Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Secara garis besar mencakup latar belakang, tujuan, prinsip, dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1. PENGANTAR PENDIDIKAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DISUSUN OLEH:
IRMA YUNITA
DOSEN:ELDARNI,M,Pd
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
DHARMA BAKTI LUBUK ALUNG
2012

2. A. SistemPpendidikan
Nasional UU No. 20
Tahun 2003
B. SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL
C. Penyelenggaraan
Pendidikan Nasional

3. Sistem Pendidikan Nasional UU No. 20
Tahun 2003

4. A. Latar Belakang Pembaharuan Sistem
Pendidikan Nasional
pembaharuan system pendidikan nasional
dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan
strategi pembangunan pendidikan nasional, yaitu:
 Visi Pendidikan Nasional :
 Untuk terwujudnya system pendidikan sebagai
pranata social yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan semua warga Negara Indonesia
berkembang menjadi manusia yang berkualitas
sehingga mampu dan proaktif menjawab
tantangan zaman yang selalu berubah.

5.  Misi Pedidikan Nasional:
1. Mengupaya perluasan dan pemeratan kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh
rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi perkembangan potensi
anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir
hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kwalitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang
bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akunbalitas
lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu
berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip
otonomi dalam konteks Negara kesatuan RI.

6.  Strategi P embangunan Pendidikan Nasional
Dalam Undang - undang
 Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak
mulia
 Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
 Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis
 Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan
yang memberdayakan
 Peningkatan keprofesionalan dan tenaga
kependidikan
 Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan
prinsip pemerataan dan berkeadilan

7.  Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka
dan merata
 Pelaksanaan wajib belajar
 Pelaksanaan otonomi manajemen
pendidikan
 Pemberdayaan peran masyarakat
 Pusat pembudayaan dan pembangunan
masyarakat
 Pelaksanaan pengawasan dalam system
pendidikan nasional.

8. Sistem Pendidikan Nasional

9. B. Sistem Pendidikan Nasional
 Sehubungan dengan pendidikan nasional Sunarya
W. (1963) merumuskan pendidikan nasional adalah
suatu sistem pendidikan yang berlandaskan dan di
jiwai oleh suatu falsafah hidup suatu bangsa dan
bertujuan mengabdikan pada kepentingan dan cita-
cita nasional bangsa dan negara baik jangka pendek
maupun jangka panjang.

10. Dalam UUSPN Bab 1 ayat 2 dicantumkan “
pendidikan nasional adalah pendidikan bangsa
yang berdasarkan pancasila dan UU 1945 yang
berakar pada nilai – nilai agama kebudayaan
nasional indonesia dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman.

11.  Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan
terencana untuk membangun manusia seutuh
nya,oleh sebab itu arah dan fungsi utama sistem
pendidikan nasional itu adalah mengembangkan
manusia,masyarakat dan lingkungannya.
demikian pendidikan nasional mempunyai fungsi
sebagai alat yang bertujuan untuk
mengembangkan
pribadi,masyarakat,kebudayaan dan
pengembangan bangsa indonesia.

12. Konsep-konsep tentang pendidikan nasional
indonesia sbb:
• pembangunan nasional merupakan supra sistem
atau lingkungan dari sistem pendidikan nasional
• sistem pendidikan nasional merupakan salah satu
bagian /sistem dari pembangunan nasional
• pendidikan nasional merupakan usaha sadar untuk
membangun masyarakat pancasila
• sumber masukan sistem pendidikan nasional
indonesia adalah masyarakat dengan ciri-ciri antara
lain:

13.  lahir melalui perjuangan kemerdekaan melawan
penjajah.
 negara hukum berdasarkan pancasila dan UUD 1945
 majemuk dalam suku,agama,budaya,sosial
ekonomi,dsb.
 sedang berkembang menghadapi
keterbelakangan,kebodohan,kemiskinan,dll.

14. proses yang di harapkan terjadi dalam sistem
pendidikan nasional indonesia adalah proses
sosialisasi.
hasil yang diharapkan dari sistem pendidikan
nasioanal indonesia dewasa ini adalah
manusia yang bertakwa terhadap tuhan
Y.M.E,cerdas,terampil dan berbudi pekerti.

