Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut berisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta yang mencakup tujuan, struktur organisasi, dan aturan-aturan operasionalnya. 2. Jaringan ini didirikan pada 2002 untuk memperjuangkan keberadaan radio komunitas dalam membangun keberdayaan masyarakat. 3. Struktur organisasi terdiri dari Musyawarah Anggota, Pengurus

1. ANGGARAN DASAR
JARINGAN RADIO KOMUNITAS YOGYAKARTA
PEMBUKAAN
Dengan menyatukan hati nurani, rasa kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, hak
asasi manusia, serta kebebasan atas informasi.
Kami, radio komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jaringan pendukungnya, dengan
ini membentuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta.
Jaringan ini sebagai wadah bersama untuk memperjuangkan keberadaan radio komunitas
dalam rangka membangun keberdayaan komunitas menuju masyarakat yang cerdas dan
sejahtera.
Untuk mencapai cita-cita itu maka radio komunitas harus peka terhadap lingkungan dan
kemajemukan masyarakat.
BAB I
Nama, Pendirian dan Tempat Kedudukan
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta yang disingkat JRKY
Pasal 2
Pendirian
Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta didirikan di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2002, untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan
Pasal 3

2. Tempat Kedudukan
Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta
BAB II
Azaz, Semangat dan Prinsip
Pasal 4
Azaz
Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta berazazkan Pancasila
Pasal 5
Semangat
Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta dilandasi oleh semangat kebersamaan dan kesetaraan
Pasal 6
Prinsip
Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta berprinsip demokratis, independent, anti kekerasan,
emansipatoris, egaliter, nirlaba, transparan, partisipatif dan akuntabel.
BAB III
Tujuan, Fungsi dan Strategi
Pasal 7
Tujuan
1. Umum : Tercapainya tatanan masyarakat yang cerdas, demokratis, egaliter dan
berkeadilan sosial
2. Khusus :
a. Terwujudnya jalinan kerjasama yang kokoh dan progresif antar anggota radio
komunitas maupun pihak lain dalam rangka mencapai tujuan umum.
b. Tercapainya peningkatan kemampuan anggota radio komunitas sebagai bagian
dari masyarakat dalam proses transformasi sosial.

3. Pasal 8
Fungsi
1. Memfasilitasi informasi dan membantu mediasi anggota
2. Penguatan jaringan baik internal maupun eksternal
3. Wahana perjuangan bersama
4. Advokasi
Pasal 9
Strategi
1. Membangun solidaritas dan komunikasi sesama anggota jaringan dan pihak lain
yang sejalan dengan tujuan JRKY.
2. Memperkuat kredibilitas JRKY
3. Meningkatkan kapasitas anggota
4. Mendorong radio komunitas sebagai kekuatan perubahan.
BAB IV
Anggota, Hak dan Kewajiban
Pasal 10
Anggota
Anggota JRKY adalah radio komunitas yang terdaftar di JRKY dibuktikan dengan surat
pernyataan secara tertulis dan berkedudukan di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pasal 11
Hak dan Kewajiban
1. Hak Anggota meliputi :
a. Mengikuti Musyawarah Anggota JRKY

4. b. Mendapatkan informasi, fasilitasi dan mediasi
c. Mendapatkan perlindungan
d. Menyampaikan pendapat, kontrol dan inisiasi
e. Meminta Pertanggungjawaban Pengurus JRKY
2. Kewajiban Anggota meliputi :
1.
a. Mentaati ADF/ART
b. Menjaga nama baik
c. Membayar iuran
d. Menjalankan keputusan dan kesepakatan-kesepakatan
e. Peduli dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan program JRKY
BAB V
Perangkat Organisasi
Pasal 12
Perangkat Organisasi JRKY terdiri dari :
a. Musyawarah Anggota JRKY
b. Pengurus JRKY
Pasal 13
Musyawarah Anggota JRKY
1. Musyawarah Anggota JRKY adalah persidangan resmi seluruh anggota yang
dilaksanakan 3 tahun sekali.
2. Musyawarah Anggota JRKY merupakan institusi tertinggi pengambilan
keputusan
3. Musyawarah Anggota JRKY dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya ½ (setengah + 1) dari jumlah anggota
4. Dalam keadaan yang luar biasa, maka dapat diadakan Musyawarah Anggota
Luar Biasa yang kedudukannya sama dengan Musyawarah Anggota JRKY

5. Pasal 14
Wewenang dan Tanggungjawab
Musyawarah Anggota JRKY
1. Meminta dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus JRKY
2. Memilih dan mengangkat Ketua
3. Mengubah AD/ART
4. Menyusun dan mengesahkan Garis-Garis Besar Rencana Kerja/Program
5. Menguasai, memiliki dan menggunakan kekayaan serta tanggungjawab terhadap beban
piutang JRKY
Pasal 15
Pengurus
1. Pengurus adalah mandataris Musyawarah Anggota JRKY
2. Pengurus terdiri dari Ketua dibantu Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta
beberapa Divisi.
3. Masa jabatan Pengurus JRKY adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1
(satu) periode berikutnya
4. Apabila ada satu atau lebih anggota Pengurus yang berhalangan tetap atau
mengundurkan diri maka Ketua JRKY dapat memilih dan mengangkat anggota pengurus
antar waktu.
Pasal 16
Wewenang dan Tanggungjawab
Pengurus JRKY
1. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota JRKY
2. Melaksanakan fungsi dan mandat yang diberikan pada Musyawarah Anggota JRKY
3. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan Program Kerja, Anggaran Pendapatan dan
Anggaran Belanja.
4. Mewakili JRKY untuk menjalin dan atau berhubungan dengan pihak luar
5. Memilih, mengangkat dan menetapkan Perangkat Kerja atau Perangkat Program
BAB VI
Rapat-Rapat dan Pengambilan Keputusan

6. Pasal 17
Rapat-Rapat
Rapat-rapat terdiri dari :
a. Rapat Kerja
b. Rapat Pengurus
c. Rapat Bulanan
d. Rapat Perangkat Kerja
Pasal 18
Pengambilan Keputusan
1. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat sebagaimana tersebut dalam pasal 18
dianggap sah apabila dihadiri oleh ½ (setengah) dari jumlah peserta yang berhak dan
berkewajiban hadir
2. Apabila ketentuan pasal 1 tidak tercapai maka pengambilan keputusan tetap
dimungkinkan untuk dilaksanakan dan dinyatakan sah, setelah ditunda 2 (dua) kali 15
menit
3. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah
untuk mencapai mufakat, tetapi apabila hal tersebut tidak tercapai maka keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.
BAB VII
Sumber Dana dan Kekayaan
Pasal 19
Sumber Dana
Sumber dana berasal dari :
a. Iuran Anggota
b. Sumbangan yang tidak mengikat atau hibah
c. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan JRKY
Pasal 20
Kekayaan

7. Kekayaan adalah seluruh harta benda ternasuk arsip dan dokumen
BAB VIII
Pembubaran
Pasal 21
1. JRKY dapat dibubarkan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah anggota
2. Pembubabaran dilakukan dalam Musyawarah Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan
khusus
3. Jika kemudian diputuskan bubar, maka Musyawarah Anggota Luar Biasa tersebut harus
membentuk Panitia Likuidasi guna menyelesaikan segala kekayaan dan utang piutang
BAB IX
Aturan Tambahan
Pasal 22
Perubahan
Apabila dipandang perlu maka Anggaran Dasar ini dapat diubah sewaktu-waktu melalui
Musyawarah Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan khusus
Pasal 23
Lain-lain
Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan
dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB X
Penutup
Pasal 24
Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan. Disahkan dan ditetapkan di Yogyakarta pada hari
Rabu, 25 Februari 2009

8. ANGGARAN RUMAH TANGGA
JARINGAN RADIO KOMUNITAS YOGYAKARTA
BAB I
Kantor Sekretariat
Pasal 1
1. Kantor Sekretariat JRKY bertempat di ibukota Propinsi
2. Kantor Sekretariat terpisah dari kantor Anggota
BAB II
Prinsip
Pasal 2
Prinsip
1. Demokratis adalah senantiasa menjunjung tinggi kedaulatan anggota dalam setiap
pengambilan keputusan.
2. Independent adalah non partisan, tidak berafiliasi kepada kekuatan politik, kekuatan
modal dan institusi anti demokrasi dan kerakyatan.
3. Anti kekerasan adalah bersikap secara tegas terhadap tindak kekerasan baik secara fisik
maupun simbolik.
4. Emansipatoris adalah menjunjung prinsip persamaan didalam menyelenggarakan hak-
hak kedaulatan anggota.
5. Egaliter adalah kesetaraan dalam berpandangan, berfikir dan berperilaku sebagai acuan
mengembangkan program, peran dan fungsi JRKY.
6. Nirlaba adalah tidak mencari keuntungan dan berorientasi [ada kegiatan sosial
produktif.

9. 7. Transparan adalah program dikelola secara terbuka, semua anggota JRKY mempunyai
hak untuk terlibat, melakukan akses dan kontrol dengan tetap mempertimbangkan
aturan dan prosedur administrative.
8. Partisipasi adalah pengambilan keputusan berlandaskan aspirasi, harapan, partisipasi
serta seluas-luasnya membuka keterlibatan anggota JRKY dalam proses penyusunan
hingga implementsi.
9. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah-kaidah administrasi,
prinsip-prinsip keuangan, maupun etika sebuah pertanggungjawaban.
BAB III
Anggota
Pasal 3
Syarat Anggota
1. Menyetujui AD/ART
2. Bersedia aktif dan bertanggungjaab dalam kegiatan-kegiatan JRKY
3. Memenuhi persyaratan organisasi sebagai Radio Komunitas :
a. Menyatakan diri menjadi anggota secara tertulis
b. Memiliki stasiun Radio Komunitas (masih aktif)
c. Memiliki Badan Hukum (yang sudah maupun berencana)
d. Memiliki Program
e. Memiliki Struktur Organisasi
f. Memiliki Kepengurusan
g. Memiliki Nomer Induk Anggota
4. Memperoleh Rekomendasi sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota JRKY
Pasal 4
Tata Cara Penerimaan Anggota

10. 1. Calon Anggota secara tertulis mengajukan permohonan untuk menjadi anggota JRKY
kepada Pengurus JRKY disertai pernyataan bersedia, persyaratan organisasi dan
rekomendasi sebagaimana pasal 3 ART.
2. Waktu pemeriksaan berkas permohonan calon anggota JRKY oleh Pengurus JRKY adalah
15 (lima belas) hari sejak berkas tersebut diterima.
3. Jawaban atas permohonan yang menyatakan diterima atau ditangguhkan sebagai
anggota JRKY oleh Pengurus JRKY kepada calon anggota dan radio komunitas yang
memberi rekomendasi dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jangka
waktu pemeriksaan sebagai ayat 2.
4. Persyaratan penerimaan Anggota JRKY dilaksanakan sebelum Musyawarah Anggota
JRKY.
5. Waktu dan ketentuan penerimaan anggota JRKY di tetapkan oleh pengurus
Pasal 5
Hilangnya Status Anggota
1. Hilangnya status Anggota karena :
2. Usul hilangnya status Anggota JRKY sebagai ayat 1 poin b,c dan d dapat datang dari
anggota lain atau pihak lain sejauh usulan tersebut disertai bukti-bukti.
3. Anggota yang akan kehilangan statusnya sebagai anggota JRKY diberi surat
pemberitahuan dan atau peringatan oleh Pengurus JRKY sekurang-kurangnya 2 (dua)
kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
4. Anggota JRKY yang memperoleh surat pemberitahuan dan atau peringatan sebagai ayat
3 diberi kesempatan dan hak untuk melakukan klarifikasi dan atau pembelaan dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) kali 30 hari sejak surat kedua diterima.
5. Klarifikasi dan atau hak pembelaan dapat dilakukan mlalui surat atau secara langsung
dalam Musyawarah Anggota JRKY atau pertemuan anggota atau dalam pertemuan
khusus diselenggarakan untuk itu.
6. Hak pembelaan sebagaimana ayat 4 gagal dengan sendirinya apabila Anggota JRKY yang
bersangkutan tidak menggunakan.
7. Hilangnya status Anggota JRKY disampaikan dalam Musyawarah Anggota JRKY.
BAB IV
Musyawarah Anggota JRKY
Pasal 6
Waktu, Penyelenggaraan dan Tata Cara

11. 1. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan masa kepengurusan berakhir Pengurus JRKY harus
nelaksanakan Musyawarah Anggota JRKY berikutnya.
2. Penanggungjawab penyelenggara Musyawarah Anggota adalah Ketua JRKY yang
pelaksanaannya dibantu oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
3. Panitia Musyawarah Anggota JRKY bertanggungjawab kepada Pengurus JRKY terpilih.
4. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Anggota JRKY
diatur dan diputuskan dalam pertemuan tersebut.
Pasal 7
Peserta dan Peninjau
1. Musyawarah Anggota JRKY dihadiri oleh Peserta dan Peninjau
2. Peserta Musyawarah Anggota JRKY adalah radio komunitas di Daerah Istimewa
Yogyakarta.
3. Penentuan Peninjau Musyawarah Anggota JRKY ditentukan oleh Panitia Pelaksana
Musyawarah Anggota JRKY.
4. Peserta Musyawarah Anggota JRKY memiliki hak bicara, hak suara dan hak dipilih sesuai
yang diatur dalam tata tertib Musyawarah Anggota JRKY.
5. Peninjau Musyawarah Anggota JRKY hanya memiliki hak bicara
Pasal 8
Musyawarah Anggota Luar Biasa
1. Musyawarah Anggot Luar Biasa diselenggarakan untuk :
a. Pembubaran Organisasi
b. Perubahan AD/ART secara subtansial
c. Pelanggaran Pengurus JRKY
2. Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat dielenggarakan atas usulan Pengurus JRKY dan
atau Anggota JRKY
3. Musyawarah Anggota Luar Biasa atas usulan Pengurus JRKY dan atau Anggota JRKY
dapat diselenggarakan apapbila diusulkan sekurang-kurangnya 1/3 (spertiga) dari
jumlah Anggota JRKY
4. Selambat-lambatnya 15 hari dari usulan tersebut Pengurus harus melaksanakan
Musyawarah Anggota Luar Biasa.
5. Pengajuan permohonan untuk Musyawarah Anggota JRKY Luar Biasa dilakukan secar
tertulis dan diajukan kepada Pengurus JRKY dengan Tembusan keseluruh Anggota JRKY.
6. Surat permohonan dimaksud ayat 3 harus dilampiri dukungan Anggota JRKY dalam
bentuk tanda tangan Pengurus dan Stempel Lembaga Radio Komunitas.
7. Apabila Pengurus JRKY tidak melaksanakan Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat
diambil alih oleh Anggota JRKY.

12. 8. Tata Cara Musyawarah Anggota Luar Biasa ditentukan dalam pertemuan tersebut.
BAB V
Pengurus JRKY
Pasal 9
Syarat Pengurus JRKY
Syarat Pengurus JRKY :
1. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip JRKY
2. Bermoral
3. Mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan radio
komunitas
4. Tidak menjadi pengurus partai politik, TNI/Polri
5. Berdomisili di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Bersedia menjalankan tugas dibuktikan dengan surat pernyataan
7. Mampu dan mau memimpin serta dapat bekerjasama
8. Hadir pada saat pemilihan dan diusulkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta .
9. Memiliki radio komunitas serta sebagai pengelola radio komunitas
10. Radio komunitas yang dikelolanya telah berbadan hukum
11. Radio komunitas yang dikelolanya telah mengajukan permohonan izin ke KPID DIY
12. Radio komunitas yang dikelolanya telah mengudara sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun
dan masih aktif.
13. Terdaftar sebagai peserta Musyawarah Anggota JRKY
Pasal 10
Pemilihan Ketua JRKY
1. Pemilihan Ketua JRKY dilakukan dari, untuk dan oleh Anggota dalam Musyawarah
Anggota JRKY.
2. Tata Cara Pemilihan Ketua JRKY diatur dalam Tata Tertib Musyawrah Anggota JRKY.
3. Mekanisme pemilihan Pengurus JRKY dilakukan oleh Ketua JRKY terpilih dan dapat
dilakukan perubahan oleh Ketua terpilih bila dianggap perlu.
4. Penggantian Jabatan Pengurus JRKY darus disampaikan kepada anggota secara tertulis
paling lambat 15 hari setelah ditetapkan.
Paal 11

