik fisik
maupun non-fisik. Dianjurkan menggunakan Diagram Sistem Sanitasi (DSS), dan data hasil
survei EHRA (environmental health risk assessment).
b. Menetapkan sasaran dan target pembangunan air limbah, sebagai upaya untuk menjawab
kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perkembangan penduduk, dan mengatasi
permasalahan sanitasi di sejumlah lokasi.
c. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan air limbah dengan menggunakan metode dan
kriteria yang terukur. Hasilnya adalah kegiatan prioritas utama, kedua, dan ketiga.
3. Penentuan Prioritas Persampahan3
Penentuan kegiatan prioritas pembangunan persampahan ditentukan melalui:
a. Melakukan kajian (review) terhadap permasalahan persampahan, dari berbagai aspek baik
fisik maupun non-fisik. Dianjurkan menggunakan Diagram Sistem Sanitasi (DSS), dan data
hasil survei EHRA (environmental health risk assessment).
b. Menetapkan sasaran dan target pembangunan air limbah, sebagai upaya untuk menjawab
c. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan persampahan dengan menggunakan metode
dan kriteria yang terukur. Hasilnya adalah kegiatan prioritas utama, kedua, dan ketiga.
4. Penentuan Prioritas Drainase4
Penentuan kegiatan prioritas pembangunan drainase ditentukan melalui:
a. Melakukan kajian (review) terhadap permasalahan drainase, dari berbagai aspek baik fisik
maupun non-fisik. Dianjurkan menggunakan Diagram Sistem Sanitasi (DSS), dan data hasil
survei EHRA (environmental health risk assessment).
b. Menetapkan sasaran dan target pembangunan drainase, sebagai upaya untuk menjawab

2

Untuk jelasnya mengenai tata cara penentuan Prioritas dapat dilihat pada: Bagian 3 Petunjuk Teknis,
idem
4
idem
3


Halaman 1- 9

c. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan air limbah dengan menggunakan metode dan
5. Penentuan Prioritas PHBS5
Penentuan kegiatan prioritas PHBS ditentukan melalui:
a. Melakukan kajian (review) terhadap permasalahan PHBS, dari berbagai aspek baik fisik
maupun non-fisik. Dianjurkan menggunakan data hasil survei EHRA (environmental health
risk assessment).
b. Menetapkan sasaran dan target pembangunan PHBS, sebagai upaya untuk menjawab
c. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan PHBS dengan menggunakan metode dan
6. Penyiapan Dokumen MPS
Kegiatan selanjutnya adalah menyusun draft Bab 2, yang meliputi:
a. Menyusun draft Bab 2 sesuai dengan outline dan substansi yang telah ditetapkan6
b. Periksa kelengkapan dan kualitas draft Bab 2 (QA)
c. Konsultasikan draft Bab 2 dengan SKPD
7. Unggah Bab 2 ke Web Nawasis
Bab-2 yang telah selesai disusun, diperiksa dan dikonsultasikan tersebut kemudian diunggah ke
web Nawasis.

5
6

idem
Outline dan substansi dokumen MPS dapat dilihat pada Bagian 2 : Pedoman Outline.


Halaman 1- 10

Kegiatan 4

Penyusunan Rencana Kegiatan Sanitasi


Pelaksana :

Lama Kegiatan :
4 – 8 Minggu

Tujuan





Merencanakan kegiatan air limbah
Merencanakan kegiatan persampahan
Merencanakan kegiatan drainase
Merencanakan kegiatan PHBS

Output





Rencana kegiatan air limbah, baik aspek fisik maupun non-fisik
Rencana kegiatan persampahan, baik aspek fisik maupun non-fisik
Rencana kegiatan drainase, baik aspek fisik maupun non-fisik
Rencana kegiatan PHBS

Bab 3
Lampiran B

: Rencana Kegiatan Sanitasi
: Deskripsi Kegiatan (khusus kegiatan yang utama)

Deskripsi
Kegiatan 4 dilaksanakan setelah disepakati dan ditetapkannya Prioritas Pembangunan Sanitasi untuk
5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan Rencana Kegiatan Sanitasi untuk jangka 5 (lima) tahun ini
mencakup:
 Rencana Kegiatan Air Limbah
 Rencana Kegiatan Persampahan
 Rencana Kegiatan Drainase
 Rencana Kegiatan PHBS


Halaman 1- 11

Rencana Kegiatan Sanitasi membahas seluruh rencana pembangunan
infrastruktur, baik aspek prasarana dan sarana (fisik) maupun kegiatan
pendukungnya (non-fisik, seperti aspek kelembagaan, peraturan,
komunikasi, dll), serta urutannya (SIDLACOM).
Masing-masing kegiatan yang dilengkapi dengan informasi mengenai:
 Justifikasi (kelayakan) dari masing-masing kegiatan
 Tujuan dan manfaat kegiatan
 Kesesuaian urutan kegiatan dengan SIDLACOM (untuk fisik)
 Lokasi kegiatan (desa/kelurahan, kawasan)
 Foto lokasi kegiatan (bila ada)
 Calon penerima manfaat (jumlah jiwa atau kepala keluarga)
 Besaran volume atau jumlah unit yang dibutuhkan
 Tahun pelaksanaan (prioritas utama diarahkan pada tahun pertama dan kedua)
 Instansi pelaksana (SKPD Kab/Kota atau SKPD Provinsi atau Pusat).
 Informasi lainnya (sesuai kebutuhan).
 Peta orientasi lokasi dari sarana yang akan dibangun
Rencana Kegiatan Air Limbah, pada dasarnya mencakup hal-hal berikut ini:
1. Rencana Sarana dan Prasarana (fisik) air limbah
a. Sistem setempat (on-site)
i) Individual
ii) Komunal
b. Sistem terpusat (off-site)
i) IPAL Kawasan
ii) IPAL Kota (bila ada)
c. Sarana dan prasarana air limbah non-domestik (bila ada)
2. Rencana Pendukung (non-fisik) air limbah
a. Kelembagaan, pendanaan, peraturan, komunikasi
b. Partisipasi swasta dan masyarakat
Rencana Kegiatan Persampahan, pada dasarnya mencakup hal-hal berikut ini:
1. Rencana Sarana dan Prasarana (fisik) persampahan
a. Pengurangan Sampah
b. Penanganan Sampah
i) Pewadahan
ii) Pengangkutan
iii) TPS
iv) SPA (sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditentukan)
v) TPA (termasuk alat berat dan fasilitas penunjangnya)
c. Kegiatan persampahan lainnya (bila ada)
2. Rencana Pendukung (non-fisik) persampahan
Rencana Kegiatan Drainase, pada dasarnya mencakup hal-hal berikut ini:
1. Rencana Sarana dan Prasarana (fisik) drainase
a. Pembangunan/rehabilitasi saluran
b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan drainase
c. Kegiatan drainase lainnya (bila ada)
2. Rencana Pendukung (non-fisik) persampahan

Halaman 1- 12

Rencana Kegiatan PHBS, pada dasarnya mencakup hal-hal berikut ini:
1. Rencana Sarana dan Prasarana (fisik) PHBS
2. Rencana Pendukung (non-fisik) PHBS

1. Mengembangkan pendekatan penanganan sanitasi
Mengembangkan pendekatan dan skenario penanganan air limbah, persampahan, drainase, dan
PHBS secara terpadu, berkesinambungan, dan berwawasan tata ruang (mulai dari skala
lingkungan, kawasan dan wilayah).
2. Menyusun Rencana Kegiatan Air Limbah
Penyusunan rencana kegiatan air limbah mencakup aspek fisik (prasarana dan sarana) dan nonfisik. Proses penyusunan ini meliputi:
a. Uji kembali justifikasi dan kelayakan kegiatan, tujuan dan manfaatnya
b. Periksa dan pastikan data lokasi detil kegiatan dan kelompok sasaran sudah sesuai
c. Periksa dan pastikan jumlah kebutuhan (volume/unit) sudah sesuai
d. Periksa apakah instansi pelaksana sudah sesuai dengan tupoksi dan wewenang
e. Periksa apakah instansi pengelola sudah terbentuk?
f. Input data yang telah dihasilkan ke dalam Tabel Matriks Program
g. Plot lokasi kegiatan ke atas Peta
3. Menyusun Rencana Kegiatan Persampahan
Penyusunan rencana kegiatan persampahan mencakup aspek fisik (prasarana dan sarana) dan
non-fisik. Proses penyusunan ini meliputi:
f. Antisipasi kendala/permasalahan yang mungkin timbul dalam implementasi
g. Input data yang telah dihasilkan ke dalam Tabel Matriks Program
h. Plot lokasi kegiatan ke atas Peta
4. Menyusun Rencana Kegiatan Drainase
Penyusunan rencana kegiatan drainase mencakup aspek fisik (prasarana dan sarana) dan nonfisik. Proses penyusunan ini meliputi::

Halaman 1- 13

h. Plot lokasi kegiatan ke atas Peta
5. Menyusun Rencana Kegiatan PHBS
Penyusunan rencana kegiatan PHBS mencakup berbagasi aspek. Proses penyusunan ini
meliputi::
h. Plot lokasi kegiatan ke atas Peta (bila ada)
6. Menyusun Profil Kegiatan
Untuk setiap kegiatan penting di masing-masing komponen agar dilengkapi dengan Profil
Kegiatan yaitu penjelasan detail mengenai tujuan dan sasaran kegiatan, ruang lingkup kegiatan,
outcomes, instansi pelaksana dan pengelola, dll. Profil Kegiatan ini akan menjadi bagian dari
dokumen MPS (Lampiran).
Setelah semua materi tersebut di atas selesai dibahas selanjutnya draft Bab 3:
a. Menyusun draft Bab 3 sesuai dengan outline dan substansi yang telah ditetapkan7
c. Konsultasikan Rencana Kegiatan Sanitasi dengan Pimpinan SKPD
d. Tampung masukan dari masing-masing SKPD sebagai bahan penyempurnaan dokumen
8. Unggah Bab-3 ke Nawasis
Bab 3 yang telah disusun, dibahas, diperiksa dan dikonsultasikan dengan SKPD selanjutnya
diunggah (upload) ke web Nawasis.

7

Untuk jelasnya lihat Bagian-2 : Pedoman Outline


Halaman 1- 14

Kegiatan 5

Penyusunan Anggaran Sanitasi


Pelaksana :

Lama Kegiatan :
4 – 8 Minggu

Tujuan








Merencanakan anggaran sanitasi APBD Kabupaten/Kota
Merencanakan anggaran sanitasi APBD Provinsi
Merencanakan anggaran sanitasi APBD APBN dan PHLN
Merencanakan potensi anggaran dari Swasta (CSR)
Merencanakan potensi anggaran dari masyarakat
Antisipasi funding-gap, dan alternatif solusinya
Terjadinya konsolidasi dan sinkronisasi kegiatan dan anggaran

Output







Anggaran sanitasi bersumber APBD Kabupaten/Kota
Anggaran sanitasi bersumber APBD Provinsi
Anggaran sanitasi bersumber APBN & PHLN
Identifikasi potensi anggaran dari Swasta (CSR)
Identifikasi potensi anggaran dari masyarakat
Antisipasi funding-gap, dan alternatif solusinya

Bab 4
Lampiran C

: Rencana Anggaran Sanitasi
: Rencana Kegiatan dan Anggaran (seluruh tabel-tabel)

Deskripsi
Penyusunan Anggaran Sanitasi ini dilaksanakan secara paralel atau setelah Penyusunan Rencana
Kegiatan Sanitasi selesai, artinya seluruh rencana kegiatan telah disepakati dan ditetapkan. Interaksi
antara kedua kegiatan tersebut sangat erat dan perlu saling menyesuaian.


Halaman 1- 15

Pada tahap awal disusun kebutuhan anggaran untuk
masing-masing komponen sesuai dengan rencana
kegiatan dan skala prioritas yang telah ditetapkan, yaitu:
 Air limbah
 Persampahan
 Drainase
 PHBS
Berdasarkan kebutuhan anggaran dari masing-masing
komponen tersebut di atas, kemudian didistribusikan ke
masing-masing instansi atau sumber anggaran sesuai
dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing,
yaitu:
 APBD Kabupaten/Kota
 APBD Provinsi
 APBN dan PHLN
 Swasta (CSR)
 Masyarakat
Untuk pendanaan APBD Provinsi dan APBN/PHLN, Pokja akan memanfaatkan arahan dan masukan
yang telah diberikan oleh pihak Provinsi (Tim Pokja atau SKPD yang berwenang) dan Pusat (PMU/PIU
atau Satker). Hal ini untuk menghindari salah alokasi atau salah perhitungan.
Hasil perhitungan anggaran disusun dalam Tabel Matrix Program dan Anggaran (gunakan software
Microsoft Excel). Proses penyusunan Anggaran Sanitasi ini mungkin akan mengalami berbagai
perubahan dan penyesuaian, oleh sebab itu versi perubahan sebaiknya disimpan (diarsip).
Setelah semua pihak sepakat maka Rencana Anggaran ini dapat dikonsultasikan kepada Pimpinan
SKPD masing-masing untuk memperoleh persetujuan.

1. Hitung dan Tetapkan Harga Satuan (unit cost)
Hitung dan tetapkan Harga Satuan (unit cost) dari masing-masing kegiatan yang akan digunakan
sebagai dasar perhitungan. Ada beberapa cara untuk menentukan Harga Satuan tersebut:
 Menggunakan pedoman harga yang telah tersedia
 Menggunakan harga satuan tahun sebelumnya, dengan penyesuaian harga (inflasi)
 Melakukan estimasi harga atau perhitungan sendiri
 Semua kegiatan harus mempunyai harga satuan yang disepakati
2. Hitung Kebutuhan Anggaran per Kegiatan
Hitung kebutuhan anggaran untuk masing-masing kegiatan, sesuai dengan rencana kegiatan dan
prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan sebelumnya (Bab 3 atau Matrix Tabel Program,
khususnya jumlah unit yang dibutuhkan, dan penjadualannya).
Rumus sederhana : Jumlah Unit x Harga Satuan


Halaman 1- 16

3. Susun dan Rekapitulasi Rencana Anggaran per Komponen
Susun dan rekapitulasi rencana anggaran per komponen untuk kurun waktu 5 (lima) tahun,
yaitu:
 Rencana Anggaran Air limbah
 Rencana Anggaran Persampahan
 Rencana Anggaran Drainase
 Rencana Anggaran PHBS
4. Susun dan Rekapitulasi Rencana Anggaran per Sumber Anggaran
Susun dan rekapitulasi rencana anggaran per sumber anggaran, baik bersumber dari pemerintah
maupun partisipasi swasta dan masyarakat, yaitu:
 APBD Kabupaten/Kota
 APBD Provinsi
 APBN dan PHLN
 Swasta
 Masyarakat
5. Susun dan Periksa Tabel Matrix Program dan Anggaran
Susun dan periksa kembali Tabel Matrix Program dan Anggaran yang mencakup:
a. Detail anggaran untuk masing-masing komponen
b. Detail anggaran untuk masing-masing sumber anggaran
c. Rekapitulasi total anggaran
6. Antisipasi Funding Gap, dan Usulan Solusinya
Besar kemungkinan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi jauh lebih besar
dari kemampuan dan ketersediaan dana. Oleh sebab itu sejak awal perlu diantisipasi
kemungkinan terjadinya kesenjangan anggaran (funding gap) dan usulan solusinya. Beberapa
alternatif yang dapat dilakukan:
 Periksa dan sesuaikan kembali unit cost
 Periksa dan sesuaikan kembali jumlah unit yang dibutuhkan dan penjadualannya
 Kembangkan alternatif pendanaan, misalnya dana hibah, CSR, bantuan provinsi, dll.
7. Lakukan Penyesuaian Perhitungan
Diskusikan dan sesuaikan lagi perhitungan anggaran, dengan mempertimbangkan berbagai
aspek khususnya ketersediaan dan kemampuan pendanaan daerah (APBD Kabupaten/Kota).
Lakukan iterasi dan diskusi berulang-ulang untuk lebih meyakinkan dan mempertajam Rencana
Anggaran Sanitasi tersebut. Namun demikian, setiap perubahan harus tetap disimpan atau
diarsip (softcopy dan/atau hardcopy).
Setelah materi tersebut disiapkan (teks, tabel, grafik dan lampiran-lampirannya), Pokja dapat
mulai menyusun draft Bab 4.


Halaman 1- 17

Kegiatan penyiapan Bab 4:
a. Susun draft Bab 4 : teks, tabel, grafik, dan lampiran-lampirannya
b. Periksa kelengkapan dan kualitas draft Bab 4, lakukan(QA
c. Konsultasikan Rencana Anggaran Sanitasi dengan SKPD masing-masing
d. Tampung masukan dari masing-masing SKPD sebagai bahan penyempurnaan dokumen
Bab 4 yang telah disusun, dibahas, diperiksa dan dikonsultasikan dengan SKPD selanjutnya
diunggah (upload) ke web Nawasis.


Halaman 1- 18

Kegiatan 6

Internalisasi


Pelaksana :

Lama Kegiatan :
2 Minggu

Tujuan



Melakukan internalisasi kepada Pimpinan SKPD Kabupaten/Kota dan instansi terkait
Mendapatkan kesepahaman dan kesepakatan atas program, kegiatan dan anggaran dari masingmasing Kepala SKPD Kabupaten/Kota

Output





Kesepakatan atas kegiatan sanitasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang
Kesepakatan atas kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten./Kota
Usulan kegiatan yang pembiayaannya melalui APBD Provinsi dan atau APBN dan PHLN
Bahan masukan untuk penyempurnaan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Deskripsi
Internalisasi dilakukan setelah penyusunan Rencana Kegiatan Sanitasi (Kegiatan 4) dan Rencana
Anggaran Sanitasi (Kegiatan 5) telah selesai dilaksanakan. Internalisasi ini dipersiapkan dan
dilaksanakan oleh Pokja Kabupaten/Kota, dan akan hadir:
 Kepala SKPD, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan sanitasi
 Tim Anggaran Pembangunan Daerah
Agenda dari internalisasi secara garis besar adalah sebagai berikut:
 Pembukaan dan pengantar internalisasi
 Paparan Pokja Kabupaten/Kota mengenai : prioritas pembangunan sanitasi, rencana kegiatan
sanitasi, dan anggaran sanitasi
 Diskusi dan tanya jawab
 Desk untuk membahas rencana kegiatan dan anggaran secara lebih teknis


Halaman 1- 19

1. Melakukan Persiapan Internalisasi
Agar internalisasi dapat berlangsung dengan efektif dan memberikan hasil optimal sebagaimana
yang diharapkan maka perlu dilakukan persiapan yang baik. Beberapa hal yang perlu dilakukan:
a. Persiapkan bahan-bahan presentasi
b. Persiapkan dokumen dan data pendukung
c. Undangan dikirimkan minimal 3 hari sebelumnya (termasuk executive summary).
d. Persiapkan tempat penyelenggaraan internalisasi dan sarana pendukungnya
2. Pelaksanaan Internalisasi
Pelaksanaan internalisasi ini mencakup:
a. Pembukaan dan pengantar internalisasi
b. Paparan Tim Pokja Kabupaten/Kota
c. Diskusi dan tanya jawab
d. Desk untuk membahas rencana kegiatan dan anggaran secara lebih teknis
e. Kesepakatan atas kegiatan yang akan dianggarkan melalui APBD Kabupaten/Kota
f. Usulan kegiatan yang akan dianggarkan melalui APBD Provinsi dan APBN
g. Buat notulensi dan berita acara rapat internalisasi.
3. Tindak Lanjut
Menindaklanjuti hasil internalisasi:
a. Rangkum dan simpulkan saran dan masukan selama internalisasi
b. Sempurnakan kembali Rencana Kegiatan dan Anggaran Sanitasi


Halaman 1- 20

Kegiatan 7



Pelaksana :

Lama Kegiatan :
4 Minggu

Tujuan





Memeriksa status kesiapan masing-masing kegiatan
Inventarisasi langkah dan tindak-lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum siap
Merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan MPS
Merencanakan kegiatan updating MPS secara reguler

Output





Status kesiapan pelaksanaan masing-masing kegiatan
Langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum siap
Rencana monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan MPS
Rencana updating MPS secara reguler

Bab 5
Lampiran D

: Rencana Implementasi
: Checlist “Pemenuhan Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria)”

Deskripsi
Setelah materi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sanitasi disepakati bersama, langkah selanjutnya
adalah memeriksa kesiapan pelaksanaan sesuai dengan kriteria (readiness criteria) yang telah
ditetapkan, yaitu:
 Ketersediaan Studi dan Perencanaan Teknis
 Ketersediaan Lahan, termasuk resettlement (bila ada)
 Organisasi Pelaksana
 Organisasi Pengelola
 Kesediaan Daerah untuk menerima Aset (bila bantuan dari Pusat/Provinsi)
 Kesediaan Daerah untuk menyediakan biaya Operaasi dan Pemeliharaan

Halaman 1- 21

Pemeriksaan “kesiapan” ini untuk memastikan rencana kegiatan dan yang telah dianggarkan dapat
dilaksanakan tepat pada waktunya, di lokasi yang tepat, oleh dinas/instansi yang telah siap. Selain
itu kepastian paska-konstruksi juga harus dipersiapkan seperti organisasi pengelola, serah-terima
aset, dan biaya O&M.
Rencana Monitoring dan Evaluasi (Monev) dibutuhkan untuk
memantau pelaksanaan kegiatan secara berkala, sehingga
dapat mengatasi kendala dan permasalahan secara cepat dan
tepat. Hasil Monev ini selanjutnya menjadi masukan bagi
Review MPS yang akan dilaksanakan secara reguler setiap
tahun.

Langkah-langkah Pelaksanaan
1. Periksa status kesiapan pelaksanaan berdasarkan readiness
criteria:
2. Uraikan tindak lanjut yang harus segera diselesaikan,
khususnya bagi kegiatan yang belum memenuhi Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria),
utamanya:
a. Kebutuhan studi dan perencanaan teknis
b. Penyelesaian masalah pengadaan lahan dan resettlement (bila ada)
c. Penyiapan instansi pengelola prasarana dan sarana yang telah dibangun, dll.
3. Merencanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan
4. Merencanakan updating tahunan MPS
a. Menyusun draft Bab 5 : teks, tabel, grafik, dan lampiran-lampirannya
c. Konsultasikan Rencana Implementasi dengan Pimpinan SKPD


Halaman 1- 22

Kegiatan 8


Konsultasi Teknis

Pelaksana :

Lama Kegiatan :
2 minggu

Tujuan


Penyelenggaraan Konsultasi Teknis MPS yang dihadiri oleh SKPD Kabupaten/Kota, Provinsi dan
perwakilan pusat (PMU dan 3 PIU).

Output




Kesepahaman atas kegiatan sanitasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang
oleh Provinsi dan Pusat
Kesepahaman atas kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi dan APBN & PHLN
Bahan masukan untuk penyempurnaan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Deskripsi
Setelah draft Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) selesai disusun dan dinyatakan cukup
baik dan lengkap, maka kegiatan selanjutnya adalah penyelenggaraan Konsultasi Teknis atau forum
pembahasan materi secara teknis.
Rapat Konsultasi Teknis ini diprakarsai oleh Tim Pokja Kabupaten/Kota dan akan dihadiri oleh:
 Perwakilan Pusat (Kepala PMU dan/atau PIU)
 Perwakilan Provinsi (Kepala SKPD dan/atau Pokja Provinsi)
 Perwakilan perusahaan/organisasi setempat (sesuai kebutuhan)
Rapat Konsultasi Teknis utamanya membahas mengenai rencana kerja dan anggaran yang perlu
mendapat perhatian dan dukungan pendanaan dari Pusat (APBN dan PHLN) dan Provinsi (APBD
Provinsi).
Agenda Konsultasi Teknis ini secara garis besar adalah sebagai berikut:
 Pembukaan dan pengantar rapat Konsultasi Teknis
 Paparan Pokja Kabupaten/Kota

Halaman 1- 23







Paparan Pokja Provinsi
Paparan Pusat (PMU/PIU)
Diskusi dan tanya jawab
Desk untuk membahas rencana kegiatan dan anggaran secara lebih teknis
Penandatanganan kesepakatan antar Pokja Kabupaten/Kota dengan Pokja Provinsi dan Pokja
Pusat (atau perwakilan PMU/PIU)

1. Persiapan Konsultasi Teknis
a. Mempersiapkan bahan-bahan konsultasi (draft MPS, matrix tabel program dan anggaran, dll)
b. Mengirimkan bahan-bahan konsultasi kepada Pokja Provinsi
c. Mengirimkan bahan-bahan konsultasi kepada Pusat (PMU dan 3 PIU)
2. Pelaksanaan Konsultasi Teknis
a. Presentasi draft MPS oleh Pokja Kabupaten/Kota
b. Diskusi dan tanggapan
c. Desk per sumber anggaran
d. Kesepakatan atas program dan anggaran dari para pihak
3. Paska Konsultasi Teknis
a. Penyempurnaan program dan anggaran
b. Penyempurnaan draft MPS sesuai arahan/masukan Konsultasi Teknis


Halaman 1- 24

Kegiatan 9


Finalisasi MPS

Pelaksana :

Lama Kegiatan :
2 – 4 minggu

Tujuan




Finalisasi Dokumen Memorandum Program Sanitasi berdasarkan hasil Konsultasi Teknis MPS
Memastikan Dokumen MPS telah memenuhi persyaratan penjaminan kualitas (QA)
Penyiapan/Penyusunan Proposal ke berbagai sumber dana (CSR Swasta, Donor, dll)

Output



Tersusunnya dokumen MPS final
Disahkannya dokumen MPS oleh Kepala Daerah

Deskripsi
Finalisasi MPS merupakan milestone terakhir dari seluruh rangkaian penyusunan Memorandum
Program. Hasil akhir dari proses ini adalah disahkannya MPS oleh Kepala Daerah. Penyempurnaan
MPS terutama untuk menampung masukan, saran dan koreksi yang diperoleh dari rapat Konsultasi
Teknis.
Bagian terpenting dari milestone ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di
lingkungan internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang dokumen MPS yang telah disusun,
terutama terkait dengan Prioritas Pembangunan Sanitasi, Rencana Kegiatan Sanitasi, Rencana
Anggaran Sanitasi, dan Rencana Implementasinya. Hal ini untuk memastikan bahwa dokumen MPS
yang telah disusun dan disepakati bersama ini dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan sebaik mungkin
dan memberikan hasil yang optimal.

1. Periksa kembali draft MPS, bab per bab dan lampiran-lampirannya
2. Susun ringkasan (executive summary) MPS, baik dalam Bahasa Indonesia maupun English

Halaman 1- 25

3.
4.
5.
6.

