Paparan draft revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipaparkan pada Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)

1. MATERI PERUBAHAN
DRAF REVISI PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010

2. AGENDA
• LATAR BELAKANG
• POKOK PERUBAHAN
• HAL-HAL BARU
• HAL-HAL YANG BERUBAH
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 2

3. LATAR BELAKANG
1. Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan
Presiden Tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016
2. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi besar-besaran dalam rangka
memaksimalkan penyerapan anggaran
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 3

4. POKOK PERUBAHAN
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 4
LAMA
19 BAB 139 PASAL 15 BAB 96 PASAL
BARU
SIMPLIFIKASI MENGHILANGKAN BAGIAN
PENJELASAN
HAL HAL BERSIFAT PROSEDURAL,
PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI
DIATUR LEBIH LANJUT DALAM
PERATURAN KEPALA LKPP , DALAM
SISTEM ELEKTRONIK/APLIKASI ,
DAN PERATURAN KEMENTERIAN
SEKTORAL LAINNYA

5. STRUKTUR PERPRES
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 5
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN
BARANG/JASA
BAB III
PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA
BAB IV
PERENCANAAN
PENGADAAN
BAB V
PERSIAPAN
PENGADAAN
BAB VI
PELAKSANAAN
SWAKELOLA
BAB VII
PELAKSANAAN MELALUI
PENYEDIA
BAB XII
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM
BAB X
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
PENGADAAN NASIONAL
BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KELEMBAGAAN
BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI,
DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN
BAB VIII
PENGADAAN TERTENTU
• PENGADAAN DALAM
RANGKA PENANGANAN
KEADAAN DARURAT
• PENGADAAN
BARANG/JASA
DI LUAR NEGERI
• PENGECUALIAN • PELAKSANAAN
PENELITIAN
• TENDER/SELEKSI
INTERNASIONAL
DAN DANA PHLN
• PERAN SERTA
USAHA KECIL
• PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
NEGERI
• PENGADAAN
BERKELANJUTAN

6. HAL-HAL BARU
1. TUJUAN PENGADAAN
2. AGEN PENGADAAN
3. KONSOLIDASI PENGADAAN
4. PELAKSANAAN PENELITIAN
5. KERJASAMA INTERNASIONAL
6. PENGECUALIAN
7. LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA
8. SWAKELOLA
9. E-MARKETPLACE PEMERINTAH
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 6

7. 7
01.
TUJUAN
PENGADAAN
HAL-HAL BARU
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
PASAL 4
Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap
uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,
jumlah, waktu, biaya, dan penyedia
Meningkatkan penggunaan
barang/jasa dalam negeri
Meningkatkan peran serta usaha mikro,
kecil, dan menengah
Meningkatkan peran perusahaan nasional
Meningkatkan pemanfaatan barang/jasa hasil
penelitian dan industri kreatif
Mendorong pengadaan berkelanjutan

8. 8
02.
AGEN
PENGADAAN
HAL-HAL BARU
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
PASAL 14
UKPBJ, badan usaha, atau perorangan yang
melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan
pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh
K/L/SKPD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
ADALAH
Dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalah
hal K/L/SKPD belum/tidak memiliki kapasitas
Ditunjuk melalui Swakelola tipe II atau
Pemilihan Penyedia
AGEN PENGADAAN

9. 9
03.
KONSOLIDASI
PENGADAAN
HAL-HAL BARU
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
PASAL 22
Perencanaan Persiapan Pelaksanaan
Serah Terima
Pekerjaan
KONSOLIDASI PENGADAAN
Pemilihan
Penyedia
ADALAHstrategi pengadaan Barang/Jasa yang
menggabungkan beberapa paket pengadaan
Barang/Jasa sejenis ke dalam satu paket pemilihan
Penyedia atau ke dalam satu paket kontrak.
DILAKSANAKAN OLEH PA/KPA/UKPBJ

10. 10
04.
PELAKSANAAN
PENELITIAN
HAL-HAL BARU
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
PASAL 65,66
PELAKSANA PENELITIAN
• Individu/kelompok individu
• K/L/SKPD
• Perguruan Tinggi
• Organisasi Kemasyarakatan
• Badan usaha
Pelaksana penelitian ditetapkan
berdasarkan hasil kompetisi atau
penugasan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan penelitian diatur dengan
Peraturan Menteri yang bertanggung
jawab di bidang riset, teknologi, dan
pendidikan tinggi.

11. 11
05.
KERJASAMA
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
HAL-HAL BARU
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
PASAL 69
1. Untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan
jenis/kategori dan nilai tertentu, dapat
diikuti oleh pelaku usaha yang berasal dari
negara anggota Kerjasama Perdagangan
Internasional.
2. Batasan nilai Pengadaan Barang/Jasa dan
jenis kategorinya yang dilaksanakan
berdasarkan Kerjasama Perdagangan
Internasional sesuai dengan ketentuan
dalam perjanjian kerjasama tersebut.

12. 12
06.
PENGECUALIAN
HAL-HAL BARU
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
PASAL 64
Sudah Diatur Dalam Peraturan
Perundang-undangan yang Lain
Tarif Resmi yang Telah Dipublikasikan
Secara Luas
Pengadaan Barang/Jasa yang Telah
Sesuai Praktik Bisnis yang Mapan
Tarif Listrik
Tarif Telepon
BBM
Hotel
Tiket Transportasi
Pengadaan Tanah
Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
Kerja sama pemerintah dengan badan usaha
Pengadaan Pemerintah Desa
Jasa Profesi Tertentu
Pembelian berdasarkan Tarif Resmi Pemerintah
Tenaga Pendukung dengan perjanjian kerja
Pita Cukai

13. 13
07.
LAYANAN
PENYELESAIAN
SENGKETA
KONTRAK
HAL-HAL BARU
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
PASAL 60
Memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang
terjadi antar pihak pada saat pelaksanaan kontrak
LAYANAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONTRAK
Diselenggarakan oleh LKPP

14. 14
08.
SWAKELOLA
HAL-HAL BARU
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
PASAL 25,49
TIPE I
direncanakan,
dilaksanakan dan diawasi
oleh K/L/SKPD
Penanggung jawab
Anggaran
TIPE II
direncanakan dan diawasi
oleh K/L Penanggung jawab
Anggaran dan dilaksanakan
oleh K/L/SKPD pelaksana
swakelola
direncanakan dan
diawasi oleh K/L/SKPD
Penanggungjawab
Anggaran dan
dilaksanakan oleh
ORGANISASI
KEMASYARAKATANTIPE III
direncanakan, dilaksanakan
dan diawasi oleh
KELOMPOK MASYARAKAT
TIPE IV
*Ormas : AKATIGA, FATAYAT, AISYIAH

15. 15
09.
E-MARKETPLACE
PEMERINTAH
HAL-HAL BARU
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
BAB X
KATALOG ELETRONIK
E-TENDERING/
E-SELEKSI
E-MARKETPLACE
PEMERINTAH
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pasar
elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa
pemerintah.
K/L/SKPD PELAKU USAHA
Pembeli PenyediaProses Transaksi

16. HAL-HAL YANG BERUBAH
1. PERUBAHAN ISTILAH
2. PERUBAHAN DEFINISI
3. PERUBAHAN PENGATURAN
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 16

17. PERUBAHAN ISTILAH
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 17
HAL-HAL BERUBAH
ULP
Unit Layanan
Pengadaan
UKPBJ
Unit Kerja
Pengadaan
Barang/Jasa
LELANG TENDER
DAFTAR
HITAM
SANKSI
DAFTAR HITAM
DOKUMEN
PENGADAAN
DOKUMEN
PEMILIHAN
POKJA
ULP
POKJA
PEMILIHAN
K/L/D/I K/L/SKPD

18. PERUBAHAN
DEFINISI
HAL-HAL
BERUBAH
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
Perpres No. 54/2010 Revisi Perpres No. 54/2010
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Pengadaan barang/jasa oleh
kementerian/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah yang dibiayai oleh
APBN/APBD.
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh kementerian/ lembaga/satuan kerja
perangkat daerah/institusi yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa.
Unit kerja di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah yang menjadi pusat keunggulan
(center of excellence) Pengadaan
Barang/Jasa.
Unit Kerja
Pengadaan
Barang/Jasa
Unit organisasi K/L/pemerintah daerah/I
yang berfungsi melaksanakan pengadaan
barang/jasa yang bersifat permanen,
dapat berdiri sendiri atau melekat pada
unit yang sudah ada
Daftar rencana kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dilaksanakan oleh
K/L/SKPDRencana Umum
Pengadaan
Tidak didefinisikan
18

19. PERUBAHAN
DEFINISI
HAL-HAL
BERUBAH
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
Perpres No. 54/2010 Revisi Perpres No. 54/2010
Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
Unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik
Swakelola
Pengadaan barang/jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan,
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I
sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masyarakat.
Metode pemilihan untuk mendapatkan
penyedia dalam kondisi khusus
Penunjukkan
Langsung
Metode pemilihan penyedia barang/jasa
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu)
penyedia barang/jasa
Perangkat UKPBJ atau unit kerja mandiri
yang berfungsi mengelola teknologi
informasi dalam rangka pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
Cara memperoleh barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh K/L/SKPD atau
kelompok masyarakat/organisasi
kemasyarakatan.
19

20. PERUBAHAN
DEFINISI
HAL-HAL
BERUBAH
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
Perpres No. 54/2010 Revisi Perpres No. 54/2010
Penyedia
Barang/Jasa
Pemerintah
Badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang / pekerjaan konstruksi
/jasa konsultansi/jasa lainnya.
Pejabat
Pemeriksa Hasil
Pekerjaan
Panitia/pejabat yang ditetapkan oleh
PA/KPA yang bertugas memeriksa dan
menerima hasil pekerjaan.
Tim yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas
memeriksa hasil pekerjaan yang bernilai di atas
rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa
konsultansi yang bernilai diatas
rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Panitia
Pemeriksa Hasil
Pekerjaan
Pejabat administrasi/pejabat fungsional yang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas
memeriksa hasil pekerjaan yang bernilai paling
tinggi rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi
rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pelaku usaha yang menyediakan
barang/pekerjaan konstruksi/ jasa
konsultansi/jasa lainnya berdasarkan
perjanjian
20

21. PERUBAHAN
PENGATURAN
HAL-HAL
BERUBAH
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
UKPBJ1.
(Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah)
UKPBJ
LPSE
UKPBJ
LPSE
ATAU
memiliki tugas:
a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
b. Pengelolaan fungsi LPSE
c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
d. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi
dan/atau Bimbingan Teknis
Tugas pengelolaan fungsi LPSE dapat dilaksanakan
oleh unit kerja terpisah.
Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi2.
Batas nilai pengadaan langsung jasa konsultansi ≤ Rp 100 Juta
21

22. PERUBAHAN
PENGATURAN
HAL-HAL
BERUBAH
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
Persyaratan Penyedia3.
E Purchasing4.
Batas nilai E Purchasing oleh Pejabat Pengadaan ≤ Rp 200 Juta
Penyederhanaan rumusan persyaratan penyedia menjadi sbb:
“Penyedia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dan kualifikasi sesuai
dengan barang/jasa yang diadakan”
Pengadaan dalam rangka Penanganan
Kondisi Darurat5.
Pemisahan pengaturan pengadaan dalam rangka penanganan
keadaan darurat dengan pengaturan penunjukan langsung
22

23. PERUBAHAN
PENGATURAN
HAL-HAL
BERUBAH
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
Jaminan6.
Harga Perkiraan Sendiri7.
Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Langsung sampai
dengan Rp10 juta, pengadaan melalui e-purchasing, kontes, dan
sayembara
Jaminan Penawaran diberlakukan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa lainnya dengan nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp10 Miliar,
dengan nilai 1% -3% dari HPS
Tender Internasional8.
Tender internasional dapat dilakukan untuk:
a.Jasa konstruksi dengan nilai > Rp 1 Triliun
b.Barang/Jasa Lainnya dengan nilai > Rp 50 Miliar
c.Jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan > Rp 25 M
d.PBJ yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing 23

24. PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PERUBAHAN
PENGATURAN
HAL-HAL
BERUBAH
DRAF REVISI PERPRES
NO.54 THN.2010
Jenis Kontrak & Metode Evaluasi9.
PENGADAAN BARANG/
PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA
LAINNYA
1. Jenis Kontrak terdiri atas:
a. Lump Sum
b. Harga Satuan
c. Gabungan Lump Sum dan Harga
Satuan
d. Terima Jadi (Turnkey)
e. Kontrak Payung (Indefinite Delivery
Contract)
2. Metode evaluasi terdiri atas:
a. Harga terendah
b. Sistem Nilai (Merit System)
c. Penilaian Biaya Selama Umur
Ekonomis
1. Jenis Kontrak berdasarkan pada:
a. Keluaran (Lump Sum)
b. Waktu Penugasan (Time Based)
c. Kontrak Payung (Indefinite
Delivery Contract)
2. Metode evaluasi terdiri atas:
a. Kualitas dan Biaya
b. Kualitas
c. Pagu Anggaran
d. Biaya Terendah
24

25. TERIMA KASIH
AKHIR PRESENTASI
www.LKPP.go.id