Bab 4 s.d. 5

BAB IV
PROSEDUR PENGUMPULAN DAN
PENGUSULAN ANGKA KREDIT
(PROSEDUR I)

A. UMUM 1. Prosedur pengumpulan dan pengusulan angka kredit
merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan PFA, Atasan
Langsung PFA dan Pejabat Pengusul Angka Kredit, terdiri
dari sub-prosedur pengumpulan angka kredit dan sub-
prosedur penerimaan dan penelitian usulan angka kredit.

2. Sub-prosedur pengumpulan angka kredit terdiri dari kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh PFA dalam mendokumentasikan
hasil kegiatan/penugasan dan menghitung angka kredit yang
diperoleh, hingga memperoleh persetujuan Atasan Langsung
atas angka kredit yang telah dihitung.

3. Sub-prosedur penerimaan dan penelitian usulan angka kredit
terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PFA dalam
menyampaikan DUPAK sampai dengan penyampaian DUPAK
oleh Pejabat Pengusul Angka Kredit kepada Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim
Penilai.

4. Pengumpulan angka kredit merupakan kegiatan yang dilakukan
terus menerus dan sesegera mungkin dengan waktu yang telah
ditentukan. Untuk itu pejabat yang terlibat hendaknya
mengetahui secara persis kapan harus melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan prosedur. Waktu
pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel II.

B. PEJABAT 1. Pejabat Fungsional Auditor (PFA)
TERLIBAT
DALAM a. PFA bertanggung jawab atas terlaksananya tertib
PROSEDUR
administrasi angka kredit masing-masing.
b. PFA berkewajiban membuat SPMK Penugasan Unsur
Pendidikan, Pengawasan, Pengembangan Profesi, serta
Unsur Penunjang Pengawasan segera setelah
melaksanakan suatu kegiatan.
c. PFA berkewajiban menyusun DUPAK dan melengkapinya
dengan bukti pendukung serta menyampaikan kepada
Pejabat Pengusul Angka Kredit pada waktu-waktu yang
telah ditentukan sebagaimana diatur dalam huruf E.

- 18 -

2. Atasan Langsung PFA

a. Perhitungan angka kredit oleh PFA dalam SPMK harus
mendapat persetujuan dari Atasan Langsung yang
bersangkutan.
b. Atasan Langsung PFA bertanggung jawab atas kewajaran
perhitungan angka kredit yang diajukan PFA yang berada
di bawah supervisinya dan berkewajiban untuk melakukan
pemantauan serta mengingatkan PFA untuk menyampaikan
SPMK segera setelah melaksanakan suatu kegiatan.

3. Pejabat Pengusul Angka Kredit

Pejabat Pengusul Angka Kredit bertanggung jawab:
a. Atas penerimaan DUPAK dan bukti pendukung
perhitungan angka kredit dari PFA.
b. Mengingatkan PFA untuk menyampaikan DUPAK dan
meneliti kelengkapan bukti pendukung.
c. Menyampaikan DUPAK Kepada Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretaris Tim Penilai.

C. KRITERIA Kriteria ini diperlukan untuk mengevaluasi apakah angka kredit
PENGUMPULAN yang diajukan oleh PFA dapat diterima, baik dari segi
& PENGUSULAN pemenuhan norma hasil maupun kelengkapan bukti pendukung.
ANGKA KREDIT

Kriteria Pengumpulan 1. Angka Kredit dari kegiatan mengikuti pendidikan formal dan
Angka Kredit Oleh memperoleh gelar/ijazah dikategorikan sebagai sub unsur
PFA pendidikan apabila pendidikan formal yang diselesaikan oleh
PFA sesuai dengan bidang tugas yang bersangkutan. Jenis
(kualifikasi) pendidikan formal yang sesuai dengan bidang
tugas PFA yang bersangkutan, ditetapkan oleh
Kepala/Pimpinan Unit Organisasi masing-masing setelah
mendapat persetujuan dari instansi pembina.

Angka kredit yang diberikan untuk pendidikan formal dengan
gelar/ijazah yang setara dengan yang telah dimiliki atau lebih
tinggi namun tidak sesuai dengan bidang tugas PFA yang
bersangkutan dikategorikan ke dalam angka kredit unsur
penunjang (lihat uraian angka 14).

2. Angka kredit dari kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
kedinasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPL) dapat diberikan apabila sesuai dengan
bidang tugasnya dan ditugaskan oleh Kepala/Pimpinan Unit
Organisasi.

- 19 -

Pendidikan dan pelatihan di luar kedinasan dapat diberikan
angka kredit apabila ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi
dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan
PFA sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Angka kredit dari kegiatan pengawasan dapat diberikan apabila
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah diatur atau
disepadankan dengan persetujuan Instansi Pembina dengan
kegiatan dalam Lampiran 1A dan 1B Kepmenpan No. 19/1996.

4. Angka kredit pengembangan profesi pengawasan dari kegiatan
menyusun karya ilmiah/karya tulis di bidang pengawasan dan
menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang
pengawasan dapat diberikan apabila memenuhi kriteria
penilaian karya ilmiah/karya tulis dalam Surat Keputusan
Kepala BPKP No. KEP-13.00.00-125/K/1997, Angka VII huruf c
1).

berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku atau majalah
di bidang pengawasan dapat diberikan apabila Auditor yang
bersangkutan berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku
dan majalah di bidang pengawasan sebagai Redaktur/Editor
ataupun pengurus.

pelatihan di kantor sendiri (PKS) dapat diberikan apabila
materi-materi yang dibahas terkait dengan pengawasan.
Rencana waktu kegiatan PKS harus dimasukkan dalam
perencanaan awal tahun unit pengawasan yang bersangkutan.

berpartisipasi secara aktif sebagai pemapar/penyaji dalam
pemaparan (ekspose) draft/pedoman/ modul/fatwa di bidang
pengawasan apabila diselenggarakan oleh unit pengawasan atau
instansi yang bergerak dalam bidang pengawasan atau
diselenggarakan untuk mendukung pengembangan profesi
pengawasan.

studi banding di bidang pengawasan dapat diberikan apabila
kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan
profesi pengawasan.

9. Angka kredit penunjang tugas pengawasan dari kegiatan,
mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dapat
diberikan apabila diklat tersebut diselenggarakan oleh instansi
pembina atau yang ditunjuk oleh instansi pembina.

- 20 -

10. Angka kredit penunjang tugas pengawasan dari kegiatan
mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, atau kongres dapat
diberikan apabila dilakukan dalam lingkup bidang pengawasan
atau memperluas cakrawala pengawasan dan merupakan
penugasan dari Pimpinan Unit Organisasi.

menjadi anggota organisasi profesi dapat diberikan apabila
organisasi tersebut merupakan organisasi profesi/keahlian yang
beranggotakan individu-individu yang memiliki profesi/
keahlian yang sama/sejenis, bersifat internasional/nasional/
provinsi dan diakui oleh instansi pembina atau Pemerintah.

menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor dapat
diberikan apabila yang bersangkutan telah bertugas sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun.

memperoleh penghargaan atau tanda jasa dapat diberikan
apabila penghargaan/tanda jasa tersebut diberikan oleh
Pemerintah Republik Indonesia atau negara asing atau
organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi dalam
pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara.

14. Angka kredit penunjang tugas pengawasan untuk memperoleh
gelar kesarjanaan lainnya dapat diberikan apabila memperoleh
gelar/ijazah setingkat lebih tinggi namun tidak sesuai dengan
kriteria kualifikasi pendidikan sebagaimana disebutkan dalam
angka 1 di atas atau memperoleh gelar/ijazah yang setara
dengan yang telah dimiliki sebelumnya.

15. Angka kredit penunjang tugas pengawasan dari kegiatan duduk
dalam kepanitiaan intra atau antar instansi dapat diberikan
apabila kepanitiaan tersebut dibentuk oleh instansi pemerintah
dan untuk satu kali kepanitiaan dalam satu tahun anggaran.

16. PFA tidak dapat mengajukan angka kredit untuk kegiatan unsur
pengawasan, pengembangan profesi pengawasan, dan
penunjang pengawasan apabila telah lebih dari satu tahun atau
dua kali periode penilaian reguler setelah kegiatan tersebut
selesai dilaksanakan.

Kriteria Penerimaan 17. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dapat
& Penelitian Usulan diterima oleh Pejabat Pengusul dari PFA yang bersangkutan
Angka Kredit Oleh apabila dilampiri dengan SPMK yang telah disetujui oleh
Pejabat Pengusul
Atasan Langsung PFA dan dokumen-dokumen pendukung
lainnya.

- 21 -

D. DOKUMEN Dokumen merupakan media perekam suatu kejadian atau
YANG kegiatan. Dokumen diperlukan sebagai bukti bahwa kegiatan
DIPERLUKAN telah dilaksanakan atau sebagai perintah untuk melaksanakan
kegiatan berikutnya. Dokumen tersebut dibuat/disusun sebagai
bagian dari kegiatan penugasan Auditor, misalnya surat tugas,
formulir KM dan ada yang disusun setelah kegiatan dalam rangka
penilaian angka kredit, seperti SPMK dan DUPAK.

Dokumen Dalam Untuk menciptakan tertib administrasi dan pemrosesan tepat
Pengumpulan Angka waktu, PFA menyusun Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan
Kredit Yang (SPMK) untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan
Disiapkan Oleh PFA
dilengkapi dokumen pendukung kegiatannya.

SPMK disusun sebanyak dua rangkap, lembar pertama digunakan
untuk pengajuan DUPAK sedangkan lembar kedua diarsipkan oleh
PFA sebagai arsip yang bersangkutan.

1. Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan
pendidikan, adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh gelar/ijazah pendidikan formal:
(1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan
(SPMK-Pendidikan), sebagaimana dicontohkan pada
Lampiran IV.
(2) Foto copy surat ijin mengikuti pendidikan di luar
kedinasan atau surat keputusan penugasan belajar bagi
yang tugas belajar.
(3) Foto copy ijazah/STTB/Diploma/Akte yang disahkan/
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berdasarkan
ketentuan pendidikan nasional.
(4) Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi
Depdiknas tentang persamaan ijazah, untuk
ijazah/Diploma/Akte yang diperoleh dari luar negeri.

b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang
pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan (STTPL) atau sertifikat:
(1) SPMK – Pendidikan
(2) Salinan/foto copy surat tugas.
(3) Foto copy dari STTPL/sertifikat yang ditandasahkan
oleh penyelenggara diklat atau pejabat pengelola
kepegawaian.

c. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan berkaitan
dengan tugas pengawasan selain dari kedinasan:
(1) SPMK – Pendidikan.
(2) Salinan/foto copy surat tugas.
(3) Foto copy sertifikat/STTPL yang ditandasahkan oleh
penyelenggara diklat atau pejabat pengelola
kepegawaian.

- 22 -

pengawasan, adalah sebagai berikut:

a. Penilaian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh PFA
dalam jenjang trampil:
(1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan
Pengawasan Auditor Trampil (SPMK – Pengawasan I),
sebagaimana dicontohkan pada Lampiran Va.
(2) Foto copy formulir anggaran waktu pengawasan,
sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VI.
(3) Foto copy Surat Tugas, sebagaimana dicontohkan pada
Lampiran VII.
(4) Foto copy Kartu Penugasan Kegiatan Pengawasan,
sebagaimana dicontohkan pada Lampiran VIII.
(5) Dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan
pengawasan yang dapat berupa foto copy sampul
laporan hasil pengawasan atau routing slip penyusunan
laporan hasil pemeriksaan/pengawasan, sebagaimana
dicontohkan pada Lampiran IX.
(6) Dokumen pendukung lainnya.

b. Penilaian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh PFA
dalam jenjang ahli:
(1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penggerakan,
Pembinaan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
Auditor Ahli (SPMK – Pengawasan 2) sebagaimana
dicontohkan pada Lampiran Vb.
(2) Formulir anggaran waktu pengawasan, sebagaimana
dicontohkan pada Lampiran VI.
(3) Foto copy Surat Tugas, sebagaimana dicontohkan pada
Lampiran VII.
(4) Kartu Penugasan Kegiatan Pengawasan, sebagaimana
dicontohkan pada Lampiran VIII.
(5) Dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan
pengawasan yang dapat berupa foto copy sampul
laporan hasil pengawasan atau routing slip penyusunan
laporan hasil pemeriksaan/pengawasan.
(6) Dokumen pendukung lainnya.

c. Routing slip penyusunan laporan hasil pemeriksaan /
pengawasan diperlukan sebagai media untuk meyakini
bahwa penugasan telah selesai dilaksanakan, dalam rangka
memenuhi persyaratan norma hasil.

d. Dokumen (1) s.d (4) merupakan dokumen yang wajib
dilampirkan dalam berkas SPMK kegiatan pengawasan
sedangkan dokumen (5) dan (6) merupakan dokumen
alternatif yang dilampirkan jika Tim Penilai merasa bahwa
hal tersebut diperlukan sebagai bagian dari proses meyakini
perhitungan angka kredit yang disampaikan oleh PFA.