Konsultasikan kembali draft MPS dengan seluruh Ketua dan Wakil Ketua Bidang
Lakukan perbaikan draft MPS sesuai masukan dari para Ketua dan Wakil Ketua Bidang
Finalisasi dokumen MPS
Lakukan advokasi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan dokumen MPS


Halaman 1- 26

Kegiatan 10

Tindak Lanjut


Pelaksana :

Lama Kegiatan :
3 – 4 bulan

Tujuan





Pemenuhan Readiness Criteria yang belum terpenuhi
Penyiapan/penyusunan Proposal CSR atau untuk lembaga lainnya
Pemasaran Proposal ke berbagai sumber pendanaan (swasta/BUMN)
Pengawalan program ke dalam mekanisme penganggaran reguler

Output




Tersusunnya beberapa Proposal (minimal Proposal CSR Sanitasi)
Terlaksananya proses pemasaran (presentasi) Proposal ke berbagai sumber pendanaan
Terakomodasikannya program/kegiatan ke dalam mekanisme penganggaran reguler

Dokumen Terpisah :
 Proposal Sanitasi ke CSR dan/atau ke lembaga donor

Deskripsi
Setelah Dokumen MPS Kabupaten/Kota selesai disusun, maka tindak lanjutnya yang harus segera
dilaksanakan adalah:
 Menyusun Proposal CSR yang akan diajukan ke pihak swasta atau BUMN
 Melaksanakan pemasaran program/kegiatan, khususnya yang belum ada komitmen
pendanaannya, ke berbagai sumber pendanaan
 Pengawalan program ke dalam mekanisme penganggaran reguler untuk memastikan kegiatan
yang telah direncanakan dapat teranggarkan pada Tahun Anggaran mendatang.

1. Penyusunan Proposal

Halaman 1- 27

a. Identifikasi target/calon penyandang dana
b. Menyusun deskripsi program dan kegiatan
c. Menyusun Proposal
2. Pemasaran Proposal
a. Mengirimkan Proposal ke target/calon penyandang dana
b. Presentasi Proposal (minimal dalam forum CSR)
c. Tindak lanjut, hingga diperoleh kesepakatan dari pihak Swasta/BUMN
3. Pengawalan Program dalam mekanisme penganggaran reguler
a. Memantau proses penganggaran APBD Kabupaten/Kota
b. Memantau proses penganggaran APBD Provinsi
c. Memantau proses penganggaran APBN dan PHLN


Halaman 1- 28

Monev & QA

Monitoring, Evaluasi dan Penjaminan Kualitas

Petunjuk Monev dan QA

Pelaksana :

Lama Kegiatan :
Sepanjang tahun

Tujuan




Melakukan monitoring dan evaluasi selama proses penyusunan MPS secara reguler
Melakukan penjaminan kualitas (QA) atas dokumen MPS
Melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan QA untuk ditindaklanjuti

Output




Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara reguler
Terlaksananya penjaminan kualitas (QA) atas dokumen MPS
Laporan hasil monitoring, evaluasi dan QA untuk ditindaklanjuti

Deskripsi
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sejak awal hingga akhir kegiatan penyusunan dokumen
Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota, sepanjang tahun.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan perangkat Monev berbasis web
(web-based) yang dapat diakses di situs : ppsp.nawasis.info. Pemantauan ini bertujuan untuk dapat
mengetahui perkembangan dan kemajuan (progress) dari penyusunan dokumen MPS. Hal yang
dipantau meliputi:
 Kemajuan pelaksanaan kegiatan
 Kemajuan penyusunan dokumen
 Hasil penilaian kualitas dokumen
Kegiatan penjaminan kualitas (QA) bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan
sudah memenuhi baku mutu (standard) yang dipersyaratkan.

1. Kenali alamat website nawasis : ppsp.nawasis.info)
2. Dapatkan kode akses ke websites nawasis : username dan password
3. Setiap selesai melaksanakan kegiatan, Tim Pokja harus melaporkannya ke website nawasis
dengan cara mencentangnya pada urutan kegiatan yang telah disediakan (lihat Lampiran 1).
4. Setiap selesai menyusun draft Laporan (Bab dan lampirannya), Tim Pokja harus segera
mengunggah (upload) dokumen tersebut ke website nawasis (lihat Lampiran 2).
5. Menindaklanjuti hasil temuan monev

Halaman 1- 29

6. Untuk menjamin kualitas Memorandum Program Sanitasi, Tim Pokja harus melakukan penilaian/
penjaminan kualitas secara mandiri (QA). Penilaian ini mencakup (lihat Lampiran 3):
a. Kualitas proses MPS
b. Kualitas produk MPS
7. Bila nilai QA masih belum memenuhi persyaratan baku mutu yang ditentukan, maka Tim Pokja
harus melakukan penyempurnaan atau melengkapi bagian yang masih kurang.


Halaman 1- 30

Lampiran 1
Monev Progres Penyusunan MPS
Monev MPS (Nawasis)
1. Persiapan, Konsolidasi Kelembagaan dan Penyiapan Workplan
1.1. Kick of Meeting - Pertemuan Awal Kab./Kota
1.2. Cek Status Kelembagaan Pokja Kab./Kota
1.3. Cek Status SSK
1.4. Penyusunan & Strategi Rencana Kerja oleh Pokja Kab./Kota
2. Review Kerangka Kerja Logis dan Program, Kegiatan dan
Penganggaran
2.1. Review Kerangka Kerja Logis
2.2. Review Program Kegiatan dan Penganggaran
2.3. Internalisasi Program, Kegiatan dan Penganggaran hasil review
3. Konsolidasi dan Komitmen Program dan Kegiatan (Eksternalisasi)
3.1. Konsolidasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan (Provinsi
dan Pusat)
3.1.1.Pengiriman dokumen ke Pokja Provinsi dan Satker terkait
serta Konsultasi
3.1.2.Presentasi awal dihadapan Pokja Povinsi dan Satker
terkait
3.1.3.Tindak lanjut sinkronisasi dan konsolidasi Pokja Provinsi,
Satker terkait dan SKPD terkait
3.1.4.Pembahasan hasil sinkronisasi dan konsolidasi serta
kesepakatan Program. Kegiatan dan Penganggaran yang
dapat didukung oleh Prov. dan Pusat
3.2. Presentasi/Desiminasi Akses sumber pendanaan nonpemerintah - Skala Kab./Kota
3.3. Presentasi/Desiminasi Akses sumber pendanaan nonpemerintah - Skala Provinsi
3.4. Penandatanganan Komitmen
3.5. Penetapan Daftar Tunggu
4. Penyiapan/Penyusunan Deskripsi Program dan Proposal
4.1. Penyusunan Deskripsi Program/Kegiatan
4.2. Penyiapan/Penyusunan Proposal ke Swasta / CSR
4.3. Penyiapan/Penyusunan Project Diggest G to G atau Donor
5. Penulisan dan Finalisasi Dokumen MPSS
6. Tindak Lanjut
6.1. Persiapan Implementasi
6.2. Proses Pemasaran kepada sumber-sumber pendanaan
potensial
6.3. Proses Pengawalan Program kedalam Mekanisme
Penganggaran Reguler/Tahunan (APBD Kab./Kota, APBD Prov.
& APBN)

Proses & Progres MPS
Proses 1 : 1.1
Proses 1 : 1.1
Proses 1 : 1.1
Proses 1 : 1.1

Proses 1 : 1.2 dan 1.3
Proses 2 : 2.1 dan 2.2
Proses 2 : 2.3
Proses 4 : 4.1
Proses 4 : 4.1
Proses 4 : 4.1
Proses 4 : 4.1
Proses 4 : 4.1

Proses 4 : 4.3
Proses 4 : 4.3
Proses 4 : 4.1
Proses 4 : 4.1
Proses 4 : 4.3
Proses 4 : 4.3
Proses 4 : 4.3
Proses 4 : 4.2
Kegiatan 7
Proses 4 : 4.3
Proses 4 : 4.3

Catatan: Pencentangan di web Nawasis dilakukan setelah Proses tersebut di atas selesai dilaksanakan.


Halaman 1- 31

Lampiran 2
Dokumen yang Harus Diunggah ke Nawasis
Disesuaikan menjadi:
1.

Dokumen Hasil 1 adalah Bab 1 dan Lampirannya

2.


3.


4.

Dokumen Hasil 4 adalah Bab 4, Bab 5 dan Lampirannya

5.

Dokumen MPS yang diunggah adalah dokumen MPS Final dan seluruh lampirannya

Catatan:
Pengunggahan dokumen ke web nawasis dilakukan setelah dokumen tersebut final dan telah diperiksa


Halaman 1- 32

Lampiran 3
Penjaminan Kualitas Dokumen MPS8
Bobot Peniaian
 Produk
 Proses
 Total

70%
30%
100%

Kualitas Produk 9
 Bab 1 dan lampirannya

Bobot
: 10%
: 10%
: 30%
: 30%
: 20%

Kualitas Proses10
 Persiapan
 Internalisasi
 Konsultasi Teknis

: 15%
: 35%
: 50%

Nilai
5
4
3
2
1

Bobot

: Sangat Memuaskan
: Memuaskan
: Cukup Memuaskan
: Kurang Memuaskan
: Tidak Memuaskan

Hasil Penilaian
 Penilaian per item : Bobot x nilai
 Penilaian akhir
: Jumlah dari seluruh penilaian per item

8

Penentuan bobot dan nilai tersebut di atas merupakan indikasi Penulis, silahkan disesuaikan lagi.
Rincian penilaian kualitas dokumen MPS dari masing-masing Bab diserahkan kepada Tim Panel Daerah
10
Rincian penilaian kualitas proses selama pelaksanaan penyusunan MPS diserahkan kepada Tim Panel Daerah
9


Halaman 1- 33

Langkah Praktis

Bagian 2

Outline Laporan
Memorandum Program Sanitasi (MPS)
CATATAN : OUTLINE INI MASIH BERSIFAT INDIKATIF ...
SILAHKAN SESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN ANDA

OUTLINE MPS11
RINGKASAN EKSEKUTIF
EXECUTIVE SUMMARY (English version)
KATA PENGANTAR BUPATI/WALIKOTA
SURAT KESEPAKATAN BERSAMA
TIM POKJA / PENYUSUN MPS
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
Bab 1 Pendahuluan
1.1
1.2
1.3
1.4

Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Wilayah Perencanaan
Metodologi

Bab 2 Prioritas Pembangunan Sanitasi
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Profil Kabupaten/Kota
Penduduk
Area Beresiko
Keuangan Daerah

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Air Limbah
Permasalahan Air Limbah
Sasaran Pembangunan Air Limbah
Prioritas Pembangunan Air Limbah

2.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Persampahan
Permasalahan Persampahan
Sasaran Pembangunan Persampahan
Prioritas Pembangunan Persampahan

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

Drainase
Permasalahan Drainase
Sasaran Pembangunan Drainase
Prioritas Pembangunan Drainase

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3

Kesehatan (PHBS)
Permasalahan Kesehatan (PHBS)
Sasaran Pembangunan Kesehatan (PHBS)
Prioritas Pembangunan Kesehatan (PHBS)

2.6

Kerangka Kerja Logis (di Lampiran)

11

Outline ini masih bersifat indikatif, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Anda.


