Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a Apbn dan apbd
Similar a Apbn dan apbd (20)
Apbn dan apbd
- 1. APBN dan APBD Lisa Nur Janah XI IPS 1 - MANSDA 22
- 2. APBN Daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun
- 3. Fungsi APBN Fungsi alokasi Pendapatan yang paling besar dari pemerintah berasal dari pajak yang diterima dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan dan untuk sarana umum. Contoh: jembatan, jalan, tempat ibadah, dll
- 4. Fungsi APBN Fungsi distribusi Pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk ke kas negara dan menjadi pendpatan negara. TIDAK SELALU HARUS DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK DANA SUBSIDI DAN DANA PENSIUN. Dapat dipindahkan ke salah satu sektor lain.
- 5. Fungsi APBN Fungsi stabilisasi APBN sebagai pedoman akan mempermudah pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga akan menjaga kestabilan arus uang dan barang yang berarti dapat menghindari deflasi atau inflasi.
- 6. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketetapan penyetoran Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan
- 7. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran Hemat, efisien, dan berdaya funa serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan Mengusahakan semaksimal mungkin membeli produk-produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi yang dimiliki
- 8. Asas penyusunan APBN Kemandirian, pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas Penajaman prioritas pembangunan, APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat
- 9. UUD 1945 pasal 23 Ayat 1: anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat ***) Ayat 2: rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Daerah***) Ayat 3: apabila Dewan Perwakilan rakyat tidak menyetujui rancangan pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu ***)
- 10. UUD 1945 pasal 23 Ayat 4: hak keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang Ayat 5: untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang- undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
- 11. Tujuan APBN Sebagi PEDOMAN PENDAPATAN DAN PEMBELANJAAN NEGARA dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
- 12. Sumber pendapatan negara • Penerimaan dalam negeri • Hibah – Pajak Pemberian • Pajak dalam negeri sejumlah dana • Pajak perdagangan secara internasional sukarela tanpa – Non pajak mengharap • Sumber saya alam (migas) imbalan • Bagian laba BUMN • Penerimaan bukan pajak lainnya
- 13. Pengeluaran negara • Rutin • Pembangunan Ct: Belanja pegawai Pengeluaran negara Belanja barang untuk pembangunan Pembayaran bunga fisik maupun non fisik utang Subsidi (BBM – non BBM)
- 14. APBD Daftar pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran daerah dalam jangka waktu terrentu, biasanya 1 tahun setelah sisetujui DPRD
- 15. Fungsi APBD Fungsi alokasi Mengalokasikan penerimaan daerah untuk membiayai berbagai pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah Fungsi distribusi Mendistribusikan subsidi yang akan diberikan pemerintah daerah
- 16. Fungsi APBD Fungsi stabilitas Menstabilkan perekonomian daerah, sehingga timbul rasa aman dan stabilitas ekonomi yang mantap. Fungsi pengawasan Mengawasi pihak-pihak terkait lebih berhati- hati dan bekerja keras agar target yang dicantumkan dalam APBD tercapai dengan baik
- 17. Tujuan APBD Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai fungsi yang diembannya. Dengan APBD arah pembangunan daerah dapat lebih fokus pada bidang yang ditetapkan pada APBD
- 18. Cara penyusunan APBD Tiap departemen, lembaga/badan, dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan daerah MENGAJUKAN USUL ATAU RENCANA PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA DAERAH Dibahas oleh kelompok kerja Setuju Tidak setuju Pemerintah daerah Pemerintah daerah mengajukan RAPBD menggunakan APBD tahun lalu RAPBD APBD
- 19. Sumber pendapatan daerah • Pendapatan asli • Dana perimbangan daerah (PAD) – Penerimaan bagi hasil – Pajak daerah pajak – Retribusi daerah – Penerimaan bagi hasil – Laba dari BUMN SDA – Pendapatan lain-lain – Dana alokasi umum – Dana alokasi khusus
- 20. Sumber pendapatan daerah • Pinjaman daerah • Penerimaan lain-lain – Pinjaman luar negeri – Dari pemerintah – Pinjaman dalam – Dari provinsi negeri – Dari kabupaten/ – Obligasi daerah kota/daerah lain – Dana darurat – dll
- 21. Sumber pengeluaran daerah • Pengeluaran rutin • Pengeluaran – Belanja pegawai pembangunan – Belanja barang – Sektor industri – Belanja operasional – Sektor perdagangan dan pemeliharaan – Sektor pertanian dan – Belanja perjalanan kehutanan dinas – Sektor tenaga kerja – Pembayaran pokok – Sektor pertambangan pinjaman dan bunga dan energi – Sektor hukum – dll
- 22. Penerimaan Rutin Dana yang diterima pemerintah baik negara maupun daerah yang masuk ke dalam APBN/APBD secara terus menerus dan pasti
- 23. Dana Perimbangan Dana yang bersumber dari penerimaan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentrialisasi Dana bagi hasil Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Dana reboisasi
- 24. DAK & DAU • DAK (Dana Alokasi • DAU(Dana Alokasi Khusus) Umum) Dana yang berasal Dana yang berasal dari dari APBN yang APBN yang dialokasikan dialokasikan kepada dengan tujuan untuk daerah untuk pemerataan kemampuan membantu membiayai keuangan antardaerah kebutuhan tertentu untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentrialisasi