Dokumen tersebut memberikan informasi tentang:
1. Yusuf Supendi meragukan kemenangan PKS di pemilu 2014 di bawah kepemimpinan Anis Matta.
2. Survei menunjukkan suara Partai Demokrat akan jeblok, senior partai meminta SBY turun tangan.
3. KPK sedang mempertimbangkan memanggil paksa Bachtiar Abdul Fatah terkait kasus korupsi Chevron.
1. E-mail: wartanasional@rocketmail.comEDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim)
ALAMAT REDAKSI
Jl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur
Telp/Fax: (021) 85902275 –
HP 082125582006,
E-Mail: wartanasional@rocketmail.com
ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS
Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01
(Depan Puskesmas Purwasari),
Desa Purwasari – Karawang
Telp (0264) 315262, 41373,
E-mail: wartanasional@rocketmail.com
Pendiri Ramalkan
PKS Bakal Punah
JAKARTA, (WN)
Salah seorang pendiri Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Yusuf Supendi, meragukan hasil gemilang
yang akan diperoleh partainya pada Pemilu Legis-
latif 2014 di bawah kendali Anis Matta.
>>bersambung halaman 11
>>bersambung halaman 11
Survei Jeblok,
Senior Demokrat
Minta SBY Turun
Tangan
INFO HUKUM
Warta NasionalM E N J A G A K E U T U H A N N K R I
SURAT KABAR
ROK TERLALU MINI, AYU
TING TING DIOMELI PACAR
Ayu Ting-Ting
Tersangka Kasus
Korupsi Chevron Bisa
Dijemput Paksa
BBWSC BOHONGI PUBLIK ATAS
PROYEK MANDEK RP14,9 M
RATUSAN WARGA BAKU
HANTAM DI KEJAGUNG
KEJAGUNG PERIKSA ELDA
TERKAIT KASUS BANK BJB
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) dituding
telah membohongi public terkait pelaksanaan proyek
normalisasi.
Ratusan pengunjukrasa berangkat dari Purwakarta
menuju Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis
kemarin.
Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Komisaris PT
Radina Niaga Mulia (RNM) Elda Deviane Adiningrat
sebagai saksi.
TERKAIT PROYEK NORMALISASI TEBING SUNGAI BUPATI TAK TERSENTUH HUKUM KASUS DUGAAN KORUPSI RP 49 MILIAR
HAL. 3 HAL.5 HAL. 10
Pasalnya, Supendi me-
lihat figur Anis Matta tidak
akan membawa PKS menuju
kemenangan. Figur yang
dapat menyelamatkan PKS,
menurut Supendi, hanyalah
Hidayat Nur Wahid. “Nasib
di Pemilu 2014, diramalkan
PKS bakal bubar atau punah
selamanya. Kondisi seka-
rang (kasus korupsi impor
sapi) untuk mencapai 3,5
persen sangat sulit,” kataYu-
suf di Bumbu Desa, Jakarta,
Minggu (3/2/2013).
Yusuf menekankan, PKS
tidak akan terselamatkan
jika tidak kembali ke partai
dakwah. Pilihan PKS men-
jadi partai terbuka membuat
partai religius tersebut tidak
ubahnya seperti partai lain
yang ekslusif. Hal itu men-
jadikan PKS menghalalkan
segala cara demi mendapat-
kan dana kampanye pemilu,
termasuk dengan korupsi.
Menurut dia, PKS harus dip-
impin Hidayat agar kembali
lagi di jalan yang benar.
“Kalau kembali ke partai
dakwah, yang memimpin
seharusnya Pak Hidayat.
JAKARTA, (WN)
Survei memperki-
rakan, perolehan suara
Partai Demokrat pada
Pemilu 2014 bakal je-
blok. Senior partai pun
sontak meminta Ketua
Dewan Pembina Partai
Demokrat Susilo Bam-
bang Yudhoyono turun
tangan segera. Kasus
korupsi dan pemberitaan
tentang figur unsur pimp-
inan menjadi dugaan pe-
nyebab bakal anjloknya
suara Partai Demokrat.
“Hasil survei partai
terus turun dari waktu ke
waktu. Kami tak ingin
akhirnya benar-benar
jeblok. Sudah saatnya
Ketua Dewan Pembina
turun tangan,” kata Sek-
retaris Majelis Tinggi
Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrat Jero
Wacik di Jakarta, Minggu
(3/2/2013). Dalam konfe-
rensi pers di kediaman-
nya, Jero mengatakan,
beberapa tokoh senior di
Partai Demokrat menga-
nalisis penyebab utama
perkiraan jebloknya su-
ara adalah lantaran se-
jumlah kasus korupsi
yang menjerat tokoh-
tokoh partai ini.
Pemberitaan terkait
Ketua Umum Partai De-
mokrat juga disebut pu-
nya andil bakal turunnya
perolehan suara. “Yang
juga menjadi bulan-bu-
lanan pers, saya mesti
terbuka, ya, ketua umum
kami, Pak Anas,” kata
Menteri ESDM ini.
Kedua persoalan
tersebut, menurut Jero,
menyebabkan masyara-
kat mengaitkan nama
Partai Demokrat dengan
kasus korupsi. Jika SBY
tidak segera turun tan-
gan, imbuh dia, Partai
Demokrat akan berada
di ambang kehancuran.
“Kalau tidak segera di-
tangani, bisa-bisa nanti
turun ke 6 persen, terus ke
4 persen, akhirnya malah
enggak lolos threshold.
Hancurlah partai kami,”
katanya.
JAKARTA, (WN)
Kejaksaan Agung tengah mempertimbangkan
untuk memanggil paksa Bachtiar
Abdul Fatah, tersangka kasus dugaan korupsi
proyek bioremediasi oleh PT Chevron Pasific Indo-
nesia (CPI). “Bisa saja kalau perlu, ya kita jemput
paksa (pemanggilan paksa-red),” ujar Jaksa Agung
Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto
menjawab wartwaan di Kejakgung, Sabtu (2/2).
Hal tersebut disampaikan terkait langkah yang
Namun, karena ini ban-
yak kepentingan, yang me-
mimpin adalah Anis Matta.
Karenaitu,sayasangatmera-
gukan masa depan PKS,”
tuturnya. Ia menambahkan,
PKS akan
kehilangan
suaranya di
daerah basis.
Sebab, para
kader, menu-
rut dia, su-
dah kecewa
dengan pet-
inggi PKS.
Terlebih lagi,
Anis Matta
m e m i n t a
kader untuk melakukan tobat
massal. Menurut Supendi,
yang seharusnya bertobat
adalah petinggi partai, bukan
kader.
“Kami kader yang tidak
salah disuruh tobat. Padahal,
yang dosa itu petinggi partai.
Jadi, mereka saja yang tobat,
di antaranya harus menye-
sali kejahatannya itu. Harus
minta maaf kepada orang
yang dizalimi,” pungkasnya.
Yusuf Supendi mengaku tak
kaget dengan tertangkapnya
mantan Presiden PKS Luthfi
Hasan Ishaaq yang menjadi
tersangka kasus suap impor
daging. Menurutnya, banyak
kader PKS yang selama ini
melakukan penyimpangan.
“Mereka itu sudah melaku-
kan kejahatan, saya sudah
menulis 60 sampai 80 hala-
man, judulnya 8 kejahatan
PKS. Saya punya dokumen,
6 tahun selama mengkritisi
PKS tapi diabaikan,” ungkap
Yusuf.
Menurut-
nya ada cara
g a m p a n g
untuk meny-
e l a m a t k a n
P K S p a d a
Pemilu 2014.
Sebab, nilain-
ya, hanya ada
dua kemung-
kinan yang
akan terjadi pada PKS di
Pemilu 2014, yakni bubar
atau punah. “Hanya ada 2
kemungkinan yaitu bubar
atau punah. Cara selamat-
kan PKS gampang, apabila
mau memperbaiki PKS itu
saya meminta kepada KPK
untuk segera setelah leng-
kapnya dua alat bukti, Hilmi
Aminuddin (Ketua Majelis
Syuro PKS) dan Anis Matta
(Presiden PKS) digiring ke
KPK,” kata Yusuf.
Sebelumnya, Luthfi
ditetapkan KPK sebagai
tersangka kasus dugaan suap
impor daging pada Rabu 30
Januari 2013. Luthfi lang-
sung ditangkap penyidik
KPK saat berada di Kantor
DPP PKS. Ia diduga telah
memuluskan izin impor dag-
ing sapi untuk PT Indoguna
Utama.
Sedangkan ditempat ter-
pisa, Pengamat politik dari
CSIS J Kristiadi mengatakan
bahwa masalah korupsi di
Indonesia sudah sangat
mengkhawatirkan, mengin-
gat salah satu Parpol (PKS)
yang selama ini dianggap
bersih ternyata juga tidak
terlepas dari persoalan itu.
“Kondisi ini sudah san-
gat mengkhawatirkan. PKS
yang selama ini menjadi
tolok ukur sebagai partai
bersih, juga sudah tersand-
ung kasus dugaan korupsi,”
kata J Kristiadi pada diskusi
“Konflik Kepentingan pada
Pemberantasan Korupsi”, di
Jakarta, Minggu (3/2).
Hal itu ia ungkapkan
terkait penangkapan Luthfi
Hasan Ishak (mantan Pres-
iden PKS) yang ditetapkan
sebagai tersangka pada kasus
dugaan suap menunjukkan
batas ambang korupsi su-
Ayu Ting Ting mengungkapkan, pacarnya, Hendri B Hendarso
atau Enji, pernah mengomel gara-gara ia mengenakan rok yang
terlalu mini. Ditemui oleh Tribunnews.com di Hotel Grand Sahid
Jaya, Ayu mengatakan bahwa sejak masuk ke dunia hi-
buran belum sekalipun ia mengenakan pakaian
yang menurutnya seksi. Kalaupun dibi-
lang seksi, dia berpendapat masih
dalam batasan wajar.
“Kalau dibilang seksi, juga
enggak memerlihatkan bagian
tubuh. Pernah sih (Enji) complain,
misalnya pakai rok kependekan.
Dia bilang, bisa enggak lain kali
roknya enggak dipakai lagi,” cerita
Ayu. Pedendang lagu “Sik Asik” ini
menuturkan bahwa kekasihnya jika
menegur tidak pernah kasar. “Kecu-
ali mungkin kalau saya masih ban-
del, pakai itu lagi, mungkin dia
ngamuk,” kata pemilik nama
lengkap Ayu Rosmalina ini.
Mengenai penampilannya
saat ini, Ayu mengaku ingin
mengubahnya agar image-
nya seperti orang dewasa.
Ia berpendapat penampilan-
nya saat ini masih seperti
anak-anak. (tim)
2. EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013
EDITORIAL
2
KEPALA PERWAKILAN/ BIRO
MABES POLRI : Charles , POLDA METROJAYA : Nevtorino FM, Ukky Mahendra, JAKARTA TIMUR : Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirai, Delimar Sitorus CIMAHI : Pantun, CIANJUR : Nunuh Nugraha BANDUNG : Anang Sujatko,
CIAMIS : Ismoyojathi, Eri Supena, INDRAMAYU: Madiki, Jeni, BANJAR : Ara Sutara, Kris Amarta, Kusmayadi, TASIKMALAYA : Anda Juanda, Iron Saroni, Andi Fitriandi, SUBANG : S.Pohan SMHK, A. Rasyd SH, Sudjanan BA, Drs Rusja Bin
Omon, Saryid SE, U. Samsudin, A.Gunawan, Wawan Hermawan, M.A, Afif, S, Didin Imanudin, PURWAKARTA : Ir.James Gordon, Pantus Tambunan, Habel Hendrik, Tambunan, Nurlaela, KARAWANG : Manca Varikson Naibaho, Pariston
Purba, Sumuang, KOTA BEKASI : KABUPATEN BEKASI : BOGOR: Dauri, Sopriyanto, BANTEN: Achmed Nazip, Roni, TANGERANG: Asriyanto, Anwar, Toni, SEMARANG: Arief Setiawan, Edi Utomo, Munir, Siswanto, BANYUMAS : Dismo,
Sutarso, Bagus Hermono,Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS BENGKULU: Hengky M, Muhar, Sudaryan, Ade Saputra, Polian B, Syari’at, Herry Nata, Dody Aprianto, Niko Hartono, E.Yusti Mulya, Lidya M, Harry, Dedy P, M.Jafar,
LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, Abdul Fatah, Mattahu L Khozi PALEMBANG : Asmadi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, Chairul, Erwanto, Purnama, Nurmansyah, Iskandar, Anhar Harun, PONTIANAK: Bambang, KALTIM:
Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin, Zulfarullah, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, MANADO: Jhoni, SULAWESI TENGGARA: Sukardi.