Halaman 2- 1

Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi
3.1
3.1.1

3.1.2

3.2
3.2.1

3.2.2

3.3
3.3.1

3.3.3

3.4
3.4.1
3.4.2

Rencana Kegiatan Air Limbah
Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah
 Rencana Sistem Setempat (On-site)
 Rencana Sistem Terpusat (Off-site)
 Rencana Air Limbah Non-Domestik (bila ada)
Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah
 Studi dan Perencanaan Teknis
 Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll.
Rencana Kegiatan Persampahan
Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan
 Rencana Pengurangan Sampah
 Rencana Penanganan Sampah
Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan
Rencana Kegiatan Drainase
Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase
 Rencana Pembangunan Saluran Drainase
 Rencana Pembangunan Bangunan Pendukung
Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase
 Aspek Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll.
Rencana Kegiatan Kesehatan
Rencana Kegiatan PHBS

Bab 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi
4.1

Rekapitulasi Anggaran

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Rencana Anggaran Pemerintah
APBD Kab/Kota
APBD Provinsi
APBN & PHLN

4.3
4.3.1
4.3.2

Rencana Anggaran Non-Pemerintah
Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D
Potensi Kontribusi Masyarakat

4.4

Antisipasi Funding-Gap


Halaman 2- 2

Bab 5 Rencana Implementasi
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Kondisi Kesiapan Pelaksanaan
Studi & Disain, dan Dokumen Tender
Lahan dan Resettlement
Kesiapan Organisasi Pengelola

5.2
5.2.1
5.2.2

Monev dan Updating MPS
Monitoring dan Evaluasi
Updating MPS Tahunan

5.3

Rencana Implementasi Tahun Pertama dan Kedua

Lampiran-lampiran
A. Kerangka Kerja Logis (KKL)
B. Profil Kegiatan (hanya untuk kegiatan utama)
C. Rencana Kegiatan dan Anggaran
a. Rekapitulasi Anggaran
b. Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota
c. Sumber Pendanaan APBD Provinsi
d. Sumber Pendanaan APBN dan PHLN
e. Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta
f. Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat
g. Daftar Tunggu
D. Hasil-hasil perhitungan (penentuan prioritas, volume, dll)
E. Checklist Pemenuhan Kriteria Kesiapan Pelaksanaan
F. Rencana Implementasi Tahun Pertama dan Kedua
a. Tahun Anggaran 2015
b. Tahun Anggaran 2016
Dokumen Terpisah (sesuai kebutuhan)
1. Proposal Pendanaan Sanitasi (Pendanaan Swasta CSR)
2. Proposal Pendanaan Sanitasi (Pendanaan Hibah)


Halaman 2- 3

Bab 1
Pendahuluan
Petunjuk Umum
 Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan
penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota, wilayah
perencanaan, dan sistematika dokumen.
 Uraikan dengan singkat, dan jelas.
 Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran.
1.1

Latar Belakang




1.2

Maksud dan Tujuan


1.3

Berisi penjelasan mengenai pentingnya penyusunan Memorandum Program Sanitasi
(MPS), baik bagi Pemerintah (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) maupun bagi
lembaga donor, perusahaan swasta, dan masyarakat.
Jelaskan pula konteks penyusunan MPS ini dengan pelaksanaan program nasional
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Jelaskan pula keterkaitan antara MPS dengan proses penganggaran secara umum.

Berikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan disusunnya dokumen MPS.

Wilayah Perencanaan



Berikan penjelasan mengenai wilayah perencanaan, letak dan orientasi geografis
kabupaten/kota.
Gambar 1.1 informasi mengenai wilayah perencanaan (kabupaten/kota), dan orientasi
geografis (di dalam provinsi).
Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten/Kota

1.4

Metodologi


Berikan penjelasan mengenai metode pendekatan, proses, dan jenis data yang
digunakan dalam penyusunan MPS.


Halaman 2- 4

Bab 2
Review SSK dan Prioritas Pembangunan
Petunjuk Umum
 Bab ini memberikan penjelasan mengenai hasil review SSK, sasaran dan prioritas
pembangunan sanitasi untuk 5 tahun mendatang.
 Jabarkan dan simpulkan hasil review Buku Putih dan SSK, khususnya aspek
kependudukan, area beresiko sanitasi, dan potensi pendanaan sanitasi. Telaah kembali
(dan sempurnakan, bila diperlukan) Kerangka Kerja Logis (KKL).
 Jabarkan dan simpulkan kondisi dan permasalahan, sasaran dan target, dan prioritas
pembangunan dari masing-masing komponen sanitasi.

2.1

Profil Kabupaten/Kota

2.1.1

Penduduk



Berisi penjelasan mengenai aspek kependudukan kabupaten/kota, yang meliputi :
jumlah, distribusi, kepadatan, kondisi sosial ekonominya, dan proyeksinya hingga 5
(lima) tahun mendatang.
Tabel 2.1 menjelaskan mengenai data kependudukan tahun terakhir, dan Tabel 2.2
menjelaskan hasil proyeksi penduduk untuk 5 tahun mendatang (periode perencanaan).
Tabel 2.1
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013

No.

Kecamatan

Luas (Km2)

Penduduk Tahun 2013
Jumlah
Kepadatan

Keterangan
(Perkotaan, Perdesaan)

1
2
3
4
5
6
Jumlah
Sumber :
Tabel 2.2
Proyeksi Penduduk
No.

Kecamatan

Tingkat
Perkembangan

1

Proyeksi Jumlah Penduduk
2
3
4

5

1
2
3
4

Halaman 2- 5

No.

Tingkat
Perkembangan

Kecamatan

1

Proyeksi Jumlah Penduduk
2
3
4

5

5
6
Jumlah
Sumber :

2.1.2

Area Beresiko



Berisi penjelasan mengenai area beresiko sanitasi, yang meliputi lokasi/kawasan yang
mempunyai resiko sanitasi, penanganan yang dibutuhkan, dan informasi lainnya.
Tabel 2.3 dan Gambar 2.1 menjelaskan mengenai Area Beresiko Sanitasi sebagaimana
yang diidentifikasikan dalam BPS/SSK.
Tabel 2.3
Area Beresiko Sanitasi (contoh)

No.

Desa/Kelurahan

Jumlah
Penduduk

Kecamatan

Luas
Kawasan

Tingkat Resiko

Kebutuhan
Penanganan

1
2
3
4
5
6
Jumlah di Area Beresiko
% terhadap Total Kabupaten/Kota

Gambar 2.1
Peta Area Beresiko

2.1.3

Keuangan Daerah



Berisi penjelasan mengenai kondisi keuangan Daerah dan kemampuan pendanaan
sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang.
Tabel 2.4, menjelaskan mengenai proyeksi kemampuan pendanaan sanitasi (APBD
Kabupaten/Kota) untuk 5 tahun mendatang.
Tabel 2.4
Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi

No.
1
2
3

Uraian

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Keterangan

Perkiraan Belanja
Langsung
Perkiraan APBD Murni
untuk Sanitasi
Perkiraan Komitmen


Halaman 2- 6

No.

Uraian

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Keterangan

Pendanaan Sanitasi
Jumlah
Sumber : SSK, Tabel 2.6.

2.2

Air Limbah

2.2.1






Penjelasan mengenai permasalahan air limbah dari berbagai aspek
Manfaatkan Diagram Sistem Sanitasi dalam menjelaskan agar lebih komprehensif.
Manfaatkan hasil survei EHRA, Buku Putih, SSK, dan data-data aktual lainnya
Penyajian : Teks dan Tabel
Tabel 2.5
Diagram Sistem Sanitasi

Permasalahan dan Rekomendasinya

Prasarana dan Sarana Air Limbah:
 User Interface
 Pengumpulan dan Penampungan /
Pengolahan Awal
 Pengangkutan dan/atau Pengaliran
 Pengolahan Akhir Terpusat
 Daur Ulang / Pembuangan Akhir
Aspek Pendukung (non-fisik):
 Kelembagaan
 Pendanaan
 Peraturan
 Peran serta Masyarakat dan Swasta
Sumber: Survei EHRA, Buku Putih Sanitasi, SSK, dll.

2.2.2

Sasaran Pembangunan Air Limbah



Penjelasan mengenai sasaran pembangunan air limbah yang dirinci setiap tahun


Halaman 2- 7

Tabel 2.6
Sasaran dan Cakupan Pelayanan Air Limbah (contoh)
Sistem

Eksisting
Tahun 1
(%)

Target Cakupan Layanan (%)
Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Keterangan

On-site
 Individual
 Komunal
 Cubluk
Offsite
 IPAL Kawasan
 IPAL Kota
BAB Sembarang

1
1
1
1
1
1

PS Air Limbah
Truk Tinja
IPLT
Keterangan:
1 = % dari jumlah penduduk kota yang dilayani oleh sistem tersebut
2 = jumlah unit kendaraan
3 = efisiensi (pemanfaatan dari kapasitas) IPLT

2.2.3

2
3

Prioritas Pembangunan Air Limbah



Penjelasan mengenai prioritas pembangunan air limbah yang dirinci setiap tahun
Tabel 2.7
Prioritas Pembangunan Air Limbah (contoh)
Uraian Kegiatan

Lokasi

Prioritas
1
2
3

Keterangan

Sistem Setempat (On-Site)

Sistem Terpusat (Off-site)

Kegiatan Pendukung (Non-Fisik)


Halaman 2- 8

2.3

Persampahan

2.2.1






Penjelasan mengenai permasalahan persampahan dari berbagai aspek
Tabel 2.8


Prasarana dan Sarana Persampahan:
 User Interface
Pengolahan Awal
 Kelembagaan
 Pendanaan
 Peraturan

2.2.2

Sasaran Pembangunan Persampahan



Penjelasan mengenai sasaran pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun
Tabel 2.9
Sasaran dan Target Cakupan Pelayanan Persampahan

Sistem

Eksisting
(%)

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Penanganan
langsung (direct)
Penanganan tidak
langsung (indirect)
Penanganan berbasis masyarakat
Belum tertangani


Tahun 4

Ket
Tahun 5

1
1
1
1

Halaman 2- 9

Sistem

Eksisting
(%)

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Ket
Tahun 5

PS Persampahan
Alat Angkut
TPS 3R
TPA (sistem)
TPA (areal terpakai)
Keterangan:
1 = % dari jumlah penduduk kota yang dilayani oleh sistem tersebut
2 = jumlah unit kendaraan
3 = sistem / opsi teknologi (open dumping, controlled landfill, atau sanitary landfill)
4 = Kapasitas TPA terpakai (% dari total luas TPA)

2.2.3

2
2
3
4

Prioritas Pembangunan Persampahan



Penjelasan mengenai prioritas pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun
Tabel 2.10
Prioritas Pembangunan Persampahan (contoh)
Uraian Kegiatan

Lokasi

1

Prioritas
2
3

Keterangan

Pengurangan Sampah (3R)

Penanganan Sampah


2.4

Drainase

2.4.1






Penjelasan mengenai permasalahan drainase dari berbagai aspek


Halaman 2- 10

Tabel 2.11


Prasarana dan Sarana Drainase:
 User Interface
Pengolahan Awal
 Kelembagaan
 Pendanaan
 Peraturan

2.4.2

Sasaran Pembangunan Drainase



Penjelasan mengenai sasaran pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun
Tabel 2.12
Sasaran dan Target Cakupan Pelayanan Drainase (contoh)

Drainase

Eksisting
(%)

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Ket

Titik genangan

1

Luas genangan (ha)

1

Keterangan:
1 = Jumlah dan luas kawasan yang selalu tergenang (kedalaman .... m, waktu ..... jam)

2.4.3

Prioritas Pembangunan Drainase



Penjelasan mengenai prioritas pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun


Halaman 2- 11

Tabel 2.13
Prioritas Pembangunan Drainase (contoh)
Uraian Kegiatan

Prioritas
1
2
3

Lokasi

Keterangan

Pembangunan saluran drainase

Pembangunan bangunan pendukung


2.5

Kesehatan (PHBS)

2.5.1

Permasalahan Kesehatan (PHBS)





Penjelasan mengenai permasalahan PHBS dari berbagai aspek
Tabel 2.11
Permasalahan PHBS


Prasarana dan Sarana PHBS:
 Kelembagaan
 Pendanaan
 Peraturan

2.5.2

Sasaran Pembangunan Kesehatan (PHBS)



Penjelasan mengenai sasaran pembangunan PHBS yang dirinci setiap tahun


Halaman 2- 12

Tabel 2.12
Sasaran dan Target Cakupan Pelayanan PHBS

PHBS

Eksisting
(%)

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Ket

Keterangan:

2.5.3

Prioritas Pembangunan Kesehatan (PHBS)



Penjelasan mengenai prioritas pembangunan PHBS yang dirinci setiap tahun
Tabel 2.13
Prioritas Pembangunan PHBS (contoh)
Uraian Kegiatan

2.6

Lokasi

1

Prioritas
2
3

Keterangan

Kerangka Kerja Logis


Kerangka Kerja Logis (KKL) untuk masing-masing komponen dapat dilihat di Lampiran.


Halaman 2- 13

Bab 3
Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi
Petunjuk Umum
 Bab ini memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan prasarana
dan sarana sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non-fisik).
 Uraikan rencana kegiatan pembangunan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS
secara komprehensif, terutama justifikasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan
dan manfaatnya, dll.
 Lengkapi tabel rencana kegiatan dengan informasi : lokasi kegiatan, kelompok sasaran/
penerima manfaat (beneficieries), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll.
 Tabel diisi khusus untuk kegiatan yang penting saja (tidak perlu seluruhnya, tabel
lengkap seluruh kegiatan diletakkan di Lampiran)

3.1


3.1.1

Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah
 Uraikan dengan ringkas:
 Rencana Sistem Setempat (On-site): sistem individual maupun komunal
 Rencana Sistem Terpusat (Off-site): IPAL kawasan dan skala kota
 Rencana Air Limbah Non-Domestik (bila ada)

3.1.2

Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah
Tabel 3.1

No.

Kegiatan

Detail
Lokasi

Outcome
Jumlah
Luas
Penduduk Kawasan

Profil Kegiatan 1)

1
2
3
4
5
6
7
8
Keterangan : (1) Penjelasan rinci dapat dilihat pada Lampiran B Profil Kegiatan


Halaman 2- 14

Tabel 3.2
Rencana Kebutuhan Pengembangan Air Limbah
No.

Detail
Lokasi

Kegiatan

Kebutuhan Pengembangan / Volume
Satuan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
Keterangan : (1) Penjelasan rinci dapat dilihat pada Lampiran

Gambar 3.1
Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Air Limbah

3.2


3.2.1

Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan
 Rencana Pengurangan Sampah
 Rencana Penanganan Sampah : pewadahan, alat angkut, TPS, dan TPA.

3.2.2

Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan
Tabel 3.3

No.

Kegiatan

Detail
Lokasi

Outcome
Jumlah
Luas
Penduduk Kawasan

Profil Kegiatan 1)

1
2
3
4
5
6
7
8


Halaman 2- 15

Tabel 3.4
Rencana Kebutuhan Pengembangan Persampahan
No.

Detail
Lokasi

Kegiatan

Satuan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Total

1
2
3
4
5
6
7
8

Gambar 3.2
Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Persampahan

3.3


3.3.1

Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase
 Rencana Pembangunan Saluran Drainase
 Rencana Pembangunan Bangunan Pendukung

3.3.3

Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase
 Aspek Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll.
Tabel 3.5

No.

Kegiatan

Detail
Lokasi

Outcome
Jumlah
Luas
Penduduk Kawasan

Profil Kegiatan 1)

1
2
3
4
5
6
7
8


Halaman 2- 16

Tabel 3.6
Rencana Kebutuhan Pengembangan Drainase
No.

Detail
Lokasi

Kegiatan

Satuan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Total

1
2
3
4
5
6
7
8

Gambar 3.3
Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Drainase

3.4


3.4.1

 Uraikan dengan ringkas Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi.
Tabel 3.7

No.

Kegiatan

Detail
Lokasi

Outcome
Jumlah
Luas
Penduduk Kawasan

Profil Kegiatan 1)

1
2
3
4
5
6
7
8


Halaman 2- 17

Bab 4
Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi
Petunjuk Umum
 Bab ini memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan prasarana
dan sarana sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non-fisik).
 Uraikan rencana kegiatan pembangunan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS
secara komprehensif, terutama justifikasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan
dan manfaatnya, dll.
 Lengkapi tabel rencana kegiatan dengan informasi : lokasi kegiatan, kelompok sasaran/
penerima manfaat (beneficieries), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll. Tabel
khusus untuk kegiatan yang penting saja (tidak perlu seluruhnya, tabel lengkap
diletakkan di Lampiran)

4.1





Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk
pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik berdasarkan sumber
anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN) maupun jenis
kegiatan (air limbah, persampahan, drainase dan PHBS).
Tabel 4.1 dan 4.2 menjelaskan mengenai hasil rekapitulasi anggaran, per sumber
anggaran (APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN, Partisipasi Swasta dan
Partisipasi Masyarakat) dan per komponen (air limbah, persampahan, drainase, dan
PHBS).
Tabel 4.1
Rekapitulasi Anggaran per Sumber Anggaran
X Rp. 1 Juta

Sumber
Anggaran
A.
Pemerintah
1
APBD Kab/Kota
2
APBD Provinsi
3
APBN & PHLN
Jumlah A
No.