15. Dalam ketentuan umum UUSPN Bab 1 pasal 3, juga
dicantumkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah
keseluruhan komponen pendidikan yang saling
terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional.
Tujuan sistem pendidikan nasional :
mencerdaskan kehidupan bangsa,hal ini dapat
diartikan bahwa pendidikan bertujuan
meningkatkan kualitas kehidupan bangsa,lahir
batin,dalam kehidupan perseorangan warganya
atau kehidupan kemasyarakatannya.

16. Sistem pendidikan nasional indonesia terdiri
dari 3 sub sistem:
 Sub sistem pendidikan formal,
 Informal
 Non formal.
Secara kelembagaan sistem pendidikan
nasional indonesia dapat dibedakan dalam 2
sub sistem:
 Pendidikan Sekolah
 Pendidikan Luar Sekolah

17. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan
Nasional

18. C. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional
Prinsip penyelenggaraan pendidikan di terangkan
dalam UUSPN adalah sebagai berikut :
o Pendidikan di selenggarakan secara demokratis dan
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia,nilai
keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan
bangsa.
o Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan
yang sistematik dengan sistem terbuka.
o Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik
yang berlangsung sepanjang hayat.

19. oPendidikan diselenggarakan dengan memberi
keteladanan, membangun kemauan dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam
proses pembelajaran.
o Pendidikan diselenggarakan dengan
mengembangkan budaya membaca, menulis
dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
o Pendidikan diselenggarakan dengan
memberdayakan semua komponen masyarakat
melalui peran serta dalam penyelenggaraan
dan pengendalian mutu layanan pendidikan

20. 1. Satuan Dan Jalur Pendidikan

21. N
O
ASPEK YANG
DIBANDINGKAN
JALUR PENDIDIKAN
SEKOLAH LUAR SEKOLAH
1 Tempat
penyelenggaraan
Di sekolah Di luar sekolah
2 sifat Formal •Informal (dalam keluarga)
•Non formal (dalam masyarakat)
3 pola Seragam secara
nasional
Sanagt beragam (heterogen)
sesuai tujuan
4 Jenjang pendidikan Berjenjang dan
berkesinambungan
Tidak berjenjang dan tidak
berkesinambungan
5 Kemampuan yang
dikembangkan (overal)
Menyeluruh
pengetahuan, sikap
memberikan
keyakinan agama,
nilai budaya dan
pengetahuan,sikap
dan keterampilan
Dalam keluarga dan keterampilan
norma serta keterampilan dalam
masyarakat tergantung tujuan.
6 Penghargaan akhir ijazah Non formal -> sertifikat

22. 2. Kelembagaan Jenjang dan program
pendidikan
A. Pendidikan Umum
1.Pendidikan Dasar
Fungsinya yaitu:
 Untuk mengembangkan sikap dan kemampuan
 Untuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan dasar yang di perlukan untuk hidup
dalam masyarakat
 Dan untuk mempersiapkan mengikuti pendidikan
menengah peserta didik yang memenuhi
persyaratan.

23. Berdasarkan PPRI No.27/1990 di jelaskan
bahwa sebagai persiapan untuk memasuki
pendidikan dasar, diselenggarakan kelompok
belajar yang disebut pendidikan prasekolah.
Berkenaan dengan penyelenggaraan
pendidikan dasar ini, diadakanlah adanya wajib
belajar bagi anak usia 7-12 tahun yang pernah
dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 2
Mei 1984.

24. Wajib belajar tersebut kemudian dinyatakan
dalam UUSPN yang berbunyi :
 Warga negara yang berumur 6 tahun berhak
mengikuti pendidikan dasar.
 Warga negara yang berumur 7 tahun, berkewajiban
mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan yang
setara sampai tamat.
Dan Peraturan Pemerintah No.28 tahun tentang
“pendidikan dasar” mengatur tentang
pelaksanaannya.

