Laporan tahunan
Próxima SlideShare
Cargando en...5
×

¿Le gusta esto? Compártalo con su red

Compartir
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    ¿Está seguro?
    Tu mensaje aparecerá aquí
    Be the first to comment
No Downloads

reproducciones

reproducciones totales
2,875
En SlideShare
2,871
De insertados
4
Número de insertados
2

Acciones

Compartido
Descargas
43
Comentarios
0
Me gusta
1

Insertados 4

http://pa-balige.net 3
http://www.slideshare.net 1

Denunciar contenido

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 2010 LAPORAN TAHUNANPENGADILAN AGAMA BALIGE PENGADILAN AGAMA BALIGE Jln. Adhyaksa No. 4 Balige Toba Samosir Telp. (0632) 21165 Fax. (0632) 21066 Homepage: http://pa-balige.net
  • 2. KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Taufiq-Nya kepadakita semua. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita kejalan yang benar. Alhamdulillah Laporan Tahunan Pengadilan Agama Balige ini telah selesai dilaksanakansebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 584/SEK/01/X/2010tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penyusunan dan Jadwal Pelaporan Laporan Tahunan Tahun 2010,yang meliputi pelaksanaan tugas Administrasi Peradilan, baik bidang Administrasi Yustisial,Administrasi Non Yustisial maupun bidang yang lainnya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas-tugas yang kami laksanakan masih belumsempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk, bimbingan dan saran untukpeningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Laporan Tahunan ini kamiucapkan terima kasih, semoga mendapat limpahan Rahmat dari Allah SWT, Amin. Balige, 31 Desember 2010 Pengadilan Agama Balige An. Ketua. Wakil Ketua, Drs. Al- Azhary, SH., MH.
  • 3. LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BALIGE TAHUN 2010Kata Pengantar ....................................................................................................... : -Daftar Isi............................................................................................................ :-Bab I Pendahuluan....................................................................................... :1 A. Kebijakan Umum Peradilan ....................................................... :1 B. Visi dan Misi .............................................................................. :3 C. Renstra ....................................................................................... :3Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi).............................................................. : 11 A. Penyusunan alur Tupoksi B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Bab III Keadaan Perkara (dilampirkan matrik terlampir)..................................... : 34Bab IV Pengawasan Internal .......................................................................... : 37Bab V Pembinaan dan Pengelolaan .............................................................. : 38 A. Sumber Daya Manusia ............................................................ : 38 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ............................. : 38 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ....................... : 38 3. Promosi dan Mutasi .............................................................. : 39 4. Pengisian Jabatan Struktural ................................................. : 39 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………………… : 39 1. Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung...................................... : 39 a) Pengadaan b) Pemeliharaan c) Pengahapusan 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ............................. : 40 a) Pengadaan b) Pemeliharaan c) Penghapusan C. Pengeloalaan Keuangan .......................................................... : 41 1. Belanja Pegawai (dilampirkan matrik terlampir) - Pagu - Realisasi - Sisa 2. Belanja Barang (dilampirkan matrik terlampir).................... : 41 - Pagu - Realisasi - Sisa 3. Belanja Modal (dilampirkan matrik terlampir)................. :41 - Pagu - Realisasi - Sisa D. Pengelolaan Administrasi................................................................ : 42 1. Administrasi Perkara (dilampirkan matrik terlampir)........... : 42 2. Administrasi Umum......................................................... : 44Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi............................................... : 49
  • 4. BAB I PENDAHULUANA. Kebijakan Umum Peradilan Pengadilan Agama Balige sebagai Pengadilan Agama yang berkedudukan diwilayah TingkatII (Kota atau Kabupaten) adalah salah satu badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan salahsatu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sesuai Undang-Undang Nomor :4 Tahun 2004, tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo UU No50 Tahun 2009 dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu kepada arah kebijakanNasional Negara RI yakni Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri Merdeka danTransparan. Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan tersebut Pengadilan Agama Baligemasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dengan daerah hukumnyameliputi 2 (dua) daerah Tingkat II, yaitu wilayah Kabupaten Toba Samosir dengan luas wilayah hukumkurang lebih 2.021.80 Km2 dengan jumlah penduduk seluruhnya pada Tahun 2010 berjumlah sebanyak210.323 jiwa, dengan penduduk Mayoritas beragama Kristen, penduduk Kristen 197.840 jiwa,Penduduk Muslim 12.483 jiwa dan Kabupaten Samosir dengan luas wilayah 1.616.90 Km2 denganjumlah penduduk seluruhnya pada Tahun 2010 berjumlah sebanyak 133.349 jiwa, dengan pendudukMayoritas beragama Kristen, penduduk Kristen 131.828 jiwa Penduduk Muslim 1.521 jiwa yangterbagi dalam 16 Kecamatan di Toba Samosir dan 9 Kecamatan di Samosir yang terbagi dari :a. Kabupaten Toba Samosir : 1. Kecamatan Balige dengan 29 Desa 6 Kelurahan 2. Kecamatan Tampahan dengan 6 desa; 3. Kecamatan Laguboti dengan 21 Desa 1 Kelurahan; 4. Kecamatan Habinsaran dengan 16 Desa 1 Kelurahan; 5. Kecamatan Borbor dengan 7 desa; 6. Kecamatan Nassau dengan 10 Desa; 7. Kecamatan Silaen dengan 19 Desa; 8. Kecamatan Sigumpar dengan 9 Desa 1 Kelurahan; 9. Kecamatan Porsea dengan 12 Desa 3 Kelurahan; 10. Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan 7 Desa; 11. Kecamatan Siantar Narumonda dengan 13 Desa; 12. Kecamatan Lumban Julu dengan 11 Desa; 13. Kecamatan Uluan dengan 15 Desa; 14. Kecamatan Ajibata 8 Desa 1 Kelurahan; 1
  • 5. 15. Kecamatan Parmaksian dengan 10 Desa; 16. Kecamatan Bonatua Lunasi dengan 10 Desa;b. Kabupaten Samosir 1. Kecamatan Simanindo dengan 14 desa; 2. Kecamatan Ronggur Nihuta dengan 8 desa; 3. Kecamatan Pangururan dengan 25 desa; 4. Kecamatan Palipi dengan 17 desa; 5. Kecamatan Onan Runggu dengan 12 desa; 6. Kecamatan Nainggolan 7. Kecamatan Sianjur Mula-mula dengan 11 desa; 8. Kecamatan Harian dengan 13 desa; 9. Kecamatan Sitiotio. Pengadilan Agama Balige sebagai salah satu Pelaksana Kakuasaan Kehakiman yang bersifatmandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun harus dapat memberikan rasa keadilan bagimasyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebutperlu ditempuh hal-hal sebagai berikut :1. Transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti masyarakat.2. Akuntabilitas yaitu suatu bentuk kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik dalam penyelenggaraan Peradilan, baik Teknismaupun non teknis di Pengadilan Agama Balige yang merupakan badan Peradilan dibawah MahkamahAgung RI, sudah tentunya akan tetap konsisten dan konsekwen mengikuti dan menegakkan segalakebijakan yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maupun Pengadilan TinggiAgama Sumatera Utara yang merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung RI, Walaupun dengansarana dan prasarana yang belum mencukupi, Pengadilan Agama Balige tetap berupaya seoptimalmungkin melaksanakan tugas-tugas Peradilan dan memberi pelayanan yang baik kepada publik demimeningkatkan martabat dan wibawa Pengadilan Agama Balige secara khusus dan penyelenggaraanPeradilan pada umumnya. Tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu menjadiperhatian untuk diatasi demi kelancaran pelaksanaan tugas baik dalam penyelenggaran Peradilanmaupun dalam pengelolaan administrasi Peradilan dan administrasi umum. 2
  • 6. B. Visi dan Misi Untuk tercapainya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa Keadilan berdasarkan Hukumbagi para pencari Keadilan, maka Pengadilan Agama Balige tetap berpedoman kepada Visi yang telahditerapkan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” Untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Agama Balige, menetapkan beberapa Misi yaitu :- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkaedah Kepada Pencari Keadilan;- Meningkatkan Keadilan Kredibilitas dan Transpransi Badan Peradilan. Dengan Motto : ”Santun Melayani Tegas Mengadili.”C. Renstra Berdasarkan kepada Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Balige bertekat membangunsistem Peradilan yang Merdeka, Bermartabat dan Berwibawah, maka Pengadilan Agama Baligemembuat Rencana Strategi ( Renstra ) sebagai berikut : 3
  • 7. PERENCANAAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BALIGENO VISI MISI TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN1 2 3 4 5 6 7 8 9I KEPANITERAAN1 Mewujudkan putusan yang Menerima, Terwjudnya kualitas Berkas Perkara - Melaksanakan proses 1 Melakukan eksaminasi Memilih/mengambil 1. Bidang adil dan berwibawa memeriksa, Putusan yang semakin baik, prosedur sesuai dengan berkas perkara untuk yustisial satu berkas yang sehingga kehidupan mengadili,dan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Pola Ketua Majelis oleh Ketua Peradilan masyarakat menjadi tenang, menyelesaika perundang-undangan yang Bindalmin. PA. telah berkekuatan Agama tertib dan damai dibawah n perkara berlaku. hukum tetap bagi lindungan Allah SWT. yang diajukan - Menciptakan pegawai oleh Umat bidang kepaniteraan setiap ketua Majelis Islam di yang profesional dalam guna dieksaminasi bidang bidang masing-masing perkawinan, waris, wasiat, wakaf, Terciptanya tertib prosedur Para Pencari Keadilan - Melaksanakan 2 Meningkatkan Pelayanan Memberikan shadakah dan penerimaan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari bimbingan dan ekonomi penyelesaian setiap perkara. bagi pencari keadilan keadilan dalam manerima petunjuk kepada syariah yang datang ke PA. dan menyelesaikan perkara pencari keadilan secara cepat sesuai dengan ketentuan. dalam hal sederhana dan mengajukan perkara. biaya ringan. Terwujudnya perkara Para pencari keadilan - Menjelaskan kepada 3 Mengupayakan agar Memberikan penetapan ahli waris pencari keadilan agar permohonan penetapan bimbingan dan menjadi perkara volunter perkara penetapan ahli Ahli waris menjadi perkara petunjuk kepada waris sebagai perkara volunter di lingkungan PA. pencari keadilan volunter. supaya perkara penetapan ahli waris dijadikan perkara volunter. Terwujudnya hubungan Instansi terkait - Memenuhi undangan 4 Mengadakan koordinasi Melakukan yang harmonis dan serasi instansi terkait lintas sektoral dengan koordinasi dengan dengan instansi terkait. instansi terkait dibawah instansi terkait pimpinan Ketua. dalam setiap kegiatan 4
  • 8. 2 3 4 5 6 7 8 9 Terlaksananya pe Pejabat kepaniteraan - Memberikan bimbingan 1 Menyelenggarakana Menerima guga- 2. bidang sarana dan nerapan keten- kepada pejabat kepaniteraan pembinaan yang in- tan/permohonan prasarana tuan pola Bindal- sentif terhadap para verzet,Banding, min yang semakin pejabat kepaniteraan Kasasi, PK dan mantap,baik dan untuk meningkatkan eksekusi sesuai Tepat sistem penerimaan/ dengan pola Bin- pendaftaran perkara dalmin. pada PA. sesuai dgn. pola Bindalmin. Terwujudnya Kasir dan Bendaharawan - Memberikan petunjuk Mengoftimalkan penelolaan keuangan - Melakukan pem 2 pengelolaan keuangan Penerima lepada kasir dan perkara, pembukuan biaya perkara binaan dan peme perkara yang baik dan Bendaharawan penerima tingkat pertama, banding, Kasasi,PK tertib dan pertanggung jawaban laporan riksaan serta pe- ngawasan terha dap bendahara- wan penerima. Petugas Register Memonitor pengisian buku- 3 - Membuat laporan Terwujudnya pengisian Meningkatkan pengisian Register buku register perkara keuangan perkara buku register dengan Perkara Gugatan Permohonan, baik, rapi dan tertib Banding, Kasasi, PK, Register Surat Kuasa, Register Penyitaan, Register -Melakukan pe- Eksekusi, Register Akta Cerai dan ngawasan oleh Permohonan Pembagian Harta hakim pengawas Peninggalan diluar Sengketa.,Register Somasi, Register Surat Keterangan bidang. Ahli Waris. - Melakukan pem- binaan perkara pada setiap pe- ngawasan . Mengirimkan salinan Mempersiapkan Putusan Untuk 4 Meningkatkan pelaksanaan putusan kepada Para Terwujudnya pengiriman Panmud. Hukum diberikan Kepada Para Pihak Penyampaian Pihak salinan/ putusan Perkara. salinan putusan kepada Para Pihak penetapan lepada Para Sesuai Waktu yang ditentukan Pihak Perkara. 5
  • 9. . 3 4 5 6 5 7 91 2 8 Panmud . Hukum - Meneliti, memeriksa surat- Mengitensifkan pelaksanaan Terwujudnya data pembuatan laporan perkara, mengelola surat yang akan perkara baik yang dan menganalisa data laporan serta dikirim/laporan dan - Membuat dan diterima maupun yang menyajikan dalam statistik perkara. pengisiannya. mengirimkan laporan diputus. yang akurat dan tepat waktu setiap bulan . - Menuliskan penyajian data perkara dalam bentuk statistik. Terwujudnya Sarana dan prasarana arsip. - Menyediakan boks-boks 6 Penentuan berkas arsip sesuai dengan pengamanan dan arsip perkara yang telah berkekuatan hukum. Pola Bindalmin penataaan berkas arsip Menata arsip perkara perkara pada ruangan yang telah berkekuatan arsip sesuai dengan Pola hukum tetap dalam Bindalmin. lemari arsip sesuai dengan peratuaran pola Bindalmin. Terwujudnya - Meneliti surat-surat Advokat/Pengacara 7 Meningkatkan registrasi administrasi Advokat/Pengacara praktek praktek. Advokat/Pengacara praktek yang Advokat/Pengacara yang ingin beracara di PA. Balige. beracara di PA. Balige yang telah Meregistrasi setiap praktek di PA. Balige. terdaftar di PTA. Medan Advokat/Pengacara praktek yang beracara di PA.balige. Terwujudnya disiplin Hakim dan Pegawai PA Mengupayakan agar Hakim /Pegawai Memotifasi para Hakim - Memberikan kesempatan 8 Ilmu yang lebih tinggi yang berminat. bagi para pegawai PA yang dapat Mengikuti jenjang Pendidikan dan pegawai yang dan baik. ingin Pendidikan S-1, S-2, yang lebih Tinggi lainnya untuk mengikuti S-3. Pendidikan S-1, S-2 dan S-3. - Menciptakan Pegawai yang 9 Membuat CPP 1 dan CPP 2, EVA 1 Mengisi dan menilai profesional dan memiliki dan EVA 2, WAS 1 dan WAS 2, dari EVA 1 dan EVA 2, SDM yang handal sesuai Hakim dan Panitera Pengganti WAS 1 dan WAS 2, dengan bidangnya masing- CPP 1 dan CPP 2 Hakim masing dan Panitera Pengganti. 6
  • 10. NO VISI MISI TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SARAN KET KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II KESEKRETARIATAN 1 Terciptanya tertib administrasi Pembinaan pejabat Terwujudnya tertib Terlaksananya 1. pelaksanaan prosedur 1. Meningkatkan 1. Melaksanakan pencatatan untuk kesekretariatan untuk struktural dan administrasi administrasi tata persuratan sesuaii pelaksanaan tata cara dan pembukuan surat-surat terlaksananya arsip dinamis pegawai pada kesekretariatan yang umum, dengan arsip dinamis persuratan sesuai masuk sesuai dengan arsip sesuai dengan bagian dapat mendukung tugas kepegawaian serta inventarisasi dengan petunjuk dinamis serta kesekretariatan pokok PA. Balige dan keuangan Barang Milik Negara. pelaksanaan mandelegasikannya secara baik Mahkamah Agung RI kepada pejabat yang serta Peraturan berwenang dengan Perlaksanaan lainnya memakai lembar disposisi. 2. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan serta pemberian nomor surat keluar dan mengirimkannya ke instansi terkait secara tepat waktu 3. Mengarsipkan surat masuk dan keluar secara baik dan benar. 2. meningkatkan 1. Melaksanakan pelaksanaan pemutakhiran data penatausahaan Barang Inventaris Barang serta Milik Negara sesuai melaksanakan dengan SK. Sekretaris pemeliharaan dan Mahkamah Agung RI perawatannya dengan Nomor : baik. MA/SEK/173ª/SK/XI/ 2005 2. membuat daftar barang Ruangan (DBR) untuk Tahun 2010 sesuai dengan Peraturan yang berlaku. 7
  • 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Meningkatkan 1. Mendata buku-buku pengelolaan yang masuk serta administrasi penomorannya sesuai Perpustakaan penataan dengan sistem CDC Perpustakaan dan mengusulkan 2. Membuat Kartu Tanda penambahan buku – Anggota Perpustakaan, buku literatur serta Katalog buku mengupayakan tenaga perpustakaan, Pustakawan. mengusulkan pengangkatan tenaga Pustakawan. 4. Meningkatkan 1. Melaksanakan Kesadara lingkungan kebersihan ruangan dan bersih, sehat dan halaman kantor PA. nyaman serta Balige setiap hari dan mengaktifkan gerakan melaksanakan gotong jumat bersih baik royong setiap hari jumat. didalam maupun diluar kantor. 2. Menciptakan 1. Membuat dengan 1.Mengisi dan menilai DP Pegawai yang Akurat nilai DP 3. 3 pegawai sesuai dengan profesional dan dari Hakim dan kemampuan dan memiliki SDM yang Pegawai secara tepat kecakapannya dalam handal sesuai Waktu melaksanakan tugas. dengan bidangnya masing-masing 2. Menyempurnakan 1. Membuat dan penyusunan DUK dan mempersiapkan data Job Discription serta Kepegawaian untuk membuat data Pegawai kelengkapan pembuatan dengan benar. DUK, Berzetting Formasi serta Senioritas Hakim, Panitera dan Jurusita Pengganti. 8
  • 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Membuat Job Diskription seluruh Pegawai dengan tugas masing-masing. 3. Mengawasi setiap saat pelaksanaan Job Diskription 3. Pelaksanaan 1. Membuat Rencana 1. Mendata kebutuhan Pemanfaatan Daftar Pengguanaan Uang barang dan ATK dari Isian Penggunaan (RPU) DIPA tahun setiap ruangan. Anggaran (DIPA) 2009 bekerja sama dan 2. Menentukan Perioritas sesuai dengan Kordinasi dengan kebutuhan sesuai petunjuk KPPN Balige dan BRI dengan kemampuan Operasionalnya. Balige. dana dalam DIPA serta menyiapkan rencana penggunaan DIPA. 3. Mengkonsultasikan pencairan dana dalam DIPA Tahun Anggaran 2009 kepada KPPN Balige dan BRI cabang. Balige. 9
  • 13. Berdasarkan SEMA No. 5 Tahun1996 Tanggal 13 Agustus 1996Tentang Bagan Susunan Pengadilan KETUA Drs. Mazharuddin, MH WAKIL KETUA HAKIM Drs. Al Azhary, SH, MH 1. M. Shalahudin H,SH,MA 2. Drs. Irmantasir, MHI 3. M. Afif, SHI PANITERA / SEKRETARIS 4. Lanka Asmar, SHI Dra. Zuhaira, SH WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS Dra. Hj. Nurlela Br. Ginting Supriono, SH PANMUD. PERMOHONAN PANMUD. GUGATAN PANMUD. HUKUM KAUR. KEPEGAWAIAN KAUR. KEUANGAN KAUR. UMUM - Sriwati Br. Siregar, SH - Mairiza Yulianti, S.Si Khairuna Nasution, SH - STAF STAF PANITERA PENGGANTI Nur Ilmayati Sri Melda Sitorus, A.Md - JURUSITA PENGGANTI 1. Supriono, SH 2. Khairuna Nasution, SH Keterangan : Garis Kordinasi Garis Tanggung Jawab 10
  • 14. BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)A. Penyusunan Alur Tupoksi Bagan Struktur Struktur Organisasi Pengadilan Agama Balige adalah berpedoman kepada SEMA Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 Tentang Bagan Susunan Pengadilan, dimana disebutkan bahwa unsur pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua kemudian ada kelompok fungsional Hakim dan kelompok fungsional Panitera Pengganti. Selanjutnya secara struktural dibawah Ketua ada Panitera/ Sekretaris dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris. Kemudian Wakil Panitera dibantu oleh Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum serta Wakil Sekretaris dibantu oleh Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum. Adapun bagan struktur Pengadilan Agama Balige untuk lengkapnya sperti bagan berikut : 1. Nama Unit Organisasi Pengadilan Agama Balige. 2. Tugas : Melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya mengacu pada arah kebijakan Nasional Negara Republik Indonesia yakni mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, mandiri dan transparan. 3. Fungsi :Pengadilan Agama Balige adalah salah satu lembaga peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan dibidang Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wasiat, Wakaf, Zakat, P3HP dan Ekonomi Syari’ah. b. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang melakukan pengawasan yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Maksud pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan replesif, agar bawahan melaksanakan tugas tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. 11
