[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan tata cara pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Indonesia. Termasuk di dalamnya tentang pemilih dan peserta pemilu, jenis daftar pemilih, tata cara pemberian suara, dan contoh surat suara yang sah dan tidak sah.

2.  UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil
Presiden
 UU No. 15Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Pemilu Presiden danWakil PresidenTahun 2014
 PKPU No. 9 TAHUN 2014 Tentag Penyusunan Daftar Pemilih Untuk
Pemilihan Umum Presiden DanWakil PresidenTahun 2014
 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil
PresidenTahun 2014
 Berbagai Peraturan KPU Lainnya.
DASAR HUKUM

3. PEMILIH DAN PESERTA PEMILU
• PEMILIH
 Pemilih adalah
Warga Negara
Indonesia yang
telah genap
berumur 17 tahun
atau lebih atau
sudah / pernah
kawin & bukan
TNI/Polri.
• PESERTA PEMILU
Peserta Pemilu
adalah Bakal
Pasangan Calon
PPWP yang
diusulkan oleh
Parpol atau
Gabungan Parpol.

4. PEMILIH PEMULA
Pemilih Pemula adalah :
Susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia pada
tanggal 9 Juli 2014, telah memenuhi syarat sebagai Pemilih
berdasarkan UU dan berhak menggunakan haknya dalam
PPWP tahun 2014.
Pada PPWP 2014, Terdapat 15 % Pemilih merupakan pemilih
pemula. Dalam data Daftar Penduduk Potensial Pemilih
Pemilu menunjukan bahwa terdapat sekitar 50 jutaan pemilih
pemula, tentunya angka ini sangat signifikan untuk
membangun Indonesia kearah yang lebih baik dan hal ini
dapat diwujudkan dengan menyuarakan haknya untuk
menentukan pemimpin bangsa ini 5 tahun kedepan pada
tanggal 9 Juli 2014 mendatang.

5. SIDALIH adalah :
Seperangkat sistem dan teknologi informasi
untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu
dalam menyusun, mengkoordinasi,
mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
D a t a p e m I l I h
Data Pemilih adalah :
Informasi yang memuat rincian pemilih berdasarkan nomor
kartu keluarga (NKK), Nomor Induk Kependudukan (NIK),
Nama, T/TL, Umur, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, dan
Alamat pemilih, yang tercatat dalam daftar pemilih (DPS,
DPSHP, DPT, DPK)

6. LAKI-LAKI = 601.584
PEREMPUAN = 614.712
TOTAL = 1.216.296
PPK = 104
PPS = 1.076
TPS = 3.250
DPT PPWP 2014
PROVINSI MALUKU

7. NO
NAMA
KEC
JUMLAH
DESA/K
EL
JUML
AH
TPS
JUMLAH PEMILIH
DALAM DPT PILPRES
2014
NIK
INVALID
NKK
INVALID
PEMILIH
PEMULA
L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
LEITIMUR
SELATAN
8 19 3,085 3,426 6,511 127 239 75
2
TELUK
AMBON
8 76 15,612 15,707 31,319 2.617 3.376 510
3 BAGUALA 9 97 19,071 20,820 39,891 2.599 8.798 657
4 NUSANIWE 15 193 32,437 36,202 68,639 1.742 3.156 1.636
5 SIRIMAU 19 283 58,254 61,133 119,387 10.036 14.890 1.367
T O T A L 59 668 128,459 137,288 265,747 17.121 30.459 4.245
DPT PPWP 2014 KOTA AMBON

8. JADWAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
Hari dan tanggal pemungutan suara PILPRES
ditetapkan sebagai hari libur atau hari yang
diliburkan Tanggal 9 Juli 2014
Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai
pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu
setempat
Penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul
13.30 waktu setempat setelah berakhirnya waktu
pelaksanaan pemungutan suara di TPS

9. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah
:
a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang
bersangkutan (Model A.3 PPWP);
b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A.4 PPWP);
c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi:
1. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A PPWP);
2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.K
PPWP).
PEMILIH

10. JENIS DAFTAR PEMILIH
UNTUK PILPRES
DAFTAR PEMILIH TETAP ( DPT )
Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah susunan
nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi
syarat sebagai Pemilih berdasarkan UU dan berhak menggunak
haknya dalam PPWP tahun 2014.
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN ( DPTb )
Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb, adalah
susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah
memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UU telah
terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat
menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS
tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan
memberikan suara di TPS lain.

11. DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK)
Daftar Pemilih Khusus selanjutnya disingkat DPK, adalah
susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang
telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UU
tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau
memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar
dalam DPS, DPSHP, DPT, atau DPTb.
DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN
( DPKTb )
Daftar Pemilih Khusus Tambahan selanjutnya disingkat DPKTb,
adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang
telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan UU dan
memiliki KTP atau Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak
terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di
TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan
KTP dan KK atau Paspor atau Identitas lain.

12. PEMILIH
YANG
BERHAK
MEMBERIKAN
SUARA DI TPS
•Pemilih yang terdaftar dalam DPT di
TPS yang bersangkutan (Model A.3
PPWP);
•Pemilih yang terdaftar dalam DPTb
(Model A.4 PPWP);
 Pemilih yang tidak terdaftar dalam
DPT dan DPTb yang meliputi :
 Pemilih khusus yang terdaftar
dalam DPK (Model A PPWP) ;
 Pemilih khusus tambahan yang
terdaftar dalam DPKTb (Model A.K
PPWP ).

13. Pemilih khusus
yang terdaftar
dalam DPK (Model
A. PPWP) adalah
Pemilih yang tidak
terdaftar dalam
DPT dan DPTb
yang meliputi:
•Pemilih yang memiliki KTP
atau Identitas Lain; atau
•Pemilih yang tidak memiliki
KTP atau Identitas Lain.

14. ALASAN MENJADI
DPTb (MODEL A-5 PPWP)
Menjalankan
tugas di
tempat lain
pada hari &
tanggal
pemungutan
suara
Menjalani
rawat inap
di rumah
sakit
Menjadi
tahanan di
Rutan
atau LP Tugas belajar,
pindah domisili
& tertimpa
bencana alam

15. a. Memastikan Surat Suara yang diterima
telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
b. Pemberian suara dilakukan dengan
cara mencoblos;
c. Menggunakan alat coblos yang telah
disediakan berupa paku;
d. Pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan
cara mencoblos pada kolom yang berisi :
- Nomor Urut
- Pas Foto dan
- Nama Pasangan Calon.
TATA CARA PEMBERIAN SUARA
PADA SURAT SUARA

16. FORMULIR C6.
(DPT,DPTb dan DPK)
1. Pemilih - DPT – C6 ( Undangan )
2. Pemilih yang kehilangan/ Belum dapat C6:
- Lapor ke KPPS ( 1 hari )
- Menunjukan KTP atau identitas
lain atau paspor.
3. Pada hari H, Pemilih dpt mencoblos dengan
mempergunakan KTP atau identisa lainnya.
(C6 Hilang/Belm dpt)
4. Ketua KPPS Mencocokan nama Pemilih pada
DPT, DPTb dan DPK.

17. JUMLAH SURAT SUARA DI TPS
DISEDIAKAN BERDASARKAN :
 Jumlah DPT ditambah
 2% dari DPT sebagai Cadangan.

19. BENTUK SURAT SUARA PILPRES

20. SUARAT SUARA DIANGGAP SAH
APABILA :
 Surat suara ditandatangani oleh Ketua
KPPS.
 Surat suara dalam keadaan baik (tidak
rusak).
 Surat suara tidak terdapat tanda/coretan.
 Dicoblos menggunakan alat coblos yang
disediakan di TPS.
 Tanda coblos pada:
• No Urut Pasangan Calon; dan/atau
• Foto Pasangan Calon; dan/atau
• Nama Pasangan Calon

21. Tanda coblos bukan dengan paku/alat yang
disediakan KPU
 Tanda coblos dengan rokok / api
 Tanda coblos dengan cara merobek.
Memberi tanda pada surat suara
 Merusak surat suara.
 Mencoret/menulis nama/ kode pada surat
suara.
SUARAT SUARA DIANGGAP TIDAK
SAH APABILA :

22. CONTOH SUARA
YANG DIANGGAP
SAH

24. CONTOH SUARA SAH

27. CONTOH SUARA YANG
DIANGGAP TIDAK SAH

28. TANDA COBLOS PADA DUA PASANGAN
CALON

29. TANDA COBLOS DI LUAR KOLOM
PASANGAN CALON

30. TERDAPAT TANDA COBLOS PADA KOLOM
PASANGAN CALON DAN DI LUAR KOLOM
PASANGAN CALON.