1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti harus bisa mempertahankan dirinya
masing – masing. Banyak cara yang ditempuh manusia untuk mempertahankan
hidupnya. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mempertahankan hidupnya adalah
dengan menjalankan bisnis. Bisnis bisa diartikan sebagai organisasi yang menyediakan
barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba (keuntungan).
Seiring dengan perkembangan zaman, dunia bisnis pun menjadi semakin marak.
Dengan berkembangnya dunia bisnis ini, kebutuhan dana menjadi hal yang tak dapat
dielakkan lagi baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang
tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di
dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang
memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak orang yang
mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana
ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan
usahanya. Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan nonbank.
Yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank adalah bank mengambil dana
secara lansung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil
dana secara langsung dari masyarakat.
Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah sewa
guna usaha atau biasa disebut juga dengan Leasing. Saat ini, leasing merupakan salah
satu cara perusahaan memperoleh asset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses
yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan leasing yang disediakan
1

2. oleh berbagai perusahaan. Leasing juga merupakan salah satu langkah penghindaran
resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada.
Bila dilihat dari propspek kebutuhan pembangunan, usaha leasing jelas dapat
berkembang pesat dan memainkan peranan aktif sebagai lembaga keuangan baru,
yang khusus bergerak dalam penyediaan barang modal, sebagai alternative sumber
pembiayaan suatu perusahaan bisnis dan mempunyai harapan untuk memenuhi
kebutuhan pasarnya yang luas.
Potensi bisnis leasing di Indonesia sudah lama diamati oleh para penanam modal.
Sebelum tahun 1980, jumlah perusahaan leasing yang beroperasi 5 buah. Kemudian
melalui kampanye penggalangan usaha di bidang leasing oleh pemerintah, animo
investor terus meningkat. Tahun 1988 di Jakarta saja sudah tercatat 83 buah
perusahaan leasing yang sudah menjalankan operasinya, bahkan sudah dibentuk
Asosiasi Leasing Indonesia (ALI). Beberapa perusahaan besar juga bergabung dalam
Asosiasi Leasing Indonesia, seperti Adira Finance dan Adira Kredit.
1.2 Tujuan Penulisan
Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta memperkenalkan
kepada pembaca sekalian salah satu lembaga pebiayaan yaitu sewa guna usaha /
leasing. Penulis juga membuat makalah ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata
kuliah hukum bisnis.
2

3. BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Lembaga Pembiayaan
2.1.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan
Dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tangga 20 Desember 1988,
dan dijabarkan leih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Pasal 1, dijelaskan bahwa yang dimaksudkan
dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak
menarik dana secara langsung dari masyarakat.
2.1.2 Bidang usaha lembaga pembiayaan
Adapun bidang – bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan antara
lain meliputi bidang – bidang seperti :
 Sewa guna usaha / leasing;
 Modal ventura/venture capital;
Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk
penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan
pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.
 Perdagangan surat berharga/securities company;
Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk
perdagangan surat berharga.
3

4.  Anjak piutang/factoring;
Adalah badan yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian
dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek
suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
 Usaha kartu kredit/credit card;
Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli
barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
 Pembiayaan konsumen/consumer finance;
Adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk
kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala.
2.2 Sewa Guna Usaha (Leasing)
2.2.1 Pengertian Leasing
Kata leasing berasal dari kata to lease yang berarti menyewakan. Menurut Surat
Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri
Perdagangan dan Koperasi Nomor : Kep-122/MK/IV/1/1974; No. 32/M/SK/2/1974; dan
No. 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974, yang dimaksud dengan sewa guna
usaha atau leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk
penyediaan barang – barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk
jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak
pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang – barang modal yang
bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang
telah disepakati bersama.
2.2.2 Teknik – teknik pembiayaan Leasing
Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara
garis besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan yaitu:
4

5. 1. Finance Lease
Finance lease merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara
lessor dengan lessee dengan pemberian hak opsi kepada lessee pada akhir periode
lease. Disamping itu, finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi
sebagai berikut:
1) Direct Financial Lease.
Transaksi leasing dalam bentuk direct lease atau sering pula disebut true-lease
atau disingkat direct lease saja merupakan suatu bentuk trnasaksi leasing di mana
lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan sekaligus
menyewagunausahakan barang tersebut kepada lessee yang bersangkutan.
2) Sale and Lease Back.
Transaksi leasing jenis ini pada prinsipnya adalah pihak lessee sengaja menjual
barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna
usaha atas barang tersebut antara lessor dengan lessee yang dalam hal ini
sebagai pihak yang menjual barnag untuk digunakan selama masa lease yang
disetujui kedua pihak. Metode leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh
tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing disini bersifat
refinancing.
3) Leverage Lease.
Pada prinsipnya leveraged lease merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam
finance lease yang digunakan lessor.
4) Syndicated Lease.
Adalah pembiayaan leasing yang dilakukan lebih dari satu lessor atas suatu objek
leasing. Syndicated lease terjadi apabila lessor karena alasan-alasan resiko tidak
bersedia atau karena suatu alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan untuk
5

6. menutup sendiri suatu transaksi leasing yang nilainya cukup besar yang
dibutuhkan oleh lessee.
5) Cross Border Lease.
Adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar bataas suatu Negara yaitu Negara
dimana lessor berkedudukan berbeda dengan Negara lessee.
6) Vendor Program.
Vendor program atau disebut juga dengan vendor lease adalah suatu metode
penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing
memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang.
2. Operating Lease Leasing
Dalam bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dilease-kan
kepada lessee. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh
pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya.
2.2.3 Ciri – ciri Sewa Guna Usaha
Dilihat dari segi pandangan hukum, kegiatan sewa guna usaha memiliki 4 (empat)
ciri yaitu:
a) Perjanjian antara lessor dengan pihak lessee.
b) Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan
barang kepada pihak lessee.
c) Lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang (asset).
6

7. d) Lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang
ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang
tersebut.
2.2.4 Pihak yang berkepentingan dalam Leasing
Dalam usaha leasing, terdapat beberapa pihak yang bersangkutan dalam
perjanjian leasing, yaitu :
1. Pihak yang disebut leasor, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat
terdiri dari bebrapa perusahaan. Pihak penyewa ini disebut juga sebagai
investor, equity-holders, owner-participants atau trustters-owners.
2. Pihak yang disebut lesse, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut
dengan membayar sewa guna usaha yang mempunyai hak opsi.
3. Pihak kreditur atau lender atau disebut juga debt-holders atas loan-
participants dalam transaksi leasing. Mereka umumnya terdiri dari bank,
insurance company, trust, yayasan.
4. Pihak supplier, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Supplier
ini dapat terdiri dari perusahaan yang berada di dalam negeri atau yang
mempunyai kantor pusat di luar negeri.
2.2.5 Mekanisme Leasing
Secara garis besar mekanisme leasing dapat diuraikan sebagai berikut.
(1) Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jasa barang,
spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purnajual atas barang
yang akan di-lease.
7

8. (2) Lesee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan
barang modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang
tidak mengikat dari lessor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai syarat-
syarat pokok pembiayaan leasing antara lain: keterangan barang, harga barang,
cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang
sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya.
(3) Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang
berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal
yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan
dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee menandatangani dan
mengembalikannya kepada lessor.
(4) Penandatangan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee.
Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain:
piihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi
lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan,
jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
(5) Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang
kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.
(6) Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan.
Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan
diserahkan kepada supplier.
(7) Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termaasuk faktur dan bukti-
bukti kepemilikan barang lainnya.
(8) Pembayaran oleh lessor kepada supplier.
(9) Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada
lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup
pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya.
8

9. 2.2.6 Manfaat dan Keunggulan Leasing
Manfaat dan kelebihan dari kegiatan atau industry sewa guna usaha/leasing
antara lain :
1. Leasing/sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana
bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu
tertentu dengan membayar sewa.
2. Usaha leasing/sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam
waktu yang cepat.
3. Dengan perjanjian leasing/sewa guna usaha, suatu perusahaan akan
terasa lebih menghemat dalam hal pengeluaran dana tunai disbanding
dengan membeli secara tunai.
4. Mempunyai keunggulan – keunggulan sebagai alternative baru bagi
pembiayaan di luar system perbankan, misalnya :
 Proses pengadaan peralatan modal relative lebih cepat dan tidak
memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak
ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama.
 Pengadaan kebutuhan modal alat – alat berat dan mahal dengan
teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan cash flow-nya
mengingat system pembayaran cicilan berjangka panjang.
 Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya – biaya modal
menjadi lebih murah dan menarik.
 Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana.
9

