SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 75
PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG,
PEKERJAAN
KONSTRUKSI, JASA
LAINNYA DAN JASA
KONSULTANSI
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
TUJUAN PELATIHAN
PENDAHULUAN
PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN PENGAMBILAN
DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENJELASAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI
EVALUASI, PENETAPAN, DAN PENGUMUMAN HASIL
PRAKUALIFIKASI
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN
PEMILIHAN
RAPAT PENJELASAN
2
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN DOKUMEN
KUALIFIKASI (PASCA)
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN
SANGGAH DAN SANGGAH BANDING
PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA
PENYUSUNAN DAN PERSIAPAN KONTRAK
PELAKSANAAN KONTRAK
PELAPORAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
3
SETELAH MATERI INI DISAMPAIKAN DIHARAPKAN PESERTA
MAMPU:
•Memahami tata cara pelaksanaan Pengumuman, Pendaftaran,
dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi
•Memahami tata cara pelaksanaan Penjelasan Dokumen
Prakualifikasi
•Memahami tata cara pelaksanaan Pemasukan dan Pembukaan
Dokumen Prakualifikasi
•Memahami tata cara pelaksanaan Evaluasi, Penetapan, dan
Pengumuman Hasil Prakualifikasi
•Memahami tata cara pelaksanaan Undangan/Pengumuman dan
Pengambilan Dokumen Pemilihan
•Memahami tata cara pelaksanaan Rapat Penjelasan
4
• Memahami tata cara pelaksanaan Pemasukan dan
Pembukaan Dokumen Penawaran
• Memahami tata cara pelaksanaan Evaluasi Dokumen
Penawaran dan Dokumen Kualifikasi (Pasca)
• Memahami tata cara pelaksanaan Penetapan dan
Pengumuman Hasil Pemilihan
• Memahami tata cara pelaksanaan Sanggah dan Sanggah
Banding
• Memahami tata cara pelaksanaan Pelelangan Gagal dan
Tindak Lanjutnya
• Memahami tata cara pelaksanaan Penyusunan dan Persiapan
Kontrak
• Memahami tata cara Pelaksanaan Kontrak
• Memahami tata cara pelaksanaan Pelaporan dan
Penyelesaian Pekerjaan
5
6
Secara Umum Tahapan Prakualifikasi dan Pemilihan dilakukan
sebagai berikut:
7
TAHAP PRAKUALFIKASI
1.Pengumuman
Prakualifikasi
2.Pendaftaran dan
pengambilan Dokumen
Prakualifikasi
3.Penjelasan Dokumen
Prakualifikasi
4.Pemasukan dan
pembukaan Dokumen
Prakualifikasi
5.Evaluasi Prakualifikasi
6.Penetapan dan
Pengumuman Hasil
Prakualifikasi
7.Sanggah
TAHAP PRAKUALFIKASI
1.Pengumuman
Prakualifikasi
2.Pendaftaran dan
pengambilan Dokumen
Prakualifikasi
3.Penjelasan Dokumen
Prakualifikasi
4.Pemasukan dan
pembukaan Dokumen
Prakualifikasi
5.Evaluasi Prakualifikasi
6.Penetapan dan
Pengumuman Hasil
Prakualifikasi
7.Sanggah
TAHAP PEMILIHAN
1.Undangan/pengumuman
Dokumen Pemilihan
2.Pendaftaran dan pengambilan
Dokumen Pemilihan
3.Penjelasan Dokumen
Pemilihan
4.Pemasukan dan pembukaan
Dokumen Penawaran
5.Evaluasi Dokumen Penawaran
6.Penetapan dan pengumuman
hasil pemilihan
7.Sanggah dan Sanggah
Banding
TAHAP PEMILIHAN
1.Undangan/pengumuman
Dokumen Pemilihan
2.Pendaftaran dan pengambilan
Dokumen Pemilihan
3.Penjelasan Dokumen
Pemilihan
4.Pemasukan dan pembukaan
Dokumen Penawaran
5.Evaluasi Dokumen Penawaran
6.Penetapan dan pengumuman
hasil pemilihan
7.Sanggah dan Sanggah
Banding
Bila 2
sampul/
2 tahap
Bila 2
sampul/
2 tahap
8
Ketentuan tentang pengumuman prakualifikasi adalah:
1.Waktu penayangan pengumuman:
Minimal 7 (tujuh) hari kerja untuk Pelelangan Umum, Pelelangan
Terbatas, dan Seleksi Umum.
Minimal 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana,
Pemilihan Langsung, dan Seleksi Sederhana.
2.DILARANG mencantumkan persyaratan yang diskriminatif
dalam pengumuman Prakualifikasi, kecuali diatur oleh
perundang-undangan yang lebih tinggi
3.Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila
berdasarkan identifikasi diketahui penyedia dalam negeri
terbatas
PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASIPENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
PRAKUALIFIKASI - 1
PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN
Prakualifikasi - 2
9
Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuatPengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat
PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN
Prakualifikasi - 3
10
Ketentuan pelaksanaan pendaftaran dan pengambilan dokumen
prakualifikasi:
1.Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum
mengambil dokumen.
2.Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan
identitasnya.
3.Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen
mewakili lebih dari 1(satu) perusahaan
PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN
DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN
DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN
Prakualifikasi - 4
11
Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan
pendaftaran dan pengambilan dokumen
prakualifikasi:
Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang
mendaftar
Menyampaikan dokumen kualifikasi dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy
Dapat juga mengunggah (upload) di website K/L/D/I
agar dapat diunduh (download) oleh peserta
12
Ketentuan tentang Penjelasan
Dokumen Prakualifikasi:
Apabila diperlukan, dapat
dilakukan penjelasan dokumen
kualifikasi dan hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara
Rapat Penjelasan Dokumen
Kualifikasi dan disampaikan
kepada seluruh peserta.
13
Ketentuan tentang pelaksanaan pemasukan Dokumen Prakualifikasi:
1.Peserta menyampaikan Dokumen Prakualifikasi sebanyak 3 (tiga)
rangkap (1 asli dan 2 salinan) dalam sampul tertutup dengan menuliskan
nama paket pekerjaan dan identitas peserta sebelum batas akhir
pemasukan dokumen prakualifikasi.
2.Dokumen Prakualifikasi dapat disampaikan langsung atau melalui jasa
pengiriman. Apabila dikirimkan melalui jasa pengiriman, segala resiko
menjadi tanggung jawab peserta.
Hal-hal yang harus dilakukan Pokja ULP dalam pelaksanaan
pemasukan Dokumen Prakualifikasi:
Membuat tanda terima dokumen prakualifikasi dan daftar
peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi.
14
Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir
Isian Kualifikasi, yang terdiri dari:
a)Evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi dilakukan
dengan sistem gugur;
b)Evaluasi persyaratan teknis kualifikasi dilakukan dengan
sistem nilai (untuk jasa konsultansi) dan sistem gugur
(untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya);
c)Pada pelaksanaan Prakualifikasi, hasil evaluasi
persyaratan teknis sebagai dasar untuk menyusun calon
daftar pendek.
EVALUASI PRA/PASCA
KUALIFIKASI
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
15
Formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak11
Memiliki surat izin usaha sesuai peraturan perundang-
undangan, kecuali bagi konsultan perorangan22
Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak
bangkrut33
Tidak masuk dalam daftar hitam44
Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan55
Hal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian KualifikasiHal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
16
Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai
penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir, kecuali baru berdiri < 3 (tiga) tahun
66
Memiliki kemampuan sesuai dengan sub-bidang
pekerjaan untuk usaha non kecil atau sesuai dengan
bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha kecil serta
koperasi kecil
77
Dalam hal melakukan kemitraan:
Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama
Operasi/Kemitraan
Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang
melakukan kemitraan
88
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
17
Pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya, penilaian kualifikasi juga
dilakukan terhadap hal-hal berikut ini:
a.Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil
yang diperlukan
b.Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan
c.Untuk usaha non-kecil memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha
yang sejenis dan kompleksitas yang setara pada 10 (sepuluh) tahun
terakhir dengan ketentuan:
1.KD = 3 x NPt Pekerjaan Konstruksi
KD = 5 x NPt Jasa lainnya
2.KD sekurang-kurang sama dengan nilai total HPS
3.Pengalaman perusahaan dinilai dari sub-bidang pekerjaan, status
peserta, dan nilai kontrak pada saat menyelesaikan pekerjaan
4.Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan
sekarang dengan present value
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
18
d. Khusus Pekerjaan Konstruksi, memiliki surat keterangan dukungan
keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan
pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai
paket
e. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP)
SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan
 KP untuk usaha kecil = 5
 KP untuk usaha non-kecil = 6
 KP untuk usaha non-kecil = 1,2 N, bila N>6,
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat
bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 Bila Kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang
dihitung adalah semua perusahaan yang bermitra.
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
19
Pada pengadaan Jasa Konsultansi, penilaian kualifikasi juga
dilakukan terhadap hal-hal berikut ini :
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta
personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
b. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang
dikerjakan;
c. Untuk pekerjaan kompleks dapat disyaratkan memiliki sertifikat
manajemen mutu (ISO) atau persyaratan lain.
Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang dievaluasi
dengan:
Memeriksa keaslian dokumen
Klarifikasi kepada Penerbit Dokumen
Bagi penyedia asing dikecualikan persyaratan kualifikasi berikut:
Penyedia yang berdiri < 3 (tiga) tahun, tidak wajib memiliki pengalaman
Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
NPWP dan kewajiban perpajakan lainnya
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
Ketentuan Penetapan Hasil Prakualifikasi
20
1. Jumlah minimum peserta yang lulus Prakualifikasi dan jumlah
maximum peserta yang masuk dalam daftar pendek adalah:
2. Bila yang lulus kurang dari jumlah minimum, maka dilakukan
proses ulang dan kemudian proses pemilihan dapat dilanjutkan
3. Bila yang lulus lebih dari jumlah maksimum, maka yang ditetapkan
masuk dalam daftar pendek adalah sesuai urutan peringkat
penilaian kualifikasi.
Metode Pemilihan Minimum Maximum
Pelelangan Umum 3 -
Pelelangan Terbatas 3 -
Seleksi Umum 5 7
Seleksi Sederhana 3 5
KETENTUAN PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
Pengumuman Hasil Prakualifikasi
21
Hal-hal yang harus disampaikan pada pengumuman
hasil prakualifikasi:
1. Nama peserta prakualifikasi
2. Nilai hasil evaluasi termasuk yang tidak lulus
3. Keterangan hal yang menjadikan gugur
4. Masa sanggah hasil prakualifikasi:
 Lima hari kerja sejak pengumuman untuk
pelelangan/seleksi umum
 Tiga hari kerja sejak pengumuman untuk seleksi
sederhana
22
merupakan saat dimulainya proses pemilihan
penyedia barang/jasa pada pelelangan/seleksi
dengan prakualifikasi
merupakan saat dimulainya proses pemilihan
penyedia barang/jasa pada pelelangan/seleksi
dengan pascakualifikasi
UNDANGAN
PENGUMUMAN
 Disampaikan langsung
 Website K/L/D/I
 Fax/Email
 Jasa Pengiriman
Ketentuan tentang pelaksanaan Pemasukan Dokumen Pemilihan:
1. Ditujukan hanya kepada peserta yang masuk dalam Daftar Pendek
2. Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar, atau
masa sanggah telah berakhir
3. Merupakan pemberitahuan pengambilan Dokumen Pemilihan
4. Isi Undangan meliputi: informasi tentang hari, tanggal, waktu, dan tempat
pengambilan Dokumen Pemilihan
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
Ketentuan Pengumuman Pascakualifikasi
23
1. Sebagai sarana untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan
persaingan yang sehat
2. Sebagai pemberitahuan pengambilan dokumen pengadaan
(dokumen kualifikasi dan pemilihan)
3. Waktu pengumuman:
 RKA K/L/I disetujui DPR
 Penetapan APBD
4. Isi pengumuman:
Nama dan alamat ULP
Uraian singkat pekerjaan
Nilai total HPS
Syarat-syarat peserta
 Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pemilihan
PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASIPENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI
 Website K/L/D/I
 Papan Pengumuman Resmi
 Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE
1. Min. 7 (tujuh) hari kerja:
Pelelangan/Seleksi Umum
2. Min. 4 (empat) hari kerja:
Pelelangan/Seleksi
Sederhana & Pemilihan
LangsungLihat SBD
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
Ketentuan Pengumuman Pascakualifikasi
24
5. Hal-hal yang dilarang dicantumkan pada pengumuman:
 Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi
pelelangan/seleksi
 Pendaftaran harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu
 Pendaftaran harus membawa dokumen asli
 Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif
 Persyaratan yang diluar Perpres 54, kecuali diperintahkan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
6. Pengumuman dapat diumumkan di website komunitas internasional,
jika tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan
(misalnya: www.dgmarket.com, www.undp.org, dll)
PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASIPENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI
25UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
Pengambilan Dokumen Pemilihan
Ketentuan pelaksanaan pengambilan dokumen pemilihan:
a. Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum
mengambil dokumen
b. Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan
identitasnya
c. Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili
lebih dari 1(satu) perusahaan
Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan pengambilan dokumen
pemilihan:
a.Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang mendaftar
b.Menyampaikan dokumen pemilihan dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy
c.Dapat juga mengunggah (upload) di website K/L/D/I agar dapat
diunduh (download) oleh peserta
26
Terjadinya kesamaan pengertian antara Pokja ULP
dan calon penyedia barang/jasa
TUJUAN
RAPAT
PENJELASAN
TUJUAN
RAPAT
PENJELASAN
HAL-HAL YANG HARUS DIJELASKAN DALAM
RAPAT
1. Sistem Pengadaan
 Metode penyampaian penawaran
 Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi
 Jenis kontrak
 Dokumen yang harus dilampirkan
 Acara pembukaan dokumen penawaran
2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
3. Ketentuan dan cara sub-kontrak kepada usaha
kecil termasuk koperasi kecil
27
RAPAT PENJELASAN
 Perubahan rancangan kontrak, ruang lingkup dan
HPS harus mendapat persetujuan dari PPK
sebelum dituangkan dalam adendum dokumen
pemilihan
 Ketidakhadiran calon penyedia tidak
menggugurkan haknya untuk mengikuti proses
selanjutnya
Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan rapat:
1.Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya
jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada
2.Membuat perubahan dokumen pemilihan yang dituangkan dalam adendum
dokumen pemilihan
3.Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan adendum
dan mengunggah (upload) di website
4.Pada pelelangan/seleksi internasional, pertanyaan dapat disampaikan
sebelum rapat pemberian penjelasan melalui surat elektronik
28
Ketentuan dalam pelaksanaan pemasukan dokumen penawaran:
1. Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam dokumen pemilihan
2. Cara penyampaian: penyampaian langsung atau melalui
pos/jasa pengiriman (Dokumen Penawaran dimasukan kedalam
sampul luar)
3. Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 2 (dua)
rangkap (1 asli dan 1 rekaman)
4. Penyedia barang/jasa yang telah memasukkan dokumen
penawaran dapat melakukan penarikan, penggantian,
pengubahan atau penambahan sepanjang waktu pemasukan
dokumen masih belum berakhir dan ditutup oleh Pokja
ULP/Pejabat Pengadaan
5. Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan
penawaran, kecuali dalam keadaan kahar. Perubahan tersebut
harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan dan
disampaikan ke seluruh peserta
PEMASUKAN
DOKUMEN PENAWARAN
PEMASUKAN
DOKUMEN PENAWARAN
29PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN
DOKUMEN PENAWARAN
Pemasukan Dokumen Penawaran
Hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan pemasukan
dokumen penawaran:
1.Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada
yang terlambat segera diberitahukan kepada yang
bersangkutan
2.Membuat daftar peserta yang memasukan penawaran
3.Membuat tanda terima dokumen penawaran
4.Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah
batas akhir pemasukan dokumen penawaran
30PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN
DOKUMEN PENAWARAN
Pembukaan Dokumen Penawaran
Ketentuan dalam pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran
1. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama
dengan hari terakhir penyampaian dokumen penawaran
2. Meminta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari peserta yang
hadir. Bila tidak ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-
kurangnya 2 (dua) jam
3. Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta
sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap
dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang
ditunjuk oleh ULP
4. Salah satu anggota Pokja ULP dan saksi memaraf dokumen
penawaran asli yang bukan miliknya
5. ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
Pada pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode
penyampaian dokumen dengan dua sampul, pembukaan
dokumen penawaran hanya dilakukan terhadap sampul I
31
Hal-hal yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan
Dokumen Penawaran:
1.Jumlah dokumen penawaran yang masuk, yang lengkap
dan tidak lengkap
2.Kelainan-kelainan yang dijumpai
3.Keterangan lain yang dianggap perlu
4.Tanggal Berita Acara
5.Ditandatangani oleh Pokja ULP dan 2 (dua) orang wakil
peserta atau 2 (dua) saksi yang ditunjuk ULP
6.Dilampirkan dokumen penawaran
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN
DOKUMEN PENAWARAN
Pembukaan Dokumen Penawaran
32PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN
DOKUMEN PENAWARAN
Pembukaan Dokumen Penawaran
DOKUMEN PENAWARANDOKUMEN PENAWARAN
Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan di hadapan peserta mengenai ada dan
tidaknya Dokumen Penawaran yang meliputi:
• Surat penawaran
• Harga penawaran*)
• Masa berlaku
penawaran
• Jaminan penawaran
asli*)
• Surat kuasa (bila perlu)
• Surat perjanjian
kemitraan (bila perlu)
• Metode/metodologi
• Jadwal pelaksanaan
• Sertifikat garansi
• Sumber daya/personil
• Spesifikasi teknis
• Volume pekerjaan
• Formulir rekapitulasi
TKDN
• Pengalaman perusahaan
• Surat penawaran
biaya (sama dengan
surat penawaran)
• Rincian harga
penawaran (daftar
kuantitas dan harga)
Data AdministrasiData Administrasi Data Teknis **)Data Teknis **) Data Harga
Penawaran
Data Harga
Penawaran
Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihanDokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
*) Untuk Satu Sampul
**) Sesuai jenis pekerjaan
Sampul I Sampul II
Satu Sampul
33
Ketentuan Umum Pelaksanaan Evaluasi Penawaran:
1.Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria
persyaratan dan isi dokumen penawaran
2.Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan tanpa ada
penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat
3.Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam
aanwidjing dan/atau pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak
substansial (misal warna sampul, dan/atau surat penawaran tidak berkop
perusahaan)
4.Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau
terjadi kolusi antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, maka:
Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam
Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi
administrasi dan/atau pidana
Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika
ada)
Jika angka 3 (tidak) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal
34
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Evaluasi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Lainnya
Evaluasi BiayaEvaluasi BiayaEvaluasi
Administrasi
Evaluasi
Administrasi
Evaluasi
Teknis
Evaluasi
Teknis
Mengecek
1.Surat penawaran
• Ditandatangani dan
bertanggal
• Jangka waktu surat
penawaran
2.Surat Jaminan Penawaran
• Perusahaan penerbit
Jaminan
• Jangka waktu
• Nama peserta jaminan
• Besar nilai Jaminan
• Nama ULP
• Nama Paket yang dijamin
• Konfirmasi dan Klarifikasi
Jika lulus =>1 (satu) peserta
lanjutkan ke evaluasi
teknis
Menilai
1. Hal-hal pokok
 Total harga penawaran
terhadap HPS
 Harga satuan penawaran
timpang (> 110% dari
HPS)
 Harga satuannya 0 (nol)
 Perbedaan penulisan nilai
dalam angka dan huruf
2. Evaluasi kewajaran harga
 Klarifikasi TKDN yang
berbeda dengan
perkiraan ULP
 Klarifikasi penawaran
< 80 % dari HPS
3. Menghitung preferensi
harga atas penggunaan
produksi dalam negeri
Menilai
• Kesesuaian Spesifikasi
teknis
• Bagian pekerjaan yang di
sub-kontrakan
• Jangka waktu pelaksanaan
• Syarat teknis lainnya
ULP dapat melakukan
klarifikasi
Dapat menggunakan sistem
nilai ambang batas
Jika lulus =>1 (satu) peserta
lanjutkan ke evaluasi harga
35
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis lainnya dalam pengadaan barang
meliputi:
1.Jadwal penyerahan
2.Kelengkapan identitas barang (jenis, tipe dan merek)
3.Jaminan purna jual (bila perlu)
4.Tenaga teknis (bila perlu)
PengadaanBarang
PengadaanBarang
36
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis lainnya dalam pekerjaan konstruksi meliputi:
1. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan
2. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan
3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan
4. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan
PekerjaanKonstruksi
PekerjaanKonstruksi
37
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis lainnya dalam pengadaan jasa lainnya
meliputi:
1. Jadwal penyerahan
2. Kelengkapan identitas barang (jenis, tipe dan merek) (bila perlu)
3. Jaminan purna jual (bila perlu)
4. Tenaga teknis (bila perlu)
5. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan
6. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan sesuai dokumen pemilihan
PengadaanJasa Lainnya
PengadaanJasa Lainnya
38
Ketentuan pelaksanaan Koreksi Aritmatik:
1. Dapat merubah harga penawaran dalam kontrak harga satuan
2. Untuk kontrak lump sump, hanya menyesuaikan volume
penawaran dengan dokumen pemilihan, tanpa merubah nilai
penawaran
3. Koreksi aritmatik dilakukan untuk seluruh penawaran
4. Langkah-langkahnya:
Menyesuaikan volume pekerjaan antara dokumen penawaran dengan
dokumen pemilihan
Mengalikan volume pekerjaan yang sesuai dengan dokumen
pemilihan dengan harga satuan yang ditawarkan
Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan harus tetap
dilaksanakan
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Ketentuan Koreksi Aritmatik
39
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Sistem Gugur
Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas
(passing grade)
Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas
(passing grade)
Evaluasi
Administrasi
Evaluasi
Administrasi
Koreksi
Aritmatik
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi BiayaEvaluasi Biaya
Evaluasi
Teknis
Evaluasi
Teknis
SISTEM
GUGUR
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmatik
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmatik
Penyedia yang tidak lulus
pada salah satu tahap
dinyatakan gugur
Penyedia yang tidak lulus
pada salah satu tahap
dinyatakan gugur
1
2
3
SISTEM GUGUR – SATU SAMPUL
40
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Sistem Gugur
SISTEM GUGUR – DUA SAMPUL/TAHAP
Evaluasi
Administrasi
Evaluasi
Administrasi
Koreksi
Aritmatik
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi HargaEvaluasi Harga
Evaluasi
Teknis
Evaluasi
Teknis
SISTEM
GUGUR
Penyedia yang tidak
lulus pada salah satu
tahap dinyatakan gugur
Penyedia yang tidak
lulus pada salah satu
tahap dinyatakan gugur
2
3
4
 Pokja ULP dapat
menetapkan nilai
ambang batas
kelulusan
 Dapat dilakukan
penyetaraan teknis
(2 tahap)
 Pokja ULP dapat
menetapkan nilai
ambang batas
kelulusan
 Dapat dilakukan
penyetaraan teknis
(2 tahap)
Sampul I
(administrasi & teknis)
Sampul I
(administrasi & teknis)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman sampul I
dengan mengundang
peserta yang lulus
Evaluasi Teknis)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman sampul I
dengan mengundang
peserta yang lulus
Evaluasi Teknis)
1
Sebelum evaluasi
harga, dilakukan
koreksi aritmatik
Sebelum evaluasi
harga, dilakukan
koreksi aritmatik
41
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Sistem Nilai
SISTEM NILAI
Evaluasi
Administrasi
Evaluasi
Administrasi
Koreksi
Aritmatik
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi HargaEvaluasi Harga
Evaluasi
Teknis
Evaluasi
Teknis
SISTEM
NILAI
Sebelum evaluasi
harga, dilakukan
koreksi aritmatik
Sebelum evaluasi
harga, dilakukan
koreksi aritmatik
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
2
3
4
 Unsur teknis yang dapat
dikuantifikasikan diberikan
nilai sesuai bobotnya dengan
nilai total 100
(ULP dapat menetapkan nilai
ambang batas kelulusan)
 Total nilai tersebut dikalikan
dengan bobot teknis, sesuai
dengan dokumen pemilihan
(10 s.d 30 %) dan
dikombinasikan dengan nilai
harga
 ULP mengumumkan dan
mengundang peserta yang
lulus untuk buka sampul II
 Unsur teknis yang dapat
dikuantifikasikan diberikan
nilai sesuai bobotnya dengan
nilai total 100
(ULP dapat menetapkan nilai
ambang batas kelulusan)
 Total nilai tersebut dikalikan
dengan bobot teknis, sesuai
dengan dokumen pemilihan
(10 s.d 30 %) dan
dikombinasikan dengan nilai
harga
 ULP mengumumkan dan
mengundang peserta yang
lulus untuk buka sampul II
Sampul I
(adm dan teknis)
Sampul I
(adm dan teknis)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman sampul I
dengan mengundang
peserta)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman sampul I
dengan mengundang
peserta)
 Harga penawaran
diberikan nilai metode
proporsional.
 Nilai tersebut di atas
dikalikan bobot harga,
sesuai dengan dokumen
pemilihan (70 % s.d 90%)
sebelum dikombinasikan
dengan nilai teknis
 Harga penawaran
diberikan nilai metode
proporsional.
 Nilai tersebut di atas
dikalikan bobot harga,
sesuai dengan dokumen
pemilihan (70 % s.d 90%)
sebelum dikombinasikan
dengan nilai teknis
1
42
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Sistem Biaya Umur Ekonomis
SISTEM BIAYA UMUR EKONOMIS
Evaluasi
Administrasi
Evaluasi
Administrasi
Koreksi
Aritmatik
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi HargaEvaluasi Harga
Evaluasi
Teknis
Evaluasi
Teknis
SISTEM
BIAYA
UMUR
EKONOMIS
Sebelum evaluasi
harga, dilakukan
koreksi aritmatik
Sebelum evaluasi
harga, dilakukan
koreksi aritmatik
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
2
3
4
Sampul I
(adm dan teknis)
Sampul I
(adm dan teknis)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman sampul I
dengan mengundang
peserta)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman sampul I
dengan mengundang
peserta)
Harga penawaran
ditambahkan dengan nilai
uang dari perhitungan
teknis untuk mendapatkan
nilai yang terbaik
Harga penawaran
ditambahkan dengan nilai
uang dari perhitungan
teknis untuk mendapatkan
nilai yang terbaik
1
 Unsur teknis yang
mendukung operasi
pekerjaan yang diperoleh
sesuai dengan umur
ekonomisnya (biaya
operasional, biaya
pemeliharaan, dll)
dihitung/dikonversi menjadi
nilai uang
 Total biaya tersebut
ditambahkan dengan harga
penawaran
 Dapat dilakukan
penyetaraan spesifikasi
teknis (2 tahap)
 Unsur teknis yang
mendukung operasi
pekerjaan yang diperoleh
sesuai dengan umur
ekonomisnya (biaya
operasional, biaya
pemeliharaan, dll)
dihitung/dikonversi menjadi
nilai uang
 Total biaya tersebut
ditambahkan dengan harga
penawaran
 Dapat dilakukan
penyetaraan spesifikasi
teknis (2 tahap)
43
44
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Evaluasi Kualitas
EVALUASI KUALITAS
Evaluasi
Administrasi
Evaluasi
Administrasi
Koreksi
Aritmatik
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi HargaEvaluasi Harga
Evaluasi
Teknis
Evaluasi
Teknis
EVALUASI
KUALITAS
Sebelum evaluasi
biaya, dilakukan
koreksi aritmatik
Sebelum evaluasi
biaya, dilakukan
koreksi aritmatik
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
2
3
4
Sampul I
(adm dan teknis)
Sampul I
(adm dan teknis)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman hasil
evaluasi sampul I
→peringkat teknis)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman hasil
evaluasi sampul I
→peringkat teknis)
Harga penawaran
ditambahkan dengan nilai
uang dari perhitungan
teknis, untuk mendapatkan
nilai yang terbaik
Harga penawaran
ditambahkan dengan nilai
uang dari perhitungan
teknis, untuk mendapatkan
nilai yang terbaik
1
Hal-hal yang dinilai adalah:
• Pengalaman perusahaan
• Pendekatan dan
metodologi
• Kualifikasi tenaga ahli
Hal-hal yang dinilai adalah:
• Pengalaman perusahaan
• Pendekatan dan
metodologi
• Kualifikasi tenaga ahli
45
EVALUASI KUALITAS & BIAYA
Evaluasi
Administrasi
Evaluasi
Administrasi
Koreksi
Aritmatik
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi HargaEvaluasi Harga
Evaluasi
Teknis
Evaluasi
Teknis
EVALUASI
KUALITAS
Sebelum evaluasi
biaya, dilakukan
koreksi aritmatik
Sebelum evaluasi
biaya, dilakukan
koreksi aritmatik
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
2
3
4
Sampul I
(adm dan teknis)
Sampul I
(adm dan teknis)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman hasil
evaluasi sampul I
→peringkat teknis)
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman hasil
evaluasi sampul I
→peringkat teknis)
Peserta yang diundang
untuk pembukaan
penawaran harga
(sampul II) adalah
peserta yang lulus
ambang batas nilai
teknis. Nilai akhir
merupakan kombinasi
nilai teknis dan nilai
biaya
Peserta yang diundang
untuk pembukaan
penawaran harga
(sampul II) adalah
peserta yang lulus
ambang batas nilai
teknis. Nilai akhir
merupakan kombinasi
nilai teknis dan nilai
biaya
1
Hal-hal yang dinilai adalah:
• Pengalaman perusahaan
• Pendekatan dan
metodologi
• Kualifikasi tenaga ahli
Hal-hal yang dinilai adalah:
• Pengalaman perusahaan
• Pendekatan dan
metodologi
• Kualifikasi tenaga ahli
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Evaluasi Kualitas dan Biaya
46
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Evaluasi Kualitas dan Biaya
Tata cara pelaksanaan evaluasi kualitas dan biaya:
1.Menilai kewajaran harga yang ditawarkan, seperti yang dilakukan
dalam evaluasi sampul II pada Metode Evaluasi Kualitas
2.Memberikan nilai/skor terhadap harga penawaran dengan ketentuan:
Nilai penawaran terendah diberikan nilai/skor tertinggi
Nilai penawaran yang lain diberikan skor secara proporsional
NBt = Nilai penawaran terendah
NBn = Nilai untuk penawaran biaya diatasnya
PBt = Harga penawaran biaya terendah
PBn = Harga penawaran biaya diatasnya
• NBt = PBt/PBt x 100
• NBn = PBt/Pbn x 100
Rumus
47
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Evaluasi Kualitas dan Biaya
3. Menghitung Nilai Kombinasi antara Nilai Penawaran Teknis dengan
Nilai Penawaran terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai
berikut:
Ketentuan:
Bobot Teknis antara 0,60 – 0,80.
Bobot Penawaran Harga antara 0,20 – 0,40
Nilai Akhir =
(Nilai atau skor penawaran teknis x Bobot Teknis)
+
(Nilai atau skor penawaran biaya terkoreksi x Bobot Penilaian Biaya)
Nilai Akhir =
(Nilai atau skor penawaran teknis x Bobot Teknis)
+
(Nilai atau skor penawaran biaya terkoreksi x Bobot Penilaian Biaya)
48
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Evaluasi Biaya Terendah
EVALUASI BIAYA TERENDAH
Evaluasi
Administrasi
Evaluasi
Administrasi
Koreksi
Aritmatik
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi HargaEvaluasi Harga
Evaluasi
Teknis
Evaluasi
Teknis
EVALUASI
BIAYA
TERENDAH
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmatik
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmatik
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
2
3
4
Penawaran yang dilakukan
evaluasi harga hanya
dilakukan pada penawaran
yang lulus ambang batas
nilai teknis
Penawaran yang dilakukan
evaluasi harga hanya
dilakukan pada penawaran
yang lulus ambang batas
nilai teknis
1
Hal-hal yang dinilai adalah:
• Pengalaman perusahaan
• Pendekatan dan
metodologi
• Kualifikasi tenaga ahli
Hal-hal yang dinilai adalah:
• Pengalaman perusahaan
• Pendekatan dan
metodologi
• Kualifikasi tenaga ahli
Penawaran yang dilakukan
evaluasi teknis hanya
dilakukan pada penawaran
yang memenuhi persyaratan
administrasi
Penawaran yang dilakukan
evaluasi teknis hanya
dilakukan pada penawaran
yang memenuhi persyaratan
administrasi
49
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Evaluasi Pagu Anggaran
EVALUASI PAGU ANGGARAN
Evaluasi
Administrasi
Evaluasi
Administrasi
Koreksi
Aritmatik
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi HargaEvaluasi Harga
Evaluasi
Teknis
Evaluasi
Teknis
EVALUASI
PAGU
ANGGARAN
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmatik
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmatik
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
2
3
4
Peserta yang lulus evaluasi
harga adalah yang
mempunyai harga
penawaran dibawah pagu
anggaran
Peserta yang lulus evaluasi
harga adalah yang
mempunyai harga
penawaran dibawah pagu
anggaran
1
Pemenangnya adalah yang
mempunyai peringkat teknis
terbaik
Pemenangnya adalah yang
mempunyai peringkat teknis
terbaik
Hal-hal yang dinilai adalah:
• Pengalaman perusahaan
• Pendekatan dan
metodologi
• Kualifikasi tenaga ahli
Hal-hal yang dinilai adalah:
• Pengalaman perusahaan
• Pendekatan dan
metodologi
• Kualifikasi tenaga ahli
Yang diumumkan Pagu
Anggaran, bukan HPS
50
Kewajaran Biaya
Langsung
Personil*)
• Maksimum 4 (empat)
kali gaji dasar bagi
tenaga ahli tetap dan
2,5 kali penghasilan
bagi tenaga ahli tidak
tetap
• Didukung dengan
audit payroll dan
bukti pajak
Kewajaran
Penugasan Tenaga
Ahli dan
Pendukung
• Perhitungan biaya
berdasarkan 1 (satu)
bulan dihitung
minimal 22 (dua puluh
dua) hari kerja
• Satu hari dihitung
minimal 8 (delapan)
jam kerja
Kewajaran Biaya
Langsung Non
Personil
• Dasar penilaian
kewajaran adalah
HARGA PASAR yang
berlaku
*) untuk seleksi internasional, kewajaran harga dapat mengacu pada unit biaya personil yang
berlaku di luar negeri dan didukung surat pernyataan kewajaran harga sebagai dasar audit
Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan evaluasi hargaHal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan evaluasi harga
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PEMILIHAN
Penetapan Hasil Pemilihan
51
Ketentuan pelaksanaan penetapan hasil pemilihan
1. Pokja ULP menetapkan pemenang hasil pemilihan untuk:
 Pengadaan Barang dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 100 milyar
 Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 100 milyar
 Jasa lainnya dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 100 milyar
 Jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 10 milyar
2. Untuk nilai pekerjaan melebihi ketentuan diatas, penetapan
pemenang hasil pemilihan dilakukan oleh Pengguna Anggaran
setelah mendapat usulan dari ULP
3. Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan Berita Acara Hasil
Pemilihan (BAHP)
4. Penetapan pemenang dapat dilakukan terhadap lebih dari satu
penyedia barang/jasa bila diperlukan
52PENETAPAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PEMILIHAN
Penetapan Hasil Pemilihan
Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS
Nama dan alamat penyedia jasa serta harga penawaran
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Data pendukung diantaranya berupa:
Dokumen Pemilihan (beserta adendumnya bila ada),
BAPP, BAHP, dokumen penawaran yang telah
diparaf
Penetapan pemenang disusun sesuai urutan hasil
pemilihan, dengan data:
53PENETAPAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PEMILIHAN
Pengumuman Hasil Pemilihan
Hal-hal yang dimuat pada pengumuman hasil pemilihan:
1.Nama dan alamat peserta
2.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3.Hasil evaluasi administrasi
4.Nilai teknis seluruh peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi
5.Penawaran biaya setelah koreksi aritmatik
6.Ambang batas nilai teknis
7.Pagu anggaran dan HPS
Media pengumuman hasil pemilihan:
Website K/L/D/I, papan pengumuman
resmi, dan portal pengadaan
nasional
54
SANGGAHAN
1. Waktu sanggahan paling lambat:
 Lima hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)
 Tiga hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan
Langsung)
2. Ditujukan kepada ULP
3. Materi sanggahan meliputi:
 Menyimpang dari Perpres 54/2010 dan dokumen pemilihan;
 Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;
dan/ atau
 Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya.
1. Waktu sanggahan paling lambat:
 Lima hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)
 Tiga hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan
Langsung)
2. Ditujukan kepada ULP
3. Materi sanggahan meliputi:
 Menyimpang dari Perpres 54/2010 dan dokumen pemilihan;
 Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;
dan/ atau
 Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya.
Hanya peserta yang
memasukkan penawaran
Pokja ULP wajib menjawab tertulis atas semua sanggahan paling lambat:
Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan
Terbatas)
Tiga hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan
Langsung)
Jika benar
ULP menyatakan Pelelangan
Gagal
Jika benar
ULP menyatakan Pelelangan
Gagal
1 2 Jika salah
 Peserta Puas PPK membuat SPPBJ
 Peserta tidak Puas Ajukan Sanggah
Banding
Jika salah
 Peserta Puas PPK membuat SPPBJ
 Peserta tidak Puas Ajukan Sanggah
Banding
55SANGGAHAN DAN SANGGAHAN
BANDING
Sanggahan Banding
1. Menghentikan Proses Pemilihan
2. Waktu sanggahan banding paling lambat:
 Lima hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum &
Pelelangan Terbatas)
 Tiga hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/SeleksiSederhana &
Pemilihan Langsung)
3. Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dengan
tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I
4. Memberikan jaminan sanggahan banding ke ULP sebesar 1% (satu perseratus) dari HPS
dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan
1. Menghentikan Proses Pemilihan
2. Waktu sanggahan banding paling lambat:
 Lima hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum &
Pelelangan Terbatas)
 Tiga hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/SeleksiSederhana &
Pemilihan Langsung)
3. Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dengan
tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I
4. Memberikan jaminan sanggahan banding ke ULP sebesar 1% (satu perseratus) dari HPS
dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan
Hanya peserta yang
memasukkan penawaran
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib menjawab tertulis
atas semua sanggahan selambatnya:
Lima belas hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding
(Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)
Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding
(Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung)
Jika diterima
PA/KPA menyatakan Pelelangan Gagal,
dan memerintahkan evaluasi ulang atau
pelelangan ulang
Jaminan Sanggah dikembalikan
Jika diterima
PA/KPA menyatakan Pelelangan Gagal,
dan memerintahkan evaluasi ulang atau
pelelangan ulang
Jaminan Sanggah dikembalikan
Jika ditolak
 PPK membuat SPPBJ
 Jaminan sanggah disetor ke Kas
Negara/Daerah
Jika ditolak
 PPK membuat SPPBJ
 Jaminan sanggah disetor ke Kas
Negara/Daerah
1 2
Dapat menugaskan Pejabat
Eselon I/II (K/L/I); Sekda/PA
(Pemda) untuk menjawab
sanggahan banding
56
Calon peserta kurang dari 3 (tiga),
kecuali Pelelangan Terbatas
Penawaran kurang dari 3 (tiga), kecuali Pelelangan
Terbatas
Sanggahan terbukti benar
Tidak ada penawaran yang lulus
Ada bukti persaingan tidak sehat
Harga Penawaran terkoreksi > HPS/Pagu (setelah nego)
Seluruh calon pemenang mengundurkan diri
PA/KPA menyatakan pelelangan tidak sesuai prosedur,
sehingga PPK menolak SPPB/J
PA/KPA menyatakan pelelangan tidak sesuai prosedur,
sehingga PPK menolak SPPB/J
Dugaan KKN ULP dan atau PPK benarDugaan KKN ULP dan atau PPK benar
Sanggahan kesalahan prosedur diterimaSanggahan kesalahan prosedur diterima
Sanggahan kesalahan prosedur diterimaSanggahan kesalahan prosedur diterima
Dokumen pengadaan tidak sesuai Perpres 54/2010Dokumen pengadaan tidak sesuai Perpres 54/2010
Pelaksanaan menyimpang dari dokumen pengadaanPelaksanaan menyimpang dari dokumen pengadaan
Seluruh calon pemenang mengundurkan diriSeluruh calon pemenang mengundurkan diri
Sanggahan Banding benarSanggahan Banding benar
Pengaduan masyarakat terjadinya KKN PA/KPA benarPengaduan masyarakat terjadinya KKN PA/KPA benar
 PELELANGAN GAGAL
Dinyatakan oleh ULPDinyatakan oleh ULP
Dinyatakan oleh PA/KPADinyatakan oleh PA/KPA
Menteri/ Kepala Lembaga/
Pimpinan Institusi/ Kepala
Daerah
Menteri/ Kepala Lembaga/
Pimpinan Institusi/ Kepala
Daerah
Tindak Lanjut
•Evaluasi
Ulang
•Perubahan
HPS,
Spesifikasi
Teknis, dan
Lingkup
Pekerjaan
•Penyampaia
n ulang
Dokumen
Penawaran
•Pelelangan
Ulang
•Penghentian
Proses
Pelelangan
•Penunjukan
Langsung
57PEMILIHAN GAGAL DAN
TINDAK LANJUTNYA
Tindak Lanjut Pelelangan Gagal
Tindak lanjut yang dilakukan setelah pemilihan dinyatakan
gagal:
1. Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pemilihan
dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab kegagalannya
2. PA/KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab
terjadinya kegagalan, antara lain:
a. Kemungkinan terjadinya persekongkolan;
b. Adanya persyaratan yang diskriminatif;
c. Spesifikasi teknis terlalu tinggi
d. Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku
cadang
e. Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah
f. Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar, dan/atau
g. Kecurangan dalam pengumuman
58
3. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pemilihan gagal,
mengharuskan adanya perubahan dokumen pengadaan, maka
pemilihan diproses seperti pemilihan baru
4. Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP
menindaklanjutinya, yaitu melakukan:
a) Evaluasi ulang
b) Penyampaian ulang dokumen penawaran
c) Pemilihan ulang, atau
d) Penghentian proses pemilihan
5. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi
kepada peserta pemilihan apabila penawarannya ditolak atau
pemilihan dinyatakan gagal
PEMILIHAN GAGAL DAN
TINDAK LANJUTNYA
Tindak Lanjut Pelelangan Gagal
59
PENGADAAN LANGSUNG
Pejabat Pengadaan
membandingkan
harga dan kualitas,
minimal dari 2(dua)
sumber Informasi
Pejabat
Pengadaan
mencari informasi
barang dan harga
PPK menyusun
HPS
Pejabat Pengadaan
melakukan
transaksi
Pejabat Pengadaan
melakukan klarifikasi
dan negosiasi teknis
serta mendapatkan
harga yang wajar
Pejabat Pengadaan
mendapatkan
bukti transaksi
PengadaanBarang
PengadaanBarang
60PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA
Pengadaan Langsung
Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Lainnya
Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Lainnya
Pejabat Pengadaan
membandingkan
harga dan kualitas,
minimal dari 2 (dua)
sumber Informasi
Pejabat Pengadaan
mencari informasi
terkait Pekerjaan
Konstruksi dan
harga
Pejabat
Pengadaan
membuat
BAHPL dan
menyampaikan
ke PPK
Pejabat Pengadaan
membuka, mengevaluasi,
dan melakukan klarifikasi
dan negosiasi teknis
serta mendapatkan harga
yang wajar
PPK
melakukan
dan
mendapatkan
bukti
perjanjian
Pejabat Pengadaan
mengundang calon
penyedia
Melampirkan spek.
teknis/gambar/
dokumen lain
Penyedia
menyampaikan
penawaran
Negosiasi
menggunakan
HPS
Jika tidak
sepakat/gagal,
PL Ulang
HPS disusun
oleh PPK
61PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA
Pengadaan Langsung
JasaKonsultansi
JasaKonsultansi
Pejabat Pengadaan
membandingkan
harga dan kualitas,
minimal dari 2 (dua)
sumber Informasi
Pejabat Pengadaan
mencari informasi
terkait Pekerjaan
Konsultasi yang
dibutuhkan
Pejabat
Pengadaan
membuat
BAHPL dan
menyampaikan
ke PPK
Pejabat Pengadaan
membuka, mengevaluasi,
dan melakukan klarifikasi
dan Negosiasi teknis
serta mendapatkan harga
yang wajar
PPK
melakukan
ikatan
perjanjian
Pejabat Pengadaan
mengundang satu
calon penyedia
Melampirkan KAK
dan dokumen lain
Penyedia
menyampaikan
penawaran
Negosiasi
menggunakan
HPS
Jika tidak
sepakat/gagal,
PL Ulang
HPS disusun
oleh PPK
Melampirkan
Usulan
Teknis
62PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA
Penunjukan Langsung
Opname
pekerjaan
PPK, ULP/PP, dan
Penyedia membahas
jenis, spek, volume,
dan waktu
PPK menyusun
HPS
PPK menyusun
HPS
Disampaikan
ke Penyedia
Penyedia
menyampaikan
Dokumen
Penawaran
dalam 1 sampul
ke ULP/PP
ULP/PP
membuka dan
mengevaluasi
adm, teknis,
dan harga
Dapat melakukan
klarifikasi dan
Negosiasi harga
ULP/PP
menyusun
Berita
Acara
Evaluasi
ULP/PP
menetapkan
penyedia dan
mengumumkan
Masyarakat dapat
menyampaikan
pengaduan
PPK
menerbitkan
SPPB/J dan
mempersiapka
n ikatan
perjanjian
ULP/PP Menetapkan
Dokumen Pengadan
1. Penanganan Darurat
 Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang
berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan
 ULP menunjuk penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan
 Prioritas adalah penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis
 Proses secara simultan
63
ULP/PP mengundang dan
menyampaikan Dokumen
Pengadaan kepada penyedia
yang dinilai mampu dan
memenuhi kualifikasi
ULP/PP melakukan
evaluasi kualifikasi
seperti pada
pelelangan umum
HPS
disusun
oleh PPK
HPS
disusun
oleh PPK
Penyedia
menyampaikan
Dokumen Penawaran
dalam 1 sampul ke
ULP/PP
ULP/PP
membuka dan
mengevaluasi
adm, teknis,
dan harga
Dapat melakukan
klarifikasi dan
Negosiasi harga
ULP/PP
menyusun
Berita
Acara
Evaluasi
ULP/PP
menetapkan
penyedia dan
mengumumkan
Masyarakat dapat
menyampaikan
pengaduan
PPK
menerbitkan
SPPB/J dan
mempersiap
kan ikatan
perjanjian
ULP/PP
memberikan
penjelasan
Tidak memenuhi
syarat, tunjuk
Penyedia Lain
Penyedia
menyampaikan
Dokumen
Kualifikasi
Tidak memenuhi
syarat, tunjuk
penyedia Lain
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA
Penunjukan Langsung
Untuk Konsultan
Perorangan dilakukan
dengan pascakualifikasi
64PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA
Kontes
65PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA
Sayembara
66
PENYUSUNAN KONTRAK
Surat perjanjian
Penetapan pemenang disusun sesuai urutan hasil pemilihan,
dengan data:
Syarat umum kontrak
Syarat khusus kontrak
Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak:
Surat penunjukan
Surat penawaran
Spesifikasi umum
Spesifikasi khusus
Gambar-gambar
Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di
masing-masing substansinya
Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan)
Dokumen lainnya
67
PENYUSUNAN DAN PERSIAPAN KONTRAK
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ):
1.Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pengumuman
pemenang apabila tidak ada sanggahan
2.Paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk pelelangan umum
dan empat hari kerja untuk pelelangan sederhana dan
pemilihan langsung setelah sanggahan dijawab dan tidak
ada sanggahan banding
3.Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sanggahan
banding dijawab
4.Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP
menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada
PPK untuk jasa konsultansi
68
Perubahan Kontrak
Perubahan kontrak dapat dilakukan pada:
1. Pekerjaan yang menggunakan kontrak harga
satuan
2. Bagian pekerjaan yang menggunakan harga
satuan pada kontrak gabungan lumpsum
dan harga satuan
Ketentuan perubahan kontrak:
1. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari
nilai kontrak awal
2. Tersedia anggaran apabila ada penambahan
nilai kontrak
69
PELAKSANAAN KONTRAK
Uang Muka
Ketentuan pemberian uang muka:
1. Uang muka diberikan:
 Maksimal 20% untuk usaha non-kecil
 Maksimal 30% untuk usaha kecil
2. Pekerjaan jasa konsultansi maksimal uang muka 20%
3. Uang muka kontrak tahun jamak:
 Maksimal 20% nilai kontrak tahun pertama
 Maksimal 15% nilai total kontrak
4. Uang muka harus segera dipergunakan sesuai rencana
penggunaan uang muka yang telah disetujui PPK
70
PELAKSANAAN KONTRAK
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara:
 Bulanan
 Termin
 Sekaligus setelah pekerjaan selesai
2. PPK menahan sebagian pembayaran sebagai retensi untuk
pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan
Penyesuaian harga
1. Hanya berlaku untuk kontrak tahun jamak yang masa
pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan
kontrak harga satuan
2. Tata cara perhitungannya tercantum dalam dokumen pemilihan
3. Tidak diberlakukan untuk harga satuan timpang
71
PELAKSANAAN KONTRAK
Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan apabila:
1. Keterlambatan pekerjaan yang hasilnya tidak dapat
ditunda;
2. Penyedia diyakini tidak akan mampu menyelesaikan
pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya
waktu pelaksanaan;
3. Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam
waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan;
4. Cidera janji dan tidak melakukan perbaikan dalam
waktu yang ditetapkan;
5. Penyedia melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan,
kesalahan prosedur, pelanggaran persaingan sehat dan
telah dinyatakan oleh instansi berwenang.
72
PELAPORAN
73
PELAPORAN DAN PENYELESAIAN
PEKERJAAN
Penyelesaian Pekerjaan
Ketentuan penyelesaian pekerjaan:
1.Dilakukan serah terima setelah pekerjaan selesai 100%
2.Pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang
membutuhkan masa pemeliharaan, serah terima akhir
dilakukan setelah selesai masa pemeliharaan
3.Lamanya masa pemeliharaan:
Paling sedikit enam bulan untuk pekerjaan permanen
Paling sedikit tiga bulan untuk pekerjaan semi permanen
4.Masa pemeliharaan dapat melewati tahun anggaran
TES ?........
74
Terima Kasih
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2infosanitasi
 
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Claudius Herry
 
Studi kelayakan proyek
Studi kelayakan proyekStudi kelayakan proyek
Studi kelayakan proyekDirman Hasan
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiKhalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaKhalid Mustafa
 
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxprogram mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Tes core drill pada pekerjaan jalan aspal
Tes core drill pada pekerjaan jalan aspalTes core drill pada pekerjaan jalan aspal
Tes core drill pada pekerjaan jalan aspalAngga Nugraha
 
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekContoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekrazitakhalyla
 
Contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan raya
Contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan rayaContoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan raya
Contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan rayaMOSES HADUN
 
209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1Dafa Adunt
 
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALANPERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALANMira Pemayun
 
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja KonstruksiContoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja KonstruksiAdnan Kusuma Putra
 
Struktur Beton Bertulang
Struktur Beton BertulangStruktur Beton Bertulang
Struktur Beton BertulangMira Pemayun
 
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksiPihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksiNurul Angreliany
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Metode teknis dan flow chart of work
Metode teknis dan  flow chart of workMetode teknis dan  flow chart of work
Metode teknis dan flow chart of workZinet Yeha
 
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan Pemetaan
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan PemetaanPedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan Pemetaan
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan PemetaanCv. Ainayya
 

La actualidad más candente (20)

Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2
 
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
 
Studi kelayakan proyek
Studi kelayakan proyekStudi kelayakan proyek
Studi kelayakan proyek
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa Konsultansi
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
 
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxprogram mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Tes core drill pada pekerjaan jalan aspal
Tes core drill pada pekerjaan jalan aspalTes core drill pada pekerjaan jalan aspal
Tes core drill pada pekerjaan jalan aspal
 
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekContoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pek
 
Contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan raya
Contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan rayaContoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan raya
Contoh metode pelaksanaan pekerjaan jalan raya
 
209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1
 
8. tata cara evaluasi penawaran
8. tata cara evaluasi penawaran8. tata cara evaluasi penawaran
8. tata cara evaluasi penawaran
 
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALANPERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN
 
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja KonstruksiContoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
Contoh Evaluasi Kontrak Kerja Konstruksi
 
Struktur Beton Bertulang
Struktur Beton BertulangStruktur Beton Bertulang
Struktur Beton Bertulang
 
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksiPihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
Pihak pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Metode teknis dan flow chart of work
Metode teknis dan  flow chart of workMetode teknis dan  flow chart of work
Metode teknis dan flow chart of work
 
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan Pemetaan
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan PemetaanPedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan Pemetaan
Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran Topografi dan Pemetaan
 

Destacado

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Khalid Mustafa
 
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01EnvaPya
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Rulli Saputra
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahpublicprocurementinstitute
 
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaPelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaIrman Gapur
 
Modul 2 persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian i
Modul 2   persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian iModul 2   persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian i
Modul 2 persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian iDishutbun Kab. Indramayu
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Khalid Mustafa
 
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)harry_novie2012
 
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSoal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahTrust Tour And Travel
 
Pengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaPengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaFormasi Org
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorKhalid Mustafa
 
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)publicprocurementinstitute
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa
 
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelolaJoy Irman
 

Destacado (20)

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
 
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaPelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
 
Modul 2 persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian i
Modul 2   persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian iModul 2   persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian i
Modul 2 persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian i
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Perpres No. 4 tahun 2015
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
 
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)
 
Sistem pengadaan perpres 70
Sistem pengadaan perpres 70Sistem pengadaan perpres 70
Sistem pengadaan perpres 70
 
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSoal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Pengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaPengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada Desa
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
 
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Strategi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
 

Similar a PENGADAAN_LKPP

Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041Alif Mahardika
 
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptxadc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptxAbdulArafiq1
 
Slide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdf
Slide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdfSlide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdf
Slide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdfNinaDahlianaNur
 
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxPROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxFirhanRezy1
 
Bahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksi
Bahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksiBahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksi
Bahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksiIrfan Rasta
 
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...Kanaidi ken
 
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMateri 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMassaputro Delly TP
 
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisitionProposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisitionKamilusVianyWiryohar
 
2.rks media cetakdanonline
2.rks media cetakdanonline2.rks media cetakdanonline
2.rks media cetakdanonlineKenzyn OzyRa
 
Tata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasa
Tata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasaTata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasa
Tata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasaArya Wirabhuana
 
Sdp jasa konsultansi badan usaha prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...
Sdp jasa konsultansi badan usaha  prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...Sdp jasa konsultansi badan usaha  prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...
Sdp jasa konsultansi badan usaha prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...Ana Adryana
 
04 pengadaan barang ver.1
04 pengadaan barang  ver.104 pengadaan barang  ver.1
04 pengadaan barang ver.1Saifullah Rais
 
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxKebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxmaudyolshop
 

Similar a PENGADAAN_LKPP (20)

Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa KonsultansiPelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
 
Sbd prc-dk-gk-bl
Sbd prc-dk-gk-blSbd prc-dk-gk-bl
Sbd prc-dk-gk-bl
 
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptxadc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
adc6a_Konsep_Pengganti_Permen_PUPR_31_6copy.pptx
 
Slide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdf
Slide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdfSlide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdf
Slide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdf
 
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxPROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
 
Bahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksi
Bahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksiBahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksi
Bahan paparan evaluasi dokumen penawaran jasa konstruksi
 
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
Peluang bagi Vendor/Penyedia dalam Pengadaan & Persyaratan Tender (Pre-Qualif...
 
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMateri 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Materi 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisitionProposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
Proposal Talent AcquisitionAcquisitionAcquisition
 
2.rks media cetakdanonline
2.rks media cetakdanonline2.rks media cetakdanonline
2.rks media cetakdanonline
 
Tata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasa
Tata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasaTata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasa
Tata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasa
 
Paparan kota madiun.pptx
Paparan kota madiun.pptxPaparan kota madiun.pptx
Paparan kota madiun.pptx
 
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptxPengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
 
Sdp jasa konsultansi badan usaha prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...
Sdp jasa konsultansi badan usaha  prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...Sdp jasa konsultansi badan usaha  prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...
Sdp jasa konsultansi badan usaha prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...
 
04 pengadaan barang ver.1
04 pengadaan barang  ver.104 pengadaan barang  ver.1
04 pengadaan barang ver.1
 
Kebijakan PBJ.pptx
Kebijakan PBJ.pptxKebijakan PBJ.pptx
Kebijakan PBJ.pptx
 
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptxKebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
Kebijakan P BarangJasa-PJB-2017.pptx
 

Más de Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKhalid Mustafa
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJKhalid Mustafa
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJKhalid Mustafa
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Khalid Mustafa
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
 
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahPotensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahKhalid Mustafa
 
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Khalid Mustafa
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKhalid Mustafa
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa
 

Más de Khalid Mustafa (19)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
 
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahPotensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah
 
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
 
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 
Hasil Ujian Peserta 2
Hasil Ujian Peserta 2Hasil Ujian Peserta 2
Hasil Ujian Peserta 2
 

Último

Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfHendroGunawan8
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 

Último (20)

Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 

PENGADAAN_LKPP

  • 1. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG, PEKERJAAN KONSTRUKSI, JASA LAINNYA DAN JASA KONSULTANSI LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya
  • 2. TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI PENJELASAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI EVALUASI, PENETAPAN, DAN PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN RAPAT PENJELASAN 2
  • 3. PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN DOKUMEN KUALIFIKASI (PASCA) PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN SANGGAH DAN SANGGAH BANDING PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA PENYUSUNAN DAN PERSIAPAN KONTRAK PELAKSANAAN KONTRAK PELAPORAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 3
  • 4. SETELAH MATERI INI DISAMPAIKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU: •Memahami tata cara pelaksanaan Pengumuman, Pendaftaran, dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi •Memahami tata cara pelaksanaan Penjelasan Dokumen Prakualifikasi •Memahami tata cara pelaksanaan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Prakualifikasi •Memahami tata cara pelaksanaan Evaluasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Prakualifikasi •Memahami tata cara pelaksanaan Undangan/Pengumuman dan Pengambilan Dokumen Pemilihan •Memahami tata cara pelaksanaan Rapat Penjelasan 4
  • 5. • Memahami tata cara pelaksanaan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran • Memahami tata cara pelaksanaan Evaluasi Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi (Pasca) • Memahami tata cara pelaksanaan Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan • Memahami tata cara pelaksanaan Sanggah dan Sanggah Banding • Memahami tata cara pelaksanaan Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya • Memahami tata cara pelaksanaan Penyusunan dan Persiapan Kontrak • Memahami tata cara Pelaksanaan Kontrak • Memahami tata cara pelaksanaan Pelaporan dan Penyelesaian Pekerjaan 5
  • 6. 6
  • 7. Secara Umum Tahapan Prakualifikasi dan Pemilihan dilakukan sebagai berikut: 7 TAHAP PRAKUALFIKASI 1.Pengumuman Prakualifikasi 2.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi 3.Penjelasan Dokumen Prakualifikasi 4.Pemasukan dan pembukaan Dokumen Prakualifikasi 5.Evaluasi Prakualifikasi 6.Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasi 7.Sanggah TAHAP PRAKUALFIKASI 1.Pengumuman Prakualifikasi 2.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi 3.Penjelasan Dokumen Prakualifikasi 4.Pemasukan dan pembukaan Dokumen Prakualifikasi 5.Evaluasi Prakualifikasi 6.Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasi 7.Sanggah TAHAP PEMILIHAN 1.Undangan/pengumuman Dokumen Pemilihan 2.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan 3.Penjelasan Dokumen Pemilihan 4.Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran 5.Evaluasi Dokumen Penawaran 6.Penetapan dan pengumuman hasil pemilihan 7.Sanggah dan Sanggah Banding TAHAP PEMILIHAN 1.Undangan/pengumuman Dokumen Pemilihan 2.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan 3.Penjelasan Dokumen Pemilihan 4.Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran 5.Evaluasi Dokumen Penawaran 6.Penetapan dan pengumuman hasil pemilihan 7.Sanggah dan Sanggah Banding Bila 2 sampul/ 2 tahap Bila 2 sampul/ 2 tahap
  • 8. 8 Ketentuan tentang pengumuman prakualifikasi adalah: 1.Waktu penayangan pengumuman: Minimal 7 (tujuh) hari kerja untuk Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, dan Seleksi Umum. Minimal 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, dan Seleksi Sederhana. 2.DILARANG mencantumkan persyaratan yang diskriminatif dalam pengumuman Prakualifikasi, kecuali diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi 3.Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila berdasarkan identifikasi diketahui penyedia dalam negeri terbatas PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASIPENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI PRAKUALIFIKASI - 1
  • 9. PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN PENGAMBILAN DOKUMEN Prakualifikasi - 2 9 Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuatPengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat
  • 10. PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN PENGAMBILAN DOKUMEN Prakualifikasi - 3 10 Ketentuan pelaksanaan pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi: 1.Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengambil dokumen. 2.Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan identitasnya. 3.Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili lebih dari 1(satu) perusahaan PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
  • 11. PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN PENGAMBILAN DOKUMEN Prakualifikasi - 4 11 Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi: Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang mendaftar Menyampaikan dokumen kualifikasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy Dapat juga mengunggah (upload) di website K/L/D/I agar dapat diunduh (download) oleh peserta
  • 12. 12 Ketentuan tentang Penjelasan Dokumen Prakualifikasi: Apabila diperlukan, dapat dilakukan penjelasan dokumen kualifikasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada seluruh peserta.
  • 13. 13 Ketentuan tentang pelaksanaan pemasukan Dokumen Prakualifikasi: 1.Peserta menyampaikan Dokumen Prakualifikasi sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 salinan) dalam sampul tertutup dengan menuliskan nama paket pekerjaan dan identitas peserta sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi. 2.Dokumen Prakualifikasi dapat disampaikan langsung atau melalui jasa pengiriman. Apabila dikirimkan melalui jasa pengiriman, segala resiko menjadi tanggung jawab peserta. Hal-hal yang harus dilakukan Pokja ULP dalam pelaksanaan pemasukan Dokumen Prakualifikasi: Membuat tanda terima dokumen prakualifikasi dan daftar peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi.
  • 14. 14 Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: a)Evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur; b)Evaluasi persyaratan teknis kualifikasi dilakukan dengan sistem nilai (untuk jasa konsultansi) dan sistem gugur (untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya); c)Pada pelaksanaan Prakualifikasi, hasil evaluasi persyaratan teknis sebagai dasar untuk menyusun calon daftar pendek. EVALUASI PRA/PASCA KUALIFIKASI
  • 15. EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI 15 Formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak11 Memiliki surat izin usaha sesuai peraturan perundang- undangan, kecuali bagi konsultan perorangan22 Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut33 Tidak masuk dalam daftar hitam44 Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan55 Hal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian KualifikasiHal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi
  • 16. EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI 16 Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, kecuali baru berdiri < 3 (tiga) tahun 66 Memiliki kemampuan sesuai dengan sub-bidang pekerjaan untuk usaha non kecil atau sesuai dengan bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil 77 Dalam hal melakukan kemitraan: Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan 88
  • 17. EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI 17 Pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya, penilaian kualifikasi juga dilakukan terhadap hal-hal berikut ini: a.Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan b.Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan c.Untuk usaha non-kecil memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha yang sejenis dan kompleksitas yang setara pada 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan ketentuan: 1.KD = 3 x NPt Pekerjaan Konstruksi KD = 5 x NPt Jasa lainnya 2.KD sekurang-kurang sama dengan nilai total HPS 3.Pengalaman perusahaan dinilai dari sub-bidang pekerjaan, status peserta, dan nilai kontrak pada saat menyelesaikan pekerjaan 4.Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value
  • 18. EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI 18 d. Khusus Pekerjaan Konstruksi, memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket e. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan  KP untuk usaha kecil = 5  KP untuk usaha non-kecil = 6  KP untuk usaha non-kecil = 1,2 N, bila N>6, N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.  Bila Kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang dihitung adalah semua perusahaan yang bermitra.
  • 19. EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI 19 Pada pengadaan Jasa Konsultansi, penilaian kualifikasi juga dilakukan terhadap hal-hal berikut ini : a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; b. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; c. Untuk pekerjaan kompleks dapat disyaratkan memiliki sertifikat manajemen mutu (ISO) atau persyaratan lain. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang dievaluasi dengan: Memeriksa keaslian dokumen Klarifikasi kepada Penerbit Dokumen Bagi penyedia asing dikecualikan persyaratan kualifikasi berikut: Penyedia yang berdiri < 3 (tiga) tahun, tidak wajib memiliki pengalaman Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) NPWP dan kewajiban perpajakan lainnya
  • 20. EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI Ketentuan Penetapan Hasil Prakualifikasi 20 1. Jumlah minimum peserta yang lulus Prakualifikasi dan jumlah maximum peserta yang masuk dalam daftar pendek adalah: 2. Bila yang lulus kurang dari jumlah minimum, maka dilakukan proses ulang dan kemudian proses pemilihan dapat dilanjutkan 3. Bila yang lulus lebih dari jumlah maksimum, maka yang ditetapkan masuk dalam daftar pendek adalah sesuai urutan peringkat penilaian kualifikasi. Metode Pemilihan Minimum Maximum Pelelangan Umum 3 - Pelelangan Terbatas 3 - Seleksi Umum 5 7 Seleksi Sederhana 3 5 KETENTUAN PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI
  • 21. EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI Pengumuman Hasil Prakualifikasi 21 Hal-hal yang harus disampaikan pada pengumuman hasil prakualifikasi: 1. Nama peserta prakualifikasi 2. Nilai hasil evaluasi termasuk yang tidak lulus 3. Keterangan hal yang menjadikan gugur 4. Masa sanggah hasil prakualifikasi:  Lima hari kerja sejak pengumuman untuk pelelangan/seleksi umum  Tiga hari kerja sejak pengumuman untuk seleksi sederhana
  • 22. 22 merupakan saat dimulainya proses pemilihan penyedia barang/jasa pada pelelangan/seleksi dengan prakualifikasi merupakan saat dimulainya proses pemilihan penyedia barang/jasa pada pelelangan/seleksi dengan pascakualifikasi UNDANGAN PENGUMUMAN  Disampaikan langsung  Website K/L/D/I  Fax/Email  Jasa Pengiriman Ketentuan tentang pelaksanaan Pemasukan Dokumen Pemilihan: 1. Ditujukan hanya kepada peserta yang masuk dalam Daftar Pendek 2. Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar, atau masa sanggah telah berakhir 3. Merupakan pemberitahuan pengambilan Dokumen Pemilihan 4. Isi Undangan meliputi: informasi tentang hari, tanggal, waktu, dan tempat pengambilan Dokumen Pemilihan
  • 23. UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN Ketentuan Pengumuman Pascakualifikasi 23 1. Sebagai sarana untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan persaingan yang sehat 2. Sebagai pemberitahuan pengambilan dokumen pengadaan (dokumen kualifikasi dan pemilihan) 3. Waktu pengumuman:  RKA K/L/I disetujui DPR  Penetapan APBD 4. Isi pengumuman: Nama dan alamat ULP Uraian singkat pekerjaan Nilai total HPS Syarat-syarat peserta  Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pemilihan PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASIPENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI  Website K/L/D/I  Papan Pengumuman Resmi  Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE 1. Min. 7 (tujuh) hari kerja: Pelelangan/Seleksi Umum 2. Min. 4 (empat) hari kerja: Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan LangsungLihat SBD
  • 24. UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN Ketentuan Pengumuman Pascakualifikasi 24 5. Hal-hal yang dilarang dicantumkan pada pengumuman:  Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan/seleksi  Pendaftaran harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu  Pendaftaran harus membawa dokumen asli  Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif  Persyaratan yang diluar Perpres 54, kecuali diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 6. Pengumuman dapat diumumkan di website komunitas internasional, jika tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan (misalnya: www.dgmarket.com, www.undp.org, dll) PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASIPENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI
  • 25. 25UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN Pengambilan Dokumen Pemilihan Ketentuan pelaksanaan pengambilan dokumen pemilihan: a. Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengambil dokumen b. Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan identitasnya c. Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili lebih dari 1(satu) perusahaan Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan pengambilan dokumen pemilihan: a.Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang mendaftar b.Menyampaikan dokumen pemilihan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy c.Dapat juga mengunggah (upload) di website K/L/D/I agar dapat diunduh (download) oleh peserta
  • 26. 26 Terjadinya kesamaan pengertian antara Pokja ULP dan calon penyedia barang/jasa TUJUAN RAPAT PENJELASAN TUJUAN RAPAT PENJELASAN HAL-HAL YANG HARUS DIJELASKAN DALAM RAPAT 1. Sistem Pengadaan  Metode penyampaian penawaran  Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi  Jenis kontrak  Dokumen yang harus dilampirkan  Acara pembukaan dokumen penawaran 2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran 3. Ketentuan dan cara sub-kontrak kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil
  • 27. 27 RAPAT PENJELASAN  Perubahan rancangan kontrak, ruang lingkup dan HPS harus mendapat persetujuan dari PPK sebelum dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan  Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya untuk mengikuti proses selanjutnya Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan rapat: 1.Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada 2.Membuat perubahan dokumen pemilihan yang dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan 3.Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan adendum dan mengunggah (upload) di website 4.Pada pelelangan/seleksi internasional, pertanyaan dapat disampaikan sebelum rapat pemberian penjelasan melalui surat elektronik
  • 28. 28 Ketentuan dalam pelaksanaan pemasukan dokumen penawaran: 1. Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan 2. Cara penyampaian: penyampaian langsung atau melalui pos/jasa pengiriman (Dokumen Penawaran dimasukan kedalam sampul luar) 3. Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 rekaman) 4. Penyedia barang/jasa yang telah memasukkan dokumen penawaran dapat melakukan penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan ditutup oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan 5. Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam keadaan kahar. Perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan dan disampaikan ke seluruh peserta PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
  • 29. 29PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pemasukan Dokumen Penawaran Hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan pemasukan dokumen penawaran: 1.Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada yang terlambat segera diberitahukan kepada yang bersangkutan 2.Membuat daftar peserta yang memasukan penawaran 3.Membuat tanda terima dokumen penawaran 4.Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran
  • 30. 30PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pembukaan Dokumen Penawaran Ketentuan dalam pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran 1. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan hari terakhir penyampaian dokumen penawaran 2. Meminta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari peserta yang hadir. Bila tidak ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang- kurangnya 2 (dua) jam 3. Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP 4. Salah satu anggota Pokja ULP dan saksi memaraf dokumen penawaran asli yang bukan miliknya 5. ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pada pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode penyampaian dokumen dengan dua sampul, pembukaan dokumen penawaran hanya dilakukan terhadap sampul I
  • 31. 31 Hal-hal yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran: 1.Jumlah dokumen penawaran yang masuk, yang lengkap dan tidak lengkap 2.Kelainan-kelainan yang dijumpai 3.Keterangan lain yang dianggap perlu 4.Tanggal Berita Acara 5.Ditandatangani oleh Pokja ULP dan 2 (dua) orang wakil peserta atau 2 (dua) saksi yang ditunjuk ULP 6.Dilampirkan dokumen penawaran PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pembukaan Dokumen Penawaran
  • 32. 32PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pembukaan Dokumen Penawaran DOKUMEN PENAWARANDOKUMEN PENAWARAN Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan di hadapan peserta mengenai ada dan tidaknya Dokumen Penawaran yang meliputi: • Surat penawaran • Harga penawaran*) • Masa berlaku penawaran • Jaminan penawaran asli*) • Surat kuasa (bila perlu) • Surat perjanjian kemitraan (bila perlu) • Metode/metodologi • Jadwal pelaksanaan • Sertifikat garansi • Sumber daya/personil • Spesifikasi teknis • Volume pekerjaan • Formulir rekapitulasi TKDN • Pengalaman perusahaan • Surat penawaran biaya (sama dengan surat penawaran) • Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga) Data AdministrasiData Administrasi Data Teknis **)Data Teknis **) Data Harga Penawaran Data Harga Penawaran Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihanDokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan *) Untuk Satu Sampul **) Sesuai jenis pekerjaan Sampul I Sampul II Satu Sampul
  • 33. 33 Ketentuan Umum Pelaksanaan Evaluasi Penawaran: 1.Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan dan isi dokumen penawaran 2.Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat 3.Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial (misal warna sampul, dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan) 4.Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi kolusi antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, maka: Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika ada) Jika angka 3 (tidak) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal
  • 34. 34 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Evaluasi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya Evaluasi BiayaEvaluasi BiayaEvaluasi Administrasi Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Teknis Mengecek 1.Surat penawaran • Ditandatangani dan bertanggal • Jangka waktu surat penawaran 2.Surat Jaminan Penawaran • Perusahaan penerbit Jaminan • Jangka waktu • Nama peserta jaminan • Besar nilai Jaminan • Nama ULP • Nama Paket yang dijamin • Konfirmasi dan Klarifikasi Jika lulus =>1 (satu) peserta lanjutkan ke evaluasi teknis Menilai 1. Hal-hal pokok  Total harga penawaran terhadap HPS  Harga satuan penawaran timpang (> 110% dari HPS)  Harga satuannya 0 (nol)  Perbedaan penulisan nilai dalam angka dan huruf 2. Evaluasi kewajaran harga  Klarifikasi TKDN yang berbeda dengan perkiraan ULP  Klarifikasi penawaran < 80 % dari HPS 3. Menghitung preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri Menilai • Kesesuaian Spesifikasi teknis • Bagian pekerjaan yang di sub-kontrakan • Jangka waktu pelaksanaan • Syarat teknis lainnya ULP dapat melakukan klarifikasi Dapat menggunakan sistem nilai ambang batas Jika lulus =>1 (satu) peserta lanjutkan ke evaluasi harga
  • 35. 35 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Persyaratan Teknis Persyaratan teknis lainnya dalam pengadaan barang meliputi: 1.Jadwal penyerahan 2.Kelengkapan identitas barang (jenis, tipe dan merek) 3.Jaminan purna jual (bila perlu) 4.Tenaga teknis (bila perlu) PengadaanBarang PengadaanBarang
  • 36. 36 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Persyaratan Teknis Persyaratan teknis lainnya dalam pekerjaan konstruksi meliputi: 1. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan 2. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan 3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan 4. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan PekerjaanKonstruksi PekerjaanKonstruksi
  • 37. 37 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Persyaratan Teknis Persyaratan teknis lainnya dalam pengadaan jasa lainnya meliputi: 1. Jadwal penyerahan 2. Kelengkapan identitas barang (jenis, tipe dan merek) (bila perlu) 3. Jaminan purna jual (bila perlu) 4. Tenaga teknis (bila perlu) 5. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan 6. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dokumen pemilihan PengadaanJasa Lainnya PengadaanJasa Lainnya
  • 38. 38 Ketentuan pelaksanaan Koreksi Aritmatik: 1. Dapat merubah harga penawaran dalam kontrak harga satuan 2. Untuk kontrak lump sump, hanya menyesuaikan volume penawaran dengan dokumen pemilihan, tanpa merubah nilai penawaran 3. Koreksi aritmatik dilakukan untuk seluruh penawaran 4. Langkah-langkahnya: Menyesuaikan volume pekerjaan antara dokumen penawaran dengan dokumen pemilihan Mengalikan volume pekerjaan yang sesuai dengan dokumen pemilihan dengan harga satuan yang ditawarkan Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan harus tetap dilaksanakan EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Ketentuan Koreksi Aritmatik
  • 39. 39 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Sistem Gugur Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas (passing grade) Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas (passing grade) Evaluasi Administrasi Evaluasi Administrasi Koreksi Aritmatik Koreksi Aritmatik Evaluasi BiayaEvaluasi Biaya Evaluasi Teknis Evaluasi Teknis SISTEM GUGUR Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik Penyedia yang tidak lulus pada salah satu tahap dinyatakan gugur Penyedia yang tidak lulus pada salah satu tahap dinyatakan gugur 1 2 3 SISTEM GUGUR – SATU SAMPUL
  • 40. 40 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Sistem Gugur SISTEM GUGUR – DUA SAMPUL/TAHAP Evaluasi Administrasi Evaluasi Administrasi Koreksi Aritmatik Koreksi Aritmatik Evaluasi HargaEvaluasi Harga Evaluasi Teknis Evaluasi Teknis SISTEM GUGUR Penyedia yang tidak lulus pada salah satu tahap dinyatakan gugur Penyedia yang tidak lulus pada salah satu tahap dinyatakan gugur 2 3 4  Pokja ULP dapat menetapkan nilai ambang batas kelulusan  Dapat dilakukan penyetaraan teknis (2 tahap)  Pokja ULP dapat menetapkan nilai ambang batas kelulusan  Dapat dilakukan penyetaraan teknis (2 tahap) Sampul I (administrasi & teknis) Sampul I (administrasi & teknis) Sampul II (dibuka setelah pengumuman sampul I dengan mengundang peserta yang lulus Evaluasi Teknis) Sampul II (dibuka setelah pengumuman sampul I dengan mengundang peserta yang lulus Evaluasi Teknis) 1 Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik
  • 41. 41 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Sistem Nilai SISTEM NILAI Evaluasi Administrasi Evaluasi Administrasi Koreksi Aritmatik Koreksi Aritmatik Evaluasi HargaEvaluasi Harga Evaluasi Teknis Evaluasi Teknis SISTEM NILAI Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur 2 3 4  Unsur teknis yang dapat dikuantifikasikan diberikan nilai sesuai bobotnya dengan nilai total 100 (ULP dapat menetapkan nilai ambang batas kelulusan)  Total nilai tersebut dikalikan dengan bobot teknis, sesuai dengan dokumen pemilihan (10 s.d 30 %) dan dikombinasikan dengan nilai harga  ULP mengumumkan dan mengundang peserta yang lulus untuk buka sampul II  Unsur teknis yang dapat dikuantifikasikan diberikan nilai sesuai bobotnya dengan nilai total 100 (ULP dapat menetapkan nilai ambang batas kelulusan)  Total nilai tersebut dikalikan dengan bobot teknis, sesuai dengan dokumen pemilihan (10 s.d 30 %) dan dikombinasikan dengan nilai harga  ULP mengumumkan dan mengundang peserta yang lulus untuk buka sampul II Sampul I (adm dan teknis) Sampul I (adm dan teknis) Sampul II (dibuka setelah pengumuman sampul I dengan mengundang peserta) Sampul II (dibuka setelah pengumuman sampul I dengan mengundang peserta)  Harga penawaran diberikan nilai metode proporsional.  Nilai tersebut di atas dikalikan bobot harga, sesuai dengan dokumen pemilihan (70 % s.d 90%) sebelum dikombinasikan dengan nilai teknis  Harga penawaran diberikan nilai metode proporsional.  Nilai tersebut di atas dikalikan bobot harga, sesuai dengan dokumen pemilihan (70 % s.d 90%) sebelum dikombinasikan dengan nilai teknis 1
  • 42. 42 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Sistem Biaya Umur Ekonomis SISTEM BIAYA UMUR EKONOMIS Evaluasi Administrasi Evaluasi Administrasi Koreksi Aritmatik Koreksi Aritmatik Evaluasi HargaEvaluasi Harga Evaluasi Teknis Evaluasi Teknis SISTEM BIAYA UMUR EKONOMIS Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur 2 3 4 Sampul I (adm dan teknis) Sampul I (adm dan teknis) Sampul II (dibuka setelah pengumuman sampul I dengan mengundang peserta) Sampul II (dibuka setelah pengumuman sampul I dengan mengundang peserta) Harga penawaran ditambahkan dengan nilai uang dari perhitungan teknis untuk mendapatkan nilai yang terbaik Harga penawaran ditambahkan dengan nilai uang dari perhitungan teknis untuk mendapatkan nilai yang terbaik 1  Unsur teknis yang mendukung operasi pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan umur ekonomisnya (biaya operasional, biaya pemeliharaan, dll) dihitung/dikonversi menjadi nilai uang  Total biaya tersebut ditambahkan dengan harga penawaran  Dapat dilakukan penyetaraan spesifikasi teknis (2 tahap)  Unsur teknis yang mendukung operasi pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan umur ekonomisnya (biaya operasional, biaya pemeliharaan, dll) dihitung/dikonversi menjadi nilai uang  Total biaya tersebut ditambahkan dengan harga penawaran  Dapat dilakukan penyetaraan spesifikasi teknis (2 tahap)
  • 43. 43
  • 44. 44 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Evaluasi Kualitas EVALUASI KUALITAS Evaluasi Administrasi Evaluasi Administrasi Koreksi Aritmatik Koreksi Aritmatik Evaluasi HargaEvaluasi Harga Evaluasi Teknis Evaluasi Teknis EVALUASI KUALITAS Sebelum evaluasi biaya, dilakukan koreksi aritmatik Sebelum evaluasi biaya, dilakukan koreksi aritmatik Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur 2 3 4 Sampul I (adm dan teknis) Sampul I (adm dan teknis) Sampul II (dibuka setelah pengumuman hasil evaluasi sampul I →peringkat teknis) Sampul II (dibuka setelah pengumuman hasil evaluasi sampul I →peringkat teknis) Harga penawaran ditambahkan dengan nilai uang dari perhitungan teknis, untuk mendapatkan nilai yang terbaik Harga penawaran ditambahkan dengan nilai uang dari perhitungan teknis, untuk mendapatkan nilai yang terbaik 1 Hal-hal yang dinilai adalah: • Pengalaman perusahaan • Pendekatan dan metodologi • Kualifikasi tenaga ahli Hal-hal yang dinilai adalah: • Pengalaman perusahaan • Pendekatan dan metodologi • Kualifikasi tenaga ahli
  • 45. 45 EVALUASI KUALITAS & BIAYA Evaluasi Administrasi Evaluasi Administrasi Koreksi Aritmatik Koreksi Aritmatik Evaluasi HargaEvaluasi Harga Evaluasi Teknis Evaluasi Teknis EVALUASI KUALITAS Sebelum evaluasi biaya, dilakukan koreksi aritmatik Sebelum evaluasi biaya, dilakukan koreksi aritmatik Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur 2 3 4 Sampul I (adm dan teknis) Sampul I (adm dan teknis) Sampul II (dibuka setelah pengumuman hasil evaluasi sampul I →peringkat teknis) Sampul II (dibuka setelah pengumuman hasil evaluasi sampul I →peringkat teknis) Peserta yang diundang untuk pembukaan penawaran harga (sampul II) adalah peserta yang lulus ambang batas nilai teknis. Nilai akhir merupakan kombinasi nilai teknis dan nilai biaya Peserta yang diundang untuk pembukaan penawaran harga (sampul II) adalah peserta yang lulus ambang batas nilai teknis. Nilai akhir merupakan kombinasi nilai teknis dan nilai biaya 1 Hal-hal yang dinilai adalah: • Pengalaman perusahaan • Pendekatan dan metodologi • Kualifikasi tenaga ahli Hal-hal yang dinilai adalah: • Pengalaman perusahaan • Pendekatan dan metodologi • Kualifikasi tenaga ahli EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Evaluasi Kualitas dan Biaya
  • 46. 46 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Evaluasi Kualitas dan Biaya Tata cara pelaksanaan evaluasi kualitas dan biaya: 1.Menilai kewajaran harga yang ditawarkan, seperti yang dilakukan dalam evaluasi sampul II pada Metode Evaluasi Kualitas 2.Memberikan nilai/skor terhadap harga penawaran dengan ketentuan: Nilai penawaran terendah diberikan nilai/skor tertinggi Nilai penawaran yang lain diberikan skor secara proporsional NBt = Nilai penawaran terendah NBn = Nilai untuk penawaran biaya diatasnya PBt = Harga penawaran biaya terendah PBn = Harga penawaran biaya diatasnya • NBt = PBt/PBt x 100 • NBn = PBt/Pbn x 100 Rumus
  • 47. 47 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Evaluasi Kualitas dan Biaya 3. Menghitung Nilai Kombinasi antara Nilai Penawaran Teknis dengan Nilai Penawaran terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut: Ketentuan: Bobot Teknis antara 0,60 – 0,80. Bobot Penawaran Harga antara 0,20 – 0,40 Nilai Akhir = (Nilai atau skor penawaran teknis x Bobot Teknis) + (Nilai atau skor penawaran biaya terkoreksi x Bobot Penilaian Biaya) Nilai Akhir = (Nilai atau skor penawaran teknis x Bobot Teknis) + (Nilai atau skor penawaran biaya terkoreksi x Bobot Penilaian Biaya)
  • 48. 48 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Evaluasi Biaya Terendah EVALUASI BIAYA TERENDAH Evaluasi Administrasi Evaluasi Administrasi Koreksi Aritmatik Koreksi Aritmatik Evaluasi HargaEvaluasi Harga Evaluasi Teknis Evaluasi Teknis EVALUASI BIAYA TERENDAH Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur 2 3 4 Penawaran yang dilakukan evaluasi harga hanya dilakukan pada penawaran yang lulus ambang batas nilai teknis Penawaran yang dilakukan evaluasi harga hanya dilakukan pada penawaran yang lulus ambang batas nilai teknis 1 Hal-hal yang dinilai adalah: • Pengalaman perusahaan • Pendekatan dan metodologi • Kualifikasi tenaga ahli Hal-hal yang dinilai adalah: • Pengalaman perusahaan • Pendekatan dan metodologi • Kualifikasi tenaga ahli Penawaran yang dilakukan evaluasi teknis hanya dilakukan pada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi Penawaran yang dilakukan evaluasi teknis hanya dilakukan pada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi
  • 49. 49 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Evaluasi Pagu Anggaran EVALUASI PAGU ANGGARAN Evaluasi Administrasi Evaluasi Administrasi Koreksi Aritmatik Koreksi Aritmatik Evaluasi HargaEvaluasi Harga Evaluasi Teknis Evaluasi Teknis EVALUASI PAGU ANGGARAN Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur 2 3 4 Peserta yang lulus evaluasi harga adalah yang mempunyai harga penawaran dibawah pagu anggaran Peserta yang lulus evaluasi harga adalah yang mempunyai harga penawaran dibawah pagu anggaran 1 Pemenangnya adalah yang mempunyai peringkat teknis terbaik Pemenangnya adalah yang mempunyai peringkat teknis terbaik Hal-hal yang dinilai adalah: • Pengalaman perusahaan • Pendekatan dan metodologi • Kualifikasi tenaga ahli Hal-hal yang dinilai adalah: • Pengalaman perusahaan • Pendekatan dan metodologi • Kualifikasi tenaga ahli Yang diumumkan Pagu Anggaran, bukan HPS
