Administrasi kepegawaian

Tim Penyusun
Panduan Administrasi Kepegawaian

Pelindung
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Pengarah
Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Ketua Tim
Ludiro

Dewan Editor
Heran Subagio
Bimanyu Eka Yuda
Raden Bagus Nursalim
Muhammad Arif

Kontributor
Koordinator
Sigid Mulyadi

Anggota
Nurmalindah
Ethica Wijayanti
Suyono
Ahmad Nurholis
Bambang Wisnugroho
Arif Setyawan
Hery Yulianto
Samsul Huda
Ari Indarti

Desainer Grafis
Ethica Wijayanti

Hak Cipta © 2011
Bagian Administrasi Kepegawaian Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Diterbitkan dan didistribusikan oleh
Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

SAMBUTAN
SEKRETARIS DITJEN PERBENDAHARAAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Buku Panduan
Administrasi Kepegawaian ini dapat disusun.
Kami menyambut baik diterbitkannya Buku Panduan Administrasi Kepegawaian untuk
para pengelola kepegawaian khususnya dan bagi seluruh pegawai di lingkungan Ditjen
Perbendaharaan.
Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama serta partisipasi dari semua elemen di
lingkungan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Buku ini dapat terwujud atas inisiatif Tim
Penyusun di Bagian Administrasi Kepegawaian, dengan tujuan agar buku ini dapat menjadi
panduan bagi para pengelola kepegawaian unit kerja terkait tugas pokok dan fungsinya.
Pengelolaan kepegawaian terkadang sering dianggap hal yang remeh oleh sebagian
orang, padahal hal tersebut merupakan hal yang sangat penting, mengingat pegawai merupakan
sumber daya terbesar organisasi kita, oleh karenanya patut dikelola dengan baik. Kepuasan
pegawai atas pengelolaan kepegawaian akan menghasilkan kinerja pegawai yang baik,
sebaliknya ketidakpuasan pegawai atas pengelolaan kepegawaian dapat menghasilkan penurunan
kinerja. Diharapkan dengan buku ini dapat terwujud keseragaman pemahaman mengenai
pengelolaan kepegawaian, sehingga para pengelola kepegawaian dapat memberikan pelayanan
yang lebih baik.
Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat, tidak hanya sebagai panduan bagi para
pengelola kepegawaian, tapi juga dampaknya terhadap seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan.

Jakarta, September 2011
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

Ttd

Tata Suntara

Panduan Administrasi Kepegawaian Halaman 1

KATA PENGANTAR

Selamat datang di Buku Panduan Administrasi Kepegawaian !!!
Kami harap Buku ini dapat membantu dan memudahkan Anda sebagai pengelola kepegawaian
dalam melaksanakan tugas rutin dalam urusan kepegawaian.
Buku Panduan Administrasi Kepegawaian ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif
dari Tim Penyusun Bagian Administrasi Kepegawaian.
Dengan adanya Buku Panduan Administrasi Kepegawaian ini, maka pihak-pihak yang
terkait diharapkan lebih terarah dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan kepegawaian,
sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai.
Menyadari segala keterbatasan yang ada, kami mengharapkan segala saran untuk
penyempurnaan buku ini. Kami menyadari bahwa dinamika perubahan peraturan akan
berpengaruh kepada materi buku ini. Maka, kedepan buku ini akan terus dilakukan
penyempurnaan dan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, September 2011
Bagian Administrasi Kepegawaian

Tim Penyusun


KALIMAT INSPIRATIF

Pria diburu oleh keabadian, dan kita bertanya pada diri sendiri, …akankah sikap kita dikenang
hingga berabad kemudian? …akankah orang asing yang mendengar nama kita lama setelah kita
mati, ingin tahu siapa kita, betapa gagah berani kita berperang, betapa besar kita mencintai…”
(opening – film TROY)

Jika tinggal di Larissa......kau akan temukan kedamaian. Kau akan menemukan wanita cantik.
Kau akan punya putra dan putri dan mereka akan punya keturunan. Dan mereka akan
menyayangimu. Jika kau mati, mereka akan mengingatmu. Tapi jika anakmu mati, juga
keturunan mereka......namamu akan hilang.
Jika kau pergi ke Troya......kau akan mendapatkan kemuliaan. Selama ribuan tahun mereka akan
menulis cerita kemenanganmu. Dunia akan mengingat namamu. Tapi jika kau pergi ke
Troya......kau takkan pernah kembali. Karena kemuliaanmu berjalan seiring dengan
kematianmu. (Pesan untuk Achilles dari Ibunya)


DAFTAR ISI

Sambutan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan 1
Kata Pengantar 2
Kalimat Inspiratif 3
Daftar Isi 4
Bab I Pendahuluan 5
Bab II Penatausahaan Dosir Pegawai 7
Bab III Usulan Kenaikan Pangkat 11
Bab IV Kenaikan Gaji Berkala 20
Bab V Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 24
Bab VI Cuti Pegawai 29
Bab VII Cuti Yang Dijalankan Di Luar Negeri Dan Izin ke Luar Negeri 38
Bab VIII Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Pelantikan,
dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan 41
Bab IX Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian 49
Bab X Pedoman Administrasi Kehadiran Pegawai 54
Bab XI Pedoman Penyusunan Laporan Kepegawaian 68
Bab XII Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Laporan
Perkawinan dan Perceraian Dan Laporan Pegawai Meninggal Dunia 75
Bab XIII Prosedur Teknis Izin Perceraian dan Surat Keterangan Untuk
Melakukan Perceraian 84
Bab XIV Penegakan Disiplin Pegawai 95
Bab XV Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai 117
Bab XVI Bantuan Hukum dan Saksi /Saksi Ahli 129
Bab XVII Mutasi Pegawai Mengikuti Suami 132
Bab XVIII Evaluasi dan Penilaian Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana 138
Bab XIX Pengusulan Penganugerahan Penghargaan Satyalancana Karya Satya 149
Bab XX Kesejahteraan Pegawai 159
Bab XXI Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 164
Bab XXII Tugas Belajar/Beasiswa 168
Bab XXIII Ijin Melanjutkan Pendidikan Atas Inisiatif Sendiri 175
Bab XXIV Standar Kompetensi Jabatan 184
Bab XXV Pelaksanaan Tugas Kepegawaian Lainnya (Kartu PNS, Karis/Karsu,
Sumpah PNS, Hari Libur Pilkada, LP2P dan Laporan Gratifikasi) 187
Bab XXVI Pegawai Yang Diperkerjakan/Diperbantukan 199
Bab XXVII Penutup 201


BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai aparatur pemerintah, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengetahui dan
memahami hak dan kewajibannya selama menjalankan tugas, sehingga dapat bekerja sesuai
dengan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. Hal ini
juga menjadi tuntutan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap seluruh pegawainya. Beban
tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang semakin berat harus didukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas, disamping memiliki kepribadian yang baik, etos kerja yang tinggi,
cakap, tanggap terhadap kondisi yang terjadi, kreatif dan inovatif, sehingga banyak berperan luas
dalam menunjang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola kepegawaian di
lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memahami peraturan yang berkaitan
dengan hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil maka disusunlah buku ini agar dapat menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Selama ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengelola kepegawaian di
lingkungan Ditjen Perbendaharaan dihadapkan pada sejumlah peraturan yang tersebar dan belum
dibukukan. Meski telah disusun SOP dalam pengelolaan tugas-tugas kepegawaian, tetapi
pedoman yang menjadi dasar pijakan pengelola kepagawaian masih harus dicari dan terkadang
tidak ada dalam kantor tersebut.
Di masing-masing lingkungan eselon I tentunya memiliki kekhasan masing-masing dalam
urusan administrasi kepegawaian. Terkadang beberapa pelaksanaan tugas kepegawaian belum
memiliki dasar peraturan yang diterbitkan Pemerintah dan BKN. Atau di lingkungan tersebut
telah menetapkan kriteria tertentu dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah di bidang
kepegawaian. Begitu juga dengan di Ditjen Perbendaharaan yang memiliki instansi vertikal yang
tersebar di seluruh nusantara.
Pengelolaan kepegawaian yang baik dan terstandar memiliki tujuan, diantaranya adalah
menjamin hak-hak para pegawai terkait penghasilan, validitas data-data kepegawaian yang
merupakan dasar untuk penetapan kebijakan karier seseorang dan tujuan-tujuan lainnya, seperti
penyeragaman pengelolaan yang memudahkan dalam proses evaluasi dan monitoring.
Berangkat dari gagasan bahwa harus ada yang dihasilkan dan menjadikan sesuatu yang
akan terus dikenang, Bagian Administrasi Kepegawaian memiliki kemauan besar untuk
mewujudkan dan menerbitkan sebuah buku pedoman administrasi kepegawaian bagi pengelola
kepegawaian baik di tingkat pusat maupun di daerah.


