Dokumen tersebut merupakan arahan Ketua LPJKN kepada seluruh BAPEL LPJKD mengenai peran dan tugas LPJKN dalam pengembangan jasa konstruksi di Indonesia. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur organisasi dan kepengurusan LPJKN periode 2011-2015 serta fokus penguatan LPJKN ke depan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

1. LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NASIONAL
ARAHAN KETUA LPJKN
PADA RAKOR LPJKN DENGAN BAPEL LPJKD
SE-INDONESIA
Jakarta, 11 November 2011
1

2. Sekilas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
a. Sesuai amanat UU 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Penyelenggaraan
peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa
konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.
b. PP 04 Tahun 2010 menyatakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
sebagai Lembaga sebagaimana dimaksud UU 18/1999.
c. Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi masing-masing
beranggotakan wakil dari unsur:
 Asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan
 Asosiasi profesi jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan
 Perguruan tinggi yang memiliki disiplin keilmuan berkaitan dengan
pengembangan usaha jasa konstruksi dan/atau pakar yang bergerak di
bidang usaha jasa konstruksi
 Pemerintah, yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah yang
bertanggung jawab di bidang pembinaan jasa konstruksi berdasarkan
rekomendasi Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional atau Gubernur
untuk Lembaga Tingkat Provinsi
d. Lembaga Tingkat Nasional berkedudukan di Ibu kota negara dan Lembaga
Tingkat Provinsi berkedudukan di Ibu kota provinsi.
e. Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan
kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur

3. Hubungan Pemerintah Dan
LPJKN
 Pemerintah sesuai dengan PP 30 memiliki otoritas
kewenangan melakukan PEMBINAAN yang terdiri
dari Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan
terhadap jasa Konstruksi.
 LPJK N adalah wadah atau representasi dari
masyarakat jasa konstruksi yang merupakan mitra
Pemerintah dalam pelaksanaan Pengembangan
Jasa Konstruksi
 Jadi Pemerintah domainnya PEMBINAAN,
Sedangkan lpjkn domainnya pengembangan

4. TUGAS POKOK LPJK (sesuai PP 04 Tahun 2010)
a. Melakukan dan mendorong penelitian dan
pengembangan jasa konstruksi
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa
konstruksi
c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang
meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi
keterampilan dan keahlian kerja
d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi
dan
e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase,
mediase dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi

5. Pengukuhan LPJKN 2011-2015
 Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 223 Tahun 2011, telah dikukuhkan
Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional periode 2011-2015.
 Selain pengukuhan Pengurus Lembaga tingkat
nasional Menteri PU juga mengukuhkan dewan
pengawas LPJK sesuai dengan Surat Keputusan
Menteri PU Nomor 224 Tahun 2011.

6. Kepengurusan LPJKN 2011-2015
Board 1. Komite Regulasi
Wakil Ketua I
Bidang 2. Komite Lisensi, Sertifikasi dan
Regulasi, Registrasi, Registrasi
Sertifikasi dan 3. Komite Organisasi dan Tatalaksana
Kelembagaan
4. Komite Hubungan Antar Lembaga
(Dr. Ir. Putut Marhayudi)
5. Komite Litbang
Ketua Wakil Ketua II
Bidang
6. Komite Diklat
(Ir. Tri Widjajanto 7. Komite Daya Saing dan Dukungan
Litbang, Diklat & Daya
W., MT) Saing Sumber Daya
(Prof. Dr. Ir. Wiratman W.) 8. Komite Kerjasama Luarnegeri
Wakil Ketua III 9. Komite Hukum
Bidang 10. Komite Penyelesaian Sengketa
Kontrak Kosntruksi dan
Konstruksi
penyelesaian sengketa
11. Komite Pengembangan Kontrak
(Dr. Ir. Sarwono Konstruksi
Hardjomuljadi)
12. Komite Standarisasi Kompetensi TK dan
Anggota: kemampuan BU
-Ir. Bambang Kusumarijadi
-Ir. H. Ruslan Rivai LPJKD
-T. Achdiat MBA
-Ir. Darma Tyanto Saptodewo, MT, MBA
Unit Sertifikasi
-Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc
-Ir. Jimmy S. Juwana, MSAE
-Prof. Dr. I Gede Widiadnyana Merati
-Dr. Ir. Krishna Suryanto Pribadi
-Ir. Yaya Supriyatna S., M.Eng.Sc
-Drs. Nyoto Suwignyo, MM Badan
Pelaksana

7. Alamat Kantor LPJKN
Gedung LPJKN
Jl. Iskandarsyah Raya No. 35
Kebayoran Baru – Jakarta
Selatan, Phone 0217201476
Fax 0217201472
Website: www.lpjk.net

8. APA YANG DIHARAPKAN DARI LPJK
KEDEPAN?
 LPJK sebagai mitra Pemerintah dalam
mengembangkan jasa konstruksi Indonesia
bersama sama Pemerintah dan pelaku sektor
konstruksi, diharapkan dapat berdiri di depan
dan harus mampu mengelola dan
mengembangkan sektor konstruksi menjadi
kokoh, handal dan berdayasaing tinggi sesuai
cita-cita Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1999 Tentang Jasa Konstruksi

9. Fokus Penguatan LPJKN ke depan
• Mendorong peningkatan kemampuan penyedia jasa
dan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
 Mendorong peningkatan sinergi antar penyedia jasa
melalui hubungan kemitraan
 Bersama Pemerintah memberikan dukungan berupa
regulasi usaha untuk terciptanya lingkungan usaha
yang kondusif.
 Bersama Pemerintah mempersiapkan Infrastruktur
pembinaan jasa konstruksi di tingkat provinsi dan
daerah kabupaten/kota.

10. Fokus Penguatan Pelaksanaan
Tugas LPJK ke depan
 Dalam rangka melaksanakan 5 tugas Lembaga yang
telah diamanatkan UUJK, maka beberapa hal yang
harus dilakukan LPJK kedepan:
 Perkuatan Pelaksanaan Tugas Penelitian dan
Pengembangan Jasa Konstruksi
 Perkuatan Pelaksanaan Tugas Pendidikan dan
Pelatihan jasa Konstruksi
 Perkuatan Pelaksanaan Tugas Meningkatkan
Peran Arbitrase, Mediasi, dan Penilai Ahli di
Bidang Jasa Konstruksi
 Perkuatan Pelaksanaan Tugas Sertifikasi dan
Registrasi

11. BAGAIMANA KEDUDUKAN & TUGAS
KESEKRETARIATAN LEMBAGA (BAPEL)
Kesekretariatan
Lembaga
(BAPEL)
Operasional Lembaga
Memberi
kan Penelitian dan Pengembangan
Dukungan
Pendidikan dan Pelatihan
Terhadap Sertifikasi Badan usaha dan Tenaga kerja
Administrasi, Teknis
Operasional dan Mediasi , Arbitrase, konsilisasi dan penilai
Keahlian ahli
Kepegawaian, Pengelolaan asset,
Keuangan dan Pertanggungjawaban

12. Informasi Isu-Isu Aktual YANG
PERLU segera ditindaklanjuti
Sistem Teknologi
Informasi LPJK
Aspek Sertifikasi dan
Registrasi SBU/SKA/SKT
SE Mentri PU Nomor
09/SE/M/2011

13. Isu-Isu terkait Sistem
Teknologi Informasi
Data Badan Sedang Dibangun STI dan
Usaha dari diharapkan tanggal 18
November bisa beroperasi.
Asosiasi
Data
Database yang Sistem Tenaga
ada dimasing- Teknologi Kerja dari
masing LPJKD Informasi Asosiasi
Baru 12 LPJKD
Database
Yang LPJKN
menyerahkan (SIMJAKON)

14. LINGKUP PENGATURAN SE MENTERI
PU NOMOR 09/SE/M/2011
1. REGISTRASI ULANG SBU SKA DAN SKTK
2. PERPANJANGAN SBU SKA DAN SKTK
3. PERMOHONAN BARU SBU SKA DAN SKTK
30 Sept 2011 Nop 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------
Masa Laku SKA/SKTK
Masa Laku SKA/SKTK 1. Registrasi Ulang
3. Permohonan baru
2. Diperpanjang
Masa Laku SKA/SKTK
Tetap Berlaku
14

15. Terimakasih