  • 15. B. Penyusunan Standart Operasional (SOP). I. SOP Administrasi Umum Sesuai dengan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BALIGE NOMOR : W2-A8/498/OT.01.3/VI/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI UMUM DI PENGADILAN AGAMA BALIGE SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BALIGE Menimbang : 1. Bahwa Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dimana peranan Pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan dengan standar pelayanan yang maksimal; 2. Bahwa untuk menunjang tugas pokok peradilan perlu didukung dengan suatu sistem dan tatanan kerja yang efektif; 3. Bahwa sehubungan dengan butir (2) di atas perlu dibuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan dan standar prosedur kerja di lingkungan kesekretariatan, dengan berpedoman pada segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; 4. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2), dan (3) di atas perlu ditetapkan suatu keputusan;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 12
  • 16. 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;11. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/2010, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI;15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.06/2005 Tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar ISisan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007;18. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001/Sek/SK/I/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;19. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/Sek/SK/I/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 di Lingkungan Mahkamah Agung;20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 13
  • 17. MEMUTUSKANMenetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BALIGE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM DI PENGADILAN AGAMA BALIGE BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Balige.2. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan.3. Kaur Kepegawaian adalah jabatan struktural di Pengadilan Agama Balige yang melaksanakan tugas-tugas bidang Kepegawaian;4. Penangung jawab Pekerjaan Keuangan adalah seluruh Tim Pengelola keuangan sesuai dengan job description sebagaimana telah tertuang dalam uraian tugas;5. Penanggung jawab Pekerjaan Urusan Umum adalah seluruh Tim Pengelola urusan Umum sesuai dengan job description sebagai mana telah tertuang dalam uraian tugas;6. Teknologi Informasi adalah semua sistem otomatisasi yang memberikan solusi dokumen dengan bantuan sistem komputerisasi atau sistem digital lainnya;7. Standar pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan di Pengadilan Agama Balige.8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Mahkamah Agung atas nama Ketua Mahkamah Agung dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.9. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang adalah Ketua Mahkamah Agung dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung.10. Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung selaku Pengguna Anggaran untuk bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung.11. Penanggung jawab kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.12. Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar adalah Pejabat yang bertugas melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).13. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang atau Badan yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 14
  • 18. 14. Bendahara Pengeluaran adalah orang atau badan yang ditunjuk melaksanakan kebendaharaan dalam pelaksanaan anggaran belanja.15. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA. BAB II PELAYANAN BIDANG KEPEGAWAIAN Pasal 2 Disiplin Kerja1. Membuat daftar hadir dan pulang setiap hari;2. Membuat rekap absen setiap akhir bulan3. Membuat jadwal pemakaian seragam dinas a. Setiap hari Senin s.d Kamis bagi pegawai memakai seragam hijau sedangkan Hakim memakai jas mini berwarna gelap b. Setiap hari Jum’at pagi berpakaian olahraga dan siang memakai batik.4. Membuat jadwal apel setiap hari5. Mendata pegawai yang berprestasi dan mengusulkan untuk : a. Promosi Jabatan b. Kenaikan Pangkat Pilihan6. Mendata pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dengan memberikan peringatan : a. Lisan b. Tulisan c. Pelanggaran7. Membuat daftar catatan penilaian pegawai dan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 setiap tahun8. Mendata pegawai yang telah memenuhi syarat masa kerja : a. 10 Tahun b. 20 tahun c. 30 Tahun Agar dapat memperoleh Satya Lancana dari Presiden RI9. Menerbitkan Surat Usulan bagi pegawai yang telah memenuhi syarat untuk menerima tanda jasa;10. Mendata pegawai yang berminat untuk melanjutkan jenjang pendidikan;11. Menyempurnakan sarana tata usaha kepegawaian setiap terjadi mutasi seperti : a. Buku Kendali Kepegawaian; b. Mesin Absen; c. File Kepegawaian; d. Buku Induk Kepegawaian; 15
  • 19. e. Menata Arsip Kepegawaian; f. Membuat SPMT, SPMJ; g. Membuat KP4; h. Membuat Laporan Tahunan paling lambat tanggal 7 tahun berikutnya; i. Membuat Laporan per April dan Oktober; j. Membuat DUK dan Bezetting; k. Membuat usulan penerbitan ASKES, TASPEN, KARIS/KARSU; i. Membuat usulan pengangkatan PNS; m. Membuat BAP dan melaksanakan pelantikan PNS; n. Membuat dan melaksanakan sumpah/pelantikan jabatan bagi pejabat baru; o. Membuat surat perintah tugas bagi pegawai yang akan dinas luar; p. Membuat surat izin cuti bagi pegawai yang akan melaksanakan cuti tahunan; q. Menindaklanjuti surat kepegawaian yang perlu ditindaklanjuti paling lambat 2 hari; r. Membuat usulan bagi pegawai yang akan pensiun; s. Membuat uraian tugas; t. Membuat dan merevisi SK di Kepegawaian dalam jangan waktu 7 hari pada wal tahun berjalan bagi yg telah habis masa berlakunya; u. Membuat buku catatan Penilaian Pegawai pada akhir tahun.12. Menerbitkan usul Surat Kenaikan Pangkat bagi yang telah memenuhi syarat;13. Menerbitkan surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi yang memenuhi syarat;14. Menyempurnakan administrasi pegawai dalam aplikasi SIMPEG pada saat ada mutasi;15. Membuat jadwal Diskusi dan Bintal sekali setahun;16. Melaksanakan Diskusi dan Bintal sekali dua minggu;17. Mengkoordinasikan untuk penyampaian materi dari hasil pelatihan dan penataran bagi peserta yang mengikuti BAB III PELAYANAN BIDANG KEUANGAN Pasal 3 Pengajuan Belanja Pegawai1. Membuat daftar belanja pegawai paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;2. Memeriksa daftar gaji/kekurangan gaji/uang makan dan membuat SPP Pembayaran Gaji oleh Penanggung Jawab kegiatan;3. Memperhatikan kelengkapan berkas dan menerbitkan SPM oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;4. Mengajukan SPM ke KPPN. 16
  • 20. Pasal 4 Realisasi Belanja Pegawai1. Membukukan SP2D ke dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya pada hari diterimanya SP2D;2. Memeriksa nominal uang sesuai dengan SP2D dan Daftar Gaji pada rekening masing-masing pegawai;3. Menandatangani tanda terima daftar gaji. Pasal 5 Pencairan Lembur 1. Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Kerja Lembur; 2. Membuat Daftar Hadir Kerja Lembur; 3. Menghitung dana lembur yang ada tertera dalam DIPA sesuai dengan Daftar Hadir Pegawai yang lembur; 4. Merekap daftar hadir Kerja Lembur; 5. Membuat pengajuan SPP uang lembur selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya; 6. Memperhatikan kelengkapan berkas dan menerbitkan SPM oleh Pejabat Penanda Tangan SPM; 7. Mengajukan SPM ke KPPN; 8. Membukukan SP2D ke dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya pada hari diterimanya SP2D; 9. Memeriksa nominal uang sesuai dengan SP2D dan Daftar Uang Lembur pada rekening masing- masing pegawai; 10. Menandatangani tanda terima uang lembur. 11. Pasal 6 Belanja barang 1. Membuat rencana penggunaan uang dan pembelian barang dengan mempertimbangkan masukan dari setiap bagian sesuai dengan DIPA yang tersedia pada awal tahun; 2. Mengajukan uang muka kerja ke KPPN; 3. Membuat daftar belanja barang sesuai dengan rencana penggunaan uang DIPA 2 hari setelah terbitnya SP2D; 4. Membukukan SP2D ke dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya pada hari diterimanya SP2D oleh bendaharawan; 5. Membelanjakan uang DIPA sesuai dengan rencana belanja barang dan buku pengawasan kredit oleh Pejabat Pembuat Komitmen; 6. Memeriksa tanda bukti belanja barang dan kelengkapan berkas oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan KPA; 17
  • 21. 7. Mengajukan SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk pengajuan penggantian uang persediaan;8. Pejabat Penandatanganan SPM meneliti/memeriksa kelengkapan berkas selanjutnya menerbitkan SPM selambat-lambatnya tanggal 2 setiap bulannya. Pasal 7 Belanja Modal1. Membuat rencana penggunaan uang untuk belanja modal sesuai dengan DIPA yang tersedia pada awal tahun;2. Membuat jadwal belanja modal sesuai dengan rencana penggunaan uang oleh Pejabat Pembuat Komitmen;3. Menerbitkan SK Panitia untuk pelaksanaan belanja modal oleh Kuasa Pengguna Anggaran;4. Mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan belanja modal;5. Mengajukan SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk pengajuan penggantian uang persediaan;6. Pejabat Penandatanganan SPM meneliti/memeriksa kelengkapan berkas selanjutnya menerbitkan SPM. Pasal 8 Rekonsiliasi1. Meneliti kebenaran setiap transaksi yang telah dilakukan selama 1 bulan setiap akhir bulan berjalan;2. Memasukkan data transaksi berdasarkan SP2D ke dalam aplikasi SAKPA;3. Merekonsiliasi data ke KPPN Balige untuk mendapatkan Berita Acara Rekonsiliasi. Pasal 9 Laporan Keuangan1. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 3 bulan berikutnya yaitu : a. Buku Besar SAI dan RTH sesuai kode MAK Laporan Realisasi Anggaran secara Manual dan Aplikasi yang telah direkonsiliasi beserta ADK ke korwil; b. Mengirimkan foto kopi rekening telepon, internet, faxmile dan air ke PTA Medan; c. Laporan Extra Daftar Gaji; d. Laporan kekurangan Gaji; e. Laporan Cash Forecasting; f. Laporan pajak yang terdiri dari formulir 1721, 1721-II; g. Daftar Rekening ke KPPN Balige. 18
  • 22. 2. Membuat dan mengirimkan laporan triwulan setiap tanggal 3 awal triwulan berikutnya yaitu : a. Laporan Rencana Penarikan Dana; b. Laporan PP 39 Tahun 2006 oleh Pejabat Pembuat Komitmen.3. Membuat dan mengirimkan laporan semester Keuangan beserta Calk (Catatan atas Laporan Keuangan) tanggal 7 pada bulan berikutnya;4. Membuat dan mengirimkan laporan tahunan (Pajak 1721, 1721 A2). BAB III PELAYANAN BIDANG UMUM Pasal 10 Pengelolaan Surat1. Mencatat semua jenis surat masuk dan surat keluar dengan memilah-milah bentuk, sifat dan jenisnya ;2. Melakukan prosedur arsip dinamis terhadap seluruh surat masuk / keluar dengan tertib dan menata, menyimpan sesuai dengan aturan yg berlaku;3. Menyimpan data, dokumen yang bersifat rahasia ditempat yang aman.4. Pasal 11 Inventaris1. Membuat , mencatat seluruh barang Inventarisasi yang terdapat dalam setiap ruangan dalam Daftar Inventaris Ruangan setiap adanya mutasi barang/ setiap awal tahun;2. Membuat, dan mencatat Inventaris tanah, bangunan dan kenderaan bermotor kedalam Kartu Inventaris Barang dan memperbaharui setiap awal tahun;3. Melakukan pencatatan mutasi barang setiap tiga bulan sekali kedalam Buku Inventaris Intrakomtabel, Ekstrakomtabel, buku barang bersejarah, dan SIMAK- BMN;4. Melakukan pencatatan terhadap barang persediaan setiap bulan kedalam Buku Persediaan dan Aplikasi barang persediaan;5. Melakukan pemeriksaan terhadap penambahan barang adakan klarifikasi tentang kebenaran barang, kewajaran harga, mutu dan kwalitas serta kemanfaatannya( 3E);6. Pada akhir tahun melakukan penghitungan posisi seluruh barang yang ada dalam kantor dalam waktu lima hari dan selanjutnya dibuatkan laporan tahunan dalam waktu lima hari;7. Melakukan rekonsiliasi terhadap nilai asset barang setiap enam bulan sekali ke KPKNL;8. Laporan yang telah direkonsiliasi dalam waktu dua hari dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan. 19
  • 23. Pasal 12 Perpustakaan1. Melakukan registerisasi terhadap seluruh buku yang diterima kedalam register Induk, register pengelompokan dan register peminjaman secara tertib dan teratur;2. Membuat kode terhadap setiap buku perpustakaan;3. Membuat kartu catalog untuk seluruh buku perpustakaan;4. Melaporkan buku perpustakaan yg diterima tiga bulan sekali;5. Melakukan penutupan buku register induk setiap tutup tahun; Pasal 13 Kebersihan Kantor1. Memeriksa dan berkoordinasi dengan pegawai honor untuk tugas kebersihan dan kerapian gedung dan halaman kantor;2. Mengkoordinasikan petugas piket untuk keamanan kantor.Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Balige Pada tanggal : 24 Juni 2010 Sekretaris Pengadilan Agama Balige Dra. ZUHAIRA, SH. NIP. 19700529 199403 2 004 20
  • 24. II. SOP Administrasi Penerimaan Perkara Sesuai dengan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BALIGE NOMOR : W2-A8/52/HK.05/I/2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BALIGE KETUA PENGADILAN AGAMA BALIGEMenimbang : 1. Bahwa fungsi dan peranan Pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; 2. Bahwa untuk membantu para pencari keadilan sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas, pelayanan menjadi unsur yang sangat penting dan vital; 3. Bahwa sehubungan dengan butir (2) di atas perlu dibuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Balige, dengan berpedoman pada segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2), dan (3) di atas perlu ditetapkan suatu keputusan;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN; 7. Stb. 1927-227 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R. Bg.); 8. Stb. 1847-52 jo. 1849-63 Reglemen Acara Perdata Reglement op de Rechtsvordering (Rv.); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; 12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; MEMUTUSKANMenetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Balige Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perkara di Pengadilan Agama Balige ; 21
  • 25. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Balige selaku Pengadilan Tingkat Pertama.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan di Pengadilan.3. Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan.4. Para pihak adalah pencari keadilan, terdiri dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/ Termohon.5. Majelis Hakim adalah hakim-hakim yang ditetapkan Ketua Pengadilan dalam Penetapan Majelis Hakim (PMH) untuk memeriksa dan memutus perkara.6. Panitera Pengganti disebut juga Panitera Sidang adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas mendampingi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara dan mencatat segala hal ihwal dalam persidangan.7. Jurusita/Jurusita Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis atau Ketua Pengadilan dalam kaitannya dengan penanganan perkara.8. Penetapan Hari Sidang (PHS) adalah penetapan hari, tanggal dan waktu penyelengaraan sidang yang dibuat Hakim Ketua Majelis.9. SKUM (surat Kuasa Untuk Membayar) adalah kuitansi yang dikeluarkan Pengadilan berisikan jumlah uang yang harus dibayar Penggugat/Pemohon ke Kasir dalam kaitan dengan perkara.10. Minutasi adalah pemberkasan/pengaslian berkas perkara yang telah diputus.11. Arsip terdiri dari arsip aktif dan arsip tidak aktif.12. Pengarsipan adalah penyimpanan berkas perkara yang sudah tidak aktif dalam ruang arsip.13. Bank adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Balige.14. Penyitaan adalah tindakan hukum menempatkan objek perkara kepada keadaan status quo.15. Sita Jaminan adalah menyita barang milik Tergugat (Conservatoir Beslag) atau barang milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat (Revindicatoir Beslag) ataupun barang milik bersama/harta bersama (maritale beslag) agar barang-barang tersebut tidak digelapkan/ dipindahtangankan selama masa proses persidangan.16. Sita eksekusi (executorial beslag) adalah tindakan menyita guna melakukan pelelangan atas benda milik Tergugat guna memenuhi putusan pengadilan yang menghukum Tergugat membayar sejumlah uang.17. Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.18. Teknologi Informasi (TI) adalah otomatisasi berdasarkan sistem komputerisasi/sistem digital lainnya dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan menganalisis dan/atau menyebarkan informasi. BAB II PENERIMAAN PERKARA Pasal 2 Tahapan Pendaftaran Perkara(1) Prosedur penerimaan perkara dilakukan berdasarkan sistem meja.(2) Penerimaan perkara dilakukan oleh Petugas Meja I di bawah koordinasi Panitera Muda Gugatan/Permohonan. 22
  • 26. (3) Pihak yang akan mengajukan perkara (Penggugat/Pemohon) datang menghadap langsung Petugas Meja I untuk menyerahkan surat gugatan/permohonan dalam jumlah 4 (empat) rangkap ditambah jumlah pihak berperkara.(4) Petugas Meja I wajib memperhatikan kelengkapan syarat formil dan materil gugatan/ permohonan yang diajukan pihak.(5) Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara selanjutnya menuangkannya dalam lembaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar biaya perkara.(6) Besarnya panjar biaya perkara dihitung sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Balige Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Balige.(7) Penggugat/Pemohon membawa dan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta lembaran SKUM kepada Kasir.(8) Penggugat/Pemohon menyetorkan biaya perkara ke BRI Cabang Balige dengan Nomor Rekening 0314-01-011919-50-0 An. Penampungan Biaya Perkara Pengadilan Agama Balige, selanjutnya resi (bukti setor) diserahkan kembali kepada Kasir.(9) Kasir merigisterasi surat gugatan/permohonan pada sudut kiri atas lembar pertama dan memparafnya, kemudian memberi penomoran, penanggalan sesuai tertera pada surat gugatan/permohonan dan menandatangani serta memberikan cap Lunas pada SKUM.(10) Penggugat/Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah diregister kepada Petugas Meja II berikut SKUM yang telah dtandatangani Kasir dan diberi Cap Lunas, kemudian Petugas Meja II menyerahkan 1 (satu) rangkap surat gugatan/ permohonan dan Lembar pertama SKUM kepada Penggugat/Pemohon.(11) Pelayanan penerimaan perkara dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) menit. Pasal 3(1) Penggugat/Pemohon yang tidak dapat membuat surat gugatan/permohonan dapat meminta bantuan pada Koperasi Al-Hikmah Pengadilan Agama Balige.(2) Penggugat/Pemohon yang tidak dapat membaca dan/atau menulis, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan dapat membuat catatan gugatan/permohonan.(3) Pelayanan penerimaan perkara bagi pihak yang memohon bantuan pembuatan surat gugatan/ permohonan atau pencatatan gugatan/permohonan dilakukan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) menit. Berperkara Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Pasal 4(1) Penggugat/Pemohon yang miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) yang diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan/permohonan;(2) Dalam mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) Penggugat/ Pemohon harus melengkapinya dengan Asli Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Penggugat/Pemohon yang diketahui Camat dan telah dinazegelen Kantor Pos atau Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Miskin atau sejenisnya yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan menunjukkan asli Kartu Tanda Miskin dalam persidangan;(3) Para pihak yang beracara secara cuma-cuma (prodeo) mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa dibeda-bedakan. Pasal 5(1) Petugas Meja II bertugas mencatat data-data perkara yang telah diberi nomor register ke dalam register perkara.(2) Data-data tentang jalannya persidangan dicatat dalam register perkara oleh Petugas Meja II berdasarkan instrumen yang tersedia.(3) Pencatatan dalam register perkara dilakukan pada hari bersangkutan. 23
  • 27. BAB III PENUGASAN PANITERA SIDANG DAN JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI Pasal 6 Penugasan Panitera Sidang(1) Penugasan Panitera Pengganti sebagai Panitera sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara dibuat oleh Panitera selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perkara didaftar.(2) Panitera sidang membantu Majelis Hakim dalam persidangan.(3) Panitera sidang harus melaporkan hari sidang pertama, penundaan sidang beserta alasannya dan perkara putus kepada petugas Meja II untuk dilakukan pencatatan dengan menggunakan lembaran instrument yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis. Pasal 7 Penugasan Jurusita/Jurusita Pengganti(1) Panitera menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemanggilan / pemberitahuan kepada pihak yang berperkara.(2) Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan tugas tersebut pada hari kerja dimulai jam 08.30 WIB.(3) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah PHS atau 1(satu) hari setelah penundaan sidang untuk panggilan sidang lanjutan.(4) Dalam melaksanakan tugas tersebut Jurusita/Jurusita Pengganti bertanggup jawab kepada Ketua Majelis Hakim. BAB IV PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH) DAN PENENTAPAN HARI SIDANG (PHS) Pasal 8 Penetapan Majelis Hakim (PMH)(1) Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis Hakim dalam tingkat pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pendaftaran perkara.(2) Penetapan Majelis Hakim ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah sisa perkara yang sedang ditangani masing-masing Majelis Hakim. Pasal 9 Penetapan Hari Sidang (PHS)(1) Hakim Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Penetapan Majelis Hakim.(2) Dalam menentukan sidang pertama, Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dengan para Hakim Anggota Majelis.(3) Hari/tanggal sidang pertama ditetapkan dengan mempertimbangkan asas ”cepat” dan jarak jauh/dekatnya domisili pihak-pihak berperkara dengan tempat pelaksanaan sidang.(4) Pelaksanaan sidang pertama dilaksanakan dengan : a. Pihak-pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pendaftaran perkara. b. Pihak-pihak yang berdomisili di luar wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige, baik masih dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama maupun di luar kewenangan relatif Pengadilan 24
  • 28. Tinggi Agama, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pendaftaran perkara. c. Pihak-pihak yang berdomisili di luar negeri dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak tanggal pendaftaran perkara. d. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara perceraian dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan setelah pengumuman pertama atau 3 (tiga) bulan setelah pengumuman kedua. e. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara selain perceraian dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Toba Samosir bagi pihak yang terakhir terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Toba Samosir, atau diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Samosir bagi pihak yang terakhir terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Samosir. BAB V PANGGILAN PARA PIHAK Pasal 10(1) Pemanggilan para pihak yang berdomisili di yurisdiksi Pengadilan dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti di tempat yang dipanggil dengan jarak pemanggilan dan hari sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari untuk perkara perceraian dan 3 (tiga) hari kerja untuk perkara selain perceraian.(2) Apabila yang dipanggil tidak berada ditemui di alamat yang ditunjuk dalam gugatan/ permohonan, surat panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepada Desa atau Sekretarisnya dengan menterakan nama dan tandatangan penerima serta diberi cap (stempel) jabatannya.(3) Surat panggilan sidang pertama kepada Tergugat/Termohon dilampiri dengan surat gugatan atau permohonan.(4) Pemanggilan pihak yang berdomisili di luar kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige didelegasikan kepada Pengadilan Agama tempat domisili para pihak.(5) Pemanggilan pihak yang berada di luar negeri dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Kedutaan Besar/Konsul Republik Indonesia di Negara tempat pihak berada.(6) Pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara selain perceraian dilaksanakan melalui Kantor Bupati Toba Samosir atau Kantor Bupati Samosir dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige. Sedangkan dalam perkara perceraian dilaksanakan melalui Radio “Kharisma FM Balige” sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang- kurangnya tiga bulan.(7) Apabila dalam persidangan pertama perkara belum putus, maka dalam persidangan berikutnya Tergugat/Termohon dipanggil melalui Kantor Bupati Toba Samosir atau Kabupaten Samosir dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan dengan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurang 14 (empat belas) hari.(8) Pemanggilan terhadap orang yang telah meninggal dunia disampaikan kepada ahli warisnya dengan ketentuan: a. Jika ahli waris yang bersangkutan dikenal, panggilan disampaikan kepada ahli waris tanpa menyebutkan nama dan alamat ahli waris satu persatu. b. Jika ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal terakhir Pewaris untuk diteruskan kepada ahli waris; c. Jika Lurah/Kepala Desa tidak mengetahui/tidak mengenal ahli waris, panggilan dikembalikan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti dengan melampirkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa yang menerangkan tidak mengenal/tidak mengetahui ahli waris yang bersangkutan guna ditempuh dengan jalan panggilan umum. 25
  • 29. (9) Pemanggilan yang tidak sah disebabkan kesalahan Jurusita/Jurusita Pengganti, maka Jurusita/Jurusita Pengganti yang bersangkutan dihukum untuk memanggil kembali tanpa diberikan biaya panggilan;(10) Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas Panggilan yang telah dilaksanakan kepada Hakim Ketua Majelis melalui Panitera Sidang perkara yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan sidang. BAB VI PERSIDANGAN Pasal 11(1) Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang akan disidangkan pada hari bersangkutan di papan Jadwal Sidang dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang di website Pengadilan.(2) Persidangan dilaksanakan hari Senin sampai dengan hari Kamis yang dimulai secepat-cepatnya pukul 09.00 WIB, pada hari yang bersangkutan dengan mempertimbangkan jauh dekat jarak kediaman pihak dengan tempat persidangan.(3) Urutan persidangan dilakukan berdasarkan daftar urutan kehadiran para pihak.(4) Apabila pada sidang pertama dalam perkara contentius (termasuk verzet) dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.(5) Mekanisme/tata cara mediasi akan diatur dalam bab tersendiri.(6) Apabila salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara hingga menjatuhkan putusan (verstek).(7) Apabila dalam keadaan seperti ayat (6) di atas Majelis Hakim beranggapan perlu untuk memanggil pihak kembali dengan menunda sidang, maka penundaan sidang dilakukan sesuai ketentuan tentang PHS, kecuali terhadap perkara yang pihaknya berada di luar kewenangan relatif Pengadilan Tinggi. Pasal 12(1) Persidangan suatu perkara diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran perkara.(2) Jika waktu 6 (enam) bulan telah terlampaui sedangkan perkara belum diputus, maka Hakim Ketua Majelis melalui Ketua Pengadilan membuat Laporan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI berikut alasan/penyebab perkara belum diputus. Pasal 13 Berita Acara Persidangan(1) Panitera Sidang wajib membuat berita acara persidangan.(2) Pembuatan Berita Acara Persidangan dilaksanakan pada hari sidang bersangkutan atau selambat- lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan sidang.(3) Ketua Majelis bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara Persidangan yang dibuat Panitera Sidang.(4) Berita Acara Persidangan ditanda tangani selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum sidang berikutnya. 26
  • 30. BAB VII MEDIASI Pasal 14 Prosedur Sebelum Mediasi(1) Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.(2) Kewajiban mediasi tetap melekat meskipun dalam sidang verzet.(3) Hakim wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada para pihak.(4) Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan sidang tersebut.(5) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 3 (tiga) di atas para pihak tidak tercapai kesepakatan memilih Mediator, Hakim Ketua Majelis berwenang menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.(6) Untuk kepentingan mediasi, Hakim memberikan kesempatan dengan menunda sidang paling lama 40 (empat puluh) hari kerja. Pasal 15 Proses Mediasi(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis, masing-masing pihak telah menyerahkan catatan/usulan dan/atau rumusan perdamaian kepada Mediator.(2) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.(3) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus” (pertemuan secara terpisah dengan salah satu pihak).(4) Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak hari kesepakatan pihak tentang Mediator yang dipilih atau ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis.(5) Jika disepakati para pihak, waktu pelaksanaan mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari kerja seperti dimaksud ayat (4) di atas.(6) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut–turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Pasal 16 Tempat Penyelenggaraan Mediasi.(1) Mediator dari kalangan Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.(2) Pelaksanaan mediasi oleh Mediator dari kalangan hakim tidak dikenakan biaya. Pasal 17 Hasil Mediasi(1) Jika dikehendaki para pihak, dalam perkara yang menyangkut tentang “orang” dapat juga dibuat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.(2) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.(3) Para pihak wajib menghadap kembali ke persidangan yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut. 27
  • 31. (4) Atas kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis hakim menganjurkan agar mencabut perkara.(5) Dalam sengketa menyangkut hukum “kebendaan” para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Majelis Hakim untuk dikukuhkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.(6) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani pihak-pihak dan Mediator.(7) Atas hasil mediasi gagal atau berhasil secara keseluruhan atau sebahagian berhasil dan sebagian gagal, Mediator wajib membuat laporan tentang hasil mediasi yang diserahkan kepada Majelis Hakim.(8) Gagalnya mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Pasal 18 Perdamaian pada tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali(1) Apabila terjadi kesepakatan tentang keinginan pihak-pihak melakukan perdamaian setelah proses perkara berada pada tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali, pihak-pihak wajib mengirimkan kesepakatan tertulis kepada tingkat Peradilan yang sedang memeriksa perkara melalui Pengadilan yang memeriksa pada tingkat pertama.(2) Ketua Pengadilan yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi jika dalam proses Banding, atau Ketua Mahkamah Agung jika proses memasuki tahap Kasasi ataupun Peninjauan Kembali tentang kehendak para pihak untuk melakukan perdamaian.(3) Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara pihak-pihak wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.(4) Para pihak melalui Ketua Pengadilan dapat mengajukan Surat Kesepakatan Perdamaian kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali melalui Ketua Tingkat Peradilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan dalam Akta Perdamaian.(5) Akta Perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Surat Kesepakatan Perdamaian diterima. BAB VIII PUTUSAN PENGADILAN Pasal 19(1) Putusan Pengadilan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.(2) Putusan diambil berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim. Pasal 20(1) Majelis Hakim membacakan putusan yang telah jadi (dalam bentuk hard copy).(2) Setelah putusan dibacakan, Majelis Hakim dan Panitera Sidang menandatangani Putusan.(3) Dalam perkara verstek, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan terlebih dahulu mempersiapkan amar putusan. 28
  • 32. Pemberitahuan Amar Putusan Pasal 21Bagi pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, Jurusita/Jurusita Penggantimenyampaikan pemberitahuan amar putusan secara tertulis (relaas) selambat-lambatnya 3 (tiga) harikerja terhitung sejak Putusan Pengadilan dibacakan. Penyerahan Salinan Putusan Pasal 22(1) Pengadilan wajib menyerahkan Salinan Putusan kepada pihak-pihak.(2) Salinan putuisan diserahkan apabila putusan telah ditandatangani oleh Majelis Hakim yang menyidangkan serta panitera sidang yang mencatat jalan persidangan perkara tersebut.(3) Terhadap putusan perkara yang dihadiri kedua belah pihak, salinan putusan diserahkan pada hari pembacaan putusan melalui Petugas Meja III.(4) Terhadap pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, salinan putusan diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan/diucapkan.(5) Jika pihak tidak datang mengambil salinan putusan, pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan melalui Pos dengan surat tercatat.(6) Biaya pengiriman salinan putusan diambil dari biaya proses perkara. BAB IX SIDANG PENYAKSIAN IKRAR TALAK Pasal 23(1) Terhadap putusan perkara Cerai Talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Ketua Majelis menetapkan hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak.(2) Penetapan hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setalah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.(3) Untuk kepentingan persidangan, hakim Ketua Majelis memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan tentang Pemanggilan Pihak.(4) Jika Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim menunda persidangan hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Penetapan Hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak sebagaimana ketentuan ayat (2) di atas.(5) Apabila masa waktu sebagaimana maksud ayat (4) di atas terlampaui, Ketua Pengadilan membuat Penetapan Gugur yang menyatakan bahwa putusan perkara tersebut tidak lagi berkekuatan hukum.(6) Ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara sah, tidak mengakibatkan penundaan Sidang Penyaksian Ikrar Talak. BAB X PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA Pasal 24(1) Pengadilan wajib mengembalikan sisa panjar melalui Kasir setelah semua biaya perkara dikeluarkan.(2) Pemberitahuan tentang panjar yang tersisa dilakukan oleh Ketua Majelis setelah putusan perkara diucapkan dan mencantumkannya dalam instrumen yang tersedia di ruang sidang.(3) Dalam perkara selain cerai talak yang dihadiri kedua belah pihak dalam sidang pembacaan putusan, sisa panjar dikembalikan pada hari bersangkutan. 29
  • 33. (4) Dalam perkara Cerai talak, sisa panjar dikembalikan setelah pelaksanaan sidang Penyaksian Ikrar Talak.(5) Apabila dalam sidang pembacaan putusan terdapat pihak yang tidak hadir, sisa panjar biaya perkara dikembalikan setelah dikeluarkan biaya Pemberitahuan Isi Putusan.(6) Sisa panjar yang tidak diambil pihak Penggugat/Pemohon dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan, akan distor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). BAB XI MINUTASI PERKARA Pasal 25(1) Minutasi perkara dilaksanakan oleh Panitera Sidang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara diputus.(2) Berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan kepada petugas Meja II untuk pencatatan tanggal minutasi.(3) Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan kepada Meja III selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal minutasi untuk pengarsipan.(4) Panitera sidang yang tidak menyelesaikan minutasi hingga batas waktu yang ditentukan, akan diberi teguran lisan oleh atasan yang bersangkutan. BAB XII PENERBITAN AKTA CERAI Pasal 26(1) Dalam Perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Penyaksian Ikrar Talak dilaksanakan.(2) Dalam perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.(3) Pihak-pihak yang mengambil Akta Cerai dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan distor ke Kas Negara. BAB XIII UPAYA HUKUM Pasal 27(1) Penerimaan perkara banding/kasasi/peninjauan kembali dilakukan oleh Petugas Meja I.(2) Pengiriman berkas Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Kasasi atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dilakukan dengan ketentuan waktu: a. Bagi para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige, maka pengiriman berkas dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) hari; b. Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili di luar wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.(3) Putusan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Pengadilan menerima pengiriman berkas dari Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. 30
  • 34. BAB XIV SITA DAN EKSEKUSI Pasal 28 Sita(1) Sita Jaminan (Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag) dan Sita Persamaan dapat diajukan bersama-sama dengan surat gugatan atau diajukan diajukan secara terpisah dari pengajuan gugatan selama masa proses persidangan sebelum perkara diputus atau diajukan dalam masa upaya hukum.(2) Penyitaan dilakukan setelah Pemohon sita memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(3) Sita Jaminan dilakukan oleh Panitera/Jurusita yang dibantu oleh 2 (dua) orang pegawai Pengadilan sebagai saksi berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis terhadap objek perkara milik Tergugat (conservatoir beslag) atau barang bergerak milik Penggugat (revindicatoir beslag).(4) Setelah pelaksanakan sita, Pengadilan melakukan pengumuman/pendaftaran sita dengan ketentuan sebagai berikut: a. Terhadap objek sita berbentuk tanah yang telah bersertifikat, didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengeluarkan sertifikat; b. Terhadap objek sita berupa tanah yang belum bersertifikat, salinan berita acara sita didaftarkan di Kantor Kepala Desa dalam buku letter C Terhadap objek sita berupa kapal, didaftarkan di Kantor Syahbandar tempat terdaftarnya kapal. c. Terhadap objek sita berupa barang jaminan fidusia, didaftarkan di Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. d. Terhadap objek sita berupa kendaraan bermotor, didaftarkan di Kantor Samsat tempat terdaftarnya kendaraan tersebut.(5) Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan berita acara sita untuk mendukung keabsahan dan kekuatan mengikat sita kepada pihak ketiga.(6) Objek sita tetap berada dalam penguasaan/penjagaan Termohon sita.(7) Pengadilan tidak boleh melakukan penyitaan terhadap barang agunan/barang yang telah dijadikan jaminan hutang.(8) Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan sela perihal pelaksanakan sita pada sidang yang dilaksanakan setelah pelaksanaan sita.(9) Apabila objek sita berada di luar wilayah hukum Pengadilan, maka Pengadilan mendelegasikan pelaksanaan sita ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat objek perkara berada.(10) Biaya sita terhadap objek sebagaimana maksud ayat (9) di atas ditentukan oleh Pengadilan Agama yang menerima pendelegasian. Pasal 29 Eksekusi(1) Pengadilan melaksanakan eksekusi apabila pihak-pihak tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.(2) Eksekusi dilaksanakan setelah Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dan membayar biaya eksekusi sebagaimana yang tertera dalam SKUM.(3) Sebelum melaksanakan eksekusi, Pengadilan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada Termohon eksekusi guna aanmaning (teguran) agar Termohon eksekusi bersedia melaksanakan putusan Pengadilan.(4) Eksekusi dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan. 31
  • 35. (5) Atas permohonan Pemohon eksekusi, Pengadilan melaksanakan eksekusi terhadap: a. Putusan yang berkekuatan hukum tetap. b. Putusan perdamaian c. Putusan Arbitrase. d. Hak Tanggungan. e. Hipotik f. Fidusia g. Grose Akta. BAB XV PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pasal 30Pengadilan melakukan Pengembangan Teknologi Informasi dalam bentuk:(1) Program otomatisasi pengelolaan administrasi perkara sejak penerimaan perkara sampai penyelesaiannya;(2) Program otomatisasi pengelolaan administrasi kesekretariatan, meliputi bidang kepegawaian, keuangan, dan umum;(3) Program pengembangan website;(4) Program pengembangan layanan informasi digital dengan menggunakan electronic mail (e-mail), short message service (SMS), layar sentuh (touch screen), layar digital (digital screen) dan sarana informasi digital lainnya;(5) Program dokumentasi audio proses persidangan;(6) Program penerjemahan dokumen. Pasal 31Pengembangan teknologi informasi di Pengadilan sedapat mungkin dilakukan secara terintegrasi,terotomatisasi, dan multi-pengguna (multi-user) sesuai dengan klasifikasi lingkup kerja. Apabila tidakdimungkinkan untuk itu, maka dapat dilakukan dengan prinsip pengguna individual (standalone). Pasal 32(1) Seluruh data-data perkara dimasukkan dalam sistem teknologi informasi oleh petugas sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.(2) Pengadilan memberikan peluang kepada pencari keadilan dan/atau masyarakat untuk mengakses data-data perkara maupun putusan/penetapan melalui media informasi yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAB XVI UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN Pasal 33 Unit Pelayanan Informasi(1) Pengadilan menyediakan unit pelayanan informasi bagi pencari keadilan dan/atau pihak-pihak lainnya yang membutuhkan informasi pengadilan. 32
  • 36. Pasal 34 Unit Kehumasan(1) Khusus untuk kepentingan informasi publik melalui media massa, Pengadilan menyediakan unit kehumasan yang bertindak selaku juru bicara Pengadilan.(2) Setiap anggota Pers / anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mempertanyakan prihal kebijakan Pengadilan melalui Petugas Humas.(3) Petugas Humas hanya melayani permohonan informasi oleh Pers setelah yang bersangkutan menunjukkan kartu Anggota Pers/LSM yang diwakili. BAB XVII LAIN-LAIN Pasal 35(1) Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Standar pelayanan Prosedur (SOP) Pelayan Perkara di Pengadilan Agama Balige Nomor W2-A8/ 157 /HK.05/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 dinayatkan tidak berlaku.(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pengadilan. Pasal 36Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Balige Pada tanggal : 3 Januari 2011 Ketua Pengadilan Agama Balige Drs. MAZHARUDDIN, MH NIP. 19640901 199203 1 004 33
