Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat

1. Hukum Acara
Mahkamah
Konstitusi
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 1
Law Unpad)

2. FUNGSI MAHKAMAH
KONSTITUSI
Dapat disimpulkan dari berbagai teori dan
Penjelasan UU MK, yaitu :
 Menangani perkara tertentu dibidang
ketatanegaraan
 Sebagai pelaksana kekuasaan
peradilan dalam sistem Konstitusi
 Sebagai The Guardaian of Constitution
 Sebagai penafsir Konstitusi
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 2
Law Unpad)

3. KEWENAGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
{ UUD 1945 Psl 24 C / UU MK Psl 10 }
 Menguji Undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar
 Memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenanganya
diberikan oleh UUD
 Memutus pembubaran partai politik
 Memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum
 Memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran
oleh Presiden dan / atau Wakil
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 3
Presiden menurut UUD Law Unpad)

4. SISTEM BIFURKASI
JUDISIAL REVIEW
DI INDONESIA
MAHKAMAH MAHKAMAH
AGUNG KONSTITUSI
Menguji Peraturan Menguji Undang-
Perundang-undangan Undang terhadap
Undang-Undang
dibawah Undang- Dasar
undang
07/13/12 Kardoman Tumangger 4
(Faculty of Law Unpad)

5. Asas-Asas Hukum Acara
MK
 Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
 Asas Independen dan Imparsial
 Asas Peradilan cepat, sederhana dan murah
 Asas Audi et alteram partem
 Asas Hakim aktif juga pasif dalam proses persidangan
 Asas Ius Curia Novit
 Asas Putusan Final
 Asas Praduga Recthmatig
 Asas Pembuktian bebas
 Asas erga omnes
 Asas Objektivitas
 Asas sosialisasi
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 5
Law Unpad)

6. Asas Persidangan
T erbuka U ntuk U mum
Pasal 40 ayat (1) UU MK
“ Sidang Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum, kecuali rapat
permusyawaratan hakim ”
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 6
Law Unpad)

7. Asas Independen dan
Imparsial
 Kemandirian hakim yang berkaitan erat dengan
sikap imparsialitas yaitu tidak memihak baik
dalam pemeriksaan maupun dalam
pengambilan keputusan.
 Merupakan pencerminan dari Pasal 2 UU MK dan
Pasal 33 UU No 4 / 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman
 Kemandirian ini dilihat dari segi :
 Fungsional
 Lembaga
 Personal
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 7
Law Unpad)

8. Asas Peradilan cepat,
sederhana dan murah
Pasal 4 ayat (2) No 4 / 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman
“Peradilan dilakukan dengan sederhana,
cepat, dan biaya ringan.”
Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan
dengan acara yang efisien dan efektif tanpa
mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran
dan keadilan.Semua biaya yang menyangkut
persidanga di Mahkamah Konstitusi dibebankan pada
biaya negara.
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 8
Law Unpad)

9. Asas Audi et alteram partem
“ Hak yang sama untuk didengar keterangannya
secara berimbang”
Masing-masing pihak mempunyai kesempatan
yang sama mengajukan pembuktian untuk
mendukung dalil masing-masing. Semua harus
dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi jika
keterangan tersebut mengandung nilai yuridis
yang dapat membuat jelas permasalahan.
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 9
Law Unpad)

10. Asas Hakim aktif juga
pasif
 Mekanisme constitutional control digerakan oleh
pemohon dengan satu permohonan dan dalam hal
demikian hakim bersifat pasif, tidak boleh secara
aktif melakukan inisiatif untuk menggerakan
mekanisme. Mahkamah Konstitusi tidak dapat
memeriksa perkara tanpa adanya permohonan
 Hakim harus aktif menggali data dan keterangan
yang diperlukan bahkan dengan menyelidiki melalui
risalah pembahasan Undang-undang tersebut sesuai
dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 11 UU
MK
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 10
Law Unpad)

11. Asas Ius Curia
Novit
Pasal 16 ayat (1) No 4 / 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman
“Pengadilan tidak boleh menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya.”
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 11
Law Unpad)

12. Asas Putusan
Final
Dengan asas ini Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final
(Pasal 10 Undang-undang Mahkamah
Konstitusi)
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 12
Law Unpad)

13. Asas Praduga
Rechtmatig
 Putusan Mahkamah Konstitusi
merupakan akhir dan mempunyai kekuatan
hukum tetap pada saat putusan dibacakan
serta tidak berlaku surut.
 Akibat putusan hakim tersebut adalah “ex
nunc”, yaitu dianggap ada sampai saat
pembatalannya. Hal ini adalah
pencerminan pasal 58 UU MK
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 13
Law Unpad)

14. Asas Pembuktian
bebas
Hakim Konstitusi bebas dalam menentukan
apa yang harus dibuktikan, beban
pembuktian beserta penilaian pembuktian
atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan
keyakinannya. Hakim Konstitusi dapat
leluasa untuk menentukan alat bukti,
termasuk alat bukti yang tergolong baru
dikenal dalam kelaziman Hukum Acara,
misalnya alat bukti berupa rekaman video
kaset.
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 14
Law Unpad)

15. Asas erga omnes
Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan
putusan yang mengikat para pihak dan harus
ditaati oleh siapa pun. Putusannya langsung
dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan
lagi keputusan pejabat yang berwenang
kecuali peraturan perundang-undangan
mengatur lain. Ketentuan ini mencerminkan
kekuatan hukum mengikat dan karena sifat
hukumnya publik, maka berlaku pada siapa
saja tidak hanya para pihak yang berperkara.
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 15
Law Unpad)

16. Asas Objektivitas
Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim
atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila
terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda
sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau
isteri meskipun telah bercerai dengan para pihak
Asas Sosialisasi
MK mengirimkan putusannya pada pihak-pihak
terkait selain itu juga masyarakat dapat mengakses
melalui internet dan media massa. Hal ini sebagai
pelaksanaan Pasal 14 UU MK yang menyatakan
bahwa “ Masyarakat mempunyai akses untuk
mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi ”
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 16
Law Unpad)

17. Sumber Hukum Acara
MKSumber Langsung :

 UU No. 24 Tahun 2003
Tentang MK
 Peraturan MK
 Yurisprudensi MK RI
 Sumber Tidak Langsung
 UU Hukum Acara
Perdata, Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha
Negara dan Hukum Acara
Pidana Indonesia
 Pendapat sarjana (doktrin)
 Hukum Acara dan
07/13/12
yurisprudensi MK negara17
Kardoman Tumangger (Faculty of
lain
Law Unpad)

18. Objek Perkara
Pengujian Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar
Pasal 51 ayat (3) UU MK :
“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi
ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
dan/atau
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau
bagian undang-undang dianggap bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 18
Law Unpad) to be continued

19.  Pengujian Materil
Pengujian terhadap materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian tertentu
 Pengujian Formil
Pengujian terhadap :
Appropriate form
Appropriate institution
Appropriate procedure
Pemberlakuannya
Ex : UU No. 45 / 1999 Tentang Pemekaran Provinsi
Irian Jaya, yang dinyatakan bertentangan
karena masih berlaku setelah adanya
UU No.21 / 2001 Tentang Otonomi
Khusus Papua
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 19
Law Unpad)

20. Pengujian Psl 50 UU MK
Pasal 50 UU MK
“Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji
adalah Undang-undang yang diundangkan setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ”
Pasal ini telah diuji dan dinyatakan bertentangan
dengan pasal 24 C UUD 1945, dengan demikian
objek perkara dari kasus Pengujian Undang-Undang
terhadap UUD menjadi lebih luas, yaitu semua
Undang-undang baik sebelum maupun sesudah
perubahan.
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 20
Law Unpad)

21. OBJEK PERKARA
SENGKETA KEWENGAN
ANTAR LEMBAGA NEGARA
 Objeknya adalah kewenagan dari lembaga
negara yang memperoleh kewenangan
menurut UUD
 UUD 1945 tidak memberi batasan pengertian
lembaga negara sehingga menurut Jimly
semua lembaga negara yang terdapat dalam
UUD dasar dapat menjadi pihak dan
kewenangannya dapat menjadi objek sengketa
 Terdapat pengecualian yaitu pada MA, yang
tidak dapat menjadi pihak perkara dalam kasus
sengketa kewenangan antar lembaga negara
sesuai pasal 65 UU MK
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 21
Law Unpad)

22. OBJEK PERKARA
PEMBUBARAN PARPOL
 Alasan sebuah parpol dibubarkan adalah
Pertentangan Ideologi, Asas, Tujuan,
Program dan Kegiatan parpol Terhadap
UUD 1945
 Pihak yang mengajukan adalah
pemerintah wajib menguraikan
mengenai hal diatas (Psl 68 UU MK)
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 22
Law Unpad)

23. OBJEK PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILU
 Menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional
yang dilakukan oleh KPU yang mempengaruhi
angaka perolehan suara terhadap anggota DPD,
DPR, DPRD atau mempengaruhi langkah calon
Presiden dan wakil Presiden ke putaran berikutnya
atau menjadi Presiden dan wakil Presiden
 Jadi harus benar-benar mempengaruhi {Psl 74 (2)
UUMK } :
a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah
b. Penentuan pasangan calon Presiden dan wapres
yang masuk putaran kedua serta terpilihnya
Presiden dan wapres
c. Perolehan kursi parpol peserta pemilu
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 23
Law Unpad)
to be continued

24.  Permohonan menunjukan 2 hal pokok yaitu
(Psl 75 UU MK ) :
a. Adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan
oleh KPU
b. Hasil perhitungan yang benar menurut
pemohon
 Yang dapat menjadi Pemohon adalah
{Psl 74 (1) UU MK} :
 Perorangan WNI peserta pemilu (calon anggota
DPD)
 Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden
peserta pemilu
 Parpol peserta pemilu
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 24
Law Unpad)

25. OBJEK PERKARA
PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR
MENGENAI DUGAAN
PELANGGARAN PRASIDEN
DAN / ATAU WAPRES
 Objeknya adalah dugaan DPR bukan
presiden dan / atau wapres
 Lihat pasal 24 C (2) UUD 1945 Jo Psl 10
(2) dan dirinci lebih lanjut dalam psl 10
(3) UU MK
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 25
Law Unpad)

26. LEGAL STANDING
 Standing / personae standi in judicio / standing
to sue adalah :
hak atau kedudukan hukum untuk
mengajukan gugatan atau permohonan di
depan pengadilan
 Legal Standing mencakup 2 syarat :
 Syarat Formal : Sebagaimana di tentukan dalam UU
MK Psl 51 (1)
 Syarat Materil : Berupa kerugian hak / kewenangan
konstitusional
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 26
Law Unpad) to be continued

27.  Dalam Yurisprudensi Amerika terdapat 3 syarat yang
harus dipenuhi untuk mempunyai standing to sue, yaitu :
 Adanya kerugian yang timbul karena adanya
pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi
secara hukum dan bersifat spesifik, aktual dalam satu
kontoversi dan bukan hanya bersifat potensial
 Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara
kerugian dengan berlakunya suatu UU
 Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang
diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau
dipulihkan
 Kesimpulannya, pemohon harus memenuhi :
 Salah satu dari kelompok subjek hukum yang telah
ditentukan UU MK
 Subjek hukum tersebut memang mempunyai hak atau
kewenangan konstitusional
07/13/12 3 syarat yang Kardoman disebut diatas
telah Tumangger (Faculty of 27
Law Unpad)

28. Para Pihak
Yang Dapat Berperkara Di MK, Pasal 51 ayat (1)
UU MK, yaitu :
 Perorangan warga negara Indonesia
 Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI
yang diatur dalam UU
 Badan hukum publik atau privat
 Lembaga Negara
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 28
Law Unpad)

29. P ERORANGAN
WARGA NEGARA
 Termasuk INDONESIA mempunyai
sekelompok orang yang
kepentingan yang sama
KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT
 Harus dibedakan antara :
• Mayarakat adat : adalah kumpulan individu yang hidup
dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu
community / society
• Kesatuan masyarakat hukum adat menunjuk pada
pengertian masyarakat organik yang tersusun dalam
kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling
mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan
bersama
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 29
Law Unpad)
to be continued

30.  Jadi kelompok masyarakat adat itu harus :
{Disimpulkan dari Psl 51 (1) huruf b }
 Termasuk dalam pengertian kesatuan masyarakat
hukum adat
 Kesatuan masyarakat hukum adat itu memang masih
hidup
 Perkembangan kesatuan masyarakat hukum adat
tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat
 Sesuai pula dengan prinsip NKRI
 Diatur dalam UU
 Dikatakan tidak hidup / sudah tiada jika :
 M - , T - , C –
 M - , T - , C +
 M + , T - , C -
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 30
Law Unpad)

31. BADAN HUKUM
PUBLIK / PRIVAT
 Penilaian unsur : subjektif dan Objektif
 Unsur Subjektif → berdasarkan subjek pendirian BH
tersebut, jadi :
• Dikatakan BH Publik karena kepentingan yang
menyebabkan badan itu dibentuk adalah kepentingan
umum
• Dikatakan BH Privat karena kepentingan yang
menyebabkan badan itu dibentuk adalah kepentingan
 Unsur Objektif → berdasarkan objek kegiatan BH tersebut
jadi :
• Meskipun BH tersebut bersifat Publik namun objek
aktivitasnya ada dalam lalulintas hukum privat. Begitu
pula sebaliknya
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 31
Law Unpad) to be continued

32.  Dari penilaian 2 unsur ini, maka terdapat 4 macam BH
yaitu :
 BH mewakili kepentingan publik dan menjalankan
aktivitas di bidang hukum publik.
Contoh : KPU, Parpol
 BH mewakili kepentingan publik namun menjalakan
aktivitas di bidang hukum perdata.
Contoh: Bank Indonesia
 BH mewakili kepentingan perdata pendirinya namun
menjalankan aktivitas dibidang publik.
Contoh : Yayasan Pribadi yang kegiatannya memberi
bantuan untuk masyarakat Umum, LSM
 BH mewakili kepentigan perdata pendirinya dan
menjalankan aktivitasnya dibidang perdata
contoh : Koperasi
 Status Badan Hukum Publik / Privat akan berakibat
07/13/12 pada legal standing mengenai hak / kewenangan
Kardoman Tumangger (Faculty of 32
konstitusional Law Unpad)

33. Pengajuan Permohonan
 Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia
 Permohonan dibuat dalam 12 rangkap
 Permohonan menjelaskan dengan jelas materi Permohonan
(sesuai dengan juridiksi MK)
 Di samping diajukan dalam bentuk tertulis permohonan juga
diajukan dalam format digital yang disimpan secara
elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram
padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu.
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 33
Law Unpad)

34. ISI PERMOHONAN
 Permohonan harus memuat:
 Identitas Pemohon : - Nama - TTL / umur - Agama
- Pekerjaan - Kewarganegaraan - Alamat Lengkap
- Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada)
 Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan
yang meliputi:
- kewenangan MK - legal standing
- alasan permohonan
 Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus
 Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang
mendukung permohonan tersebut. of
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty 34
Law Unpad)

35. TATA CARA PEGAJUAN
PERMOHONAN
 Permohonan diajukan kepada MK melalui Kepaniteraan.
 Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan
bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum
konsultasi oleh calon Pemohon dengan Panitera.
 Petugas Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat
bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya
berupa:
a. Bukti diri Pemohon sesuai dengan kualifikasi
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:
1. foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pemohon
adalah perorangan warga negara Indonesia,
2. bukti keberadaan masyarakat hukum adat menurut
UU dalam hal Pemohon adalah masyarakat hukum
07/13/12 adat, Kardoman Tumangger (Faculty of 35
Law Unpad) to be continued

36. 3. akta pendirian dan pengesahan badan hukum
baik publik maupun privat dalam hal Pemohon
adalah badan hukum,
4. Peraturan perundang-undangan pembentukan
lembaga negara yang bersangkutan dalam hal
Pemohon adalah lembaga negara;
b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan
permohonan;
c. Daftar calon ahli dan/atau saksi disertai pernyataan
singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait
dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia
menghadiri persidangan, dalam hal Pemohon
bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi;
d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang
disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik,
bila dipandang perlu.
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 36
Law Unpad) to be continued

37.  Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas
permohonan dinyatakan diterima oleh Petugas
Kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas
Perkara kepada Pemohon
 Apabila permohonan belum lengkap, Panitera MK
memberikan Akta Pemberitahuan Kekurang lengkapan
Berkas dan memberitahukan kepada Pemohon tentang
kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi
 Apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, maka
Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa
permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan
diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan
pengembalian berkas permohonan
 Permohonan pengujian undang-undang diajukan tanpa
dibebani biaya perkara
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 37
Law Unpad)

38. REGISTRASI PERKARA
 Permohonan yang sudah lengkap, dicatat dalam BRPK
(Buku Registrasi Perkara Konstitusi) dan diberi nomor
perkara.
 MK menyampaikan salinan permohonan kepada DPR
dan Presiden melalui surat yang ditandatangani Panitera
 MK memberitahukan kepada MA melalui surat yang
ditandatangani Ketua yang isinya mengenai adanya
permohonan pengujian suatu undang undang dan
memberitahukan agar MA menghentikan pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang sedang diuji
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 38
Law Unpad) to be continued

39.  Penyampaian salinan permohonan ini disampaikan oleh
Juru Panggil yang dibuktikan dengan berita acara
penyampaian.
 Dalam hal permohonan yang telah dicatat dalam BRPK
dan dilakukan penarikan kembali oleh Pemohon, maka
Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi
permohonan yang telah diajukan Pemohon dan
diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan
pengembalian berkas permohonan.
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 39
Law Unpad)

40. PENJADWALAN
DAN PANGGILAN SIDANG
 Ketua MK menerima berkas perkara yang sudah
diregistrasi dan menetapkan susunan Panel Hakim yang
memeriksa perkara tersebut,
 Ketua Panel Hakim menetapkan hari sidang pertama
 Penetapan hari sidang diberitahukan kepada Pemohon
melaui Surat Panggilan yang ditandatangani oleh
Panitera dan disampaikan secara langsung oleh Juru
Panggil atau melalui telepon, faksimili, dan/atau surat
elektronik yang dibuktikan dengan berita acara
penyampaian.
 Penetapan hari sidang juga diumumkan kepada
masyarakat dengan menempelkan pada papan
pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan dalam
situs MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id), serta
disampaikan kepada media cetak dan elektronik.
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 40
Law Unpad)

41. Persidangan
 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(OLEH PANEL)
 PEMERIKSAAN OLEH PLENO
 PENGHENTIAN PEMERIKSAAN /
PENUNDAAN PUTUSAN
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 41
Law Unpad)

42. PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN
 PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN
KEJELASAN PERMOHONAN
 DASAR LEGAL STANDING
 SARAN2 HAKIM UNTUK PERBAIKAN
URAIAN “POSITA” DAN “PETITUM”
 PEMERIKSAAN TUMPANG TINDIH
KEWENANGAN
 PEMERIKSAAN DAPAT DILANJUTKAN
07/13/12
ATAU TIDAK; Tumangger (Faculty of
Kardoman 42
Law Unpad)

43. TUJUAN
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
 ADANYA PERSIAPAN PERSIDANGAN
 MEMUDAHKAN PENGUJIAN DAN
KLARIFIKASI
 PENENTUAN JUMLAH SAKSI/AHLI YANG
DIAJUKAN LEMBAGA YANG TERKAIT
 PENENTUAN SIDANG PLENO LEBIH CEPAT
DAN MUDAH
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 43
Law Unpad)

44. HAL YANG HARUS
DIPERSIAPKAN
DALAM PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN
 Kualifikasi pemohon, kewengangan bertindak dan surat –
surat kuasa
 Legal Standing
 Statment of constitutional issue ( masalah konstitusi yang
diajukan )
 Alat bukti
 Saksi dan ahli yang pokok pernyataannya mendukung
permohonan
 Jumlah saksi dan ahli harus relevan
 Pengaturan jadwal adn tertib persidangan
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 44
Law Unpad)

45. ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN
 SISTEM DAN PRINSIP PEMBUKTIAN;
 RAGAM ALAT BUKTI;
 BUKTI DOKUMEN;
 KETERANGAN SAKSI;
 KETERANGAN AHLI
 KETERANGAN PIHAK-PIHAK;
 BUKTI PETUNJUK;
 BUKTI ELEKTRONIK;
 PENERJEMAH;
 PEMBUKTIAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 45
Law Unpad)

46. Pembuktian
 Tujuan pembuktian
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 46
Law Unpad)

47. Yang harus dibuktikan
•Terlebih dahulu membuktikan Legal Standing
•Pembentutukan UU tidak memenuhi formalitas yang diharuskan
oleh UUD 1945, baik dilihat dari kewenangan lembaga negara
maupun segala prosedur pembentukannya
•Materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian UU bertentangan
dengan UUD 1945
•Kewenangan lembaga negara yang dibeikan UUD 1945 baik
sebagia atau seluruhnya tumpang tindih atau diambil alih oleh
lembaga negara lain secara bertentangan dengan UUD 1945
•Hasil perhitungan suara dalam pemilu yang dilakukan KPU, telah
dilakukan secara salah sehingga mempengaruhi terpilihnya seorang
pemohon sebagai anggota DPR,DPD, DPRD, Presiden / Wakilnya,
dan perhitungan yang benar harus dibuktikan pemohon
•Presiden / Wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden / Wakilnya
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 47
Law Unpad)

48. Beban pembuktian
 Terdapat beberapa teori ;
 Teori Affirmatif
 Teori Hak (subjectieve Rechtelijketheorie)
 Teori hukum objektif (objectieve
Rechtelijketheorie )
 Teori kepatutan
 Teori pembenaran berdasarkan kaidah yang
bersangkutan (Process Rechtelijketheorie)
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 48
Law Unpad)

49. Alat bukti
 Surat atau Tulisan
 Keterangan Saksi
 Keterangan ahli
 Keterangan para pihak
 Petunjuk
 Alat bukti berupa informasi yang diucapkan,
dikirimkan, diterima atau disimpan secara
elektronik dengan alat optik atau yang serupa
dengan itu
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 49
Law Unpad)

50. Putusan
 Jenis putusan
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 50
Law Unpad)

51. Susunan dan Isi Putusan
• Identitas para pihak
• Ringkasan permohonan
• Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam
persidangan
• Amar putusan
• Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim
konstitusi serta panitera
• Pendapat berbeda dari hakim
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 51
Law Unpad)

52. Pelaksanaan dan akibat hukumnya
 Kekuatan
 Kekuatan mengikat
 Kekuatan pembuktian
 Kekuatan eksekutorial
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 52
Law Unpad)

53. Dissenting, concurret, dan
consenting Opion
07/13/12 Kardoman Tumangger (Faculty of 53
Law Unpad)