Dokumen ini membahas perkembangan pemikiran politik Islam sejak zaman Rasulullah hingga era modern. Dokumen menjelaskan bahwa Piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah Islam. Pemikir-pemikir politik seperti Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun kemudian mengembangkan konsep-konsep politik Islam dengan membahas prinsip-prinsip negara, kekuasaan, dan organisasi politik. Gagasan-gagasan mereka diang

1. Oleh: Aninda Ramadhani Nabila Muthi Karimah Sumber republika, 19 oktober 2010 JEJAK PEMIKIRAN POLITIK

2. ASAL MULA Perkembangan politik begitu dinamis. Jika menurut lintasan sejarah Islam, hal serupa juga terjadi di dunia dan peradaban Islam. Pada awalnya Rasulullah mempraktikan kegiatan politik dalam pemerintahan Islam di Madinah. Piagam Madinah disebut pula sebagai dokumen politik pertama dalam sejarah islam.

3. PERKEMBANGANNYA Bergantinya masa membawa perubahan yang berarti datang susul-menyusul. Para pemikir Islam yang menekuni politik mereka merumuskan politik hal ini dikuatkan oleh pandangan sejarawan Tamim Ansary dia mengatakan dinasti Umayyah telah mengakhiri kelahiran Islam sebagai peristiwa keagamaan. Mereka meluncurkan revolusi Islam sebagai peradaban dan kerajaan politik dan para khalifah adalah seorang politisi ulung.

4. DOKTRIN ISLAM Dituliskan dan disahkan menjadi kitab hukum ulama selaku otoritas tertinggi politisi dan kaum cendekiawan muslim dan meletakkan panduan terwujudnya tujuan negara dan kondisi politik yang stabil. Saat kepemimpinan berganti pemikiran politik tak surut, namun kian berkembang menjelma menjadi entitas politi yang efektif

5. POTENSI DAN MINAT Para ilmuwan muslim berlomba mengembangkan potensi dan minatnya dalam beragam ilmu pengetahuan termasuk pemikiran politik. Politik islam memberi ruang bagi ahli politik muslim. Salah satunya AL-Mawardi

6. AL-MAWARDI Ia adalah pakar dalam bidang hadits, fikih, politik, filsafat, dan sastra. Perannya sangat dihargai dan mengantarkan ke pusat kekuasaan. Ia menjadi penasihat politik.ia menyinggung tentang prinsip-prinsip modern negara dan kekuasaan.

7. Al-Mawardi Ia juga membahas secara mendalam persoalan yang mencakup pengangkatan pejabat tanggung jawab, kedudukan daan fungsi lembaga negara. Menurutnya pemimpin yang sah harus memiliki 2 legalitas hukum, yaitu mendapat mandat dari lembaga perwakilan dan pemimpin tersebut disetujui oleh pemimpin sebelumnya dasar-dasar tersebut memiliki pengaruh besar dalam praktik ketatanegaraan di dunia

8. IBNU KHALDUN Koonsep ekonomi Ibnu memiliki dimensi luas. Antara lain, tata nilai, sistem harga, konsumsi, produksi, pajak, kebijakan negra, dan stabilitas. Dia berpendapat, negara harus menjamin tersedianya 3 unsur penting, yaitu bahan makanan pokok, stabilitas, dan keamanan bagi seluruh warga negara.

9. FILOSOFI Agar mampu menunaikan kewajiban tersebut, negara dilengkapi insrumen-instrumen resmi. Erwin Isak Jacob menyatakan ide dan gagasan Ibnu sejalan dengan filosofi negara dan kekuasaan dalam konteks modern sekarang ini.

10. KEKUASAAN Ibnu juga menyoroti kemelut politik untuk berebut kekuasaan. Tak jarang, terjadi kudeta berdarah. Peristiwa semacam itu bisa memengaruhi stabilitas negara. Dan berujung pada terganggunya aktivits perekonomian, sosial, ataupun keagamaan. Namun dia mengingatkan, potensi penyimpangan terutama praktik korupsi sangat penting untuk diwaspadai

11. PAJAK Mewakili partisipasi warga dalam kehidupan bernegara. Tanpa pajak, tidak mungkin roda pemerintahandan pembangunan dapat berjalan efektif. Keberadaan organisasi politik dianggap penting oleh Ibnu Khaldun

12. ERA MODERN Tak heran jika ia tak luput merumuskan prinsip dan mekanisme pengelolaan organisasi politik. Gagasan ini oleh banyak kalangan dianggap sebuah langkah maju yang mendasari eksistensi organisasi atau partai politik di era modern.

13. Wassalamualaikum terima kasih