25. 2. Pendidikan Menengah
Fungsinya untuk :
a) Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan
dan meluaskan pendidikan dasar.
b) Menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat
yang memiliki kemampuan yang mengadakan
hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial,
budaya dan alam sekitar.
c) Dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut
dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

26. 3. Pendidikan Tinggi
 Akademik
fungsinya yaitu menyelenggarakan pendidikan
terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang
IPTEK atau kesenian tertentu.
 Politeknik
fungsinya yaitu menyelenggarakan pendidikan
terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan
khusus.
 Sekolah Tinggi
fungsinya yaitu menyelenggarakan pendidikan
akademik atau profesional dalam satu disiplin ilmu
tertentu.

27.  Institut
fungsinya yaitu terdiri atas sejumlah fakultas yang
menyelenggarakan pendidikan akademik atau
profesional dalam sekelompok disiplin ilmu.
 Universitas
fungsinya yaitu terdiri dari sejumlah fakultas yang
menyelenggrakan pendidikan akademik atau
profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.

28. 4. Pendidikan Khusus
 Pendidikan Luar Biasa
untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik/
mental.
contoh : Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
Pendidikan Luar Biasa (PLB)
 Pendidikan Kedinasan untuk meningkatkan kemampuan
dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon
pegawai suatu departemen pemerintah atau Lembaga
pemerintah non departemen, dan dilaksanakan di sekolah
kedinasan atau pusat-pusat latihan (PUSDIKLAT) dan
lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh
pemerintah maupun oleh swasta.

29.  Pendidikan Khusus Teknis
dilaksanakan di pusat-pusat atau lembaga
pendidikan khusus yang diselenggarakan baik oleh
pemerintah maupun oleh swasta.
 Pendidikan Khusus Keagamaan
untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat
melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan
khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

30.  Dilaksanakan di sekolah-sekolah yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau pun
masyarakat.
contoh :
 Madrasah Ibtidiyah
 Institut Agama Islam Negri
 Pendidikan Guru Agama
 Seminar
 Biara
 Sekolah Tinggi Teknologi dan Institut Ilenda Dharma.

31. 3. Hak dan Kewajiban Peserta Didik dan
Pendidik
Peserta Didik
a. Hak dari peserta didik
1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan
berhak:
 Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan
agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik
yang seagama
 Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai
dengan bakat, minat dan kemampuannya
 Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang
orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya

32.  Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka
yang orang tuannya tidak mampu membiayai
pendidikannya
 Pindah keprogram pendiikan pada jalur dan
satuan pendidikan lain yang setara
 Menyelesaikan program pendidikan sesuai
dengan kecepatan belajar masing – masing
dan tidak menyimpang dari ketentuan batas
waktu yang ditetapkan.

33. 2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 Menjaga norma –norma pendidikan untuk
menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan
pendidikan
 Ikut menanggung biaya penyelenggaraan
pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia
4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta
didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1,2,3 diatur
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

34.  Tenaga Kependidikan
Terdiri dari:
• Pengelola satuan pendidikan
• Pemilik
• Pengawas
• Peneliti dan pengembang di bidang pendidikan
• Pustakawan
• Laboran
• Teknisi sumber belajar

35. Setiap tenaga kependodikan yang bekerja pada
satuan pendidikan mempunyai, hak sebagai
berikut:
o Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hak
o Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki
kewajibaan
o Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja
secara lintas daerah
o Pengangkatan, penempatan, dan penyebarab
pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh
lembaga mengangkatnya berdasarkan kebutuhan
pendidikan
o Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
menfasilitasi pendidikan dan tenaga kependidikan.

36.  Sumber Daya Kependidikan
Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya
pendidikan dilakukan oleh pemeritah, masyarakat,
dan keluarga peserta didik. Pendidik tidak mungkin
dapat terselenggarakan dengan baik, bilamana para
tenaka kependidikan maupun para peserta didik
tidak didukung oleh sumber yang diperlukan untuk
menyelenggarakan kegiatan belejar mengajar.
Contoh: Perpustakaan
Laboratorium

37.  Kurikulum
Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional dengan
mempertimbangkan thap perkembangan
peserta didik dan keserasiannya dengan
llingkungan, kebutuhan pembangunan nasional,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang
masing – masing satuan pendidikan.

38. Thank you