13. Pengurus Antar Waktu
1. Selambatnya 30 hari setelah adanya anggota Pengurus JRKY yang berhalangan tetap,
maka Ketua JRKY mengirim surat kesediaan dari Anggota JRKY pada Musyawarah
Anggota JRKY sebelumnya untuk menjadi Pengurus JRKY antar waktu.
2. Apabila terjadi kesamaan kesediaan dari Anggota JRKY maka Pengurus JRKY mempunyai
hak suara untuk memilih salah satu.
3. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Pengurus Antar Waktu.
4. Selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan Pengurus Antar Waktu, Pengurus JRKY
harus mengirim surat pemberitahuan kepada Anggota JRKY.
BAB VI
Perangkat Kerja
Pasal 12
Perangkat Kerja
1. Perangkat Kerja adalah alat kelengkapan kerja JRKY yang membantu Pengurus JRKY
untuk mengoptimalkan kerja-kerja organisasi JRKY.
2. Perangkat Kerja dapat bersifat tetap selama kepengurusan berlangsung dan atau
bersifat AdHoc.
Pasal 13
Perangkat Kerja Tetap
Perangkat Kerja Tetap adalah perangkat kerja yang bertanggungjawab atas keberlangsungan
administrasi sekretariat, keuangan, rumah tangga dan program
Pasal 14
Perangkat Kerja AdHoc
Perangkat Kerja AdHoc adalah perangkat kerja yang berfungsi untuk membantu terlaksananya
kegiatan.
BAB VII
Rapat-Rapat
Pasal 15

14. Rapat-Rapat
1. Rapat Kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus JRKY untuk penjabaran
umum program kerja yang dimandatkan oleh Musyawarah Anggota JRKY, sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
2. Rapat Pengurus JRKY adalah rapat intern Pengurus guna membahas segala hal berkaitan
dengan mandat, perkembangan organisasi dan pelaksanaan program, minimal 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Rapat Periodik yang kemudian disebut Pertemuan Anggota JRKY adalah pertemuan
Pimpinan Anggota JRKY yang diselenggarakan secara periodik oleh Pengurus JRKY
sebagai sarana Informasi, Konsultasi dan Konsolidasi antara Pengurus dan Anggota
JRKY, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
4. Rapat Perangkat Kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan Perangkat
Kerja guna membahas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas program
kerja yang telah dan akan dilaksanakan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
bulan.
BAB VIII
Iuran Anggota dan Keuangan
Pasal 16
Iuran Anggota
Iuran Anggota besarnya Iuran ditentukan Rp. 60.000, per tahun yang dibayarkan
sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam setahun.
Pasal 17
Keuangan
1. Dana yang dimiliki JRKY disimpan dalam salah satu Bank yang ditentukan oleh Pengurus
JRKY dalam bentuk rekening koran dan atau tabungan, atas nama dua pengurus JRKY
yaitu Ketua dan Bendahara.
2. Tahun Buku dimulai pada tanggal 1 April dan ditutup pada 31 Maret pada tahun
berikutnya.
3. Laporan Pertanggungjawaban keuangan oleh Pengurus JRKY pada Musyawarah Anggota
JRKY, sebelumnya harus diaudit oleh panitia khusus atau akuntan publik.

15. 4. Laporan Pertanggungjawaban akan diaudit oleh panitia khusus apabila budgetnya
dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Laporan Pertanggungjawaban akan diaudit oleh Akuntan Publik apabila budgetnya diatas
Rp. 100.000.000,- (sertus juta rupiah)
6. Pansus berasal dari Anggota JRKY yang dibentuk melalui mekanisme rapat periodik.
7. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang berkaitan dengan proyek kerjasama dengan
pihak lauar dilaporkan secara terpisah.
8. Dalam penyelenggaraan Musyawarah Anggota JRKY, semua pemasukan dan pengeluaran
keuangan harus dilaporkan oleh panitia pelaksana kepada Pengurus Terpilih.
BAB IX
Peraturan Tambahan
Pasal 18
Perubahan
Apabila dipandang perlu maka Anggaran Rumah Tangga ini akan diubah sewktu-wktu melalui
mekanisme Musyawarah Anggota Luar Biasa.
Pasal 19
Lain-Lain
Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Organisasi dan Mekanisme Kerja JRKY oleh Pengurus JRKY.
BAB X
Penutup
Pasal 20
Penutup
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan, ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal
25 Februari 2009 pada Musyawarah Anggota III JRKY.