10. 2.2.7 Tiga Bentuk Ikatan dalam Hukum Perdata
Dalam Hukum Perdata, ada tiga bentuk ikatan yang mirip satu sama lainnya,
namun berlainan dalam hukumnya yaitu antara sewa guna usaha/leasing, sewa beli,
dan jual beli secara angsuran. Baik perjanjian sewa beli maupun jual beli dengan
angsuran ketentuannya belum diatur dalam KUHPerdata. Maka dengan Keputusan
Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Februari 1980 tentang
Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (hire purchase), jual beli dengan angsuran (credit
sale) dan sewa (renting).
 Sewa Beli (hire purchase)
Sewa beli merupakan jual beli barang di mana penjual melaksanakan
penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang
dilakukan oleh pembeli yang dengan pelunasan atas harga barang yang
telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak
milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setealh
jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.
 Jual beli secara angsuran (credit sale)
Jual beli secara angsuran adalah jual beli di mana penjual melaksanakan
penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang
dilakukan oleh pembeli dalam bebrapa kali angsuran atas harga barang
yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian,
serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli
pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.
Persamaan antara perjanjian leasing dengan kedua perjanjian di atas adalah bahwa
pada perjanjian leasing, lesse membayar imbalan jasa kepada lessor dalam waktu
tertentu. Sedangkan pada perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran, pembeli
membayar angsuran kepada penjual dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
10

11. Sedangkan perbedaannya dapat diuraikan sebagai berikut.
Perjanjian Leasing Perjanjian Sewa Beli dan Jual Beli secara
Angsuran
1. Lessor adalah pihak yang 1. Harga pembelian barang sebagian
menyediakan dana dan membiayai kadang – kadang dibayar oleh
seluruh pembelian barang tersebut. pembeli. Jadi penjual tidak membiayai
seluruh harga beli barang yang
2. Masa leasing biasanya ditetapkan
bersangkutan.
sesuai dengan perkiraan umur
kegunaan barang. 2. Jangka waktu tidak memperhatikan
baik pada perkiraan umur kegunaan
3. Pada akhir masa leasing, lesse dapat
barang maupun kemampuan pembeli
menggunakan hak opsinya untuk
mengangsur harga barang.
membeli barang yang bersangkutan,
sehingga hak milik atas barang beralih 3. Pada akhir masa perjanjian, hak milik
pada lesse. atas barang dengan sendirinya beralih
pada pembeli. Hak milik atas barang
beralih dari penjual pada pembeli pada
saat barang diserahkan oleh penjual.
11

12. BAB III
OBJEK PENELITIAN
Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah PT Adira Finance yang
bergerak dalam sewa guna usaha / leasing dalam bidang kendaraan / transportasi.
Dibangun dengan kesungguhan tekad untuk menjadi perusahaan terbaik dan
terpercaya di sektor pembiayaan konsumen bidang otomotif, PT Adira Dinamika Multi
Finance Tbk (“Adira Finance” atau “Perusahaan”) yang didirikan sejak tahun 1990 telah
menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar untuk berbagai merek otomotif di
Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan jumlah aktiva yang dikelola.
Pada bulan Maret 2004, Adira Finance melakukan penawaran saham perdana, yang
diikuti dengan pengalihan 75,0% kepemilikan pemegang saham lama melalui
12

13. penempatan terbatas ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon), salah
satu bank swasta nasional terbesar yang dimiliki oleh Grup Temasek dari Singapura.
Dengan dukungan dari Bank Danamon, Perusahaan terus mengembangkan usahanya
dengan menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat menghasilkan nilai yang tinggi,
baik bagi konsumen maupun pemegang saham. Sejalan dengan kemampuan utama
Perusahaan dalam mengelola risiko pembiayaan secara retail, Adira Finance lebih
berkonsentrasi kepada pembiayaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan
dukungan dana yang besar dari Bank Danamon, serta profesionalisme dan dedikasi
yang tinggi, Perusahaan mampu membukukan pembiayaan baru sebesar Rp 8,5 triliun
pada tahun 2006. Dari jumlah pembiayaan baru tersebut, 74,5% berasal dari sektor
pembiayaan sepeda motor dan 25,0% berasal dari sektor pembiayaan mobil.
Perusahaan membiayai sedikitnya 12,2% dari seluruh penjualan sepeda motor baru
dan 3,9% dari seluruh penjualan mobil baru di Indonesia selama tahun 2006.
Tahun 2006 merupakan tahun yang penuh tantangan sebagai akibat dari kondisi
ekonomi makro yang kurang menguntungkan. Namun demikian, Adira Finance mampu
melewati tahun sulit tersebut dengan hasil yang
memuaskan. Hasil tersebut dapat terwujud berkat
kerjasama yang baik antar karyawan dan perhatian penuh
Perusahaan terhadap pengembangan sumber daya
manusia. Untuk menghasilkan individu terbaik,
Perusahaan telah menerapkan budaya perusahaannya
melalui program pelatihan yang berkesinambungan yang menyentuh hati karyawan,
mitra usaha dan komunitas secara umum. Keseluruhan upaya ini menghasilkan
kebanggaan dan kecintaan terhadap Perusahaan. Sementara itu, belajar dari
pengalaman Perusahaan dalam melewati tahun-tahun yang sulit, Adira Finance mulai
melebarkan sayapnya dan mengembangkan strategi yang tepat, yaitu mulai bergerak
melayani konsumen yang hendak mengajukan pembiayaan atas kepemilikan sepeda
motor atau mobil dan memperkokoh posisinya sebagai perusahaan pembiayaan yang
membiayai berbagai merek otomotif. Strategi ini terbukti efektif seiring dengan terus
berkembangnya industri otomotif terutama untuk sepeda motor, sehingga menjadikan
13

14. Adira Finance sebagai salah satu pemain terbesar di sektor pembiayaan konsumen
otomotif, tanpa harus terikat pada salah satu merek otomotif tertentu. Didukung dengan
lebih dari 12,500 karyawan dan 245 jaringan usaha yang tersebar di banyak kota di
Indonesia, Adira Finance telah memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan
pembiayaan konsumen otomotif terkemuka di Indonesia.
14

15. BAB IV
PEMBAHASAN
Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang sewa guna usaha
otomotif, Adira Finance juga mengalami banyak hambatan dalam mengembangkan
bisnisnya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Adira Finance dalam mengadapi
bisnis sewa guna usaha adalah masalah regulasi yang belum mengakomodasi
kepentingan bisnis. Belum ada kejelasan ketentuan pajak yang mengatur mengenai
transaki sale and lease back. Akibatnya adalah, pajak berganda yang diterima oleh
para pelaku industry sewa guna usaha ini, termasuk Adira Finance.
Sale and lease back merupakan salah satu mekanisme pembiayaan yang
dilakukan perusahaan sewa guna usaha di mana nasabah membeli terlebih dahulu
kebutuhan barangnya untuk kemudian dibiayai melalui perusahaan pembiayaan.
Para pengusaha di bidang pembiayaan ini, termasuk Adira Finance, berharap
amandemen Undang – Undang No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU
PPN) oleh DPR dapat menghilangkan pajak berganda yang menekan industry leasing.
Dalam Pasal IA UU tersebut yang juga merupakan amandemen dari UU No. 8/1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah itu, dinyatakan yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak
adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Selain itu,
disebutkan barang kena pajak lainnya ialah pengalihan barang kena pajak oleh karena
suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing, penyerahan barang kena pajak
kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang, dan pemakaian sendiri dan atau
pemberian Cuma – Cuma atas barang kena pajak.
Dirjen Pajak menegaskan bahwa UU tersebut akan diamandemen kembali
mengingat masih belum sempurnanya regulasi bagi dunia leasing. Namun, dengan
15

16. adanya amandemen UU tersebut, para pelaku bisnis pembiayaan termasuk Adira
Finance mengalami sedikit kemudahan dalam menjalankan pajak perusahaannya.
Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh Adira Finance selaku perusahaan
yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen bidang otomotif, adalah Adira
Finance tidak bisa serta merta menyita kendaraan dari orang yang tidak membayar
cicilam dengan alasan telah terjadi kontrak karena dalam hukum Indonesia yang berhak
menyita adalah pengadilan.
Namun, sebenarnya Adira Finance dapat mengatasnamakan kebebasan
berkontrak yang ia buat dengan konsumen sehingga Adira Finance berhak menyita
kendaraan. Namun, kontrak atau perjanjian tersebut rupanya dibatasi oleh 3 hal yaitu
kebiasaan, ketertiban umum dan undang – undang.
Artinya, perjanjian kontrak bisa batal demi hukum jika melanggar undang –
undang seperti adanya hak menyita barang yang dikredit jika tidak membayar angsuran
dalam jangka waktu tertentu. Karena yang berhak menyita sesuai hukum Indonesia
adalah pengadilan.
Selain itu, perjanjian yang dibuat oleh hampir kebanyakan perusahaan leasing
kendaraan termasuk Adira Finance dengan masyarakat yang mengkredit kendaraan
menggunakan klausula baku atau perjanjian kontrak yang tidak sesuai dengan UU
Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, dibentuklah Perwakilan Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN) di tingkat propinsi dan Badan Pegawasan Sengketa
Konsumen (BPSK) di tingkat kabupaten/kota.
Namun, pada kenyataannya, ada perusahaan leasing kendaraan lain yang tidak
mematuhi BPKN dan BPSK tersebut. Dengan alas an demi keamanan perusahaan dan
perjanjian kontrak, Adira Finance dapat melakukan penyitaan kendaraan yang sudah
tidak dicicil oleh konsumennya. Apabila konsumen tersebut merasa keberatan, dapat
mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan dengan menempuh jalur hukum.
16

17. BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah ini adalah :
 Dengan semakin berkembangya dunia bisnis, maka semakin banyak
perusahaan yang terjun ke dunia bisnis. Dengan semakin banyaknya
perusahaan yang terjun ke dunia bisnis, maka semakin banyak kebutuhan
dana dan modal yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Hal
tersebut mendorong industry bisnis yang bergerak dalam bidang
pembiayaan yang disebut lembaga pembiayaan.
 Leasing termasuk ke dalam salah satu bentuk lembaga pembiayaan karena
yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha
yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari
masyarakat. Sedangkan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan
perusahaan dalam bentuk penyediaan barang – barang modal untuk
digunakan oleh suatu perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan
pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi
perusahaan tersebut untuk membeli barang – barang modal yang
bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai
sisa yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, leasing termasuk salah
satu jenis lembaga pembiayaan karena leasing membiayai perusahaan
dalam bentuk penyediaan barang modal.
 Adira Finance merupakan salah satu perusahaan leasing yang bergerak
dalam bidang pembiayaan otomotif. Terdapat beberapa hambatan yang
17

18. dihadapi oleh Adira Finance dalam berkecimpung di dunia leasing.
Diantaranya, regulasi yang belum bisa mengakomodasi transaksi dalam
kegiatan leasing yang mengakibatkan pajak berganda (double taxation).
Selain itu, masalah khusus yang dihadapi oleh pebisnis pembiayaan otomotif
adalah bahwa perusahaan tidak bisa serta merta menyita kendaraan karena
cicilan atau kredit yang macet dengan alasan para konsumen memiliki hak
perlidungan konsumen yang mengatakan bahwa yang berhak menyita
barang atau kendaraan adalah pengadilan.
 Perusahaan leasing dan lembaga pembiayaan lainnya akan menjadi sector
bisnis yang dapat membantu masyarakat luas yang masih awam dalam sisi
pendanaan yang nantinya akan banyak menarik para pengusaha untuk
masuk ke dalam dunia bisnis.
5.2 Saran
1. Hendaknya pemerintah dapat mengakomodasi regulasi untuk seluruh transaksi
perusahaan leasing dengan cara membentuk UU khusus dan juga
mengamandemen UU sesuai dengan perkembangan jaman.
2. Para perusahaan yang bergerak sebagai lessor, hendaknya dapat memberikan
pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen sehingga tidak terjadi perselisihan
antara konsumen dan juga pihak lessor.
3. Lessor dan lesse saling menghargai hak masing – masing dan menjalankan
kewajiban masing – masing sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah dibuat
sehingga tidak ada perselisihan antara pihak lessor dan pihak lesse.
18

19. DAFTAR PUSTAKA
Simatupang, Richard Burton. 2003. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta : Rineka Cipta.
www.adira.co.id
www.ifsa.or.id
19