- 23 -

pengembangan profesi pengawasan, adalah sebagai berikut:

a. Menyusun karya ilmiah/karya tulis di bidang pengawasan:
(1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan
Profesi Auditor (SPMK – Pengembangan), sebagaimana
dicontohkan pada Lampiran X.
(2) Buku asli atau majalah asli atau makalah asli atau
guntingan media massa yang memuat tulisan tersebut
atau foto copy-nya yang disahkan oleh Kepala/
Pimpinan Unit Organisasi.
(3) Surat Keterangan dari pihak penyelenggara pertemuan
untuk karya ilmiah/karya tulis yang disampaikan dalam
pertemuan ilmiah.

b. Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang
pengawasan:
(1) SPMK – Pengembangan.
(2) Buku asli atau majalah asli atau makalah asli atau
guntingan media massa yang memuat tulisan tersebut
atau foto copy-nya yang disahkan oleh Kepala/

c. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan di bidang
pengawasan:
(2) Buku asli atau majalah asli atau guntingan media massa
atau surat keterangan dari pihak penerbitan yang
memuat peranan/jabatan PFA yang bersangkutan atau
foto copy-nya yang disahkan oleh Kepala/Pimpinan
Unit Organisasi.

d. Melakukan pelatihan di kantor sendiri (PKS):
(2) Foto copy daftar/laporan pelaksanaan PKS yang
disusun oleh Koordinator PKS pada unit pengawasan
yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala/
Bentuk daftar/laporan pelaksanaan PKS dapat disusun
sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan contoh
sebagaimana dalam Lampiran XI.

e. Kegiatan berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan
(ekspose) draft/pedoman/modul/fatwa di bidang
pengawasan:
(2) Undangan.
(3) Foto copy daftar hadir.
(4) Draft/pedoman/modul/fatwa yang dipaparkan.

- 24 -

f. Kegiatan melakukan studi banding di bidang pengawasan:
(2) Foto copy surat tugas studi banding.
(3) Resume hasil studi banding.

4. Dokumen yang diperlukan dalam penilaian kegiatan penunjang
tugas pengawasan, adalah sebagai berikut:

a. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai:
(1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang
Pengawasan (SPMK – Penunjang), sebagaimana
dicontohkan pada Lampiran XII.
(2) Foto copy surat dari penyelenggara yang disertai jadwal
dan jumlah jam.

b. Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, atau kongres:
(1) SPMK – Penunjang.
(2) Foto copy sertifikat seminar/lokakarya/konfrensi.
(3) Foto copy Surat Penugasan.

c. Menjadi anggota organisasi profesi:
(2) Foto copy kartu anggota.
(3) Surat keputusan dari organisasi profesi, jika PFA yang
bersangkutan merupakan pengurus organisasi profesi
tersebut.

d. Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Auditor:
(2) Foto copy atas salinan keputusan sebagai Tim Penilai
yang dilegalisir oleh Pejabat yg Berwenang Menetapkan
Angka Kredit atau pejabat lain yang ditunjuk.

e. Memperoleh penghargaan atau tanda jasa:
(2) Foto copy piagam penghargaan atau tanda jasa yang
ditandasahkan oleh pejabat yg menangani kepegawaian.

f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya:
(2) Foto copy surat ijin mengikuti pendidikan di luar
kedinasan.
(3) Foto copy ijazah/STTB/Diploma/Akte yang disahkan/
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berdasarkan
ketentuan pendidikan nasional.
(4) Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi
Depdiknas tentang persamaan ijazah, untuk
ijazah/Diploma/Akte yang diperoleh dari luar negeri.

- 25 -

g. Duduk dalam kepanitiaan intra atau antar instansi:
(2) Foto copy penugasan kepanitiaan yang ditandasahkan
oleh Kepala/ Pimpinan Unit Organisasi.
Kepanitiaan yang dapat diusulkan untuk dinilai angka
kreditnya adalah hanya satu kali kepanitiaan dalam satu
tahun.

Dokumen Dalam 5. Laporan Angka Kredit (LAK) disusun oleh PFA sebagai
Penerimaan & lembar rekapitulasi dari SPMK dalam satu periode penilaian
Penelitian Usulan sebagaimana dicontohkan pada Lampiran XIII.
Angka Kredit Oleh
Pejabat Pengusul
6. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
disampaikan oleh PFA sebagaimana dicontohkan pada
Lampiran XIV. Setiap penyampaian DUPAK kepada Pejabat
Pengusul dilengkapi dengan:
a. LAK, SPMK yang telah disetujui oleh Atasan Langsung, dan
dokumen pendukung terkait lainnya.
b. Foto copy SK PAK periode sebelumnya, untuk PFA yang
akan naik pangkat dilampirkan juga dengan foto copy SK
PAK yang digunakan pada kenaikan pangkat sebelumnya.

7. Buku Agenda Pejabat Pengusul digunakan untuk mencatat
DUPAK yang diterima oleh Pejabat Pengusul. Contoh Buku
Agenda Pejabat Pengusul dapat dilihat pada Lampiran XV.

8. Surat Pengantar/Nota Dinas Pengantar Penyampaian DUPAK
yang disiapkan oleh Pejabat Pengusul untuk menyampaikan
DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka
Kredit. Contoh Surat Pengantar/Nota Dinas Pengantar
Penyampaian DUPAK dapat dilihat pada Lampiran XVI.

E. WAKTU Waktu pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengusulan
PELAKSANAAN angka kredit ditentukan berdasarkan tahapan kegiatan sesuai
dengan sub-sub prosedur yang dilaksanakan dan periode
pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit yaitu
reguler, tambahan, dan untuk keperluan lain dengan batasan-
batasan yang ditetapkan. Batasan waktu yang ditetapkan
seharusnya ditepati sehingga proses kegiatan dapat berlangsung
secara tertib dan tepat waktu.