Kepala Perwakilan dan Kepala Biro di Surat Kabar
Warta Nasional tanpa ada biaya administrasi koran
dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
Bagi yang berminat dapat menghubungi :
Hp. 08212 558 2006
ttd
Pemred
DIBUTUHKAN
Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi
Jangan Biarkan Indonesia Bagaikan Surga Narkoba
OLEH : REKSON H PASARIBU
Pimpinan Redaksi
OLEH : ABDULAH
(Wartawan WARTA NASIONAL)
DITERBITKAN OLEH
YAYASAN KANCA KARYA
AKTA NOTARIS 21JULI 2000
PENDIRI
Nano Proyogo
PEMIMPIN UMUM
Ir. Jamangalap Simanullang,
PEMIMPIN REDAKSI
Rekson H. Pasaribu
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Ade Muksin
DEWAN REDAKSI
Nano Proyogo
Ir. Jamangalap Simanullang
Rekson H. Pasaribu
Drs. Hiras Simanullang
Ade Muksin
PIMPINAN PERUSAHAAN
Drs. Hiras Simanullang,
WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN
Martahan Parulian
REDAKTUR PELAKSANA
Edward Gultom
REDAKTUR
H. Rivai Abidin
SEKRETARIS REDAKSI
Ester Diana Kurniawati
LAYOUT/ARTISTIK
Azi Rifangga,
PEMBINA
Budi Santoso, SE
Hj. Zakariani Santoso
Panther Roland
Drs.Paulus Suminom
PENASEHAT HUKUM
Mart Lumumba Malau,SH
KONSULTAN HUKUM
LBH-LSM CERDAS BANGSA
STAF REDAKSI
Sahat Lbn Gaol SE, Endang Suhaedi, Carles,
M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Godman, Aris
Kuncoro, M.Suharno ST, Sri Umiyati, Budi
Setiawan, Edward Hutapea, D.Ferdinand,
Leo Bharata, Sri Umiyati SH, Harley Utomo,
Nino Pramono, Priyo, Nana Nurjana, Herlina,
Sulistiani, Dede Silvia, Dion PM, Atin AR, Rizki
Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani,
Selamet, Rojalih, Abdullah
ALAMAT REDAKSI
Jl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur
Telp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006,
E-Mail: wartanasional@rocketmail.com
ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS
Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan
Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari –
Karawang Telp (0264) 315262, 41373, email
:wartanasional@rocketmail.com, No Rekening
Bank BNI : 0191343404,
A/N : Jamangalap Simanullang
MARKETING/ MANAGER IKLAN:
Neneng, Lina, Cristin Sugeng - Widyawati,
Purwanto, FOTOGRAFER, Hendri Awanto,
SIRKULASI:
Komaludin,
PERCETAKAN
PT Temprina Printing
(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)
KEDODORAN PENANGANAN BENCANA BANJIR PANTURA
NARKOBA, kembali
menjadi isu panas dalam
beberapa hari terakhir
pasca tertangkapnya Raffi
Ahmad cs pada Minggu,
(27/1) lalu. Penangkapan
ini bukan hanya menun-
jukkan bahwa artis men-
jadi pasar narkoba yang
potensial, tetapi juga mem-
perlihatkan betapa narkoba
telah menemukan surg-
anya di Indonesia.
Data dari Badan Nar-
kotika Nasional (BNN),
hingga akhir 2012, tercatat
ada 3,8 juta sampai dengan
4,2 juta jiwa pengguna dan
pecandu narkoba di Indo-
nesia. Jumlah tadi, bukan
tidak mungkin membuat
MENJADI fenomena unik
bagi nasib warga yang ber-
mukim di pedataran Pan-
tura (Pantai Utara) seperti
di Desa-desa Kecamatan
Pusakanagara, Pamanukan,
Legon kulon, Sukasari, Cia-
sem dan Blanakan, di Kabu-
paten Subang, Jawa Barat.
Bila di musim kemarau sulit
mendapat pasokan air dan di
saat musim penghujan airnya
melimpah sehingga menjadi
bencana bagi kehidupan
warga.
Ironisnya, bencana banjir
yang melanda Desa-desa
itu hingga perkembangan
terkini telah menerjang se-
jumlah pemukiman, ribuan
rumah penduduk dan me-
lumat ribuan areal tambak
putus satu generasi, lanta-
ran ada saja pengguna baru
setelah yang lama tewas atau
sakit parah, apalagi tidak
mendapat perhatian serius
dari semua pihak. “Bandar
selalu cari mangsa baru.
Iming-imingnya, ya kes-
enangan yang ditawarkan,”
kata Kepala Humas BNN
Sumirat Dwiyanto.
Sumirat menyebutkan,
dalam satu hari pengguna
di negeri ini merogoh kocek
minimal Rp 300 ribu untuk
konsumsi jenis sabu-sabu,
ekstasi, heroin, dan kokain.
Ini berarti, dalam setahun
uang yang dibelanjakan
seorang pemadat mencapai
Rp 108 juta.
Itu baru satu orang. Tapi
jika penggunanya mencapai
angka sekitar 3,8 juta sampai
dengan 4,2 juta jiwa, Rp 51
triliiun telah dibelanjakan
sia-sia dan masuk kantong
produsen dari berbagai neg-
ara. Sindikat asal Amerika,
India, Iran serta Inggris pun
dituduh sebagai biang ker-
oknya. Belakangan, kom-
plotan dari Malaysia dinilai
cukup banyak memasok
lantaran paling sering ter-
tangkap di bandara.
Peredaran narkoba kian
hari kian mengkhawatir-
kan. Sama seperti korupsi,
narkoba juga menjadi salah
satu pembunuh karakter
bangsa. Kalau dibiarkan, kita
menjadi orang yang berdosa
karena tidak mengambil
peran dalam pemberantasan
penyalahgunaan dan pereda-
ran gelap narkoba.
Data pengguna narkoba
sekarang ini 3,8 juta orang
atau sekitar 1,5 persen dari
jumlah penduduk.Yogya-
karta sebagai kota pelajar
ternyata menduduki posisi
kedua peredaran narkoba
di Indonesia, yaitu sekitar
69 ribu orang, setelah
DKI Jakarta, sedangkan
posisi ketiga adalah Bali.
Narkoba merupakan
salah satu musuh bagi
pembentukan karakter
bangsa.
Negeri ini, sudah
dalam keadaan yang
memprihatinkan karena
peredaran narkoba yang
ada. Sudah saatnya men-
gajak para mahasiswa
menjadi garda terdepan
melawan penyalahgunaan
narkoba. (**)
perempangan, pesawahan
serta memporak porandakan
sarana prasarana infrastruk-
tur, sehingga menimbulkan
kerugian puluhan bahkan
ratusan miliar rupiah, bah-
kan merenggut dua nyawa
lantaran terseret derasnya
arus air, yaitu seorang bocah
bernama Sarif alias Sujai (10
th) warga Desa Pusakaratu,
Kecamatan Pusakanagara
dan seorang Nenek bernama
Kiti (60 th) warga Rt 18/06,
Dusun Buer, Desa Karang-
hegar, Kecamatan Pabuaran,
sungguh memilukan.
Secara kasat mata, prob-
lem penyebab bencana ban-
jir yang melanda wilayah
pantura sejak akhir pekan
Desember 2012 lalu sudah
diketahui. Seperti terjadinya
penyempitan dan pendan-
gkalan sungai Cigadung,
Cipunagara yang melint-
asi wilayah Kecamatan
Pamanukan, Legon kulon
dan Pusakanagara: Sungai
Sewo melintasi wilayah
kecamatan Pusakanagara:
Kali Malang, sungai Muara
Ciasem, saluran pembuang
Dorji, Papak, Lamaran yang
melintasi wilayah kecamatan
Blanakan : sungai Lamaran,
Batangleutik, Batanggede
yang melintasi wilayah kec.
Sukasari dan sungai-sungai
lainnya yang bermuara di
belahan pantura.
Belum lagi diperparah
adanya sejumlah tanggul
jebol di titik tertentu, dan
masih banyaknya lahan
gundul di Daerah Aliran
Sungai (DAS) bagian hulu
sungai. Namun jika saja kita
mau merenungkan pesan
Lois Albou- Sekjen Word
Institute Of Science (In-
stitute Mondial des Sci-
ence) yang berkedudukan di
Paris, mungkin dampaknya
tak segetir dialami warga,
khususnya yang berada di
pantura.
Lois dalam pesan hu-
manisnya melalui surat yang
ditujukan kepada Seminar
Internasional bertajuk “ Ke-
mukjizatan Al-Qur’an dan
As-Sunnah “ tentang keung-
gulan Iptek-VI di Bandung
pada awal Agustus 1994,
menyatakan bahwa umat
manusia sekarang meng-
hadapi tragedi kultur yang
mengancam masa depannya.
Menurut Lois, sang
Sekjen yang beranggotakan
80 Pakar berbagai disip-
lin ilmu, 20 orang dianta-
ranya peraih hadiah Nobel
menyebut penyebab utama
bencana banjir diantaranya
kondisi lingkungan hidup
buruk yang diakibatkan ulah
tangan jahil manusia dan
kemajuan ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (Iptek) tapi
tanpa dibingkai kekuatan
moral dan agama.
Maka sebab itu kata
Lois, kini saatnya diadakan
Bersambung
BUPATI DIKRITIK TIDUR, MEMBALAS ‘CURHAT’ DI SIDANG PARIPURNA
SERANG (WN)
Bupati Serang Ahmad
Taufik Nuriman dikritik tidur
saja oleh anggota Komisi IV
DPRD Kabupaten Serang,
Ahmad Soleh dan dimuat
di salah satu media cetak,
sontak membuat Bupati Ah-
mad tidak terima dan mem-
balasnya melalui curhat pada
sidang paripurna persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah
(raperda) menjadi Peraturan
Daerah (Perda) di DPRD
Kabupaten Serang, baru
baru ini.
Bupati menilai kritikan
wakil rakyat itu, dianggap
sebuah pelecehan. Sikap ti-
dak terima Bupati itu, terlihat
saat menyampaikan sambu-
tan. “Dengan terpaksa saat
ini mengkrit pemberitaan itu,
karena sudah pelecehan bagi
saya dan Wakil Bupati Ratu
Tatu Chasanah. Saya tersing-
gung dikatakan bupati dan
wakil bupati tidur saja.Yang
jelas tidur saya lebih sedikit
dari pada pak Soleh,” kritik
Taufik dengan nada tinggi,
dibarengi dengan tepuk tan-
gan para peserta sidang.
Taufik menegaskan, ia
berbicara dalam kontek
Soleh, bukan komisi atau-
pun DPRD. Dalam setiap
mengkritik pada media itu
sah-sah saja dan hal yang
sudah biasa. Namun bila
berbicara apakah tidur dan
tidak mampu, agar mundur
saja dari jabatan itu dianggap
tidak mempunyai etika. Kata
dia, seolah-olah hal tersebut
dalam kontek pribadi.
“Silahkan tanya aju dan
saya pak Soleh. Jam 3 pagi
saya sudah bangun, kemung-
kinan Pak Soleh masih tidur.
Saya jam 7:15 Wib sudah
di kantor, mungkin Pak
Soleh masih sarungan. Dan
menuntut saya untuk mundur
itu repot, itupun biayanya
sangat mahal. Setiap tahun
mungkin harus Pilkada,”
tandasnya.
Selama ini, kata Taufik,
saya merasa tidak tidur.
Bahkan, terkait pembanguan
jalan sudah memanggil Ke-
pala Dinas Pekerjaan Umum
(DPU), Irawannoor dan Ke-
pala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Dindikbud) H
Daud Fansuri. “Mana Irawan
ada tidak, benar tidak saya
sudah memanggil. Mana
Pak Daud benarkan saya
memanggil,” katanya.
Bupati Taufik me-
nyatakan bila memang ingin
mengoreksi silahkan saja,
namun koreksi jangan ter-
lalu berlebihan. “Saya minta
pengertiannya, kritik boleh
namun jangan melecehkan,”
katanya. KemarahanTaufik
secara spontan membuat
tegang para peserta Rapat
Paripurna. Bahkan, salah
satu anggota dewan untuk
berbicara mengacungkan
tangan, itupun dibantah oleh
bupati. “Sudah, jangan men-
gacungkan tangan, saya
belum selesai,” tangkasnya.
(Nazip)
BANDUNG, (WN)
Terminal adalah meru-
pakan prasarana transpor-
tasi angkutan umum yang
keberadaannya begitu pent-
ing dibutuhkan masyarakat
Kota Bandung khususnya
para pengguna jasa angkot
sehingga keberadaan termi-
nal yang ada perlu dirawat
dan dipelihara oleh pemer-
intah agar warga masyara-
kat tidak merasa risih saat
naik dan turun dari angkot
di terminal.