  • 50. 50 Kewajaran Biaya Langsung Personil*) • Maksimum 4 (empat) kali gaji dasar bagi tenaga ahli tetap dan 2,5 kali penghasilan bagi tenaga ahli tidak tetap • Didukung dengan audit payroll dan bukti pajak Kewajaran Penugasan Tenaga Ahli dan Pendukung • Perhitungan biaya berdasarkan 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja • Satu hari dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja Kewajaran Biaya Langsung Non Personil • Dasar penilaian kewajaran adalah HARGA PASAR yang berlaku *) untuk seleksi internasional, kewajaran harga dapat mengacu pada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri dan didukung surat pernyataan kewajaran harga sebagai dasar audit Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan evaluasi hargaHal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan evaluasi harga
  • 51. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN Penetapan Hasil Pemilihan 51 Ketentuan pelaksanaan penetapan hasil pemilihan 1. Pokja ULP menetapkan pemenang hasil pemilihan untuk:  Pengadaan Barang dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 100 milyar  Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 100 milyar  Jasa lainnya dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 100 milyar  Jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 10 milyar 2. Untuk nilai pekerjaan melebihi ketentuan diatas, penetapan pemenang hasil pemilihan dilakukan oleh Pengguna Anggaran setelah mendapat usulan dari ULP 3. Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) 4. Penetapan pemenang dapat dilakukan terhadap lebih dari satu penyedia barang/jasa bila diperlukan
  • 52. 52PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN Penetapan Hasil Pemilihan Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS Nama dan alamat penyedia jasa serta harga penawaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Data pendukung diantaranya berupa: Dokumen Pemilihan (beserta adendumnya bila ada), BAPP, BAHP, dokumen penawaran yang telah diparaf Penetapan pemenang disusun sesuai urutan hasil pemilihan, dengan data:
  • 53. 53PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN Pengumuman Hasil Pemilihan Hal-hal yang dimuat pada pengumuman hasil pemilihan: 1.Nama dan alamat peserta 2.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3.Hasil evaluasi administrasi 4.Nilai teknis seluruh peserta yang memenuhi persyaratan administrasi 5.Penawaran biaya setelah koreksi aritmatik 6.Ambang batas nilai teknis 7.Pagu anggaran dan HPS Media pengumuman hasil pemilihan: Website K/L/D/I, papan pengumuman resmi, dan portal pengadaan nasional
  • 54. 54 SANGGAHAN 1. Waktu sanggahan paling lambat:  Lima hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)  Tiga hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung) 2. Ditujukan kepada ULP 3. Materi sanggahan meliputi:  Menyimpang dari Perpres 54/2010 dan dokumen pemilihan;  Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau  Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya. 1. Waktu sanggahan paling lambat:  Lima hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)  Tiga hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung) 2. Ditujukan kepada ULP 3. Materi sanggahan meliputi:  Menyimpang dari Perpres 54/2010 dan dokumen pemilihan;  Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau  Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya. Hanya peserta yang memasukkan penawaran Pokja ULP wajib menjawab tertulis atas semua sanggahan paling lambat: Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas) Tiga hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung) Jika benar ULP menyatakan Pelelangan Gagal Jika benar ULP menyatakan Pelelangan Gagal 1 2 Jika salah  Peserta Puas PPK membuat SPPBJ  Peserta tidak Puas Ajukan Sanggah Banding Jika salah  Peserta Puas PPK membuat SPPBJ  Peserta tidak Puas Ajukan Sanggah Banding
  • 55. 55SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING Sanggahan Banding 1. Menghentikan Proses Pemilihan 2. Waktu sanggahan banding paling lambat:  Lima hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)  Tiga hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/SeleksiSederhana & Pemilihan Langsung) 3. Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I 4. Memberikan jaminan sanggahan banding ke ULP sebesar 1% (satu perseratus) dari HPS dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan 1. Menghentikan Proses Pemilihan 2. Waktu sanggahan banding paling lambat:  Lima hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)  Tiga hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/SeleksiSederhana & Pemilihan Langsung) 3. Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I 4. Memberikan jaminan sanggahan banding ke ULP sebesar 1% (satu perseratus) dari HPS dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan Hanya peserta yang memasukkan penawaran Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib menjawab tertulis atas semua sanggahan selambatnya: Lima belas hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas) Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung) Jika diterima PA/KPA menyatakan Pelelangan Gagal, dan memerintahkan evaluasi ulang atau pelelangan ulang Jaminan Sanggah dikembalikan Jika diterima PA/KPA menyatakan Pelelangan Gagal, dan memerintahkan evaluasi ulang atau pelelangan ulang Jaminan Sanggah dikembalikan Jika ditolak  PPK membuat SPPBJ  Jaminan sanggah disetor ke Kas Negara/Daerah Jika ditolak  PPK membuat SPPBJ  Jaminan sanggah disetor ke Kas Negara/Daerah 1 2 Dapat menugaskan Pejabat Eselon I/II (K/L/I); Sekda/PA (Pemda) untuk menjawab sanggahan banding
  • 56. 56 Calon peserta kurang dari 3 (tiga), kecuali Pelelangan Terbatas Penawaran kurang dari 3 (tiga), kecuali Pelelangan Terbatas Sanggahan terbukti benar Tidak ada penawaran yang lulus Ada bukti persaingan tidak sehat Harga Penawaran terkoreksi > HPS/Pagu (setelah nego) Seluruh calon pemenang mengundurkan diri PA/KPA menyatakan pelelangan tidak sesuai prosedur, sehingga PPK menolak SPPB/J PA/KPA menyatakan pelelangan tidak sesuai prosedur, sehingga PPK menolak SPPB/J Dugaan KKN ULP dan atau PPK benarDugaan KKN ULP dan atau PPK benar Sanggahan kesalahan prosedur diterimaSanggahan kesalahan prosedur diterima Sanggahan kesalahan prosedur diterimaSanggahan kesalahan prosedur diterima Dokumen pengadaan tidak sesuai Perpres 54/2010Dokumen pengadaan tidak sesuai Perpres 54/2010 Pelaksanaan menyimpang dari dokumen pengadaanPelaksanaan menyimpang dari dokumen pengadaan Seluruh calon pemenang mengundurkan diriSeluruh calon pemenang mengundurkan diri Sanggahan Banding benarSanggahan Banding benar Pengaduan masyarakat terjadinya KKN PA/KPA benarPengaduan masyarakat terjadinya KKN PA/KPA benar  PELELANGAN GAGAL Dinyatakan oleh ULPDinyatakan oleh ULP Dinyatakan oleh PA/KPADinyatakan oleh PA/KPA Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi/ Kepala Daerah Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi/ Kepala Daerah Tindak Lanjut •Evaluasi Ulang •Perubahan HPS, Spesifikasi Teknis, dan Lingkup Pekerjaan •Penyampaia n ulang Dokumen Penawaran •Pelelangan Ulang •Penghentian Proses Pelelangan •Penunjukan Langsung
  • 57. 57PEMILIHAN GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA Tindak Lanjut Pelelangan Gagal Tindak lanjut yang dilakukan setelah pemilihan dinyatakan gagal: 1. Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pemilihan dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab kegagalannya 2. PA/KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya kegagalan, antara lain: a. Kemungkinan terjadinya persekongkolan; b. Adanya persyaratan yang diskriminatif; c. Spesifikasi teknis terlalu tinggi d. Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku cadang e. Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah f. Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar, dan/atau g. Kecurangan dalam pengumuman
  • 58. 58 3. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pemilihan gagal, mengharuskan adanya perubahan dokumen pengadaan, maka pemilihan diproses seperti pemilihan baru 4. Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP menindaklanjutinya, yaitu melakukan: a) Evaluasi ulang b) Penyampaian ulang dokumen penawaran c) Pemilihan ulang, atau d) Penghentian proses pemilihan 5. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pemilihan apabila penawarannya ditolak atau pemilihan dinyatakan gagal PEMILIHAN GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA Tindak Lanjut Pelelangan Gagal
  • 59. 59 PENGADAAN LANGSUNG Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas, minimal dari 2(dua) sumber Informasi Pejabat Pengadaan mencari informasi barang dan harga PPK menyusun HPS Pejabat Pengadaan melakukan transaksi Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta mendapatkan harga yang wajar Pejabat Pengadaan mendapatkan bukti transaksi PengadaanBarang PengadaanBarang
  • 60. 60PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas, minimal dari 2 (dua) sumber Informasi Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait Pekerjaan Konstruksi dan harga Pejabat Pengadaan membuat BAHPL dan menyampaikan ke PPK Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta mendapatkan harga yang wajar PPK melakukan dan mendapatkan bukti perjanjian Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia Melampirkan spek. teknis/gambar/ dokumen lain Penyedia menyampaikan penawaran Negosiasi menggunakan HPS Jika tidak sepakat/gagal, PL Ulang HPS disusun oleh PPK
  • 61. 61PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA Pengadaan Langsung JasaKonsultansi JasaKonsultansi Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas, minimal dari 2 (dua) sumber Informasi Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait Pekerjaan Konsultasi yang dibutuhkan Pejabat Pengadaan membuat BAHPL dan menyampaikan ke PPK Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan klarifikasi dan Negosiasi teknis serta mendapatkan harga yang wajar PPK melakukan ikatan perjanjian Pejabat Pengadaan mengundang satu calon penyedia Melampirkan KAK dan dokumen lain Penyedia menyampaikan penawaran Negosiasi menggunakan HPS Jika tidak sepakat/gagal, PL Ulang HPS disusun oleh PPK Melampirkan Usulan Teknis
  • 62. 62PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA Penunjukan Langsung Opname pekerjaan PPK, ULP/PP, dan Penyedia membahas jenis, spek, volume, dan waktu PPK menyusun HPS PPK menyusun HPS Disampaikan ke Penyedia Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 sampul ke ULP/PP ULP/PP membuka dan mengevaluasi adm, teknis, dan harga Dapat melakukan klarifikasi dan Negosiasi harga ULP/PP menyusun Berita Acara Evaluasi ULP/PP menetapkan penyedia dan mengumumkan Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan PPK menerbitkan SPPB/J dan mempersiapka n ikatan perjanjian ULP/PP Menetapkan Dokumen Pengadan 1. Penanganan Darurat  Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan  ULP menunjuk penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan  Prioritas adalah penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis  Proses secara simultan
  • 63. 63 ULP/PP mengundang dan menyampaikan Dokumen Pengadaan kepada penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi ULP/PP melakukan evaluasi kualifikasi seperti pada pelelangan umum HPS disusun oleh PPK HPS disusun oleh PPK Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 sampul ke ULP/PP ULP/PP membuka dan mengevaluasi adm, teknis, dan harga Dapat melakukan klarifikasi dan Negosiasi harga ULP/PP menyusun Berita Acara Evaluasi ULP/PP menetapkan penyedia dan mengumumkan Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan PPK menerbitkan SPPB/J dan mempersiap kan ikatan perjanjian ULP/PP memberikan penjelasan Tidak memenuhi syarat, tunjuk Penyedia Lain Penyedia menyampaikan Dokumen Kualifikasi Tidak memenuhi syarat, tunjuk penyedia Lain PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA Penunjukan Langsung Untuk Konsultan Perorangan dilakukan dengan pascakualifikasi
  • 64. 64PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA Kontes
  • 65. 65PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG, KONTES DAN SAYEMBARA Sayembara
  • 66. 66 PENYUSUNAN KONTRAK Surat perjanjian Penetapan pemenang disusun sesuai urutan hasil pemilihan, dengan data: Syarat umum kontrak Syarat khusus kontrak Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak: Surat penunjukan Surat penawaran Spesifikasi umum Spesifikasi khusus Gambar-gambar Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan) Dokumen lainnya
  • 67. 67 PENYUSUNAN DAN PERSIAPAN KONTRAK Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ): 1.Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pengumuman pemenang apabila tidak ada sanggahan 2.Paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk pelelangan umum dan empat hari kerja untuk pelelangan sederhana dan pemilihan langsung setelah sanggahan dijawab dan tidak ada sanggahan banding 3.Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sanggahan banding dijawab 4.Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk jasa konsultansi
  • 68. 68 Perubahan Kontrak Perubahan kontrak dapat dilakukan pada: 1. Pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan 2. Bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan Ketentuan perubahan kontrak: 1. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal 2. Tersedia anggaran apabila ada penambahan nilai kontrak
  • 69. 69 PELAKSANAAN KONTRAK Uang Muka Ketentuan pemberian uang muka: 1. Uang muka diberikan:  Maksimal 20% untuk usaha non-kecil  Maksimal 30% untuk usaha kecil 2. Pekerjaan jasa konsultansi maksimal uang muka 20% 3. Uang muka kontrak tahun jamak:  Maksimal 20% nilai kontrak tahun pertama  Maksimal 15% nilai total kontrak 4. Uang muka harus segera dipergunakan sesuai rencana penggunaan uang muka yang telah disetujui PPK
  • 70. 70 PELAKSANAAN KONTRAK Pembayaran Prestasi Pekerjaan 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara:  Bulanan  Termin  Sekaligus setelah pekerjaan selesai 2. PPK menahan sebagian pembayaran sebagai retensi untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan Penyesuaian harga 1. Hanya berlaku untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kontrak harga satuan 2. Tata cara perhitungannya tercantum dalam dokumen pemilihan 3. Tidak diberlakukan untuk harga satuan timpang
  • 71. 71 PELAKSANAAN KONTRAK Pemutusan Kontrak Pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan apabila: 1. Keterlambatan pekerjaan yang hasilnya tidak dapat ditunda; 2. Penyedia diyakini tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan; 3. Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan; 4. Cidera janji dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan; 5. Penyedia melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan, kesalahan prosedur, pelanggaran persaingan sehat dan telah dinyatakan oleh instansi berwenang.
  • 73. 73 PELAPORAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN Penyelesaian Pekerjaan Ketentuan penyelesaian pekerjaan: 1.Dilakukan serah terima setelah pekerjaan selesai 100% 2.Pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, serah terima akhir dilakukan setelah selesai masa pemeliharaan 3.Lamanya masa pemeliharaan: Paling sedikit enam bulan untuk pekerjaan permanen Paling sedikit tiga bulan untuk pekerjaan semi permanen 4.Masa pemeliharaan dapat melewati tahun anggaran
  • 75. Terima Kasih LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah