Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Swakelola adalah kegiatan pengadaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum, tahapan perencanaan dan pelaksanaan swakelola serta pengawasan dan evaluasi proyek swakelola.
3. SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
•Memahami ketentuan umum pengadaan barang/jasa melalui
swakelola
•Memahami tata cara perencanaan pekerjaan swakelola
•Memahami tata cara pelaksanaan pekerjaan swakelola
•Memahami tata cara pengawasan dan evaluasi pekerjaan
swakelola
3
4. 4
Kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan,
dikerjakan dan diawasi oleh:
1.K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran; atau
2.Instansi pemerintah lain; atau
3.Kelompok masyarakat pelaksana swakelola
SWAKELOLASWAKELOLA
7. 7
SWAKELOLA
Ketentuan Umum
Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola:
a.direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok
masyarakat
b.sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran
c.pekerjaan utama tidak boleh menggunakan subkontrak
33
Swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola:
a.direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I
b.pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh K/L/D/I lain
22
Swakelola oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran:
a.direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I
b.menggunakan pegawai sendiri dan pegawai K/L/D/I lain
c.bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari
keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam pekerjaan
11
8. 8KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
Swakelola oleh Instansi Penanggungjawab
Anggaran
PA/KPAPA/KPA
PPKPPK
TIM PERENCANATIM PERENCANA TIM PELAKSANATIM PELAKSANA TIM PENGAWASTIM PENGAWAS
PPPPULPULP
MENTERI/ KEPALA
DAERAH
MENTERI/ KEPALA
DAERAH
PPHPPPHP
9. 9
KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain
PA/KPAPA/KPA PIMPINANPIMPINAN
ULP/PPULP/PPPPKPPK
TIM
PERENCANA
TIM
PERENCANA
TIM
PENGAWAS
TIM
PENGAWAS
PPHPPPHP TIM
PELAKSANA
TIM
PELAKSANA
10. 10
KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
PA/KPAPA/KPA
TIM
PELAKSANA
TIM
PELAKSANA
PPKPPK
TIM
PERENCANA
TIM
PERENCANA
TIM
PENGAWAS
TIM
PENGAWAS
PPHPPPHP TIM
PENGADAAN
TIM
PENGADAAN
PIMPINAN
POKMAS
PIMPINAN
POKMAS
11. 11
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya
diserahkan kepada kelompok masyarakat
pelaksana swakelola yang mampu
melaksanakan pekerjaan;
Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat
berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi
sederhana;
Konstruksi bangunan baru yang tidak
sederhana, dibangun oleh Penanggung Jawab
Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada
kelompok masyarakat
KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
15. 15
TAHAPAN PERENCANAAN
Kontrak Pada Swakelola
PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana
swakelola pada instansi pemerintah lain, atau
dengan pelaksana swakelola dengan kelompok
masyarakat
Kontrak swakelola paling kurang berisi:
1. Para pihak;
2. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan
3. Nilai pekerjaan yang diswakelolakan
4. Jangka waktu pelaksanaan; dan
5. Hak dan kewajiban para pihak.
16. 16
1. Pekerjaan dilaksanakan mengacu pada:
• Rincian Kerangka Acuan Kerja (KAK)
• Kontrak/MoU untuk swakelola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain
pelaksana swakelola dan kelompok masyarakat.
2. Pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya, dan/atau tenaga ahli perseorangan
dilakukan oleh:
• ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi Penanggungjawab Anggaran atau
intansi pemerintah lain pelaksana swakelola
• Tim Pengadaan untuk swakelola kelompok masyarakat (dengan
memperhatikan prinsip dan etika pengadaan)
3. Pembayaran dilakukan secara berkala
4. Pencairan dana swakelola oleh kelompok masyarakat disalurkan langsung
kepada kelompok masyarakat tersebut, dengan tahapan:
• 40% total dana apabila kelompok masyarakat telah siap
• 30% total dana apabila pekerjaan selesai 30%
• 30% total dana apabila pekerjaan selesai 60%
5. Membuat laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi
6. Membuat laporan realisasi pekerjaan
7. Melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan
17. 17
Apabila dari hasil pengawasan
ditemukan penyimpangan, PPK
harus segera mengambil tindakan
Dari hasil evaluasi tersebut, Tim
Pengawas memberikan masukan dan
rekomendasi untuk memperbaiki dan
meningkatkan pelaksanaan
pekerjaan swakelola selanjutnya