Newsletter April 09

2009

Edisi : 04 /April 2009

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan
Penerbitan Yogya
3/2/2009

Edisi : 04/April 2009

Pengantar:

Berdayakan Perempuan Lewat Film

Jika para penonton disuguhkan film yang Selain itu Nia juga mengungkap bahwa film
berbeda, dalam arti tidak seperti film antologi dokumenter ini sebagai alternatif
kebanyakan dengan bertitik tolak pada isu film-film lain yang masuk ke bioskop dan
perempuan, apa reaksinya? tidak hanya sekadar menonjolkan unsur
Mendukungkah, antipati, terinspirasi atau horor atau hiburan. Film ini tentunya
biasa-biasa saja? mengajak penonton berpikir. Karena salah
satu tujuan film ini kata Nia ingin
Mungkin ada banyak reaksi jika orang memberdayakan orang-orang yang
pernah menonton film ini. “Pertaruhan” (At termarginalkan, apakah ia seorang lesbian,
Stakes) yang pernah diputar di salah satu transgender, Pekerja Seks Komersial,
televisi swasta. Film ini punya banyak “nilai” Tenaga Kerja Wanita dan lain sebagainya.
bagi para penonton yang peduli terhadap
isu-isu perempuan. Tema yang diusung dari realitas kehidupan
perempuan sekitar ini merupakan
Nia Dinata, sang produser, dalam sebuah gambaran ada banyak pertaruhan yang
diskusi tentang film ini di bisokop Empire dihadapi perempuan. Dalam realitas
XXI, Yogyakarta pada Rabu, 29/4/09 kehidupan ternyata masih banyak
mengatakan bahwa film ini sebenarnya perempuan yang tidak memiliki tubuhnya
ingin membawa pada kesadaran akan sendiri. Perempuan juga menghadapi
bentuk film yang berbeda. Selain juga ingin tekanan-tekanan. Dan satu lagi, dalam film
agar masyarakat Indonesia lebih “melek” ini digambarkan kemandirian perempuan
film, tanpa harus menggurui. dengan berjuang untuk hidup demi cinta
kasih terhadap anak-anaknya.

LEMBAGA PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENERBITAN YOGYA
Jl. Kaliurang Km. 13,7, Ngemplak, Sleman Yogyakarta, Telp: (0274)896016 / 896141(fax)


Sehubungan dengan itu, nampaknya tepat pemutara film ini karena sekaligus merayakan hari
Kartini. Setidaknya perjuangan perempuan atau realitas perempuan tersebut sudah ada sejak

jaman Kartini. Semasa hidupnya Kartini juga menghadapi tantangan-tantangan yang disebabkan
nilai-nilai patriarkhis. Tidak boleh bersekolah, dipingit dalam rumah bahkan ia pun harus rela
menjadi selir dari suaminya. Sebuah pilihan yang sulit.

Tidak mudah menjadi perempuan jaman sekarang yang dapat dengan mudah mengakses segala
kebutuhan. Kemudahan dalam mengakses pendidikan, akses mendapatkan pelayanan kesehatan yang
memadai, akses mendapatkan hak agar tidak didiskriminasi. Namun realitas film tersebut memberikan
pada kita bahwa bentuk ketertindasan dan diskriminasi dalam bentuk lain masih banyak dialami
perempuan.

Perjuangan memang perlu proses panjang. Hingga saat ini proses pencerahan masih terus berlanjut.
Melalui film inilah diharapkan ada perubahan paradigma terhadap perempuan yang termarginalkan.
Film-film seperti inilah yang diharapkan hadir dan mampu menggugah, menyentuh dan akhirnya dapat
berempati terhadap persoalan yang ada.

***

Salah satu topik tulisan Newsletter edisi April ini tidak ada hubungan yang signifikan terhadap persoalan
film. Tetapi nafas perjuangan yang diusung dalam salah satu tulisan ini sama, yakni bagaimana
mengangkat persoalan perempuan dan anak dalam mendapat akses pelayanan kesehatan.

Melalui salah satu tulisan yang menyorot tentang gizi buruk, analisis singkat terhadap berita-berita kasus
itu. Dalam hal inilah coba dilihat sejauhmana peran media mengangkat persoalan tersebut.

Lain halnya dengan persoalan pemilu yang masih hangat, persoalan kuota yang tidak tercapai itu
menjadi salah satu sorotan pada edisi ini. Masih ada beberapa lagi topik liputan yang disajikan dengan
analisis tajam, seperti bagaimana media bersikap dengan adanya bencana situ gintung atau sorotan
tentang berita-berita politik pascapemilu ini. Untuk lebih jelasnya, silakan membaca lebih lanjut.
(Ismay)



Sekilas Info:

Penjajakan Kerja Sama MI-LP3Y

Pada Rabu, 15 April 2009 hingga menjelang senja tiba.
sekitar pukul 10.00 WIB, di
ruang rapat LP3Y hadir Beberapa poin hasil diskusi tersebut dimaksudkan adanya
sejumlah anggota redaksi dan kerja sama antara LP3Y dengan Media Indonesia dalam
staf penelitian pengembangan pelatihan jurnalis tingkat lanjutan. Rencana pelatihan akan
(litbang) suratkabar harian diadakan pada bulan Juni tahun ini. Namun, berapa waktu
. yang dibutuhkan untuk pelatihan ini, belun lagi ditentukan.
Rombongan yang berjumlah Hal itu disebabkan, selain menyangkut materi pelatihan yang
lima orang itu dipimpin oleh perlu digodok lebih dalam, juga pelatihan ini ditujukan bagi
Direktur Pemberitaan Media para jurnalis senior yang diharapkan tidak lagi menyentuh
Indonesia Saur Hutabarat
atau berurusan dengan persoalan teknikalitas.
Kedatangan mereka disambut
Direktur , Ashadi Siregar Pelatihan ini nanti tidak lagi mengajarkan jurnalis bagaimana
beserta Staf Profesional. mereka meliput dan menulis berita secara konvensional,
tetapi melatih jurnalis dalam membuat news analysis, yakni
Hampir selama satu hari jika jurnalis menghadapi realitas sosial di lapangan,
penuh, berlangsung diskusi
bagaimana mereka kemudian bisa memberi makna dalam
antardua lembaga itu, yang
tulisan atau laporannya. Jadi, tidak lagi sekadar
tentu saja diselingi dengan
mengembangkan jurnalisme fakta, tetapi sudah mencapai
jeda makan siang. Setelah
apa yang disebut dengan jurnalisme makna. (Ismay)
istirahat, diskusi berlanjut



Nonton Film “Pertaruhan”

Pada hari Rabu 29 April lalu , sekitar pukul 09.00 WIB, redaksi newsletter LP3Y hadir dalam
acara nonton film bareng dengan judul “Pertaruhan”, di bioskop Empire XXI, Jalan Urip
Sumoharjo Yogyakarta.

Acara hasil kerja bareng Rifka Annisa dan Kalyana Shira Foundation ini
adalah dalam rangka road show pemutaran film tersebut dan
berkaitan pula dengan Hari Kartini. Banyak penonton yang hadir, dan
ketika film berakhir applause penonton sebagai pertanda film ini
begitu menyentuh dan mampu memberikan inspirasi tersendiri.

Apalagi, setelah film berakhir ada acara diskusi dengan produser, Nia
Dinata, dan salah satu protagonis film tersebut. Selama kurang lebih
20 menit diskusi berlangsung efektif dan mengena bahwa hadirnya
film lain dari yang lain dengan mengusung isu perempuan.

