Dokumen tersebut membahas tentang konsep manajemen aset dan akuntansi aset tetap dalam pengelolaan barang milik negara. Secara ringkas, dibahas definisi aset menurut standar akuntansi pemerintahan, proses manajemen aset meliputi inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi, dan pengawasan aset, serta pengertian dan akuntansi aset tetap sesuai PSAK 16.

1. KONSEP MANAJEMEN ASET DAN
AKUNTANSI ASET TETAP
DALAM PENGELOLAAN BLU
SESI 2

2. Definisi aset
(Standar Akuntansi Pemerintahan)
 “Aset adalah sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.”

3. Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan
 Sesuatu harus memiliki nilai agar dapat
dikategorikan sebagai aset.
 Nilai dari suatu aset harus diukur dan
dinyatakan dalam satuan moneter (yakni
rupiah) sehingga aset tersebut dapat diakui
(recognized) dalam laporan keuangan.

4. Konsep Manajemen Aset
MANAJEMEN ASET

5. Manajemen Aset
 Manajemen aset memiliki beberapa aktivitas
utama, yaitu analisis kebutuhan (needs
analysis), penilaian ekonomis (economic
appraisal), perencanaan (planning),
penganggaran (budgeting), penentuan harga
(pricing), pengadaan dan penghapusan
(acquisition and disposal), pencatatan,
penilaian, dan pelaporan (recording,
valuation, and reporting), dan manajemen
dalam penggunaan (management in use).

6. Prinsip Manajemen Aset
 Keputusan manajemen aset adalah terintegrasi
dengan perencanaan strategis (strategic
planning);
 Keputusan perencanaan aset didasarkan atas
evaluasi berbagai alternatif yang
mempertimbangkan biaya ‘siklus-hidup’,
manfaat, dan risiko kepemilikan;
 Akuntabilitas diterapkan untuk kondisi aset,
penggunaan, dan kinerja;
 Struktur pengendalian yang efektif diterapkan
untuk manajemen aset

7. Tujuan dan sasaran dari
manajemen aset
 mencapai kecocokan/kesesuaian sebaik
mungkin antara keberadaan aset dengan
strategi entitas (organisasi) secara efektif dan
efisien
 mencakup seluruh siklus hidup aset sejak
perencanaan dan penganggaran hingga
pembinaan, pengawasan dan pengendalian
serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait
selama siklus hidup aset.

8. Manajemen Aset menurut Per UU an

9. Menurut PMK no.120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara,
 Barang Milik Negara (BMN) didefinisikan sebagai semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya dalam
definisi ini meliputi:
 Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang
sejenisnya
 Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan
perjanjian/kontrak
 Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-
undang; atau
 Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

10. Menurut Pasal 3 (2) PP No.6 tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
pengelolaan BMN/BMD meliputi :
 Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
 Pengadaan
 Penggunaan
 Pemanfaatan
 Pengamanan dan pemeliharaan
 Penilaian
 Penghapusan
 Pemindahtanganan
 Penatausahaan
 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

11. UU no.1 tahun 2004 tentang Keuangan
Negara
 Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.
Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi
kementerian/lembaga yang dipimpinnya, sedangkan kepala
kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga
bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan
kantor yang bersangkutan.
 Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib
mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang
berada dalam penguasaannya sebaik-baiknya
 Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada suatu
Satuan Kerja (satker) sebenarnya adalah manajer/ pengelola
barang yang ada di bawah pertanggungjawabannya, sehingga
penyelenggaraan manajemen barang/aset dapat berjalan
dengan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya

12. PROSES MANAJEMEN ASET

13. PROSES MANAJEMEN ASET
 Manajemen aset terdiri dari lima tahapan,
 Inventarisasi Aset,
 Legal Audit,
 Penilaian Aset,
 Optimalisasi Aset dan
 Pengawasan Dan Pengendalian Aset

14. INVENTARISASI ASET
 Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek yaitu
 Aspek fisik (bentuk, luas, volume/jumlah, jenis,
alamat dan lain-lain) dan
 Aspek yuridis/ legal (status penguasaan, masalah
legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan
lain-lain).
Tahapan inventarisasi aset tetap

15. Persiapan
• Membentuk tim inventarisasi
• Membagi tugas dan menyusun jadwal pelaksanaan inventarisasi
• Mengumpulkan dokumen aset tetap
• Menyiapkan label sementara
• Membuat denah ruangan, memberi nomor ruangan dan menentukan penanggung jawab
ruangan
• Menyiapkan kertas kerja inventarisasi
Pelaksanaan
• Menghitung jumlah aset tetap per sub-sub kelompok barang
• Mencatat aset tetap ke dalam kertas kerja inventarisasi
• Menempelkan label pada aset tetap yang telah dihitung
• Menentukan kondisi aset tetap dengan kriteria baik, rusak ringan, atau rusak berat
• Menyusun laporan hasil inventarisasi
• Membandingkan laporan hasil inventarisasi dengan dokumen aset tetap yang ada
• Membuat daftar aset tetap yang tidak ditemukan, belum pernah dicatat, dan rusak berat
serta daftar koreksi nilai
• Menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang
Tindak lanjut
• Menelusuri aset tetap yang tidak ditemukan
• Membuat usulan penghapusan aset tetap yang rusak berat
• Menindaklanjuti hasil inventarisasi ke dalam SIMAK-BMN

16. Legal Audit
 Dalam rangka inventarisasi aset tetap, juga perlu
dilakukan legal audit, yaitu melakukan pengecekan
terhadap status penguasaan aset dengan cara mengecek
semua sertifikat dan bukti kepemilikan aset, seperti
sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor dan sebagainya
sehingga perguruan tinggi mampu mencantumkan status
kepemilikan aset pada hasil pengolahan data dalam
SIMAK-BMN
 Legal audit dapat digunakan untuk mengatasi berbagai
permasalahan legal menyangkut status kepemilikan
aset, antara lain status hak penguasaan yang lemah,
aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang
tidak termonitor, dan lain-lain.

17. Tahapan Legal Audit
 Inventarisasi status penguasaan aset,
sistem dan prosedur penguasaan atau
pengalihan aset
 Identifikasi dan mencari solusi atas
permasalahan legal
 Strategi untuk memecahkan berbagai
permasalahan legal yang terkait dengan
penguasaan atau pengalihan aset

18. Penilaian Aset
 Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk
melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini
dikerjakan oleh konsultan penilai yang independen.
 Hasil dari nilai aset tersebut akan dapat dimanfaatkan
untuk mengetahui nilai kekayaan perguruan tinggi.
 Penilaian aset tetap dimaksudkan untuk memberikan
saldo aset yang lebih relevan bagi pencatatan di
laporan keuangan periode terkait dan periode sesuai
nilai wajar (fair value)-nya pada saat penilaian aset untuk
memperkirakan nilai aset di perguruan tinggi secara
keseluruhan
 Penilaian aset oleh pemerintah dilakukan oleh KPKNL
Departemen Keuangan

19. Optimalisasi Aset
 Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam
manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan
(potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/ volume, legal dan
ekonomi) yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan
ini, aset yang dikuasai pemerintah diidentifikasi dan
dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan
tidak memiliki potensi
 Pemanfaatan aset tetap adalah pendayagunaan aset
yang dimiliki perguruan tinggi yang sedang atau tidak
digunakan untuk tugas pokok dan fungsi atau dapat
memberikan nilai tambah atas pengusahaan/pemanfaatan
dari aset yang bersangkutan, aset tetap tersebut dapat
dimanfaatkan secara optimal oleh pihak ketiga dengan
tidak mengubah status kepemilika

20. Bentuk optimalisasi pemanfaatan
aset
 Penyewaan Aset
 Pinjam pakai atau peminjaman
 Kerja sama pemanfaatan aset tetap
 Bangun guna serah (BGS) dan bangun
serah guna (BSG)

21. Bentuk optimalisasi pemanfaatan
aset
 Penyewaan aset tetap adalah penyerahan hak
penggunaan/pemakaian atas aset kepada pihak
ketiga dalam hubungan sewa-menyewa dimana
pihak penyewa diharuskan membayar
imbalan/uang sewa untuk jangka waktu tertentu
yang dibayar secara bulanan atau tahunan untuk
masa jangka waktu tertentu
 Pinjam pakai atau peminjaman adalah
penyerahan penggunaan aset tetap kepada suatu
instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan untuk
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan/
sewa.

22. Bentuk optimalisasi pemanfaatan
aset
 Kerja sama pemanfaatan aset tetap dimana pihak ketiga
menanamkan modal yang dimilikinya. Selanjutnya kedua
pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ataupun
bergantian mengelola manajemen dan proses
operasinya untuk jangka waktu tertentu dan
keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing
masing-masing atau berdasarkan yang telah disepakati
kedua belah pihak sebelumnya
 BGS merupakan bentuk kerjasama dimana mitra swasta
bertanggungjawab membangun, termasuk membiayainya,
yang kemudian dilanjutkan dengan pengoperasian dan
pemeliharaannya, untuk suatu jangka waktu tertentu.
BSG merupakan bentuk kerjasama dimana mitra swasta
bertanggung jawab membangun bangunan beserta
fasilitasnya, termasuk membiayainya.

23. Pengawasan Dan Pengendalian Aset
 Pengawasan dan pengendalian terhadap
pemanfaatan dan pengalihan aset
diperlukan agar setiap penanganan
terhadap satu aset dapat termonitor jelas,
mulai dari lingkup penanganan hingga
siapa yang bertanggungjawab mengelola
aset tersebut.

24. Masalah yang dijumpai dalam
proses manajemen aset
 Akan diuraikan lebih lanjut
dalam sesi berikutnya

25. AKUNTANSI ASET TETAP

26. Dasar Pemikiran
 Aset tetap biasanya merupakan komponen
aset yang nilainya paling besar dalam neraca
suatu entitas organisasi
 penyajian dan pengungkapan aset tetap
menjadi sangat penting dalam laporan
keuangan suatu entitas

27. Pengertian Dasar Aset Tetap
 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan nomor16,
 Aset Tetap dapat didefinisikan sebagai aset
berwujud (tangible asset) yang:
 Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau
penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan
kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif;
dan
 Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari
satu periode.

28. Karakteristik
 Aset tetap biasanya diperoleh untuk
digunakan dalam operasional entitas dan
tidak dimaksudkan untuk dijual.
 Secara umum, aset tetap memiliki masa
manfaat yang cukup lama (biasanya
beberapa tahun) dan oleh karenanya akan
disusutkan selama masa manfaat tersebut.
 Aset tetap secara fisik dapat dilihat
bentuknya.

29. Pengakuan Aset Tetap
 Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai
aset jika dan hanya jika:
 besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa
depan berkenaan dengan aset tersebut akan
mengalir ke entitas; dan
 biaya perolehan dapat diukur secara andal
 Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi
untuk diakui sebagai aset tetap apabila pada
awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya
perolehan aset tetap adalah setara dengan
nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya

30. Pengukuran Aset tetap
 Biaya perolehan aset tetap meliputi:
 Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak
pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi
diskon pembelian dan potongan-potongan lain;
 Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang
diinginkan manajemen agar aset siap digunakan sesuai
dengan keinginan dan maksud manajemen;
 Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan
aset tetap serta restorasi lokasi aset. Kewajiban atas
biaya tersebut muncul ketika aset tersebut diperoleh
karena entitas menggunakan aset tersebut selama
periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan
persediaan

31. Pengukuran
 Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan. Apabila aset tetap diperoleh
dengan tanpa nilai, misalnya untuk aset yang
diperoleh sebagai hibah atau donasi maka
biaya aset tersebut adalah sebesar nilai
wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

32. Pengungkapan
 untuk setiap kelompok aset tetap, laporan
keuangan sedikitnya harus mengungkapkan
hal-hal sebagai berikut:
 Dasar pengukuran yang digunakan dalam
menentukan jumlah tercatat bruto;
 Metode penyusutan yang digunakan;
 Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
(dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai)
pada awal dan akhir periode;
 Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir
periode

33. Klasifikasi Aset
 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan
kesamaan dalam sifat atau fungsinya
dalam aktivitas operasional entitas.
 Klasifikasi menurut akuntansi pemerintah
 Tanah
 Peralatan dan mesin
 Gedung dan bangunan
 Jalan, irigasi dan jaringan, Jalan, irigasi
 Aset tetap lainnya

34. SISTEM PENCATATAN AKUNTANSI
ASET TETAP
 Dalam melakukan pencatatan aset tetap,
entitas melakukan proses pencatatan
(recording) dokumen sumber, verifikasi dan
pelaporan aset tetap.
 Jenis transaksi yang dicatat dalam sistem
akuntansi aaset tetap meliputi tiga jenis,
yaitu:
 Perolehan aset tetap
 Perubahan/ mutasi aset tetap
 Penghapusan aset tetap

35. Perolehan aset tetap
 Pembelian, merupakan transaksi
perolehan aset tetap dari hasil
pembelian.
 Hibah, merupakan transaksi perolehan
aset tetap dari hasil penerimaan dari
pihak ketiga diluar kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan
 Sumbangan

36. Perubahan/ mutasi aset tetap
 Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan
kuantitas/nilai aset tetap yang menggunakan satuan luas
atau satuan lain yang pengurangannya tidak
menyebabkan keseluruhan aset tetap hilang
 Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan
aset tetap yang dikapitalisir yang mengakibatkan
pemindahbukuan dari BI ekstrakomptabel ke BI
intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan aset tetap
dalam BI intrakomptabel
 Perubahan kondisi, merupakan pencatatan perubahan
kondisi aset tetap
 Koreksi perubahan nilai/kuantitas, merupakan koreksi
pencatatan atas nilai/kuantitas aset tetap yang telah
dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya

37. Penghapusan Aset Tetap
 Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus
aset tetap dari pembukuan berdasarkan suatu surat
keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang.:
 transfer keluar, merupakan transaksi penyerahan aset
tetap ke entitas lain yang masih berada di bawah
pengelola barang
 hibah, merupakan transaksi penyerahan aset tetap kepada
pihak ketiga.
 reklasifikasi keluar, merupakan transaksi aset tetap ke
dalam klasifikasi aset tetap yang lain. Transaksi ini
berkaitan dengan transaksi reklasifikasi masuk
 koreksi pencatatan, merupakan transaksi untuk mengubah
catatan aset tetap yang telah dilaporkan sebelumnya

38. Sesi Berikutnya
PERMASALAHAN PROSES
MANAJEMEN ASET DAN RENCANA
TINDAK DALAM PROSES
PERSIAPAN BLU