Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Pekerjaan Umum dalam menerapkan manajemen risiko dan meningkatkan kualitas infrastruktur melalui implementasi pengendalian internal, kontrak berbasis kinerja, dan probity audit. Temuan audit menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko perlu ditingkatkan agar sistem pengendalian internal lebih efektif.

1. PENERAPAN SPIP MELALUI MANAJEMEN RISIKO
(INMEN PU NOMOR: 02/IN/M/2011)
MENDORONG TERWUJUDNYA
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKSTUR KE-PU -AN
YANG EFISIEN DAN EFEKTIF TAHUN 2013
Disampaikan pada:
KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM
Jakarta, 26–27 Februari 2013
1

2. PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
(Pasal 11 PP Nomor: 60 Tahun 2008)
1. Memberi keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian
tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian
2. Memberi peringatan dini dan meningkatkan
efektifitas manajemen risiko dalam penyelengga-
raan tugas dan fungsi Kementerian
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata
kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian.
2

3. LANDASAAN HUKUM TUGAS APIP DAN
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PP No. 60 Tahun 2008, Tugas APIP a.l.:
 Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya
(Quality Assurance, Kemitraan)
INMEN PU No. 02/IN/M/2011
 Para Eselon-I, Kepala Balai, dan Kasatker menerapkan Manaje men Risiko
dengan merinci Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko,
Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko, Monitoring & Peninjauan, Komunikasi
& Konsultansi
 lnspektur Jenderal melakukan pendampingan dan pengawasan
terhadap penerapan SPIP
Peraturan Menkeu No. 32/PMK/2013 Tahun 2013
 Pasal 38 ayat 1.c. usulan revisi anggaran yang diajukan Kuasa Pengguna
Anggaran mengakibatkan perubahan anggaran terlebih dahulu
dilakukan koordinasi/konsultasi dengan Itjen
3

4. PROGRAM PENGAWASAN ITJEN KEMENTERIAN PU
 Pengawasan Pengelolan Keuangan Negara (melalui pendampingan dari Pe
rencanaan Pemograman Anggaran, Procurement, Pelaksanaan Pekerjaan
Fisik/Konsultan/Swakelola, Monitoring, Pelaporan, dan Revisi DIPA)
 Pengawasan Kinerja Satminkal (Evaluasi LAKIP Satminkal E-I, Reviu Lap
Keu, Evaluasi Kinerja Sampah, Air Minum, GNKPA, Pansimas, dll)
 Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi (penerapan SPIP melalui
Manajemen Risiko sesuai INMEN PU No. 02/IN/M/2011, terwujudnya
lingkungan Anti Korupsi melalui Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK-KPK)
dan Pelaksanaan PBJ makin baik melalui Probity Audit)
 Pengawasan Perilaku Penyelenggara Negara (MoU dengan Kepolisian serta
dengan PPATK)
 Prioritas Tahun 2013 dan 2014, Itjen mempriotaskan Quality Assurance
melalui kegiatan pendampingan/kemitraan/mengawal Satminkal agar
penyelenggaraan infastruktur berjalan efisien, efektif, tepat target, tepat
mutu, tepat biaya ,dan tepat sasaran
 Workshop PBC, pembicara Dit BM, Itjen, BPKP, BPK-RI, Polri. Kejaksaan,
KPK, Ditjen Anggaran (peserta penyedia/pengguna) 4

5. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, BPK-RI ATAS SPI
AKIBAT PARA KEPALA BALAI DAN KASATKER BELUM MENERAPKAN
MANAJEMEN RESIKO (IN MEN PU NO. 02/IN/M/2011)
• SURVEY
SID • INVESTIGATION
• DESIGN
LA • LAND ACQUISITION
• CONSTRUCTION (PROCUREMENT
COM DAN ASET)
• OPERATION
• MAINTENANCE
5

6. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, BPK-RI
ATAS KELEMAHAN SPI TERKAIT DENGAN
DESIGN, LAND ACQUISITION, CONSTRUCTION/
PROCURMENT/ASSETS
JUMLAH TEMUAN
NO AUDIT LAND CONS- PROCU-
DESIGN ACQUISI TRUCTI- REMENT ASSETS
TION ON
1 ITJEN 9 24 273 252 135
2 BPKP 48 7 91 52 22
3 BPK RI 1 1 14 8 12
6

7. REKAPITULASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, BPK RI
ATAS SISTIM PENGENDALIAN INTERIN (SPI ) TAHUN 2012
JUMLAH TEMUAN DAN SARAN
NO AUDIT LHA KODE 01 KODE 02 KODE 03 SD 10
1 ITJEN 98 - - 98 TEMUAN/
98 SARAN
2 BPKP 56 68 TEMUAN/ 05 TEMUAN/ 74 TEMUAN/
116 SARAN 06 SARAN 96 SARAN
3 BPK RI 1 24 TEMUAN/37 SARAN
7

8. REKAPITULASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, BPK -RI
ATAS SISTIM PENGENDALIAN INTERIN (SPI ) TAHUN 2012
PER SATMINKAL ESELON I
100
80
104
60
78 81
40
0 04 02
CK BM SDA SET BP
JEN KON
8

9. TEMUAN BPK-RI, BPKP, ITJEN:
PENYEBAB LEMAHNYA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN (SPI) TAHUN 2012 ADALAH
 Para Kepala Balai dan Para Kasatker belum menerapkan
Manajemen Risiko dengan mengurai Penetapan Konteks,
Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko,
Penanganan Risiko, Monitoring dan Peninjauan (Reviu),
Komunikasi dan Konsultansi
 lnspektur Jenderal dalam melakukan Pendampingan dan
Pengawasan atas Penerapan SPIP Belum Efektif, terlihat dari
belum berjalannya penerapan Manajemen Risiko oleh para
Kepala Balai dan Kasatker
 Para Kepala Balai dan Para Kasatker belum seluruhnya
mengikuti sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko
9

10. SATMINKAL YANG TELAH MENGIKUTI SOSIALISASI SPIP DAN
MANAJEMEN RISIKO SD TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013
REALISASI SOSIALISASI
NO SATMINKAL 2012 2013
ESELON I
1 2 3 4
1 Balitbang 4 Pusat, 1 Set.Balitbang
2 DJBM 1 Dit.BPWil-III, 4 Balai 1 Dit.BPWil-I, 3 Balai
3 BP Konst Set .BPKonstruksi
4 DJSDA BWS Mesuji Sekampung
5 DJCK Dit.PLP
10

11. CONTOH KASUS MANAJEMEN RISIKO
(INMEN PU NO. 02/IN/M/2011) DAN POTENSI PAKET TERLAMBAT TH 2012
IDENTIFI PENANGA MONITO KOMUNI
No PENETAPAN KASI ANALISIS EVALUASI NAN RING & KASI &
KONTEKS RISIKO RISIKO RISIKO RISIKO PENINJAU KONSUL
AN TASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Putus Paket SAL Waktu Laporan Satker,
1 Pekerjaan Waktu pe Kontrak; ditinjau ditambah mingguan PPK
Paket SAL laksanaan Denda; kembali alat,SDM & bulanan Penga-
terlambat terbatas Kualitas (dilaksa- jam kerja dievaluasi was Lap
(2 sd 3 bl) tidak se nakan/ ditambah secara Penyedia
suai batal) Paket SAL ketat Jasa hrs
spektek pekerjaan lebih
major intensif
ditinjau rapat
Paket SAL SDA 12 paket/4 Sat- BM 83 paket/18 Sat - CK 19 paket/ 6 Sat-
potensi ker/3 Prov ker/15 Prov ker/5 Prov
terlambat
11

