SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
Media Convergence 
“KEBEBASAN BEREKSPRES I ” 
DIANG 
HERLAN 
LUTF IAH 
NATHARIA 
MC1 7 -2B
Apa kebebasan berekspresi? 
John Locke 
• kebebasan bereskpresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan 
berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, 
menyebaluaskan dan menerima informasi serta kemudian 
memperbincangkannya – apakah mendukung atau mengkritiknya—sebagai 
sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai. 
John Stuart Mill 
• kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa 
yang korup dan tiran. Kenapa demikian? sebab suatu pemerintahan yang 
demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. 
Penilaian membutuhkan asupan, penelaahan dan penyebaran informasi.
Contoh Kasus : Florence Sihombing 
1. Hina Yogya 
Awalnya wanita bernama Florence Sihombing mengunggah status yang menghina 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
2. Dilaporkan ke polisi 
Postingan Florence Sihombing di media sosial 
Path tersebut ternyata berbuntut panjang. 
3. Masuk tahanan 
Setelah kasus pelaporan tersebut menjalar ke ranah hukum. 
4. Minta laporan dicabut 
Saat melakukan pertemuan dengan sejumlah komunitas yang melaporkan Florence ke 
Polda DIY atas umpatannya di media sosial, Sabtu (30/08), Florence kembali 
mengucapkan permintaan maaf atas tindakannya tersebut. 
5. Permintaan maaf ditolak 
Setelah dilaporkan ke Polda DIY oleh sejumlah komunitas di Yogyakarta, Florence 
bersama pengacaranya, Wibowo Malik mendapatkan undangan untuk melakukan 
klarifikasi dan dipertemukan dengan pihak pelapor untuk melakukan upaya perdamaian. 
Sayangnya upaya tersebut gagal. 
6. Tetap dijalankan hukuman 
Fajar Rianto, pelapor kasus penghinaan warga Yogyakarta yang dilakukan Florence 
Sihombing,mahasiswi Pascasarjana UGM Yogyakarta, mengaku tidak akan mencabut 
laporannya.
Contoh Capture Perilaku yang dilakukan Flo di 
Sosial Media :
Contoh Screenshoot Permintamaafan dari 
Florence :
Melanggar Pasal : 
Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE No 11 Tahun 2008 
Pasal 27 
(3)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik. 
Alasan: 
Perbuatan Florence Sihombing termasuk kasus yang melanggar pasal tersebut dengan 
mengakases informasi yang dibuat dan dimuat di jejaring sosial Path miliknya. Informasi 
yang dikeluarkan oleh Florence juga berisi penghinaan dan pencemaran nama baik 
(Kota Yogyakarta).
Melanggar Pasal : 
Pasal 28 
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, 
dan antargolongan (SARA). 
Alasan : sangat jelas sekali bahwa yang dilakukan florence itu adalah tindakan 
yang di sengaja karena ungkapan rasa kekesalan terhadap SPBU di Yogya 
memengaruhi tindakan florence untuk menjelekan kota Yogya di akun jejaring 
sosialnya, dengan kata-kata yang menuai banyak protes orang-orang 
khususnya warga Yogyakarta.
Melanggar Pasal 
Bab XVI - Penghinaan (KUHP) 
Pasal 310 
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan 
menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, 
diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan 
atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah. 
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas 
dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. 
Pasal 311 
(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan 
untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan 
dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Kebebasan Berekspresi 
 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai 
kebebasan berekpresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) UU tersebut menyebutkan 
bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat 
sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak 
elektronikdengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan 
umum, dan keutuhan bangsa”. 
 Pada pasal 28F, UUD 1945, dinyatakan bahwa:“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 
 Sedangkan pada pasal 19, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 
10 Desember 1948 tersebut ditegaskan bahwa:“Setiap orang berhak atas kebebasan 
berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh 
pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan 
menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”. 
 “Membatasi” pada pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama, berbunyi, “dalam menjalankan 
hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan 
yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan 
umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.
Kesimpulan : 
Kasus Florence di sini melanggar 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2, 
termasuk kasus penghinaan sehingga masuk kedalam KUHP pasal 
310 dan pasal 311. Jika sudah melanggar pasal tersebut Florence 
wajib mengikuti hukuman yang sudah ditetapkan kepadanya. Tetapi 
jika menurut kebebasan berekspresi Florence sendiri bahwa Flo 
melakukan hal tersebut sebagai ajang menuaikan kekesalan dan 
emosi terhadap SPBU di Yogyakarta. Florence juga yang menulis 
kekesalan nya di jejaring sosial (Path) miliknya menyebutkan nama 
Kota Yogya saja bukan nama orang atau tokoh setempat. Tetapi dari 
pihak si pelapor kasus tersebut melakukan tindakan kebebasan 
berekspresi juga dengan melaporkan Florence ke ranah hukum. 
Kasus Florence juga sudah ditindak lanjuti oleh pihak kampus UGM 
untuk dimasuki kedalam sidang kode etik yang dilakukan pihak 
UGM dan Florence sudah diberikan hukuman skorsing selama 1 
tahun, tetapi dari pihak si pelapor masih menindak lajuti kasus ini 
dan tetap Florence harus melakukan hukuman secara pidana juga.
TERIMA KASIH

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

FullPaper_BATASAN ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PENCEMARAN NAMA BAIK PADA ...
FullPaper_BATASAN ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PENCEMARAN NAMA BAIK PADA ...FullPaper_BATASAN ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PENCEMARAN NAMA BAIK PADA ...
FullPaper_BATASAN ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PENCEMARAN NAMA BAIK PADA ...Yongki Sidharta Gunawan
 
Pengertian dan jenis jenis ham
Pengertian dan jenis jenis hamPengertian dan jenis jenis ham
Pengertian dan jenis jenis hamaabgmf
 
Analisa Tragedi Trisakti
Analisa Tragedi TrisaktiAnalisa Tragedi Trisakti
Analisa Tragedi Trisaktiviviokta3
 
Pelanggaran ham dalam tragedi semanggi
Pelanggaran ham dalam tragedi semanggiPelanggaran ham dalam tragedi semanggi
Pelanggaran ham dalam tragedi semanggiNidya Banuari
 
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKAMakalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKARatika Mueslim
 
Tragedi munir 1998
Tragedi munir 1998Tragedi munir 1998
Tragedi munir 1998Muaffa
 
pelanggaran ham beserta gambarnya
pelanggaran ham beserta gambarnyapelanggaran ham beserta gambarnya
pelanggaran ham beserta gambarnyaAnwar Siregar
 
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAgarrytokai
 
pengertian HAM
pengertian HAM pengertian HAM
pengertian HAM Meri Diho
 
Kewarganegaraan (9) bab6demokrasidanpendidikandemokrasi
Kewarganegaraan (9) bab6demokrasidanpendidikandemokrasiKewarganegaraan (9) bab6demokrasidanpendidikandemokrasi
Kewarganegaraan (9) bab6demokrasidanpendidikandemokrasijayamartha
 
Problematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
Problematika Pelaksanaan Kode Etik JurnalistikProblematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
Problematika Pelaksanaan Kode Etik JurnalistikYohanes Widodo S.Sos, M.Sc
 
Kel 5 hate speech
Kel 5 hate speechKel 5 hate speech
Kel 5 hate speechSekar Wulan
 
Mengaitkan Kasus Marsinah Dengan HAM
Mengaitkan Kasus Marsinah Dengan HAMMengaitkan Kasus Marsinah Dengan HAM
Mengaitkan Kasus Marsinah Dengan HAMFianti Damayanti
 
HUKUM ETIKA & PENYIARAN - Pengantar Hukum dan Etika
HUKUM ETIKA & PENYIARAN - Pengantar Hukum dan EtikaHUKUM ETIKA & PENYIARAN - Pengantar Hukum dan Etika
HUKUM ETIKA & PENYIARAN - Pengantar Hukum dan EtikaDiana Amelia Bagti
 

La actualidad más candente (17)

FullPaper_BATASAN ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PENCEMARAN NAMA BAIK PADA ...
FullPaper_BATASAN ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PENCEMARAN NAMA BAIK PADA ...FullPaper_BATASAN ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PENCEMARAN NAMA BAIK PADA ...
FullPaper_BATASAN ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PENCEMARAN NAMA BAIK PADA ...
 
Bab 3 awal pers kls xii
Bab 3 awal pers kls xiiBab 3 awal pers kls xii
Bab 3 awal pers kls xii
 
Pengertian dan jenis jenis ham
Pengertian dan jenis jenis hamPengertian dan jenis jenis ham
Pengertian dan jenis jenis ham
 
Analisa Tragedi Trisakti
Analisa Tragedi TrisaktiAnalisa Tragedi Trisakti
Analisa Tragedi Trisakti
 
Pelanggaran ham dalam tragedi semanggi
Pelanggaran ham dalam tragedi semanggiPelanggaran ham dalam tragedi semanggi
Pelanggaran ham dalam tragedi semanggi
 
Ppt isna
Ppt isnaPpt isna
Ppt isna
 
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKAMakalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
 
Kode Etik Wartawan Indonesia
Kode Etik Wartawan IndonesiaKode Etik Wartawan Indonesia
Kode Etik Wartawan Indonesia
 
Tragedi munir 1998
Tragedi munir 1998Tragedi munir 1998
Tragedi munir 1998
 
pelanggaran ham beserta gambarnya
pelanggaran ham beserta gambarnyapelanggaran ham beserta gambarnya
pelanggaran ham beserta gambarnya
 
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
 
pengertian HAM
pengertian HAM pengertian HAM
pengertian HAM
 
Kewarganegaraan (9) bab6demokrasidanpendidikandemokrasi
Kewarganegaraan (9) bab6demokrasidanpendidikandemokrasiKewarganegaraan (9) bab6demokrasidanpendidikandemokrasi
Kewarganegaraan (9) bab6demokrasidanpendidikandemokrasi
 
Problematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
Problematika Pelaksanaan Kode Etik JurnalistikProblematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
Problematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
 
Kel 5 hate speech
Kel 5 hate speechKel 5 hate speech
Kel 5 hate speech
 
Mengaitkan Kasus Marsinah Dengan HAM
Mengaitkan Kasus Marsinah Dengan HAMMengaitkan Kasus Marsinah Dengan HAM
Mengaitkan Kasus Marsinah Dengan HAM
 
HUKUM ETIKA & PENYIARAN - Pengantar Hukum dan Etika
HUKUM ETIKA & PENYIARAN - Pengantar Hukum dan EtikaHUKUM ETIKA & PENYIARAN - Pengantar Hukum dan Etika
HUKUM ETIKA & PENYIARAN - Pengantar Hukum dan Etika
 

Similar a Media convergence kasus florence

Similar a Media convergence kasus florence (20)

44190301_Kenanga Marta Yansi.pptx
44190301_Kenanga Marta Yansi.pptx44190301_Kenanga Marta Yansi.pptx
44190301_Kenanga Marta Yansi.pptx
 
Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITE
 
Materi bab 1
Materi bab 1Materi bab 1
Materi bab 1
 
Bicara Atau Penjara
Bicara Atau Penjara Bicara Atau Penjara
Bicara Atau Penjara
 
Kasus
KasusKasus
Kasus
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Aspek Konten dalam Hukum Telematika-260423.pptx
Aspek Konten dalam Hukum Telematika-260423.pptxAspek Konten dalam Hukum Telematika-260423.pptx
Aspek Konten dalam Hukum Telematika-260423.pptx
 
Politik Media sby.pptx
Politik Media sby.pptxPolitik Media sby.pptx
Politik Media sby.pptx
 
Hak Asasi Manusia di Indonesia.pdf
Hak Asasi Manusia di Indonesia.pdfHak Asasi Manusia di Indonesia.pdf
Hak Asasi Manusia di Indonesia.pdf
 
Ham makalah
Ham makalahHam makalah
Ham makalah
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
 
Pers & Konflik
Pers & Konflik Pers & Konflik
Pers & Konflik
 
Rangkuman ppkn uts genap
Rangkuman ppkn uts genapRangkuman ppkn uts genap
Rangkuman ppkn uts genap
 
PELANGGARAN HAM
PELANGGARAN HAMPELANGGARAN HAM
PELANGGARAN HAM
 
Ham kelas x
Ham kelas xHam kelas x
Ham kelas x
 
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIAPERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
 
Jenis pelanggaran hak asasi manusia
Jenis pelanggaran hak asasi manusiaJenis pelanggaran hak asasi manusia
Jenis pelanggaran hak asasi manusia
 

Último

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 

Último (12)

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 

Media convergence kasus florence

  • 1. Media Convergence “KEBEBASAN BEREKSPRES I ” DIANG HERLAN LUTF IAH NATHARIA MC1 7 -2B
  • 2. Apa kebebasan berekspresi? John Locke • kebebasan bereskpresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebaluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya – apakah mendukung atau mengkritiknya—sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai. John Stuart Mill • kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Kenapa demikian? sebab suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. Penilaian membutuhkan asupan, penelaahan dan penyebaran informasi.
  • 3. Contoh Kasus : Florence Sihombing 1. Hina Yogya Awalnya wanita bernama Florence Sihombing mengunggah status yang menghina Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 2. Dilaporkan ke polisi Postingan Florence Sihombing di media sosial Path tersebut ternyata berbuntut panjang. 3. Masuk tahanan Setelah kasus pelaporan tersebut menjalar ke ranah hukum. 4. Minta laporan dicabut Saat melakukan pertemuan dengan sejumlah komunitas yang melaporkan Florence ke Polda DIY atas umpatannya di media sosial, Sabtu (30/08), Florence kembali mengucapkan permintaan maaf atas tindakannya tersebut. 5. Permintaan maaf ditolak Setelah dilaporkan ke Polda DIY oleh sejumlah komunitas di Yogyakarta, Florence bersama pengacaranya, Wibowo Malik mendapatkan undangan untuk melakukan klarifikasi dan dipertemukan dengan pihak pelapor untuk melakukan upaya perdamaian. Sayangnya upaya tersebut gagal. 6. Tetap dijalankan hukuman Fajar Rianto, pelapor kasus penghinaan warga Yogyakarta yang dilakukan Florence Sihombing,mahasiswi Pascasarjana UGM Yogyakarta, mengaku tidak akan mencabut laporannya.
  • 4. Contoh Capture Perilaku yang dilakukan Flo di Sosial Media :
  • 6. Melanggar Pasal : Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 27 (3)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Alasan: Perbuatan Florence Sihombing termasuk kasus yang melanggar pasal tersebut dengan mengakases informasi yang dibuat dan dimuat di jejaring sosial Path miliknya. Informasi yang dikeluarkan oleh Florence juga berisi penghinaan dan pencemaran nama baik (Kota Yogyakarta).
  • 7. Melanggar Pasal : Pasal 28 (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Alasan : sangat jelas sekali bahwa yang dilakukan florence itu adalah tindakan yang di sengaja karena ungkapan rasa kekesalan terhadap SPBU di Yogya memengaruhi tindakan florence untuk menjelekan kota Yogya di akun jejaring sosialnya, dengan kata-kata yang menuai banyak protes orang-orang khususnya warga Yogyakarta.
  • 8. Melanggar Pasal Bab XVI - Penghinaan (KUHP) Pasal 310 (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Pasal 311 (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  • 9. Kebebasan Berekspresi  UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekpresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronikdengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.  Pada pasal 28F, UUD 1945, dinyatakan bahwa:“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”  Sedangkan pada pasal 19, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 tersebut ditegaskan bahwa:“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”.  “Membatasi” pada pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama, berbunyi, “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.
  • 10. Kesimpulan : Kasus Florence di sini melanggar 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2, termasuk kasus penghinaan sehingga masuk kedalam KUHP pasal 310 dan pasal 311. Jika sudah melanggar pasal tersebut Florence wajib mengikuti hukuman yang sudah ditetapkan kepadanya. Tetapi jika menurut kebebasan berekspresi Florence sendiri bahwa Flo melakukan hal tersebut sebagai ajang menuaikan kekesalan dan emosi terhadap SPBU di Yogyakarta. Florence juga yang menulis kekesalan nya di jejaring sosial (Path) miliknya menyebutkan nama Kota Yogya saja bukan nama orang atau tokoh setempat. Tetapi dari pihak si pelapor kasus tersebut melakukan tindakan kebebasan berekspresi juga dengan melaporkan Florence ke ranah hukum. Kasus Florence juga sudah ditindak lanjuti oleh pihak kampus UGM untuk dimasuki kedalam sidang kode etik yang dilakukan pihak UGM dan Florence sudah diberikan hukuman skorsing selama 1 tahun, tetapi dari pihak si pelapor masih menindak lajuti kasus ini dan tetap Florence harus melakukan hukuman secara pidana juga.