Pantuan (WN), banyak
terminal yang ada di Kota
Bandung terlihat kumuh
dan tidak terurus. Padahal
Pemerintah Kota Band-
ung telah menganggarkan
dari APBD tahun 2012
untuk kegiatan Rehabili-
Usut Ratusan Juta Proyek Terminal Rawan Ajang Korupsi
tasi Pemeliharaan Terminal,
yaitu pemeliharaan Terminal
Leuwipanjang satu paket sebe-
sar Rp 315.000.000, pemeli-
haraan Sub Treminal Ujung
Berung satu paket sebesar Rp
97.500.000, pemeliharaan Sub
Terminal Sadang Serang satu
paket sebesar Rp 97.500.000,
Serta pemeliharaan Sub
Terminal Tegal Lega satu pa-
ket sebesar Rp 92.500.000,
pemeliharaan Sub Terminal
St Hall satu paket sebesar
Rp 90.000.000, dan pemeli-
haraan Sub Terminal Seder-
hana satu paket sebesar Rp
90.000.000, dari kegiatan Re-
habilitasi dan Pemeliharaan
Terminal dan Sub terminal ini
bila di akumulasikan sebesar
Rp 782.500.000.
Besarnya anggaran yang
telah digelontorkan pemer-
intah untuk pemeliharaan
terminal dan Sub terminal
dianggap mubazir dan han-
ya menghambur-hamburkan
uang Negara. Karena anggaran
pemeliharaan tersebut tidak
terserap semuanya seperti
pemeliharaan di Sub Terminal
Tegal Lega hanya sebahagian
dikerjakan dan di cat asal-
asalandantidakterlihatadanya
rehab dan pemeliharaan alias
tidak jelas pemeliharaannya.
Wartawan (WN) berulang-
kali mau menemui Harry Har-
tawan selaku PPTK (Pejabat
PelaksanaTeknis Kegiatan) ti-
dak pernah tampak batang hid-
ungnya ada diruang kerjanya.
Bahkan, hal yang sama juga
dirasakan wartawan saat mau
menemui Asep Kurnia selaku
Kepala UPT Terminal Dinas
Perhubungan Kota Bandung
sebagai PPK (Pejabat Pem-
buat Komitmen) Rabu, (30/1)
memilih menghindar dan tidak
bersedia diwawancarai.
Kabid Angkutan dan
Terminal Dinas Perhubungan
Kota Bandung Drs.H Yayan
Heryana M.Si selaku KPA
(Kuasa Pengguna Anggaran)
tidak berhasil di konfirmasi
karena jarang berada dikantor
dan tidak pernah ada di ruang
kerjanya. Sama halnya dengan
Kepala Dinas, sejak dilantik
menjabat Kepala Dinas
Perhubungan Kota Bandung
pada 6 September 2012, E.M.
Ricky Gustiadi belum berhasil
dikonfirmasi karena sibuk
dan tidak pernah bisa ditemui
dikantornya.
Dalam pelaksanaan
kegiatan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan terminal dan
Sub terminal ini diduga
sarat KKN dan menjadi
ajang korupsi bagi para
pejabat pemangku jabatan
di Dinas Perhubungan Kota
Bandung, hal itu semakin
jelas karena tidak ada satu
orang pun Pejabat Dinas
PerhubunganKotaBandung
yang berkompeten yang
berhasil dikonfirmasi dan
memberikan keterangan,
dimana dalam pelaksanaan
pemeliharaan terminal dan
Sub Terminal yang diduga
sarat penyimpangan yang
dapat merugikan keuangan
Negara, penegak hukum
sudahseharusnyamengusut
proyektersebut.(MartuaS)
3. EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013
JAWA BARAT
3
BBWSC Bohongi Publik Atas
Proyek Mandek Rp14,9 M
SUBANG, (WN)
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC)
dituding telah membohongi public terkait
pelaksanaan proyek normalisasi dan penguatan
tebing sungai Batang Leutik Cs, bersumber APBNP
TA 2012 senilai Rp14,9 milyar yang hingga kini tidak
kunjung terwujud.
TERKAIT PROYEK NORMALISASI TEBING SUNGAI
Bisnis Ikan di Waduk Jatiluhur Rugi 20 Miliar
Kades Terpilih Se-Kecamatan Cijambe
Keluhkan Keterlambatan Sertijab
Tak Bertanggungjawab,
Pegawai BPN Cimahi
Hilangkan Sertifikat
Polda Harus Benahi Prosedur Pengurusan SIM Kota Bekasi
Padahal seharusnya
proyek normalisasi dan pen-
guatan tebing sepanjang 12
KM mulai dari bibir laut
hingga melintasi di tiga
Desa yakni Desa Batang-
sari, Sukamaju (Kecamatan
Sukasari) dan Wanajaya
(KecamatanTambakdahan)
sudah harus dikerjakan se-
jak 27 Agustus 2012 selama
127 hari kalender, seperti
tertuang dalam Surat Per-
intah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : KU.08.11/PPK-SP.
II/SNVT-PJSAC/110 dengan
kontraktor PT.Aura Sinar
Baru.
Kenyataan di lapangan,
hingga berita ini naik cetak
proyek tersebut tidak dik-
erjakan malah diduga dia-
lihkan ke sungai Cigadung
(Kecamatan Pamanukan).
Padahal sebelumnya dis-
inyalir lokasi itu tidak ter-
cantum dalam perencanaan
proyek. Hal itu diungkapkan
Fungsionaris LSM Kompas
A.Sonjaya ketika dijumpai
Warta Nasional di kedia-
mannya.
PURWAKARTA, (WN)
Matinya ribuan ikan di
Danau Djuanda, Waduk
Jatiluhur milik para pen-
gusaha jaring apung di
wilayah Kecamatan Jati-
luhur, KabupatenPurwakarta
pada Jum’at berdampak
sulitnya ikan yang biasa di
pasok dari Danau kepasaran.
Kepala Dinas Peternakan
dan Perikanan, Heri Her-
awan menyampaikan, para
pengusaha jaring apung
mengaku rugi sekitar Rp 20
Miliar.
“Sekitar 90 persen mati
termasuk benih, sisanya
kira-kira 10 persen, seka-
rang sulit mendapatkan
ikan danau itu, harga benih
ikan mahal, Bazzar olahan
dari ikan termasuk abon
Nila dan Patin yang sempat
terselenggara sebelum mat-
inya ikan-ikan itu halaman
Kantor tempatnya bekerja,
sekarang terhenti, salah
satu alasannya sulit pasokan
ikan,” ujar Heri .
Menurutnya, kedepan
para pengusaha jaring
apung harus dapat mem-
perkirakan waktu yang tepat
untuk panen, baiknya akhir
Desember maksimal min-
ggu pertama Januari, min-
ggu kedua Januari sampai
pertengahan Maret mereka
tidak menebar benih, jadi
kejadin alam tidak akan
merugikan banyak para pen-
SUBANG,WN
Kinerja para Kepala
Desa Se-kecamatan Ci-
jambe merasa terham-
bat dikarenakan setelah
hampir 30 hari dari sejak
pelantikan serah terima
jabatan masih belum
dilaksanakan. Padahal
menurut Perda No18 Ta-
hun 2006 Tentang tata
cara Pemilihan pengang-
katan dari pemberhentian
Kades, Pasal 48 Ayat 5
menyatakan bahwa Serah
Terima Jabatan (Sertijab)
dilaksanakan selambat-
lambatnya 7 (tujuh ) hari
setelah tanggal pelantikan.
BEKASI, (WN)
Dirlantas Polda Metro-
jaya seharusnya bersikap
tegas kepada seluruh ja-
jarannya yang tidak taat
aturan, terutama petugas
di bagian pengurusan Sim
Polresta Kota Bekasi demi
perbaikan citra Kepolisian
di mata masyarakat. Pas-
alnya, warga masyarakat
yang datang untuk membuat
SIM baru mengeluhkan atas
Punggutan Liar (Pungli)
untuk mendapatkan SIM
harus mengeluarkan uang
sekira Rp 350.000 hingga
Rp 400.000. Pantuan Warta
CIMAHI, (WN)
Oknum Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Cimahi dituding segaja telah melakukan kongkaling-
kong untuk menghilangkan sertifikat warga. Pasalnya,
masalahnya ini sudah dua tahun, tetapi sampai berita ini
dimuat tidak ada tanggungjawab dari pihak BPN untuk
mengganti sertifikat.
Informasi (WN), kongkalingkong itu diketahui ulah
oknum pegawai BPN Cimahi akibat mudahnya memberi-
kan sertifikat kepada orang yang tidak bertanggungjawab
dan tanpa memiliki surat RESI PENDAFTARAN atau
SURAT KUASA pemilik sertifikat sah.
Hal itu diketahui dari pengakuan H Asep, salah
seorang Pegawai BPN Cimahi saat dikonfirmasi. “Saat
itu yang datang kesini mengurus sertifikat itu adalah Pak
Hutagalung, karena kami sudah saling kenal, makanya
percaya saja sama dia, bahkan saya pernah dibantu Pak
Hutagalung mengurus surat-surat saya, ungkap Asep,
polos tanpa dosa.
“Soal Surat Kuasa notaris untuk pengambilan Serti-
fikat atas nama Pak Jonni Parulian Sianturi, saya tidak
tahu, kami mengetahui sertifikat itu diambil oleh Pak
Hutagalung, kata asep dengan gamblang seolah-oleh
tidak merasa bersalah memberikan sertifikat kepada orang
yang tidak berhak.
Sedangkan, Eka, Kasi HTPT (Hak Tanah & Pendaf-
taran Tanah ) BPN Cimahi saat dikonfirmasi diruang
kerjanya bersama H Asep mengatakan, kalau pada saat
pendaftaran itu bisa siapa saja tetapi kalau untuk pen-
gambilan sertifikat harus ada RESI PENDAFTARAN
dan SURAT KUASA dari pemilik sertifikat yang sah,
setelah itu terpenuhi sertifikat bisa diberikan.
Bahkan, dengan tegas Eka menilai H.Asep telah salah,
“oknum pegawai BPN ini sudah menyalahi aturan dan ti-
dak sesuai dengan prosedur, karena melakukan perbuatan
melawan hukum. Saya disini baru empat bulan, sementara
permasalahan ini kan tahun 2010, nanti saya bicarakan
dulu sama pimpinan untuk mengetahui infutnya seperti
apa. “Mungkin akan dibuat sertifikat pengganti karena ini
sudah menjadi tanggungjawab kami, ujar Eka.
Sedangkan, P Marbun, Koordinator Lembaga Advo-
kasi Hukum Dan Ham mengatakan, yang paling bertang-
gungjawab dalam masalah ini adalah BPN Cimahi tidak
ada alasan karena sudah saling kenal peraturan lah yang
seharusnya dikedepankan. Kuat dugaan adanya kongka-
lingkong dengan oknum BPN karena masalahnya sudah
dua tahun, dalam hal ini notaris juga sebagai penerima
kuasa pengambilan sertifikat diduga lalai dan tidak penuh
tanggung jawab.
“Seharusnya notarislah yang menekan pihak BPN
agar masalah sertifikat itu bisa digunakan oleh pemilik
yang sah, karena sampai saat ini keberadaan sertifikat
itu tidak diketahui dimana rimbanya, dilaporkan aja ke
Kanwil Bpn Provinsi Jawa Barat agar oknum pegawai
BPN cimahi tersebut di tindak tegas bila perlu di pecat
karena sudah menghilangkan sertifikat yang merupakan
harta benda masyarakat, ujar P marbun. (Martua S)
Nasional, seharusnya warga
yang mengurus SIM hanya
mengeluarkan pembayaran
melalui Bank BRI adalah Rp
100.000, Kesehatan Rp 20.000
dan Asuransi Rp 30.000. Kare-
na itulah, semangat reformasi
di Polresta Bekasi Kota belum
menyentuh jajaran petugas
dilapangan di satuan lalu lintas
(Satlantas).
Sulitnya persyaratan dan
prosedur untuk mengantongi
SIM dinilai menjadi ajang bisnis
bagi oknum petugas, ini men-
jadi keuntungan bagi oknum
petugas dengan mengabaikan
prosedur dan tidak mentaati
PP 50 Tahun 2010, dengan
menerapkan pungutan diatas
ketentuan atau disebut dengan
Pungutan Liar (Pungli).
“Hal ini dibuktikan dengan
tindakan oknum petugas yang
secara terkoordinir melegal-
kan pungli. Dengan merogoh
kocek pemohon, oknum petu-
gas dapat mengeluarkan SIM,
tanpa mengikuti ujian teori dan
praktek, adapun yang mengikuti
teori, praktek hanya formalitas
saja.” Seperti yang di alami HJ.
