SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 20
PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
2
TUJUAN PELATIHAN
KETENTUAN UMUM
PERENCANAAN SWAKELOLA
PELAKSANAAN SWAKELOLA
PENGAWASAN DAN EVALUASI SWAKELOLA
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
•Memahami ketentuan umum pengadaan barang/jasa melalui
swakelola
•Memahami tata cara perencanaan pekerjaan swakelola
•Memahami tata cara pelaksanaan pekerjaan swakelola
•Memahami tata cara pengawasan dan evaluasi pekerjaan
swakelola
3
4
Kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan,
dikerjakan dan diawasi oleh:
1.K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran; atau
2.Instansi pemerintah lain; atau
3.Kelompok masyarakat pelaksana swakelola
SWAKELOLASWAKELOLA
5
SWAKELOLA
Ketentuan Umum
Pekerjaan
yang
dapat
dilakukan
dengan
Swakelola
Pekerjaan
yang
dapat
dilakukan
dengan
Swakelola
6
Perencanaan
Pelaksanaan Pengawasan
Penyerahan
Pelaporan &
Pertanggung
jawaban
SWAKELOLA
Ketentuan Umum
7
SWAKELOLA
Ketentuan Umum
Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola:
a.direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok
masyarakat
b.sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran
c.pekerjaan utama tidak boleh menggunakan subkontrak
33
Swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola:
a.direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I
b.pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh K/L/D/I lain
22
Swakelola oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran:
a.direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I
b.menggunakan pegawai sendiri dan pegawai K/L/D/I lain
c.bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari
keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam pekerjaan
11
8KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
Swakelola oleh Instansi Penanggungjawab
Anggaran
PA/KPAPA/KPA
PPKPPK
TIM PERENCANATIM PERENCANA TIM PELAKSANATIM PELAKSANA TIM PENGAWASTIM PENGAWAS
PPPPULPULP
MENTERI/ KEPALA
DAERAH
MENTERI/ KEPALA
DAERAH
PPHPPPHP
9
KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain
PA/KPAPA/KPA PIMPINANPIMPINAN
ULP/PPULP/PPPPKPPK
TIM
PERENCANA
TIM
PERENCANA
TIM
PENGAWAS
TIM
PENGAWAS
PPHPPPHP TIM
PELAKSANA
TIM
PELAKSANA
10
KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
PA/KPAPA/KPA
TIM
PELAKSANA
TIM
PELAKSANA
PPKPPK
TIM
PERENCANA
TIM
PERENCANA
TIM
PENGAWAS
TIM
PENGAWAS
PPHPPPHP TIM
PENGADAAN
TIM
PENGADAAN
PIMPINAN
POKMAS
PIMPINAN
POKMAS
11
 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya
diserahkan kepada kelompok masyarakat
pelaksana swakelola yang mampu
melaksanakan pekerjaan;
 Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat
berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi
sederhana;
 Konstruksi bangunan baru yang tidak
sederhana, dibangun oleh Penanggung Jawab
Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada
kelompok masyarakat
KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
12
13
TAHAPAN PERENCANAAN
Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
14
TAHAPAN PERENCANAAN
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
15
TAHAPAN PERENCANAAN
Kontrak Pada Swakelola
 PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana
swakelola pada instansi pemerintah lain, atau
dengan pelaksana swakelola dengan kelompok
masyarakat
 Kontrak swakelola paling kurang berisi:
1. Para pihak;
2. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan
3. Nilai pekerjaan yang diswakelolakan
4. Jangka waktu pelaksanaan; dan
5. Hak dan kewajiban para pihak.
16
1. Pekerjaan dilaksanakan mengacu pada:
• Rincian Kerangka Acuan Kerja (KAK)
• Kontrak/MoU untuk swakelola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain
pelaksana swakelola dan kelompok masyarakat.
2. Pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya, dan/atau tenaga ahli perseorangan
dilakukan oleh:
• ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi Penanggungjawab Anggaran atau
intansi pemerintah lain pelaksana swakelola
• Tim Pengadaan untuk swakelola kelompok masyarakat (dengan
memperhatikan prinsip dan etika pengadaan)
3. Pembayaran dilakukan secara berkala
4. Pencairan dana swakelola oleh kelompok masyarakat disalurkan langsung
kepada kelompok masyarakat tersebut, dengan tahapan:
• 40% total dana apabila kelompok masyarakat telah siap
• 30% total dana apabila pekerjaan selesai 30%
• 30% total dana apabila pekerjaan selesai 60%
5. Membuat laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi
6. Membuat laporan realisasi pekerjaan
7. Melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan
17
Apabila dari hasil pengawasan
ditemukan penyimpangan, PPK
harus segera mengambil tindakan
Dari hasil evaluasi tersebut, Tim
Pengawas memberikan masukan dan
rekomendasi untuk memperbaiki dan
meningkatkan pelaksanaan
pekerjaan swakelola selanjutnya
Quiz
Swakelola
18
TES ?........
19
Terima Kasih
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara SwakelolaMateri 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara SwakelolaMassaputro Delly TP
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slideMuhammad Khamdan
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanFre Marhaban
 
