Dokumen tersebut menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak-hak masyarakat termasuk memperoleh pendidikan bermutu, pendidikan khusus, dan kesempatan belajar sepanjang hayat. Sedangkan kewajiban masyarakat antara lain mengikuti pendidikan dasar dan ikut menanggung biaya pendidikan. Dokumen ini juga meny
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Hak Pendidikan di Indonesia
1.
2. Dengan
mnggunakan petikan UU No. 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, isilah daftar di bawah ini,
3. PASAL, AYAT
HAK
PENERIMA
Memperoleh
pendidikan yang
bermutu
Warga negara
Pendidikkan khusus
Warga ngara yang
memiliki kelainan
fisik, emosional, mental
, intelektual dan sosial
Pendidikan layanan
khusus
Warga negara didaerah
terpencil atau
terbelakang serta
masyarakat adat.
Pasal 5, ayat (4)
Pendidikan khusus
Warga negara yang
memiliki kecerdasan
dan bakat istimewa.
Pasal 5, ayat (5)
Kesempatan
meningkatkan
pendiikkan sepanjang
hayat
Setiap warga negara
Pasal 5, ayat (1)
Pasal 5, ayat (2)
Pasal 5, ayat (3)
4. PASAL, AYAT
HAK
PENERIMA
Pasal 12
Mendapatkan pendidikan
agama sesuai dengan
agama yang dianutnya dan
diajarkan oleh pendidikan
yang seagama
Setiap peserta didik
Pasal 12
Menapat layanan
pendidikan sesuai dengan
bakat, minat, dan
kemampuan.
Setiap peserta didik
Pasal 12
Mendapat beasiswa bagi
yang berprestasi yang
orang tuanya tidak mampu
membiayainya
Setiap peserta didik
Pasal 12
Mendapat biaya
pendidikan bagi mereka
yang orang tuanya tidak
mampu
Setiap peserta didik
Pasal 12
Pindah ke program
pendidikan pada jalur dan
satuan pendidikan lain
yang setara
Setiap peserta didik
5. PASAL, AYAT
Pasal 12
HAK
Menyelesaikan program
pendidikan sesuai dengan
kecepat belajar masingmasing dan tidak
menyimpang dari
ketentuan batas waktu
yang ditetapkan
PENERIMA
Setiap peserta didik
6. KEWAJIBAN
YANG
DIKENAL
Pasal 6, ayat (1)
Wajib mengiuti pendidikan
dasar
Warga negara yang berusia
7-5 tahun
Pasal 6, ayat (2)
Ketergantungan
penyelenggaraan
pendidikan
Warga negara
Pasal 12
Menjaga nama-nama
pendidikan untuk
menjamin
keberlangsungan proses
keberhasilan pendidikkan
Setiap warga negara
Pasal 12
Ikut menanggung biaya
penyelenggaraan
pendidikan, kecuali bagi
peserta didik yang
dibebaskan dari kewajiban
tersebut sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku
Setiap warga negara
PASAL, AYAT
7. KESIMPULAN
Ketika kita berbicara mengeni hak, selalu ada
kewajiban yang mengikutinya. Hal ini dimaksudkan
agar tercipta keseimbngan. Bila sebuah peraturan
hanya membicarakan hak saja tanpa adanya
kewajiban, maka peraturan tersebut tidak akan
berumur panjang. Masyarakat akan menjadi kacau
karena setiap individu akan menjadi orang yang
egois tnpa memikirkan orang lain. Sebaliknya
penekanan pada kewajiban tanpa adanya hak akan
membuat orang kesal dan enggan untuk
melaksanakannya.