12. CONTOH KASUS MANAJEMEN RISIKO
JALAN PANTURA
IDENTIFI PENANGA MONITO KOMUNI
N PENETAPAN KASI ANALISIS EVALUASI NAN RING & KASI &
O KONTEKS RISIKO RISIKO RISIKO RISIKO PENINJAU KONSUL
AN TASI
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Jalur Pantu Kualitas Muatan Ketepatan Mereview Meninjau Koordina
ra selalu fisik blm berlebih desain se Desain se kebijakan si dengan
rusak optimal blm ter suai kebu suai kebu disain di Ditjen
dan Pemanfaa kendali tuhan tuhan la pantura anggaran
tan angga lapangan pangan termasuk atas pe
rankurang Itensitas biaya per rubahan
efektif pengguna Anggaran Ketersedi KM di disain ter
an jalan dipenuhi an angga Pantura kait
Perbaikan Sistem sangat ran sesuai dengan
Jalur Pantu pengada tinggi Pengawa kebutuh pendana
ra setiap ta an masih (LHR san peng an an
hun menganut 48.000 guna jalan
output ba kend/hr) diperketat Pengawa
sed (tradi san diper 12
sional) ketat

13. Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Implementasi PBC dan PBMC
Pelaksanaan Probity Audit pada
proyek-proyek strategis
13

14. Kontrak Berbasis Kinerja (KBK)
 Jenis kontrak yang pencapaiannya diukur dari kinerja
pelayanan infrastruktur yang dibangun
 Uji coba penerapannya pada beberapa ruas jalan Pantura:
1. Ciasem–Sukamandi
2. Demak Trengguli
3. Semarang–Bawen
 Keunggulan KBK dibanding kontrak tradisional
1. Waktu lebih efisien
2. Inovasi teknologi untuk mendapatkan biaya konstruksi dan
pemeliharaan jalan yang paling efisien lebih terbuka (life
cycle costing lebih murah)
3. Resiko peningkatan biaya konstruksi dan pemeliharaan
antara pemilik proyek dan kontraktor terdisitribusi dengan
baik 14

15. Kontrak Tradisional
TA n-1 TA n TA n+1
Design Phase Construction Phase Maintenance Phase
Konsultan A Kontraktor B Kementerian PU
Kontrak Berbasis Kinerja
TA n TA n+1
Design Phase Construction Phase Maintenance Phase
Kontraktor B
15

16. Probity Audit
Audit pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan (proyek) dengan
menilai aspek-aspek:
Transparency
Accountability Fairness
PROBITY AUDIT
Value for
Compliance Money
16

17. KRITERIA PROBITY AUDIT
No LINGKUP BOBOT NILAI KONDI STATUS
SI
1 2 3 4 5 6
1 Transparansi 20 20 100 %  75% Very Good
 50%-75% Good
2 Kompetisi/Fairness 15 15 100 %  25%-50% Fair
< 25% Bad
3 Value for Money 15 15 100 %
4 Ketaatan 25 25 100 %
5 Akuntabilitas 25 25 100 %
Jumlah 100 100 100 %

18. REKAPITULASI HASIL PROBITY AUDIT
TAHUN 2012
NO URAIAN JUMLAH REKOMENDASI
PAKET LELANG EVALUASI KOREKSI
PA ULANG ULANG NILAI OE
1 2 3 4 5 6
1 Ditjen Bina Marga 11 3 - -
2 Ditjen SDA 5 1 - Rp 2,6 M

19. REKAPUTULASI SISA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
ITJEN, BPKP DAN BPK-RI TH 2012
SISA TEMUAN DAN NILAI (Rp)
N AUDIT
BPKP 1997 sd 2012 ITJEN 2206 sd 2012 BPK RI 2005 sd 2012
O
1 2 3 4 5
1 SDA 765/44.548.043.959,29 197/9.901.541.155,16
2 BINA MARGA 254/35.770.665.245,87 132/15.589.676.75801
3 CIPTA KARYA 2.469/28.942.958.550,85 360/12.920.695.572,12
4 PENATAAN - - 167/1.817.862.202,12
RUANG (untuk 8 Satminkal
Kemen PU)
5 BALITBANG - 14/
6 BP KONSTRUKSI - 34/28.450.665
7 SETJEN - 06/5.335.757.108
8 ITJEN - -
Penyelesaian tindaklanjut temuan BPKP, BPKP Perwakilan akan mefasilitasi tindaklanjutnya sesuai
19
kesepakatan pada acara Reviu LRA bulan Januari 2013 dan diharapkan peran aktif Satker/PPK terkait

20. TERIMA KASIH
20