Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi di Indonesia, termasuk APBN, APBD propinsi, APBD kota, pinjaman, hibah, dan sumber-sumber lainnya. Dokumen ini juga menyarankan peningkatan koordinasi antar pemerintah dan optimalisasi pendanaan sanitasi dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi.