Merupakan hasil analisis dari kebijakan PERMENKES no. 53 tahun 2014 berdasarkan konten dan kekuatan serta kelemahannya

1. Kajian Kebijakan Kesehatan
Permenkes RI no. 53 tahun 2014
“Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial”
Salas Auladi
**Hanny Ronosulistyo, dr.,Sp.OG(K), MM
Prodi MARS Unpas
**) pembimbing

2. Sejarah Kesehatan Neonatal
• United Nation membuat MDGs yang salah satu
targetnya adalah menurunkan angka kematian
bayi (Goal 4)
• Penyusunan buku Pedoman Penyelenggaran
PONEK sekitar tahun 2005
• Program EMAS (Expanding Maternal and
Neonatal Survival) tahun 2012 – 2016 (RI-
USAID)
UN. 2015. The Millenium Development Goals Report;
Diambil dari: www.depkes.go.id

3. • AIP MNH (Australia Indonesia Partnership for
Maternal and Neonatal Health), bekerja sama
dengan Pemerintah Australia (tahun 2008)
• GAVI (Global Alliance for Vaccine & Immunization)
• MCHIP (Maternal & Child Integrated Program)
bekerjasama dengan USAID
• Pengembangan buku KIA oleh JICA
• Bekerjasama dengan UNICEF melalui manajemen
terpadu balita sakit (MTBS)
Dirjen Bina Gizi dan KIA. 2012. Upaya Percepatan Penurunan
Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di Indonesia. Depkes RI
cont....

4. Permenkes No. 53
Kebijakan
yang
agak
terlambat
Ditetapkan
tahun 2014
- Target MDGs
s/d 2015
- Program
EMAS s/d 2016

5. Permenkes No. 53 tahun 2014
Konten

6. Dasar Kebijakan
Kebijakan ini menjadi upaya untuk menurunkan
angka kematian neonatal dan menindaklanjuti:
• Permenkes No. 25 tahun 2014 tentang upaya
kesehatan anak pasal 13
• UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak
• UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
• PP No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI
Eksklusif

7. Permenkes 53 tahun 2014
Pasal1
Pasal2
Pasal3
Pasal4
Pasal5
Pasal6
Pasal7
Pasal8
Pasal9
Pasal10

8. Menjelaskan definisi:
• Anak (0 – 18 tahun)
• Bayi baru lahir (0 – 28 hari)
• Upaya kesehatan anak
• Vitamin K
• Pemerintah dan wewenangnya
Pasal
1
Pasal
2
Pasal
3
Pasal
4
Pasal
5
Pasal
6
Pasal
7
Pasal
8
Pasal
9
Pasal
10

9. Menjelaskan tentang:
• Tujuan pelayanan kesehatan neonatal
esensial yang komprehensif dan dilakukan
oleh tenaga kesehatan kompeten
• merupakan bagian dari pelayanan
kesehatan anak secara promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif
Pasal
1
Pasal
2
Pasal
3
Pasal
4
Pasal
5
Pasal
6
Pasal
7
Pasal
8
Pasal
9
Pasal
10

10. Membahas tentang:
• Sasaran layanan adalah bayi baru lahir
• Cakupan pelayanan pada bayi baru lahir
yaitu usia 0 – 6 jam dan 6 jam s/d 28 hari
Pasal
1
Pasal
2
Pasal
3
Pasal
4
Pasal
5
Pasal
6
Pasal
7
Pasal
8
Pasal
9
Pasal
10

11. Membahas tentang:
• Pelayanan 0-6 jam dilaksanakan dalam
ruangan yang sama dengan ibunya (rawat
gabung)
• Cakupan pelayanan neonatal esensial
usia 0-6 jam
Pasal
1
Pasal
2
Pasal
3
Pasal
4
Pasal
5
Pasal
6
Pasal
7
Pasal
8
Pasal
9
Pasal
10

12. Membahas tentang:
• Cakupan pelayanan neonatal usia 6 jam
s/d 28 hari
• Kunjungan pelayan neonatal minimal 3
kali yaitu, usia 6-48 jam, usia 3-7 hari dan
8-28 hari.
Pasal
1
Pasal
2
Pasal
3
Pasal
4
Pasal
5
Pasal
6
Pasal
7
Pasal
8
Pasal
9
Pasal
10

13. Membahas tentang:
• Tujuan pemberian vitamin K1 yaitu
mencegah perdarahan bayi baru lahir
akibat defisiensi
• Pemberian vit. K1 saat kunjungan
neonatal pertama jika persalinan bukan
ditolong tenaga kesehatan
Pasal
1
Pasal
2
Pasal
3
Pasal
4
Pasal
5
Pasal
6
Pasal
7
Pasal
8
Pasal
9
Pasal
10

14. • Mengharuskan setiap fasyankes
melakukan pencatatan dan pelaporan
sesuai standar dalam memberikan
pelayanan
• Pencatatan dan pelaporan meliputi,
instrumen pencatatan, instrumen
pelaporan dan pemantauan wilayah
setempat
Pasal
1
Pasal
2
Pasal
3
Pasal
4
Pasal
5
Pasal
6
Pasal
7
Pasal
8
Pasal
9
Pasal
10

15. • Menjelaskan instrumen pencatatan (pasal
7) meliputi, rekam medis, instrumen
pencatatan puskesmas dan buku KIA
• Pelaporan menggunakan instrumen
laporan bulanan dan laporan kematian
• Pemantauan oleh wilayah setempat
• Cakupan program KIA
Pasal
1
Pasal
2
Pasal
3
Pasal
4
Pasal
5
Pasal
6
Pasal
7
Pasal
8
Pasal
9
Pasal
10

16. • Ketentuan lebih lanjut yang terlampir
dalam Lampiran 1 yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari peraturan ini,
dengan konten:
A. Pendahuluan
B. Perawatan Neonatal Esensial pada Saat Lahir
C. Perawatan Neonatal Esensial Setelah Lahir
Pasal
1
Pasal
2
Pasal
3
Pasal
4
Pasal
5
Pasal
6
Pasal
7
Pasal
8
Pasal
9
Pasal
10

17. • Berlaku sejak diundangkan tanggal 22
Agustus 2014
Pasal
1
Pasal
2
Pasal
3
Pasal
4
Pasal
5
Pasal
6
Pasal
7
Pasal
8
Pasal
9
Pasal
10

18. Karakterisktik masalah kebijakan
• Interdepensi (saling tergantung)
• Subjektif
• Artifisial
• Dinamis
• Tidak terduga
Dun (1988) dalam Utama, S. 2004. Dasar-dasar Analisis Kebijakan Kesehatan. FKM USU

19. • Masalah yang dapat ditimbulkan kebijakan
ini tidak langsung
• Penentuan tenaga kesehatan kompeten
yang berwenang dalam pelayanan ini
memerlukan kebijakan tambahan karena
belum tergambar jelas dalam kebijakan
Interdepensi Subjektif Artifisial Dinamis
Tidak
terduga

20. Kebijakan ini mempunyai beberapa konten
yang dapat menimbulkan penafsiran
beragam yaitu
• Cakupan pelayanan neonatal 0-6 jam dan
6 jam s/d 28 hari, dalam kontennya belum
dijelaskan bayi sehat ataupun bayi sakit
Interdepensi Subjektif Artifisial Dinamis
Tidak
terduga

21. Ditemukan masalah pada saat terjadi situasi
problematis, yaitu:
• Dalam kebijakan ini, pemberian layanan
diterangkan pada bayi BBLR, sedangkan
pada bayi BBLSR ataupun BBLASR
belum tertuang pada kebijakan ini
termasuk pelayanan pada bayi sakit dan
membutuhkan resusitasi
Interdepensi Subjektif Artifisial Dinamis
Tidak
terduga

22. • Dalam kebijakan ini tidak ditemukan
masalah dan pemecahannya yang berada
pada suasana perubahan yang terus
menerus
Interdepensi Subjektif Artifisial Dinamis
Tidak
terduga

23. • Kebijakan cukup dapat mencakup
masalah yang ada, sehingga tidak
ditemukan masalah yang muncul di luar
jangkauan kebijakan
Interdepensi Subjektif Artifisial Dinamis
Tidak
terduga

24. Kekuatan
Kelemahan

25. • Kebijakan ini
dapat menjadi
acuan bagi
tenaga
kesehatan
dalam
memberikan
pelayanan
kesehatan pada
neonatal (bayi
baru lahir)
Kekuatan
Kelemahan

26. • Mendukung upaya
penurunan angka
kematian bayi
• Mendukung
beberapa program
pemerintah, seperti
PONED dan
PONEK, program
EMAS, dll
• Menjadi acuan
pencatatan dan
pelaporan
kesehatan neonatal
Kekuatan
Kelemahan

27. Kekuatan
Kelemahan
• Penerbitan
kebijakan
yang dapat
dikatakan
terlambat
• Ditemukan
masalah
interdepensi,
subjektif dan
artifisial pada
kebijakan ini

28. Kekuatan
Kelemahan
• Evaluasi /
controlling dari
pelaporan
belum
dijelaskan
sehingga data
yang diperoleh
kebanyakan
tidak valid

29. Data Lapangan
• Data yang diperoleh melalui wawancara
terhadap 8 orang PPDS IKA salah satu
perguruan tinggi di Jawa Barat ditemukan
semua responden tidak mengetahui tentang
Permenkes ini, namun pada pelaksanaannya,
tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan
sebagian besar telah mencakup pedoman yang
ada dalam kebijakan ini.

30. Data Lapangan
• Hampir serupa, pada 8 orang perawat di
ruang perawatan perinatologi salah satu
rumah sakit rujukan di Jawa Barat, tidak
ada perawat yang tahu tentang
keberadaan kebijakan ini. Dalam
pelaksanaanya memang telah mendekati
panduan yang tersebut dalam kebijakan

31. Data Lapangan
• Wawancara kepada tiga orang DPJP SMF IKA di
salah satu rumah sakit rujukan di Jawa Barat
• Satu orang menyatakan mengetahui
keberadaan kebijakan tersebut bahkan
mengetahui tim penyusun kebijakan tersebut
• Dua lainnya belum mengetahui keberadaan
kebijakan tersebut.

32. Data Lapangan
• Data yang diperoleh dari salah satu rumah sakit rujukan di
Jawa Barat, sebagai berikut
2731
1145
185
567% 5%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2014 2015 (s/d Juni)
Kelahiran Kematian Persentase

33. Data Lapangan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS. 2015.
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2014.

34. Kesimpulan
• Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan
bahwa publikasi dari Permenkes 53 tahun 2014
dikatakan kurang baik
• Implementasi dari kebijakan dapat terlaksana di
lapangan dikarenakan konten dari kebijakan
merupakan tindak lanjut dari program
pemerintah sebelumnya dan sudah terlaksana
cukup baik

35. Semoga
bermanfaat