Survei menunjukkan bahwa mayoritas warga mendukung hak setiap warga untuk mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, dan bupati/walikota secara independen di luar partai politik. Namun, ada sekitar 20% warga yang tidak mendukung calon independen. Secara keseluruhan, survei mengindikasikan sikap mendukung terhadap calon independen di kalangan masyarakat.
1. DUKUNGAN TERHADAP
CALON INDEPENDEN
Temuan Survei Nasional
Juli 2007
LEMBAGA SURVEI INDONESIA (LSI)
www.lsi.or.id
2. Tujuan Survei
• Mendekatkan desain institusional, UU dan UUD, dengan aspirasi publik
agar institusi politik kita punya basis yang kuat di tingkat warga. Ini akan
membuat demokrasi semakin kokoh.
• Satu unsur sangat pokok dari demokrasi berkaitan dengan pengakuan
atas hak-hak warga untuk ikut bersaing memperebutkan pososi-posisi di
pemerintahan melalui pemilihan umum demokratis dalam rangka
memajukan kehidupan warga. Seberapa kuat komitmen warga terhadap
pandangan ini?
• Partisipasi warga untuk menjadi peserta pemilihan umum tersebut bisa
dilakukan lewat partai, organisasi non-partai, maupun perorangan.
Seberapa kuat dukungan warga atas pandangan ini?
• Faktor-faktor apa yang terkait dengan dukungan atau penolakan atas
gagasan calon idependen dalam pemilihan umum atau dalam pemilihan
kepala daerah (Pilkada)?
• Temuan dari survei ini diharpakan menjadi masukan bagi semua stake
holder yang berkepentingan dengan semakin dekatnya keputusan-
keputusan publik dengan aspirasi warga, dan semakin membuat desain
demokrasi kita berbasis warga.
2
3. Indikator dan indeks
• Dukungan terhadap pencalonan presiden secara independen: dukungan
atas hak warga untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dukungan atas
pandangan bahwa pencalonan presiden hanya oleh partai menghalangi
hak-hak warga; dan mendukung gagasan agar presiden bisa dicalonkan
bukan hanya oleh partai tapi juga oleh perorangan (3 item).
• Dukungan terhadap pencalonan gubernur secara independen: dukungan
atas hak warga untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, dukungan atas
pandangan bahwa pencalonan gubernur hanya oleh partai menghalangi
hak-hak warga; dan mendukung gagasan agar gubernur bisa dicalonkan
bukan hanya oleh partai tapi juga oleh perorangan (3 item).
3
4. Indikator dan indeks
• Dukungan terhadap pencalonan bupati/walikota secara independen:
dukungan atas hak warga untuk mencalonkan diri sebagai
bupati/walikota; dukungan atas pandangan bahwa pencalonan
bupati/walikota hanya oleh partai menghalangi hak-hak warga; dan
mendukung gagasan agar bupati/walikota bisa dicalonkan bukan hanya
oleh partai tapi juga oleh perorangan (3 item).
• Indeks calon idependen: total skor dari 9 item membentuk indeks dengan
skala 1 hingga 4, di mana 1 = sangat menolak, dan 4 sangat mendukung
calon independen.
4
5. Metodologi
● Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya
hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17
tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
● Jumlah sampel sebesar 1.300 responden, dengan toleransi kesalahan
(margin of error) sebesar +/- 2,8% pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Penarikan sample dilakukan dengan Metode Multistage Random
Sampling. Sampel akhir yang berhasil diwawancarai sebanyak 1298
responden.
● Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara
yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu
desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden
● Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random
sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali
mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak
ditemukan kesalahan berarti.