Lain lagi, MR salah satu
pemohon SIM C baru, mengaku
gagal saat mencoba mengurus
secara langsung, ia mengaku,
akan lama mengurus SIM jika
melewati prosedur biasa. Bah-
kan sering dinyatakan tidak lulus
saat mengikuti ujian teori dan
praktek. Tapi, begitu mengelu-
arkan dana tambahan kepada
oknum di tempat pembuatan
SIM, urusannya jadi lancar,”
bebernya kepada wartawan di
lokasi Satpas SIM Kota Bekasi.
Menurut, MR dilokasi
dia tiba-tiba dihampiri salah
seorang oknum petugas pelay-
anan satpas SIM “Mau Dibantu
Bu” ungkap si petugas sambil
menawarkan jasanya. dengan
terpaksa MR merogoh sakunya
untuk mengeluarkan uang sebe-
sar Rp350.000,- tak lama MR
dipanggil untuk berpoto berse-
lang beberapa menit MR sudah
mendapatkan SIM C Baru.
Hasil pantauan wartawan,
modus pungli pembuatan SIM
Kota Bekasi bermacam cara,
salah satu oknum bernama
Eeng dan Bejo diduga terlibat
dalam permainan pungli, bah-
kan informasi yang didapat
mereka merupakan kepala koor-
dinator lapangan untuk mem-
bawahi beberapa anak buahnya.
Uniknya dari modus ini, sang
kepala koordinator hanya duduk
sambil menunggu disalah satu
warung (kantin) belakang Polres
Kota Bekasi lalu anak buahnya
datang menghampiri dan mem-
bawa beberapa lembar berkas si
pemohon SIM.
Disinilah sang kepala koor-
dinator yang berperan untuk
meluluskan si pemohon SIM
tanpa mengijkuti ujian teori
dan praktek. Disamping itu,
berjubelnya pemohon yang
akan membuat SIM, alhasil
kenyataan dilapangan untuk
ujian teori hanya segelintir
pemohon, begitu juga yang
mengikuti ujian praktek dapat
dihitung dengan jemari tan-
gan.
Sedangkan Bejo saat
dihubungi wartawan dengan
singkat mengatakan tidak
ada tanggapan saya, yang
jelas saya sudah tidak kood-
inir lagi, itu dulu, ujarnya
mengelak. Sedangkan, Ka-
polresta Kota Bekasi belum
berhasil ditemui.
(Charles)
Sonjaya mempertan-
yakan, atas dasar apa bila
memang benar proyek itu
dirubah (addendum-red).
Menurutnya tidak etis, bila
alasannya hanya karena isu
kurang dijamin keamanan-
nya. Dengan tidak direalisa-
sikannya proyek itu, warga
masyarakat khususnya para
petani di dua desa Batangsa-
ri dan Sukamaju mengalami
kerugian besar, ujar Sonjaya.
Pihaknya mencontohkan
musim rendeng ini saja se-
dikitnya 400 hektar sawah
sulit ditanami lantaran areal
sawahnya kerap terendam
banjir akibat limpahan air
dari sungai Batang Leutik.
“Banyak petani hingga me-
nyemai benih padinya yang
mengulang, lantaran selalu
terendam banjir,” ujarnya.
N a m u n d e m i k i a n ,
tambah Sonjaya saat
mendampingi Warta Na-
sional meninjau lapangan
mengatakan, memang ada
rencana pengerjaan pengua-
tan tebing sepanjang 300
meter tapi itu baru sebatas
penyediaan matrial yang
dilakukan Sub kontarktor
local. “Tetapi itu bukan pen-
guatan tebing melainkan
berupa peninggian tanggul,
menurut saya tidak layak
medannya. Yang lebih pas
mestinya tanggul yang be-
rada di sebelah timur kali
Batang Leutik , karena med-
annya dinilai rawan longsor
“ tegas Sonjaya.
Ketua BPD Batangsari
Dedi Sutarsan saat dihubingi
via Seluler mengaku sangat
kecewa, karena normalisasi
sungai Batang Leutik tidak
teralisasi. dengan tidak dik-
erjakannya proyek itu saat
musim hujan air sungai ker-
ap meluap dan menyebabkan
banjir. “Jika sudah meluap,
areal sawah permukaannya
tertutup air bagai lautan saja.
Penyebabnya akibat tingkat
sedimentasinya sudah akut
(lumpur semakin meninggi-
Red), sehingga air mudah
meluber meski debit airnya
beberapa meter kubik saja”
ujarnya.
Sutarsan mengaku sudah
berkali-kali menghubungi
pihak BBWSC ,Bagian Per-
encanaan Arif yang berkan-
tor di Bandung, namun jawa-
bannya tidak membuahkan
hasil. Pihaknya bersama
Tim berencana dalam waktu
dekat akan ngontrog lagi ke
BBWSC guna mempertan-
yakan kelangsungan proyek
Kondisi Sungai Batang Leutik yang semakin dangkal dan areal
pesawahan yang kerap terendam banjir.
normalisasi dan penguatan
tebing di sungai Batang
Leutik itu. Tuturnya.
Berdasarkan pantauan
Warta Nasional , di lo-
kasi proyek normalisasi kali
Cigadung masih terus ber-
langsung, terlihat sejumlah
para pekerja masih melaku-
kan aktifitas pengerukan
lumpur sungai dan pengua-
tan tebing di Desa Leng-
kongjaya (Kec.Pamanukan)
dan Bobos (Kec.Legong-
kulon). Namun sangat di-
sayangkan pekerjaan pen-
guatan tebingnya terkesan
asal-asalan. “Coba saja lihat
posisi pasangan batunya,
letaknya nyaris berhimpitan
itu menunjukan adukannya
kurang.
Hal itu bisa berakibat
bangunan tidak kokoh, se-
hingga mudah ambruk alias
tidak tahan lama,” tutur En-
dang warga setempat seraya
menunjuk bagian tembok
tebing yang ambrol. Semen-
tara itu, baik pihak pelaksana
proyek PT.Aura Sinar Baru
Heru ataupun Bagian per-
encana BBWSC Arif, saat
ingin dikonfirmasi belum
bisa memberikan tanggapan
terhadap panggilan tele-
phon ataupun Short Masage
Sistem (SMS) yang dikirm
Warta Nasional .
(abh/esuh)
Kepala Dinas Peternakan Dan
Perikanan Purwakarta Heri
Herawan
gusaha tersebut.
Diperkirakannya, tidak
dipanennya ikan sebelum
musibah, mereka berharap
harga ikan terus naik, ke-
nyataannya harga jatuh sam-
pai titik harga perkilo gram
Rp. 2000,- ditambah pe-
nomena alam tahunan yang
menyebabkan matinya ikan-
ikan itu, hampir kurun waktu
satu minggu hujan turun dan
tiga hari terhakhir sebelum
kejadian hujan turun tanpa
sinar matahari dugaan pe-
nyebab ikan-ikan itu mati.
Barang kali kalau Jum,at
pagi itu ada sinar matahari
mungkin banyak pengusaha
tidak terlalu rugi, sekarang
sudah terjadi, ikan dipasaran
kosong, kalaupun ada pasti
mahal, benih mahal baik
ikan patin, kian nila dan ikan
mas, daya tahan ikan patin di
musim penghujan 70 persen
lebih kuat, jelasnya.
ABON IKAN LANGKA
DAN MAHAL
Sehatnya makan olahan
dari ikan, banyak pengge-
mar ikan mencari olahan
berbahan baku ikan yang
bisa lebih awet dari ikan
segarnya seperti abon dari
ikan Nila, abon ikan Patin
dan Lele. Matinya ribuan
ikan di Danau Djuanda Ja-
tiluhur beberapa waktu lalu
harga abon melonjak, salah
satu sebabnya pasokan dari
Jatiluhur tidak ada, sudah
mahal, sulit bahan baku ikan
semakin mahal.
Berbagai upaya sosial-
isasi pentingnya mengkon-
sumsi ikan terus di upay-
akan, masyarakat kedepan
diharapkan lebih sadar pent-
ingnya kualitas makanan
sehat untuk tubuh, bahan
baku segar dan sehat serta
tekhnis mengolah bahan
ikan mentah ikan sampai
siap saji yang tepat tentu-
nya berpengaruh pada harga
yang lebih mahal, ini realita,
semua warga berhak untuk
sehat, kedepan daya beli
masyarakat untuk masakan
ikan meningkat dengan du-
kungan yang serius, ini tidak
semudah membalik telapak
tangan
Perlu perjuangan dan
dukungan banyak pihak dari
berbagai elemen tidak hanya
dari pihak terkait saja, seper-
ti dari Dinas Peternakan dan
Perikanan, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan, Dinas
Perdagangan dan lainnya.
Demikian disampaikan Yu-
lia (52) kepala UPTD Pasar
Ikan Simpang Purwakarta
kepada media ini Jum,at.
Menurutnya, harga abon
ikan nila perkilo gram bi-
asanya sekitar Rp. 120. 000,-
harga abon patin sekitar Rp.
120. 000, harga abon Lele
sekitar Rp. 140.000,- karena
bahan bakunya sulit harus
menunggu cukup lama, bi-
asanya sampai menetaskan
benih beberapa kali.
Yulia yang mengaku
salah seorang Pembina pen-
golahan ikan Purwakarta ti-
dak tinggal diam untuk yakin
ikan sehat dipasaran, tidak
hanya ikan basah, ikan yang
dikeringkan (diawetkan)
baik ikan biasa atau ikan
teri harus sehat dan bagus
untuk dikonsumsi, tidak
boleh pakai formalin yang
dapat menimbulkan penyakit
kanker. (Laela)
Hal ini tentunya adalah
kewenangan Camat untuk
segera mengambil Keputusan
untuk melaksanakan Sertijab
dari Kades lama ke Kades
terpilih, agar ketenangan kerja
dan kewenangan kerja para
Kades dapat dilaksanakan
dengan baik dan profesional.
Laporan kegiatan 6 tahun
kebelakang mestinya secara
legowo segera diserahkan
oleh Para Kades mantan jan-
gan hanya mengulur-ngulur
waktu, sehingga kinerja para
Kades terpilih menjadi ter-
hambat hanya karena estafet
kepemimpinan belum sem-
purna dialihkan.
Ketika wartawan War-
ta Nasional mewawancarai
salah seorang Kades terpilih,
menjelaskan bahwa sampai
detik ini serah terima jabatan
belum dilaksanakan, bahkan
salah satu arsip penting yang
seharusnya ada di kantor
Desa, ternyata tidak ada
karena masih ada di Kades
mantan, katanya.
Keterlambatan Serti-
jab ini tentu akan mem-
bawa dampak terhadap
kelangsungan kerja Kades
terpilih, karena tidak akan
bisa memahami program
kerja baik pembangunan
infrastruktur atau pem-
bangunan dari segi eko-
nomi dari Kades mana
yang perlu dipertahankan
dan kekurangan apa yang
perlu diperbaiki. Semoga
hal ini tidak berlarut!!
(Kabiro Subang)
4. EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013
JAWA BARAT
4
Penataan Keindahan Menuju Purwakarta Istimewa
Dorong Kejari Tindak Oknum
Pegawai dan Guru yang Korupsi
SUBANG, WN
Sejumlah SMP di Kabupaten Subang telah
melakukan penyimpangan atas bantuan sebesar Rp
550.000, yang dilakukan oknum sekolah. Pasalnya,
anggaran itu tidak sesuai dengan jumlah dan Juknis
yang sudah ditentukan oleh Pusat melalui Dinas
Pendidikan.
SEJUMLAH SMP LAKUKAN PENYIMPANGAN
Halangi Tugas Wartawan, Kantor Dinkes Sempat Disegel
Kematian TKW Asal Karawang Menghebohkan
Sutrisno Tersangka Korupsi
Jatuh Sakit, Tak Ditahan
Pemeliharaan Jalan Dinas
Bina Marga dan Pengairan
Asal-Asalan
BANDUNG, (WN)
Gubernur Jawabarat Ahmad Heryawan meminta kepada
seluruh pemerintah kota/kabupaten termasuk Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat melakukan perawatan dan pemeliharaan
seluruh jalan yang menjadi tanggung jawabnya. “Perawatan
jalan dilakukan secara kontinyu akan memperpanjang usia dan
memperkuat ketahanan jalan. Kita sudah meningkatkan kondisi
jalan-jalan yang ada untuk selanjutnya dirawat, dengan kondisi
jalan yang baik sehingga program Pemerintah Provinsi Jawa
Barat menjadikan seluruh ruas jalan mantab bisa bertahan terus,
“ ujar Gubernur.
Namun kenyataannya dilapangan tidak sesuai seperti apa
yang diharapkan oleh Gubernur, karena masih banyak jalan ru-
sak dan berlobang, salah satunya Prapatan Sukahaji, yaitu jalan
Lingkar Selatan yang diperbaiki sekitar 15 m, jalan terusan Pasir
Koja sekitar 30 m, jalan Jamika sekitar 10 m, baru tiga minggu
diperbaiki sudah terkelupas dan berlobang seperti semula dan
tidak terlihat baru dipelihara.
Agus Syafrudin, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeli-
haraan Kebinamargaan di Dinas PU dan Pengairan Kota Bandung
mengatakan, serba sulit ketika jalan tidak ditambal banyak pen-
gaduan masyarakat bahwa pengendara yang melintasi daerah itu
sering terjatuh khususnya pengendara roda dua, ketika ditambal
pas pada saat musim hujan dan lepas lagi, karena itu kami
sekarang berupaya memasang rambu-rambu lalulintas agar
pengendara berhati-hati saat melintasi jalan itu, ujar Agus kepada
wartawan (WN).
Disinggung soal anggaran pemeliharaannya, Agus men-
gatakan, kami tidak punya anggaran untuk lokasi itu karena status
jalannya adalah milik Provinsi makanya hanya menggunakan
barang-barang sisa dan bekas yang ada, sehingga pekerjaanya
tidak optimal karena anggaran belum ada. Selanjutnya, saat ditanya
untuk tahun 2013 apakah ada anggaran pemeliharaan untuk jalan
tersebut agus menjawab saya tidak tahu, coba tanya aja ke Dinas
Bina Marga Provinsi, imbuh Agus.
Sementara tokoh masyarakat, Usep, mengatakan pekerjaanya
asal-asalan saja hanya ditambal sulam dan tidak berkualitas,
sudah banyak korban berjatuhan dan segera pemerintah untuk
memperbikinya menghindari jumlah korban bertambah, karena
jalan ini adalah prapatan,ujar Usep. (Martua. S)
Pantuan (WN), anggaran
sebesar Rp. 550.000 ternyata
setelah sampai ketangan
siswa tidak sesuai dengan
jumlah yang ditentukan.
Dalam perjalanan pangalo-
kasian ke siswa telah disunat
oleh beberapa oknum seko-
lah. Jumlah kuota siswa pe-
nerima BSM yang diajukan
pun dikurangi pula dalam
pelaksanaan pembagiannya,
dalam artian antara jumlah
siswa yang diajukan untuk
menerima BSM tidak sesuai
dengan jumlah penerima.
Temuan - temuan peny-
impangan dilapangan oleh
wartawan ternyata bukan
hanya dalam lingkup dana
BSM, ternyata pungutan
liar pun dengan dalih untuk
kepentingan sekolah ker-
ap dilakukan oleh beberap
sekolah, terutama di daerah
Pantura. Pungutan tersebut
berkisar antara Rp 350.000
PURWAKARTA, (WN)
Ulah oknum petugas
Kantor Dinas Kesehatan,
(Dinkes) Kabupaten Purwa-
karta yang menghalang-ha-
langitugasjurnaliswartawan
berbuntut panjang. Pasalnya,
sejumlah wartawan media
cetak dan elektronik yang
tergabung dalam Forum
Wartawan Purwakarta mem-
balasnya dengan menyegel
Kantor tersebut yang beral-
amat di Jalan Veteran, Rabu
kemarin.
Pantuan (WN), aksi wart-
wan dimulai sekitar pukul
09.00 WIB, dan membuat
pegawai di institusi tersebut
tertahan di dalam kantor.
Tidak hanya menyegel pintu
gerbang, para awak media
ini pun sempat membakar
ban bekas tepat di halaman
kantor Dinkes. Pembakaran
ban sebagai simbol perlawa-
nan terhadap segala upaya
yang menghalangi aktivitas
jurnalistik.
orasinya, salah seorang
PURWAKARTA, (WN)
Kini Dinas Pertamanan Ka-
bupaten Purwakarta, Jawa
Barat tengah giat-giatnya
melakukan penataan taman
keindahan di sejumlah tempat
termasuk di pusat kota. Hal itu
tentunya dalam rangka men-
ciptakan Purwakarta yang lebih
tertata indah, hijau dan segar
menuju “Purwakarta Istimewa”.
Pada tahun kemarin, pusat
kota wilayah Pasar Mambo
dimana setelah dilakukan relo-
kasi pedagang, kini telah dibuat
pembatas jalan dijadikan taman
sehingga terlihat lebih hijau dan
INRAMAYU, (WN)
Tersangka perkara dugaan kasus Tindak pidak korupsi pro-
gram Participatory Irigation Subject Project (PISP) pada dinas Pen-
gelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Energi (PSDA Tamben)
Kab.Indramayu, Endang Purwaganda terhitung sejak 18 Pebruari
2012 ditahan Kejaksaan Negeri Indramayu, sesuai Surat Perintah
penahanan Nomor : 9/0.2.20/FD/12/2012, sementara tersangka
lainnya Sutrisno belum bisa dilakukan penahanan, karena yang
bersangkutan sakit.
Keterangan dihimpun Warta Nasional menyebutkan, kedua
tersangka yakni Endang Purwaganda yang menjabat Kepala UPTD
PSDA Tmben Kec.Haurgeulis dan Sutrisno selaku Ketua KTNA Kec.
Haurgeulis diduga terlibat penjarahan dana program PISP TA 2010
sebesar Rp.2,4 Milyar yang dikucurkan lewat APBD Propinsi Jabar.
Mudus operandi penyelewengan dana bantuan program itu
kata sumber, oknum tersebut memalak terhadap 30 kelompok
penerima manfaat program PISP masing-masing dibebani japrem
(jatah preman) sebesar Rp.9 juta. Selain itu memanipulasi upah
tenaga kerja selama 28 hari, setiap harinya mempekerjakan 5
orang, dengan gaji Rp.40.000,-/HOK. Bila dikalkulasi dana yang
diembat nominalnya mendekati angka Rp. 1 milyar.
Kepala Kejari Indramayu melalui Kasi Pidsus Bohal P Lubis,
ketika dihubungi wartawan membenarkan adanya dugaan kasus
penyimpangan dana program PISP TA 2010 yang melibatkan
oknum pegawai dinas PSDA Taben kab.Indramayu Endang Pur-
waganda dan oknum pengurus KTNA Kec.Haurgeulis Sutrisno.
Saat disinggung proses penahanan terhadap tersangka,
Bohal membeberkan bila tersangaka yang ditahan baru Endang
Purwaganda, sedangkan Sutrisno belum bisa ditahan lantaran ia
sedang sakit. “ Sutrisno belum bisa ditahan, kami masih menunggu
perkembangan kesehatannya “ ujarnya.
Berbagai kalangan minta, aparat penegak hokum harus
bertindak tegas. Usut tuntas oknum yang gemar menggerogoti
pundi-pundi uang kenduri rakyat, beri hukuman berat agar ada
efek jera. (abh/esuh).
sampai Rp450.000 seperti
yang dikeluhkan oleh salah
seorang orang tua siswa
yang tidak mau disebut na-
manya.
Wartawan, semakin pe-
nasaran dengan penyimpan-
gan-penyimpangnan yang
dilakukan oleh oknum Guru/
Kepala Sekolah.Yang sangat
ironis tega menggayang dana
anak bangsa yang benar-
benar sangat membutuhkan
dana bantuan tersebut un-
tuk kelangsungan pendidi-
kannya sehingga wartawan
menginvestigasi lebih dalam
dengan mengkonfirmasi
Bank- bank terkait selaku
mediator sebagai jembatan
transitnya dana tersebut,
yaitu Bank BRI yang ada di
Kabupaten Subang.
Respon / dan sambutan
dari pihak BRI yaitu Sdr.
Teguh Rastianto selaku Pe-
mimpin BRI Cabang Subang
yang berlokasi di Jalan Otto
Iskandar Dinata sangat re-
sponsif dan bersedia meny-
erahkan data-data No Reken-
ing atas nama SMPyang ada
di Jawa Barat termasuk SMP
yang ada di Kabupaten Sub-
ang, namun entah kenapa
ketika wartawan meminta
data ke BRI Pamanukan
pimpinannya yaitu Saudara
Budi Sumariono tidak mau
memberikan data tersebut
dengan alasan takut dite-
gur pimpinannya. Ada apa
sebenarnya dengan BRI
Cabang Pamanukan, mung-
kinkah turut menyimpang-
kan dana tersebut ?.
Seperti yang terjadi
pada SMP Tambakdahan
di daerah Pamanukan yang
menurut pengakuaanya sejak
tahun 2011, belum menerima
dana BSM, padahal sudah
mengajukan ke Dinas Pen-
didikan Pusat.
Sedangkan surat pember-
itahuanpun sudah dikirimkan
dari pusat ke rekening No.
4346-1-001952-53-9 atas
nama SMP Tambakdahan I
melalui Bank BRI tentunya
BRI Cabang Pamanukan ses-
uai lokasi SMPtersebut yaitu
SMP Tambakdahan I yang
berlokasi di Pamanukan,
namun sampi saat ini belum
menerima, pertanyaannya
di manakah dana tersebut
tersangkutnya ?
Dengan terjadinya pe-
nyimpangan penyimpangan
tersebut, tentunya pihak Di-
nas Pendidikan Kabupaten
khususnya Kasub Dikmen
dan Kasub Dikdas Subang
dan para Kepala UPTD ma-
sing-masing kecamatan tidak
hanya berpangku tangan,
duduk manis di belakang
meja dan hanya menerima
sukses fee, tapi perlu turun
tangan mengambil tinda-
kan terhadap oknum guru/
Kepala Sekolah yang tega
meiakukan penyunatan dana
BSM yang semestinya diter-
erima oleh siswa miskin yang
sangat membutuhkan dana
tersebut, sebelum Kejaksaan
turun tangan mengatasinya /
memprosesnya seperti pepa-
tah mengatakan guru kencing
berdiri murid kencing berlari.
Kalau saja guru sudah mei-
akukan korupsi bagaimana
dengan murid-muridnya.
(Team WN- Subang)
indah. Selain itu disekitar perti-
gaan Situ Buleud telah dibuatkan
taman dan air mancur.
Sedangkan pada tahun ini
sesuai program dalam pencapa-
ian target mulai dari perbaikan
Perapatan Combro hingga jalan
Ahmad Yani, penataan keinda-
han kota pada kiri dan kanan
jalan selain dibuatkan taman
juga ditambah dengan pot. “Se-
lanjutnya perbaikan diteruskan
mulai RE Martadinta samping
Hotel Kusuma menuju Kantor
Pemda Purwakarta kini sedang
dibuat pembatas jalan yang
ditengahnya dibuatkan taman
sehingga di tengah kota terse-
but selain tertata rapih, teratur
juga terlihat lebih hijau dan
segar, “ ujar Heri Anwar, Kasi
Pertamanan Dinas Kebersihan
dan Pertamanan, kepada (WN).
Ditambahkan, bahwa di per-
tigaan Giant kini tengah dibuat-
kan tugu Patung Egrang dimana
merupakan suatu tanda pada
saat disosialisasikan Egarng
ini pada perayaan hari jadi Kota
Purwakarta memperoleh predi-
kat rekor muri. “Rencana kede-
pan bahwa di wilayah Sadang
pun akan segera dibuatkan
pembatas jalan sehingga lebih
teratur dan indah. Kini pihak
DKP akan segera melakukan
langkah koordinasi baik dengan
Pemerintah Provinsi maupun
dengan pusat, ” terang Heri
Ditempat terpisah, Kabid
Pertamanan Dinas Pertaman-
an dan Kebersihan, Koyaman
menambahkan bahwa sesuai
dengan kewenangan yang ada
bahwa secara teknis itu di-
laksanakan oleh Sie Bidang
Pertamanan, Reklame dan PJU.
“Terkait dengan hal itu bahwa
dalam rangka mewujudkan kota
Purwakarta yang istimewa di
tahun 2013 ini perlu dilakukan
langkah ekstra dalam rangka
percepatan dan mengimbangi
terwujudnya masyarakat Pur-
wakarta yang sejahtera, “ ujar
Kotaman.
Secara filosofis bahwa hal –
hal yang ada didalam ini dapat
diukur sejauh mana luarnya
yaitu bagus atau tidaknya, se-
dangkan menyangkut hal yang
obyektif lebih cenderung meni-
lai bahwa luar ini akan memberi-
kan dampak pengaruh terhadap
dalam yang lebih bagus.
Kota Purwakarta ini dapat
diciptakan lebih bersih, sehat
dan indah kemudian Purwa-
karta ini siang malam nampak
selalu semarak dan membuat
masyarakat Purwakarta ini lebih
nyaman tinggal dan orang luar
lebih nyaman berkunjung ke
Purwakarta ini semua tentunya
merupakan keberhasilan yang
ditopang melalui upaya yang
ekstra dari semua crew yang
ada di bidang Taman, Reklame
dan PJU, sebab indah juga kalau
malam tidak terang tidak indah,
”terang Koyaman.
Diharapkan, apabila semua
ini sudah tercipta menuju Pur-
wakarta Istimewa dan tentunya
ini bukan saja menjadi tanggung
jawab Bupati melainkan menjadi
tanggung jawab kita semua
dengan cara selain rasa memi-
liki juga menjaga. Sehingga apa
sudah diprogramkan berjalan
dan tercipta kita tentunya dapat
menjaga serta melestarikan
keindahan yang ada .
(Habel Hendrik / Tbn)
wartawan, Saepudin me-
neriakan ketersinggungan
mereka terhadap oknum
pegawai Dinkes. Ketersing-
gungan itu berawal, saat
seorang wartawan Kom-
pas TV, Alex, melakukan
peliputan penderita tumor
ganas di Kampung Cipa-
mangkat, Desa/Kecamatan
Pasawahan. Saat melakukan
peliputan, oknum petugas
desa terkesan tidak memiliki
itikad baik yang diindikasi-
kan dengan menghasut kelu-
arga korban untuk mengusir
wartawan yang datang ke
rumahnya.
“Petugas dari Dinkes
dan Kades setempat tidak
menunjukan seorang pen-
gayom masyarakat. Dia
malah marah-marah dan
merasa dilangkahi dengan
adanya wartawan ke rumah
korban. Karena pada saat
itu, Bupati lebih dulu tahu
mengenai penderita tumor
tersebut dari pada kades.
Sehingga yang bersang-
kutan mengeluarkan ka-
ta-kata yang melecehkan
wartawan,” cetus Saepudin.
Dia pun menilai, Kepala
Dinkes yang juga menjabat
Plt Sekda Purwakarta Fadil
Karsoma telah gagal dalam
membina bawahannya.
Selain itu, Fadil dianggap
tak bisa mengamankan dan
mengawal program bupati
yang membebaskan biaya
kesehatan bagi semua ma-
syarakat Purwakarta.
Saat pintu gerbang sudah
tersegel, Fadil datang dan
kendaraannya pun tertahan
di luar gerbang. Fadil terlihat
sedikit emosi dengan adanya
aksi tersebut. Aksi ini pun
dirasanya bisa mencoreng
nama baik Purwakarta.
Sempat terjadi perang
mulut antara Kadinkes den-
gan para wartawan dan situ-
asi sempat memanas. Fadil
pun didesak menyatakan
permintaan maaf secara
terbuka kepada wartawan
dan menindak tegas oknum
petugas kesehatan tersebut.
Kasus serupa pun diharap-
kan tidak terulang kembali.
“Kalau memang seperti
itu ceritanya, jika ada petu-
gas kami yang menghambat
program pemerintah akan
kita pecat. Itu sudah menjadi
komitmen bersama,” tegas
Fadil.
Setelah sekitar satu jam
menggelar aksi di Kan-
tor Dinkes, para wartawan
melanjutkan aksinya di de-
pan Kantor Bagian Pemer-
intahan Desa, Setda Pur-
wakarta. Mereka meminta
Kabag Pemdes, Totong Hi-
dayat melakukan pembinaan
terhadap kades bermasalah.
Para wartawan pun diteri-
ma Kabag Pemdes, Totong
Hidayat. Dalam perbincan-
gannya dengan wartawan,
Totong berjanji akan segera
memanggil kades yang ber-
sangkutan. “kita akan segera
koordinasi dengan camat
untuk segera memanggil
kades tersebut,” ujar Totong
singkat.
(Red/Inilah)
KARAWANG, (WN)
Keluarga tenaga
kerja wanita asal
Kabupaten Karawang,
mengaku kaget
dan “terpukul” atas
munculnya kabar
telah meninggal
dunia salah seorang
anggota keluarganya
yang bekerja di Arab
Saudi. Tenaga kerja
wanita asal Desa
Gembongan, Kecamatan
Banyusari, Karawang, yang
dikabarkan meninggal
dunia di Arab Saudi
tersebut ialah Nurseha
binti Kaswa (42). Nurseha
dikabarkan meninggal
dunia sekitar dua bulan
lalu dan baru sepekan lalu
keluarganya di Karawang
mendapatkan kabar
tersebut. “Pihak keluarga
di Karawang jelas sedih
dan merasa terpukul atas
kabar itu. Karena Nurseha
sangat diandalkan dalam
memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari
keluarga,” kata Karsih, ibu
Nurseha, di Karawang,
Sabtu. Dikatakannya,
pihak keluarga di
Karawang mendapatkan
Nurseha meninggal dunia
sekitar sepekan lalu. Dari
informasi yang sampai ke
pihak keluarga, TKW yang
baru bekerja delapan bulan
itu meninggal dunia setelah
ditemukan tidak bernyawa
di sebuah sisi raya jalan,
wilayah Tha`if, Arab Saudi.
Pihak keluarga di
Karawang menilai, kabar
meninggalnya Nurseha
itu tidak wajar karena
jenazahnya bisa ditemukan
di sisi jalan wilayah
Tha`if. Padahal Nurseha
bekerja sebagai TKW pada
majikannya di wilayah
Jeddah, bukan di Tha`if,Arab
Saudi. Nurseha berangkat
menjadi TKW keArab Saudi
pada Juni 2012, melalui
Perusahaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesia (PJTKI)
PT DUta Banten Mandiri
yang beralamat di Jakarta.
Pihak keluarga berharap
agar pihak terkait segera
memulangkan jenazah
Nurseha, serta mengusut
secara jelas penyebab
kematian Nurseha. Sebab
pihak keluarga di Karawang
menilai kematiannya tidak
wajar. (KR-MAK/M009)
5. EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013
HUKUM & KRIMINAL
5
Mantan Wakil Ketua DPRD Pacitan Ditahan
Ratusan Warga Baku
Hantam di Kejagung
PURWAKARTA, (WN)
Ratusan pengunjukrasa berangkat dari Purwakarta
menuju Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis
kemarin. Dengan gagah perkasa, para pendemo
tidak gentar melakukan aksi baku hantam melawan
petugas di depan gedung, mereka menilai proses
hukum yang melibatkan Bupati Purwakarta Dedi
Mulyadi dibuat ‘Mandek’ oleh penegak hukum terkait
korupsi makan minum (mamin) Rp 12 miliar.
BUPATI TAK TERSENTUH HUKUM
Kejari Wonosari Tahan
Ketua Panitia PNPM
Terdakwa Perusakan Masjid
Dituntut Empat Bulan
Empat Tersangka Korupsi Ditahan
13 Mantan Anggota DPRD
Yogya Dieksekusi
Dalam tuntutan mereka,
Kejagung diminta segera
menjadikan Bupati Purwa-
karta (Dedi Mulyadi, SH)
menjadi tersangka yang di-
duga menerima aliran dana
Islamic Center yang saat itu
menjabat Wakil Bupati Pur-
wakarta mengingat terdakwa
Drs.H.Lili Hambali Hasan
M.Si dan terdakwa Hj.Entin
Kartini S.Sos, MM yang
saat ini berstatus terpidana
menyebutkan keterlibatan
Dedi Mulyadi SH.
Pantuan Warta Nasional,
kericuhan berawal saat se-
jumlah pendemo memanjat
pagar dan melempari Ge-
dung Kejagung dengan lum-
pur. Kepala Pusat Peneran-
gan dan Hukum Kejagung
Setia Untung Arimuladi
menemui pendemo. Untung
berjanji menindaklanjuti
laporan pengunjuk rasa ke
Kejaksaan Tinggi setempat
untuk mengusut kasus yang
merugikan negara Rp12
miliar tersebut.
Namun, menjelang sore,
massa yang tidak puas den-
gan jawaban Kejagung me-
lempari petugas dengan
botol minuman dan kayu.
Tersulut emosi, petugas ber-
balik mengejar pengunjuk
rasa yang diduga menjadi
provokator. Bahkan kedua
pihak terlibat baku hantam.
Akibat insiden tersebut, se-
jumlah orang yang diduga
provokator ditangkap. Se-
mentara korban luka akibat
bentrok dilarikan ke rumah
sakit.
Diberitakan sebelum-
nya, Bupati Dedi Mulyadi
juga terlibat sejumlah kasus
WONOSOBO, (WN)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosari akhirnya menahan Syd
(50) warga Nglipar Gunungkidul yang juga Ketua Panitia Pelaksana
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Meski
dikabarkan tersangka sakit, penyidik kejaksaan tetap melakukan
eksekusi, sebab dari pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan
dinyatakan sehat. ”Tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Wono-
sari,” kata Kasi Pidsus Kejari Wonosari, Sigit K SH, Selasa kemarin.
Tersangka diduga telah melakukan korupsi pembangunan fisik
jalan program PNPM. Negara dirugikan Rp 109 juta akibat perbuatan
tersangka. Menurut Sigit K SH, modus yang dilakukan tersangka
dengan menyetop rekanan yang akan mengirim bahan bangunan
pembuatan jalan. Padahal proyek belum juga rampung.
“Yang cukup pintar, ternyata proyek pembangunan jalan sudah
selesai sesuai ketentuan. Namun tersangka tidak bisa menunjuk-
kan dari mana, bahan bangunan untuk menyelesaikan pembuatan
proyek jalan, sehingga diduga kuat terjadi korupsi. Tersangka kita
jerat dengan Undang-Undang Korupsi,” jelasnya.
Ditanya ada tidaknya pihak lain yang juga terlibat, Sigit belum
bisa memberikan keterangan. Namun kejaksaan masih terus mem-
perdalam dugaan korupsi PNPM di Kecamatan Nglipar tersebut.
Memang untuk sekretaris dan bendahara masih berstatus sebagai
saksi. Sekarang ini kejaksaan masih terus melakukan pengemban-
gan. Jika ada alat bukti yang cukup tidak menutup kemungkinan
jumlah tersangka bisa bertambah. (sm)
YOGYAKARTA, (WN)
Sebanyak 13 terpidana kasus Dana Purna Tugas (DPT) ang-
gota DPRD Kota Yogya periode 2004-2009, Selasa kemarin sekitar
pukul 19.15 tadi malam dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) Wirogunan untuk melaksanakan putusan MA No 150 K/
Pid.Sus/2009 tanggal 10 Mei 2011. Mereka menjalani eksekusi
diantar keluarga dan penasihat hukumnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Kardi SH menjelaskan,
pelaksanaan eksekusi maju sehari dari jadwal yang direncanakan
Rabu (1/2) sesuai permintaan terpidana. ”Eksekusi direncanakan
besok pagi (hari ini,). Tapi tadi (kemarin malam, red) saya dihubungi
salah satu terpidana sekitar pukul 18.40, yang menyatakan mereka
ingin eksekusi malam ini. Sekitar pukul 19.15 mereka datang secara
serentak diantar keluarga dan penasihat hukumnya,” kata Kejari.
12 terpidana dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta
subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan Arif Edi Subiyanto telah
diputus lebih dulu dengan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp
50 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun bersama rekannya
Cindelaras Yulianto, keduanya justru melarikan diri dan dinyatakan
buron sejak November 2010. Sedangkan untuk terpidana Cinde-
laras Yuliantoyang telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat)
tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3(tiga) bulan kurungan saat
ini masih buron. ( sm)
RIAU, (WN)
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kamis kemarin menahan empat
tersangka dugaan korupsi disektor kehutanan daerah setempat yang
merugikan keuangan Negara Rp. 1,9 miliar. Adapun jenis korupsi
tersebut itu berupa penggelapan dana retribusi daerah atas laporan
hasil penebangan kayu bulat besar (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS)
dan Kayu Bulat Kecil (KBK) .
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Riau, Andri Ridwan,SH menyatakan, dasar pena-
hanan itu berdasarkan pertimbangan objektif Penyidik, keempat
tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.
Adapun nama-nama keempat tersangka dimaksud antara lain,
Rahmat Sutopo (Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Hutan Dinas
Kabupaten Inhil), Abdul Rozak (Kasubbag Umum di Sekretariat
DPRD Riau yang sempat menjabat di Dinas Kehutanan Inhil, Heru
Santoso (Kasubbag UPDT Keritang Dinas Dinas Kehutanan Inhil),
satu tersangka lagi adalah Husnizar pegawai dari perusahaan kehu-
tanan PT Sumatera Riang Lestari (SRL). Kasus Korupsi kehutanan
ini berawal dari laporan pelaporan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2009.(Yus)
PACITAN, (WN)
Mantan Wakil Ketua DPRD
Pacitan, Jawa Timur, periode
2004-2009, Handaya Aji,
dijebloskan ke penjara setelah
kasasi kasus korupsi dana
Program Lembaga Ekonomi
Produktif Masyarakat Mandiri
(LEPMM) tahun 1999, ditolak
Mahkamah Agung. “Tadi
terpidana kami jemput di
rumahnya di Desa Losari,
Kecamatan Tulakan,” kata
Kasi Pidana Umum Kejaksaan
Negeri Pacitan, Triyanto.
BANDUNG, (WN)
Asep Abdurahman, terdakwa perusakan Masjid Ahmadiyah di
Jalan Sapari, Kota Bandung, dituntut hukuman empat bulan penjara
oleh jaksa panuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Band-
ung. “Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan yang
dilakukan terdakwa, JPU menuntut terdakwa empat bulan penjara
dikurangi masa tahanan karena telah melakukan perusakan secara
bersama-sama,” kata JPU Agus Muldoko.
Jaksa menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan
pelanggaran Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) tentang tindakan perusakan barang yang dilakukan
bersama-sama. Jaksa menyebutkan bahwa hal yang memberatkan
terdakwa adalah perbuatan atau tindakan yang melakukan peru-
sakan. Sedangkan yang meringankan, terdakwa berlaku santung
selama persidangan, masih muda serta belum pernah terjerat
masalah hukum. Terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan
akan melakukan pembelaan atau pledoi pada persidangan lanjutan
pekan depan. (sm)
JAKARTA, (WN)
Jaksa Agung Muda
Pengawasan (Jamwas)
Kejaksaan Agung (Ke-
jagung) Marwan Effendi
mempersilahkan Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) untuk memeriksa
langsung bank BRI ter-
kait tudingan pengacara
Boy Fajriska soal peng-
gelapan barang bukti
kasus korupsi BRI senilai
Rp 500 miliar.
Menurut Jamwas, ya
KPK tinggal melanjutkan
laporan saya kalau KPK
mau memeriksa silahkan
diantaranya, proyek Pem-
bangunan Jembatan Cikao,
Kasus Bantuan Bencana
Alam, Pembangunan Islamic
Centre, Kasus Korupsi Dana
Makan Minum Senilai Rp
11,86 Miliar, serta Penge-
luaran Fiktif 27 Mata Ang-
garan.
Sejak kasus tersebut
bergulir, Dedi Mulyadi tak
tersentuh hukum di Kejak-
saan Tinggi (Kejati) Jawa
Barat. Padahal, keterlibatan
Dedi Mulyadi telah dis-
ampaikan banyak saksi,
termasuk mantan Bendahara
Entin Kartini divonis 8 tahun
oleh Pengadilan Negeri (PN)
Purwakarta pada 2009 lalu
karena dinyatakan bersalah
atas kasus sebesar Rp 11,86
miliar.
Bahkan, sejumlah aktivis
antikorupsi, lembaga swada-
ya masyarakat, dan tokoh di
Purwakarta, yang tergabung
dalam Masyarakat Peduli
Purwakarta telah berangkat
ke Bandung, mereka men-
datangi kantor Kejaksaan
Tinggi Jawa Barat, meminta
supaya Bupati Dedi Mulyadi
diperiksa.
Mereka antara lain dari
Laskar Antikorupsi Indo-
nesia (LAKI), Gerakan
Moral Masyarakat Purwa-
karta (GMMP), dan sejum-
lah elemen yang tergabung
dalam Masyarakat Peduli
Purwakarta. Beberapa kasus
yang mereka pertanyakan
antara lain dugaan korupsi
pembangunan Jembatan Ci-
kao, kasus bantuan bencana
alam, pembangunan islamic
centre, kasus korupsi dana
makan minum senilai Rp
12,4 miliar, serta pengelu-
aran fiktif 27 mata anggaran.
Keterlibatan Bupati Dedi
Mulaydi telah disampaikan
aktifis antikorupsi ke KPK.
Surat yang masuk ke KPK
adalah pengaduan nomor :
06/GMMP.KOR/08 tang-
gal 5 Agustus 2008 dan
surat KPK RI Nomor : R-
91/40/I/2009 tanggal 9 Janu-
ari 2009.
Serta pengaduan dari
DPC LAKI Purwakarta ter-
tanggal 18 April 2011 No-
mor :A.111/RHS/ DPC-LA-
KI-PWK/ IV/ 2011 (Tanda
bukti penerimaan laporan
no : 2011-04-00347) ten-
tang dugaan TPK proyek
Pembangunan Jembatan
Cikao dan temuan dugaan
penyalahgunaanAPBD 2009
– 2010 sesuai LHP BPK No.
: 10 / LHP / XVIII.BDG /
01 / 2011 tanggal 28 Januari
2011.
“LSM LAKI telah mel-
aporkan sejumlah dugaan
kasus korupsi ke KPK. Dia
pun lalu menunjukkan Surat
Jawaban dari KPKTanggal 8
Juni 2011, Nomor R – 2221
/ 40-43/ 06 / 2011 tentang
tanggapan atas pengaduan
masyarakat (LSM LAKI).
Selain itu, terkait dugaan
korupsi Dana Islamic Centre
sebesar Rp 12.441.022.725
yang diduga Wakil Bupati
Dedi Mulyadi (sekarang
Bupati) terlibat dalam peng-
gunaan dana tersebut, ”ujar
Sofyan Ketua LAKI kepada
sejumlah wartawan.
“Juga, dugaan tindak
pidana korupsi penyimpan-
gan / penyalahgunaan we-
wenang dalam penunjukan
langsung Pembangunan
Jembatan Cikao dan proyek
pembangunan dalam APBD
2009–2010yangtelahmeru-
gikan keuangan negara sebe-
sar Rp 9.636.386.497,83.
LSM LAKI sampaikan dan
laporkan ke KPK berdasar-
kan Hasil LHP BPK RI
Nomor : 10/LHP/XVIII.
BDG/01/2011 tanggal 28
Januari 2011, yang diperkuat
oleh keputusan DPRD Pur-
wakarta No : 903/Kep.
07-DPRD/2011 dan dit-
ambah hasil Novum LHP
BPK No : 20/LHP/XVIII.
BDG/06/2011 Tanggal 23
Juni 2011,”tegas Sofyan.
Adapun, terkait temuan
dugaan penyimpangan pem-
bangunan Jembatan Cikao,
menurut Sofyan, merujuk
dari Laporan Hasil Pemer-
iksaan BPK-RI yang ditin-
daklanjuti dan diperkuat
oleh Keputusan DPRD Tk
II Kabupaten Purwakarta
dengan potensi kerugian
sebesar Rp 4.038.446.087.
Sementara pihak Ke-
jaksaan Tinggi Jawa Barat
sangat berhati-hati mene-
tapkan kasus dugaan korupsi
makan-minum alias Mamin
Gate Kabupaten Purwa-
karta yang melibatkan Bu-
pati Dedi Mulaydi. Asisten
Pidana Khusus (Aspidsus)
Kejati Jabar Fadil Zumhan-
na mengatakan, penetapan
suatu tersangka harus diten-
tukan oleh alat bukti. (Tim)
Meski dijemput secara
paksa, Handaya Aji bersikap
kooperatif. Ia juga tidak
melakukanperlawanansaattim
jaksa yang datang didampingi
polisi membawanya menuju
rumah tahanan (Rutan) kelas
IIb Pacitan.
Handaya sesuai vonis
Pengadilan Negeri (PN)
Pacitan, 10 Maret 2011,
d i n y a t a k a n b e r s a l a h
melakukan tindak pidana
korupsi dan dihukum selama
48 bulan atau empat tahun
penjara. Handaya Aji saat itu
langsung menyatakan banding
ke Pengadilan Tinggi (PT) di
Surabaya. Selang beberapa
bulan, putusan banding justru
memperkuat putusan PN
Pacitan. Lalu menempuh jalur
hukum lain.
Dia mengajukan kasasi
k e M a h k a m a h A g u n g
(MA). Tetapi, upaya itu
tidak membuahkan hasil.
“MA menolak permohonan
kasasi Handaya Aji dan
menyatakannya terbukti
b e r s a l a h m e l a k u k a n
penggelapan sesuai dakwaan
primer Pasal 374 KUHP,”
jelasnya.
Surat pemanggilan pun
dilayangkan hingga tiga kali.
Tetapi, pihak terpidana tidak
merespon, hingga akhirnya
dilakukan penjemputan
paksa. Perkara yang membelit
Handaya Aji itu mulai diusut
di awal 2010. Beberapa bulan
kemudian proses persidangan
dilangsungkan di PN Pacitan.
Saat itu jaksa penuntut
umum mendakwanya
dalamkapasitasnyasebagai
Ketua Kelompok Tani Damai
Desa Losari, Kecamatan
Tulakan, dengan pasal 374
KUHP tentang penggelapan
dalam jabatan subsider
pasal 372 KUHP tentang
penggelapan.
Sebab ia didakwa
menggelapkan dana
ProgramLembagaEkonomi
Produktif Masyarakat
Mandiri (LEPMM) untuk
kelompoknya. (sm)
Kejagung Persilahkan KPK Periksa BRI
Terkait Barang Bukti Rp 500 Miliar
langsung mengecek ke BRI,
cek ke PPATK apa ada aliran
dana yang masuk ke saya,
seharusnya yang dia tuduh
kalau memang ada peny-
elewengan itu jaksa dong,
bukan Apidsusnya,”kata
Marwan Effendi usai mem-
berikan keterangannya se-
bagai saksi korban dalam
kasus pencemaran nama baik
oleh Boy Fajriska di Penga-
dilan Negeri Jakarta Selatan,
Kamis (31/01).
Marwan juga mengin-
gatkan jika laporan yang
dilakukan Boy Fajriska ti-
dak terbukti ke KPK terkait
penggelapan uang bukti,
maka pelapor akan meneri-
ma konsekwensi hukum atas
laporan yang tidak benar
tersebut.
Biar KPK yang membuk-
tikan, tetapi kalau ternyata
laporan tersebut tidak benar,
dia (pelapor) akan dikenai
tindakan hukum,”tegasnya.
Marwan pun berencana
akan melaporkan balik Boy
Fadjriska ke KPK karena
sudah memfitnah dirinya, di-
karenakan Boy Fajriska juga
melaporkan dirinya ke KPK.
“Saya laporkan dia balik
ke KPK karena memfitnah
saya, Saya minta KPK usut
dia juga karena laporannya
gak bener.
Dalam persidangan, Mar-
wan Effendy mengaku sudah
diperiksa terkait kasus yang
terjadi pada 2003 tersebut,
saat itu ia menjabat Asisten
Pidana Khusus (Aspid-
sus) Kejaksaan Tinggi
DKI, sementara juga
diperiksa di antaranya
Salman (Jaksa Penuntut
Umum) dan Hartono
(tersangka kasus korupsi
Bank BRI). (Sun).
6. EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013
PENDIDIKAN
6
Skandal Dana Block Grant
Rehabilitasi SD
PENYELEWENGAN DANA HIBAH
SUBANG, (WN)
Prilaku korupsi di negeri ini bukan lagi merupakan
gejala, melainkan sudah akut dan merupakan bagian
dari kehidupan dan kegiatan di hampir semua
system. Baik di birokrasi, sosial, ekonomi, budaya
dan tak terkecuali di bidang politik.
Pendaftaran SNMPTN
Dibuka Sampai 8 Maret
Tusuk Leher Adik Kelasnya,
Pelajar SMK Diamankan Polisi
Tawuran Pelajar SMAN 70
dan SMAN 6 Disidang
Taufik Nuriman & Fahmi
Hakim Buka MTQ ke – 44
Perebutan Kursi PTN
Semakin Ketat
Fenomena persekongko-
lan antara eksekutif dan leg-
islatif terkait dengan dugaan
kasus bancakan dana hibah
atau lebih dikenal dana as-
pirasi DPR RI untuk reha-
bilitasi bangunan SD bernilai
milyaran rupiah, bersumber
dari APBN dan APBNP TA
2012 yang diusulkan oleh
partai politik akhir-akhir ini
marak terjadi di sejumlah
Kab/Kota di Jawa Barat.
Beberapa kasus ditenga-
rai telah melibatkan sejum-
lah oknum anggota Dewan
dan oknum pejabat pendi-
dikan dan kebudayaan, baik
di pusat dan daerah sehingga
dana milyaran rupiah yang
berasal dari uang kenduri
rakyat (baca: uang Negara)
lenyap sia-sia.
