Skripsi arif karunia 072211019

STUDI ANALISIS MARITAL RAPE (PEMERKOSAAN DALAM
PERKAWINAN) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu ( S.1 )
Ilmu Syari’ah Jurusan Jinasah Siyasah

Oleh:
Arif Karunia Rahman
NIM. 0 7 2 2 1 1 0 1 9

FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012

i

Drs. Rokhmadi,. M.Ag.
Jl. Jati Luhur 318 RT I/V Ngesrep, Banyumanik, Semarang

Maria Anna Muryani, SH., MH
Jl. Ghanesa Raya 299 B Pedurungan Tengah, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Arif Karunia Rahman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari’ah
IAIN Walisongo

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini
kami kirimkan naskah skripsi Saudara :
Nama : Arif Karunia Rahman
NIM : 072211019
Jurusan : Siyasah al-Jinayah
Judul Skripsi : Studi Analisis Marital Rape (Pemerkosaan Dalam
Perkawinan) Menurut Perspektif Hukum Positif Dan
Hukum Islam.
Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Semarang, 01 Mei 2012

ii

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI’AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Arif Karunia Rahman
NIM : 072211019
Jurusan : Siyasah al-Jinayah
Judul Skripsi : Studi Analisis Marital Rape (Pemerkosaan Dalam
Perkawinan) Menurut Perspektif Hukum Positif Dan
Hukum Islam.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal : 11 Juni 2012
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1
tahun akademik 2011.
Semarang, 25 juni 2012

Mengetahui,

iii

MOTTO

Tuhan tidak akan pernah turun kebawah dari awan dan berkata:
“sekarang anda mendapat izin untuk berhasil”
Anda harus memberi izin kepada diri anda sendiri

iv

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah

SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis

persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta, yang selalu menjadi teladan dan spirit dalam segala

aktifitasku, do’a dan kasih sayang yang telah engkau berikan tak akan pernah

bisa terlupakan, dan tak mungkin dapat terbalaskan. Engkau tak pernah lelah

dan selalu sabar dalam mendidik serta selalu tulus memberikan segala sesuatu

demi kebahagiaan putranyamu ini. Sembah sungkem kepada bapak ibu,

semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan selalu

diberikan kesehatan dan kenikmatan. Ya Allah, Ampunilah dosa-dosa kedua

orang tua ku dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku

ketika waktu kecil.

2. Adik-Adikku, Devi Arini Murika Ningrum, dan Agustina Nurul Islami yang

membuat penulis ingat akan cita-cita, dan yang selalu memberi semangat hidup

dan rasa kasih sayang dalam hidupku.

3. Semua Bapak / Ibu Guru ku diseluruh jenjang pendidikan, khususnya kiyaiku

tersayang KH Ma’ruf Irsyad dan KH Khudori yang telah memberikan segenap

ilmunya, yang sangat bermanfaat dan semoga barokah bagi penulis.

4. Kepada mas-masku WSC, mas Dain Fazani, SHI., Khoirul Huda, SHI., Dwi

Hartanto, S. Fil.I, M. Hanif S. Pd. I., Ainun Nafi’ S. Pd., mbak Dewi

Kurniasari, S. Pd., Muhammad Amin, S. Sos.I, yang tercinta dan tersayang,

v

terima kasih atas saran dan nasehatnya. Untuk mas Dain Fazani, SHI. Dan mas

Abdullah Aniq SHI, terima kasih atas ilmu dan motivasinya dalam

pengembangan Tenis Meja sehingga penulis dapat meraih apa yang dicita-

citakan, sungguh luar biasa kesabarannya dalam melatih dan membina penulis

pada khususnya dan anggota Table Tennis Division UKM WSC (Wali Songo

Sport Club) pada umumnya, untuk maz Khoirul Huda, SHI., terima kasih atas

nasehat dan ilmunya dalam berorganisasi, dan juga dalam memahami arti

hidup. Untuk mas Dwi Hartanto, S. Fil.I, dan M. Hanif S. Pd. I., terima kasih

atas ilmunya dalam memahami arti perjuangan, pengorbanan dan loyalitas.

5. Semua pengurus dan keluarga besar UKM WSC, tetaplah sholid dan semangat

berjuang, raih prestasi setinggi-tingginya dengan menjunjung tinggi nilai

sportivitas.

6. Adik-adikku tercinta di cabang Tenis Meja UKM WSC, Farid sang pencari

cinta tak sampai, fahri cwok cool abizz, aziz tetep setia sama bunda, Rifqi

Curut titisan mbah wali pedurungan, Nafi’ sang hitam manis, kamal pujangga

melankolis yang mang-meng kalau lagi maen, Vita, Susy, Rizka, Nurul tetaplah

semangat dan tunjukkan permainan terbaik kalian, jagalah tali kekeluargaan ini

hingga akhir hayat.

7. Teman setiaku yang tak terlupakan Diah Umi Wardani, Baity Nur Shani yang

imut katanya.

8. Teman-teman pengurus UKM WSC 2010, Desma, Sabiq, Halim Nying-nying,

Upi Cute, Rafika Haque, pak Dhe Muttakin, Faris Darsono, dkk., yang telah

vi

bekerja keras selama kepengurusannya. Terima kasih atas waktu, dan

loyalitasnya kepada UKM WSC.

9. Teman-teman Kost, Muhib, Sofian, Rifqi Gendut, Mbah jambrong Zamroni

terima kasih atas motivasinya, terus berjuang dan semangat.

10. Bapak Safari (Alm), terima kasih atas jasa bapak, karena berkat bapak penulis

dapat bermain tenis meja dengan baik, semoga amal ibadah bapak diterima

disisi-Nya. Amien. Dan tak lupa temen-temen dari PTM Simpang Lima

Semarang, Harno, Gandung, Anton, Apin dkk, tetap semangat berlatih.

11. Semua pengurus dan keluarga besar UKM WSC, tetaplah sholid dan semangat

berjuang, raih prestasi setinggi-tingginya dengan menjunjung tinggi nilai

sportivitas.

12. Teman-teman BINORA Masduki, Rofiq, Tresno, Aufa, Tabung, Arif bali,

Toher, Wuri, Rouf, Alif. Dan teman-teman yang lain yang tidak bisa sebutkan

satu-satu, kita dulu pernah ada kenangan walaupun hanya sementara.

13. Teman-teman pondok Darun Najah khususnya kamar Ar-Rahmah yang selalu

memberikan motivasi dalam hal persaingan yang baik.

14. Teman-teman kelas SJ B 2007 Menwa Kholis, Khumaini, Anita, Fajrin, Ibad,

Tozink, Fahri, Mbah Faqih, Pakde Gufron, Zansen, Nunik, Nasron (Kirun),

Cukong, Hasan. semoga kita semua jadi orang yang berguna untuk orang lain,

sukses dan tercapai semua cita-citanya. Amien.

15. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu

yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

vii

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi

amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis

telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk

itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan

skripsi ini

viii

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,
penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak
berisi materi yang pernah ditulis oleh orang
lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini
tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain
kecuali informasi yang terdapat dalam
referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Mei 2012
Deklarator

Arif Karunia Rahman
NIM : 72211019

ix

ABSTRAK

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan (istri) meningkat setiap tahun,
terutama kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri
merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dengan berhubungan sekual
yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual dan psikis.
Faktor menigkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah
tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir masyarakat
kebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami),
sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhdap anggota
keluarga, terutama istri. Sehingga fenomena kekerasan seksual terhadap istri
terkadang dianggap lazim dilingkungan masyarkat. Imbas lain sebagai
turunannya, kurangnya kesadaran dan keberanian istri untuk melaporkan kejadian
tersebut sebagai suatu tindak pidana, karena kekerasan seksual merupakan
persoalan intern yang tabu dibicarakan. Ditambah pula adanya ayat al Qur’an
yang masih ditafsirkan secara tekstual.
Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip
kesetaraan, partnership (kerjasama) dan keadilan dalam hal hubungan seksual
suami-istri. Tujuan perkawinan itu sendiri adalah tercapainya keluarga yang
sakinah, mawaddah warahmah. Maka segala perbuatan yang akan menimbulkan
akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan seksual terhdap istri, jika ditinjau
lebih dalam, dapat dikategorikan sebagai kegiatan melawan hukum. Berangkat
dari pemikiran di atas, bahasan skripsi yang penyusun buat akan melihat apakah
kekerasan seksual suami terhadap istri dapat dijadikan tindak pidana menurut
hukum positif dan hukum islam.
Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku
kekerasan seksual terhadap istri dalam KUHP dan hukum pidana islam,
mengakibatkan kerancun dan kesewenangan itu senantiasa lestari. Namun
semuanya itu akan penyusun uraikan melalui pengertian kekerasan seksual suami
terhadap istri dalam KUHP dan dalam hukum pidana islam dan berikut beberapa
kaidah yang ada dalam ushul fiqh dan maqashid asy-syari’ah sebagai doktrin
dasar dan metodologi dalam penetapan hukum.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang
bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan penyelidikan masalah yang belum jelas
untuk menghasilkan sebuah kepastian hukum. Teknik pengumpulan data
didasarkan pada sumber data primer dan skunder, dengan pendekatan normatif-
yuridis, dengan menggunakan metode analisa deduktif.
Adapun dari hasil penelitian ini daptlah dinyatakan bahwa segala akibat
yang terdapat dalam kekerasan seksual suami terhadap istri merupakan
pelanggaran yang bertentangan dan dilarang oleh hukum. Pernyataan ini terwujud
melalui berbaggai pengertian dan dampak negatif dari perbuatan tersebut.
Berkenaan dengan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual suami terhadap
istri adalah hukuman qishash pencederaan (penganiayaan) dan ta’zir. Dalam
hukuman qishash perbuatan pidananya diancam dengan membalas sesuai dengan
perbuatan yang telah dilakukan dan ta’zir disserahkan pada pemerintah
berwenang.

x

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberi kenikmatan dan

kasih saying tiada terkira kepada hamba-Nya . Sungguh hamba yang tidak tahu

diri apabila sepanjang hidupnya tidak pernah mensyukuri nikmat dan karunia

yang telah diberikan Tuhannya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan

kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Beliulah sang revolusioner sejati, pembawa kebenaran dan kedamaian.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan

dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo

Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M. Soc. Sc., selaku

Pembantu Rektor I, Bapak Dr. H. Ruswan, M.A., selaku Pembantu Rektor II,

Bapak Dr. H. M. Darori Amin, M.A., selaku Pembantu Rektor III, semoga

dapat membawa amanah dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan.

2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN

Walisongo Semarang. Bapak Abdul Ghofur M.Ag selaku PD I, Bapak

Saifullah M.Ag selaku PD II, Bapak Arif Budiman M.Ag selaku PD III.

3. Bpk Mohamad Solek, Drs., MA. selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah,

Rustam DKAH, M. Ag. selaku sekretaris jurusan, serta bpk M Harun , S.Ag.

MH, dan bpk Raden Arfan Rifqiawan, SE., MSi selaku staf ahli jurusan, atas

xi

kebijakan-kebijakannya khususnya yang berkitan dengan kelancaran

penulisan skripsi ini.

4. Bapak Rokhmadi. Drs., M.Ag selaku pembimbing I, dan Ibu Maria Anna

Muryani SH., MH. yang telah bersedia membimbing dalam proses

penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta

saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis

dapat mengerti tentang banyak hal tentang sesuatu yang berhubungan dengan

hukum Islam. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari bapak

dan ibu, penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak dan ibu,

hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang

diluangkan buat penulis, dan semoga allah selalu mencurahkan kasih dan

sayangnya kepada bapak dan ibu.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang terima kasih

yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat

menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo dan Perpustakaan

Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.

Penulis,
Arif Karunia Rahman
NIM: 72211019

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.......................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iii
HALAMAN MOTTO ................................................................................ iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................ v
HALAMAN DEKLARASI ....................................................................... vi
HALAMAN ABSTRAK ........................................................................... vii
HALAMAN KATA PENGANTAR........................................................... viii
DAFTAR ISI ............................................................................................. xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 13
C. Tujuan Penelitian...................................................................... 13
D. Telaah Pustaka ......................................................................... 14
E. Metode Penelitian..................................................................... 16
F. Sistematika Penulisan .............................................................. 18

BAB II : KONSEP TINDAK PIDANA

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif........................................ 20
1. Pengertian Tindak Pidana.................................................... 20
2. Unsur-unsur Tindak pidana ................................................. 24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.................................................... 25
4. Subyek Tindak Pidana......................................................... 29
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam ...................................... 31
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam .................. 31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Islam .............. 33
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Islam .............................. 37

xiii

C. Tindak Pidana Perkosaan Dan Perkosaan Dalam Perkawinan ... 42
1. Pengertian Tindak Pkidana Perkosaan................................. 42
2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan .... 45

BAB III : PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE)
MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004

A. Penyusunan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .................... 52
1. Latar Belakang Diterbitkannya Undang-Undang
No. 23 Tahun 2004 ............................................................. 52
2. Tujuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ..................... 59
3. Proses Penyusunan Undang-Undang KDRT
No. 23 Tahun 2004 ............................................................ 61
B. Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut
Undang-Undang No. 23 Tahhun 2004 Pasal 8 huruf a ............. 64

BAB IV : ANALISIS TENTANG MARITAL RAPE (PEMERKOSAAN
DALAM PERKAWINAN) MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis terhadap perkosaan dalam perkawinan
(marital rape) menurut hukum positif atau KUHP ................. 67
1. Analisis Menurut Pasal 285 KUHP ..................................... 67
2. Analisis Menurut Pasal 8 Huruf a Undang-Undang
No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan terhadap
perempuan .......................................................................... 72
B. Analisis Terhadap Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape)
Menurut Hukum Islam ............................................................ 77
1. Kesamaan Hak Laki-Laki Dan Perempuan.......................... 77
2. Kesamaan Hak Laki-Laki Dan Perempuan
Dalam Hal Seksualitas ........................................................ 82
a. Persamaan Hak Suami-Istri ........................................... 88
b. Relasi Yang Baik (Mu’asyarah bil al-Ma’ruf) ............... 91

xiv

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................ 94
B. Saran-Saran .............................................................................. 96
C. Penutup .................................................................................... 97

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

xv

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal

yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk

tindak pidana, seperti yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana

(KUHP), misalnya pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (1) KUHP 1,

pemerkosaan Pasal 285 KUHP, 2 dan lain sebagainya.

Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang

dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang terjadi. Jadi sifatnya

kasuistis. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun

perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun yang menarik perhatian

publik adalah kekerasan yang menimpa perempuan (istri) 3. Apalagi kalau

kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Sering kali

tindak kekerasan ini korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut,

tindak kekerasan ini di sebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi).

1
Pasal 365 KUHP berbunyi ” (1) di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang-orang, dengan
maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang
yang di curinya”. Pasal menerangkan tentang pencurian dengan kekerasan.
2
Pasal 285 KUHP berbunyi ” barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan,diancam karena melakukan perkosaan,
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” pasal menerangkan tentang ancaman
perkosaan.
3
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet ke-1, hlm 1.

1

2

Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk

merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut

domestic violence (kekerasan domestik), karena terjadinya diranah domestik. 4

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat

luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini harus memasuki wilayah

peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan

membicarakannya. Namun demikian banyak studi yang melaporkan mengenai

jenis kekerasan yang sangat meluas, yaitu kekerasan dalam rumah tangga,

khususnya kekerasan yang dilakukan suami atau pasangannya. Data dari

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa pada tahun 1998 di

Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mencapai 57,9% pada

tahun 1999 di India jumlah tersebut mencapai 49% dan pada tahun 2000 di

Amerika serikat jumlah tersebut mencapai 22,1% perempuan menikah

mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami. 5

Diperkirakan angka-angka tersebut tidak mencerminkan keadaan

yang sebenarnya, mengingat masalah dalam rumah tangga masih di anggap

tabu untuk di ungkapkan. Banyak istri yang tidak melaporkan tindak

kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini,

karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Di

samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri

perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga.

Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan tersebut, karena adanya
4
Ibid, hlm. 3.
5
Sri Suhandjati Sukri, Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta: Gama Media,
2004, Cet. Ke-I, hlm. 9.

3

budaya yang sudah terpateri berabad-abad bahwa istri harus patuh,mengabdi,

dan tunduk pada suami.6

Pengorbanan istri seperti itu seringkali tidak mendapat imbalan

berupa penghargaan yang setimpal, memang ironis bahwa di dalam ranah

domestik (rumah tangga) dimana perempuan memberikan tenaga dan pikiran

untuk mengurus dan merawat anggota keluarga yang lain, justru di situlah

jutaan perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang

terdekat mereka. Kondisi di Indonesia tidak jauh berbeda, menurut kantor

Menteri Pemberdayaan Perempuan tingkat kekerasan yang dialami perempuan

Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total

penduduk Indonesia, pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah

tangga, misalnya penganiayaan, pemerkosaan, pelecahan atau perselingkuhan

yang dilakukan oleh suami. 7

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam

rumah tangga, dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan

terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan

berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat

kesengsaraan, dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis

termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan

6
Moerti Hadiati Soeroso,Op.Cit hlm 5.
7
Ibid, hlm 6.

4

kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau

dalam kehidupan pribadi. 8

Marital rape (perkosaan dalam perkawinan) termasuk dalam

kategori penderitaan seksual yang dialami oleh perempuan dan juga ancaman

dalam kehidupan pribadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Perserikatan

Bangsa- Bangsa (PBB) dalam mendefinisikan kekerasan.

Etimologi marital rape berasal dari bahasa inggris, marital yaitu

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, sedangkan rape berarti

perkosaan. Marital rape adalah perkosaan yang terjadi antara pasangan suami

istri yang terikat perkawinan. 9

Pemerkosaan disini didefinisikan sebagai suatu proses intimidasi dari

laki-laki yang berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan

seksual)10. Istilah perkosaan terhadap istri, merupakan istilah baru yang belum

dikenal luas oleh masyarakat, sebab selama ini pengertian perkosaan lebih

dikhususkan pada perkosaan terhadap perempuan yang terjadi di luar

perkawinan.

Pandangan sebagian masyarakat selama ini, apabila seseorang telah

menjadi suami istri, maka seorang suami memiliki hak penuh atas istrinya,

termasuk kepemilikan penuh atas organ reproduksi perempuan. Tegasnya,

perkosaan yang dimaksud disini pemaksaan untuk melakukan aktivitas

8
Ibid, hlm 60.
9
Rufia Wahyuning Pratiwi, Marital Rape (Perkosaan Dalam perkawinan) Dalam Perspektif
Islam Dan Hukum Positif Indonesia, di akses di http://en.wikipedia.org. / wiki /marital-rape.
Minggu, 2, Oktober, 2011.Jam 09.00 WIB.
10
Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, Yogyakarta,
1997, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI-DIY), Cet
Ke-I, hlm 91.

5

seksual oleh satu pihak, yakni suami terhadap istri, atau sebaliknya. Namun,

pengertian yang lebih umum dipahami oleh berbagai kalangan perihal marital

rape, adalah istri yang mendapatkan tindak kekerasan seksual oleh suami

dalam perkawinan atau rumah tangga. Jadi, marital rape adalah tindak

kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk

melakukan ativitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Misalnya

istri sedang sakit, nifas, hamil atau bahkan istri sedang haid. Bersenggama

sewaktu haid, akan menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman bagi

perempuan, disamping itu dapat menimbulkan penyakit.11

Pandangan demikian banyak dipengaruhi pemahaman terhadap teks-

teks al-qur’an maupun hadist Nabi yang beranggapan bahwa perempuan

sebagai objek seksual, yang mana perempuan sebagai ladang bagi laki-laki

yang boleh ditanami bagaimana saja lelaki mau. Sebagaimana firman Allah

dalam surat al-Baqarah ayat 223:

Artinya: “Istri-istrimu seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka
datangilah tanah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kamu
kehendaki ”. (Al-Baqarah 223)

Pemahaman terhadap ayat tersebut yang selama ini di anut,

cenderung tidak adil terhadap perempuan. Sepintas dalam ayat tersebut posisi

11
Rufia Wahyuning Pratiwi, Marital Rape (Perkosaan Dalam perkawinan) Dalam Perspektif
Islam Dan Hukum Positif Indonesia, di akses di http://en.wikipedia.org. / wiki /marital-rape.
Kamis, 19, April, 2012. Jam 22.16 WIB.

6

perempuan di anggap sebagai obyek kemauan lelaki. Padahal jika di lihat

asbabun nuzulnya, ayat itu turun berkaitan dengan kegemaran sementara lelaki

yang suka menggauli istrinya dari belakang (dubur) 12.

Dalam hadis Nabi juga di sebutkan:

‫ﻦ ْ أَ ﻰ ْ ﺮ َ ﺮ َ ةَ ر َﺿ ِﻰ َ ﷲُ ﻋ َ ﻨْ ﻋ َﻦ ِ اﻟﻨﱠﺒِﻰ ﺻ َ ﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋ َ ﻠَ و َﺳ َﻠﱠﻢ َ ﻗَﺎل َ : اِذ َا د َﻋ َ ﺎ‬
ِ‫ﻋ َ ﺑ‬
‫اﻟﺮ ﱠﺟ ُﻞ ُ اﻣ ْﺮ َ أَﺗَ اِﻟَﻰ ﻓِﺮ َا ﺷ ِ ﻓَﺄ َﺖ ْ ن ْ ﺗَﺠ ِ ﺊ َ ﻟَﻌ َ ﻨَﺘْ ﺎاﻟْﻤ َ ﻼﺋِﻜ َﺔُ ﺣ َ ﺘﱠﻰ ﺼ ْ ﺒِﺢ َ )رواه‬
ُ‫ﺗ‬ َ ‫ﺑَ أ‬
13
(‫اﻟﺒﺨﺎري‬
Artinya: Dari Abi Hurairah ra.Dari Nabi SAW bersabda: ’’apabila seorang
suami mengajak istrinya ke tempat tidur,lantas ia tidak mau datang,
maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba.’’(HR.Bhukari)

Dalam hadis di atas kata al-la’nah sering kali dipahami secara

kurang tepat. Yang dimaksud dengan al-la’nah (laknat) adalah dihindarkan

dan dijauhkan dari kebaikan. Laknat yang datangnya dari Allah berarti

dijauhkan dari kebaikan. Sedang laknat yang datangnya dari mahluk berarti

celaan dan mendo’akan keburukan, di sini berarti ia berdo’a pada Allah agar

menjauhkannya dari kebaikan. Jika laknat terjadi dalam rumah tangga, berarti

kasih sayang dan kedamaian telah hilang, hal ini akan terjadi bila seorang

suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari istrinya begitu pula

sebaliknya.14

12
M. Ali Al-Shabuni, Rawa’i al-Bayan, Makkah al-Mukarramah, t.t, hlm. 208.
13
Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz III, Semarang: Al-
Munawar , t.t, hlm. 260.
14
Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, et.al, Wajah Baru Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-
hujjayn, Yogya: LkiS bekerjasama dengan FK3, 2003, hlm. 30.

7

Berdasarkan kenyataan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk

mengeksplorasi lebih jauh, guna memperoleh gambaran bagaimana

sebenarnya konsep Islam tentang relasi seksual suami istri.

Pada hakikatnya perkawinan dalam Islam diistilahkan sebagai

mitsaqan ghalizhan yang berarti ikatan yang kuat atau sakral, sehingga dari

istilah ini, perkawinan dalam Islam tidak hanya sebatas kebolehan hubungan

seksual antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri) yang sebelumnya

haram, akan tetapi akad nikah dikatakan sebagai perjanjian yang amat berat,

karena mereka dipersaksikan oleh Allah, dan dengan dilakukannya akad nikah

membawa konskuensi atau tanggung jawab yang berat, baik yang berkaitan

dengan hak maupun kewajiban secara timbal balik, antara suami dan istri yang

berlangsung sepanjang masa 15.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri juga

berlaku di dalam relasi seksual, Islam mengajarkan prinsip mu’asyarah bil

ma’ruf (hubungan yang baik dan sukarela) dalam melakukan relasi seksual,

suami tidak mempunyai hak monopoli seksual, ia tidak boleh hanya

memikirkan kenikmatan sendiri dan mau enaknya sendiri, keduanya adalah

pelayan bagi pasangannya masing-masing. Suami di tuntut untuk

memperlakukan istri dengan baik 16.

I’tikad dan usaha untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan

masing-masing, bukan sekedar dianjurkan melainkan diharuskan. Berdasarkan

15
Abul a’la al- Maududi, Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan Dalam Islam,Jakarta, 1987, Darul
Ulum Press, cet ke-1, hlm 28.
16
Sayyid Muhammad Ridhowi, Perkawinan Moral Dan Seks Dalam Islam, Jakarta, 1994,
Lentera, cet ke-1 hlm 78

8

uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa perkosaan dalam rumah tangga

merupakan perbuatan yang dilarang, karena bertentangan dengan firman Allah

QS. al-Baqarah (2): 187.

Artinya: " Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur
dengan istri-istri kamu mereka itu adalah pakaian bagimu, dan
kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Alloh mengetahui
bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Alloh
mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang
campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Alloh
untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih
dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu
sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka
itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Alloh,
maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Alloh
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka
bertakwa. "

Turunnya ayat di atas pasti ada sebab mengapa ayat tersebut

diturunkan, ada beberapa riwayat yang menjalaskan asbabun nuzul ayat

tersebut Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Hakim dari jalur

Abdurrahman bin Abu Laila dari Muaz bin Jabal, katanya, "Mereka biasa

makan minum dan mencampuri wanita-wanita selama mereka masih belum

tidur, tetapi kalau sudah tidur, mereka tak hendak bercampur lagi. Kemudian

ada seorang laki-laki Ansar, Qais bin Sharmah namanya. Setelah melakukan

salat Isyak ia tidur dan tidak makan minum sampai pagi dan ia bangun pagi

9

dalam keadaan letih. Dalam pada itu Umar telah mencampuri istrinya setelah

ia bangun tidur, ia datang kepada Nabi SAW. lalu menceritakan peristiwa

dirinya. Maka Allah pun menurunkan, 'Dihalalkan bagi kamu mencampuri

istri-istrimu...' sampai dengan firman-Nya. '...kemudian sempurnakanlah puasa

sampai malam.'" (Q.S. al-Baqarah 187). Hadis ini masyhur atau terkenal,

diterima dari Ibnu Abu Laila, walaupun ia tidak pernah mendengarnya dari

Muaz, tetapi ada hadis lain sebagai saksi, misalnya yang dikeluarkan oleh

Bukhari dari Barra, katanya, "Biasanya para sahabat Nabi SAW. jika salah

seorang di antara mereka berpuasa, lalu datang waktu berbuka, kemudian ia

tertidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan semalaman dan seharian itu

sampai petang lagi. Kebetulan Qais bin Sharmah berpuasa. Tatkala datang saat

berbuka, dicampurinya istrinya, lalu tanyanya, 'Apakah kamu punya

makanan?' Jawabnya, 'Tidak, tetapi saya akan pergi dan mencarikan makanan

untukmu.' Seharian Qais bekerja, hingga ia tertidur lelap dan ketika istrinya

datang dan melihatnya, ia mengatakan, ' Kasihan kamu!' Waktu tengah hari,

karena terlalu lelah, ia tak sadarkan diri, lalu disampaikannya peristiwa itu

kepada Nabi SAW. maka turunlah ayat ini yang berbunyi, 'Dihalalkan bagi

kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu.' (Q.S. al-

Baqarah 187). Mereka amat gembira dan berbesar hati menerimanya. Di

samping itu turun pula, 'Dan makan minumlah hingga nyata bagimu benang

putih dari benang hitam yaitu fajar.'" (Q.S. Al-Baqarah 187).17

17
http:// en. Wikipedia. / wiki / asbabun nuzul. Kamis, 24 november, 2011, jam 0.20. WIB.

10

Dengan demikian, suami maupun istri tidak boleh memaksa

melakukan hubungan seksual, sebab memaksa itu sama halnya

memperlakukan pasangannya tidak manusiawi, memandang pasangannya

sebagai objek pelampiasan nafsu, serta menempatkan pasangannya seperti

layaknya orang yang dijajah.

Dalam perkawinan hubungan seksual antara suami dan istri

merupakan suatu perbuatan yang secara normatif sah dilakukan, dan bukan

merupakan perbuatan melanggar hukum yang bisa dikenai sanksi hukum.

Apabila hubungan seksual suami istri yang dilakukan mengandung unsur

paksaan atau kekerasan yang menimbulkan kerugian, penderitaan dan

kesengsaraan pada salah satu pihak, maka perbuatan tersebut merupakan

tindak pidana. 18

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan dalam rumah

tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.19 Jadi hubungan seksual suami

istri yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik dan

psikologis (marital rape atau perkosaan dalam perkawinan) merupakan tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga.

18
Sri Suhandjati Sukri, op.cit. hlm. 10.
19
Moerti Hadiati Soeroso, op.cit. hlm. 178

11

Menurut perspektif hukum Islam, dalam sebuah perkawinan telah

terbagi hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Dan sudah seharusnya isteri

selalu taat dan patuh dalam melayani segala kepentingan dan keinginan suami

bagaimanapun keadaannya, termasuk dalam hal hubungan seksual. Akan

tetapi, menurut jumhur ulama seorang wanita (istri) dianggap nusyus apabila

seorang istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli

dirinya dan ber-khalwat dengannya tanpa alasan berdasar syara’ maupun

rasio, maka dia dipandang sebagai wanita nusyus. Bahkan Imam Syafi’i

mengatakan bahwa, sekedar kesediaan untuk digauli dan ber-khalwat, sama

sekali belum dipandang cukup kalau si istri tidak menawarkan dirinya kepada

suaminya seraya mengatakan dengan tegas , “aku menyerahkan diriku

kepadamu ”. 20

Sebenarnya, yang dijadikan pegangan bagi patuh dan taatnya seorang

istri adalah urf,21 dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut urf bahwa

seorang istri bisa disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila

suaminya meminta dirinya untuk digauli. Mereka tidak mensyaratkan bahwa

si istri harus menawarkan dirinya siang dan malam 22.

Dalam rumusan hukum Islam yang termaktub dalam berbagai kitab

fiqh produk abad pertengahan yang dirumuskan berdasarkan pandangan laki-

laki, maka hak seksualitas perempuan sama sekali ditiadakan. Dasarnya adalah

20
Muhammad Jawad Mugniyah , Fiqih Lima Madzhab, Jakarta, Lentera, 2007, Cet ke-VI, hlm,
402.
21
Urf adalah segala sesuatu yang sudah di kenal oleh manusia karena telah menjadi kebikasaan
atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitanya dengan meninggaakan
perbuatan tertentu, sekaligus di sebut sebagai adat. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushulal-
Fiqh, Terj, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hlm, 149.
22
Ibid, 402.

12

bahwa hubungan suami istri memiliki dimensi ibadah. Namun ibadah harus

dilakukan secara ikhlas tanpa keterpaksaan, karena hubungan seksual bukan

sekedar hubungan yang bersifat fisik, maka nilai ibadahnya juga harus

ditentukan oleh keikhlasan yang bersifat psikologis 23.

Marital rape tetap menjadi agenda hukum di berbagai negara. Proses

sosialisasinya selalu terbentur oleh ideology cultural ( pemahaman yang di

pengaruhi oleh budaya masyarakat) yang melandasi perumusan hukum

tersebut. Di Amerika, marital rape atau kekerasan terhadap perempuan

mendapat perhatian khusus melalui disahkannya marital rape sebagai delik

aduan yang dapat diajukan ke pengadilan. Sementara di Inggris,

‘pemerkosaan’ terhadap segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh

seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa izin wanita itu dan

bertentangan dengan kemauannya, perbuatan tersebut dapat dihukum,

maksimal seumur hidup 24.

Dalam ranah Indonesia sendiri, KUHP telah mengatur tentang

perkosaan. Hal ini diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan.

Perkosaan sendiri diatur dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman keekerasan memaksa seorang
wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena
melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Namun sayangnya peraturan tersebut hanya mencakup sebagian

perempuan saja, karena yang menjadi fokus dalam bunyi pasal tersebut adalah

23
Siti Ruhaini Dzuhayatin, Perempuan dalam Wacana Perkosaan : Marital Rap, Bahasan Awal
dari Perspektif Islam”, Yogyakarta: PKBI, 1997, hlm. 93.
24
Ibid, hlm. 95.

13

pemaksaan yang terjadi “di luar perkawinan”. Dengan kata lain pasal ini

mendiskriminasikan kelompok perempuan lain serta menafikan perkosaan

yang dilakukan oleh para suami terhadap istrinya.

Dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu

untuk mengkaji lebih jauh mengenai larangan pemaksaan hubungan seksual,

yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Studi

Analisis Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Menurut

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka

dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam

skripsi ini;

1. Bagaimana konsepsi perkosaan dalam perkawinan (marital rape)

menurut hukum positif?

2. Bagaimana konsepsi perkosaan dalam perkawinan (marital rape)

menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui konsepsi perkosaan dalam perkawinan (marital

rape) menurut perspektif hukum positif.

14

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan marital rape (pemerkosaan

dalam perkawinan) menurut perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan beberapa literatur

yang penulis jadikan sebagai previous finding (penelitian maupun penemuan

sebelumnya). Ada banyak karya ilmiah, baik berupa jurnal, buku maupun

skripsi yang telah membahas tentang masalah marital rape. Dari literatur

tersebut, penulis mencoba mengkaitkan dari beberapa kajian-kajian yang ada

tentang permasalahan marital rape dengan memfokuskan pada tinjauan

hukum positif dan hukum Islam mengenai konsep pemerkosaan dalam

perkawinan. Literatur yang berhubungan dengan skripsi ini diantaranya :

1. Rotiyal Umroh, dalam skripsinya Analisis Pasal 8 Huruf A UU No. 23

Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual

Kaitannya Dengan Konsep Nusyuz Dalam Islam. Dalam skripsi ini

menjelaskan tentang bagaimana larangan pemaksaan hubungan seksual

kaitannya dengan konsep nusyuz dalam Islam yang menitikberatkan pada

analisis pasal 8 huruf A UU No. 23 Tahun 2004. Dalam kesimpulan di

sebutkan pasal 8 huruf a undang-undang penghapusan KDRT No. 23

Tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama bahwa istri harus

patuh pada suami, khususnya dalam melayani hubungan seksual, karena

penolakan istri dapat diartikan nusyuz.

15

2. Sigit Setyo Pramono, dalam skripsinya membahas tentang Studi Analisis

Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus

Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak

Pidana Perkosaan). Skripsi tersebut membahas tentang proses

pembuktian tindak pidana perkosaan. Dalam kesimpulannya disebutkan

hal-hal yang menyebabkan ringannya hukuman bagi pelaku delik

perkosaan adalah kurangnya pengetahuan korban terhadap hukum

perkosaan, sehingga banyak bukti yang hilang, dan kurangnya dukungan

moral masyarakat terhadap korban perkosaan. Solusinya adalah Vonis

berat (jilid, pengasingan dan rajam) pidana Islam terhadap pelaku

perkosaan diharapkan dapat menghentikan praktek perkosaan dan

perzinaan, sehingga setiap diri dapat mempertahankan kehormatan,

memelihara jiwa, dan melindungi keutuhan rumah tangga.

3. Zusni Anwar, dalam Skripsinya “Kedudukan Wanita Dalam Hubungan

Seksual Suami Istri Menurut Al-Tihami (Telaah Terhadap Kitab

Quraah al- ‘Uyun)”, skripsi tersebut membahas tentang hak dan

kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab Quraah al- Uyun karya al

Tihami. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa suami dilarang

melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri, karena akan

berdampak psikologis dan dapat mengakibatkan istri selingkuh.

16

Dari bebagai literatur yang telah di kemukakan di atas maka

dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam skripsi ini sama sekali berbeda

dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini

memfokuskan pada tema kajian tentang bagaimana hukum positif dan

hukum Islam memandang suami melakukan tindak kekerasan seksual

terhadap istri.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini

sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research,

yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data

pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian 25.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode

penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa

sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan

kemudian disimpulkan 26.

2. Sumber Data

Data-data yang penulis peroleh dari penelitian ini didapat dari dua

sumber data sebagai berikut :

25
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2004 ,hal. 3.
26
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993,
Cet. 6, hal. 30.

17

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari obyek yang

diteliti.27 Data primer dari penelitian ini berasal dari Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga Bab 3 Pasal 8 Huruf a. khususnya pasal yang

mengenai isu tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk

laporan dan lain sebagainya.28 Data sekunder dalam penelitian ini

adalah literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan

konsep pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam

hukum positif dan hukum Islam yang berupa buku, jurnal, kitab-

kitab fiqh.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis disusun untuk selanjutnya dianalisis

secara kualitatif dengan teknik analisis sebagai berikut :

a. Analisis deskriptif

Metode ini digunakan untuk membuat pencandraan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta.29

b. Content Analysis

27
Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, Cet.I, 2004, hlm. 57
28
Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Raja Grafindo Persada,
Cet. I, 2006, hal.30.
29
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada ,1998. hlm.16.

18

30
Yaitu analisis isi data. Penulis menggunakan metode analisis ini

untuk menganalis pasal-pasal dan butir-butir yang mengatur

tentang pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam UU

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga dengan perspektif hukum Islam ( fiqh jinayat).

c. Metode Korelasi

Metode korelasi yaitu metode yang bertujuan untuk menemukan

ada tidaknya hubungan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta

berarti atau tidak hubungan itu.31

Jadi langkah-langkah yang digunakan penulis adalah menganalisa,

menilai dan mengorelasikan data yang terkait dengan permasalahan di atas

sesuai dengan pemahaman penulis.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai

berikut:

Bab pertama pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah,

Pokok Masalah, Tujuan, Kerangka Teori, Telaah Pustaka, Metodologi

Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua memberi Gambaran Tentang Tinjauan Umum Terhadap

Tindak Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) yang meliputi: Definisi

30
.Sumadi Suryabrata, op. cit, hlm.85.
31
Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek “, Cet.12, Jakarta:
Rineka Cipta, 2002, hlm.239

19

Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana,

Subyek Tindak Pidana.

Bab ketiga berisi Tentang Tindak Pidana Perkosaan Dan Perkosaan

Dalam Perkawinan (Marital Rape) yang meliputi: Pengertian Tindak Pidana

Perkosaan, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan, Sanksi Tindak Pidana

Perkosaan, Pengertian Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape), Ruang

Lingkup Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape).

Bab keempat berisi Tentang Analisis Tindak Pidana Perkosaan

Dalam Perkawinan yang meliputi, Analisis Hukum Islam Terhadap Perkosaan

Dalam Perkawinan, Analisis Hukum Positif Terhadap Perkosaan Dalam

Perkawinan.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi

ini yang berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP TINDAK PIDANA

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari Belanda yaitu strafbaar feit,

namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi

strafbaar feit. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum

memberikan arti terhadap istilah, strafbaar feit menurut persepsi dan sudut

pandang mereka masing-masing.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga suku kata yakni straf yang

diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan

sebagai dapat dan boleh, sedangkan kata feit diterjemahkan sebagai tindak,

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.35

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa strafbaar feit

kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau

perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. 36 Atau

tindak pidana adalah tindakan yang oleh aturan hukum pidana dilarang

dan diancam dengan pidana. Perbuatan pidana ini menurut wujudnya atau

sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang

merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat

35
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm
69.
36
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, PT Ersco, 1981, hlm.
12.

20

21

terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan

adil. Menurut Sudarto, sebelum adanya istilah tindak pidana banyak sekali

pemakaian istilah sebagai pengganti staafbaarfeit di dalam Undang-

Undang, antara lain, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan

yang dapat dihukum dan tindak pidana. Tetapi hal tersebut tidak menjadi

masalah karena suatu hal yang penting adalah isi dan pengertiannya. Dan

istilah tindak pidana ini dinilai paling tepat, karena sesuai dengan yang

dilakukan pembentuk Undang-Undang, selain itu istilah ini dapat diterima

oleh masyarakat.37

Akan tetapi para sarjana hukum pidana lainnya mempertahankan

istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya:

Prof Muljatno guru besar pada Universitas Gajah Mada lebih tepat

dipergunakan istilah ”perbutan pidana” dalam pidatonya yang berjudul

Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Ia

berpendapat, bahwa “perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh

seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Selanjutnya dikatakan:

(perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan

akibat. Jadi mempunyai makna yang abstrak.38

Ada juga pendapat para ahli hukum Jerman mengenai tindak

pidana (strafbaar feit) dan disebutkan:

a. E. Mezger: die straftatist der inbegriff der voraussetzungen der strafe

(tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).
37
Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang,
1990, hlm. 38
38
Ibid, hlm. 43

22

b. W.P.J. Pompe: menurut hukum positif tindak pidana adalah perbuatan

yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang. Memang

beliau mengatakan, bahwa menurut teori tindak pidana adalah

perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan

dan diancam pidana. Akan tetapi disamping itu harus ada orang yang

dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat yang melawan

hukum dan kesalahan bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak

pidana.

c. Simons, merumuskan bahwa strafbaar feit itu sebenarnya adalah

tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan

sebagai tindakan yang dapat dihukum.39

d. Wirjono Prodjodikoro: tindak pidana berarti suatu perbuatan yang

pelakunya dapat dikenakan pidana.

Dalam Bukunya Prof. Moeljatno, S.H. yang berjudul Asas-Asas

Hukum Pidana, mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum atau larangan yang mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang

melanggar larangan tersebut.40

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja

dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu

39
Simons, D, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli: Leerboek Van Het Nederlandse
Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung, Pioneer Jaya, 1992, hlm. 72.
40
Prof Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, PT Rineka Cipta, 2000, Cet ke- VI,
hlm. 54.

23

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

menimbulkannya kejadian itu.41

Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan

orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian

yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang

erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu kongkrit: pertama,

adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang

menimbulkan kajadian itu. Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum

pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuh dari pihak

Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan.

Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak”

tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya

menyatakan keadaan kongkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa

dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-

gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-

tanduk, tindakan, bertindak dan belakangan juga sering dipakai “tindak”.

Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam

perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam

pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai

41
Roeslan Saleh dalam bukunya Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,
Aksara Baru, hlm. 9, menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan
dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Lebih jauh Mr. Roeslan Saleh
menjelasakan bahwa perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang.
Menurut pandangan nasional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang
terlarang dan kesalahan terdakwa. Dan dalam pandangan Mr. Roeslan saleh harus ada pemisahan
yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

24

pula kata perbuatan. Contoh: Undang-undang no. 7 tahun 1953 tentang

pemilihan Umum (Pasal 127, 129 dan lain-lain).42

2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari

dua sudut pandang, yakni: dari sudut pandang teoritis (berdasarkan

pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya) dan

sudut pandang Undang-Undang (kenyataan tindak pidana itu dirumuskan

menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-

undangan yang ada).

Adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan.

b. Yang Dilarang. (oleh aturan hukum).

c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).43

Menurut R.Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan

pidana sebagai berikut:

a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia.

b. Yang bertentangan dengan perundang-undangan.

c. Diadakan tindakan hukuman.44

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman,

terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu

selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan), hal itu berbeda dengan
42
Prof Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000, Cet ke- V, hlm. 55
43
Ibid, hlm. 57.
44
Mr.Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Tiara, 1990, Cet ke-III, hlm. 20.

25

apa yang disampaikan Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap

perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.45

Sedangkan dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan

tentang tindak pidana yang termasuk kategori kelompok kejahatan, dan

buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan

dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan

walaupun ada perkecualian seperti pasal (penganiayaan).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu

dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu: adanya

unsur tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan

yang menyertai, objek hukum tindak pidana, kausalitas subyek hukum

tindak pidana dan unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.46

Dari uraian di atas maka sekali lagi dapat dijelaskan disini bahwa

hal-hal yang berkenaan dengan unsur-unsur tindak pidana adalah

berhubungan dengan putusan pembedaan dari tuntutan hukum.47

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu

sebagai berikut:

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven)

dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam

buku III.
45
Ibid
46
Adami Chazawi, op.cit., hlm. 82.
47
Djoko Prakoso, Hukum Penitensier Di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1988, Cet ke-1, hlm.101

26

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil

(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel delecten).

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana

sengaja (doleus delecten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose

delecten).

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak

pidana pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi

(delicta commissionis) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut

juga tidak pidana omisi (delict omissionis).

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu kejadiannya, maka dapat

dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana

dalam waktu lama atau berlangsung terus.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan tindak pidana umum dan

tindak pidana khusus.

g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak

pidana communia (delicta communia) yang dapat dilakukan siapa

saja, dan tindak pidana (propria) dapat dilakukan hanya oleh orang

yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka

dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak

pidana aduan (klancht delicten).

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten),

27

tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak

pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana

tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang

dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap

harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama

baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,

dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan

tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).48

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak

pidana dan jenis-jenisnya, maka ada beberapa ahli hukum yang

memasukkan mengenai kemampuan bertanggung jawab

(torekeningsvatbaarheid) kedalam unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas “tiada

pidana tanpa kesalahan” (gen straf zonder schuld), walaupun tidak

dirumuskan dalam Undang-Undang, tetapi dianut dalam praktik tidak

dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas

perbuatan, contohnya orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang

dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Sedangkan mengenai persoalan apakah pertanggungjawaban itu

merupakan bagian dari kesalahan, dalam arti juga apakah merupakan unsur

48
Adami Chazawi, Opcit, hlm. 121

28

tindak pidana ataukah bukan, dalam persoalan ini ada dua pendapat yang

berbeda, yaitu:

a. Menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu adalah sebagai

unsur tidak pidana, ahli hukum yang berpendapat demikian, misalnya

Utrecht, Vos dan Simons.

b. Menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan

unsur tindak pidana, ahli hukum yang berpendapat demikian, misalnya

Pompe dan Jonkers.49

Menurut Prof. Moeljatno, dalam perbuatan pidana yang menjadi

pusat adalah perbuatannya, dalam bertanggung jawaban sebaliknya, yang

menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan. Dasar mengenai

terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas (pasal 1) berbeda mengenai

dapatnya dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa

kesalahan.50

Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang

pembuatnya tadi ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada

kesalahan ataukah tidak ada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang

yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Hal

ini baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan keputusan oleh hakim

agar putusan itu mencapai derajat kedilan yang setingi-tingginya.

Dalam praktik hukum memang demikian, baru menjadi persoalan

setelah ada keragu-raguan tentang jiwa si pembuat (biasanya diwakili oleh

49
Ibid, hlm. 151.
50
Op, Cit, hlm 153.

29

penasihat hukum), apakah dapat atau tidak dapatnya

dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.51

4. Subyek Tindak Pidana.

Dalam sejarah perundang-undangan hukum pidana, pernah dikenal

bahwa subyek dari sesuatu tindak pidana bukan hanya manusia saja, tetapi

juga hewan. Demikianlah pada abad pertengahan (tahun 1517) pernah

dipidana seekor banteng, karena membunuh seorang wanita. Tetapi

sekarang sudah tidak dianut lagi. Pernah dikenal pula, dipertanggungjawab

pemidanaannya badan hukum sebagai subyek, tetapi atas pengaruh ajaran

Von Savigny dan Feuerbach, yang kesimpulannya bahwa badan-badan

hukum tidak melakukan delik, maka pertanggungjawaban badan hukum

tersebut, sudah tidak dianut lagi. Dalam hal ini yang dipertanggungjawab

pidanakan adalah pengurusya.52

Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia,

sedangkan hewan dan badan-badan hukum tidak dianggap subyek hukum.

Bahwa hanya manusia yang dianggap sebagai subyek tindak pidana, ini

tersimpulkan antara lain dari:

a. Perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah:

barang siapa, warga negara Indonesia, nahkoda, pegawai negeri dan

lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada

yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, dapat
51
Ibid, hlm. 154.
52
E. Y. Kanter, S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta,
Storia Grafika, 2002, hlm. 218

30

ditemukan dasarnya pada pasal-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP.

Untuk istilah barangsiapa, dalam pasal-pasal: 2, 3 dan 4 KUHP,53

digunakan isltilah “ een ieder” (dengan terjemahan “setiap orang”).

b. Ketentuan mengenai pertangggungjawaban pidana seperti diatur,

terutama dalam pasal-pasal : 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain

mensyaratkan “kejiwaan” yang kemudian dianggap sebagai dari

petindak.

c. Ketentuan mengenai pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang

berbunyi: pidana terdiri atas A, pidana pokok: pidana mati, pidana

penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. B. pidana

tambahan, pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang

tertentu, pengumuman putusan hakim,54 terutama mengenai pidana

denda. Hanya manusialah yang mengerti nilai uang.55

Dalam bukunya Prof Sudarto S.H. Pidana 1 juga dijelaskan. Telah

diketahui, bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang,

pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia. Ini dapat

disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

53
Pasal 2 berbunyi: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap
orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Pasal 3 berbunyi: Ketentuan pidana
dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia
melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Pasal 4 berbunyi:
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar
Indonesia melakukan: salah satu kejahatan yang berdasarkan pasal 104, 106, 107, 108, 111, bis-1,
127 dan 131.
54
Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Perdata, Jakarta
Selatan, Visi Media, Cet ke-1, 2008, hlm. 6.
55
E. Y. Kanter, S.R. Sianturi, Op. cit, hlm. 219.

31

a. Rumusan delik dalam Undang-Undang lazim dimulai dangan kata-

kata: “Barang siapa yang….”Barang siapa” ini dapat diartikan lain

daripada “ oaring”.

b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat

dikenakan kepada tindak pidana yaitu: Pidana mati, pidana penjara,

pidana kurungan, pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana

kurungan. Pidana tambahan: 1. Pencabutan hak-hak tertentu,

2.Perampasan barang-barang tertentu. 3. Diumumkannya keputusan

hakim. Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga

pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia.

c. Dalam pemerikasaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang

dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk

bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.

Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu

merupakan sikap dalam batin manusia.56

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana sering disebut dengan

kata (jarimah), jika dilihat arti secara bahasa kata jarimah itu berasal dari

kata ( ) yang sinonimnya ( ) artinya berusaha dan bekerja,

56
Sudarto, op.cit., hlm. 60.

32

disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh

manusia. Dari keterangan di atas kata jarimah menurut bahasa adalah

melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik,

dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan

jalan yang lurus. Sedangkan secara istilah Imam Al-Mawardi sebagian

dikutip oleh ahmad wardi muslich mendefinisikan, jarimah adalah

perbuatan-perbuatan yang dilarang syara’,57 yang diancam dengan had

atau ta’zir.58

Definisi lain juga dijelaskan di dalam bukunya Abdul Qadir Audah

yang berjudul Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, dalam hukum Islam,

tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-peruatan yang

dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman

hudud atau ta’zir. Larangan-larangan syara’ tersebut adakalanya

mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang

diperintahkan. Adanya kata syara’ pada pengertian tersebut dimaksudkan

bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh

syara’.

57
Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah,
Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 9.
58
Menurut Imam al-Mawardi Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang
belum ditentukan hukumannya oleh syara’. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ta’zir adalah
hukuman yang belum ditentukan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada Ulil Amri baik
penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya
menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta’zir, melainkan hanya menetapkan
sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan
demikian ciri khas dari jarimah ta’zir itu adalah sebagai berikut:
a.Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh
syara’ dan atas batas minimal dan atas batas maksimal.
b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

33

Dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana

ialah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap

perbuatan yang ditinggalkan, atau melakukan atau meninggalkan

perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan

diancamkan hukuman terhadapnya.59

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Unsur-unsur tindak pidana (jarimah) menurut tindak pidana Islam

adalah sebagaimana telah disebutkan bahwa jarimah ialah larangan-

larangan syara’, yang diancam hukuman. Larangan itu pula adakalanya

berupa perbuatan yang dicegah, atau meninggalkan yang disuruh. Dengan

penyebutan kata-kata syara’, dimaksudkan bahwa larangan-laangan harus

datang dari ketentuan-ketentuan (nas-nas) syara’ dan berbuat atau tidak

berbuat baru dianggap sebagai jarimah, apabila diancam hukuman

terhadapnya.60

Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang

dari syara’ maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya

ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan memahami pembebanan

(taklif). Sebab, dalam tradisi hukum Islam, pembebanan itu artinya

panggilan (khitab), dan orang yang tidak dapat memahami, seperti hewan

dan benda-benda mati, tidak mungkin menjadi objek (khitab) tersebut.

59
Abdul Qodir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jakarta, PT Kharisma Ilmu, tanpa tahun,
tt, hlm. 87.
60
A. Djazuli, Fiqih Jinayah, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hlm. 10.

34

Bahkan orang yang dapat memahami pokok panggilan (khitab),

tetapi tidak mengetahui perinciannya, apakah berupa suruhan atau

larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa, seperti orang gila

anak-anak yang belum tamzis (balig), dipersamakan dengan hewan dan

benda-benda mati yang tidak diberi pembebanan, bukan saja diperlukan

pengertiannya terhadap pokok panggilan, tetapi juga diperlukan

pengertiannya terhadap perinciannya.61

Dari uraian tersebut menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana

dikutip oleh ahmad hanafi dapat diketahui unsur-unsur jarimah secara

umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah,

yaitu:

a. Rukun syar’i (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan yang

mengancam perbuatan terhadapnya.

b. Rukun maddi (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang

membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap

tiak berbuat.

c. Rukun adabi (unsur moril), yaitu orang yang bisa dimintai

pertanggung-jawaban terhadap jarimah yang diperbuatannya.62

Sebagai contoh, suatu perbuatan baru dianggap sebagai perzinaan

dan pelakunya dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi unsur-unsur

sebagai berikut:

61
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1967, hlm. 5.
62
Ibid, hlm. 6.

35

1. Ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan

hukuman. Ketentuan tentang hukuman zina ini tercantum dalam surat

al-isra’ ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)
agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan
orang-orang yang beriman.(an-Nur: 2)

2. Si pelanggar dalam keadaan sehat pikiran.

3. Dia seorang muslim.

4. Telah (pernah) menikah.

5. Telah mencapai usia puber.

6. Seorang yang merdeka bukan budak belian.

Dalam buku Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih

Jinayat Karangan Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dijelaskan bahwa unsur-

unsur jarimah meliputi:

1. Unsur formal dari jarimah adalah adanya ketentuan dari syara’ yang

menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan

hukuman. Pengertiannya adalah bahwa suatu perbuatan baru

dianggap sebagai jarimah yang harus dituntut, apabila ada nash yang

melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.

36

Dengan perkataan lain, tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman

kecuali dengan adanya suatu nash. Ketentuan ini dalam hukum positif

disebut dengan istilah legalitas (tiada suatu perbuatan dapat dipidana

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang

telah ada sebelum perbuatan dilakukan).63

2. Unsur materiil adalah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan

kerugian kepada individu atau masyarakat. Contoh dalam jarimah

zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan.

Dalam jarimah qadzaf unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi

tuduhan zina. Dalam jarimah pembunuhan unsur materiilnya adalah

perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan

perkataan lain pengertian unsur materiil dari suatu jarimah adalah

sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah

sebagaiman dikutip oleh ahmad wardi muslich::

Artinya:”Melakukan perbuatan atau perkataan yang dilarang dan
telah ditetapkan hukumannya yang dilaksanakan oleh
pengadilan”.

Di samping perbuatan-perbuatan tersebut adakalanya telah

selesai dilakukan dan adakalanya tidak selesai karena ada sebab-sebab

dari luar. Jarimah yang tidak selesai ini dalam hukum positif disebut

perbuatan percobaan.64

63
Ibid, hlm. 29
64
Ibid, hlm .59.

37

3. Pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang dengan

akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya

dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud

dan akibat dari perbuatannya tersebut.

Dalam syari’at Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada

tiga hal:

a. Adanya perbuatan yang dilarang.

b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan

c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Apabila ada tiga hal tersebut maka terdapat pula

pertanggungjawaban. apabila tidak terdapat, maka tidak terdapat pula

pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur,

orang yang dipaksa dan yang terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban,

karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada.65

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Sedangkan jenis-jenis tindak pidana (jarimah) menurut tindak

pidana Islam adalah dilihat dari segi berat ringannya hukuman jarimah

dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Jarimah Hudud

Kata hudud adalah bentuk jamak dari had yang artinya batas,

menurut syara’ (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan)

65
Ahmad Wardi Muslich, op.cit., hlm. 74.

38

dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang

berbuat dosa.66 Macam dan jumlahnya telah ditentukan Allah. Dengan

demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal dan batas

maksimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi.

Mengenai pembagian hudud ini terjadi perbedaan di kalangan

ulama, menurut Imam Syafi’i tindakan jarimah yang wajib dihukum

had ada 7 (tujuh), yaitu zina, qazaf (menuduh zina) sirqoh

(pencurian), asyurbah (minuman keras), hirobah (perampokan) dan

riddah (keluar dari Islam), baghyu (pemberontakan). Sedang menurut

Imam Hanafi jarimah yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an, jarimah

hudud hanya ada lima yaitu: zina, sariqoh (pencurian) syarbul khamer

(minum khamer) qath’u thariq (perampokan), qazaf (menuduh zina).67

b. Jarimah Qishash Diyat
68
Menurut bahasa, qishash adalah bentuk masdar, sedangkan

asalnya adalah qashasha yang artinya memotong. Atau berasal dari

kata iqtashasha yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si

pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.

Sedangkan menurut istilah adalah pembalasan yang serupa

dengan perbuatan atas pembunuhan atau melukai atau merusakkan

66
Imam Taqiyudin Abu Bakar, Kifayah Al-Akhyar, Beirut-Libanon, Darul Kutub Al-Alamiyah, t.t,
hlm. 219
67
Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al Fiqih ‘Ala Mazahib al-Arba’ah, Beirut-Libanon, Darrul Kurub
Al Alaiyah, tt, hlm. 12
68
Qishas adalah hukuman yang berupa balasan setimpal, maksudnya hukum balas bunuh atas
orang yang membunuh.

39

anggota badan atau menghilangkan manfaatnya, sesuai dengan

(jinayaat) pelanggaran yang dibuatnya.69

Hukum qisas ada dua macam:

1) Qishash jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuh.

2) Qishash pelukaan, untuk tindak pidana menghilangkan anggota

badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.

Dasar hukum Qishash terdapat dalam al-Qur’an surah al-

Baqarah ayat 178:

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
qishaas berkenaan tentang dengan orang-orang yang
dibunuh, orang merdeka dengn orang merdeka,hamba
dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barang
siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (yang memeafkan) mengikuti dengan cara yang
baik, dan hendaklah (yang member maaf) membayar
(diat)70 kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik
(pula).yang demikian itu adalah suatu keringanan dari
tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui
batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

69
H. Moh. Kasim Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam, Surakarta: Ramadhani, 1958,
hlm. 24.
70
Diyat adalah tuntutan ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku terhadap si korban
atau walinya melalui keputusan hakim.

40

Ada sebuah riwayat asbabun nuzulnya ayat di atas adalah ayat

ini diterangkan dalam suatu riwayat: Diketengahkan oleh Ibnu Hatim

dari Said bin Jubair, katanya, "Ada dua anak suku Arab yang telah

berperang antara sesama mereka di masa jahiliah, tidak lama sebelum

datangnya agama Islam. Di kalangan mereka banyak yang mati dan

yang menderita luka, hingga mereka juga membunuh hamba sahaya

dan golongan wanita. Akibatnya sampai mereka masuk Islam. Salah

satu suku tadi membangga-banggakan kelebihannya terhadap yang

lain, baik dalam banyaknya warga maupun harta. Mereka bersumpah

tak akan rela sampai warga musuh yang merdeka dibunuh sebagai

tebusan bagi budak mereka yang terbunuh, begitu pun warga musuh

yang laki-laki, dibunuh sebagai kisah bagi warga mereka yang

perempuan. Maka turunlah ayat, “Orang merdeka dengan orang

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.” (Q.S. Al-

Baqarah 178).

c. Jarimah Ta’zir

Jarimah Ta’zir, yaitu jarimah setiap hukuman yang bersifat

pendidikan atas setiap perbuatan maksiat yang hukumannya belum

ditentukan oleh syara’. Dengan demikian, setiap perbuatan maksiat

adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara’ dan

merupakan jarimah yang harus dikenakan hukuman. Ulil Amri yang

diberi wewenang untuk menetapkan jarimah dan hukuman ta’zir ini,

tentu saja tidak diberi kebebasan yang mutlak yang dapat

41

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal melainkan

tetap harus berpegang kepada ketentuan-ketentuan umum yang ada

dalam nas-nas syara’ dan harus sesuai ruh syari’ah dan kemaslahatan

umum.71

Setelah terwujudnya tindak pidana, maka akan dipertanggung

jawabkan ke dalam hukum pidana, termasuk juga dalam hukuman

(jarimah). Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah

kebebasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Sebagai salah

satu unsur dalam terjadinya suatu jarimah, yaitu sebagai unsur moril,

pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

1) Terdapatnya perbuatan yang dilarang.

2) Kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.

3) Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana (al- mas’uliyyah al-jinaiyyah) hanya

ada jika hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Dan

pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku

bagi badan hukum, namun dikarenakan badan hukum ini tidak berbuat

secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka

pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili badan

hukum tersebut.

71
Wardi Muslich, op.cit., hlm. 41

42

Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya

ketertiban dan ketenteraman masyarakat, untuk itu harus ada kesesuaian

antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Besar

kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain

ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain

yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. sebab adanya perbuatan

melawan hukum adakalanya secara kebetulan kesepakatan bersama

langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dan lain-lain.

Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum

mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban

pidana.72

C. Tindak Pidana Perkosaan Dan Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital

Rape)

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Tidak seorang pun diantara kita mau bermimpi menjadi korban

perkosaan. Tidak terkecuali para korban yang telah ditimpa musibah

perkosaan, sehingga mendorong kelompok perempuan diseluruh dunia

telah memulai proses menuntut kembali seksualitas sebagai suatu kawasan

dimana perempuan dapat menolak penindasan atas dirinya. Mereka sedang

meneropong pemahaman tentang seksualitas perempuan yang telah

diterima, yang mengaitkan subordinasi ekonomi dan sosial perempuan

dengan subordinasi seksualnya. Dalam proses ini, muncul masalah

72
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 175.

43

identitas, kewajiban, kekuasaan, kesenangan, pilihan dan hati nurani, serta

kesempatan perempuan untuk memiliki autonomi dalam kawasan intim

dari hidupnya sendiri.73

Dalam membahas kekerasan seksual ini, menurut pasal 285 KUHP

menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerkosaan adalah: “barang siapa

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan

untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” dengan ancaman

hukuman maksimum dua belas tahun penjara.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata verkrachting adalah

“perkosaan” tetapi terjemahan ini, meskipun hanya mengenai nama suatu

tindak pidana, tidak tepat karena diantara orang-orang Belanda

verkrachting sudah merata berarti “perkosaan untuk bersetubuh”sedangkan

dalam bahasa Indonesia kata “perkosaan” saja sama sekali belum

menunjuk pada pengertian “ pengertian untuk bersetubuh”. Maka

sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari pasal 285 KUHP ini harus “

perkosaan untuk bersetubuh”.74

Mirip dengan tindak pidana ini ialah yang oleh pasal 289 dengan

kualifikasi “penyerangan kesusilaan dengan perbuatan” dirumuskan

sebagai “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang

melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul” dengan

ancaman hukuman maksimum Sembilan tahun penjara. Menurut komentar

73
Julia Cleves Mosse, Half The Word, Half A Chance, tt, Hartian Silawati, Gender Dan
Pengembangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 70.
74
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Eresco,1986,
hlm. 117.

44

para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam pasal 289,

perbuatan cabul, merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan

bersetubuh dari pasal 285 sebagai pengertian khusus.

Perbedaan lain dari kedua tindak pidana ini ialah bahwa:

a. “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan oleh laki-laki

terhadap seorang perempuan, sedangkan “perkosaan untuk cabul”

dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-

laki.

b. “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan di luar

perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memerkosa istrinya

untuk bersetubuh, sedangkan “perkosaan untuk cabul” dapat dilakukan

di dalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorang suami memaksa

istrinya untuk cabul atau seorang istri memaksa suaminya untuk

cabul.75

Sebenarnya perbedaan sub ini tidak begitu logis, justru karena

pengertian cabul lebih luas dari bersetubuh. Dengan demikian, seorang

suami tidak boleh memaksa istrinya untuk misalnya, memegang kemaluan

si suami, tetapi boleh memaksa istrinya untuk bersetubuh. Ini nampaknya

dirasakan juga oleh Noyon- Langemeyer (jilid II halaman 522) yang

mengatakan bahwa ada perbuatan yang hanya merupakan cabul apabila

dilakukan di luar perkawinan, mungkin dianggap bukan cabul, sehingga

75
Ibid. hlm 118.

45

diperbolehkan, seperti bersetubuh. Kalau demikian, maka perumusan pasal

289 KUHP sebenarnya kurang tepat.76

Pengertian pemerkosaan juga disebutkan dalam pasal 285 KUHP

yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman

memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena

perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas

tahun”.

Yang diancam dengan pasal ini ialah pria yang memaksa wanita

yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau

perkosaan, mengenai persetubuhan lihat penjelasan pasal 284 KUHP,

mengenai kekerasan, lihat pasal 89 KUHP, memaksa untuk melakukan

persetubuhan misalnya: merangkul wanita itu dengan keras, sehingga

akhirnya dia tidak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi,

untuk bisa dituntut dengan pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan

sebagaimana sudah diterangkan dalam pasal 284 KUHP, yakni kelamin

pria masuk ke dalam lubang kemaluan wanita, sehingga akhirnya

mengeluarkan air mani.

2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan

Berbicara tentang kekerasan, barangkali yang terlintas dalam

pikiran kita adalah sebuah tindakan atau perlakuan kasar yang dilakukan

oleh seseorang terhadap orang lain atau satu pihak satu terhadap pihak

76
Ibid, hlm 118.

Skripsi arif karunia 072211019

Skripsi arif karunia 072211019

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (6)

Similar a Skripsi arif karunia 072211019

Similar a Skripsi arif karunia 072211019 (20)

Skripsi arif karunia 072211019