Dengan adanya film ini penonton dapat berpikir dan menjadi agen perubahan bagi dirinya
tanpa harus digurui. Begitulah kata sang produser. Semoga film ini menginpirasi produser
lainnya sehingga ada karya film selanjutnya yang terus mengusung tentang isu-isu perempuan
yang masih termarginalkan. Semoga. (Ismay)



Media dan Jurnalisme:

Dominasi Berita Politik
dan Kebutuhan Informasi Khalayak

Selama satu bulan terakhir, April 2009, bisa mendapatkan banyak infor-masi, bisa dengan
dikatakan tidak pernah ada berita lain di media begitu saja diabaikan sehingga mereka dipaksa
massa, cetak maupun elektronika, kecuali berita untuk menelan berita tentang politik? Tentu
politik. Apalagi, setelah pada 9 April 2009 khalayak berhak untuk mendapatkan berita-
dilaksanakan pemungutan suara pemilihan berita selain berita politik.
umum legislatif. Sebelum 9 April selama lebih
kurang tiga minggu, media, terutama suratkabar, Pada kenyataannya, sejauh ini media hanya
diwarnai dengan berita tentang kampanye yang memfokuskan berita tentang politik, misalnya
mengawali pemilu legislatif itu. perolehan suara partai, sikap para petinggi partai
setelah mengetahui perolehan itu, silang
Realitas tentang partai politik dan perolehan sengkarut pelaksanaan pemilu sampai pada
suara pada pemilu legislatif 9 April 2009 serta berita tentang reaksi para calon anggota legislatif
kiprah para aktornya, nyaris setiap hari yang tidak mendapatkan suara. Dengan
menempati kapling sebagai berita utama demikian, hampir pasti media mengganggap
(headline) suratkabar. bahwa politik merupakan fakta penting yang
harusnya diketahui oleh pem-bacanya. Nilai
Dilihat dari keterkaitan realitas itu dengan nilai berita, ketermukaan, aktualitas persoalan --untuk
berita (news value), tidak bisa di-pungkiri lagi menyebut contoh--
bahwa dinamika politik yang sedang terjadi di
ruang publik mempunyai nilai dan kelayakan diambil sebagai unsur kelayakan yang sudah
yang tinggi untuk diberitakan. terpenuhi ada pada realitas politik yang sedang
terjadi. Dengan demikian menjadi landasan
Pertanyaannya adalah, bagaimana media pers media untuk memproduksi informasi.
melihat kenyataan lain, di luar fakta politik itu?
Apakah dengan demikian, khalayak yang ingin



Itu semua dilihat dari sisi media sebagai, katakanlah, produsen informasi. Lantas, bagaimana dari sisi
khalayak yang hanya bisa menerima produksi informasi itu? Adakah mereka telah mendapatkan sesuatu
yang baru? Jika ada, bisakah sesuatu yang baru itu di-gunakan sebagai panduan atau acuan bagi
khalayak untuk menentukan pilihan terutama memasuki proses pemilihan presiden yang akan digelar
secara langsung pada awal Juli 2009 nanti?

Gugatan atau pertanyaan semacam ini memang bisa mengusik, namun bisa juga tidak dipandang sebagai
persoalan. Sebab, apa yang dilakukan media sebagai produsen informasi tentunya tidak akan
mengesampingkan faktor pasar sebagai landasan pro-fesional yang mereka lakukan. Akan halnya
persoalan lain, misalnya menyangkut makna publik dari setiap fakta yang dikemas menjadi informasi yang
diberikan media, tentunya bisa menjadi kajian lebih lanjut. Setidaknya, memantik pertanyaan kritis: jika
khalayak diberi berita politik semata, lantas bagaimana pemenuhan mereka pada informasi lain? Atau, jika
fakta atau realitas politik yang selalu dipaksakan agar dikonsumsi khalayak itu, sejauh mana telah
menumbuhkan sikap kritis, minimal dari pemahaman diri mereka, terhadap kenyataan (politik) yang
sebenarnya terjadi?

Mengutip Prof Dr Ramlan Surbakti, politik merupakan proses kompetisi di antara berbagai pihak di dalam
ruang publik untuk mendialogkan, menegosiasikan dan mem-bentuk makna publik tentang berbagai isu
yang menyangkut atau mengenai kehidupan warga negara dalam upaya bersama merumuskan tatanan
yang baik bagi kehidupan ma-syarakat (good society). Politik merupakan proses produksi, produksi
tandingan dan re-produksi makna publik sampai akhirnya dicapai kesepakatan yang menjadi platform ber-
sama. (Menuju Masyarakat Kewargaan: LP3Y-TAF 1999).

Berdasar hal tersebut, khalayak bisa menilai terhadap kenyataan yang terjadi sekarang. Apakah benar
perpolitikan sedang terjadi dan menuju terbentuknya good society itu? Kalau benar, bagaimana hal itu
ditunjukkan oleh media?

Atau bisa pula yang sedang terjadi adalah sebaliknya. Jangan-jangan politik dominasi sedang akan
terulang kembali? Lantas, bagaimana media menyikapi persoalan-persoalan itu dan kemudian apakah
sudah memberi informasi kepada khalayak?
Manuver

Berdasarkan pengamatan sepintas pada beberapa suratkabar, selama April 2009 yang lebih dominan
menjadi berita (utama) di media khususnya suratkabar adalah manuver partai politik-partai politik dan para



aktornya dalam upaya merebut kekuasaan. produk undang-undang, korban dari persaingan
Persoalan kehidupan masyarakat yang makin intern di dalam partai, juga korban akibat
kompleks dan makin berat, di tengah persaingan budaya menerabas yang kini lebih berkuasa
global, hampir tidak tersentuh dalam ketimbang menggunakan akal sehat dan
pemberitaan, khususnya jika rasionalitas. Pemujaan terhadap segala hal yang
bersifat material dan finansial, yang kini
dikaitkan dengan dunia politik aktual yang menjadi ukuran utama, tidak semua bisa diikuti
sedang berkembang. Artinya, berita politik itu mulus oleh para caleg.
tidak menyentuh secara langsung maupun tidak
langsung kebutuhan bagi peri kehidupan Pemunculan berita tentang caleg gagal yang
masyarakat. Kalau pun ada hanyalah berupa kemudian mengakibatkan jiwanya terganggu,
wacana belaka. bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya
sendiri, disajikan tidak lebih dari semangat
Berita realitas politik hanya berputar sekitar sensasional. Sensasi tentang kesiapan rumah
sakit dengan ruang utama bagi caleg gagal yang
manuver partai dan para tokohnya, perolehan
stress, atau beberapa rumah pemondokan yang
suara partai demi menuju kursi parlemen. Intinya,
merawat dengan metode tertentu. Bahkan
partai politik dan kekuasaanlah yang mengiringi
dalam beberapa siaran televisi disajikan gambar
dinamika pemberitaan itu.
tentang perilaku calon anggota legislatif yang
gagal itu setelah berada dalam rumah
Meski demikian, selain manuver partai politik itu,
perawatan. Setelah sempat hadir di media,
ada juga tentang dinamika pe-laksanaan
berita macam itu kemudian hilang dengan
pemilihan umum legislatif. Kisruh daftar pemilih
sendirinya, seiring hilangnya akar persoalan
dan penghitungan suara pasca pemungutan,
yang memang selama ini tidak pernah
juga mendapat porsi cukup.
tersentuh.

Jika ada pemberitaan yang menyentuh Kembali pada persoalan di atas, sejauh ini
kehidupan manusiawi (human interest) yang bagaimana berita politik yang selama sebulan
muncul adalah tentang beberapa calon anggota terakhir ini mendominasi ruang suratkabar bisa
legislatif yang gagal bersaing dan kemudian dijadikan panduan bagi masyarakat, terutama
secara kejiwaan terganggu. Berita tentang ini
menjelang pemilihan presiden (pilpres) Juli
pun tidak menyentuh persoalan besar yang
nanti?
menjadi pokok masalah yakni bahwa mereka
(caleg gagal itu) adalah korban. Ya, mereka
adalah korban dari seluruh rangkaian sistem
dalam pemilu kali ini. Mereka korban dari



Ternyata, berdasar pengamatan terhadap produk beberapa suratkabar, belum banyak yang bisa dijadikan
acuan atau paling tidak membantu khalayak mendapatkan pemahaman secara khusus mengenai pilpres.

Setelah pemungutan suara berlangsung 9 April, disusul penghitungan suara, sudah diperoleh gambaran
susunan partai mana yang mendapatkan suara, paling tidak yang bisa masuk dalam kategori 10 besar.

Tentu saja, konsekuensi setelah partai itu masuk dalam 10 besar, diikuti oleh ma-nuver para aktor atau
pengelola partai itu. Manuver-manuver itulah yang kemudian banyak muncul, menghiasi wajah media,
suratkabar, majalah maupun media elektronika.

Berita utama (head line) beberapa suratkabar yang dirangkum dalam tabel di bawah ini, secara faktual
memperkuat penafsiran publik bahwa pergulatan atas makna politik itu hanya ada pada tataran elit parpol,
belum sampai menyentuh pada kehidupan rakyat di akar rumput.

NO TGL MEDIA JUDUL

1 14 April 2009 SUARA MERDEKA Kalla Akhirnya Temui SBY
2 14 April 2009 KORAN TEMPO Kalla Merapat ke Cikeas
3 14 April 2009 MEDIA INDONESIA PKS Ancam Tinggalkan Demokrat Bila Merangkul Kalla
4 14 April 2009 KOMPAS JK Merapat Kembali ke Cikeas
5 14 April 2009 REPUBLIKA Lobi Koalisi Kian Intensif
6 14 April 2009 SOLOPOS JK Temui SBY

Apa makna atas realitas seperti ditulis dalam berita utama itu? Tentulah pilihan media menempatkannya
karena kiprah dua petinggi partai yang kebetulan sedang ber-kuasa (Demokrat dan Golkar) mempunyai
nilai tinggi. Signifikansi dan ketermukaan ke-dua tokoh itu menjadi alasan. Selebihnya, khalayak sendiri
harus mencari agar bisa menilai dan menguji sejauh mana sebenarnya manuver-manuver para aktor partai
politik itu bermanfaat secara langsung pada diri mereka. Atau, adakah hal lain yang mampu menumbuhkan
sikap kritis pada diri mereka.

Bahkan, pada edisi 14 April 2009 itu, juga diwarnai dengan pemberitaan tentang dua orang tokoh, semata
karena mereka yang semula dinilai berseteru itu kemudian bertemu kembali setelah 10 tahun berpisah.
Mereka adalah Prabowo Subianto dan Wiranto. Dua orang itu berlatarbelakang militer, pensiunan jenderal,



dan kini memimpin partai informasi lain. Bisa jadi lain sama sekali, atau kalau pun toh masih
yang bersaing dalam pemilu berkaitan dengan realitas politik dan melibatkan tokoh-tokoh itu,
legislatif. Berdasarkan masih ada yang perlu digali lebih dalam agar khalayak bisa
peroleh suara, dua partai mendapatkan informasi seluas-luasnya. Tidak sekadar dramati-sasi
pimpinan dua tokoh itu masuk bertemunya dua tokoh yang banyak disebut-sebut mengetahui aksi
dalam kategori 10 partai kerusuhan atau terlibat di dalamnya, bahkan ada dugaan
besar. mengetahui tapi mendiamkan aksi itu terjadi, pada peristiwa awal
1998 menjelang runtuhnya rezim otoriter orde baru.
Pada edisi Selasa 14 April
itulah hampir semua media Informasi yang diharapkan bisa memberi pendidikan pada khalayak
cetak memuat foto kedua-nya itu tidak banyak muncul seiring dengan hiruk pikuk perpolitikan yang
sedang bersalaman. Ada pula terus berkembang dari hari ke hari. Berita yang banyak hadir di
tulisan khusus, atau berita tengah publik masih seputar langkah, strategi dan akibat dari
yang menyertai foto itu. manuver-manuver para aktor partai politik. Jika pun seorang
Namun ada yang hanya pemimpin negara yang berdiri sebagai incumbent dalam pilpres
memberi caption (keterangan nanti, muncul di pemberitaan, juga lebih sering diwarnai dengan
foto). Yang jelas, hampir langkah sukses partainya yang menangguk banyak suara,
semua suratkabar ketimbang sesuatu yang melahirkan kritisisme bagi publik.
menempatkan gambar
pertemuan itu pada halaman Langkah partai satu dengan partai lain dalam rangka berkoalisi,
pertama. penetapan kriteria calon wakil presiden, dan masih banyak manuver
politik para elite parpol, berseliweran menjadi berita di media.
Mendidik Namun, langkah-langkah itu masih pada pengertian lebih pada
Tentunya, setiap suratkabar upaya perebutan kekuasaan belaka. Tidak atau belum ada langkah
mempunyai alasan mengapa yang memberikan sinyal konkret, lugas, bahkan memberi harapan
memilih berita dan foto sekaligus kritis, pada masyarakat luas. Peran media, dalam hal ini
tersebut sebagai sajian suratkabar, juga setali tiga uang dengan apa yang dilakukan para
utama. Pemilihan itu tentu elit itu. Bahkan, pada edisi 23 April 2009, berita utama di beberapa
pula sudah disadari akan suratkabar memuat tentang putusnya hubungan dua pemimpin
mengambil risiko. Artinya, negeri ini. Suratkabar Kompas pada edisi itu secara lugas membuat
tidak semua khalayak
membutuhkan informasi yang judul : SBY-JK Bercerai. Namun, pada edisi berikutnya, diberitakan
sarat dengan kan-dungan tetap bersatunya dua orang itu dalam memimpin negeri hingga
nilai politik itu. Harus disadari Oktober 2009.
pula bahwa tentu masih
banyak yang mem-butuhkan


Apakah ini artinya? Sejauh mana gambaran masyarakat awam tentang perkembangan politik semacam
ini? Bagaimana media memberi pemahaman tentang dua orang yang berseteru dan bersaing di ranah
politik tetapi tetap harus bersatu ketika menjadi pejabat publik, bahkan memimpin sebuah negara? Masih
jarang media mengulas persoalan ini. Kalau pun ada, hal itu muncul diambil dari beberapa peristiwa aktual
di lingkungan pemerintahan, antara lain istana, atau dari para pengamat politik melalui artikel opininya,
maupun komentar mereka di televisi.

Pemahaman lebih tentang para tokoh elit politik yang diterima masyarakat awam, tentu belum sepadan
dengan apa yang semestinya dibutuhkan. Tentang Prabowo dan Wiranto saja, misalnya, belum diulas
secara tuntas. Bahwa latar belakang karier mereka adalah dunia militer, sama-sama lahir dari satu partai,
kemudian kini menjelma menjadi pemimpin partai baru, disikapi media seolah sebagai hal yang biasa. Tak
ada gugatan makna tentang kehadiran mereka di ruang publik berkendaraan partai politik. Tak ada
pertanyaan dari mana mereka mendapatkan “amunisi” untuk menggerakkan partainya. Tak ada pertanyaan
mengapa tiba-tiba mereka bersemangat muncul di kancah politik dan saling mengklaim diri sebagai
nasionalis sejati?

Pertanyaan atau gugatan itu tentu masih bisa diperluas dan diberlakukan untuk siapa saja. Tak terkecuali
untuk incumbent, atau pihak yang kini berkuasa tapi sudah secara gamblang hendak mencalonkan diri
kembali. Kritisisme yang semestinya bisa dimunculkan pada khalayak itu seakan terbungkus oleh berbagai
persoalan yang sedang dialami masyarakat dalam menghadapi kehidupan. Atau bisa jadi sengaja
dibungkus oleh karena keengganan media yang jauh hari sudah bisa menduga siapa yang akan muncul
sebagai pemenang dalam pilpres nanti. Padahal, tidak ada salahnya kalau khalayak diberi pengetahuan
lebih tentang siapa saja yang akan bertarung dalam perebutan kekuasaan itu. Bagaimana mereka, apa
latar belakangnya, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya sampai sekarang media justru lebih
disibukkan melihat dan kemudian memilih berita-berita keras yang masih tetap terjadi setalah pemilihan
legislatif.

Demikianlah, meski sudah banyak fakta politik dalam pemilihan legislatif diberitakan selama April 2009, kini
saatnya khalayak diberi pemahaman lebih tentang para kandidat yang akan berlaga dalam pilpres nanti.
Adalah tidak adil jika masyarakat hanya didiamkan begitu saja tanpa bisa memahami siapa calon
pemimpin mereka. Sehingga dengan demikian masyarakat nanti bisa mengikuti pilpres dengan netralitas,

kecerdasan dan rasionalitas yang terjaga. Memberikan suara tanpa makna tentu tidak diharapkan. Di
sinilah peran media perlu hadir untuk memberi bekal itu.



Meski bukan dikerjakan oleh jurnalis, informasi mengenai para calon pemimpin itu sudah ditulis denga kritis
oleh seorang sosiolog terkemuka, George Junus Aditjondro (GJA-pen). Melalui beberapa artikel yang
ditulisnya di suratkabar Suara Pembaruan (SP), GJA secara khusus menyoroti kiprah dan latar belakang
para pemimpin atau calon pemimpin yang akan mengikuti ajak pilpres itu. Tulisan tentang Prabowo,

tentang Jusuf Kalla (Sang Kuda Hitam dari Makassar- SP 27/3/09); tentang SBY dan Mega (Persaingan
Dua Calon Dinasti Politik - SP 3/4/09) dan tentang Sri Sultan HB X

(Simpang Tiga pada Ulang Tahun ke 63-SP 7/4/09) adalah beberapa artikel karya GJA yang telah
dipublikasikan. Tentu saja artikel yang dibuat berlandaskan penelitian dan kerangka ilmiah tapi disajikan

dengan bahasa populer, itu mampu menambah pengetahuan, pemahaman dan warna tersendiri bagi
khalayak terutama mengenai sosok kandidat dalam pilpres nanti.

Waktu terus berjalan. Pelaksanaan pilpres masih dua bulan mendatang. Peran media pers tentu saja terus
ditantang untuk mampu memberi informasi yang gamblang tentang para petarung. Informasi yang
dibutuhkan tentu saja bukan hanya menyangkut hal-hal yang bersifat formalitas, namun juga substansial,
sehingga ketika sampai saatnya nanti, masyarakat tidak lagi sekadar menjalankan haknya tapi tidak
mengerti apa sebenarnya maknanya. (Agoes Widhartono)



Media dan Kesehatan Reproduksi:

Ekspos Media tentang Gizi Buruk

Pada bulan April ini, biasanya orang kesehatan yang memadai. Dengan demikian
mengingat hari penting pada tanggal 21 sebenarnya, pemerintah perlu menangani
April dengan memperingati hari Kartini. masalah ini, karena ini menyangkut
Tahun ini agak sedikit berbeda, selain hari generasi penerus bangsa.
Kartini, orang mengingat tanggal 9
Salah satu realitas yang sering terjadi dan
merupakan pemilu, karena pada hari
berhubungan dengan masalah kesehatan ini
tersebut rakyat Indonesia diharapkan
adalah ketika terjadi bencana. Bencana
memilih wakil rakyat. Namun dua hari
banjir misalnya, yang selalu berulang setiap
sebelumnya yakni tanggal 7 adalah hari tahunnya disikapi menjadi hal yang biasa.
kesehatan internasional. Padahal akibat banjir, banyak warga
mengungsi ke tempat yang dianggap aman.
Tak banyak orang tahu dengan adanya hari Namun, di tempat pengungsian inilah
kesehatan internasional ini. Hari kesehatan masalah kesehatan tidak pernah
ini hanyalah sederet daftar hari-hari penting dieksplorasi media, padahal banyak warga
yang mendapat perhatian bagi pihak yang menderita gangguan kesehatan seperti
tertentu. Mengapa sampai ada hari diare, gatal-gatal dan lain sebagai
sebaganya.
kesehatan atau mengapa hari kesehatan ini
dinyatakan sebagai hari penting?
Cobalah simak berita-berita yang ada,
apakah media memberitakan kondisi
Pertanyaan kritis ini perlu mendapat kesehatan masyarakat di tempat
bahasan serius. Dunia mengakui bahwa pengungsian tersebut? Seberapa jauh media
kesehatan adalah salah satu faktor penting memberitakan hal tersebut, apakah sampai
yang perlu mendapat perhatian karena menyentuh kepersoalan yang sangat
menyangkut hidup manusia, atau kualitas mendasar misalnya ketersediaan layanan
hidup manusia. Masih banyak orang sakit kesehatan bagi warga pengungsi? Seperti
tidak tertangani, masih banyak orang apa dan bagaimana layanan kesehatan
tersebut?
menderita akibat tidak adanya pelayanan


Hasil analisis Dedi H Purwadi selama periode Januari 2009 tentang fakta kesehatan pada berita
kebencanaan, ditemukan dari 83 item berita pada dua suratkabar Kompas dan Suara Mederka,
hanya 8 item berita yang berbicara tentang fakta kesehatan. (Newsletter online LP3Y edisi
Februari 2009). Apa artinya, apakah dengan adanya hasil temuan itu memang tidak terjadi
persoalan yang berkaitan dengan kesehatan? ataukah itu terjadi karena tidak adanya kepekaan
jurnalis terhadap fakta kesehatan.

Masih minimnya berita yang bermuatan kesehatan pada berita kebencanaan menjadi
pertanyaan tersendiri. Bagaimana dengan berita kesehatan lainnya, semisal kesehatan anak
yang biasanya media memuat kasus gizi buruk. Seperti apa media khususnya suratkabar
memberitakan kasus gizi buruk? Seberapa intens gizi buruk diberitakan? Apakah jika tidak ada
berita gizi buruk berarti kondisi kesehatan masyarakat sudah baik? Kalau belum, seberapa jauh
langkah pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan membantu anak menderita gizi buruk?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menyeruak karena punya alasan tersendiri. Begitu banyak
terjadi persoalan kesehatan atau dapat dikatakan persoalan yang menimpa perempuan dan anak.
Kasus gizi buruk inilah yang sering terpampang jelas menghiasi suratkabar, sporadis, tidak
utuh, namun ini menjadi suatu pertanda, kasus selalu terjadi dari tahun ke tahun dan seolah
tidak pernah ada penanganan yang berarti dari pihak terkait.

Berita (gizi) buruk

Persoalan kekurangan gizi atau kasus gizi buruk menjadi penting karena selama ini berita
tentang itu muncul di media jika ada angka yang muncul atau kegiatan yang berkaitan dengan
itu. Sebagai contoh suratkabar harian Kedaulatan Rakyat (10/3/09) yang menurunkan berita
dengan judul: Bantul Galakkan penyuluhan Kepada Orangtua: Hingga Februari 228 Anak Gizi
Buruk.

Berita ini berisi tentang jumlah masih tingginya kasus gizi buruk di Bantul, Yogyakarta.
Penurunan angka gizi buruk yang tidak signifikan yakni pada akhir Desember 2008 lalu
berjumlah 229 anak, dan pada Februari 2009 ini menjadi 228 kasus.

Selanjutnya, dalam berita tersebut dilaporkan bahwa Dinas kesehatan (dinkes) telah
menggalakan penyuluhan dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang menderita gizi
buruk dengan pemberian makanan tambahan sebesar Rp. 5000 selama 3 bulan dari APBD


Bantul. Sedang dari APBD Propinsi DIY (27/2/09). Berita ini tentang pasien gizi buruk di
masing-masing anak Rp. 5000 setiap hari wilayah Kulon Progo, Yogyakarta yang menjadi
selama 6 bulan. tanggungan pemerintah. Pilihan sumber berita
pertama, berasal dari Direktur RSUD Wates,
Berita hanya berhenti pada pernyataan Bambang Haryatno tentang benar tidaknya ada
pasien gizi buruk. Tapi masalahnya, dalam
yang sumbernya diambil dari dinkes Bantul.
berita jurnalis tidak menanyakan apakah biaya
Selesai. Masih kata kepala dinkes tentang
perawatan ditanggung pemeritah? Padahal
imbauan bagi para pengusaha dan PNS yang judulnya demikian.
diharapkan membantu kasus gizi buruk ini.
Tetapi sama sekali tidak disentuh orangtua Kedua, sumber berasal dari Kepala Bidang Sosial
penderita gizi buruk. pada Dinas Sosial Tenaga kerja dan
Transmigrasi, Untung Waluyo yang mengatakan
Sama halnya dengan berita yang ditulis pihaknya selalu memberikan bantuan kepada
Koran Tempo dengan judul Gizi Buruk keluarga berupa makanan pokok, lauk pauk dan
Serang 23 Balita (24/2/09). Berita singkat penunjang. Lagi-lagi jurnalis hanya berhenti
yang terdiri dari 3 alinea itu berisi tentang pada pernyataan tersebut, tidak dicecar
kepertanyaan selanjutnya, berapa lama
adanya 23 kasus gizi buruk di Kecamatan
bantuan
Kokap, kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.
Data ini bersumber dari Camat Kokap. Sama tersebut, sementarakah dan seperti apa
saja dengan berita sebelumnya, berita ini bantuan penunjang yang dimaksud. Jurnalis
berhenti pada pernyataan pejabat tidak jeli dan apakah pembaca dianggap tahu
pemerintah yang diwakili camat. bantuan penunjang yang dimaksud tersebut.

Jurnalis tidak menggambarkan kondisi Lagi-lagi jurnalis yang membuat berita tersebut
balita-balita penderita gizi buruk tersebut. hanya berhenti pada sumber pejabat otoritas
Apakah sudah mendapat penanganan, dan tidak di-cross check kepada keluarga
sejauhmana penanganan yang diberikan, penderita gizi buruk, benarkah mendapat
bantuan dari pemerintah, seberapa besar
apakah hanya bersifat sementara atau ada
kesinambungan? dan berapa lama, apa saja dan lain
sebagainya.
Lain halnya berita yang diturunkan oleh
Suara Merdeka dengan judul Pasien Gizi
Buruk Jadi Tanggungan Pemerintah



Berita gizi buruk yang dimuat media tidak memberikan informasi apa-apa selain terjadi kasus.
Pilihan angle yang yang tidak kritis pun bisa membuat pembaca menarik kesimpulan bahwa
kejadian gizi buruk merupakan tanggungjawab perempuan.

Seperti halnya berita gizi buruk edisi 27/2/09 yang dimuat Kedaulatan Rakyat dengan judul
berita: Dua Warga Condongcatur Alami Gizi Buruk. Dalam berita tentang dua balita yang
menderita gizi buruk dan mendapatkan bantuan dan pemantauan dari Kepala Puskesmas Depok
II, drg Isa Dharmawidjaja dan psikolog. Berita yang terdiri dari 5 alinea, pada alinea akhir
(kelima) berasal dari pernyataan psikolog. Namun sayang pernyataan psikolog tersebut
mengandung penilaian, seolah-olah menyalahkan ibu, lagi-lagi perempuan. Kelengkapan alinea
tersebut sebagai berikut:

“Sementara itu Elly yang melakukan pendampingan pada Izzatul menambahkan,
memang ada kesalahan dalam pola asuh. Sang Ibu tidak memberikan edukasi yang
baik pada mengenai pola makan. Tidak ada jam makan bagi si anak, mau makan atau
tidak juga cenderung dibiarkan saja…”

Pilihan jurnalis yang bersumber dari pernyataan dari psikolog, tidak salah karena itu adalah fakta.
Namun jika jurnalis punya kepekaan terhadap persoalan itu, ia dapat memilah angle yang lebih tepat.
Misalnya, eksplorasi lebih lanjut tentang kondisi keluarga penderita gizi buruk, berapa dana yang
dibutuhkan untuk makan, bagaimana faktor pendidikan ibu dan ada tidak dampingan atau penyuluhan
posyandu selama ini?

Sebagai pembaca awam, membaca kutipan berita tersebut, pembaca dapat menarik kesimpulan seolah-
olah semakin menyudutkan perempuan sebagai ibu yang berkewajiban mengurus anak-anaknya.
Padahal kewajiban dalam pola asuh dan didik merupakan tanggungjawab kedua orangtua. Tidak
dieksplorasi lebih lanjut bahwa adanya kasus tersebut merupakan kompleksnya persoalan yang saling

berkaitan mulai dari kesulitan ekonomi, rendahnya pendidikan, kurangnya partisipasi masyarakat dan
ketidakpekaan petugas

Berangkat dari adanya persoalan dan berita-berita gizi buruk tersebut penulis mencoba melakukan
pengamatan. Pengamatan terbatas selama Februari dilakukan terhadap suratkabar Kedaulatan Rakyat,
Kompas, Suara Merdeka dan Koran Tempo, terhadap berita-berita kesehatan khususnya menyangkut
gizi buruk. Dari pengamatan tersebut ada kecenderungan sebagai berikut:



- Berita tentang gizi buruk cenderung ditulis dalam format berita straight news atau berita langsung.
Apa artinya, media hanya mengangkat kasus gizi buruk hanya sebatas realitas seremoni saja. Tidak
dalam dan sporadic. Padahal untuk dapat memahami secara utuh kasus tersebut perlu diliput
secara mendalam.

- Sumber berita yang diambil cenderung dari kalangan otoritas pejabat, pejabat dinkes, direktur
rumah sakit dan lain sebagainya. Dengan adanya dominasi sumber tersebut, tidak tergambar
realitas kondisi sesungguhnya penderita gizi buruk, keluarga dan lingkungan sekitar. Pernyataan
pejabat yang cenderung telah bertindak dengan memberikan bantuan kepada keluarga korban tidak
diketahui sesungguhnya apakah betul bantuan tersebut diberikan atau hanya sekadar pernyataan.

- Berita tentang gizi buruk ini sama sekali tidak menggambarkan realitas sesungguhnya. Persoalan
gizi buruk cenderung dilihat oleh media hanya sebatas wacana yang diperbincangkan pada suatu
acara, misalnya di kantor kecamatan, puskesmas, rapat anggota DPRD dan sebagainya.

Dengan adanya kecenderungan yang dilakukan media, pembaca seolah-olah tidak mendapat pengetahuan
yang lebih tentang kasus gizi buruk selain hanya bertambahnya atau berkurangnya jumlah kasus gizi buruk
di daerah tertentu. Namun pembaca sangat minim menerima informasi apa saja selama ini yang dilakukan
masyarakat ataupun pemerintah. Seberapa efektif langkah yang telah dilakukan dalam penanganan
masalah ini.

Penanganan gizi burukyang biasanya dilakukan melalui posyandu. Namun dari berita-berita yang ada
sangat minim informasi tersebut. padahal jurnalis bisa turun ke lapangan dengan mendatangi posyandu-
posyandu terdekat. Tanya langsung kepada masyarakat, atau kader posyandu, berapa banyak anak yang
mengalami gizi buruk, gizi kurang dan bantuan apa saja yang diberikan. Efektifkah bantuan tersebut dan
lain sebagainya.

Mengingat peran dan fungsi media dalam hal ini, media dapat melakukan langkah yang lebih mengarahkan
pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah ini. Pihak tersebut tidak hanya dari pemerintah,
masyarakat perlu diberi informasi seberapa jauh persoalan ini dan penanganannya.

Dalam melihat kasus ini memang ada perbedaan cara pandang yang digunakan antara pemerintah dan
masyarakat. Pemerintah menggunakan pendekatan statistik, sedangkan masyarakat cenderung melihat ini
dengan pendekatan empirik. Perbedaan ini tentu



berimplikasi terhadap cara pandang, bagaimana menentukan suatu langkah yang diambil dan
efisiensi penanggulangannya. (http://theindonesianinstitute.com)

Pemerintah cenderung melihat dari sisi besaran total per tahun dan konteks kategori kejadian
luar biasa (KLB). KLB dihitung dari jumlah kasus per lokasi pada kurun waktu tertentu, dengan
catatan dari kasus di tempat yang sama pada periode sebelumnya. Sedangkan masyarakat
cenderung melihat adanya satu kasus pun bagi masyarakat itu sudah menjadi kasus. Apalagi ini
menyangkut nyawa manusia yang sebagian besar adalah anak balita.

Untuk itu adanya hari kesehatan internasional ini dapat dijadikan moment atau titik tolak
bersama dalam menangani secara bersinergi masalah ini. Perlu diingat bahwa Indonesia turut
menandatangani Konferensi Kairo (1994), kesepakatan kependudukan yang memfokuskan
tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan. Salah satu komponen dari 8 komponen
tentang layanan kesehatan itu diperuntukkan bagi bayi dan anak-anak.

Peran media dalam mewujudkan tujuan konferensi ini menjelang 2015, salah satunya agar
masyarakat dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Hal ini dilakukan agar kita tidak lagi
menghadapi kondisi seperti yang dikatakan Direktur RSUD Wates, (Suara Merdeka, 27/02/09)
biasanya pasien gizi buruk adalah penduduk pinggiran, jauh dari berbagai fasilitas dan kurang
mampu. Dan akibat faktor miskin serta pendidikan yang kurang sehingga saat hamil dan
memiliki anak-anak balita tidak datang ke layanan kesehatan. (Ismay Prihastuti)



Media dan Kebencanaan:

Bencana Situ Gintung dan Sikap Media

Sekitar 100 jiwa meninggal, sekitar 100 lagi hilang, 300 lebih rumah hancur (sebagian rata tanah) akibat
terjangan bah yang datang menggelora begitu tanggul Situ Gintung di Cireundeu, Tangerang, Provinsi
Banten, jebol, pada subuh 27 Maret 2009.
Peristiwa ini tentu saja menjadi berita utama seluruh media, cetak (nasional dan lokal) maupun
elektronik, juga portal berita di Indonesia. Bagi televisi, peristiwa ini menjadi berita utama sepanjang
hari hingga malam pada program berita mereka setelah diangkat menjadi breaking news di pagi hari
atau berselang beberapa jam dari saat kejadian.

Bah akibat jebolnya tanggul situ penampung air hujan buatan Belanda tahun 1933 ini memang tak
diduga. Ini berbeda dengan sejumlah kejadian bencana banjir yang kerap melanda berbagai daerah di
Indonesia. Banjir, untuk sebagian wilayah Indonesia, sudah diperkirakan kemungkinan terjadinya, tinggal
seberapa besar banjir itu yang belum dapat dipastikan.

Jebolnya tanggul memang tak terduga, apalagi sampai berakibat fatal yang menyebabkan jatuhnya
demikian banyak korban jiwa dan kerusakan harta benda. Akan tetapi, pemberitaan media
pascabencana menunjukkan bahwa tanda-tanda kerusakan tanggul sudah diketahui sebagian penduduk
yang tinggal di hilir tanggul. Media juga memberitakan bahwa penduduk sudah melaporkan kebocoran
tanggul ke pemerintah melalui pemerintah kelurahan, jauh-jauh hari. Namun, menurut penduduk
sebagaimana dikutip media, hingga tanggul tersebut jebol tak ada respon dari pemerintah terhadap
laporan itu.

Media juga memberitakan – tentu saja setelah danau buatan itu jebol dan jutaan meter kubik airnya
meluluhlantakkan permukiman beserta penghuninya – bahwa BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi) telah melaporkan temuan mereka ke departemen teknis terkait, yaitu Departemen Pekerjaan


Umum (Departemen PU). BPPT, yang notabene institusi pemerintah, menemukan adanya kerusakan
pada sisi tanggul yang kemudian jebol.

Laporan BPPT serupa nasibnya dengan laporan penduduk, tidak mendapat respon. Begitu yang dikutip
media. Media memaparkan bahwa tidak diresponsnya laporan BPPT karena pihak Departemen PU
menilai BPPT bukan institusi yang berkompeten dalam hal teknis bangunan seperti halnya konstruksi
tanggul danau, laporan BPPT dianggap tidak valid.

Khalayak pembaca dan pemirsa juga disuguhi fakta saling melempar tanggungjawab antarinstansi
pemerintah. Departemen PU menunjuk Pemerintah Kabupaten Tangerang yang seharusnya
bertanggungjawab. Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Tangerang menunjuk Departemen PU sebagai
penanggungjawab sebab bangunan tanggul merupakan wilayah kerja dan kompetensi departemen ini
sebagai departemen teknis. Departemen ini dinilai tidak melakukan pengawasan (bahkan tidak
merespon laporan kerusakan). Tak mau disalahkan, Departemen PU menunjuk pemerintah daerah
berkontribusi menyebabkan munculnya bencana: pemerintah daerah memberikan izin penggunaan
areal tepi danau untuk permukiman dan pertanian, sehingga lambat laun danau yang semula seluas 30
hektar lebih hanya tinggal 20-an hektar.

Penyusutan luas danau mengurangi daya tampung air. Begitu ada peningkatan volume air, karena curah
hujan tinggi, air meluap dan melimpas di pintu air yang kemudian menggerus dan menjebol tanggul
tepat di pintu air. Begitu logika yang disampaikan. Dan pada kejadian 27 Maret itu, curah hujan yang
tinggi pun akhirnya ikut dituduh sebagai penyebab. Padahal, masih menurut narasumber yang
diberitakan media, di tahun-tahun sebelumnya curah hujan jauh lebih tinggi namun tidak sampai
menjebol tanggul.

Di tengah saling lempar tanggung jawab itu, media memberitakan fakta yang juga penting untuk
dicermati. Menyusul jebolnya tanggul Situ Gintung, pemerintah memerintahkan instansi teknis untuk
segera memeriksa sekitar 200 situ atau danau yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan
sekitarnya.

Seperti pada kejadian bencana-bencana lain di negeri ini, kemudian media pun menyiarkan pernyataan
pejabat pemerintah yang nyaris sama ketika merespon setiap bencana, yang intinya masyarakat dan
siapapun agar tidak saling menyalahkan karena semua pihak bersalah.

Rangkaian fakta-fakta yang disodorkan media melalui berita di atas tentu saja tidak memberikan
pemahaman substansial tentang persoalan kepada publik (khususnya pembaca dan pemirsa).



Mendapati fakta-fakta seperti itu, pertanyaan yang pantas dimunculkan adalah bagaimana media
menyikapinya? Apakah media kemudian menyikapi bencana ini secara kritis, ataukah mengikuti “ajakan”
pemerintah agar semua bersikap (seolah-olah) arif bahwa (1) bencana ini menjadi pelajaran dan (2)
tidak saling menyalahkan.

Jika media memilih sikap pertama, maka akan membantu dan mendorong publik melihat persoalan
secara kritis. Sebaliknya, jika media hanya mengamini “ajakan” pemerintah dan kemudian publik pun
mengikutinya, maka yang terjadi adalah sikap nrima di satu pihak dan perilaku lepas tanggung jawab di
pihak yang seharusnya bertanggungjawab.

Untuk melihat sikap media terhadap persoalan bencana Situ Gintung, salah satunya adalah melalui tajuk
atau editorial.

Mengapa tajuk? Pertimbangannya sederhana, sebab tajuk atau editorial sebagai produk jurnalisme
merupakan artikel yang mencerminkan sikap dan opini institusional media pers dalam menghadapi fakta
publik. Dengan begitu visi dan misi media yang bersangkutan diharapkan bersifat ekplisit, secara jelas
dapat ditangkap oleh pembaca (Ashadi Siregar dalam Politik Editorial Media Indonesia, LP3ES, 2003:xxxi,
lihat juga Ashadi Siregar & I Made Suarjana ed. Bagaimana Mempertimbangkan Artikel Opini untuk
Media Massa , Kanisius: 1995:40 ).

Sudah tentu ketika membaca tajuk atau editorial pembaca tidak sekadar berharap mengetahui sikap
media atau suratkabar yang dibacanya terhadap suatu masalah atau isu. Pembaca berharap dirinya bisa
terbantu oleh tajuk atau editorial dalam melihat realitas di sebalik fakta-fakta publik. Meskipun harapan
ini bisa juga dipenuhi antara lain melalui artikel-artikel opini yang ditulis berbagai kalangan.

Karena tajuk memiliki bobot interpretatif-argumentatif dia bisa membantu pembaca mengapresiasi
kehidupan di ruang publiknya, setelah sebelumnya pembaca hanya mengetahui fakta-fakta publik
melalui berita.

Tentunya harapan pembaca atau publik terhadap sebuah tajuk hanya bisa terpenuhi apabila tajuk bisa
secara lugas dan jelas dalam menghadirkan interpretasi dan argumentasinya terhadap realitas publik.
Adalah kesia-siaan dari sebuah tajuk apabila tajuk tersebut hanya membuat publik atau pembaca masih

harus menginterpretasi lagi isi tajuk tersebut hanya karena tajuk masih penuh dengan kesamaran dan
ketidakjelasan. Di antara manifestasi kesamaran itu adalah eufemisme dan teks-teks yang multitafsir.
Bagi pembaca ini menjadi tidak efisien. Multitafsir dalam tajuk, bagi Surya Paloh (2003:xii), membuka
ruang terlalu lebar bagi deviasi makna dan pesan. Akibatnya jelas, publik tak dapat dengan lempang pula
dalam mengapresiasi kehidupan di ruang publiknya.



Beragam

Untuk melihat seperti apa sikap media terhadap bencana Situ Gintung dilakukan penelaahan terhadap
tajuk atau editorial di tujuh suratkabar. Ketujuh suratkabar tersebut adalah Kompas, Republika, Media
Indonesia, Koran Tempo (keempatnya terbitan Jakarta), Suara Merdeka (Semarang, Jawa Tengah),
Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) dan Solopos (Solo, Jawa Tengah).

Dari tujuh suratkabar tersebut terdapat sembilan tajuk yang menyoroti bencana Situ Gintung. Dua
suratkabar menurunkan tajuk masing-masing dua kali, yaitu Koran Tempo (28/3 dan 31/3) dan Kompas
(30/3 dan 1/4).

Ada tiga pertanyaan yang diajukan untuk mencermati tajuk-tajuk ini. Pertanyaan pertama, bagaimana
media menunjukkan jawaban atas pertanyaan mengapa bencana Situ Gintung terjadi. Pertanyaan
kedua, bagaimana media menunjukkan jawaban atas pertanyaan siapa yang seharusnya
bertanggungjawab atas bencana ini. Pertanyaan ketiga, bagaimana media menunjukkan saran atau
solusi atas persoalan.

Ketiga pertanyaan ini penting diajukan karena ketiganya saling terkait dan dengan jawaban atas ketiga
pertanyaan itulah publik atau pembaca diasumsikan bisa terbantu dalam mengapresiasi kehidupan
publiknya yang sebelumnya mereka peroleh secara sepenggal-sepenggal melalui fakta-fakta melalui
berita.

Dalam konteks kebencanaan, soal sebab-musabab terjadinya bencana perlu diketahui, dipahami dan
disadari oleh semua pihak, sehingga tidak serta merta menunjuk kekuasaan di luar manusia sebagai
penyebab. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan sebab-musabab bencana memungkinkan
manusia melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko bencana dan menghindari
pengulangan bencana serupa di tempat yang sama maupun berbeda.

Pentingnya jawaban menyangkut penanggungjawab atas bencana untuk menunjukkan bahwa (1)
tanggungjawab tidak bisa sertamerta didistribusikan kepada semua pihak, terlebih lagi dalam hubungan
antara negara beserta aparatusnya (yang berfungsi melindungi) dengan warga (yang seharusnya
dilindungi); (2) adanya pihak yang seharusnya memikul tanggungjawab untuk menghindarkan sikap
lepas tanggungjawab. Benar, bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab namun tanggung jawab ini
tidak sama besar, artinya besar-kecilnya tanggungjawab memiliki skala berbeda dan bertingkat-tingkat
sesuai tugas, fungsi dan wewenang yang melekat.

Ketika diperhadapkan dengan persoalan bencana, publik atau khalayak pembaca tentu berharap adanya
tawaran saran atau solusi yang sebisa mungkin aplikatif. Saran yang hanya mengajak publik untuk


bertindak kontemplatif-reflektif cenderung tidak efisien dan hanya menjadikan bencana sebagai bagian
dari kehidupan batiniah, bukan sesuatu yang riil yang harus dihadapi dengan langkah-langkah yang juga
riil. Dalam menyikapi bencana Situ Gintung, saran manakah yang dipilih untuk ditawarkan media kepada
pembaca atau publik?

Hasil pengamatan terhadap tajuh di tujuh suratkabar menunjukkan adanya sikap beragam dari media terhadap
bencana Situ Gintung.

Menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengapa terjadi bencana Situ Gintung, kita menemukan jawaban berbeda-
beda secara substansial. Tiga media tidak jelas menunjuk apa penyebab bencana. Satu media menyebut bencana
itu akibat rangkaian sebab-akibat dari berbagai faktor, mulai fisik hingga kontrol dan pengawasan; dua media
menunjuk pada kelalaian dalam merawat dan terjadinya pembiaran atas sejumlah alih fungsi.

Keragaman sikap paling mencolok adalah ketika media menyoroti aspek paling substansial, yaitu siapa pihak yang
seharusnya bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Menyangkut siapa pihak yang bertanggung jawab sikap
media terbagi atas sikap yang samar-samar, inkonsisten, dan jelas/tegas. Ini menarik, sebab fakta publik yang
dihadapi oleh ketujuh suratkabar adalah fakta yang sama.

Sikap tegas menyangkut siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap bencana Situ Gintung ditunjukkan
hanya oleh dua suratkabar, yaitu Koran Tempo (31/3/09, Siapa Lalai di Balik Tragedi) dan Media Indonesia (30/3/09,
Tragedi Situ Gintung). Kedua suratkabar ini secara tegas menyebut pemerintah sebagai pihak yang harus
bertanggung jawab. Sebab, bencana tersebut akibat kelalaian
pemerintah dalam mengawasi dan membiarkan terjadi pelanggaran serta perubahan peruntukan kawasan.

Meskipun kurang terinci, Media Indonesia menunjuk pihak yang seharusnya bertanggungjawab adalah
pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten. Adapun Koran
Tempo lebih menegaskan lagi apa yang disampaikan Media Indonesia, bahwa pemerintah pusat dan
daerah tak bisa saling menyalahkan, sebab mereka sebenarnya sama-sama harus bertanggungjawab.
Menurut Koran Tempo... pejabat pusat memelihara dan mengawasi tanggul Situ Gintung. Adapun
pejabat daerah seharusnya menjaga fungsi kawasan sekitarnya sebagai area resapan dan irigasi. Pada
bagian lain, Koran Tempo menunjuk secara spesifik siapa yang antara lain dimasukkan dalam kategori
pemerintah, yaitu Departemen Pekerjaan Umum. Dalam tajuknya Koran Tempo mengatakan ...para
pejabat Departemen Pekerjaan Umum lalai mengawasi waduk itu.

Adapun sikap yang samar-samar ditunjukkan Republika, Kompas, Solopos, Suara Merdeka. Bahkan di
salah satu tajuknya, Kompas justru lebih menyoroti dan memaknai realitas saling lempar tanggungjawab
antara pemerintah pusat dan daerah. Suratkabar terbitan Yogya, Kedaulatan Rakyat, terkesan
inkonsisten: di satu sisi menyatakan ...tidak siapapun dan pihak manapun dapat disalahkan dan tidak
siapapun dan pihak manapun juga yang perlu menimpakan kesalahan itu ke pejabat atau instansi



tertentu (alinea IV) di sisi lain menunjuk... pejabat dari instansi terkait dengan keberadaan situ yang
harus bertanggungjawab (alinea V).

Perbedaan sikap media dalam menyoroti persoalan publik, terlebih lagi jika persoalan itu menyangkut
kekuasaan (negara, kapital atau kekuatan kelompok sosial) dengan rakyat, bisa ditangkap sebagai
cerminan dari bagaimana masing-masing media memposisikan diri terhadap kekuasaan. Sikap yang
berbeda ini tentulah menjadi pilihan masing-masing media sesuai visi dan misi masing-masing.

Akan tetapi, jika menyangkut persoalan pertanggungjawaban publik atas sebuah persoalan media
menyikapinya secara samar-samar, inkonsisten atau abu-abu, maka yang menjadi korban adalah publik
atau pembaca. Pembaca berharap dari media mendapat kejelasan sekaligus pencerahan ketika mereka
menghadapi persoalan di ruang publiknya, bukan sebaliknya: mendapatkan ketidakjelasan atau malah
bagai mendapat pekerjaan tambahan dari media untuk menginterpretasi dan mencari benang merah
fakta-fakta.

Adanya sikap samar-samar, abu-abu, ambigu, melalui tajuk seperti ditunjukkan sebagian suratkabar di
atas, merupakan realitas yang memprihatinkan. Bisa dimaknai bahwa media sesungguhnya belum
sepenuhnya lepas dari belenggu kekuasaan yang represif di masa lalu. Sikap kompromistis tak lebih
untuk mengamankan posisi media itu sendiri, bukan untuk kemaslahatan publik.

Dalam hal kebencanaan, seperti halnya bencana Situ Gintung, sesungguhnya amat mudah bagi media
untuk menunjukkan pihak yang seharusnya bertanggungjawab. Dengan mengacu kepada UU 24/2007
tentang Penanggulangan Bencana, pertanggungjawaban itu sangatlah jelas.

Pada bagian a dan ayat 1 Penjelasan, secara eksplisit disebutkan bahwa penyelenggaraan
penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah
daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Pasal 8 menyebutkan tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
meliputi: a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan
standar pelayanan minimum; b.pelindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko
bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d.
pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang
memadai.

Bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan pemerintah ditegaskan pada
Pasal 33, 34, 35, 36 (ayat 4,6), 38, 44, 46 (2) dan 47 (1).



Pasal 34 menunjukkan dua kondisi yang harus disikapi pemerintah dalam penyelanggaraan
penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana, yaitu a) dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b)
dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Mencermati kasus Situ Gintung kita bisa masuk dari pasal 34 bagian b ini. Mengapa, Situ Gintung dengan
berbagai faktornya (usia, perubahan kawasan sekitar dan iklim, serta perilaku manusia, yang disebabkan
tidak berjalannya pengawasan dan penegakan hukum) berada dalam situasi terdapat potensi bencana.
Apalagi, lama sebelum kejadian jebolnya tanggul penduduk dan BPPT pun sudah memberikan laporan
kerusakan/kebocoran.

Ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan situasi terdapat potensi bencana, yaitu a.
kesiapsiagaan, b peringatan dini; c. mitigasi bencana (Pasal 44). Untuk memberikan peringatan dini
harus dilakukan melalui a) pengamatan gejala bencana; b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
c.pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; d. penyebarluasan informasi tentang peringatan
bencana; dan e. pengambilan tindakan oleh masyarakat (Pasal 46 ayat 2). Peringatan dini menjadi
sangat penting untuk mengurangi risiko bencana.

Dari sisi ini saja sebetulnya media sudah bisa menyikapinya secara jelas dan tegas bahwa, berdasarkan
pemberitaan, banyak hal tidak dilakukan otoritas yang berwenang, baik secara sendiri-sendiri maupun
terkoordinasi sebagaimana dipersyaratkan undang-undang. Artinya, media tak perlu ragu untuk
menunjuk siapa pihak yang bertanggungjawab dalam bencana Situ Gintung. Tapi yang terjadi adalah
sejumlah media bersikap mengambang, tak jelas.

Akibat jangka panjang dari penyikapan media seperti itu sesungguhnya adalah terus tumbuh suburnya
perilaku tak bertanggungjawab dari otoritas penguasa. Sebab, penguasa merasa tidak disoroti oleh
media sebagai pihak yang seharusnya bertanggungjawab. Ini sekaligus memperkuat sikap safe taker
yang menjadi ciri kepemimpinan defensif (defensive leadership) yang banyak mewarnai kehidupan di
negeri ini. Salah satu mentalitas kepemimpinan dari sikap safe taker ini yakni mentalitas kambing hitam.
Contohnya mudah ditemukan, yaitu saling lempar tanggung jawab dan kesalahan dalam kasus Situ
Gintung, bahkan yang naif adalah ketika hujan deras pun dijadikan kambing hitam.

Di sisi lain, sikap media yang tak jelas seperti itu menyebabkan warga atau publik tetap tidak tahu siapa
yang harus bertanggung jawab jika bencana terjadi pada dirinya, meskipun bencana itu sesungguhnya
disebabkan kelalaian pihak lain. Apalagi jika media kemudian mereproduksi dan hanya mengamini
wacana yang dilontarkan pemerintah bahwa bencana hanyalah musibah.

Karena tidak jelasnya sebagian besar media dalam menyikapi kasus ini, pembaca juga tidak mendapat “pencerahan”
tatkala mempertanyakan soal solusi atau saran untuk persoalan bencana semacam Situ Gintung ini. Melalui



tajuknya, sebagian besar media hanya memberikan saran teknis dalam tataran yang amat normatif; misalnya
menyarankan agar pemerintah melihat kembali fungsi awal situ untuk

konservasi (Republika), mengecek ulang situ-situ (Koran Tempo), pengecekan secara berkala (Solopos). Dan yang
selalu muncul adalah ajakan kepada publik agar selalu mengambil hikmah dari setiap bencana. Ini tentu sesuatu
yang tidak operasional untuk antisipasi bencana di waktu dan tempat berbeda.

Dari tajuk-tajuk itu, publik tidak tahu harus berbuat apa tatkala pemerintah tidak menjalankan tanggung jawabnya
yang karena itu telah menyebabkan tragedi tewasnya 100-an warga, ratusan bangunan hancur, 1.000 lebih warga
kehilangan tempat tinggal. Tak ada satu kata pun dalam tajuk itu menyinggung soal class action yang sejatinya bisa
diupayakan warga, agar kelak pemerintah tidak lagi abai, lalai, dengan tanggungjawabnya melindungi warga.

Saran atau solusi ini sejatinya diharapkan bisa menggerakkan publik dalam proses pemenuhan hak-
hak mereka atas pelindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana (Bab V,
Pasal 26, ayat 1) dan menuntut agar negara menjalankan tanggungjawabnya untuk memenuhi hak-hak warga.

Dari sisi ini kemudian menjadi patut dipertanyakan soal fungsi jurnalisme yang diemban media. Jika
sikap media hanya “mengamankan” kekuasaan negara dan dirinya, maka metafor pers (sebagai produk
jurnalisme) sebagai watchdog, yang menggonggong jika ada ketakberesan, terhadap kekuasaan ibarat
bunga ilalang: indah dipandang namun terbang menghilang tatkala angin datang.
(Dedi H. Purwadi)



Penanggung Jawab :
Ashadi Siregar

Pemimpin Redaksi :
Slamet Riyadi Sabrawi

Redaksi :
Ismay Prihastuti, Dedi H. Purwadi, Agoes Widhartono, Rondang Pasaribu.
Sekretaris Redaksi :
W. Nurcahyo


Newsletter April 09

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a Newsletter April 09

Similar a Newsletter April 09 (20)

Último

Último (20)

Newsletter April 09