Tahun Anggaran
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Total
Anggaran

B.
Non-Pemerintah
1
CSR Swasta
2
Masyarakat
Jumlah B
Total (A + B)


Halaman 2- 18

Tabel 4.2
Rekapitulasi Anggaran per Komponen Sanitasi
X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

Tahun Anggaran
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Total
Anggaran

1
Air Limbah
2
Persampahan
3
Draianse
4
PHBS
Jumlah

4.2

Rencana Anggaran Pemerintah

4.2.1

APBD Kab/Kota



Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBD Kabupaten/Kota yang dibutuhkan untuk
pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Tabel 4.3 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBD Kab/Kota.
Tabel 4.3
Rekapitulasi APBD Kabupaten/Kota
X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

Tahun Anggaran
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Total
Anggaran

1
Air Limbah
2
Persampahan
3
Drainase
4
PHBS
Jumlah

4.2.2

APBD Provinsi



Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBD Provinsi yang dibutuhkan untuk
Tabel 4.4 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBD Provinsi.
Tabel 4.4
Rekapitulasi APBD Provinsi
X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

Tahun Anggaran
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Total
Anggaran

1
Air Limbah
2
Persampahan
3
Drainase
4
PHBS
Jumlah


Halaman 2- 19

4.2.3

APBN & PHLN



Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBN dan PHLN yang dibutuhkan untuk
Tabel 4.5 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBN dan PHLN.
Tabel 4.5
Rekapitulasi APBN dan PHLN
X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

Tahun Anggaran
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Total
Anggaran

1
Air Limbah
2
Persampahan
3
Drainase
4
PHBS
Jumlah

4.3

Rencana Anggaran Non-Pemerintah

4.3.1

Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D



Berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan swasta untuk pembangunan sanitasi
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Tabel 4.6 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui partisipasi swasta.
Tabel 4.6
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta
X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

Tahun Anggaran
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Total
Anggaran

1
Air Limbah
2
Persampahan
3
Drainase
4
PHBS
Jumlah

4.3.2

Potensi Kontribusi Masyarakat
 Berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan masyarakat untuk pembangunan sanitasi
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 Tabel 4.7 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui partisipasi swasta.


Halaman 2- 20

Tabel 4.7
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat
X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan

Tahun Anggaran
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Total
Anggaran

1
Air Limbah
2
Persampahan
3
Drainase
4
PHBS
Jumlah

4.4

Antisipasi Funding-Gap


Berisi penjelasan mengenai kemungkinan terjadinya Funding Gap bila jumlah anggaran
yang dibutuhka jauh lebih besar daripada yang tersedia. Di bagian akhir dijelaskan
mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan (gap)
tersebut.
Tabel 4.8
Funding Gap APBD Kabupaten/Kota
X Rp. 1 Juta

No.
1
2
3
4

Uraian

Tahun Anggaran
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Total
Anggaran

Kebutuhan
Pendanaan
Kemampuan
Pendanaan
Selisih (Rp)
Selisih (%)


Halaman 2- 21

Bab 5
Petunjuk Umum
 Bab ini memberikan penjelasan mengenai status kesiapan pelaksanaan (implementasi)
kegiatan, khususnya pada tahun pertama dan kedua.
 Bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan, maka perlu dilakukan tindakan
segera, agar kendala tersebut dapat tertangani dengan baik dan efektif, utamanya
masalah perencanaan teknis, pembebasan lahan dan resettlement (bila ada), dan
penyiapan organisasi pengelola (bila belum ada).
 Penyusunan rencana monitoring dan evaluasi tahunan, dan updating MPS.
 Lengkapi tabel rencana implementasi (tidak perlu seluruhnya, tabel lengkap diletakkan
di Lampiran)

5.1

Kondisi Kesiapan Pelaksanaan




Berisi penjelasan mengenai kesiapan implementasi (pelaksanaan) yang mencakup
ketersediaan Studi dan Perencanaan Teknis (DED, AMDAL, dll), lahan, organisasi
pelaksana, organisasi pengelola, anggaran, surat-surat pernyataan (surat minat, surat
kesediaan menerima aset, surat kesediaan menyediakan anggaran O&M), dll.
Tabel 5.1 menjabarkan status kesiapan “hanya dari kegiatan-kegiatan utama saja yang
membutuhkan penanganan segera (tabel ini hanya menyajikan sebagian data saja, data
selengkapnya disajikan di Lampiran).
Tabel 5.1
Status Kesiapan Pelaksanaan

No.

Kegiatan

Lokasi

1

Readiness Criteria
2
3
4
5

6

Keterangan

1
2
3
4
5
Keterangan: (1) Studi dan Disain, (2) Lahan, (3) Organisasi Pelaksana, (4) Organisasi Pengelola, (5) Anggaran, (6) Lainnya.
Catatan : Tanda Silang [X] menandakan Persyaratan Readiness Criteria yang telah terpenuhi

5.1.1

Studi & Disain, dan Dokumen Tender



Berisi penjelasan kebutuhan Studi dan Disain Teknis (Masterplan, DED, AMDAL, dll) guna
mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.
Tabel 5.2 menjabarkan status Studi dan Disain Teknis yang dibutuhkan penyusunannya
segera untuk memenuhi persyaratan “Readiness Criteria.” (tabel ini hanya menyajikan
sebagian data saja, data selengkapnya disajikan di Lampiran).


Halaman 2- 22

Tabel 5.2
Kebutuhan Studi dan Perencanaan Teknis
No.

Studi dan Perencanaan
Teknis

Lokasi

Pelaksana

Keterangan

Penanggung
Jawab

1
2
3
4
5

5.1.2

Pembebasan Lahan dan Resettlement



Berisi penjelasan mengenai permasalahan pembebasan lahan dan resettlement (bila
ada) yang harus segera ditangani agar Kegiatan/Proyek tidak tertunda atau bermasalah
di kemudian hari.
Tabel 5.3 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pertanahan dan langkah-langkah
yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (tabel ini hanya
menyajikan sebagian data saja, data selengkapnya disajikan di Lampiran).
Tabel 5.3
Penyelesaian Pembebasan Lahan

No.

Kegiatan

Lokasi

Luas

Land Use

Kendala

Keterangan

Penanggung
Jawab

1
2
3
4
5

5.1.3

Kesiapan Organisasi Pengelola




Berisi penjelasan mengenai penyiapan organisasi pengelola prasarana dan sarana
sanitasi yang akan dibangun, dapat berupa perluasan dari organisasi yang ada atau
organisasi yang sama sekali baru.
Penyiapan organisasi baru ini termasuk pernyataan akan kesediaan menerima aset (bila
ada), penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M), regulasi, dll.
Tabel 5.5 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pembentukan dan/atau
penguatan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun (tabel
ini hanya menyajikan sebagian data saja, data selengkapnya disajikan di Lampiran).


Halaman 2- 23

Tabel 5.5
Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola
No.

Kegiatan

Lokasi

Instansi

Kendala

Keterangan

Penanggung
Jawab

1
2
3
4
5

5.2

Monev dan Updating MPS

5.2.1

Monitoring dan Evaluasi




Berisi penjelasan mengenai rencana dan tata cara melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan MPS, misalnya : pelaksanaan rapat koordinasi, pengawalan
anggaran, solusi funding gap, promosi dan sosialisasi, dll. Hal ini untuk memastikan
kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana.
Gambar 5.1 menyajikan rencana kerja monitoring dan evaluasi sepanjang tahun.
Gambar 5.1
Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan

No. Kegiatan Monitoring & Evaluasi

Waktu Pelaksanaan
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

Penanggung
Jawab

1
2
3
4
5
6
7

5.2.2

Updating MPS


5.3

Berisi penjelasan mengenai rencana Updating MPS secara reguler sesuai dengan
masukan dari hasil monitoring dan evaluasi.

Rencana Implementasi Tahun Pertama dan Kedua


Berisi uraian dan tabel-tabel dari rencana implementasi tahun pertama dan kedua.


Halaman 2- 24

Lampiran A
Kerangka Kerja Logis



Manfaatkan Kerangka Kerja Logis yang telah disiapkan dalam SSK
Penyesuaian hanya bila diperlukan saja.

Permasalahan
Mendesak Sanitasi

Tujuan

Sasaran

Strategi

Program

Kegiatan

Sumber : SSK


Halaman 2- 25

Lampiran B
Profil Kegiatan
Profil Kegiatan No : ....

Program

:

Kegiatan

:

Tujuan

:

Deskripsi Pekerjaan

:

Rincian Kegiatan

:

Hasil yang Diharapkan

:

Penerima Manfaat

:

Peta Lokasi

:

Lokasi

:

Instansi Pelaksana

:

Instanasi Pengelola

:

Periode Implementasi

:

Perkiraan Biaya

:

Sumber Pendanaan

:

Foto-foto

:

Keterangan lain

:


Halaman 2- 26

Lampiran C:
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
(tabel belum diperbaiki .... kolom tandatangannya, hanya POKJA saja!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan APBD Provinsi
Sumber Pendanaan APBN dan PHLN
Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta
Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat
Daftar Tunggu

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI SANITASI
Kab. / Kota
Provinsi
Tahun

: (nama kab./kota)
: (nama provinsi)
: 20xx (contoh: 2013) - (tahun disusunya Review MPS)
Halaman ……dari……
Estimasi Outcome

NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

1

2

A.