5
6. Metodologi Survei
Populasi desa/kelurahan
tingkat Nasional
Prop. Desa/kelurahan di tingkat
Prop.
k Propinsi dipilih secara random dengan
1 …
… jumlah proporsional
Ds 1 … Ds m
Ds 1 … Ds n
RT1 RT2 RT3 …. RT5 Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5
RT dengan cara random
Di masing-masing RT/Lingkungan
KK1 KK2 dipilih secara random dua KK
Di KK terpilih dipilih secara random
Laki-laki Perempuan Satu orang yang punya hak pilih
laki-laki/perempuan
6
7. Demografi
KATEGORI SAMPEL BPS KATEGORI SAMPEL BPS
JENIS KELAMIN KELOMPOK PENDIDIKAN
LAKI-LAKI 50.1 50.0 <= SD 52.5* 60.0
PEREMPUAN 49.9 50.0 SLTP 20.3 19.0
DESA-KOTA SLTA 20.4 18.0
DESA 60.9 59.0 Universitas 6.8 4.0
KOTA 39.1 41.0 AGAMA
KELOMPOK USIA Islam 89.0 87.0
<= 19 tahun 3.6* 15.1 Kristen 8.7 10.0
20 - 29 tahun 20.8 27.1 Hindu 2.2 2.0
30 - 39 tahun 29.4 22.4 Lainnya 0.2 1
40 - 49 tahun 22.6 15.8 ETNIS
>= 50 tahun 23.5 19.6 Jawa 39.8 41.6
PENDAPATAN Sunda 14.6 15.4
< 400 ribu 37.1 42.0 Melayu 7.4 3.4
400 - 999 ribu 36.3 38.0 Madura 4.0 3.4
>= 1juta 26.6 20.0 Bugis 1.4 2.5
Betawi 1.8 2.5
Minang 3.8 2.7
Lainnya 27.3 28.5
•Sample LSI adalah penduduk yang sudah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun keatas,
•Sensus BPS termasuk yang di bawah umur 17 tahun.
7
10. Temuan Survei
Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pandangan bahwa setiap warga
yang punya hak pilih dalam pemilihan presiden juga punya hak untuk
mencalonkan diri sebagai presiden…? (%)
67.4
12.4 12
7.8
0.4
Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak TT/TJ
setuju
10
11. Temuan Survei
Hak untuk mencalonkan diri presiden sekarang dibatasi oleh ketentuan bahwa orang
yang ingin mencalonkan diri tersebut harus dicalonkan oleh partai politik. Apakah
Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju bahwa pembatasan ini mengurangi hak-hak warga
untuk mencalonkan diri menjadi presiden di negeri ini…? (%)
54.5
27.1
13.8
3.2 1.4
Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak TT/TJ
setuju
11
12. Temuan Survei
Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi munculnya calon presiden terbaik bagi
rakyat, ada yang usul agar pencalonan presiden tidak harus hanya oleh partai politik,
tapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat di luar partai politik.
Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut…? (%)
64.3
19.7
10.9
4.5
0.5
Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak TT/TJ
setuju
12
13. Temuan Survei
Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pandangan bahwa setiap warga
yang punya hak pilih dalam pemilihan gubernur juga punya hak untuk
mencalonkan diri sebagai gubernur…? (%)
77.1
10
7.6
5.1
0.2
Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak TT/TJ
setuju
13
14. Temuan Survei
Hak untuk mencalonkan diri sebagai gubernur sekarang dibatasi oleh ketentuan bahwa
orang yang ingin mencalonkan diri tersebut harus dicalonkan oleh partai politik. Apakah
Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju bahwa pembatasan ini mengurangi hak-hak warga
untuk mencalonkan diri menjadi calon Gubernur…? (%)
55.2
27
14.5
2.4 0.9
Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak TT/TJ
setuju
14
15. Temuan Survei
Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi munculnya calon gubernur terbaik bagi
warga provinsi ini, ada yang usul agar pencalonan gubernur tidak harus hanya oleh
partai politik, tapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat di luar partai
politik. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut…? (%)
65.8
17.3
11.8
4.5
0.5
Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak TT/TJ
setuju
15
16. Temuan Survei
Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pandangan bahwa setiap warga
yang punya hak pilih dalam pemilihan bupati/wali kota juga punya hak untuk
mencalonkan diri sebagai bupati/walikota…? (%)
76.8
10.5 8.6
3.6
0.5
Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak TT/TJ
setuju
16
17. Temuan Survei
Hak untuk mencalonkan diri sebagai bupati/walikota sekarang dibatasi oleh ketentuan
bahwa orang yang ingin mencalonkan diri tersebut harus dicalonkan oleh partai politik.
Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju bahwa pembatasan ini mengurangi hak-hak
warga untuk mencalonkan diri menjadi calon bupati/walikota…? (%)
53.9
28
14.5
2.4 1.2
Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak TT/TJ
setuju
17
18. Temuan Survei
Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi munculnya calon bupati/walikota bagi
warga kabupaten/kota ini, ada yang usul agar pencalonan bupati/walikota tidak harus hanya
oleh partai politik, tapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat di luar partai
politik. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut…? (%)
66.6
16.7
12.2
3.7
0.8
Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak TT/TJ
setuju
18
19. Summary
• Indeks dukungan pada calon independen: 1-4, di mana 1 =
sangat tidak mendukung, dan 4 = sangat mendukung.
• Tidak mendukung = 1-2.5, mendukung = 2.51-4.
• Mean = 2.82 (Umumnya mendukung)
• Standard deviasi: 0.31
19
21. Temuan
• Secara umum warga mendukung prinsip bahwa setiap warga punya hak
untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum Presiden, dalam Pilkada
gubernur, bupati, maupun walikota.
• Warga menghendaki agar pencalonan presiden, gubernur, bupati dan wali
kota tidak hanya boleh oleh partai politik tapi juga boleh oleh kelompok-
kelompok di luar partai maupun perorangan.
• Pencalonan hanya oleh partai politik, apakah itu dalam pemilu Presiden
maupun dalam Pilkada, dipandang publik sebagai pengekangan terhadap
hak-hak politik warga.
• Aspirasi warga secara nasional ini merupakan tantangan bagi partai
politik.
• Kalau partai memandang bahwa calon independen meruakan sumber bagi
terciptanya politik yang semakin terfragmentasi, dan sumber bagi
efektivitas pemerintahan, maka pandangan ini belum cukup tersosialisasi
di masyarakat sehingga warga pada umumnya memandang positif calon
independen.
• Sentimen positif terhadap calon independen tersebut bisa juga muncul
dari pengalaman bahwa calon-calon yang dimonopoli oleh partai politikpun
cenderung bekerja kurang efektif juga. Karena itu tidak ada alasan nyata
bagi warga untuk menyerahkan seleksi kepemimpinan strategis kepada
partai politik.
21
23. Evaluasi Terhadap Demokrasi
Mendukung atau tidak mendukung Calon Independen berdasarkan Kepuasan
terhadap jalannya demokrasi di negara kita sekarang ini… (%)
69.5
61.4
38.6
30.5
Puas Tidak puas
Tidak mendukung Calon Independen Mendukung Calon Independen
23
24. Kepercayaan Terhadap Parpol
Mendukung atau tidak mendukung Calon Independen
berdasarkan Keyakinan bahwa Partai politik sejauh ini telah bekerja
sebagaimana yang diharapkan rakyat…? (%)
68.9
60.8
39.2
31.1
Yakin Tidak yakin
Tidak mendukung Calon Independen Mendukung Calon Independen
24
25. Kepercayaan Terhadap Parpol
Mendukung atau tidak mendukung Calon Independen berdasarkan
Partai yang akan dipilih jika pemilihan umum anggota DPR diadakan hari ini… (%)
79.5
71.4
65.9 65.8
63.6
60.5 59.2
55.6 54.7
44.4 45.3
39.5 40.8
36.4
34.1 34.2
28.6
20.5
GOLKAR PDIP PKB PPP PD PKS PAN Lainnya TJ/
Rahasia
Tidak mendukung Calon Independen Mendukung Calon Independen
25
26. Tingkat Pendidikan
Mendukung atau tidak mendukung Calon Independen
berdasarkan Pendidikan terakhir yang ditamatkan…? (%)
80.2
77.4
66.1
52.6
47.4
33.9
22.6
19.8
<= SD SLTP SLTA Kuliah
Tidak mendukung Calon Independen Mendukung Calon Independen
26
27. Temuan
• Kekecewaan atau rasa tidak puas terhadap pelaksanaan demokrasi sejauh
ini memperkuat dukungan terhadap gagasan calon independen.
• Rendahnya kepercayaan publik pada parpol meningkatkan dukungan pada
gagasan calon independen.
• Tidak ada perbedaan berarti antara pendukung satu partai dengan
pendukung partai lainnya dalam mensikapi calon independen ini.
Umumnya mereka, apapun partai yang cenderung mereka dukung, setuju
dengan gagasan calon independen. Secara lebih khusus pendukung PAN,
PKS, dan PD, cenderung lebih banyak yang positif terhadap gagasan calon
independen. Ini bukan karena partai-partai itu sendiri tapi lebih karena
latar belakang pendidikan dari pendukung partai-partai tersebut yang
relatif lebih tinggi dibanding pendukung partai-partai lain.
• Warga yang lebih berpendidikan cenderung lebih kuat dalam mendukung
gagasan calon independen.
27
28. KESIMPULAN
• Setiap desain institusi politik demokratis harus diupayakan sedemikian
agar dekat dengan aspirasi publik sehingga punya basis dukungan dan
legitimasi massa yang kuat. Bila desain institusional punya basis
dukungan massa yang kuat maka desain institusi tersebut akan semakin
kokoh, dan demokrasi kita akan semakin kuat.
• Aspirasi publik nasional sejalan dengan keputusan yang dibuat Mahkamah
Konstitusi barusan yang membatalkan pasal-pasal yang berkaitan dengan
pencalonan kepala daerah hanya oleh partai politik. Keputusan itu dengan
demikian punya basis legitimasi populer yang kuat.
• Warga pada umumnya mendukung gagasan calon idependen, bahkan
bukan hanya untuk posisi gubernur, bupati, dan walikota, tapi juga
presiden.
• Tapi pemenuhan aspirasi publik agar calon independen untuk pemilu
presiden tidak bisa banyak berharap pada MK karena konstitusi kita
menyatakan bahwa Presiden dicalonkan oleh partai politik. Apa yang
dapat dilakukan adalah mengkaji lebih lanjut filosofi konstitusi kita, sejauh
mana ketentuan pencalonan presiden yang hanya boleh oleh partai politik
tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, yakni hak untuk
ikut serta dalam kontestasi politik, tanpa harus dibatasi oleh partai politik.
28
29. KESIMPULAN -- lanjutan
• Isu calon independen untuk presiden ini menuntut amandemen UUD kita
untuk kesekian kalinya agar UUD tersebut semakin mendekati prinsip-
prinsip demokrasi.
• Munculnya dukungan yang luas dari publik atas calon independen tumbuh
dari rendahnya kepercayaan publik pada partai politik, sementara partai
adalah lembaga yang memonopoli kontestasi politik di tingkat daerah
maupun nasional.
• Dukungan yang luas terhadap calon independen ini tidak akan muncul bila
partai politik selama ini dirasakan cukup mampu memperjuangkan
kepentingan konstituen mereka. Karena itu, dukungan terhadap calon
independen ini merupakan tantangan bagi partai agar semakin dekat
dengan aspirasi publik.
• Dengan sekarang dibatalkannya UU Pilkada yang membatasi pencalonan
kepala daerah hanya oleh partai diharapkan akan menjadi pendorong bagi
semakin kerasnya partai dalam melayani kepentingan pendukung mereka,
dan semakin kuatnya demokrasi kita ke depan.
29