Waktu Pelaksanaan 1. Segera setelah selesai melaksanakan kegiatan PFA wajib
Pengumpulan Angka menyusun SPMK dan menyampaikannya kepada Atasan
Kredit Oleh PFA Langsung untuk memperoleh persetujuan.

2. Untuk penilaian dan penetapan angka kredit reguler, PFA wajib
menyampaikan DUPAK paling lambat pada:
a. Tanggal 5 Juli (Minggu I bulan Juli) untuk penilaian dan
penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan
Juli. Usulan ini berisikan kegiatan PFA yang telah selesai

- 26 -

(sesuai dengan norma hasil) dari tanggal 1 Januari sampai
dengan 30 Juni tahun berjalan.

b. Tanggal 5 Januari (Minggu I bulan Januari) untuk penilaian
dan penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan
Januari. Usulan ini berisikan kegiatan PFA yang telah
selesai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember
tahun lalu.

3. Untuk penilaian dan penetapan angka kredit tambahan, PFA
dapat menyampaikan DUPAK paling lambat pada:
a. Tanggal 5 Maret (Minggu I bulan Maret) untuk penilaian
Maret. Usulan ini berisikan kegiatan PFA yang telah selesai
dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari atau akhir
Februari sebagai batas waktu terakhir penyampaian yang
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit.
b. Tanggal 5 September (Minggu I bulan September) untuk
penilaian dan penetapan angka kredit yang akan diadakan
pada bulan September. Usulan ini berisikan kegiatan PFA
yang telah selesai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli
atau akhir Agustus sebagai batas waktu terakhir
penyampaian yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit.

4. Untuk penilaian dan penetapan angka kredit keperluan lain,
PFA segera menyampaikan DUPAK setelah keputusan yang
berkaitan dengan keperluan lain tersebut diterima oleh PFA
yang bersangkutan.

Waktu Pelaksanaan 5. Pejabat Pengusul wajib meneliti kelengkapan DUPAK yang
Penerimaan & disampaikan oleh PFA dan bila terdapat kekurangan data,
Penelitian Usulan meminta PFA yang bersangkutan untuk melengkapi dengan
Angka Kredit Oleh
batasan waktu sebagai berikut:
Pejabat Pengusul
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Reguler
a. Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Juli (Minggu II bulan
Juli) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan
diadakan pada bulan Juli.
b. Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari (Minggu II
bulan Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit
yang akan diadakan pada bulan Januari.

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tambahan
a. Selambat-lambatnya tanggal 8 bulan Maret (Minggu II bulan
Maret) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang
akan diadakan pada bulan Maret.
b. Selambat-lambatnya tanggal 8 bulan September (Minggu II
bulan September) untuk penilaian dan penetapan angka
kredit yang akan diadakan pada bulan September.

- 27 -

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Keperluan Lain
Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterima
dari PFA.

6. Pejabat Pengusul wajib menyampaikan berkas DUPAK PFA
kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
melalui Sekretariat Tim Penilai dengan batasan waktu
penerimaan berkas oleh Sekretariat Tim Penilai sebagai berikut

a. Selambat-lambatnya tanggal 20 Juli (Minggu III bulan Juli)
untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang akan
b. Selambat-lambatnya tanggal 20 Januari (Minggu III bulan
Januari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang
akan diadakan pada bulan Januari.

a. Selambat-lambatnya tanggal 10 Maret (Minggu II bulan
b. Selambat-lambatnya tanggal 10 September (Minggu II bulan
September) untuk penilaian dan penetapan angka kredit
yang akan diadakan pada bulan September.

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesainya
kegiatan penelitan DUPAK tersebut.

B. KEGIATAN
PEMBENTUK
PROSEDUR
Kegiatan Dalam 1. Kegiatan pengumpulan angka kredit oleh PFA terdiri dari
Sub-Prosedur langkah-langkah:
Pengumpulan Angka
Kredit Oleh PFA
PFA (Flowchart I.1.1.a-d)
(Sub Prosedur I.1)
a. Melaksanakan tertib administrasi terhadap dokumen-
dokumen yang dipergunakan dan dibutuhkan dalam
penilaian angka kredit.
b. Membuat (SPMK) setelah selesai kegiatan dan
meyampaikan kepada Atasan Langsung PFA untuk
mendapat persetujuan.

Atasan Langsung PFA (Flowchart I.1.1.e)
a. Memantau dan mengingatkan PFA untuk membuat SPMK
b. Meneliti kelengkapan SPMK serta meneliti ketepatan dan
kewajaran angka kredit.
c. Apabila terdapat keraguan atas perhitungan angka kredit
PFA dalam SPMK yang diajukan, Atasan Langsung yang

- 28 -

bersangkutan dapat melakukan koreksi dan memberikan
catatan pada SPMK dimaksud.
d. Menandatangani SPMK yang diajukan oleh PFA.

2. Kegiatan pengadministrasian SPMK serta penyampaian DUPAK
dan berkas terkait lainnya kepada Pejabat Pengusul, terdiri dari
langkah-langkah:

PFA (Flowchart I.1.2)
a. Menerima dan mengarsipkan SPMK yang telah
ditandatangani oleh Atasan Langsung.
b. Pada waktu-waktu yang telah ditentukan, menyiapkan
DUPAK dan dokumen-dokumen terkait lainnya.
c. Menyampaikan DUPAK beserta dokumen-dokumen terkait
lainnya kepada Pejabat Pengusul.

