Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut merupakan tugas mata kuliah Management Control System 1 yang membahas sistem pengendalian manajemen standar pembiayaan di SMK Negeri 1 Bintan, (2) Tujuan penelitian adalah mengetahui tingkat pencapaian dan penyimpangan standar pembiayaan serta upaya pengendalian yang dilakukan, (3) Hasilnya menunjukkan tingkat pencapaian standar pembiayaan sebesar 95

1. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 1
Disusun Sebagai Tugas Individu
Mata Kuliah Management Control System
yang diasuh Oleh: Bapak Dr. Hardo Basuki, M.Soc. Sc
Oleh :
JOKO PRASETIYO
NIM. 11/327329/PEK/16768
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
(MANAGEMENT CONTROL SYSTEM)
PADA STANDAR PEMBIAYAAN
DI SMK NEGERI 1 BINTAN, KAB. BINTAN,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MAGISTER MANAJEMEN
MANAJEMEN KEPENGAWASAN PENDIDIKAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2013
`

2. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 2
DAFTAR ISI
Halaman Judul ………………………………………………………………………... i
Daftar Isi ………………………………………………………………………….. …. ii
Abstrak ……………………………………………………………………………….. 1
A. Pendahuluan ……………………………………………………………………….. 2
B. Tujuan dan Manfaat ………………………………………………………………. 4
C. Kajian Pustaka ……………………………………………………………………. 4
D. Metode Penelitian ………………………………………………………………… 10
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan ………………………………………………… 13
F. Kesimpulan dan Rekomendasi …………………………………………………… 20
Daftar Pustaka ………………………………………………………………………… 22

3. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 3
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PADA STANDAR PEMBIAYAAN
DI SMK NEGERI 1 BINTAN, KAB. BINTAN, PROV. KEPRI
ABSTRAK
Pengendalian (control) merupakan bagian dari fungsi manajemen. Fungsi
manajemen meliputi: Planning, Organizing, Staffing, Leading, and Controlling. Sistem
pengendalian manajemen tidak hanya menyangkut aspek manufaktur saja. Sistem
pengendalian manajemen juga berfungsi pada sektor jasa. Dalam proses pengendaliannya,
sektor jasa mempunyai karakteristik yang relatif berbeda dibanding sektor manufaktur.
Sektor jasa salah satunya adalah jasa pendidikan (sekolah).
Applied paper ini merupakan small research sistem pengendalian manajemen
standar pembiayaan di SMK Negeri 1 Bintan, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui sejauh mana pelaksanaan standar
pembiayaan pada SMK Negeri 1 Bintan, (2) mengidentifikasi seberapa tinggi
penyimpangan pelaksanaan standar pembiayaan pada SMK Negeri 1 Bintan, (3)
mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mengendalikan standar pembiayaan pada
SMK Negeri 1 Bintan.
Berdasarkan hasil penelitian sistem pengendalian manajemen standar pembiayaan
di SMK Negeri 1 Bintan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan pada SMK Negeri 1 Bintan, secara umum telah sesuai dengan
Standar Nasional Pendidikan, dimana rata-rata pencapaian standar pembiayaannya adalah
95.77 %, (2) penyimpangan yang terjadi yaitu sekolah tidak melaksanakan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), yaitu sekolah
melakukan pengalihan pos anggaran yang satu dengan yang lain yang tidak sesuai dengan
peruntukannya, sekolah masih melakukan pungutan diluar biaya personal dimana rata-rata
penyimpangannya sebesar 4 %.
Saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada SMK Negeri 1 Bintan, secara umum telah
sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dimana rata-rata pencapaian standar
pembiayaannya adalah 95.77 %, perlu ditingkatkan, (2) dalam penganggaran harus
berdasar kegiatan. Kegiatan untuk pencapaian tujuan dan bermuara pada terlaksananya
misi dan pencapaian visi yang telah disusun secara bersama-sama, (3) waktu penyusunan
anggaran harus dialokasikan dengan longgar dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada
baik internal maupun eksternal, agar output yang dihasilkan merupakan hasil pemikiran
yang benar-benar matang, sehingga tidak akan terjadi pengalihan pos anggaran ataupun
efisiensi ditengah jalan, (4) pembiayaan berdasarkan skala prioritas dan yang paling besar
kontribusinya pada pencapaian tujuan, (5) dalam penganggaran keuangan dan
pengelolaannya harus tetap berpegang teguh pada prinsip akuntabilitas keuangan dan
memperhatikan juga prinsip efektifitas dan efisiensi, (6) memberi kesempatan pada
masyarakat untuk berkontribusi secara lebih besar dalam bidang pendidikan dengan
membantu dalam hal pendanaan, bisa berwujud CSR (Corporate Social Responsibility)
bagi dunia usaha/dunia industri.
Kata Kunci: sistem pengendalian manajemen, standar pembiayaan.

4. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 4
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pengendalian (control) merupakan bagian dari fungsi manajemen. Fungsi
manajemen meliputi: Planning, Organizing, Staffing, Leading, and Controlling (Leslie
W.Rue and Lloyd L. Byars, 2000). Fungsi controlling berperan untuk mendeteksi deviasi
atau kelemahan yang perbaikan terhadapnya menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang
dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Hal-hal yang dicakup dalam
fungsi controlling adalah menciptakan standar atau kriteria, membandingkan hasil
monitoring dengan standar, melakukan perbaikan atas deviasi atau penyimpangan,
merevisi dan menyesuaikan metode pengendalian sebagai respon atas hasil pengendalian
dan perubahan kondisi, serta mengomunikasikan revisi dan penyesuaian tersebut ke
seluruh proses manajemen.
Sistem pengendalian manajemen tidak hanya menyangkut aspek manufaktur saja.
Sistem pengendalian manajemen juga berfungsi pada sektor jasa. Dalam proses
pengendaliannya, sektor jasa mempunyai karakteristik yang relatif berbeda dibanding
sektor manufaktur. Sektor jasa salah satunya adalah jasa pendidikan (sekolah).
Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen
pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk
mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan
programnya. Sejalan dengan ini, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional mengamanatkan perlunya ditetapkan delapan standar nasional
pendidikan secara lebih rinci, ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah
kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi : (1) standar isi, (2) standar proses, (3)
standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar
sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar
penilaian pendidikan. Agar kegiatan pendidikan dapat mencapai standar nasional
pendidikan, diperlukan sumber daya pendidikan yang standar. Karena kebutuhan sumber
daya pendidikan tersebut berimplikasi pada biaya maka kebutuhan sumber daya
pendidikan yang standar berimplikasi pada biaya pendidikan yang standar.

5. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 5
Informasi standar pembiayaan pendidikan ini sangat diperlukan. Kebutuhan dana
pendidikan ini merupakan informasi yang berguna bagi penentuan dan pengalokasian
sumber dana pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,dan masyarakat sesuai
dengan peraturan-perundang-undangan. Standar pembiayaan pendidikan juga dapat
menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan anggaran
pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.
Pentingnya standar pembiayaan di sekolah/madrasah adalah: (1) pencapaian dan
atau kemajuan suatu penyelengara Pendidikan sangat ditentukan oleh seberapa jauh suatu
standar yang menjadi ajuan benar-benar dilaksanakan, (2) standar pembiayaan pendidikan
yang menjadi acuan bagi pembiayaan penyelenggaran suatu satuan pendidikan ternyata
dalam penerjemahannya masih menimbulkan multi tafsir hingga kesalahan-kesalahan
teknis maupun fatal terus dilakukan, akibatnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan
terus saja terjadi, (3) implementasi standar pembiayaan dalam operasionalisasi harus sudah
seharusnya dilakukan sesuai dengan manajemen pengelolaan keuangan yang sewajar-
wajarnya dan untuk itu sekolah perlu untuk inisiatif dalam memperlengkapi organisasi
dengan pengetahuan dan ketrampilan, (4) pengawas pendidikan yang memiliki fungsi
pengawasan diharapkan untuk terus melihat dan mengendalikan bagaimana suatu
perencanaan, proses maupun hasil akhir dari suatu penyelenggara satuan pendidikan
berjalan.
Jadi ketika standar pembiayaan ini tidak dikendalikan dengan baik maka
Penggunaan anggaran sekolah tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan ini
akan sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup sekolah tersebut, karena tidak
dipungkiri lagi ketidaksehatan pembiayaan di suatu sekolah akan menyebabkan
terganggunya proses operasional sekolah yang berimplikasi juga dengan tidak optimalnya
proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah kemudian juga akan membuka peluang
penyelewengan dalam penggunaan anggaran.
2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Seberapa tinggi tingkat pencapaian standar pembiayaan pendidikan di SMK
Negeri 1 Bintan ?
2. Seberapa tinggi penyimpangan antara standar pembiayaan dengan
pelaksanaannya pada SMK Negeri 1 Bintan ?

6. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 6
3. Tindakan apa yang harus dilakukan agar standar pembiayaan dilaksanakan
dengan benar pada SMK Negeri 1 Bintan ?
B. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui seberapa tinggi pencapaian standar pembiayaan sekolah pada
SMK Negeri 1 Bintan,
2. Mengidentifikasi seberapa tinggi penyimpangan pelaksanaan standar
pembiayaan pada SMK Negeri 1 Bintan,
3. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mengendalikan standar
pembiayaan pada SMK Negeri 1 Bintan.
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memberi manfaat untuk memberi umpan balik kepada SMK Negeri 1
Bintan dalam melaksanakan standar pembiayaan. Secara tidak langsung, penelitian ini juga
memberi masukan bagi pada SMK Negeri 1 Bintan untuk dapat meningkatkan efesiensi
dan efektifitas pada standar pembiayaannya, kemudian aannaalliissiiss ddaann hhaassiillnnyyaa sseebbaaggaaii bbaahhaann
ppeerrttiimmbbaannggaann ppeennggaammbbiillaann kkeeppuuttuussaann uunnttuukk ppeemmbbiinnaaaann sseekkoollaahh ddii lliinnggkkuunnggaann DDiinnaass
PPeennddiiddiikkaann PPeemmuuddaa ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn BBiinnttaann,, PPrroovviinnssii KKeeppuullaauuaann RRiiaauu..
C. KAJIAN PUSTAKA
1. Sistem Pengendalian Manajemen
Definisi sistem pengendalian manajemen (SPM) adalah suatu alat dari alat-alat
lainya untuk mengimplementasikan strategi yang berfungsi untuk memotivasi anggota-
anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Menurut definisi yang lain
SPM adalah perolehan dan penggunaan informasi untuk membantu mengkoordinasikan
proses pembuatan perencanaan dan pembuatan keputusan melalui organisasi dan untuk
memandu perilaku manajemen.
Sugiyono (2012) mendefinisikan sistem pengendalian (management control)
adalah suatu proses, di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi untuk
mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan organisasi.
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut: suatu proses, yang dipengaruhi oleh

7. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 7
dewan komisaris suatu entitas, manajemen, dan personel lain, dirancang untuk
menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam
beberapa kategori yaitu: efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan,
ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Secara singkat fungsi pengendalian bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya
deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan
sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan
dalam mencapai tujuan organisasi. Secara luas fungsi pengendalian juga mencakup usaha
pencegahan kemungkinan terjadinya suatu deviasi atau penyimpangan. Sistem
pengendalian manajemen mencakup pengendalian yang bersifat preventif berupa
perancangan suatu sistem pengendalian maupun pengendalian yang bersifat pendeteksian.
Elemen-elemen sistem pengendalian menurut Anthony dan Govindarajan (2007)
meliputi: (1) detector, (2) assessor, (3) effector, (4) communication network, yang
digambarkan sebagai berikut:
Gambar. Element of the Control Process
Sumber: Anthony & Govindarajan (2007:3)
Setiap sistem pengendalian sedikitnya memiliki empat elemen:
(1) Pelacak (detector) atau sensor adalah suatu perangkat yang mengukur apa yang
sesungguhnya terjadi dalam proses yang dikendalikan.
(2) Penilai (assessor) adalah suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa
aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari
apa yang seharusnya terjadi.

8. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 8
(3) Effector adalah suatu perangkat (yang sering disebut dengan umpan balik) yang
mengubah perilaku jika assessor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal
tersebut.
(4) Jaringan komunikasi adalah perangkat yang meneruskan informasi antara detector
dengan assessor dan antara assessor dengan effector.
2. Manajemen Keuangan Sekolah
Manajemen diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan tertentu dengan
mengerakkan tenaga orang lain, dengan demikian manajemen keuangan berarti suatau
proses melakukan kegiatan pengaturan keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain.
Menurut Depdiknas (2000: 277) bahwa manajemen keuangan adalah suatu tindakan
pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencacatan data, perencanaan,
pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan. Kegiatan tersebut dimulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengawasan. Dalam manajemen
keuangan di sekolah kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan
pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan. Adapun tujuan manajemen keuangan
sekolah adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan. Sehingga urusan
keuangan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(Depdiknas,2000; 277). Sedangkan manfaat manajemen keuangan adalah (1) semua
kegiatan keuangan yang terkait dilaksanakan di sekolah dasar dapat diketahui dengan jelas.
(2) tersedianya bahan penyusunan laporan, (3) sebagai alat menganalisa terhadap data hasil
pencatatan, (4) pengendalian terhadap segala kegiatan yang akan berakibat pada keuangan
dan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik, (5) sebagai bahan penyusunan
RAPBS (Depdiknas, 2000:277).
Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan
sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan
digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.
Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:
a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

9. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 9
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam
menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam
pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Menurut Soetopo (1982:221) bahwa sumber-sumber penerimaan keuangan dapat
digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu, (1) bantuan dari masyarakat, (2) bantuan dari
siswa atau orang tua murid, (3) bantuan dari pemerintah.
Soerjani (1989:165) menyatakan bahwa penggunaan anggaran dan keuangan
didasarakan pada prinsip-prinsip (1) hemat, tidak mewah, efesien, dan sesuai dengan
kebutuhan teknis yang disyaratkan, (2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,
program/kegiatan, (3) keharusan penggunaan kemampuan/hasil produksi dalam negeri
sejauh ini dimungkinkan.
3. Standar Pembiayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Dalam permendiknas no. 69 tahun 2009 dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan
terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,
pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana
dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik
untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada
gaji,
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,
c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak,
asuransi, dan lain sebagainya.
Anggaran Operasional
Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam
menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam
anggaran operasional adalah "belanja rutin". Belanja rutin adalah pengeluaran yang
manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau
kekayaan bagi penmerintah. Disebut "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut berulang-

10. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 10
ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran
operasional antara lain belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan
pemeliharaan.
Anggaran Modal/Investasi
Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelnjaan atas aktiva tetap
seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang
besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi / modal adalah
pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan
menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin
untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang
digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.
4. Supervisi Pembiayaan Pendidikan
Konsep dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk mngukur, membandingkan,
menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran
diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efesiensi dari
penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Pertanyaan pokok yang berkaitan dengan
pengawasan anggaran adalah seberapa besar tingkat kesesuaian antara biaya yang
dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran.
Prinsip-Prinsip Pengawasan
Dalam kebijakan umum pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Rakernas,
1999), dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berorientasi pada hal-hal berikut:
a. Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut
aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas
program di setiap bidang organisasi.
b. Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi antara
pengawasan dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut meyamakan
persepsi mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi.
c. Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang
strategis dan memperhatikan aspek manajemen.
d. Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyeleksian masalah
dengan konsepsional dan menyeluruh.

11. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 11
e. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi
teknis, sikap, dedikasi, dan integritas pribadi yang baik.
f. Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan
data/informasi yang sangat tinggi.
g. Tepat waktu, artinya kata yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat
untuk melakukan perbaikan.
h. Objektif dan komprehensif.
i. Tidak mengakibatkan pemborosan atau in-efisiensi.
j. Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau
keputusan yang telah dibuat.
k. Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
Prosedur pengawasan
Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:
(1) Memantau (monitoring),
(2) Menilai,
(3) Melaporkan hasil-hasil temuan, kegiatan atau monitoring dilakukan terhadap
kinerja actual (actual performance), baik dalam proses maupun hasilnya.
Aktivitas yang sedang dan telah dilaksanakan diukur berdasarkan kriteria-kriteria yang
telah digariskan dalam perencanaan. Apakah terdapat penyimpangan (deviasi) maka
diusahakan adanya perbaikan atau korelasi yang direkomendasikan kepada pimpinan
evaluasi.
Dalam proses pengawasan terdapat beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian, yaitu:
a. Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang
dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampel dengan hasil akhir yang
diharapkan.
b. Unsur adanya objek pengawasan yaitu sesuatu yang menjadi sasaraan pengawasan,
baik penerimaan maupun pengeluaran.
c. Ukuran atau standarisasi dari pengawasan.
d. Teknik-teknik pengawasan.
Langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu:

12. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 12
· Penetapan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas,
kualitas, biaya, dan waktu.
· Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan
standar yang telah ditetapkan.
· Mengidentifikasikan penyimpangan (deviasi).
· Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi
rekomendasi.
Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan (record)
dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai
dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku. Dalam pemeriksanaan
dilakukan oleh pihak luar lembaga (external audit), seperti BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan) atau akuntan publik yang mempunyai sertifikasi, dan pimpinan langsung
(internal audit) terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya.
D. METODE PENELITIAN
1. Subyek dan Responden Penelitian
1. Subyek Penelitian
Arikunto (1996) mendefinisikan Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk
diteliti oleh peneliti, kemudian adapun subyek penelitian ini adalah SMK negeri 1
Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah ini memiliki 4
program studi keahlian yaitu: TTeekknniikk KKoommppuutteerr JJaarriinnggaann ((TTKKJJ)),, TTeekknniikk
EElleekkttrroonniikkaa IInndduussttrrii ((TTEEII)),, TTeekknniikk OOttoommoottiiff KKeennddaarraaaann RRiinnggaann ((TTKKRR)),, TTeekknniikk
KKoonnssttrruukkssii BBaattuu BBeettoonn ((TTKKBBBB))
2. Responden Penelitian
Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta
atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu
ketika mengisi angket, atau lisan ketika menjawab wawancara, Responden
penelitian bisa subjek penelitian, bisa orang lain.
Dalam kasus ini responden kami bukan berujud orang tetapi berujud institusi secara
kelembagaan yang terdiri dari 4 responden program keahlian SMK Negeri 1 Bintan
di Kabupaten Bintan.

13. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 13
Tabel 1
Perincian Responden
No Program Studi Keahlian
Status
Akreditasi
1 TTeekknniikk KKoommppuutteerr JJaarriinnggaann ((TTKKJJ)) B
2 TTeekknniikk EElleekkttrroonniikkaa IInndduussttrrii ((TTEEII)) A
3 TTeekknniikk OOttoommoottiiff KKeennddaarraaaann RRiinnggaann ((TTKKRR)) A
4 TTeekknniikk KKoonnssttrruukkssii BBaattuu BBeettoonn ((TTKKBBBB)) A
1. Metode Pengumpulan Data
Informasi dari responden, dalam arti laporan tentang pendapat dari hal-hal yang
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Metode Dokumentasi
Metode untuk mencari dan mengumpulkan data melalui pengetahuan, yaitu berupa
arsip-arsip/ bukti fisik pelaksanaan standar pembiayaan. Data ini untuk
mengungkap tingkat kesesuaian antara standar pembiayaan yang ada dengan
standar yang ditetapkan BNSP, seperti tertera pada instrumen akreditasi.
2. Metode Angket/ Kuesioner
Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan
peneliti untuk dapat mengungkapkan data dari masing-masing variabel. Menurut
Sugiyono (2007:142) menyatakan bahwa ”Kuesioner merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan
atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”.
Metode ini merupakan alat pengambil data yang dibagikan kepada kelompok
responden. Metode ini untuk mengetahui persepsi sekolah terhadap tingkat
pelaksanaan standar pembiayaan.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai langkah- langkah yang dilakukan terkait
dengan penggunaan kuesioner :
a. Kuesioner ini dikenakan terhadap sekolah sebagai responden

14. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 14
b. Kuesioner berupa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan perincian
langkah- langkah sebagai berikut:
1) Angket dibagikan kepada responden (program studi keahlian/sekolah).
2) Instrumen mengacu pada instrumen akreditasi sekolah.
3) Responden hanya memilih satu jawaban yang dianggap paling sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya berupa rentang jawaban dari A, B, C, D
dan E. Dengan konversi keangka sebagai berikut:
4)
Tabel 2. Tabel konversi jawaban ke angka
No Option Jawaban Konversi Angka
1 A 4
2 B 3
3 C 2
4 D 1
5 E 0
5) Mengambil data dan menghitung atau mentabulasi data yang telah
diperoleh dari responden.
2. Menyusun Instrumen
Pada penelitian ini adalah untuk mengukur pelaksanaan standar pembiayaan
dengan mengukur beberapa butir item tingkat pelaksanaanya. Menggunakan skala
likert dengan rentang adalah 1 sampai 5 (tabel 2) semakin besar angka yang dipilih
artinya semakin setuju dengan pernyatan yang diberikan.
Tabel 3
Kisi- kisi Instrumen sesuai dengan Instrumen Akreditasi
No Indikator No. Butir Jumlah
1. Standar pembiayaan 139-164 26
Jumlah 26
3. Metode Analisa Data
Instrumen Evaluasi

15. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 15
Instrumen standar pembiayaan terdiri dari 26 pertanyaan yang berkaitan dengan
biaya investasi, biaya operasional, biaya personal, serta transparansi dan
akuntabilitas standar pembiayaan pendidikan pada SMK Negeri 1 Bintan.
Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan menghitung skor rata-rata masing-masing
pertanyaan dengan cara merekap dalam satu tabel. Selanjutnya menentukan nilai
keseluruhan yang diperoleh sekolah yang kemudian dikonversi ke dalam nilai huruf
dan angka.
E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Detektor (Kenyataan yang terjadi )
Berdasarklan hasil observasi dan pengamatan pada keenam sekolah di atas maka
diperoleh hasil rata-rata standar pembiayaan sebagaimana terlihat pada tabel
berikut :
STANDAR PEMBIAYAAN
No
Butir
No
Butir
Bobot
Butir (BB)
Skor Butir (SB)
Skor Tertimbang
Huruf Angka
(0) (1) (2) (3) (4) (4) = (2) x (4)
1 139 4 4,00 16,00
2 140 3 3,67 11,00
3 141 4 4,00 16,00
4 142 3 3,67 11,00
5 143 3 4,00 12,00
6 144 4 4,00 16,00
7 145 3 4,00 12,00
8 146 4 4,00 16,00
9 147 3 3,67 11,00
10 148 3 3,83 11,50
11 149 3 3,50 10,50
12 150 3 3,83 11,50
13 151 2 3,50 7,00
14 152 1 3,67 3,67
15 153 3 3,67 11,00

16. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 16
16 154 3 3,83 11,50
17 155 2 3,67 7,33
18 156 3 3,83 11,50
19 157 3 4,00 12,00
20 158 3 4,00 12,00
21 159 2 3,67 7,33
22 160 3 4,00 12,00
23 161 4 4,00 16,00
24 162 3 4,00 12,00
25 163 3 3,83 11,50
26 164 3 3,83 11,50
78 95,77 300,83
2. Assesor
Setelah data hasil observasi diperoleh maka dilakukan pembandingan antara standar
dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga diperoleh data-data sesuai
tabel di bawah ini :
a. Biaya Operasional
No. Item Item Pertanyaan Skor rata-
rata dicapai
%
1
(139)
Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa
dokumen investasi sarana dan prasarana secara
menyeluruh.
4 100
2
(140)
Sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan
pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai
kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah
(RKAS) yang berasal dari beberapa sumber pendanaan,
dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam tahun terakhir .
3.67 91.67
3
(141)
Sekolah memiliki modal kerja tetap untuk membiayai
seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir
dan tertuang dalam RKAS, seperti: gaji pendidik dan
tenaga kependidikan, biaya operasi, biaya
4 100

17. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 17
penyelenggaraan pendidikan, dll
Jumlah 15.34 338.3.
Rata-rata pencapaian 3.83 95.83
b. Biaya Investasi
No.
Item
Item Pertanyaan Skor yang
dicapai
%
4
(142)
Sekolah membelanjakan atau membayar gaji, insentif,
transport, dan tunjangan lain pendidik dari anggaran gaji
pendidikan, maka dari dana yang dialokasikan pada tahun
berjalan
4 100
5.
(143)
Sekolah membelanjakan atau membayar gaji, insentif,
transport, dan tunjangan lain tenaga kependidikan dari
anggaran gaji pendidikan, maka pada tahun berjalan
4
100
6
(144)
Sekolah membelanjakan biaya untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti: pengadaan alat
peraga, buku tekas, CD pembelajaran, pengadaan modul,
kamus, globe, peta, ensiklopedi, selama tiga tahun terakhir
dari dana yang dialokasikan sebagai dana penunjang.
4 100
7
(145)
Sekolah membelanjakan biaya untuk kegiatan kesiswaan
seperti: Kepramukaan, OSIS, UKS, LKIR, dll dari dana
yang dialokasikan bidang kesiswaan dalam tahun terakhir.
3.67 9167
8.
(146)
Sekolah membelanjakan biaya untuk pengadaan alat tulis
untuk kegiatan pembelajaran, seperti: pensil, penghapus,
pena, penggaris, stapler, kertas, buku administrasi,
penggandaan, foto copy, dll dari dana yang dialokasikan
pada tahun terakhir .
3.83 95.83

18. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 18
No.
Item
Item Pertanyaan Skor yang
dicapai
%
9
(147)
Sekolah membelanjakan biaya pengadaan bahan habis
pakai untuk kegiatan pembelajaran seperti: bahan
praktikum, tinta, kapur, untuk kebersihan, dll dari dana
yang dialokasikan pada tahun terakhir
3,50 87.50
10
(148)
Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat
habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.
3,50 87.50
11
(149)
Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk kegiatan
rapat.
3.83 95.83
12
(150)
Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya transport dan
perjalanan dinas.
4 100
13
(151)
Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya penggandaan
soal-soal ulangan/ujian.
4 100
14
(152)
Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya daya dan jasa 3.67 91.67
15
(153)
Sekolah/Madrasah membelanjakan anggaran untuk
mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama
tiga tahun terakhir.
4 100
16
(154)
Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk menunjang
kegiatan prakerin, uji kompetensi, bimbingan karir, dan
program kewirausahaan.
4 100
Jumlah 23 575
Rata-rata pencapaian 3.83 95.8

19. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 19
c. Biaya Personal
No.
Item
Item Pertanyaan Skor yang
dicapai
%
17.
(155)
Sekolah menggunakan sumbangan pendidikan atau
dana dari masyarakat/komite sekolah untuk
peningkatan mutu pendidikan baik berupa sumbangan,
infaq, dan bantuan lain dan juga bantuan dari
pemerintah (pusat dan daerah) dalam tahun terakhir
dilakukan : (1) secara sistematis, (2) transparan, (3)
tanggungjawab, dan (4) dilaporkan kepada
masyarakat/komite sekolah dan stakeholders lain,
dalam tahun terakhir
3.83 95.83
18.
(No.156)
Sekolah menetapkan uang sekolah (iuran bulanan)
dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi
orangtua siswa dan dalam tahun terakhir
4 100
19
(157)
Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap
awal tahun pelajaran.
4 100
20
(No.158)
Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk
membantu siswa kurang mampu, dengan
melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal
90% siswa kurang mampu selama 4 tahun terakhir
4 100
21
(No.159)
Sekolah melakukan pungutan biaya operasional lain di
samping iuran komite rutin dan fisik sekolah untuk
pengingkatan mutu pendidikan seperti: biaya ujian,
biaya praktikum, study tour, perpisahan, dll.
3.67 91.67
22
(No.160)
Sekolah melaksanakan pengambilan keputusan dalam
penetapan dana dari masyarakat (sebagai penggalian
dana) sebagai biaya operasonal dilakukan dengan
melibatkan berbagai pihak terkait, yaitu: (1) kepala
sekolah, (2) komite sekolah, (3) guru, (4) tenaga
kependidikan lain, (5) siswa, dan (6) lainnya seperti
4 100

20. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 20
yayasan atau pemangku kepentingan, dalam tahun
terakhir
23
(No.161)
Sekolah mengelola dana dari masyarakat sebagai biaya
operasonal dilakukan secara: (1) sistematis, (2)
transparan, (3) efisien, dan (4) akuntabel, dalam tahun
terakhir
4 100
Jumlah 23 575
Rata-rata pencapaian 3.83 95.8
d. Transparansi dan Akuntabilitas
No.
Item
Item Pertanyaan Skor yang
dicapai
%
24
(No.162)
Apakah Sekolah/Madrasah memiliki pedoman
pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam
penyusunan RKA-S/M selama 4 tahun terakhir secara
berturut-turut ?
4 100
25
(No.163)
Apakah sekolah Sekolah/Madrasah memiliki Buku
Kas Umum (BKU) yang diisi dengan benar selama 4
tahun terakhir ?
3.83 95.83
26
(No.164)
Apakah sekolah membuat laporan pertanggung
jawaban pengelolaan keuangan sekolah baik kepada
pemerintah atau yayasan ?
3.83 95.83
Jumlah 11.66 291.66
Rata-rata pencapaian 3.88 97.22

21. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 21
Tabel
Komponen Ketercapaian Standar Pembiayaan
No No.Item Komponen Skor
yang
dicapai
Persentase %
1 1 - 3 Biaya investasi 3.5 98.95
2 4 - 16 Biaya
operasional
3.95 87.5
3 17 - 23 Biaya personal 3.83 95.8
4 24 - 26 Transparansi
dan
akuntabilitas
3.88 97.22
Jumlah 15.28 382.25
Rata-rata
pencapaian
3.82 95.77
3. Fungsi Efektor
Berdasarkan ketercapaian standar pembiayaan diatas dapat disimpulkan
bahwa terdapat dua masalah utam yaitu pada biaya operasional dan biaya personal,
sebab-sebabnya adalah :
1. Sekolah tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan RKAS,
2. Sekolah melakukan pengalihan pos anggaran yang satu dengan yang lain yang
tidak sesuai dengan peruntukannya,
3. Sekolah masih melakukan pungutan diluar biaya personal .
Rencana tindakan yang akan dilaksanakan adalah :
(1) Pelaksanaan biaya kegiatan operasional sesuai dengan yang telah ditetapkan,
(2) Pengalokasian anggaran sesuai dengan pos yang telah direncanakan,

22. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 22
(3) Mencari referensi/infromasi tentang mekanisme pengelolaan keuangan
sekolah, menyangkut penerimaan, pendapatan dan pengeluaran keuangan
sekolah serta pelaporan (manajemen keuangan sekotor publik).
(4) Mencari alternatif sumber dana dari masyarakat.
F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian sistem pengendalian manajemen standar pembiayaan
di SMK Negeri 1 Bintan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan standar pembiayaan pendidikan di SMK Negeri 1 Bintan, secara
umum telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dimana rata-rata
pencapaian standar pembiayaannya adalah 95.77 %.
2. Penyimpangan yang terjadi yaitu sekolah tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan RKAS, Sekolah melakukan pengalihan pos anggaran yang satu
dengan yang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya,sekolah masih
melakukan pungutan diluar biaya personal dimana rata-rata penyimpangannya
sebesar 4 %.
3. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah :
a. Pelaksanaan biaya kegiatan operasional sudah sesuai dengan standar yang ada
dan perlu ditingkatkan.
b. Pengalokasian anggaran sesuai dengan pos yang telah direncanakan.
c. Mencari referensi/infromasi tentang mekanisme pengelolaan keuangan sekolah,
menyangkut penerimaan, pendapatan dan pengeluaran keuangan sekolah serta
pelaporan (manajemen keuangan sektor publik).
d. Mencari alternatif sumber dana dari masyarakat.
2. Saran dan Rekomendasi
Saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada SMK Negeri 1 Bintan, secara umum
telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dimana rata-rata pencapaian
standar pembiayaannya adalah 95.77 %, perlu ditingkatkan.
2. Dalam penganggaran harus berdasar kegiatan. Kegiatan untuk pencapaian tujuan dan
bermuara pada terlaksananya misi dan pencapaian visi yang telah disusun secara
bersama-sama.

23. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 23
3. Waktu penyusunan anggaran harus dialokasikan dengan longgar dan melibatkan
seluruh stakeholder yang ada baik internal maupun eksternal, agar output yang
dihasilkan merupakan hasil pemikiran yang benar-benar matang, sehingga tidak akan
terjadi pengalihan pos anggaran ataupun efisiensi ditengah jalan
4. Pembiayaan berdasarkan skala prioritas dan yang paling besar kontribusinya pada
pencapaian tujuan.
5. Dalam penganggaran keuangan dan pengelolaannya harus tetap berpegang teguh
pada prinsip akuntabilitas keuangan dan memperhatikan juga prinsip efektifitas dan
efisiensi.
6. Memberi kesempatan pada masyarakat untuk berkontribusi secara lebih besar dalam
bidang pendidikan dengan membantu dalam hal pendanaan, bisa berwujud CSR
(Corporate Social Responsibility) bagi dunia usaha/dunia industri.

24. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 24
DAFTAR PUSTAKA
Anthony, R. N. & Govindarajan, V. 2007. Management Control System, Twelfth Edition.
New York: Mc Graw Hill International Edition.
Arikunto, S. (1996). Manajemen Penelitian. Bandung: Remaja Rosda Karya.
BAN S/M. (2009). Perangkat Akreditasi SMK/MAK. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah.
Erviningsih, S. (2011). Pengelolahan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan.
http://dc346.4shared.com/doc/QvqJsNsT/preview.html. diakses : 12 November
2012.
Fattah, N. (2004). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Muhyadi. (1989). Organisasi Teori Struktur dan Proses. Jakarta: Depdikbud.
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Permendiknas 22/23/24 tahun 2006 tentang Standar Isi, SKL dan Penerapan Standar Isi
Permendiknas No 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah.
Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Rue, Leslie W., and Byars, Lloyd L. (2000) Management – Skills and Application. New
York: The McGraw-Hill, 9th edition.
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono (2012). Sistem Pengendalian Manajemen. Materi kuliah program Magister
Manajemen UGM, Yogyakarta.
Suherman, A (2011). Pengawasan Anggaran, http://adesuherman.blogspot.com
/2011/10/pengawasan-anggaran.html, diakses tanggal 22 Desember 2012.
Sultonnyblogger. (2009). Sistem Pembiyaan Pendidikan, http://sultonnyb.blogspot.com/
2009/12/sistem-pembiayaan-pendidikan.html, di poskan 30 Desember 2012.
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

25. Tugas Mata Kuliah | Management Control System 25