Bersama dengan 60 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta lainnya dari seluruh Indonesia, LP3 STT Nurul Fikri terpilih untuk mengikuti pelatihan khusus bagi pengelolanya saja. Hal ini sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam rangka mempersiapkan Pengelola LPK-LPK Swasta dari seluruh Indonesia bagaimana menghadapi era pasar bebas Asean (MEA) yang sudah di depan mata. Intinya, penyelenggaraan pelatihan kerja di LPK haruslah mengarah kepada untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja para peserta pelatihan. Guna tercapainya tujuan pelatihan kerja khususnya dalam meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan, maka pelaksanaan pelatihan kerja harus memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha yang penyelenggaraannya berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada standar kompetensi kerja serta dapat dilakukan secara berjenjang, sesuai UU 13 tahun 2003.
1. LP3 STT NURUL FIKRI IKUT PELATIHAN
PENGELOLA LPK BERSAMA KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN RI
Cisarua, 02 s.d. 04 Nopember 2015
Bersama dengan 60 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta
lainnya dari seluruh Indonesia, LP3 STT Nurul Fikri terpilih untuk
mengikuti pelatihan khusus bagi pengelolanya saja. Hal ini
sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam rangka
mempersiapkan Pengelola LPK-LPK Swasta dari seluruh
Indonesia bagaimana menghadapi era pasar bebas Asean
(MEA) yang sudah di depan mata. Intinya, penyelenggaraan
pelatihan kerja di LPK haruslah mengarah kepada untuk
membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi
kerja para peserta pelatihan. Guna tercapainya tujuan pelatihan
kerja khususnya dalam meningkatkan kemampuan,
produktivitas dan kesejahteraan, maka pelaksanaan pelatihan
kerja harus memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia
usaha yang penyelenggaraannya berdasarkan program
pelatihan yang mengacu kepada standar kompetensi kerja
serta dapat dilakukan secara berjenjang, sesuai UU 13 tahun
2003.
Dirjen Binalattas Bapak Drs. Muhammad Zuhri, M.Si dalam
kata sambutannya kembali mengingatkan para peserta
pelatihan, bahwa “pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah ini
2. salah satu tujuannya adalah agar pengelola LPK-LPK Swasta
dari seluruh Indonesia bisa konsisten dan memiliki komitmen
yang kuat dalam menyelenggarakan pelatihan di lembaganya
masing-masing untuk senantiasa berorientasi pada Standard
Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) yang sudah ditetapkan
Pemerintah. Dengan SKKNI tersebut, maka Indonesia
diharapkan memiliki standard yang baku bagi setiap tenaga
kerjanya.
Dengan memiliki standard yang baku ini, maka tenaga
kerja asing yang akan masuk ke Indonesia - mereka juga harus
menyesuaikan dengan Kompetensi Kerja yang dibutuhkan oleh
dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Jadi SKKNI ini bisa
dijadikan alat filtrasi atau penyaringan bagi tenaga kerja asing
yang akan bekerja di Indonesia… (mgs)
3. Gambar 1: Sebagian Peserta Menyempatkan Diri Berphoto Bersama dengan Direktur
Bina Instruktur & Tenaga Pelatihan, Kemenaker RI