  • 37. BAB III KEADAAN PERKARAPENERIMAAN DAN PENYELESAIAAN PERKARA.1. Perkara Tingkat Pertama Dalam yuridiksi Pengadilan Agama Balige untuk tahun 2010, Pengadilan Agama Balige telah menerima perkara sebagai berikut : - Sisa tahun 2009 = 2 Perkara - Diterima tahun 2010 = 4 Perkara - Diselesaikan tahun 2010 a. Ditolak = - Perkara b. Digugurkan = - Perkara c. Dikabulkan = 5 Perkara d. Dicabut = 1 Perkara Jumlah = 6 Perkara - Sisa tahun 2010 = - Perkara Keadaan perkara menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Balige yang menonjol adalah perkara perceraian dan isbat nikah, untuk lebih rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut : Nomor Jenis Perkara Sisa Terima Jumlah Diselesaikan Sisa Bulan Tahun Tahun Tahun ini Desember 2009 2010 2010 A PERKAWINAN 1. Izin Poligami 2. Pencegahan Perkawinan 3. Penolakan Perkawinan oleh PPN 4. Pembatalan Perkawinan 5. Kelalaian Atas Kewajiban suami/Isteri 6. Cerai Talak 2 - 2 2 - - 3 3 3 - 7. Cerai Gugat 8. Harta Bersama 34
  • 38. 9. Penguasaan Anak 10. Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 11. Hak-hak bekas Isteri/kewajiban bekas suami 12. Pengesahan Anak 13. Pencabutan kekuasaan orang tua 14. Perwalian 15. PencabutanB kekuasaan waliC 16. Penunjukan orang lain sbg wali olehD PengadilanE 17. Ganti rugi terhadapF wali 18. Asal usul AnakG 19. Penetapan kawinH campuranI 20. Itsbat Nikah - 1 1 1 - 21. Izin Kawin 22. Dispensasi Kawin 23. Wali Adhol EKONOMI SYARIAH KEWARISAN WASIAT HIBAH WAKAF ZAKAT / INFAQ / SHODAQOH P3HP LAIN-LAIN JUMLAH : 2 4 6 6 - 35
  • 39. 2. Perkara Tingkat Banding Untuk tahun 2010 Pengadilan Agama Balige tidak ada menerima perkara Banding3. Perkara Tingkat Kasasi Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige telah menerima putusan perkara Kasasi yakni nomor register 5/Pdt.G/2007/PA-Blg. atas nama - H. Baharuddin Siregar ( Tergugat/ Pembanding/ Terbanding I/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi/ Termohon Kasasi) - Hj. Hasnah Br Simamora (Penggugat/ Pembanding/ Teranding I/ Pemohon Kasasi/ Termohon Kasasi I) - Hj. Fatimah Hutasuhut (Pembanding/ Turut Terbanding II/ Turut Termohon Kasasi II)4. Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Balige tidak ada menerima perkara Peninjauan Kembali (PK).5. Sita dan Eksekusi. Pengadilan Agama Balige pada tahun 2010 tidak ada melaksanakan sita dan eksekusi.6. Perkara PP. No. 10/1983 jo. PP. No. 45/1990. Pengadilan Agama Balige tahun 2010 tidak ada menerima perkara mengenai PP No. 10/1983 jo PP no. 45/1990 tentang izin berperkara khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil.7. Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan. Salinan Putusan/ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Balige telah dikirim ke Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan Kantor Urusan Agama tempat melangsungkan pernikahan dan tempat berlangsungnya perceraian.8. Akta Cerai Pengadilan Agama Balige telah menerbitkan Akta Cerai sesuai dengan pasal 84 ( 4) Undang-undang No. 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat ada dikeluarkan Akta Cerai 6 (enam) eksamplar 2 (dua) rusak..9. Penerimaan Akta Ikrar Wakaf. Pengadilan Agama Balige dalam tahun 2010 ini tidak ada menerima Akta Ikrar Wakaf dari Kabupaten Toba Samosir dan Samosir.10.Pelaksanaan Sidang Keliling. Pengadilan Agama dalam tahun 2010 tidak ada melaksanakan sidang keliling. 36
  • 40. BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan Internal dalam hal Pengawasan Melekat sebagai pengendalian yang terus menerusdan dilakukan oleh atasan langsung tehadap bawahannya secara preventif dan represif telahdilaksanakan setiap bulannya dengan baik sesuai dengan KMA. Nomor 80 Tahun 2006 tentangPedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, begitu juga PengawasanFungsional yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang atas pelaksanaan administrasi peradilan danadministrasi kesekretariatan pada Pengadilan Agama Balige, Hakim Pengawas Bidang Yustisialbertugas mengawasi bidang administrasi perkara, Hakim Pengawas Non Yustisial bertugas mengawasiadministrasi kesekreariatan setiap bulannya, begitu juga Pengawasan Rutin/Reguler yang dilakukan olehPengadilan Tinggi Agama Medan terhadap penyelenggaraan Peradilan setiap semesternya. 37
  • 41. BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAANA. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Dalam upaya untuk Pencapaian Hasil Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Balige dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara umum dapat dilaporkan bahwa Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia telah dilaksanakan semaksimal mungkin, baik dalam bidang Administrasi Peradilan, Administrasi Umum serta Tenaga Tekhnis Yudisial meski dengan adanya keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut; a. Mengatur dan membina kerjasama antar aparat peradilan , mengintegrasikan serta mensinkronisasikan seluruh administrasi Pengadilan Agama Balige. b. Melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan kegiatan diskusi dan rapat koordinasi. c. Hakim Pengawas yang telah ditunjuk dalam saat pengawasan tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga memberikan petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural, fungsional dan petugas yang terkait. d. Meningkatkan keharmonisan hubungan antara Hakim dan Pejabat Struktural dan fungsional serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Balige sehingga terbina keharmonisan, Kenyamanan dan keserasian kerja. e. Membina rasa tanggung jawab aparat terhadap tugas masing-masing. 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Jumlah seluruh pegawai pada Pengadilan Agama Balige dalam tahun 2010 sebanyak 14 orang, dengan rincian menurut jabatan sebagai berikut : a. Ketua/Hakim = 1 orang b. Wakil Ketua/Hakim = 1 orang c. Hakim = 4 orang d. Panitera/Sekretaris = 1 orang e. Wakil Panitera = 1 orang f. Wakil Sekretaris / JSP = 1 orang g. Panitera Muda Permohonan = - orang h. Panitera Muda Hukum = - orang i. Panitera Muda Gugatan = 1 orang j. Panitera Pengganti = - orang k. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan/JS$$P = 1 orang l. Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala = 1 orang m.Kepala Urusan Umum = - orang n. Jurusita Pengganti = - orang o. Staff = 2 orang -------- ------------------------------- Jumlah = 14 orang 38
  • 42. 3. Promosi dan Mutasi Jabatan Kaur Kepegawaian telah terisi pada tanggal 15 September 2010 berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : W2-A/2191/KP.04.6/IX/2010 a.n. Mairiza Yulianti, S.Si., akan tetapi jabatan Panmud Hukum menjadi kosong dengan mutasinya Irvandi Pardede, SH. Berdsarkan SK. Dirjen Badilag No.2163/DJA/KP.04.6/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 ke Pengadilan Agama Tarutung. dan Jabatan Panmud Permohonan masih kosong meskipun telah diusulkan namun belum mendapat tanggapan. Usul kenaikan Pangkat reguler telah terealisasi 2 orang per April 2010 atas nama : Supriono, SH. dari golongan III/b ke Golongan III/c (Wasek) dan Sriwati Br. Siregar, SH. dari golongan III/c ke Golongan III/d (Panmud Gugatan) Usul kenaikan Pangkat reguler telah terealisasi 1 orang per Oktober 2010 atas nama Muhammad Shalahuddin Hamdayani, SH., MA. dari golongan III/c ke Gol. III/d (Hakim) dan adapun kenaikan pangkat yang tertunda yakni TMT April 2010, yang seharusnya diusulkan pada Oktober 2009 adalah Golongan III/d ke Golongan IV/a atas nama : - Dra. Zuhaira, SH (Panitera /Sekretaris) dan Dra. Hj. Nurlela Br Ginting (Wakil Panitera). 4. Pengisian Jabatan Struktural No Eselon Formasi Terisi Belum Terisi Keteranga n 1 2 3 4 5 6 1 Eselon III.a 1 1 - 2 Eselon IV.a 1 1 - 3 Eselon IV.b 1 1 - 4 Eselon V. 7 4 3 JUMLAH 10 7 3B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung a). Pengadaan Pada DIPA Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige tidak ada melakukan pengadaan Meubelair/Alat Pengolah Data, tetapi untuk terwujudnya penyelenggaraan Peradilan yang sehat, tentu tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan terhadap Sistem dan 39
  • 43. Kelembagaan Peradilan saja, tetapi harus pula diupayakan Pengadaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana yang lebih memadai guna memperlancar agar pekerjaan dapat terlaksana secara Efisien, Efektif dan Produktif. Maka pada tahun 2010 Pengadilan Agama Balige telah merealisasikan/melaksanakan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas beserta Rehabilitasi Pagar Gedung Kantor Pengadilan Agama Balige yang terdapat dalam DIPA tahun 2010 senilai Rp. 735.941.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang Terealisasi sebesar Rp. 735.759.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan Sisa Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 182.000,- (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah). b). Pemeliharaan Pada DIPA Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige mempunyai biaya pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.897.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan telah terealisasi 100%. c). Penghapusan Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama belum melakukan Penghapusan terhadap Gedung dan Bangunan Karena masih dalam proses.2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a). Pengadaan Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige telah mengadakan sarana dan prasarana fasilitas gedung yaitu pengadaan Inventaris Kantor Berupa 1 (Satu) buah Kursi Besi Putar Senilai Rp. 930.000,- ( Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). b). Pemeliharaan Pada DIPA Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige mempunyai biaya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Senilai Rp.37.010.000,- (Tiga puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) dan telah terealisasi 100%. c). Penghapusan Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama belum melakukan Penghapusan terhadap Fasilitas Gedung dan Bangunan Karena masih dalam Proses/Pendataan. 40
