Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memaksimalkan pendayagunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil serta ketentuan pengadaan barang/jasa dengan dana pinjaman/hibah luar negeri. Dokumen ini menjelaskan syarat dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan usaha kecil, termasuk tingkat komponen dalam negeri dan preferensi harga. Juga dijelaskan tentang ketentuan pen

1. PENGADAAN BARANG/JASA
DENGAN PENDAYAGUNAAN
PRODUKSI DALAM NEGERI &
USAHA KECIL DAN
DENGAN DANA PINJAMAN/
HIBAH LUAR NEGERI
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya

2. TUJUAN PELATIHAN
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
PENDAYAGUNAAN USAHA KECIL
PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN DANA
PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI
2

3. SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
Memahami syarat dan kewajiban pengadaan dengan
pendayagunaan produksi DN dan keikutsertaan usaha kecil
Memahami penggunaan tingkat komponen dalam negeri
pengadaan barang/jasa dan preferensi harga
Memahami kegiatan dan kriteria pengadaan barang/jasa
dengan dana pinjaman/hibah LN
Memahami naskah perjajian kerjasama dan kredit ekspor
Memahami pelelangan internasional dan keikutsertaan
perusahaan asing
3

4. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, K/L/D/I
wajib:
a)Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi
dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan
nasional dalam pengadaan barang/jasa
b)Memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional
c)Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk
usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil
4

5. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa
5
a. Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi
dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan
dijelaskan kepada semua peserta
b. Dalam proses evaluasi pengadaan barang/jasa harus
diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan
hasil produksi dalam negeri dan bukan barang/jasa
impor yang dijual di dalam negeri
c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan
barang/jasa produksi dalam negeri berasal dari impor,
dipilih barang/jasa yang memiliki komponen dalam
negeri paling besar
d. Dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa,
sedapat mungkin digunakan standar nasional dan
memperhatikan kemampuan atau potensi nasional

6. 6PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Ketentuan Barang Impor
Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:
Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang
diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan
yang ada di dalam negeri
Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri
belum memenuhi persyaratan; dan atau
Produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

7. 7PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Tingkat Komponen Dalam Negeri
Menunjukkan
besarnya tingkat
penggunaan
barang/jasa
Perhitungan TKDN
merujuk pada
ketentuan Menteri
Perindustrian
Tingkat
Komponen Dalam
Negeri (TKDN)
merupakan
indikator tingkat
penggunaan
produk dalam
negeri dilakukan
sesuai besaran
komponen dalam
negeri pada
setiap
barang/jasa
Mengacu pada daftar
inventaris oleh
Kementrian
Perindustrian
Wajib digunakan bila
TKDN + BMP
mencapai 40%
Hanya berlaku jika
terdapat minimal 3
(tiga) calon penyedia
produk dalam negeri
Hanya berlaku pada
barang yang
memenuhi spesifikasi
teknis

8. 8PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Preferensi Harga
Pengadaan yang
dibiayai rupiah murni
dengan nilai
> Rp 5 Milyar
(s.d 2013)&1 Jan
2014:
> Rp 1 Milyar
Preferensi Harga
merupakan
perhitungan ulang
nilai penawaran
dengan
mempertimbangkan
TKDN
Berlaku pada TKDN
> 25%
Pengadaan yang
dibiayai Pinjaman Luar
Negeri melalui
Pelelangan
Internasional
Max 15 % untuk
barang produksi
dalam negeri
Tidak mengubah
harga penawaran,
tetapi HEA dapat
merubah urutan
Max 7.5% untuk
pekerjaan konstruksi

9. 9PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Preferensi Harga (Perhitungan HEA)
HEA =
1
1 + KP
X HP
Pada HEA yang sama, pemilik TKDN
terbesar menjadi pemenang
HEA = Harga Evaluasi Akhir
KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) dikali Preferensi tertinggi barang/jasa)
HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi
persyaratan lelang dan telah dievaluasi)

10. LATIHAN
Perhitungan HEA
10
 Peserta dibagi contoh pengadaan dengan penggunaan
produksi DN
 Dalam contoh tersebut, TKDN mengacu pada Daftar
Inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang
diterbitkan Kementerian Perindustrian
 Diskusikan dengan peserta di sebelahnya:
 Mencari dalam tabel Kementerian Perindustrian
 Tuliskan jawaban pada tabel yang disediakan

11. 11
Bernilai sampai
dengan Rp 2.5 M
Peruntukan bagi
usaha kecil
Kompetensi
teknisnya masih
dapat dipenuhi
usaha kecil
PA/KPA membuat
rencana pengadaan
sebanyak mungkin
paket pekerjaan untuk
usaha kecil
PA/KPA menyampaikan
paket pekerjaan kepada
instansi yang
membidangi usaha
kecil
Upaya perluasan
kesempatan bagi
usaha kecil
KETENTUAN UMUM

12. Perencanaan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis,
kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional;
Kriteria evaluasi mencantumkan peran serta penyedia nasional
dan preferensi harga;
Dalam kontrak dicantumkan kewajiban penggunaan produksi
dalam negeri;
Memaksimalkan produksi dalam negeri dalam hal:
 Studi Kelayakan dan rancang bangun proyek
 Penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK
 Penyusunan HPS

13. 13PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN
DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Ketentuan Umum
 PPK wajib memahami:
1. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(NPPLN/NPHLN )
2. Ketentuan pengadaan setelah NPPLN/NPHLN disepakati
 Pengadaan yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit
Ekspor/Kredit Swasta Asing:
1. Dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi Internasional dan
harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam
DRPPHLN
2. Dokumen Penawaran sesuai ketentuan dan norma
Internasional
3. Evaluasi Penawaran dengan metode perhitungan biaya
efektif

14. 14PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN
DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Ketentuan Pelelangan Internasional
Memberi
kesempatan seluas-
luasnya kepada
penyedia nasional
Memberi
kesempatan seluas-
luasnya kepada
penyedia nasional
Proses pemilihan
dilangsungkan di
dalam negeri
Proses pemilihan
dilangsungkan di
dalam negeri
Dokumen
pengadaan
berbahasa
indonesia dan
berbahasa Inggris
Dokumen
pengadaan
berbahasa
indonesia dan
berbahasa Inggris
Dokumen
berbahasa
Indonesia menjadi
acuan jika terdapat
perbedaan tafsir
Dokumen
berbahasa
Indonesia menjadi
acuan jika terdapat
perbedaan tafsir

15. 15PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN
DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Dokumen Pengadaan Melalui Pelelangan Internasional
 Adanya kerja sama antara penyedia
barang/jasa asing dengan industri dalam
negeri
 Adanya ketentuan yang jelas mengenai
tata cara pelaksanaan pengalihan
kemampuan, pengetahuan, keahlian dan
keterampilan
 Ketentuan bahwa seluruh proses
pengadaan sedapat mungkin
dilaksanakan di wilayah Indonesia

16. 16PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN
DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Keikutsertaan Perusahaan Asing
Bernilai di atas
Rp 100 milyar untuk
pekerjaan
konstruksi
Bernilai di atas
Rp 100 milyar untuk
pekerjaan
konstruksi
Perusahaan asing
harus bekerja sama
dengan perusahaan
nasional
Perusahaan asing
harus bekerja sama
dengan perusahaan
nasional
Bernilai di atas
Rp 20 milyar
untuk pengadaan
barang/jasa lainnya
Bernilai di atas
Rp 20 milyar
untuk pengadaan
barang/jasa lainnya
Bernilai di atas
Rp 10 milyar untuk
jasa konsultansi
Bernilai di atas
Rp 10 milyar untuk
jasa konsultansi

17. TES ?........
17

18. 18
(APABILA DIPERLUKAN)(APABILA DIPERLUKAN)

19. 19
Barang Peserta
Lelang
TKDN (%) BMP
(%)
TKDN +
BMP
(%)
Produksi
DN
A 35 0 35
Produksi
DN
B 26 14 40
Produksi
DN
C 25 10 35
Produksi
DN
D 10 10 20
Impor E 0 0 0
Impor F 0 0 0
CONTOH :CONTOH :
TKDN + BMP ≥ 40%TKDN + BMP ≥ 40%
KEMENTERIANKEMENTERIAN
PERINDUSTRIANPERINDUSTRIAN
Barang
impor
tidak bisa
ikut
lelang

20. 20
CONTOH :CONTOH :
TKDN + BMP < 40%TKDN + BMP < 40%
KEMENTERIANKEMENTERIAN
PERINDUSTRIANPERINDUSTRIAN
Barang
impor
masih
bisa ikut
lelang
Barang Peserta
Lelang
TKDN
(%)
BMP
(%)
TKDN+
BMP
(%)
Produksi
DN
A 35 0 35
Produksi
DN
B 30 5 35
Produksi
DN
C 25 10 35
Produksi
DN
D 10 10 20
Impor E 0 0 0
Impor F 0 0 0

21. TINGKATAN KOMPONEN DALAM NEGERI
(TKDN) BARANG
21
Mesin Proses
Tenaga Kerja
Overhead
Lain-lain
Bahan Baku/KompBahan Baku/Komp
Barang Jadi
Proses ProduksiProses Produksi Hasil ProduksiHasil Produksi
D N L N
AsingLokal
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
PASA
R
Biaya Brg Jadi – Biaya Komp. LN
TKDN = ------------------------------------------------------- X 100%
Biaya Brg Jadi
TKDN > 25 % Dapat Preferensi Harga

22. 22
TINGKATAN KOMPONEN DALAM NEGERI
(TKDN) JASA
PROYEKPROYEK
Perusahaan
Jasa
 Management Proyek
 Tenaga Kerja
 Alat Kerja/Fas Kerja
 Konstruksi/Fabrikasi
 Jasa Lainnya
 Management Proyek
 Tenaga Kerja
 Alat Kerja/Fas Kerja
 Konstruksi/Fabrikasi
 Jasa Lainnya
 Biaya Pemasaran
 Biaya Adm
 Keuntungan
 Pajak
PROYEK
SELESAI
PROYEK
SELESAI
TKDN > 25 % Dapat Preferensi Harga
Biaya Total Jasa – Biaya Jasa LN
TKDN = ---------------------------------------- X 100 %
Biaya Total Jasa
TKDN Gabungan = TKDN Barang + TKDN Jasa

23. 23
KEMENTERIANKEMENTERIAN
PERINDUSTRIANPERINDUSTRIAN
 Nilai Pemberdayaan Usaha
Kecil termasuk Koperasi
melalui kemitraan.
 Nilai sertifikasi OHSAS
18000 / ISO 14000
 Nilai Pemberdayaan
Lingkungan
 Nilai Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Purna Jual
 Nilai Pemberdayaan Usaha
Kecil termasuk Koperasi
melalui kemitraan.
 Nilai sertifikasi OHSAS
18000 / ISO 14000
 Nilai Pemberdayaan
Lingkungan
 Nilai Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Purna Jual
30% dari 15% = 4,5 %
20% dari 15% = 3,0 %
30% dari 15% = 4,5 %
20% dari 15% = 3,0 %
30% dari 15% = 4,5 %
20% dari 15% = 3,0 %
30% dari 15% = 4,5 %
20% dari 15% = 3,0 %

24. Terima Kasih
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah