Dokumen tersebut merupakan panduan pelaksanaan Musrenbang Desa di Kabupaten Pidie. Musrenbang Desa bertujuan menyepakati prioritas kebutuhan desa, usulan kegiatan yang akan didanai melalui berbagai sumber, dan delegasi untuk Musrenbang Kecamatan. Pelaksanaannya meliputi persiapan, pembentukan tim, presentasi, diskusi kelompok, hingga penetapan keputusan di pleno.

1. Company
LOGO Musrenbangdes
PNPM Kabupten Pidie

2. Latarbelakang
• Instruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang
Pembangunan yang Berkeadilan,mengamanatkan
PNPM-MP untuk mampu berintegrasi secara
horizontal dengan proses perencanaan partisipatif
yang telah ada (reguler) di tingkat desa dan
kecamatan. SuratDirjen PMD tanggal 18 Mei 2010
tentang Panduan Teknis Integrasi menyatakan
bahwa pengintegrasian horizontal adalah dengan
penyatupaduan proses perencanaan PNPM-MP
kedalam sistem perencanaan pembangunan reguler
(Musrenbang).

3. ...latarbelakang
• Titik temu integrasi horizontal ini adalah melalui
penyatupaduan forum MKP dan Musyawarah Desa
Perencanaan di PNPM-MP dengan Musrenbang Desa
dan Musyawarah Antar Desa Prioritas dengan
Musrenbang Kecamatan. Adapun unsur yang
diintegrasikan selain mekanisme proses prencanaan
(musrenbang desa dan musrenbang
kecamatan), juga yang prinsip adalah mengintegrasi
prinsip / nilai PNPM-MP serta mekanisme
pengambilan keputusan di PNPM-MP yang telah
dilaksanakan secara partisipatif

4. Tujuan
1. Menyepakati prioritas kebutuhan / masalah dan kegiatan desa
yang akan menjadi bahan penyusunan RKP-Desa dengan
pemilahan sebagai berikut :
a. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan
dibiayai melalui dana swadaya desa/ masyarakat,
b. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang
dibiayai melalui ADD atau sumber dana lain,
c. Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui
musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD
dan/atau SKPD) dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD provinsi,
d. Menyepakati 2 usulan (1 SPP dan 1 open menu) dari perwakilan perempuan
& 1 usulan (open menu) campuran untuk diprioritaskan ditingkat
kecamatan melalui dana PNPM-MP
2. Menyepakati tim delegasi desa (6 orang) yang akan diusulkan
melalui musrenbang kecamatan yang selanjutnya diproses
menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD)
dan dibiayai melalui APBD kab./kota atauAPBD provinsi

5. Peserta
Peserta :
• Delegasi dusun / RW
• Pemerintah desa, BPD, LPMD
• Tokoh agama dan tokoh adat
• Unsur perempuan
• Unsur pemuda
• Unsur keluarga miskin
• Organisasi kemasyarakatan desa, ormas yang ada di desa
• Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/pemasaran, kelompok
tani/nelayan,
PPL
• Pelaku pendidikan (kepala sekolah, komite sekolah, guru)
• Pelaku kesehatan (bidan desa, petugas kesehatan, PLKB)
• Unsur pejabat pemerintah kecamatan
• UPTD di kecamatan

6. Output
• Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun
RKP-Des tahun anggaran berjalan
• Daftar prioritas masalah daerah yang ada di
desa untuk disampaikandan diproses lebih
lanjut di musrenbang kecamatan
• Daftar prioritas usulan kegiatan yang akan
diprioritaskan di kecamatan serta akan
diajukan pendanaannya melalui PNPM-MP
• Daftar nama tim delegasi yang akan
mengikuti musrenbang kecamatan5.BA
musrenbang desa

7. Penyelenggara
a) Kepala desa sebagai pembina dan pengendali di struktur
kepanitiaan yang disebut TPM (Tim Penyelenggara
Musrenbang) Desa.
b) Sebutan lain TPM adalah Pokja Perencanaan Desa, Tim
Teknis, Tim Perencanaan
c) Tim ini dikukuhkan melalui SK Kepala Desa
d) Unsur TPM terdiri dari :
– Pemerintah desa,
– Lembaga kemasyarakatan
– Unsur perempuan
– Pelaku ekonomi, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan,
danlainnya)
– Unsur pemuda
– Unsur yang mewakili wilayah (dusun/RW)
– Jumlah sesuai dengan kebutuhan

8. Tahapan Pra-Musrenbang Desa
1. Penyusunan draft rancangan awal
RKP Desa, terdiri ataskegiatan-
kegiatan :
– Rapat pembentukan Tim Penyusun :
– Diselenggarakan oleh kepala desa
– Jumlah anggota minimal 11 orang
– Ditetapkan melalui SK kades

9. Unsur Tim Penyusun
• Kepala desa – pengendali kegiatani.
• Sekretaris desa – penanggung jawab kegiatan
• LPMD – penanggung jawab pelaksana kegiatan
• Tokoh masyarakat
• Wakil perempuan
• KPMD
• Kaji ulang (review) dokumen RPJM-Desa
• Kaji ulang (review) dokumen RKP-Desa tahun
sebelumnya
• Analisis data & verifikasi data lapangan (analisis
kerawanan desa atau analisis keadaan darurat desa)
dalam 1 tahun terakhir

10. Kaji analisis keadaan darurat
• KK miskin
• Pengangguran
• Anak putus sekolah & yang rawan
putus sekolah
• Kematian ibu
• Kematian bayi & balita
• Kasus kurang gizi & gizi buruk
• Kasus wabah penyakit
• Dll.

11. 2. Lokakarya Desa
• Pembahasan :
– Evaluasi RKP-Des th sebelumnya
– Pemaparan kegiatan dalam RPJM-Des
– Pemaparan keadaan kerawanan / darurat desa
– Pemaparan kebijakan dan arah program supra desa
sekaligus penyepakatan jumlah usulan per urusan / bidang
yang akan diajukanke musrenbang kecamatan
– Penentuan alternatif usulan-usulan kegiatan skala daerah
/antar desa / supra desa per urusan / bidang (lihat panduan
metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar
desa)
– Penentuan prioritas usulan kegiatan skala desa per urusan
/ bidang (lihat panduan metode perankingan di forum
musyawarahdesa dan antar desa)

12. ...Pembahasan Lokakarya Desa
– Dari hasil point vi di atas, dilakukan penyusunan
daftar nominasi usulan kegiatan yang akan
diajukan pendanaannya melalui PNPM-MP, baik
daftar usulan SPP maupun non SPP.
– Berdasarkan hasil point vi di atas, dilakukan
penyusunan draft program & kegiatan RKP-Desa
(yang direncanakan akan dilaksanakan sendiri
oleh desa melalui swadaya murni
masyarakatdesa, PAD, ADD, bantuan APBD
kabupaten, bantuan APBD provinsi, program
pemerintah provinsi, dan program
pemerintah pusat yang telah dipastikan akan
masuk ke desa bersangkutan)
•

13. Pengorganisasian Musrenbang
• Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang
(TPM);
• Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh
TPM (2-3 orang);
• Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa
yaitu:
• Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa;
• Pengumuman kegiatan Musrenbang desa dan
penyebaran undangan kepada peserta dan
narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H);

14. ...Pengorganisasian Musbangdes
• Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat, dan
bahan) antara lain :
– Tempat / ruangan
– Konsumsi
– ATK
– Matriks usulan pada dokumen RPJM-Des
– Daftar nominasi usulan kegiatan SPP dan non SPP yang akan
diajukan ke kecamatan untuk diusulkan pendanaannya melalui
PNPM-MP
– Daftar usulan kegiatan skala daerah / antar desa / supra desa
– Draft RKP – Desa
– Instrumen / form-form untuk perankingan
– Daftar hadir peserta
– Daftar pembagian kelompok diskusi (kelompok A, B, C, D, E)
– Daftar pembagian tugas moderator / fasilitator dan notulen,
baik untuk pleno maupun kelompok

15. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa
1. Pembukaan acara dipandu oleh pembawa
acara dengankegiatan sebagai berikut:
– Kata pembuka dan penyampaian agenda
Musrenbang desa;
– Menyanyikan lagu kebangsaan ”Indonesia Raya”
atau “Tanah Air Beta” atau “Aceh Lon Sayang”
atau Selawat
– Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua
TPM);
– Sambutan dari kepala desa sekaligus pembukaan
secararesmi;
– Doa bersama.

16. ......Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa
2. Pemaparan dan diskusi dengan narasumber
(diskusi panel)sebagai masukan untuk
musyawarah:
– Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai
gambaranpersoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi
sesuaidengan urusan/bidang pembangunan desa;
– Pemaparan kepala desa mengenai:
1. hasil evaluasi RKPDesa yang sudah berjalan;
2. kerangka prioritas programmenurut RPJM Desa;
3. Informasi perkiraan ADD dan sumberanggaran lain untuk tahun
berjalan / tahun yang sedangdirencanakan;
– Pemaparan pihak kecamatan, dewan dari daerah
pilihanbersangkutan, dan UPTD/SKPD kecamatan
mengenaikebijakan dan prioritas program daerah di
wilayahkecamatan;
– Tanggapan/diskusi bersama warga masyarakat.

17. ......Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa
3. Pemaparan draft rancangan awal RKP-Desa oleh
Sekretaris Desa atau TimPenyusun
4. Diskusi Kelompok
– Banyaknya kelompok diskusi didasarkan atas pembahasan
urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib berdasarkan surat
Dirjen PMD No. 414.2/1408/PMDtanggal 31 Maret 2010
tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan
Desaadalah :
– 1)Pendidikan, 2)Kesehatan, 3)Sarana – prasarana, 4)Lingkungan
hidup, 5)Sosial budaya, 6)Pemerintahan, 7)Koperasi dan usaha
masyarakat, Sedangkan urusan pilihan adalah berdasarkan kondisi
dan potensi desa, meliputi:
8) Pertanian
9) Kehutanan
10) Pertambangan
11) Pariwisata
12) Kelautan

18. Pembentukan kelompok Diskusi
• Penentuan setiap peserta akan masuk
ke kelompok mana telah disusun
oleh panitia / Tim Penyelenggara
Musrenbang (TPM) sebelumnya
berdasarkan undangan peserta yang
telah dirancang. Jumlah kelompok
urusan bisa sebagai berikut :

19. Pembentukan Kelompok

20. Hal-hal yang dibahas dimasing-
masing kelompok
• Yang dibahas di dalam kelompok A
dengan anggota khusus perempuan
adalah :
i. Membahas dan menyepakati 1 usulan
kegiatan SPP dan 1 usulan kegiatan non
SPP, dari hasil daftar nominasi usulan
kegiatan yang akan diajukan
pendanaannya melalui PNPM-MP dengan
menggunakan instrumen perankingan
(lihat panduan metode perankingan di
forum musyawarah desa dan antar desa)

21. ...yang dibahas di kelompok
ii. Membahas, menyusun prioritas, dan menyepakati
sejumlah usulan kegiatan skala daerah / antar desa
/ supra desa yang akan dibawa kemusrenbang
kecamatan (lihat panduan metode perankingan di
forummusyawarah desa dan antar desa)
iii. Membahas dan menyepakati usulan kegiatan
berdasarkan draft program & kegiatan RKP-Desa
yang direncanakan akan dilaksanakandesa
sendiri dari pendanaan di luar PNPM-MP (swadaya
murni masyarakat, PAD, ADD, bantuan APBD
kabupaten, bantuan APBD provinsi, program
pemerintah provinsi, dan program pemerintah
pusat yang telah dipastikan akan masuk ke desa
bersangkutan)

22. ...yang dibahas di kelompok
• Yang dibahas di dalam kelompok B, C, D, dan E
dengan anggota campuran laki-laki dan perempuan
adalah :
– Membahas dan menyepakati 1 usulan kegiatan non SPP , dari hasil
daftar nominasi usulan kegiatan yang akan diajukan
pendanaannya melalui PNPM-MP dengan menggunakan instrumen
perankingan
– Membahas, menyusun prioritas, dan menyepakati sejumlah
usulankegiatan skala daerah / antar desa / supra desa yang akan
dibawa kemusrenbang kecamatan
– Membahas dan menyepakati usulan kegiatan berdasarkan
draft program & kegiatan RKP-Desa yang direncanakan akan
dilaksanakan desa sendiri dari pendanaan di luar PNPM-MP
(swadayamurnimasyarakat, PAD, ADD, bantuan APBD kabupaten,
bantuan APBD provinsi, program pemerintah provinsi, dan
program pemerintah pusat yang telah dipastikan akan masuk ke
desa bersangkutan)

23. Pelaksanaan Musrenbangdes
5. Diskusi Pleno
– Menetapkan 1 usulan SPP dan 1 usulan non SPP dari hasil
pembahasan dikelompok perempuan (kelompok A)
– Menetapkan 1 usulan non SPP suara terbanyak yang dipilih
oleh kelompok B, C,D, E. Apabila 1 usulan yang dipilih oleh
masing-masing kelompok B, C, D, E tersebut tidak ada yang
sama, maka dilakukan pembahasan ulang secara pleno
dengan menggunakan instrumen perankingan (lihat
panduan metode perankingan di forum musyawarah desa
dan antar desa).
– Menetapkan sejumlah usulan kegiatan skala daerah / antar
desa / supra desa per urusan / bidang dari masing-masing
kelompok diskusi (A, B, C, D, E) yang akan diajukan ke
musrenbang kecamatan.
– Menetapkan program dan kegiatan RKP-Desa

24. Pelaksanaan Musrenbangdes
6. Pemilihan dan penetapan tim delegasi desa
(6 orang) yang akan mewakili desa pada
musrenbang kecamatan, yaitu :
a) Kepala desa
b) Ketua TPK
c) Ketua BPD/Tuha Peut
d) KPMD
e) Wakil perempuang)
f) Wakil RTM
7. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang
Desa

25. Tahapan Pasca Musrenbang Desa
1. Rapat kerja tim perumus desa untuk penerbitan berita acara
musrenbang berikut lampiran-lampirannya (daftar usulan
kegiatan yang akan diajukan ke kecamatan untuk diusulkan
pendanaannya melalui PNPM-MP, daftar usulan kegiatan
daerah /antar desa / supra desa untuk diajukan ke
musrenbang kecamatan.)
2. Penerbitan SK Kades untuk dokumen RKP-Desa
3. Penerbitan SK Kades untuk Tim Delegasi Desa peserta
musrenbang kecamatan
4. Pembekalan Tim Delegasi desa oleh Tim Perumus / Penyusun
agar: (1) menguasai data/informasi danpenjelasan mengenai
usulan yang akan dibawa tim delegasi keMusrenbang
kecamatan; serta (2) penguatan kemampuan lainnya(wawasan,
teknik komunikasi, presentasi).
5. Penyusunan Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Desa
(RAPB Desa) dengan mengacu padadokumen Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa).

26. http://pnpmbkpgpidie.blogspot.com/2011/12/pedoman-pelaksanaan-musrenbangdes.html