Kegiatan Dalam 3. Kegiatan penelitian kelengkapan DUPAK serta Penyampaian
Sub-Prosedur DUPAK dan berkas terkait lainnya kepada Pejabat yang
Penerimaan & Berwenang Menetapkan Angka kredit melalui Sekretariat Tim
Penelitian DUPAK
Penilai, terdiri dari langkah-langkah:
Oleh Pejabat
Pengusul
(Sub Prosedur I.2) Pejabat Pengusul Angka Kredit (Flowchart I.2)
a. Mengingatkan PFA untuk menyampaikan DUPAK.
b. Menerima DUPAK dan dokumen-dokumen terkait lainnya
dari PFA dan mencatat tanggal penerimaannya dalam Buku
Agenda Pejabat Pengusul.
c. Melakukan penelitian kelengkapan berkas DUPAK yang
disampaikan. Jika terdapat kekurangan, meminta PFA
untuk melengkapi berkas.
d. Dalam hal dijumpai keraguan atau kejanggalan atas hasil
kegiatan pengawasan, Pejabat Pengusul dapat menanyakan
hal tersebut kepada Atasan Langsung PFA yang
bersangkutan dan bila perlu menyampaikan kepada
Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
e. Menandatangani DUPAK.
f. Membuat Surat/Nota Dinas Pengantar Penyampaian
DUPAK sebanyak 2 (dua) rangkap.
g. Menyampaikan berkas DUPAK kepada Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka kredit melalui Sekretariat
Tim Penilai.
h. Menerima kembali rangkap ke-2 (tembusan) Surat/Nota
Dinas Penyampaian DUPAK dari Sekretariat Tim Penilai
sebagai tanda bukti penyerahan berkas penilaian angka
kredit.
i. Mencatat tanggal kirim dan penerimaan DUPAK ke/dari
Sekretariat Tim Penilai pada Buku Agenda.
j. Untuk Penilaian Terpusat, berkas penilaian disampaikan
kepada Sekretaris Utama BPKP melalui Sekretariat Tim
Penilai yang berkedudukan di Pusat Pembinaan JFA.
Sedangkan untuk Penilaian Setempat, berkas penilaian

- 29 -

disampaikan kepada masing-masing Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka kredit melalui Sekretariat
Tim Penilai setempat.

PFA
Memberikan informasi yang diperlukan dan melengkapi
dokumen-dokumen lainnya yang diminta oleh Pejabat
Pengusul.
Atasan Langsung PFA
Memberikan informasi yang diperlukan oleh Pejabat Pengusul,
jika diminta.

G. BAGAN ALIR
KEGIATAN
Sub-Prosedur 1. Pengumpulan angka kredit oleh PFA
Pengumpulan Angka a. Kegiatan Pendidikan (lihat flowchart I.1.1.a).
Kredit Oleh PFA b. Kegiatan Pengawasan (lihat flowchart I.1.1.b).
(Sub-Prosedur I.1)
c. Kegiatan Pengembangan Profesi (lihat flowchart I.1.1.c).
d. Kegiatan Penunjang (lihat flowchart I.1.1.d).
e. Reviu SPMK oleh Atasan Langsung (lihat flowchart I.1.1.e).

2. Pengadministrasian SPMK serta Penyampaian DUPAK kepada
Pejabat Pengusul (lihat flowchart I.1.2).

Sub-Prosedur 3. Penelitian kelengkapan DUPAK serta Penyampaian DUPAK
Penerimaan dan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
Penelitian Usulan melalui Sekretariat Tim Penilai (lihat flowchart I.2).
Angka kredit oleh
Pejabat Pengusul
(Sub-Prosedur I.2)

- 30 -

BAB V
PROSEDUR PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT
(PROSEDUR II)

F. UMUM 1. Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit merupakan
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Tim
Penilai, Tim Penilai Angka kredit dan Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka kredit.

2. Prosedur ini terdiri dari sub-prosedur penilaian angka kredit,
sub-prosedur penetapan angka kredit, dan sub-prosedur
pendistribusian Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK
PAK).

3. Sub-prosedur penilaian angka kredit terdiri dari kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilai dalam
mengadministrasikan DUPAK dan penilaian yang dilakukan
oleh Tim Penilai.

4. Sub-prosedur penetapan angka kredit terdiri dari kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilai yang
menyerahkan hasil penilaian Tim Penilai kepada Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka Kredit sampai dengan
penerbitan SK PAK.

5. Sub-prosedur pendistribusian SK PAK terdiri dari kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Tim Penilai dalam
mengadministrasikan berkas penilaian dan pendistribusian SK
PAK kepada Pejabat yang berkepentingan serta penyampaian
Laporan Semester Kegiatan Tim Penilai kepada Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka kredit.

6. Penilaian angka kredit merupakan kegiatan yang dilakukan
dalam rangka penetapan jumlah angka kredit yang diperoleh
PFA atas kegiatan-kegiatan dan penugasan-penugasan yang
telah dilaksanakan. Waktu pelaksanaan kegiatan penilaian,
penetapan, dan pendistribusian SK PAK dapat dilihat pada
Tabel II.

- 31 -

G. PEJABAT 1. Sekretariat Tim Penilai
TERLIBAT
DALAM a. Sekretariat Tim Penilai Bertanggung jawab atas kegiatan
PROSEDUR
tata usaha serta penyimpanan berkas untuk kepentingan
penetapan angka kredit PFA.

b. Sekretariat Tim Penilai bertugas memberikan bantuan
teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan
tugas Tim Penilai dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Angka kredit.
c. Apabila diperlukan, untuk kelancaran kegiatan penilaian
dapat ditugaskan Pejabat/Pegawai dalam jangka waktu
terbatas untuk memberikan bantuan teknis kepada Tim
Penilai, terutama untuk melakukan penelitian pendahuluan
atas berkas DUPAK dari PFA.

2. Tim Penilai Angka Kredit

a. Tim Penilai Angka Kredit bertanggung jawab terhadap
penilaian angka kredit dalam rangka membantu Pejabat
yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
b. Tim Penilai memiliki tugas:
(1) Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka
kredit yang diajukan oleh PFA.
(2) Melaksanakan penilaian terhadap setiap DUPAK .
(3) Menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada
Sekretariat Tim Penilai.
(4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

3. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

a. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit harus
mengirimkan contoh tanda tangan dan paraf kepada Kepala
BKN untuk kepentingan administrasi kepegawaian.
b. Dalam hal terjadi perubahan atau pergantian Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka Kredit, maka yang
bersangkutan harus segera mengirimkan contoh tanda
tangan dan parafnya kepada Kepala BKN.

H. KRITERIA Kriteria ini diperlukan untuk menentukan apakah DUPAK yang
PENILAIAN & telah diteliti oleh Tim Penilai dapat diputuskan jumlah angka
PENETAPAN kreditnya.
ANGKA KREDIT

Kriteria Penilaian 1. Penilaian angka kredit dilakukan berdasarkan DUPAK yang
Angka Kredit diserahkan oleh Pejabat Pengusul.

- 32 -

2. Anggota Tim Penilai menilai DUPAK dari PFA yang pangkat/
jabatannya sama atau lebih rendah dari pangkat/jabatan
Anggota Tim Penilai tersebut.

3. Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai,
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit dapat
mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

4. Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Ketua Tim
Penilai akan dijabat langsung oleh Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka kredit.