Buku ini harus dibaca berdampingan dengan beberapa ketentuan/peraturan kepegawaian
yang berlaku selama ini. Buku ini dimaksudkan juga memberikan metode penyelenggaraan tata
usaha kepegawaian secara garis besar.


BAB II
PENATAUSAHAAAN DOSIR PEGAWAI

A. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1975 tentang
Petunjuk Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai dan Kartu Pegawai
Negara Sipil.

B. KEARSIPAN
Fungsi arsip bagi organisasi sangat strategis, sebab dalam sebuah lembaga, segala
sesuatunya dimulai dengan surat sebagai alat komunikasi tertulis resmi. Arsip bukan saja sebagai
sarana komunikasi dan informasi belaka, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengelola
arsip itu berguna dalam mendukung dan menyusun perencanaan dan kebijakan organisasi.
Agar kegiatan administrasi dapat berjalan lancar dan teratur maka diperlukan sistem
kearsipan yang baik. Arsip-arsip yang dimiliki tidak semuanya akan terus digunakan. Ada arsip-
arsip tertentu yang harus dimusnahkan atau dipindah menjadi arsip inaktif. Dalam kegiatan
pengarsipan, terutama dalam proses penyimpanan dibutuhkan biaya yang cukup besar. Tenaga-
tenaga profesional juga dibutuhkan dalam kegiatan pengarsipan supaya arsip dapat
dengan mudah ditemukan jika sewaktu-waktu diperlukan.
Jika sistem kearsipan berjalan dengan baik maka kegiatan administrasi akan berjalan
dengan lancar. Dan sebaliknya jika sistem kearsipan kurang diperhatikan, maka kegiatan
adminstrasi akan sedikit terhambat. Hal ini dikarenakan arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang
sulit ditemukan atau bahkan tidak diketahui keberadaannya.
Menurut Drs. The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, arsip
adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu
kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Menurut kamus
administrasi, kearsipan adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan
dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bilamana diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu
dapat ditemukan kembali secara cepat.
Arsip menurut fungsinya terbagi menjadi :
1. Arsip Statis, yaitu arsip yang dihasilkan oleh kementerian atau unit organisasi karena
memiliki nilai guna kesejarahan, yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak
langsung oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Contoh Arsip Statis :


Arsip Pendirian, Arsip Mantan Pimpinan, Arsip Pembangunan Gedung Kantor, Arsip
Bantuan Pemerintah untuk pembangunan masjid, dsb.
2. Arsip Dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan dalam proses penyelenggaraan
administrasi pada unit-unit organisasi dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Contoh
Arsip Dinamis : Laporan Bulanan th. 2009 – 2010, Surat Edaran th. 2009 – 2010, dll.
Arsip Dinamis dibedakan lagi menjadi Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.
Pengelompokkan arsip menurut subjek dan isinya dapat dibagi sebagai berikut :
1. Arsip Keuangan. Arsip keuangan adalah arsip yang berhubungan dengan masalah keuangan.
Contoh : laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, surat perintah
membayar, dsb.
2. Arsip Kepegawaian. Arsip kepegawaian adalah arsip yang berhubungan dengan masalah-
masalah kepegawaian. Contoh : data riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat
pengangkatan pegawai, rekaman presensi, dsb.
3. Arsip Pemasaran. Arsip pemasaran adalah arsip yang berhubungan dengan masalah-masalah
pemasaran. Contoh : surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, daftar
pelanggan, daftar harga, surat perjanjian sewa,dsb.
4. Arsip Pendidikan. Arsip pendidikan adalah arsip yang berhubungan dengan masalah-masalah
pendidikan. Contoh : kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa, rapor,
transkrip mahasiswa, dsb.

C. DOSIR PEGAWAI
Dosir adalah berkas arsip yang disusun atas dasar kesamaan urusan atau kegiatan. Dalam
kegiatan administrasi yang dilakukan, pasti dihasilkan produk-produk kantor seperti surat,
formulir, dan laporan. Jadi, kegiatan administrasi pada dasarnya adalah menghasilkan, menerima,
mengolah, dan menyimpan berbagai surat, formulir laporan dan lain sebagainya. Kata "dosir"
sendiri berasal dari istilah Belanda "dossier" yang berarti kumpulan dokumen.
Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian dapat diartikan merupakan segala rangkaian
kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, penelitian, pencatatan, penyimpanan,
pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan setiap berkas mutasi kepegawaian perorangan
pegawai sesuai dengan Nomor Induk Pegawai.
Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor 01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor
Induk Pegawai dan Kartu Pegawai Negara Sipil, antara lain ditentukan bahwa satu NIP hanya
untuk satu pegawai negeri dan tidak boleh dialihkan, diantaranya berfungsi sebagai dasar
penyusunan dan memelihara Tata Usaha Kepegawaian.


Dengan fungsi tersebut, penyimpanan, pemeliharaan, dan pembinaan segala mutasi
kepegawaian, harus dicantumkan NIP untuk mempermudah pengelolaan data kepegawaian.
Dalam hal ini mutasi kepegawaian merupakan setiap perubahan mengenai seseorang pegawai
negeri, sejak pengangkatan pertama kali sampai pegawai negeri tersebut berhenti, yang
dituangkan dalam suatu keputusan resmi dan sah, baik yang menyangkut kedinasan maupun
pribadi beserta keluarganya, yang pada hakekatnya adalah berupa perkembangan data
kepegawaian.
Dosir Kepegawaian adalah himpunan arsip dari seorang pegawai yang disusun secara
kronologis dari mulai lamaran sampai dengan pemberhentiannya. Dosir kepegawaian dapat
dikemas dalam sebuah map atau odner. Kadang-kadang, isi dosir diklasifikasi menurut
kelompok-kelompok, misalnya kelompok surat keputusan, kelompok DP3, dan sebagainya.
Untuk keseragaman, keindahan dan untuk mempermudah dalam proses pencarian, odner
dosir pegawai agar diberi label dengan mencantumkan data-data, seperti : nama pegawai, NIP,
tanggal lahir, tmt. CPNS dan tanggal pensiun serta ditempelkan foto pegawai.
Dokumen-dokumen kepegawaian yang harus ada dalam dosir pegawai, terdiri dari :
1. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
4. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat;
5. Surat Keputusan Inpassing Gaji;
6. Surat Keputusan Pengangkatan/Pembebasan/Mutasi Jabatan;
7. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pensiun;
8. Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu;
9. Surat Keputusan Hukuman Disiplin/Surat Peringatan;
10. Surat Tanda Lulus Pendidikan Formal & Sertifikat Diklat;
11. Surat Ijin Tugas Belajar/Surat Ijin Melanjutkan Pendidikan AIS;
12. Surat Nikah/Cerai;
13. Surat Izin Pernikahan/Perceraian/Melaksanakan perceraian;
14. Surat Kematian Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya;
15. Akte Kelahiran Anak;
16. KP4 2 tahun terakhir;
17. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
18. Sumpah Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan/menduduki jabatan dan SPMT;
19. DP3;
20. Tanda Penghargaan;


21. Surat izin cuti dan atau Surat Izin ke luar negeri;
22. Surat Keputusan Pengangkatan kembali untuk cuti di luar tanggungan negara;
23. Surat Keputusan Pelimpahan/Pencabutan perbantuan/dipekerjakan;
24. KARPEG, KARIS/KARSU, Kartu Taspen;
25. Surat Keputusan Peringkat Jabatan/Grading;
26. Evaluasi Kinerja terkait penilaian Peringkat Jabatan/Grading;
27. dan lain-lain yang menyangkut kepegawaian.


BAB III
USULAN KENAIKAN PANGKAT

A. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 jo. PP No. 12
tahun 2002 tanggal 17 April 2002;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor
99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2002;
3. Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkeu Nomor SE-01/SJ.2/2005 tanggal 25
Juli 2005;
4. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Depkeu Nomor S-144/SJ.5/2010 tanggal 25
Januari 2010;
5. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan No. S-77/PB.1/UP.10/2010 tanggal 28 Januari 2010.

B. JENIS-JENIS KENAIKAN PANGKAT
Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2002 kenaikan pangkat
dibagi menjadi 5 jenis yaitu : Pilihan, Reguler, Anumerta, Pengabdian dan Prajurit Wajib.
1. Kenaikan Pangkat Pilihan
Jenis Kenaikan Pengkat Pilihan :
a. PNS yang menduduki jabatan struktural
b. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu
c. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya
d. PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara
e. PNS yang diangkat menjadi pejabat Negara
f. PNS yang memperoleh STTB/Ijazah
g. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural
atau jabatan fungsional tertentu
h. PNS yang telah selesai dan lulus tugas belajar
i. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang
diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau
jabatan fungsional tertentu
j. PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan
Keputusan Presiden


a. Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Struktural
Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan dapat diberikan dalam
batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan ybs. Jenjang Pangkat dalam
Jabatan tsb adalah sbb :
Jenjang Pangkat Golongan
No Eselon
Terendah Tertinggi
1 Ia IV/d IV/e
2 Ib IV/c IV/e
3 IIa IV/c IV/d
4 IIb IV/b IV/c
5 IIIa IV/a IV/b
6 IIIb III/d IV/a
7 IVa III/c III/d
8 IVb III/b III/c
1) PNS mempunyai pangkat yg masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat
terendah suatu jabatan dapat dinaikkan pangkatnya apabila :
a) Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
b) Telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya terhitung sejak
pelantikan, dan bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan
struktural yang sama.
c) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
2) PNS telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk suatu
jabatan, dapat diberikan kenaikan pangkat apabila :
a) Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir
b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 2 tahun terakhir.
3) Kelengkapan Administrasi :
a) copy sah SK pangkat terakhir;
b) copy sah SK jabatan terakhir;
c) Surat Pernyataan Pelantikan
d) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir
b. Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional
tertentu
1) Syarat :
a) Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir
b) Memenuhi angka kredit yang ditentukan


c) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
a) copy sah SK jabatan terakhir;
b) copy sah SK pangkat terakhir;
c) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir;
d) Asli penetapan angka kredit
c. Kenaikan Pangkat PNS Yang Menunjukkan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya
1) Syarat :
b) DP3 bernilai amat baik dalam 1 tahun terakhir.
2) Yang dimaksud perestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang
menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga
PNS yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.
3) Kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya
diberikan tanpa terikat ketentuan ujian dinas.
4) Kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya
dapat melampaui pangkat atasan langsungnya.
a) copy sah SK jabatan terakhir apabila menduduki jabatan
c) Tembusan keputusan yang ditandatangani asli oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian tentang penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya
d) copy sah DP-3 dalam 1 tahun terakhir.
d. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Yang Menemukan Penemuan Baru Yang
Bermanfaat Bagi Negara
1) Kenaikan pangkat dapat diberikan :
a) tanpa terikat dengan jenjang pangkat
b) tanpa terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.
c) dapat melampaui pangkat atasan langsungnya.
2) Syarat :
a) 1 tahun dalam pangkat terakhir
b) DP3 dalam 1 tahun terakhir rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada
unsur penilaian prestasi kerja yang bernilai kurang.
3) Kriteria penemuan baru dan kriteria kemanfaatan terhadap Negara diatur dalam
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 dan peraturan pelaksanaannya diatur


dengan SE Kepala BAKN dan Ketua LIPI Nomor 15/SE/1982 dan Nomor
704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982.
4) Kelengkapan Administrasi:
a) copy sah SK jabatan terakhir apabila menduduki jabatan
c) copy sah keputusan tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi
Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden;
e. Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS Yang Menjadi Pejabat Negara
1) Syarat :
b) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
a) copy sah SK sebagai pejabat negara;
d) copy sah keputusan pemberhentian dari jabatan organiknya;
3) PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan
organiknya, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan
organiknya.
a) Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu :
 copy sah SK jabatan terakhir;
 copy sah SK pangkat terakhir;
 copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir;
 Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan
fungsional.
b) Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu :
 copy sah SK pangkat terakhir;
 copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir.
f. Kenaikan Pangkat PNS yang Memperoleh STTB/Ijazah/ Diploma
PNS yang memperoleh ijasah dapat dinaikkan pangkatnya sehingga menjadi :


No Ijazah Golongan
1 SLTP atau yang setingkat I/c
2 SLTA, Diploma I, atau yang setingkat II/a
3 Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II Sarjana II/b
4 Muda, Akademi, atau Diploma III II/c
5 Sarjana (S1) atau Diploma IV III/a
6 Dokter, Ijazah Apoteker atau Ijazah Spesialis I dan Magister (S2) III/b
atau Ijazah lain yang setara
7 Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II III/c
1) Kenaikan pangkat diatas, dapat diberikan apabila :
a) Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian
yang sesuai Ijazah yang diperoleh;
b) Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
c) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;
d) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan
fungsional
e) Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
a) copy sah STTB/Ijazah/Diploma;
d) Asli Penetapan Angka Kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional
e) Surat Keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat
eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang
bersangkutan kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
f) copy sah surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali
bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
g. Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar dan
Sebelumnya Menduduki Jabatan Struktural Atau Jabatan Fungsional Tertentu
1) Syarat :
2) Kenaikan pangkat di atas, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan
dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir
didudukinya sebelum melaksanakan tugas belajar.


c) copy sah keputusan/perintah tugas belajar;
h. Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang Telah Selesai Mengikuti dan Lulus
Tugas Belajar
PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh ijasah
dapat dinaikkan pangkatnya menjadi :
No Ijazah Golongan
1 Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II II/b
2 Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III II/c
3 Sarjana (S1) atau Diploma IV III/a
4 Dokter, Ijazah Apoteker atau Ijazah Spesialis I dan III/b
Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara
5 Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II III/c
1) Syarat :
a) Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;dan
b) copy SK pangkat terakhir;
c) copy sah kepututusan/perintah untuk tugas belajar;
d) copy sah DP-3 dalam 1 tahun terakhir;
e) copy sah Ijazah/Diploma yang diperolehnya.
i. Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar
Instansi Induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan
1) Syarat :
a) Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;
2) Kenaikan pangkat sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan sesuai
jenjang pangkat yang ditetapkan untuk eselon jabatannya.
3) Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar
Instansi Pemerintah hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali kecuali
bagi yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial,
kesehatan, dan perusahaan jawatan.


4) PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dipekerjakan di luar
instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih
tinggi.
c) copy sah keputusan tentang penugasan di luar instansi induknya;
d) Tembusan penetapan angka kredit bagi yang menduduki jabatan fungsional
e) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir.
2. Kenaikan Pangkat Reguler
a. Syarat kenaikan pangkat reguler :
1) Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;dan
2) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
3) Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya
b. Batas tertinggi kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai berdasarkan ijasah yang
dimiliki PNS adalah sbb :
Golongan
No Bagi yang mempunyai Ijazah
Tertinggi
1 SD atau yang setingkat II/a
2 SLTP atau yang setingkat II/c
3 Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama II/d
4 SLTA, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas (3 tahun), Sekolah III/b
Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas (4 tahun), Diploma I, Diploma II
5 Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa , Diploma III, Sarjana Muda, III/c
Akademi, Ijasah Bakaloreat
6 Sarjana (S1) atau Diploma IV III/d
7 Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara IV/a
8 Doktor (S3) IV/b
c. PNS yang Kenaikan Pangkat Regulernya mengakibatkan pindah golongan dari
golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah
mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi PNS yang :
1) Telah mengikuti dan lulus Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk
ujian dinas Tingkat I;
2) Telah mengikuti dan lulus Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian
dinas Tingkat II;
3) Telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas
Tingkat I;

4) Telah memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain
yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas
Tingkat II.
d. Kelengkapan Administrasi :
1) copy sah SK pangkat terakhir;
2) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir;
3) copy sah STTB/Ijazah/Diploma bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan;
4) copy sah SK mutasi lainnya apabila terjadi perubahan data kepegawaian
(misalnya SK Pindah Kerja, SK Alih Status, dan sebagainya).
5) copy sah surat perintah tugas belajar (Bagi PNS yang Melaksanakan Tugas
Belajar dan Sebelumnya Tidak Menduduki Jabatan Struktural atau Fungsional
Tertentu)
6) Surat penugasan dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya. (bagi PNS
yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar Instansi Induk dan
tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya
atau jabatan fungsional tertentu)
3. Kenaikan Pangkat Anumerta
PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
yakni :
a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga
kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya.
c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat
rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun
sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu
4. Kenaikan Pangkat Pengabdian
Kenaikan pangkat pengabdian diberikan bagi PNS yang meninggal dunia atau akan
diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun,
dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila :
a. Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama :
1) 30 tahun secara terus-menerus dan telah 1 bulan dalam pangkat terakhir.
2) 20 tahun secara terus-menerus dan telah 1 tahun dalam pangkat terakhir.
3) 10 tahun secara terus-menerus dan telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.


b. DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun
terakhir.
Kenaikan pangkat pengabdian juga diberikan kepada PNS yang oleh Tim Penguji
Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan
negeri.
5. Kenaikan Pangkat Prajurit Wajib
PNS selama menjalani dinas prajurit wajib tidak diberikan kenaikan pangkat. Pemberian
pangkatnya dapat dipertimbangkan pada saat pengangkatan kembali pada instansi induknya
setelah ia selesai menjalankan dinas prajurit wajib dengan memperhitungkan penuh masa
kerja selama menjalankan dinas prajurit wajib dan dengan memperhatikan pangkat yang
dimilikinya sebagai prajurit wajib.

C. KELENGKAPAN TAMBAHAN USUL KENAIKAN PANGKAT
Untuk internal Ditjen Perbendaharaan, sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan No. S-77/PB.1/UP.10/2010 tanggal 28 Januari 2010, terdapat tambahan
kelengkapan untuk usul kenaikan pangkat, yaitu:
1. copy sah surat keputusan jabatan terakhir atasan langsung pegawai yang diusulkan kenaikan
pangkatnya;
2. copy sah surat keputusan/surat/nota dinas penempatan terakhir pegawai yang diusulkan
kenaikan pangkatnya.
Bagi PNS yang lokasi pada saat memperoleh ijazah berbeda dengan tempat tugas saat
pengusulan kenaikan pangkat, maka usul kenaikan pangkat disertai pula dengan surat
keterangan kronologis penempatan yang dibuktikan dengan SK mutasi.


BAB IV
KENAIKAN GAJI BERKALA

A. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

B. KENAIKAN GAJI BERKALA
1. Kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok
berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Gaji calon pegawai
negeri sipil sebesar 80% dari gaji pokoknya;
2. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap
2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
3. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil yang diangkat
dalam golongan I, II, III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak
diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali
untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan
kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan
selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali;
4. Pegawai Negeri Sipil mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila :
a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala
b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup”
5. Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala
kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang dan
diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku;
6. Keputusan kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun;
7. Sebelum diterbitkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, agar dilakukan proses
penilaian dengan Nota Rahasia.

C. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA
1. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang belum memenuhi syarat (nilai rata-rata DP-3 kurang dari
“cukup”), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun;


2. Apabila dalam waktu penundaan 1 (satu) tahun tersebut Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan belum juga memenuhi syarat maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-
tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun;
3. Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut
diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu;
4. Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang;
5. Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala
berikutnya;
6. Penundaan kenaikan gaji berkala dimaksud bukan merupakan hukuman disiplin Pegawai
Negeri Sipil melainkan sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan.

D. DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN UNTUK KENAIKAN GAJI BERKALA
1. Foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
2. Foto copy sah berkala terakhir;
3. DP-3 1 (satu) tahun terakhir.

E. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

KOP SURAT

Nomor : PEM- ............. 2011
Lampiran :-
Hal : Kenaikan Gaji Berkala a.n.: .................................
NIP .................................

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .................................
di .................................

Dengan ini diberitahukan, bahwa berhubung telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat
lainnya kepada :
1. Nama : .................................
2. NIP / No.Karpeg : ................................. / .................................
3. Pangkat : .................................
4. Jabatan : .................................
5. Unit Organisasi : .................................
6. Gaji Pokok Lama : Rp. .................................
(.................................)
(PP No. .................................)
atas dasar Surat Keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan :
a. oleh pejabat : .................................
b. tanggal : .................................
nomor : .................................
c. terhitung mulai tanggal : .................................
d. masa kerja golongan : .................................
pada tanggal tersebut
diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :
7. Gaji Pokok Baru : Rp. .................................
(.................................)
(PP No. ................................. )
8. Berdasarkan masa kerja : .................................
9. Dalam Golongan : .................................
10. Terhitung Mulai Tanggal : .................................

Diharapkan agar sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Keppres nomor 42 tahun 2002 kepada pegawai
tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kepala .................................

.................................
NIP .................................

Tembusan : (disesuaikan dengan pihak yang berkebutuhan)
………………………


Nota Rahasia

KOP SURAT

Nota Rahasia

Dari : Kepala Subbagian Umum …………….
Kepada : Yth. Kepala Seksi ……………

Dengan ini diberitahukan bahwa pegawai tersebut dibawah ini :
Nama : ………….
Pangkat : ………….
Sudah saatnya diberikan KENAIKAN PANGKAT/GAJI BERKALA/DIANGKAT SEBAGAI
PNS *) terhitung mulai tanggal ……………….
Diminta agar dapat diberikan penegasan mengenai daftar penilaian pegawai tersebut
dengan berpedoman pada pertanyaan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Kepala Subbagian Umum

…………………………

Pertimbangan Kepala Seksi …………….
Mengenai Sdr………………………. NIP………………… Gol…………………..
a. Kecakapan teknis :
b. Kerajinan :
c. Kelakuan (Watak) :
d. Bakat kecakapan memimpin **) :
e. Hubungan pergaulan dengan :
Teman-teman sekerja (baik dg
Pimpinan atau bawahan)
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pegawai tersebut DAPAT/BELUM DAPAT *)
diberikan KENAIKAN PANGKAT/GAJI BERKALA/DIANGKAT SEBAGAI PNS *) terhitung
mulai tanggal ……………

Menyetujui/Tidak Menyetujui …………………………..
Kepala ……………………… Kepala Seksi ……………

……………………………… ……………………………

Pertimbangan agar dinyatakan dengan istilah :
1. Amat baik 4. Sedang
2. Baik 5. Kurang
3. Cukup

*) Coret yang tidak perlu
**) Hanya diisi untuk yang memangku jabatan


BAB V
DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor SE-02/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang
Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan atau Diperbantukan di Luar Kementerian Keuangan.

B. UMUM
1. Unsur-unsur yang dinilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) adalah:
a. kesetiaan;
b. prestasi kerja;
c. tanggung jawab;
d. ketaatan;
e. kejujuran;
f. kerjasama;
g. prakarsa; dan
h. kepemimpinan.
Unsur kepemimpinan hanya dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat
Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan.
2. Pejabat penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila telah
membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan.
3. Apabila PNS yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam DP3, maka dapat mengajukan
keberatan disertai dengan alasan-alasannya, kepada atasan pejabat penilai melalui hirarkis
dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya DP3 tersebut.

C. PEJABAT PENILAI DP3
1. Pejabat penilai baru dapat memberikan penilaian apabila telah membawahi PNS yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan.
2. Apabila DP3 diperlukan, sedang pejabat penilai belum 6 bulan membawahi PNS yang
dinilai, maka pejabat penilai tersebut dapat melakukan penilaian dengan menggunakan
bahan-bahan yang ditinggalkan pejabat penilai yang lama.


3. Pejabat yang berwenang membuat DP3 wajib membuat dan memelihara catatan tentang PNS
di lingkungannya.
4. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari s.d bulan Desember dalam tahun yang
bersangkutan.

D. DP3 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
1. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), DP3 hanya dibuat dalam tahun yang bersangkutan
apabila sampai dengan bulan Desember telah mencapai 6 bulan menjadi CPNS. Apabila
CPNS dalam tahun yang bersangkutan belum 6 bulan menjadi CPNS, penilaian DP3
dilakukan dalam tahun berikutnya.
2. Contoh: seorang CPNS diangkat pada awal bulan Agustus 1980. Dalam hal ini, ia tidak dapat
dinilai dalam tahun 1980, tetapi baru dapat dinilai pada tahun 1981.
3. Bagi CPNS yang akan diangkat menjadi PNS, penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan
setelah sekurang-kurangnya 1 tahun menjadi CPNS terhitung mulai melaksanakan tugas
secara nyata.
4. CPNS yang telah dibuat DP3-nya untuk kepentingan pengangkatan menjadi PNS, tidak usah
lagi dibuat DP3nya pada bulan Desember tahun yang bersangkutan.
5. Contoh: seorang diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1980. Untuk
pengangkatan sebagai PNS, maka DP3 dibuat tanggal 1 September 1981. Dalam hal ini, DP3
tersebut berlaku untuk tahun 1982 atau DP3nya tidak usah dibuat lagi pada bulan Desember
1981.
6. Pada saat seseorang yang diangkat menjadi PNS tetapi DP3-nya belum 1 tahun, maka
pengangkatannya sebagai PNS tidak sah.

E. DP3 PEGAWAI TUGAS BELAJAR
1. DP3 bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar, dibuat oleh pejabat penilai dengan
menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi, sekolah atau
kursus yang bersangkutan.
2. Khusus bagi PNS yang menjalankan tugas belajar diluar negeri, bahan-bahan penilaian
pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di
negara yang bersangkutan.


F. DP3 PEGAWAI DIPEKERJAKAN/PEGAWAI DIPERBANTUKAN
1. Pegawai Dipekerjakan yang penugasannya sebelum Keputusan Menteri Nomor
256/KMK.01/2011 ditetapkan, wajib menyampaikan DP3 kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Pegawai Dipekerjakan yang penugasannya setelah Keputusan Menteri Nomor
256/KMK.01/2011 ditetapkan, wajib menyampaikan DP3 kepada Menteri Keuangan u.p.
Sekretaris Jenderal.
3. DP3 bagi Pegawai Diperbantukan dibuat oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai di
unit eselon I terakhir tercatat sebagai pegawai, dengan bahan dari atasan langsung di tempat
penugasannya, dengan ketentuan:
a. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon I, pejabat penilai dan atasan
pejabat penilai adalah Menteri Keuangan;
b. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon II, dan penugasannya sebelum
Keputusan Menteri Nomor 256/KMK.01/2011 ditetapkan, pejabat penilai adalah
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan atasan pejabat penilai adalah Menteri Keuangan;
c. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon II, dan penugasannya setelah
Keputusan Menteri Nomor 256/KMK.01/2011 ditetapkan, pejabat penilai adalah
Sekretaris Jenderal dan atasan pejabat penilai adalah Menteri Keuangan;
d. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon III ke bawah dan Pelaksana,
dan penugasannya sebelum Keputusan Menteri Nomor 256/KMK.01/2011 ditetapkan,
pejabat penilai adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan atasan pejabat
penilai adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan;
e. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon III ke bawah dan Pelaksana,
dan penugasannya setelah Keputusan Menteri Nomor 256/KMK.01/2011 ditetapkan,
pejabat penilai adalah Kepala Biro SDM dan atasan pejabat penilai adalah Sekretaris
Jenderal.

G. PENGAJUAN KEBERATAN
1. PNS yang merasa keberatan atas nilai dalam DP3, baik secara keseluruhan maupun sebagian,
dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada atasan pejabat
penilai melalui hirarkis. Keberatan tersebut dituliskan dalam DP3 pada ruangan yang telah
disediakan.
2. Keberatan harus sdh diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai ia menerima DP3.
Keberatan yang melebihi batas waktu 14 hari menjadi kedaluwarsa, sehingga tidak dapat
dipertimbangkan lagi.


3. Walaupun PNS yang dinilai keberatan, ia harus membubuhkan tanda tangan.
4. Setelah menerima keberatan, pejabat penilai membuat tanggapan secara tertulis pada ruangan
yang telah disediakan dalam DP3.
5. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa dan memperhatikan keberatan dan tanggapan.
6. Apabila atasan pejabat penilai mempunyai alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan
perubahan terhadap nilai baik menaikan atau menurunkan nilai. Perubahan nilai yang
dilakukan oleh atasan pejabat penilai tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat lagi
diajukan keberatan.
7. Perubahan nilai dicantumkan dalam DP3 yang bersangkutan dengan mencoret nilai yang
lama dan mencantumkan nilai yang baru. Nilai lama yang dicoret harus tetap terbaca. Setiap
coretan harus diparaf oleh atasan pejabat penilai.
8. DP3 yang dibuat oleh pejabat penilai yang merangkap menjadi atasan pejabat penilai tidak
dapat diganggu gugat.

H. HAL-HAL PENTING LAINNYA
1. Tanggal penilaian DP3 tahun 20X1 (tanggal dibuat oleh pejabat penilai) adalah tanggal 31
Desember 20X1 tanpa dibatasi jam kerja atau hari libur. Sedangkan tanggal diterima pegawai
yang dinilai dan atasan pejabat penilai adalah setelah 31 Desember 20X1. Misalnya: tanggal
diterima pegawai yang dinilai: 5 Januari 20X2 dan tanggal diterima atasan pejabat penilai: 5
Januari 20X2.
2. Dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980 angka romawi V perihal Tata Cara
Penilaian, angka 2 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan contoh
bahwa setiap unsur penilaian selalu dinilai dengan angka bulat dan hasil penilaian pejabat
penilai selalu angka bulat. Sehingga apabila setelah dirata-rata dalam penilaian unsur yang
dinilai diperoleh angka pecahan < 0,50 (lebih kecil atau sama dengan 0,50) maka dibulatkan
ke bawah dan apabila mendapatkan angka pecahan >0,50 (lebih besar dari 0,50) maka
dibulatkan keatas.
3. Dalam rangka penilaian DP3, untuk para pejabat/pegawai yang pangkatnya lebih tinggi dari
pejabat penilai dan/atau pejabat penilai pangkatnya lebih tinggi dari atasan pejabat penilai,
maka pejabat penilai dan atasan pejabat penilai agar secara berjenjang ditarik naik satu
tingkat. Contoh:
a. untuk penilaian DP3 pejabat eselon IV (yang pangkatnya lebih tinggi daripada pejabat
eselon III), pejabat penilainya adalah Kepala Kanwil dan atasan pejabat penilai adalah
Direktur Jenderal Perbendaharaan;


b. untuk penilaian DP3 pelaksana (dimana pejabat penilai pangkatnya lebih tinggi dari
atasan pejabat penilai), atasan pejabat penilai adalah Kepala Bagian Umum Kanwil;
c. contoh tersebut berlaku juga bagi instansi yang pejabat eselon III definitif belum
ditetapkan (tidak ada). Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) tidak berhak
memberikan penilaian DP3.


BAB VI
CUTI PEGAWAI

A. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai
Negeri Sipil;
3. Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai Cuti Bersama;
4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3559 /MK.1/2009 tanggal 10 Desember 2009.

B. CUTI TAHUNAN
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan
rohani.
1. Hak Cuti Tahunan
a. Merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus menerus selama 1
(satu) tahun.
b. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang
berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.
c. Selama menjalankan cuti tahunan, PNS/CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN.
2. Penggunaan Cuti Tahunan
a. Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama, dengan jumlah paling
sedikit menjadi 3 (tiga) hari kerja.
b. Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya dapat ditambah
untuk paling lama 14 hari termasuk hari libur. Ketentuan ini tidak berlaku apabila cuti
tahunan yang diambil kurang dari 12 hari.
c. Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat
tugas, tetap menjadi hak cuti tahunan PNS.
3. Penangguhan Cuti Tahunan yang Tersisa
a. Cuti tahunan yang tersisa 6 (enam) hari kerja atau kurang tetap menjadi hak PNS yang
bersangkutan.


b. Cuti tahunan yang tersisa lebih dari 6 (enam) hari kerja harus dimintakan penangguhan
oleh PNS/CPNS kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, agar penangguhan
dimaksud dapat dilaksanakan tahun berikutnya.
c. Pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat menangguhkan cuti tahunan paling
lambat akhir bulan Desember tahun yang berjalan.
d. Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti untuk paling lama 1 tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
4. Penggunaan Cuti Tahunan yang Tersisa
a. Cuti tahunan yang tersisa yang digabungkan penggunaannya dengan cuti tahunan tahun
yang sedang berjalan, dapat diambil untuk paling lama:
● 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan; dan
● 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan, apabila
cuti tahunan tidak diambil secara penuh dalam beberapa tahun.
b. Pengajuan permohonan cuti tahunan yang tersisa yang digabungkan penggunaannya
dengan cuti tahunan yang sedang berjalan harus mencantumkan jumlah cuti tahunan yang
tersisa dari cuti tahunan pada masing-masing tahun yang bersangkutan.
c. Tanpa adanya persetujuan penangguhan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti,
lamanya cuti tahunan yang dapat diambil dalam tahun yang sedang berjalan menjadi
paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.
d. Cuti tahunan yang ditangguhkan dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 hari
kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

C. CUTI BESAR
1. Hak Cuti Besar
a. Merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 (enam) tahun secara terus
menerus.
b. PNS yang akan/telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun
yang bersangkutan.
c. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan
jabatan dan tidak memperoleh TKPKN.
2. Penggunaan Cuti Besar
a. PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun.
b. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk
● memenuhi kewajiban agama;


● persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai
hak cuti besar menjelang persalinan; atau
● keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti.
c. PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun
yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama
melaksanakan cuti tahunan.
d. PNS yang akan/telah menggunakan cuti besar berhak atas:
● cuti bersama;
● cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar;
● cuti sakit;
● cuti bersalin untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga;
● cuti karena alasan penting.
e. Apabila kepentingan dinas mendesak cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya
pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 tahun,.
f. Selama menjalankan cuti besar, PNS menerima penghasilan penuh namun tunjangan
jabatan tidak dibayarkan.
g. Cuti besar yang tidak diambil PNS yang bersangkutan tepat pada waktunya, dapat
diambil pada tahun-tahun berikutnya tetapi keterlambatan pengambilan cuti besar itu
tidak dapat diperhitungkan untuk pengambilan cuti besar yang berikutnya. Seseorang
diangkat sbg CPNS pada 1 April 2000. Pada tanggal 1 April 2001 ia diangkat menjadi
PNS. Pada tanggal 1 April 2006, PNS yang bersangkutan baru berhak atas cuti besar.

D. CUTI SAKIT
1. Hak Cuti Sakit merupakan hak PNS dan/atau PNS/CPNS wanita yang mengalami gugur
kandungan.
2. Penggunaan Cuti Sakit
a. PNS yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari harus melampirkan surat keterangan
dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas.
b. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan dan telah aktif bekerja kembali, berhak atas:
● cuti bersama;
● cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada
tahun sebelum digunakan cuti sakit;
● cuti besar;
● cuti bersalin;


c. PNS yang sakit selama 1 atau 2 hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia
harus memberitahukan kepada atasannya.
d. Cuti sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari dapat diajukan dengan melampirkan
surat keterangan dokter
e. Cuti sakit lebih dari 14 hari dapat diajukan dengan melampirkan surat keterangan dokter
yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
f. Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun dan dapat ditambah untuk paling
lama 6 bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk
oleh Menteri Kesehatan.
g. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di
atas, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
Apabila berdasarkan hasil pengujian yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya,
maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang
tunggu.
h. PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1
½ bulan. Permohonan cuti harus dilampiri surat keterangan dokter atau bidan.
i. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas
kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia
sembuh dari penyakitnya. Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan
menerima penghasilan penuh.

E. CUTI BERSALIN
1. Hak Cuti Bersalin
a. Merupakan hak PNS/CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan
ketiga.
b. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama
akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS.
2. Penggunaan Cuti Bersalin dan Cuti Lain untuk Bersalin
a. PNS yang telah menggunakan cuti bersalin, berhak atas:
● cuti bersama;
tahun sebelum digunakan cuti bersalin;
● cuti besar;
● cuti sakit;


b. PNS wanita dapat diberikan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat, apabila
yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan.
c. PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar untuk persalinan anaknya yang
keempat tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
d. PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar tersebut berhak atas:
● cuti bersama;
● cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar;
● cuti sakit;
e. PNS wanita dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anaknya
yang kelima dan seterusnya.
f. PNS wanita yang telah menggunakan cuti di luar tanggungan negara tersebut, berhak
atas:
● cuti bersama;
tahun sebelum digunakan cuti di luar tanggungan negara;
● cuti besar setelah bekerja kembali paling kurang 6 (enam) tahun secara terus-
menerus;
● cuti sakit;
g. Lamanya cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan.
h. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan
penuh.

F. CUTI KARENA ALASAN PENTING
1. Hak Cuti Karena Alasan Penting
a. Merupakan hak PNS.
b. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tidak
memperoleh TKPKN.
2. Penggunaan Cuti Karena Alasan Penting
a. Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena:
● ibu, bapak, Isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau
meninggal dunia;


● salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia
dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus
mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
● melangsungkan perkawinan yang pertama;
● alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden
b. Selain karena alasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur cuti PNS, PNS juga berhak atas cuti karena alasan penting karena terjadinya
kondisi force major, misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran, dan gempa bumi.
c. PNS yang telah menggunakan cuti karena alasan penting, berhak atas:
● cuti bersama;
tahun sebelum digunakan cuti karena alasan penting;
● cuti besar;
● cuti sakit;
● cuti bersalin.
d. Cuti paling lama 2 bulan.
e. Selama menjalankan cuti menerima penghasilan penuh yakni gaji pokok dan penghasilan
lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
kecuali tunjangan jabatan pimpinan.

G. HAK CUTI BAGI PNS YANG SEDANG TUGAS BELAJAR
1. PNS yang sedang tugas belajar, berhak atas:
a. cuti bersama;
b. cuti bersalin;
c. cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat apabila yang bersangkutan mempunyai
hak cuti besar menjelang persalinan;
2. PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan
cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat (apabila yang
bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan) harus mengajukan
permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui Pimpinan
Perguruan Tinggi atau Kepala Perwakilah Republik Indonesia di nagara yang bersangkutan.

H. HAK CUTI BAGI PNS YANG TELAH SELESAI TUGAS BELAJAR
1. PNS yang telah selesai tugas belajar dan bekerja kembali di lingkungan Kementerian
Keuangan berhak atas:


a. cuti bersama;
b. cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat apabila yang bersangkutan mempunyai
hak cuti besar menjelang persalinan;
c. cuti sakit;
d. cuti bersalin;
e. cuti karena alasan penting.
2. PNS yang telah selesai tugas belajar dan bekerja kembali di lingkungan Kementerian
Keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, berhak atas:
a. cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan;
b. cuti besar.

I. PENGAJUAN PERMOHONAN HAK CUTI
1. Permohonan cuti yang akan dijalankan di dalam negeri dan sudah mendapat persetujuan dari
pejabat yang berwenang memberikan cuti, harus disampaikan kepada pejabat yang
berwenang menetapkan surat izin cuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
pelaksanaan cuti, kecuali permohonan:
a. cuti sakit;
b. cuti karena alasan penting.
2. Cuti yang akan dijalankan di luar negeri harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.
3. Permohonan cuti yang akan dijalankan di luar negeri dan izin ke luar negeri dibuat sesuai
ketentuan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan diajukan
kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan secara hirarkis.

J. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
1. PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus dapat diberikan
cuti di luar tanggungan negara karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak.
2. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk
memperpanjangnya.
3. Alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak tersebut dapat dipertimbangkan oleh
atasan langsung PNS yang bersangkutan apabila disertai dengan bukti-bukti yang
mendukung.
4. PNS yang bekerja kembali di lingkungan Kementerian Keuangan setelah melaksanakan cuti
di luar tanggungan negara tidak berhak atas cuti tahunan yang tersisa dan berhak atas:
● cuti bersama;


● cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan setelah bekerja kembali paling kurang 3
(tiga) bulan;
● cuti besar, yaitu setelah bekerja kembali paling kurang 6 (enam) tahun secara terus-
menerus;
● cuti sakit;
● cuti bersalin;
5. PNS ybs. dibebaskan dari jabatannnya, jabatan yang menjadi lowong tsb. dengan segera
dapat diisi. Kecuali cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan anak ke 4 dst ybs tidak
dibebaskan dari jabatannya.
6. Cuti diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan
dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
7. Selama cuti tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
8. Selama cuti tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
9. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa
menjalankan cuti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
10. PNS yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan
cuti, maka :
a. apabila ada lowongan di tempatkan kembali;
b. apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya
kepada kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada
instansi lain;
c. apabila penempatan yang dimaksud dalam huruf b tidak mungkin, maka PNS yang
bersangkutan diberhentikan dari PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian.

K. IZIN CUTI KURANG DARI 3 HARI
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS menyatakan bahwa cuti
tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari tiga hari kerja.
Terkait hal tersebut, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-3559/MK.1/2009 tentang
Pelaksanaan Cuti di Lingkungan Kementerian Keuangan, juga menyatakan bahwa
penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama, dengan jumlah paling
sedikit menjadi tiga hari kerja.
2. Untuk itu, pelaksanaan cuti tahunan agar berpedoman pada ketentuan tersebut. Adapun ijin
cuti tahunan kurang dari tiga hari dapat diberikan kepada pegawai yang :
a. memang sisa hak cuti pada tahun berkenaan dengan jumlah kurang dari tiga hari


b. cuti tahunan tersebut disambung dengan cuti bersama, sehingga jumlah cuti tahunan
ditambah cuti bersama jumlahnya minimal 3 hari.
Contoh : Badu masih memiliki hak cuti 6 hari kerja. Cuti bersama idul fitri tahun 2011
adalah 3 hari yaitu 29 Agustus, 1 dan 2 September 2011. Dalam hal ini Badu dapat
diberikan ijin cuti satu hari pada tanggal 26 Agustus 2011 atau pada tanggal 4 September
2011. Atau dapat pula diberikan ijin cuti dua hari pada tanggal 26 Agustus dan 4
September, atau 25 – 26 Agustus, atau 4 – 5 September.
3. Untuk kepentingan dinas yang mendesak, pegawai yang sedang menjalankan cuti tahunan
dapat dipanggil untuk kembali masuk kerja. Sisa cuti yang belum dijalani tetap menjadi hak
pegawai yang bersangkutan dan dapat diambil kembali pada kesempatan selanjutnya.

L. PELAKSANAAN CUTI TAHUNAN DAN CUTI BERSAMA PADA HARI RAYA
IDUL FITRI
1. Pelaksanaan cuti tahunan dan cuti bersama dapat digabungkan sepanjang tidak mengganggu
kegiatan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat yang berwenang memberikan
cuti mengatur pemberian cuti pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977
tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Menteri
Keuangan Nomor SE-3559/MK.1/2009;
2. Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung
kepada masyarakat di Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas,
mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan,
sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
3. Setiap pimpinan unit kerja melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari
libur nasional dan cuti bersama di lingkungannya masing-masing dan apabila ada pegawai
negeri sipil yang tidak masuk kerja/pulang sebelum waktunya/terlambat masuk kantor tanpa
alasan yang jelas sebelum dan sesudah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil
langkah-langkah peningkatan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.


BAB VII
CUTI YANG DIJALANKAN DI LUAR NEGERI DAN
IZIN KE LUAR NEGERI

A. DASAR HUKUM
1. Keputusan Menteri Keuangan nomor 180/KMK.01/2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan
Departemen Keuangan Untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan
Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian;
2. Surat Edaran Menteri Keuangan RI nomor SE-49/MK.1/1999 tanggal 27 Agustus 1999;
3. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor S-1122/SJ.4/2007 tanggal 5 September
2007;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-38/PB/2007 tanggal 2 Oktober
2007 tentang izin melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi atau di luar
kedinasan.

B. PERMOHONAN CUTI YANG DIJALANKAN DI LUAR NEGERI DAN IZIN KE
LUAR NEGERI
Dalam hal cuti yang dijalankan di luar negeri untuk kepentingan pribadi atau di luar
kedinasan, pengajuan permohonan dimaksud diatur dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini.
1. Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan isteri/suaminya yang
akan melakukan perjalanan ke luar negeri tidak dalam rangka dinas diwajibkan untuk
mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Guna mendapatkan izin dimaksud, PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan
kepada Menteri Keuangan RI u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui Dirjen
Perbendaharaan dan disampaikan kepada Sekretaris Ditjen secara hirarkis.
3. Permohonan dimaksud agar mencantumkan keperluan cuti, tanggal pelaksanaan dan jenis
cuti yang digunakan (sesuai ketentuan mengenai cuti PNS yang berlaku) dengan contoh
format terlampir.
4. Permohonan tersebut diajukan sedini mungkin dengan maksud agar pada saat keberangkatan
ke luar negeri yang bersangkutan sudah menerima surat izin dimaksud.
5. Berkas permohonan tersebut agar sudah diterima di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
paling lambat 20 hari kerja sebelum saat pelaksanaan keberangkatan ke luar negeri (usulan
dalam keadaan lengkap), kecuali permohonan cuti sakit dan cuti karena alasan penting.


6. Bagi PNS di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan isteri/suaminya, sebelum mendapatkan
izin secara tertulis dari Menteri Keuangan tidak diperkenankan berangkat ke luar negeri.
7. Permohonan dalam rangka ibadah haji dapat diajukan dengan menggunakan cuti besar
(maksimal 50 hari kalender) dan tidak diperkenankan menggunakan cuti karena alasan
penting.
8. Permohonan dalam rangka ibadah haji dapat diajukan dengan menggunakan cuti tahunan
apabila jangka waktu pelaksanaannya tidak melebihi jumlah maksimal hak cuti tahunan yang
diperkenankan pada tahun berkenaan dan pemohon masih memiliki hak tersebut.
9. Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan atau perubahan jadwal pemberangkatan dan
pemulangan jamaah haji dari Kementerian Agama, agar tanggal pelaksanaan cuti pegawai
yang bersangkutan disesuaikan oleh Kepala Kantor masing-masing dengan jumlah hari cuti
sesuai permohonan awal;
10. Surat izin cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan yang dijalankan di luar negeri
lingkup Ditjen Perbendaharaan ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan setelah surat izin ke
luar negeri berkenaan ditetapkan Menteri Keuangan. Untuk pelaksanaan cuti (kecuali cuti
besar untuk keperluan ibadah keagamaan) yang dijalankan di luar negeri termasuk cuti
tahunan untuk keperluan ibadah keagamaan, surat izin cuti akan ditetapkan oleh Menteri
Keuangan bersama dengan surat izin ke luar negerinya.
11. Dalam hal keadaan yang memaksa yakni hal-hal yang di luar rencana atau darurat dan
mengharuskan PNS yang bersangkutan ke luar negeri, segera memberitahukan dan
mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkis.

C. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Surat Permohonan

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Yth. Menteri Keuangan R.I.
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
melalui
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Masa Kerja Golongan :
Dengan ini mengajukan permohonan izin melakukan perjalanan keluar negeri selama
.......... untuk ....................... yang diperkirakan berangkat pada tanggal .............. dan kembali ke
tanah air pada tanggal ......................
Adapun untuk keperluan tersebut saya bermaksud menggunakan cuti .................
Selanjutnya perlu disampaikan pula bahwa perjalanan keluar negeri tersebut saya laksanakan
.......... (sendiri/bersama-sama dengan isteri/suami).
Demikian permohonan ini saya sampaikan, mohon kiranya Bapak
mempertimbangkannya.

Mengetahui
Atasan Langsung Hormat saya,

............................. .......................
NIP...................... NIP.....................

Tembusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB VIII
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS,
SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MASIH
MENDUDUKI JABATAN

A. DASAR HUKUM
1. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005;
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan CPNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

B. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT) CPNS/PNS
Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan CPNS, dalam Romawi II Huruf C angka 2 c, dinyatakan bahwa Surat Perintah
Melaksanakan Tugas ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan Surat
Keputusan pengangkatan menjadi CPNS, dengan demikian SPMT seharunya dibuat setelah
tanggal ditetapkan SK CPNS.
Beberapa Ketentuan tentang SPMT dan Hak atas Gaji CPNS sesuai Peraturan Kepala
BKN Nomor : 22 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri
Sipil Tahun 2005, antara lain menyatakan :
CPNS yang telah menerima surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS, segera diperintahkan
untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah. CPNS yang telah melaksanakan tugas,
segera dibuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh pejabat pimpinan unit kerja
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas. SPMT
ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan
menjadi CPNS. Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan telah
melaksanakan tugas berdasarkan SPMT.
Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, maka gajinya dibayarkan pada bulan yang
bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur sehingga
pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai
bulan itu juga. Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari


libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah dinyatakan
melaksanakan tugas.
Pegawai yang dimutasi dan telah melapor/bekerja ditempat tugas yang baru agar
dibuatkan SPMT terhitung sejak tanggal pegawai tersebut melapor. Begitu halnya dengan
pegawai yang telah selesai tugas belajar agar dibuatkan SPMT.

C. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (SPP) DAN SPMT PEJABAT
STRUKTURAL
1. Ketentuan tentang Pelantikan
Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi negara. Seorang PNS
yang diangkat dalam jabatan struktural harus dilakukan pelantikan. Selain itu, pelantikan juga
menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan jabatan struktural.
a. Tunjangan jabatan struktural dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah
PNS yang bersangkutan dilantik.
b. Apabila PNS ybs dilantik pada tanggal 1 maka tunjangan jabatan strukturalnya dibayarkan
pada bulan itu juga.
c. Dalam hal tanggal 1 merupakan hari libur, dan pelantikan dilakukan pada tanggal 2, maka
tunjangan jabatan strukturalnya dibayarkan pada bulan itu juga.
d. Untuk mengajukan usul permintaan pembayaran tunjangan jabatan struktural bersamaan
dengan permintaan gaji, harus dilampirkan SPP dan SPMT.
e. SPP dan SPMT dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan instansi ybs atau pejabat lain yang
ditunjuk.
f. SPP dan SPMT sekurang-kurangnya dibuat dalam rangkap 5, dengan ketentuan asli
disampaikan kepada Kepala KPPN/Pemegang Kas/Kepala Biro/Bagian Keuangan ybs
sebagai dasar pembayaran, dan tembusannya kepada :
1) Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2) Kepala Kanreg BKN ybs;
3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji ybs;
4) Pejabat lain yang dipandang perlu.
2. Pelaksanaan Pelantikan
Untuk pelaksanaan pelantikan, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dan agar dibuat
ceklist Dokumen Pelantikan, sebagai berikut :
a. Pra Acara
1) Surat Panggilan Pelantikan


2) Surat Undangan
3) Surat Permohonan Rohaniwan
4) Nota Dinas Para Saksi
5) Nota Dinas Petugas Pelantikan
6) Registrasi Peserta Pelantikan
7) Honor Rohaniwan
8) Honor Petugas Pelantikan bila dana tersedia
9) Nota Dinas Permohanan tempat, perlengkapan dan konsumsi ke unit yang menangani
b. Hari – H :
1) Berita Acara Pelantikan/Pengangkatan Sumpah Jabatan (BAP) masing-masing agama
2) Naskah Pelantikan
3) Naskah Sumpah
4) Ringkasan SK Plus Ringkasan Lampiran SK
5) Susunan Acara
6) Name Table (Rohaniwan, Saksi (Saksi,I+II), Undangan, Dirjen/Direktur/Kepala…. ,
Masing-Masing Agama, Petugas Pembawa Naskah)
c. Pasca Acara:
1) Nota Dinas Penandatangan BAP ke masing-masing saksi
2) Nota Dinas Penandatangan BAP ke Dirjen setelah ditandatangani oleh para saksi
3) Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)
4) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
5) Surat Pengantar ke KPKN dengan tembusan seperlunya
Secara umum tata tertib dalam pelaksanaan pelantikan adalah :
 Peserta, rohaniwan, undangan dan para saksi hadir 30 menit sebelum acara dimulai
 Pakaian Putih Hitam (Gelap), berdasi atau disesuaikan
 Barisan Peserta sesuai dengan kelompok agama masing-masing
 Ditunjuk peserta yang mewakili masing-masing agama untuk penandatanganan BAP secara
simbolis.
 BAP yang bukan simbolis sebaiknya ditandatangani segera setelah acara pelantikan. Untuk
itu, perlu diatur agar peserta pelantikan untuk menunggu dan tidak meninggalkan lokasi
acara terlebih dulu sebelum menandatangani BAP.

D. SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN (SPMMJ)
1. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dijelaskan bahwa setiap permulaan tahun
anggaran, pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Pernyataan
Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ).
2. Untuk kepastian dan memperlancar pelaksanaan pembayaran tunjangan jabatan struktural,
diminta agar SPMMJ tahun berkenaan disampaikan kepada PPABP masing-masing
selambat-lambatnya minggu pertama bulan Januari tahun berkenaan dan tembusan kepada
Bagian Administrasi Kepegawaian.

E. PEJABAT YANG MENETAPKAN
Pejabat yang berwenang menetapkan SPMT CPNS/PNS, SPP/SPMT dan SPMMJ agar
berpedoman pada Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-97/PB/2011 tanggal 27 Juni
2011 tentang Pemberian Kuasa Dari Dirjen Perbendaharaan kepada Para Pejabat Lingkup Ditjen
Perbendaharaan untuk atas nama Dirjen Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan
Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian.

F. CONTOH FORMAT DOKUMEN


1. Contoh Surat Pernyataan Pelantikan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
NOMOR : S-.............................

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .............................
NIP : .............................
Pangkat/Gol. : .............................
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
Nama : .............................
NIP : .............................
Pangkat/Gol. : .............................
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi .........................
Eselon : II.A

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01/UP.11/2011 tanggal 19 Januari
2011 telah diangkat dalam jabatan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
............................. dan telah dilantik oleh Menteri Keuangan pada tanggal 21 Januari 2011.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat
sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
..............................

Jakarta, Januari 2011
Direktur Jenderal,

.............................
NIP .............................

Tembusan : (disesuaikan dengan pelaporan dan pihak-pihak yang berkebutuhan)
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ..................;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


2. Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR : S- .............................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .............................
NIP : .............................
Pangkat/Gol. : .............................
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : .............................
NIP : .............................
Pangkat/Gol. : .............................
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ..................
Eselon : II.A

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01/UP.11/2011 tanggal 19 Januari
2011 telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi ............................. dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung mulai tanggal 1 Februari 2011.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah
jabatan dan apabila dikemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan
kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
..........................

Jakarta, Januari 2011

Direktur Jenderal,

.............................
NIP ..........................

3. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ................;


Contoh Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN
Nomor :…………………………………………

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ............................................................
NIP. : ............................................................
Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
Jabatan : ............................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : ............................................................
NIP. : ............................................................
Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
Jabatan : ............................................................
Eselon : ............................................................

pada tanggal 31 Desember …… telah menduduki jabatan ………………………… berdasarkan
Surat Keputusan …………………. Nomor ………………. tanggal ……………. dan pada
tanggal 1 Januari ……… masih menduduki jabatan tersebut.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat
sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
………………..

……………………., ………….
Pejabat yang membuat pernyataan

(……………………………………..)

3. Kepala Bagian Keuangan Setditjen Perbendaharaan/Kepala Bagian Umum/Kepala Subbag
Umum ............................;


Administrasi kepegawaian

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

More from kppnpelaihari

More from kppnpelaihari (9)

Administrasi kepegawaian