DETAIL LOKASI
(Kec./Desa/Kel./Kw
Jml. Penduduk Luas Wilayah
s)
SATU
terlayani
terlayani
AN

Kebutuhan Penanganan menyeluruh
Volume

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

Indikasi Biaya (juta rupiah)

2014

2015

2016

2017

Total
Volume

2013

2014

2015

2016

2017

Jumlah

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

KOTA

PROV.

APBN

19

2013

20

21

SWASTA/C MASYARA
SR
KAT

KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK

3

4

5

6

22

23

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah
B.

KOMPONEN PERSAMPAHAN DOMESTIK

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan
C.

KOMPONEN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase
D.

PROHISAN

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS

TOTAL ANGGARAN
Kab./Kota, Tanggal - Bulan - Tahun
Disusun,
Pokja Sanitasi Kab./Kota
.................................................
Ketua,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nip. xxxxxx xxxxx xxxxx


Halaman 2- 28

RENCANA PROGRAM INVESTASISANITASI SUMBER PENDANAAN APBD KAB./KOTA
Kabupaten / Kota
Provinsi
Tahun

: (nama kab./kota)
: (nama provinsi)
Estimasi Outcome

NOMO
R

1
A.

KODE
NOMENKLATUR


2

DETAIL LOKASI
(Kec./Desa/Kel./Kw
s)

3

4

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD
Kab./Kota

Jml.
Penduduk
terlayani

Luas
Wilayah
terlayani

SATU
AN

20xx

20xx

20xx

20xx

5

6

7

8

9

10

11

Volume

Jumlah

SKPD
Penanggungja
wab
Pelaksanaan

SKPD/Badan
Pengelola Pasca
Konstruksi

19

20

21

Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)
APBD Kab./Kota

20xx

Total
Volume

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

12

13

14

15

16

17

18


B.


C.


D.

PROHISAN

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PROHISAN
Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD KABUPATEN / KOTA

Mengetahui SKPD Kab./Kota:
1) Kepala SKPD..........

1). Ttd


2). Ttd


Kab./Kota, Tanggal - Bulan - Tahun
Disusun,
Pokja Sanitasi
Kab./Kota .....................................
Ketua,

3). Ttd

5) .................................

4). Ttd
5). Ttd


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nip. xxxxxx xxxxx xxxxx

Halaman 2- 29

RENCANA PROGRAM INVESTASI SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI
Kabupaten / Kota
Provinsi
Tahun

: (nama kab./kota)
: (nama provinsi)
Estimasi Outcome

NOMO
KODE NOMENKLATUR
R

1
A.


DETAIL LOKASI
Jml.
(Kec./Desa/Kel./Kw
Penduduk
s)
terlayani

3

2

4

5

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD
Provinsi

Luas
Wilayah SATU
terlayani
AN
6

7

Volume
20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

Total
Volume

8

9

10

11

12

13

Jumlah

SKPD
Penanggungja
wab
Pelaksanaan

SKPD/Badan
Pengelola Pasca
Konstruksi

19

20

21

Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)
APBD Provinsi
20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

14

15

16

17

18


B.



C.


Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase

D.

PROHISAN

Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD PROVINSI


Mengetahui SKPD Province :


1). Ttd


1). Ttd


2). Ttd


3). Ttd


..............................
Nip. xxxxxx xxxxx

..............................
Nip. xxxxxx xxxxx

3). Ttd

4). Ttd

Kab / Kota xxx, tanggal / bulan / tahun
Disusun,
Pokja Sanitasi/AMPL
Kab./Kota .....................
Ketua,

2). Ttd


Disusun,
Pokja Sanitasi/AMPL
Provinsi .....................
Ketua,

5) ............................

5). Ttd

5) ............................


4). Ttd
5). Ttd

Halaman 2- 30

RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBN
Kabupaten / Kota
Provinsi
Tahun

: (nama kab./kota)
: (nama provinsi)
Estimasi Outcome

NOMO
KODE NOMENKLATUR
R

1
A.


3

2

DETAIL LOKASI
Jml.
(Kec./Desa/Kel./Kw
Penduduk
s)
terlayani
4

5

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN

Luas
Wilayah SATU
terlayani
AN
6

7

Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah)
Jumlah Total

Volume

RUPIAH MURNI

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

Total
Volume

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Jumlah
19

PHLN
20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

20

21

22

23

24

Jumlah
25

SKPD
SKPD/Badan
Penanggu
Pengelola
ngjawab
Pasca
Pelaksana
Konstruksi
an

26

27

28


B.



C.



D.

PROHISAN

Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN


Mengetahui: (Satk er terk ait)


1). Ttd

1) Kepala Satker..........

1). Ttd


2). Ttd


3). Ttd


4). Ttd


..............................
Nip. xxxxxx xxxxx

..............................
Nip. xxxxxx xxxxx

3). Ttd


Kab / Kota xxx, tanggal / bulan / tahun
Disusun,
Pokja Sanitasi/AMPL
Kab./Kota .....................
Ketua,

2). Ttd


Disusun,
Pokja Sanitasi/AMPL
Provinsi .....................
Ketua,

5) ............................

5). Ttd

5) ............................


4). Ttd
5). Ttd

Halaman 2- 31

Contoh Format Kesepakatan:

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
ANTARA
KELOMPOK KERJA (POKJA) KABUPATEN/KOTA .....
DENGAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) PROVINSI .......
DAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) AMPL NASIONAL (PMU/PIU)

Pada hari ini ........... tanggal ....., bulan ......, tahun dua ribu empat belas, yang bertandatangan di
bawah ini:
1.

Nama

:

berkedudukan dan beralamat di Jalan .... , Kota .... dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja (Pokja)
Kabupaten/Kota ...., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.

Nama

:

berkedudukan dan beralamat di Jalan ..... dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja (Pokja)
Provinsi ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

3.

Nama

:

berkedudukan dan beralamat di Jalan ....., Jakarta , dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja (Pokja)
AMPL Nasional, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK; sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Kerjasama dalam rangka
pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Provinsi ..... pada
Kabupaten/Kota ....., dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN
(1) Undang - Undang Republik lndonesia Nomor. 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Nryara Republik lndonesia No 4844) ;
(2) Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antiara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 No. 82);
(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Keriasama Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 No. 112);
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009
Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

(5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor660/4919/SJ Tentang pedoman
Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud dilakukannya kesepakatan kerjasama ini adalah untuk peningkatan program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada Kabupaten/Kota ..........di Provinsi .........;
(2) Tuiuan kesepakatan keriasama ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan segenap
potensi dan kompetensi sumber daya yang ada secara optimal dan berkesinambungan guna
menuniang proses Prcgram Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada
Kabupaten/Kota ....... di Provinsi ....... pada Tahun .... - ..... secara khusus dalam pendanaan
perencanaan dan pelaksanaannya.
Pasal 3
RUANG LINGKUP
Kesepakatan kerJasama ini dilakukan dalam ruang lingkup pendanaan, perencanaan, pelaksanaan
dAn pengawasan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman lPPSP) pada
Kabupaten/Kota ....... di Provinsi ...... pada Tahun ..... - ....., dengan kegiatan (sebutkan, contoh):
1. Masterplan Air Limbah Permukiman
2. lnftastruktur Air Limbah Sistem Setempat dan Sistem Komunal
3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4. Pengelolaan sampah dari sumbernya
5. Pengelolaan sampah dari Stasiun Antara sampai TPA
6. Termpat Pemrosesan Akhir (TPA) Sanitary Landfill
7. Masterplan Drainase
8. Infrastruktur Drainase
9. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Prohisan
10. ....................
Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN
(1) PARA PIHAK akan melaksanakan kesepakatan kerjasama ini dari mulai perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan dan turut mengawasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) pada Kabupaten/Kota ......... di Provinsi ...... pada Tahun ...-....;
(2) PARA PIHAK akan mendukung keberlanjutan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) pada Kabupaten/Kota ........ di Provinsi ..... pada Tahun .....- ..... dengan
dukungan dana baik APBD Kabupaten/Kota ......, APBD Provinsi ..... dan APBN, sebagai terlampir
pada Lampiran 1.
(3) PARA PIHAK akan melakukan pengembangan dan penyempurnaan sertia keberlanjutan Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada Kabupaten/Kota ..... di Provinsi ....;
(4) PARA PIHAK akan saling koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada Kabupaten/Kota ......... di Provinsi ...... pada
Tahun .....-.... dengan program dengan melibatkan masyarakat sekitar dengan mengembangkan
pembagian manfaat yang terintegrasi, berkelanjutan dan yang berkeadilan;
(5) PARA PIHAK akan menunjuk dan menugaskan peiabat teknislberkompeten yang membidangi
kesepakatan kerjasama ini dan menindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama yang
tidak terlepas dengan kesepakatan kerjasama ini serta mengikuti ketentuan peraturan

Halaman 2- 33

10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Similar a 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) (20)

Más de infosanitasi

Más de infosanitasi (20)

Último

Último (20)

10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)