5. Hasil penilaian angka kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai
merupakan keputusan yang diambil dalam persidangan Tim
Penilai.

6. Selama kegiatan penilaian, PFA tidak diperkenankan untuk
memberikan informasi atau tanggapan lainnya mengenai berkas
DUPAK yang bersangkutan tanpa adanya permintaan dari
Anggota Tim Penilai.

Kriteria Penetapan 7. Penetapan angka kredit dilakukan oleh Pejabat yang
Angka Kredit Berwenang Menetapkan Angka Kredit berdasarkan keputusan
yang diambil dalam persidangan Tim Penilai Angka Kredit.

8. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit menelaah
kembali kebenaran pemberian angka kredit oleh Tim Penilai.

Kriteria 9. Terhadap keputusan Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Pendistribusian Angka Kredit tentang penetapan angka kredit tidak dapat
Keputusan Angka diajukan keberatan.
Kredit
10. Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK)
didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

11. Sebagai bagian dari transparansi proses penilaian, dengan seijin
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, PFA dapat
meminta Sekretariat Tim Penilai untuk memperlihatkan
dokumen-dokumen penilaian milik PFA yang bersangkutan.

12. Permintaan untuk melihat dokumen penilaian sebagaimana
disebutkan diatas disampaikan secara tertulis kepada Pejabat
yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit disertai alasan.

13. Apabila dalam kurun waktu lima belas hari kerja setelah
diterimanya permintaan tersebut belum diberikan jawaban oleh
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, tanpa
alasan yang jelas atas keterlambatan tersebut maka permintaan
dianggap dapat dipenuhi.

- 33 -

14. Dokumen-dokumen penilaian milik PFA yang diperlihatkan
dilakukan pada tempat kedudukan Sekretaris Tim Penilai
dengan dihadiri wakil dari Tim Penilai Angka Kredit.

15. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebelum
mengijinkan atau tidak mengijinkan permintaan PFA tersebut
diatas, terlebih dahulu hendaknya meminta pertimbangan Tim
Penilai Angka kredit terlebih dahulu. Keputusan yang
dikeluarkan bersifat final.

I. DOKUMEN Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat-pejabat
YANG terkait dalam penilaian dan penetapan angka kredit
DIPERLUKAN didokumentasikan secara memadai.

Dokumen Dalam 1. Buku Agenda Sekretariat Tim Penilai untuk mencatat tanggal
Penilaian Angka penerimaan berkas DUPAK, nomor serta tanggal SK PAK,
Kredit – yang sebagaimana tersebut pada Lampiran XVII.
diselenggarakan oleh
Sekretariat Tim
Penilai. 2. Routing Slip Penilaian Angka Kredit merupakan lembar
pencatat tahapan yang dilaksanakan dalam penilaian angka
kredit yang direkatkan pada Berkas DUPAK. Contoh Routing
Slip dapat dilihat pada Lampiran XVIII.

3. Daftar Kelengkapan Dokumen Angka Kredit merupakan lembar
pengujian kelengkapan berkas DUPAK, sebagaimana dapat
dilihat pada Lampiran XIX.

4. Kartu Angka Kredit JFA, merupakan kartu mengenai perolehan
angka kredit untuk masing-masing PFA.Contoh Kartu Angka
Kredit dapat dilihat pada Lampiran XX.

Dokumen Dalam 5. Lembar Perhitungan Angka Kredit (LPAK) merupakan lembar
Penilaian Angka untuk mencatat hasil penelitian dan penilaian atas setiap
Kredit – yang DUPAK. Contoh LPAK dapat dilihat pada Lampiran XXI.
diselenggarakan oleh
Tim Penilai.
6. Daftar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit (DPPAK)
merupakan daftar untuk mencatat perbedaan dan penjelasan
atas perbedaan yang terjadi antara hasil penilaian oleh Tim
Penilai dengan DUPAK yang disampaikan. Contoh DPPAK
dapat dilihat pada Lampiran XXII.

7. Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BA-PAK) merupakan
berita acara pelaksanaan penelitian dan penilaian dalam rangka
penetapan angka kredit berdasarkan hasil keputusan
persidangan Tim Penilai. Contoh BA-PAK dapat dilihat pada
Lampiran XXIII.

8. Kartu Angka Kredit, LPAK, DPPAK, dan BA-PAK dibuat untuk
masing-masing PFA.

- 34 -

Dokumen Dalam 9. Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) yang
Penetapan Angka ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Kredit Angka Kredit merupakan lembar penetapan angka kredit
berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai atas DUPAK
yang diusulkan. Contoh SK PAK dapat dilihat pada Lampiran
XXIV.

10. Contoh tanda tangan dan paraf dari Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit disampaikan ke BKN dengan
menggunakan surat pengantar sebagaimana tersebut pada
Lampiran XXV.

Dokumen Dalam 11. Sekretariat Tim Penilai menyerahkan SK PAK kepada pihak
Pendistribusian yang berkepentingan dengan menggunakan surat pengantar
Keputusan Angka sebagaimana tersebut pada Lampiran XXVI .
Kredit

12. Sekretariat Tim Penilai bertanggung jawab menyusun laporan
semester mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai dan setelah
ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai, menyampaikannya
kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
Contoh laporan ini dapat dilihat pada Lampiran XXVII.

J. WAKTU Waktu pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka
PELAKSANAAN kredit ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan sesuai
KEGIATAN sub-Sub-Prosedur yang dilaksanakan dan periode pelaksanaan
penilaian dan penetapan angka kredit yaitu reguler, tambahan,
dan untuk keperluan lain.

Waktu Pelaksanaan 1. Sekretariat Tim Penilai menyelenggarakan Buku Agenda
Penilaian Angka setiap saat penerimaan berkas DUPAK.
Kredit
2. Sekretariat Tim Penilai melakukan penelitian pendahuluan atas
kelengkapan berkas DUPAK yang disampaikan, jika terdapat
kekurangan dapat meminta PFA yang bersangkutan untuk
melengkapi dengan batasan waktu sebagai berikut:


a. Selambat-lambatnya tanggal 14 Maret (Minggu II bulan

- 35 -

b. Selambat-lambatnya tanggal 14 September (Minggu II bulan
September) untuk penilaian dan penetapan angka kredit
yang akan diadakan pada bulan September.

Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah
diterimanya DUPAK.

2. Sekretariat Tim Penilai menyiapkan undangan penyelenggaraan
rapat Tim Penilai dengan batasan waktu sebagai berikut:


a. Selambat-lambatnya tanggal 15 Maret (Minggu III bulan
b. Selambat-lambatnya tanggal 15 September (Minggu III
kredit yang akan diadakan pada bulan September.

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesai
kegiatan penelitian kelengkapan berkas DUPAK.

3. Sekretariat Tim Penilai menyerahkan semua berkas DUPAK
kepada Tim Penilai selambat-lambatnya pada:

a. Tanggal 27 Juli (Minggu IV bulan Juli) untuk penilaian dan
penetapan angka kredit yang akan diadakan pada bulan
Juli.
b. Tanggal 27 Januari (Minggu IV bulan Januari) untuk
pada bulan Januari.

a. Tanggal 15 Maret (Minggu III bulan Maret) untuk penilaian
Maret.
b. Tanggal 15 September (Minggu III bulan September) untuk
pada bulan September.

- 36 -

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesai
kegiatan penelitian kelengkapan berkas DUPAK.

4. Tim Penilai melakukan penelitian lanjutan berkas penilaian dan
memberikan penilaian terhadap DUPAK, dalam batas waktu
antara penyerahan berkas oleh Sekretariat hingga Rapat
Penilaian.

5. Tim Penilai menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya pada:

a. Minggu I bulan Februari; dan
b. Minggu I bulan Agustus.

a. Minggu III bulan Maret; dan
b. Minggu III bulan September.

Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah
diterimanya berkas penilaian tersebut dari Sekretariat Tim
Penilai.

Waktu Pelaksanaan 6. Sekretariat Tim Penilai menyerahkan hasil penilaian kepada
Penetapan Angka Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dalam
Kredit batas waktu sebagai berikut:

a. Selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari (Minggu II
bulan Februari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit
yang diadakan pada bulan Januari; dan
b. Selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus (Minggu II
bulan Agustus) untuk penilaian dan penetapan angka kredit
yang diadakan pada bulan Juli.

a. Selambat-lambatnya pada tanggal 22 Maret (Minggu IV
bulan Maret) untuk penilaian dan penetapan angka kredit
yang diadakan pada bulan Maret; dan
b. Selambat-lambatnya pada tanggal 22 September (Minggu IV
kredit yang diadakan pada bulan September.

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah
selesainya rapat Tim Penilai Angka Kredit.

berkewajiban untuk menelaah dan menandatangani SK PAK

- 37 -

selambat-lambatnya satu minggu setelah diterimanya berkas
penilaian dari Sekretariat Tim Penilai. SK PAK diberi tanggal
yang sama dengan penandatangan BA-PAK.

mengembalikan SK PAK kepada Sekretariat Tim Penilai segera
setelah ditandatangani.

Waktu Pelaksanaan 9. Sekretariat Tim Penilai mendistribusikan SK PAK kepada
Pendistribusian Pejabat/pihak yang berkepentingan dalam batas waktu
Keputusan Angka sebagai berikut:
Kredit
a. Selambat-lambatnya tanggal 20 Februari (Minggu III bulan
Februari) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang
diadakan pada bulan Januari; dan
b. Selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus (Minggu III bulan
Agustus) untuk penilaian dan penetapan angka kredit yang

a. Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret (Minggu IV bulan
diadakan pada bulan Maret; dan
b. Selambat-lambatnya tanggal 25 September (Minggu IV
kredit yang diadakan pada bulan September.

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah
ditandatanganinya SK tersebut oleh Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit.

10. Sekretariat Tim Penilai menyusun dan menyerahkan laporan
kegiatan Tim Penilai Angka Kredit setiap semester kepada
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, paling
lambat pada Minggu II Bulan April dan Minggu II Oktober,.

B. KEGIATAN
PEMBENTUK
PROSEDUR

Kegiatan Dalam 1. Kegiatan penelitian kelengkapan DUPAK terdiri dari langkah-
Sub-Prosedur langkah:
Penilaian Angka
Kredit
Sekretariat Tim Penilai (Flowchart II.1.1)
(Sub-Prosedur II.1)
a. Memantau perolehan angka kredit setiap PFA melalui
penatausahaan yang optimal atas Kartu Angka Kredit.
b. Menerima DUPAK dari Pejabat Pengusul Angka Kredit,
menandatangani Surat/Nota Dinas Penyampaian DUPAK
sebagai tanda bukti penerimaan, dan menyerahkan rangkap

- 38 -

ke-2 (tembusan) dari surat/nota dinas tersebut kepada
Pejabat Pengusul Angka Kredit.
c. Mencatat penerimaan DUPAK tersebut dalam Buku Agenda
sesuai dengan tanggal penerimaannya, dan melengkapi
dengan Routing Slip Penilaian Angka Kredit.
d. Sekretaris Tim Penilai membagikan DUPAK kepada Staf
Sekretariat atau Pejabat/Pegawai yang ditugaskan untuk
diteliti kelengkapannya.
e. Staf Sekretariat atau Pejabat/Pegawai menuangkan hasil
penelitian DUPAK ke dalam Lembar Pengujian
Kelengkapan Dokumen Angka Kredit. Jika dari hasil
penelitian ditemui adanya kekurangan, maka meminta PFA
yang bersangkutan untuk melengkapinya.
f. Staf Sekretariat atau Pejabat/Pegawai mengembalikan hasil
penelitian kepada Sekretaris Tim Penilai.
g. Sekretaris Tim Penilai berkoordinasi dengan Ketua Tim
Penilai dalam menentukan pembagian tugas penilaian
kepada Anggota Tim Penilai. Setiap DUPAK dinilai oleh 2
(dua) orang Anggota Tim Penilai.
h. Menyerahkan DUPAK dan kertas kerja pengujian lainnya
kepada masing-masing Anggota Tim Penilai.

2. Kegiatan Penilaian Angka Kredit, terdiri dari langkah-langkah:

a. Sekretaris Tim Penilai berkoordinasi dengan Ketua Tim
Penilai dalam menentukan waktu dan tempat pelaksanaan
rapat Tim Penilai.
b. Menyelenggarakan rapat sesuai dengan jadual yang
ditetapkan.

Tim Penilai (Flowchart II.1.2)
a. Berkoordinasi dengan Sekretaris Tim Penilai dalam
menentukan pembagian tugas penilaian kepada Anggota
Tim Penilai atau Anggota Tim Teknis Penilai.
b. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan penilaian yang
ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian
sebelumnya dan menciptakan kesamaan pandangan dalam
melakukan penilaian pada kegiatan berjalan.
c. Menerima DUPAK untuk dinilai .
d. Meneliti kembali kelengkapan dokumen dan kepatuhan
kriteria sebagaimana dipersyaratkan dari setiap usulan
kegiatan yang memperoleh angka kredit.
e. Melakukan penilaian terhadap DUPAK yang diajukan.
Setiap DUPAK akan dinilai oleh 2 (dua) orang Anggota Tim
Penilai.
f. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian angka kredit
yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Anggota Tim Penilai,
maka keputusan pemberian angka kredit diambil dalam
sidang pleno Tim Penilai.

- 39 -

g. Hasil perhitungan angka kredit dituangkan dalam LPAK
yang ditandatangani oleh Tim Penilai.
h. Apabila terdapat perbedaan yang cukup material antara
DUPAK dengan LPAK, Anggota Tim Penilai bersama
dengan Sekretariat Tim Penilai mengupayakan untuk
melakukan konfirmasi kepada PFA/Atasan Langsung yang
bersangkutan.
i. Perbedaan antara hasil penilaian Tim Penilai dengan
DUPAK dituangkan ke dalam DPPAK yang ditandatangani
oleh Ketua Tim Penilai.
j. Keputusan sidang pleno Tim Penilai dituangkan dalam BA-
PAK yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai dan
dijadikan dasar pembuatan konsep SK PAK.
k. Menyerahkan konsep SK PAK, BA-PAK, DPPAK, LPAK,
LPKDAK dan DUPAK kepada Sekretariat Tim Penilai.

Kegiatan Dalam 3. Kegiatan penyerahan hasil penilaian kepada Pejabat yang
Sub-Prosedur Berwenang Menetapkan Angka Kredit, terdiri dari langkah-
Penetapan Angka langkah:
Kredit
(Sub-Prosedur II.2)
a. Menerima konsep SK PAK, BA-PAK, DPPAK, LPAK,
LPKDAK, dan DUPAK yang telah dinilai oleh Tim Penilai.
b. Menuangkan konsep SK PAK dalam surat keputusan.
c. Menyampaikan SK PAK, DUPAK, BA-PAK, LPAK,
LPKDAK dan DPPAK kepada Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit untuk ditandatangani.

4. Kegiatan penelaahan dan penandatanganan SK PAK terdiri dari
langkah-langkah:

Pejabat yg Berwenang Menetapkan AK (Flowchart II.2.2)
a. Menerima dan menelaah kembali kebenaran SK PAK yang
disampaikan oleh Sekretariat Tim Penilai.
b. Dapat mengubah angka kredit yang diberikan oleh Tim
Penilai, apabila ternyata setelah ditelaah ulang diketahui
terdapat kesalahan dalam pemberian angka kredit.
c. Menandatangani SK PAK dan menyerahkan kembali semua
dokumen penilaian kepada Sekretaris Tim Penilai.

Kegiatan Dalam 5. Kegiatan pendistribusian SK PAK, terdiri dari langkah-
Sub-Prosedur langkah:
Pendistribusian
Keputusan Angka
kredit
(Sub-Prosedur II.3) a. Menerima kembali SK PAK dan berkas lainnya dari
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka kredit.
b. Menggandakan SK PAK yang telah ditandatangani dengan
jumlah sekurang-kurangnya 6 (enam) rangkap untuk
didistribusikan kepada:
(1) PFA yang bersangkutan;

- 40 -

(2) Pejabat Pengusul;
(3) Pusbin JFA;
(4) Kepala BKN u.p Deputi Mutasi Kepegawaian/Kanwil
BKN yang bersangkutan;
(5) Pejabat lain yang berkepentingan; dan
(6) Lembar asli, yang yang merupakan arsip pada pada
c. Mengirimkan SK PAK kepada PFA yang bersangkutan dan
para pejabat/pihak yang berkepentingan.
d. Mencatat SK PAK dalam Kartu Angka Kredit masing-
masing PFA.
e. Mengarsipkan SK PAK yang telah ditandatangani, konsep
SK PAK, DUPAK, BA-PAK, LPAK, LPKDAK dan DPPAK
beserta berkas usulan angka kredit lainnya.
f. Menyerahkan berkas yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana
Lanjutan, Auditor Penyelia, Auditor Ahli Pertama dan
Auditor Ahli Muda (Auditor dengan Penilaian Setempat)
yang dimutasikan ke unit kerja yang lain, kepada Pimpinan
Unit Kerja yang lama untuk disampaikan kepada Pimpinan
Unit Kerja yang Baru.

6. Kegiatan Penyusunan Laporan Semester Tim Penilai, terdiri dari
langkah-langkah:

a. Menyusun Laporan Semester kegiatan Tim Penilai.
b. Menyerahkan laporan tersebut kepada Ketua Tim Penilai
untuk ditandatangani.
c. Menyampaikan laporan semester yang telah ditandatangani
Ketua Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit yang ditembuskan ke Pusat
Pembinaan JFA.

C. BAGAN ALIR
KEGIATAN

Sub-Prosedur 1. Kegiatan penelitian kelengkapan DUPAK (lihat flowchart
Penilaian Angka II.1.1)
Kredit
(Sub-Prosedur II.1)
2. Penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dan Rapat Penilaian
Angka Kredit (lihat flowchart II.1.2)

Sub-Prosedur 3. Penyerahan hasil penilaian oleh Sekretariat Tim Penilai
Penetapan Angka kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
Kredit (lihat flowchart II.2.1).
(Sub-Prosedur II.2)
4. Penelaahan dan penandatanganan SK PAK oleh Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka Kredit (lihat flowchart II.2.2).

- 41 -

Sub-Prosedur 5. Pendistribusian SK PAK (lihat flowchart II.3.1).
Pendistribusian
Keputusan Angka 6. Penyusunan Laporan Semester Tim Penilai oleh Sekretariat
Kredit
Tim Penilai (lihat flowchart II.3.2).
(Sub-Prosedur II.3)

- 42 -

Bab 4 s.d. 5

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Bab 4 s.d. 5

Similar a Bab 4 s.d. 5 (20)

Más de Inspektorat Kabupaten Banjar

Más de Inspektorat Kabupaten Banjar (20)

Bab 4 s.d. 5