  • 44. C. Pengelolaan Keuangan Pada Tahun Anggaran 2010 Pengadilan Agama Balige telah menerima Alokasi Pagu DIPA sebesar Rp. 1.729.271.000 (Satu milliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) 1. Belanja Pegawai - Pagu : Rp. 804.228.000,- - Realisasi : Rp. 726.912.894,- - Sisa : Rp. 77.315.106,- 2. Belanja Barang - Pagu : Rp. 189.102.000,- - Realisasi : Rp. 185.808.906,- - Sisa : Rp. 3.293.094,- 3. Belanja Modal - Pagu : Rp. 735.941.000,- - Realisai : Rp. 735.759.000,- - Sisa : Rp. 182.000,- 41
  • 45. D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Administrasi Perkara Prosedur penerimaan perkara pada Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan baik, yaitu melalui sistem meja I, II dan III sesuai dengan penerapan Pola Bindalmin dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/X/1991, tanggal 24 Januari 1991 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Edisi Revisi tahun 2009 mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. a. Keuangan Perkara. Pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Balige pada umumnya telah dilaksanakan dengan tertib dan rapi adapun Buku keuangan perkara terdiri dari : a. Buku Jurnal Perkara Gugatan (KI-PA.1/G) b. Buku Jurnal Perkara Permohonan (KI-PA.1/P) c. Buku Jurnal Perkara Permohonan Banding ( KI - PA.2) d. Buku Jurnal Perkara Permohonan Kasasi ( KI - PA.3) e. Buku Jurnal Perkara Permohonan Peninjauan Kembali ( KI - PA.4) f. Buku Jurnal Perkara Permohonan Eksekusi ( KI - PA.5) g. Buku Induk Keuangan Perkara ( KI - PA.6) h. Buku Jurnak Biaya Eksekusi ( KI - PA.7) i. Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan (KI–PA.8a/b) j. Buku Jurnal Biaya Penyitaan ( KI - PA.9) k. Buku Keuangan Konsinyasi ( KI –PA.10) l. Buku Rekapitulasi Hak-Hak Kepaniteraan dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya. m. Buku Kas Bantu n. Buku Keuangan Titipan Pihak Ketiga. dan setiap pengeluaran uang tetap memakai instrumen dan kwitansi sedangkan pembayaran biaya perkara telah melalui sistem Bank. b. Register Perkara. Pola Register Perkara di Pengadilan Agama Balige telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya dan ketentuan yang berlaku serta telah melengkapi Buku-buku Register yaitu : a. Register Induk Perkara Gugatan (C.1.A) b. Register Induk Perkara Pernohonan (Voluntair) C.1.B c. Regsiter Permohonan Banding C.1.C d. Regsiter Permohonan Kasasi C.1.D e. Regsiter Permohonan Peninjauan Kembali (PK) C.1.E f. Regsiter Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa (P3HP). g. Regsiter Surat Kuasa Khusus 42
  • 46. h. Regsiter Eksekusi i. Regsiter Penyitaan Barang Bergerak. j. Regsiter Penyitaan Barang Tidak Bergerak. k. Regsiter Mediasi l. Regsiter Akta Cerai m. Register Mediator n. Register Ekonomi Syariah o. Register Pendaftaran Putusan Arbitrasi Syariah p. Register Prodeo.c. Pelaporan perkara. Laporan perkara baik bulanan, triwulan, kwartal, semester dan tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis laporan dan ada laporan tambahan tahun 2010 yaitu : a. Laporan Sidang Keliling b. Laporan Tentang Titipan Pihak Ketiga c. Laporan Tentang Keadaan Biaya Perkara Sistem SMS ke Center SMS/ I Nomor : 085281440000.d. Kearsipan Perkara. Pengadilan Agama Balige telah mengupayakan penataan arsip berkas perkara dengan baik melalui sistem box sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Minutasi Berkas Perkara. Pengadilan Agama Balige telah melaksanakan minutasi berkas perkara yang telah diputus dengan sistim kronologis dan dijahit serta dikuliti dengan rapi dan telah diarsipkan dengan baik paling lama dua minggu setelah pembacaan putusan. 43
  • 47. 2. Administrasi Umum A. Umum dan Perlengkapan Pengelolaan surat sudah sesuai dengan sistem persuratan dari Mahkamah Agung, adapun kondisi surat masuk yang dikelola Pengadilan Agama Balige sebanyak 339 dan surat keluar sebanyak 938 pucuk surat dengan perincian sebagai berikut : 44
  • 48. SURAT KELUAR BULAN KLAS JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OT 29 16 11 15 12 11 13 14 9 10 9 14 162 HM 13 12 6 6 4 5 2 6 2 7 8 3 74 KP 59 24 18 22 12 14 20 16 16 12 17 17 247 KU 30 25 22 33 16 27 25 28 24 23 28 34 315 KS 2 - - - - - 1 - - - - - 3 PL 9 3 6 3 20 9 4 8 9 14 7 9 101 HK 4 5 - 4 - - 3 2 1 - 5 6 30 PP - 2 1 - - - 1 1 - - - - 3 PB - - - - - - - - - - - - 0 PS 1 - - - - - - 2 - - - 1 3 JUMLAH 147 87 64 82 64 66 68 76 61 66 74 83 938SURAT MASUK BULAN KLAS JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OT 4 1 - 2 3 1 4 1 1 - 1 3 21 HM 13 7 7 6 4 7 8 8 4 14 9 9 95 KP 8 7 7 11 3 9 2 8 6 1 5 7 75 KU 5 5 4 1 2 7 1 3 1 4 8 4 44 KS 1 4 2 4 - - 2 - - - - - 13 PL 1 1 2 - 2 6 3 - - - 11 3 19 HK 1 2 2 3 4 2 3 2 4 1 6 6 36 PP - 2 3 2 2 3 - 1 3 3 1 12 32 PB - - - - - - - - - - - 1 1 PS 1 - - - - - - - - - - 2 3 JUMLAH 34 29 27 29 20 35 23 23 19 23 31 47 339 45
  • 49. SURAT MASUK BULAN TUJUAN JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MARI 5 2 8 9 7 8 5 3 6 6 12 10 81 PTA/PA SE-SUMUT 16 13 10 9 8 12 9 5 6 10 12 27 137PTA/PA LUAR SUMUT - 2 1 4 - - 2 1 2 - 1 1 14 KPPN 5 4 3 1 - 3 1 1 - 4 3 4 29 INSTANSI LAIN 8 8 5 6 5 12 6 13 5 3 3 5 79 JUMLAH 34 29 27 29 20 35 23 23 19 23 31 47 339SURAT KELUAR BULAN ASAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MARI 10 5 4 1 4 5 5 4 2 2 8 2 52 PTA/PA SE-SUMUT 93 62 34 47 43 38 45 47 34 39 34 50 566 PTA/PA LUAR SUMUT 1 - - - - - 1 1 1 - 1 1 6 KPPN 17 6 18 22 6 14 10 14 12 12 18 18 167 INSTANSI LAIN 26 14 8 12 11 9 7 10 12 13 13 12 147 JUMLAH 147 87 64 82 64 66 68 76 61 66 74 83 938 46
  • 50. Dalam Tahun 2010 dibidang kearsipan dilakukan kegiatan sebagai berikut : Penertiban dengan cara meretensi arsip-arsip Inaktif pa unit kearsipan. Retesi/Penyusutan arsip dengan cara membakar pada unit kearsipan setelah dibuat Berita Acaranya. Penataan arsip yang ada sebagai realisasi dari hasil penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan oleh LAN.B. Pengelolaan Perpustakaan Perpustakaan Dinas sebagai salah satu sarana penunjan kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Balige mengambil peranan penting yang berfungsi sebagai mediator dalam menambah wawasan pengetahuan bagi para pegawai dan Hakim. Dalam tahun 2010 tugas-tugas yang berkaitan dengan perpustakaan yang dilaksanakan anatara lain : 1. Pengelolaan buku-buku /bahan pustaka yang ada disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; 2. Penataan ruang perpustakaan menyesuaikan dengan tata ruang yang ideal; 3. Peningkatan pelayanan peminjaman buku pustaka; 4. Perencanaan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung. Adapun jumlah buku-buku yang diterima Pengadilan Agama Balige pada Tahun 2010 sebanyak : 74 Judul, 95 eksamplar.dengan rincian sebagai berikut : N0 Jenis Buku Jumlah Judul Jumlah buku Ket. 1 Ilmu Hukum 47 66 2 Ilmu Agama 3 3 3 Ilmu Statistik 3 3 4 Ilmu Umum 21 23 Jumlah 74 95 Semua buku perpustakaan yang masuk ke Pengadilan Agama Balige telah diinventarisir dan dimasukkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).C. Inventaris Kantor Diantara indikator pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Balige adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yaitu inventarais dan perlengkapan kantor serta tertib administrasi pengelolaannya. Oleh karenanya upaya peningkatan dan pengadaan barang inventaris kantor baik pengadaan melalui DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2010 maupun reklasasi masuk dari 47
  • 51. Pengadilan Tinggi Agama Medan maupun dari Mahkamah Agung.Adapun selama tahun 2010 Pengadilan Agama Balige telah melaksanakan pengadaan baranginventaris sebagai berikut :- Barang Inventaris NO NAMA BARANG JUMLAH BARANG 1 Kursi Besi Putar 1 Unit JUMLAH 1 Unit 48
  • 52. BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASIA. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Bidang Yustisial 1.1. Bahwa Pengadilan Agama Balige pada Tahun 2010 menerima perkara sebanyak : 4 Perkara sedangkan pada Tahun 2009 Pengadilan Agama Balige mempunyai sisa 2 (Dua) Perkara yaitu Perkara Cerai Talak. 1.2. Bahwa jenis perkara yang diterima tersebut adalah sebagai berikut : - Permohonan Penetapan Ahli Waris : - Perkara - Cerai gugat : 3 Perkara - Cerai Talak : - Perkara - Itsbat Nikah : 1 Perkara 1.3. Bahwa pada Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige ada mengeluarkan Akta Cerai sebanyak 6 Ex. Dan terdapat 2 Ex Akta Cerai yang rusak dan semua Perkara yang ditangani telah berkekuatan hukum tetap. 2. Bidang Non Yustisial 2.1. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Balige sampai akhir Desember 2010 berjumlah 14 Orang. 2.2. Usul kenaikan pangkat pada Tahun 2010 sebanyak 2 orang yaitu per Apri dan 1 Orang Per Oktober.. 2.3. Formasi Jabatan masih ada yang kosong yaitu Kaur Umum, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum. 2.4. Gerakan Disiplin Nasional (GDN) pada Pengadilan Agama Balige telah berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan dalam setiap acara rapat koordinasi, pembinaan mental, diskusi dan Olah raga. 2.5. Pengelolaan Barang Milik Negara telah dilaksanakan dengan baik dan masukkan dalan Sistem Aplikasi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). 2.6. Pengelolaan Keuangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Anggaran (SAKPA). 2.7. Pengelolaan Kepegawaian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Sistem Aplikasi Kepegawaian (Simpeg ). 49
  • 53. B. Rekomendasi Bertitik tolak dengan kenyatan yang ada, maka melalui Laporan Tahunan ini Pengadilan Agama Balige mengajukan rekomendasi sebagai berikut : Untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarkat diperlukan tersedianya dana untuk penyuluhan hukum dan sidang keliling yang belum dapat dilaksanakan, mengingat dana yang belum tersedia dan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige yang cukup luas dan sulit dijangkau. Untuk mengupayakan aparat peradilan yang terampil dan profesional diharapkan adanya penataran- penataran, dan pelatihan-pelatihan, demi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, masih dirasakan perlu penambahan tenaga Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Demikian Laporan Tahunan in kami susun semoga ada manfaatnya dan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi untuk peningkatan kerja dimasa yang akan datang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan terutama petunjuk dan arahan /bimbingan dari pihak atasan. Mengetahui, Balige, 31 Desember 2010 An. Ketua. Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris, Drs. Al-Azhary, SH., MH. Dra. Zuhaira, SH. 50