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Dody Wijaya
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxbertobodje
 
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programContoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programImam Suyanto
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2suparmono
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
 
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANMONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaSujatmiko Wibowo
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenTata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenMusnanda Satar
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1
 
Santiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaSantiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaYudhi Aldriand
 
Materi 7 pbj melalui swakelola
Materi 7 pbj melalui swakelolaMateri 7 pbj melalui swakelola
Materi 7 pbj melalui swakelolaMikhail Rasyid
 

La actualidad más candente (20)

Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara SwakelolaMateri 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
 
Cara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakipCara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakip
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slide
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
 
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programContoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahPermen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah
 
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANMONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenTata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
 
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Santiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaSantiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desa
 
Materi 7 pbj melalui swakelola
Materi 7 pbj melalui swakelolaMateri 7 pbj melalui swakelola
Materi 7 pbj melalui swakelola
 

Similar a Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)

Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
 
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...Imad Putranda
 
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-ProcurementSwakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-ProcurementKhalid Mustafa
 
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaPelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaIrman Gapur
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahpublicprocurementinstitute
 
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelolaJoy Irman
 
Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul AnggaranTata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul AnggaranJoko Riswanto
 
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdfModul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdfLanangTanu2
 
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdfCh 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdfAkunLogin2
 
perpres no 54 tahun 2010
perpres no 54 tahun 2010perpres no 54 tahun 2010
perpres no 54 tahun 2010Armida Share
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 newbiancamulus
 
Pengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.pptPengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.pptHMToha1
 
5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelola5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelolaJoy Irman
 
pengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahpengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahIdaYanti30
 
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK- lies ...
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK-  lies ...Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK-  lies ...
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK- lies ...Lies Dina Liastuti
 
Materi pengadaan obat dikes lombok barat
Materi pengadaan obat dikes lombok baratMateri pengadaan obat dikes lombok barat
Materi pengadaan obat dikes lombok baratMc Yayan
 

Similar a Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5) (20)

Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Swakelola Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSwakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
 
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
 
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-ProcurementSwakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
 
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaPelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
 
Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul AnggaranTata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
 
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdfModul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
 
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdfCh 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdf
 
perpres no 54 tahun 2010
perpres no 54 tahun 2010perpres no 54 tahun 2010
perpres no 54 tahun 2010
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 new
 
Pengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.pptPengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.ppt
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelola5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelola
 
pengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahpengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintah
 
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK- lies ...
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK-  lies ...Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK-  lies ...
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK- lies ...
 
Materi pengadaan obat dikes lombok barat
Materi pengadaan obat dikes lombok baratMateri pengadaan obat dikes lombok barat
Materi pengadaan obat dikes lombok barat
 

Más de Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKhalid Mustafa
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorKhalid Mustafa
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJKhalid Mustafa
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJKhalid Mustafa
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Khalid Mustafa
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
 

Más de Khalid Mustafa (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
 

Último

Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPCMBANDUNGANKabSemar
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPPOWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPAnaNoorAfdilla
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxwongcp2
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfNatasyaA11
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxKonflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxintansidauruk2
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxrahmaamaw03
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 

Último (20)

Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPPOWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxKonflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)

  • 1. PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • 2. 2 TUJUAN PELATIHAN KETENTUAN UMUM PERENCANAAN SWAKELOLA PELAKSANAAN SWAKELOLA PENGAWASAN DAN EVALUASI SWAKELOLA
  • 3. SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU: •Memahami ketentuan umum pengadaan barang/jasa melalui swakelola •Memahami tata cara perencanaan pekerjaan swakelola •Memahami tata cara pelaksanaan pekerjaan swakelola •Memahami tata cara pengawasan dan evaluasi pekerjaan swakelola 3
  • 4. 4 Kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh: 1.K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran; atau 2.Instansi pemerintah lain; atau 3.Kelompok masyarakat pelaksana swakelola SWAKELOLASWAKELOLA
  • 7. 7 SWAKELOLA Ketentuan Umum Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola: a.direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat b.sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran c.pekerjaan utama tidak boleh menggunakan subkontrak 33 Swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola: a.direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I b.pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh K/L/D/I lain 22 Swakelola oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran: a.direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I b.menggunakan pegawai sendiri dan pegawai K/L/D/I lain c.bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam pekerjaan 11
  • 8. 8KETENTUAN UMUM SWAKELOLA Swakelola oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran PA/KPAPA/KPA PPKPPK TIM PERENCANATIM PERENCANA TIM PELAKSANATIM PELAKSANA TIM PENGAWASTIM PENGAWAS PPPPULPULP MENTERI/ KEPALA DAERAH MENTERI/ KEPALA DAERAH PPHPPPHP
  • 9. 9 KETENTUAN UMUM SWAKELOLA Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain PA/KPAPA/KPA PIMPINANPIMPINAN ULP/PPULP/PPPPKPPK TIM PERENCANA TIM PERENCANA TIM PENGAWAS TIM PENGAWAS PPHPPPHP TIM PELAKSANA TIM PELAKSANA
  • 10. 10 KETENTUAN UMUM SWAKELOLA Swakelola oleh Kelompok Masyarakat PA/KPAPA/KPA TIM PELAKSANA TIM PELAKSANA PPKPPK TIM PERENCANA TIM PERENCANA TIM PENGAWAS TIM PENGAWAS PPHPPPHP TIM PENGADAAN TIM PENGADAAN PIMPINAN POKMAS PIMPINAN POKMAS
  • 11. 11  Pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya diserahkan kepada kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;  Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;  Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat KETENTUAN UMUM SWAKELOLA Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
  • 12. 12
  • 13. 13 TAHAPAN PERENCANAAN Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
  • 15. 15 TAHAPAN PERENCANAAN Kontrak Pada Swakelola  PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana swakelola pada instansi pemerintah lain, atau dengan pelaksana swakelola dengan kelompok masyarakat  Kontrak swakelola paling kurang berisi: 1. Para pihak; 2. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan 3. Nilai pekerjaan yang diswakelolakan 4. Jangka waktu pelaksanaan; dan 5. Hak dan kewajiban para pihak.
  • 16. 16 1. Pekerjaan dilaksanakan mengacu pada: • Rincian Kerangka Acuan Kerja (KAK) • Kontrak/MoU untuk swakelola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dan kelompok masyarakat. 2. Pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya, dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh: • ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi Penanggungjawab Anggaran atau intansi pemerintah lain pelaksana swakelola • Tim Pengadaan untuk swakelola kelompok masyarakat (dengan memperhatikan prinsip dan etika pengadaan) 3. Pembayaran dilakukan secara berkala 4. Pencairan dana swakelola oleh kelompok masyarakat disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat tersebut, dengan tahapan: • 40% total dana apabila kelompok masyarakat telah siap • 30% total dana apabila pekerjaan selesai 30% • 30% total dana apabila pekerjaan selesai 60% 5. Membuat laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi 6. Membuat laporan realisasi pekerjaan 7. Melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan
  • 17. 17 Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya
  • 20. Terima Kasih LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah