Kewarganegaraan

1. I. Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan Negara Demokrasi yang berlandaskan UUD 45 dan
Pancasila. Berdasarkan dengan hal tersebut maka seharusnya Indonesia dapat
menjadi contoh atau setidaknya dapat memberikan penjaminan tentang adanya
junjungan tinggi terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Negara ini
yang seharusnya semua berlaku sesuai dengan asas demokrasi pancasila dan
yang akan menjadi kompensasinya adalah dijunjungnya Hak Asasi Manusia
(HAM) sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dan kesehatan
terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA)
yang bertempat di Negara indonesia ini.
Kesehatan adalah kebutuhan penting setiap manusia. Demi
mendapatkannya, manusia rela mengorbankan apa yang dimilikinya agar tidak
lagi didera oleh penyakit. Kebutuhan atas kesehatan telah menjadi segala-
galanya bahkan dibanding kebutuhan atas uang sekalipun. Bahkan bagi yang
hidup di kota metroplolis, kesehatan telah menjadi barang yang mahal. Bisnis
jasa medis telah menjadi bidang usaha yang menguntungkan.
Disadari atau tidak pelayanan kesehatan tidak sekedar bermakna sosial
namun mengarah pada usaha komersialisasi. Dibeberapa kasus, ada pasien
yang di “sandera” oleh penyedia jasa medis dengan alasan biaya pengobatan
belum terbayar. Bahkan akhir-akhir ini di kabarkan di media cetak maupun
elektronik ada tempat pelayanan kesehatan yang tega melakukan hal yang tidak
sepantasnya dilakukan oleh lembaga daerah sekelas RSUD dengan melakukan

2. 2
pembuangan pasiennya, bukan lagi di telantarkan namun kali ini dibuang.
Fenomena memprihatinkan lainnya adalah wacana penolakan beberapa rumah
sakit terhadap penggunaan kartu jaminan kesehatan. Meskipun, sekedar
wacana, hal itu cukup memberikan bukti kepada masyarakat tentang
pengabaian hak-hak dasar masyarakat dibidang kesehatan.
Kepentingan orang miskin terhadap hak pelayanan kesehatan perlu
diperhatikan oleh hukum. Meskipun hubungan antara pasien dengan lembaga
penyedia jasa diawali dari hubungan kontraktual keperdataan namun perikatan
ini tidak boleh menjadi beban bagi si miskin. Alasan kekurangan biaya pada
diri pasien, hendaknya tidak menjadi dasar untuk menolak perikatan terapeutik
antara pasien dengan lembaga penyedia jasa medis.
Angin segar telah hadir ditengah-tengah rakyat miskin yang
mengharapkan pelayanan kesehatan yang layak, dengan berupa kebijakan
pemerintah yang dikenal dengan BPJS kesehatan. BPJS (Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial) adalah perusahaan asuransi yang sebelumnya kita kenal denga
PT. Askes. BPJS merpakan badan penyelenggaranya yang kinerjanya oleh
DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).
B. Rumusan Masalah
Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang
patut dikaji pada tulisan ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi
pasien miskin atas hak memperoleh pelayanan kesehatan?

3. 3
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan Makalah ini adalah:
1) Untuk mempelajari tentang Hak Memperoleh Layanan Kesehatan
bagi pasien miskin.
2) Untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang
Hak dalam Pelayanan Kesehatan WNI berdasarkan UUD 1945.
3) Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
D. Pendekatan secara Yuridis (Hukum)
Berdasarkan pasal 34 H ayat 3 UUD 1945, setiap orang berhak
memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini juga melekat/dimiliki oleh
warga yang berada dalam kondisi kekurangan (miskin). Hak atas
pelayanan kesehatan adalah bagian dari hukum. Ini artinya setiap orang
atau badan hukum atau bahkan Negara sekalipun harus menghormati dan
berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak dari orang yang seharusnya
mendapatkan pelayanan kesehatan. Lebih jauh lagi, Pasal 28 H ayat 1
UUD 1945 merupakan bagian kontrak politik antara Negara dengan rakyat
dan juga moral Inspiration bagi para Decision Maker di daerah dalam
membuat kebijakan publik dibidang kesehatan.

4. 4
II. Pembahasan
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya
tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak
mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Adapun Prof. Dr. Notonagoro
mendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak
tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya
dapat dituntut secara paksa olehnya.
Dilihat dari segi hukum dalam arti baik sebagai adil, sebagai peraturan
perundang-undangan, maupun sebagai hak, pada asasnya bila dikaitkan dengan
hak- hak dasar yang telah melekat pada diri manusia sejak lahirnya, hukum
kesehatan, pada asasnya bertumpu pada dua hak manusia yang asasi. Dasar
yang pertama ialah hak atas pemeliharaan kesehatan (The Right to Healthcare),
dan yang kedua ialah hak untuk menentukan nasib sendiri (The Right to Self-
Determination atau Zelfbeschikkinggrecht).
Menurut John Locke, pada asasnya untuk membentuk suatu negara yang
sejahtera, kekuasaan tidak dipegang secara mutlak dalam satu tangan.
Pembatasan perlu diadakan sehingga tidak akan terjadi tindakan sewenang-
wenang. Dengan demikian maka hak-hak dasar warga negara terlindungi.
Maka salah satu tujuan diadakannya kontrak sosial sebagaimana diatur
pada pembukaan alinea IV adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh
karena itu, pemberian jaminan pelayanan kesehatan kepada orang kurang
mampu merupakan sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam

5. 5
alinea IV UUD 1945. Hal ini bukan berarti Negara telah bertindak diskriminasi
kepada warga Negara yang lain (orang kaya). Sebab, dalam konsep Negara
kesejahteraan (Welfare State), Negara dituntut untutk melakukan intervensi
kebijakan untuk mendorong/menciptakan kesejahteraan yang merata.
Ketidakmampuan orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan harus
dijawab oleh Negara dalam bentuk kebijakan yang pro orang miskin.
Berdasarkan pasal 32 UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dalam
keadaan darurat, rumah sakit swasta/negeri dilarang menolak pasien dan/atau
meminta uang muka. Selain itu, dalam kondisi darurat, Rumah sakit wajib
memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien. Dengan
keluarnya Undang-undang ini maka tidak ada alasan lagi bagi rumah sakit
menolak orang miskin yang ingin berobat. Demi menyelamatkaan nyawa
pasien, rumah sakit harus menerimanya meskipun pada saat mendatangi rumah
sakit tersebut pasien tidak membawa uang. Kewajiban rumah sakit ini tidak
sebatas jika unsur nyawa pasien telah terancam. Lebih dari itu, pelayanan
kesehatan harus diberikan manakala memang ada permintaan dari warga yang
berobat. Kondisi darurat harus didefiniskan dalam bentuk adanya kepentingan
yang mendesak dari pasien yang membutuhkan pelayanan jasa medis tersebut.
III. Kesimpulan dan Saran
Maka kesimpulan dari hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita
dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Salah satu yang yang perlu
diperhatikan saat ini oleh pemerintah adalah hak warga mempeloreh pelayanan

6. 6
kesehatan yang layak tanpa membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin.
Karena pada asasnya bila dikaitkan dengan hak- hak dasar yang telah melekat
pada diri manusia sejak lahirnya, hukum kesehatan, pada asasnya bertumpu
pada dua hak manusia yang asasi. Dasar yang pertama ialah hak atas
pemeliharaan kesehatan (The Right to Healthcare), dan yang kedua ialah hak
untuk menentukan nasib sendiri (The Right to Self-Determination).
Di dalam pembukaan alenia IV UUD 1945 yang berisi memajukan
kesejahteraan umum. Maka selayaknya dengan memberikan jaminan pelayan
kesehatan kepada orang yang kurang mampu merupakan sarana yang tepat
untuk mencapai tujuan sebagai mana diatur dalam alenia tersebut di atas.
Hadirnya program pemerintah berupa BPJS Kesehatan merupan satu langkah
positif yang perlu didukung dan diawasi dalam jalannya program ini, karena
program ini salah satu program yang sangat bisa memperingan saudara-saudara
kita yang kurang mampu dalam bidang ekonomi, dapat merasakan pelayanan
kesehatan yang layak. Dengan hadirnya BPJS Kesehatan berarti negara telah
berusaha untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.
Dan dikuatkan lagi dengan pasal 32 UU No. 36 tahun 2009 tentang
kesehatan, dalam keadaan darurat, rumah sakit swasta atau negeri dilarang
menolak pasien dan atau meminta uang muka. Selain itu, dalam kondisi
darurat, Rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi
penyelamatan nyawa pasien. Dengan keluarnya Undang-undang ini maka tidak
ada alasan lagi bagi rumah sakit menolak orang miskin yang ingin berobat.

7. 7
Serta saran dari hadirnya program pemerintah berupa BPJS Kesehatan
merupakan satu langkah positif yang perlu didukung dan diawasi dalam
pengaplikasiannya. Karena apabila kita sebagai masyarakat tidak ikut
mengawal jalannya program tersebut maka dikhawatirkan jalannya program
tidak maksimal (menyeluruh), karena terdapat penyelewengan-penyelewengan
yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kesadaran kita sebagai masyarakat tentang kepedulian terhadap sesama
(masyarakaat yang kurang mampu) perlu ditingkatkan, karena bagaimanapun
kita sebagai manusia harus memiliki sifat yang memikirkan kepentingan orang
lain diatas kepentingan diri sendiri. Apabila sifat itu dimiliki oleh setiap warga
masyarakat maka hubungan yang terjalin akan harmonis baik antara
masyarakat yang satu dengan yang lain maupun dengan pemerintahan. Karena
dengan begitu negara telah berhasil mewujudkan kesejahteraan yang merata
dalam bidang kesehatan.

8. 8
IV. Daftar pustaka
http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/10/11/hak-orang-miskin-
memperoleh-pelayanan-kesehatan-bagian-i/ yg diakses 25 Februari
2014 jam 6:23
http://chevichenko.wordpress.com/2009/11/28/hak-untuk-memperoleh-
pelayanan-kesehatan-dan-menentukan-nasib-sendiri/ yg diakses 25
Februari 2014 jam 6
Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2010. Pendidikan
Kewarganegaraan; Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa, Penerbit
ALFABETA, Bandung (Hal. 170-171).
Srijanti, H.I. A. Rahman, S.K. Purwanto. 2007. Etika Berwarga Negara Edisi
2; Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Penerbit
Salemba Empat Jakarta.
Sumarsono S….[et. al]. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit
Gramedia Pustaka Utama Jakarta.