Dari hasil penelusuran
Warta Nasional beberapa
pekan terakhir, di sejumlah
SD di Kab. Bandung Barat,
Cianjur, Subang dan Kota
Banjar diperoleh informasi
‘ Penjarahan” dana hibah
tersebut dilakukan dengan
berbagai pola dan modus, se-
hingga terkesan memperte-
gas adanya pembenaran atas
berbagai penyelewengan.
Penyelewengan-peny-
elewengan itu terjadi, mulai
dari klaim sepihak, pung-
utan liar (pungli) dengan
prosentase tertentu, praktek
nepotisme, hingga yang
paling parah dugaan adanya
kelompok penerima fiktip.
“Sebelum dana diku-
curkan calon penerima dana
atau pelaksana kegiatan
harus bersepakat dahulu
JAKARTA, (WN)
Kasus tawuran pelajar SMAN 6 Jakarta dengan SMAN 70
Bulungan merenggut korban Alawy Yusianto Putra, pelajar SMAN
6 Jakarta sidangnya dilanjutkan kembali di PN Jakarta Selatan,
Rabu (30/1).
Sidang diketuai Majelis Hakim Haryono dengan agenda
eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Fitra
Rahmadani alias Doyok 19 tahun, tim penasihat hukum Yupen
Hadi minta majelis hakim supaya membatalkan dakwaan jaksa
penuntut umum, Alasannya dakwaan penuntut umum dinilai tidak
cermat, tidak cermat dan tidak jelas.
Menurut PH terdakwa, akibat terkanan media terhadap perkara
ini membuat penyidik da penuntut umum tidak dapat berlaku
obyektif, banyak ketentuan hukum acara pidana dilanggar oleh
jaksa, jelasnya sambil menambahkan kliennya didakwa pasal
pembunuhan, pengeroyokan dan penganiayaan dilakukan secara
bersama-sama, tapi yang dihadirkan oleh jaksa di persidangan
hanya satu terdakwa saja, Jaksa lalai dengan mengesampingkan
fakta yang ada.
Karenanya, ia berharap majelis hakim mengabulkan eksepsi
dan membatalkan dakwaan penuntut umum. Seperti dalam
dakwaan penuntut umum terdakwa Doyok didakwa melakukan
pembunuhan, pengeroyokan atau penganiayaan menyebabkan
matinya orang. Peristiwa itu terjadi di Jl. Mahakam (Bunderan
Bulungan) Blok M Plaza, Kebayoran Baru, Jaksel, 24 September
lalu sekitar Pk. 12:00 WIB, setelah PH terdakwa membacakan
eksepsi kemudian sidang ditundah sepekan lagi untuk dengan
agenda putusan sela. (Sun)
SERANG, (WN)
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 44 tingkat Kabupaten
Serang kali ini dilaksanakan di Kecamatan Cikeusal, Pawai pembu-
kaan (ta’aruf) dimulai pukul 15. 00 Wib, dibuka langsung oleh Bu-
pati Serang Ahmad Taufik Nuriman, didampingi Ketua DPRD Fahmi
Hakim, Sekda Lalu Atharussalam Rais, ASDA II Entol Mahmud,
para Kepala Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Se-
rang, Camat, serta Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Cikeusal.
Bupati Serang H Ahmad Taufik Nuriman menyatakan, dengan
digelarnya MTQ disamping sebagai sarana silaturahmi, juga
wahana guna meningkatkan minat masyarakat dalam membaca,
menulis dan mengamalkan isi kandungan Al-qur’an.
“MTQ ke-44 ini juga diharapkan pula untuk mengantarkan
Kabupaten Serang menjadi juara umum yang ke-3 kalinya pada
MTQ tingkat Provinsi Banten, pada MTQ tingkat provinsi di Pande-
glang nanti. Sehingga piala juara umum tetap diperoleh Kabupaten
Serang,” ujar Taufik (zip)
JAKARTA, (WN)
Perebutan kursi perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur
Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) pada tahun ini dipastikan
semakin ketat. Pasalnya, jumlah peserta SNMPTN diperkirakan
meningkat. Hal ini disebabkan dibukanya batasan terhadap akre-
ditasi sekolah asal peserta, sebagai syarat mengikuti SNMPTN.
Artinya, semua sekolah dapat mengajukan siswanya untuk
mengikuti SNMPTN.
Berbeda dengan tahun lalu, batasannya yaitu sekolah ber-
akreditasi A 50 persen, akreditasi B 30 persen, akreditasi C 15
persen, dan tidak terakreditasi 5 persen. Persaingan peserta lintas
akreditasi dan lintas wilayah pun semakin terbuka. Lalu bagaimana
cara panitia SNMPTN melakukan seleksi?
Ketua Umum Panitia Pelaksana SNMPTN 2013, Akhmaloka,
menyampaikan, seleksi dimulai dari melihat peringkat peserta
dari rapor, kemudian melihat peringkat di sekolah, dan peringkat
nasional. Selain itu, dilihat juga dari nilai indeks prestasi para alumni
di perguruan tingginya.
“Kalau akreditasinya A, tetapi lulusannya di DO (drop out)
dari PTN-nya, jangan-jangan termasuk kelas yang tidak baik.
Akan dilihat semua faktor prestasinya,” katanya saat memberikan
keterangan pers di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (1/02/2013).
Dengan tidak dibukanya jalur ujian tulis mulai tahun ini, praktis
SNMPTN hanya menerima jalur undangan, yang sebelumnya men-
syaratkan adanya batasan akreditasi. Seleksi pola jalur undangan
dilakukan dengan menjaring prestasi akademik dari nilai rapor
dan prestasi lainnya.
Akhmaloka menambahkan, peserta yang tidak lulus SNMPTN
dapat mengikuti Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN). Ujiannya
dilakukan setelah ada kelulusan SNMPTN. Namun, dia mengin-
gatkan, bagi peserta yang lulus SNMPTN tidak boleh mengikuti
SBMPTN, kecuali melepaskan kelulusannya. “Kalau ikut tes, pilihan
SNMPTNnya didrop atau tidak diterima statusnya,” katanya. (ASW)
BEKASI, (WN)
Seorang pelajar kelas II di SMK I Cibitung, Kabupaten Bekasi,
DH (16) diamankan aparat Polsek Cikarang Barat karena merampok
kendaraan bermotor milik adik kelasnya, KAS (15). Aksi nekat DH
terjadi di lapangan bola Mustika Ratu, Cibuntu, RT 01/06, Cibitung,
Kabupaten Bekasi. Polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku
setelah mendapat laporan dari warga. Saksi mata, Eko Heriyanto
mengatakan, aksi perampokan itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB
(02/02/2013). Korban, kata dia ditemukan dalam keadaan bersimbah
darah di lokasi perampokan. “Saya lihat korban terluka dan langsung
dibawa warga ke Klinik Handayani yang letaknya tidak jauh dari lokasi,”
kata dia. Dari peristiwa itu, warga yang mengetahui kejadian langsung
melaporkan ke pihak berwajib. “Tak lama sambil membawa korban
ke klinik saya laporkan kejadian itu ke polisi yang kebetulan berada di
depan Klinik Handayani sedang mengatur lalu lintas,” jelasnya.
Tak lama berselang, petugas Reskrim Polsek Cikarang Barat
datang ke lokasi kejadian dan meminta keterangan korban untuk dapat
memburu pelaku.
Kepada petugas, tambah Eko, korban mengaku dirampok oleh
kakak kelasnya. Motor Yamaha Mio warna merah bernopol B 6913
KWC dibawa kabur pelaku. Tak puas, pelaku di bawah umur itu melukai
korban dengan pisau hingga mengalami. Korban menderita luka tusuk
di leher, punggung dan dada.
Pelaku berhasil ditangkap oleh polisi lalu lintas di pertigaan Jalan
Raya Cibuntu, tidak jauh dari klinik tempat korban dirawat. “Pelaku
kami tangkap saat mengendarai motor korban dan langsung kami
serahkan ke Unit Reskrim Polsek,” terang polisi lalu lintas yang melihat
kendaraan pelaku melintas, Aiptu Wawan. (tim/ trk)
JAKARTA, (WN)
Bagi siswa Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan
Sekolah Menengah Keju-
ruan (SMK) yang hendak
melanjutkan ke Perguruan
Tinggi Negeri sudah dapat
mendaftarkan diri melalui
jalur Seleksi Nasional Ma-
suk Perguruan Tinggi Neg-
eri (SNMPTN) 2013.
Ketua Panitia SNMPTN
2013, Akhmaloka, men-
gatakan bahwa pendaft-
aran SNMPTN 2013 untuk
para siswa ini sudah dapat
dilakukan secara online
mulai hari ini sampai den-
gan 8 Maret mendatang.
Namun, dengan catatan,
data rekam prestasi aka-
demik siswa harus sudah
masuk dalam Pangka-
dengan oknum-oknum pet-
inggi partai, anggota Dewan
yang terhormat atau pejabat
tertentu mengenai besaran
fee”, ujar pentolan LSM
yang belum mau disebut
jati dirinya. Masih menurut
sumber tadi, besaran fee
yang harus disetor kepada
oknum tersebut, berkisar
antara 10% - 30% dari total
dana yang dikucurkan.
Yang cukup memprihat-
inkan, hal ini juga ditengarai
dijadikan lahan sampingan
bagi sebagian oknum pe-
jabat di lingkup Dikbud
Kabupaten/Kota yang me-
minta Japrem 5-10% dari
total pagu anggaran. ” Ada
prkatek korupsi, kolusi dan
nepotisme yang begitu masiv
terlihat dalam skandal dana
hibah ini” tutur sumber.
Sebagai testimony terjadi
di Kab.Subang, penjara-
han dana Block Grant itu
diduga dilakukan oknum
petinggi Partai PKB beri-
nisial AN dan Partai PKS
berinisial US, keduanya
anggota DPRD Subang aktif
yang meminta fee 15 % dari
masing-masing sekolah pe-
nerima bantuan. “ Untuk SD
Puncak (Kec.Dawuan) dija-
prem Rp.50 Jtaan dari pagu
anggaran sebesar Rp.339,-
jtan oleh kaki tangannya
partai PKS berinisial Trm
dan H.Odg, sementara SD
Batang, SD Batangsari an
SD Sukareja (Kec.Sukasari)
dikutip 30%, distribusinya
15%-20% untuk partai si-
sanya untuk UPTD Dikbud
Kecamatan dan kabupaten
” ujar sumber meyakinkan.
Masih kata sumber in-
dikasi adanya penjarahan
dana hibah itu, ketika Ka
UPTD Tambakdahan JS
merasa kalang kabut lanta-
ran kasusnya terendus Ka-
jari Subang. untuk mencoba
menghentikan langkahnya
Kajari, lalu pihaknya via
maklar kasus (Markus) di-
duga nyawer Kajari Rp.20
Jtan uang hasil iuran para
Kepsek yang mendapat ku-
curan dana hibah.
Berdasarkan informasi
dihimpun Warta Nasional
dan hasil investigasi dik-
etemukan adanya indikasi
penyimpangan realisasi fisik
yang tak sesuai RAB dan
Spec Teknis, seperti terjadi
di SD- SD wilayah kerja
Kec. Sindangkerta, Kab.
Bandung Barat; diantaranya
SD Harapan (Desa Wang-
unsari) mendapat pagu ang-
garan Rp. 139 Jtan, hanya
merehab 1 lokal mestinya
2 lokal; SD Nangela (Desa
Nanggela) mendapat pagu
Rp.129 jtan menurut pen-
gakuan Bendaharanya Dedi
Supriadi hanya diterapkan
Rp.35jtan.
Sedangkan SD Girimu-
lya (Desa Mekarwangi)
mendapat pagu Rp.139 Jtan,
hasil fisiknya terkesan am-
buradul, seperti temboknya
tidak dikupas, matrialnya
tidak sesuai spec teknis.“
Anggaran yang masih tersisa
akan digunakan untuk pem-
bangunan pagar. Menurut
arahan dari pemerintah atas
bila anggaran rehab ruang
kelas berlebih, bisa diman-
faatkan membangun sarana
sekolah lainnnya “ kelit Kep-
sek Maman Hermawan,S.
Pd.saat dijumpai dikedia-
mannya.
Sementara itu dana hibah
untuk rehabilitasi SD-SD
di wilayah Kec.Tanggeung
Kab.Cianjur dan Kota Ban-
jar menurut pengakuan se-
jumlah Kepseknya meski
sudah MoU sejak awal Juli
2012, hingga kini belum
cair. “ Padahal dana itu ber-
sumber dari APBN murni,
sementara APBNP sudah
diketok palu, jadi mau kapan
realisasinya” tutur sejumlah
Guru di SD Sukamukti dan
Karyamukti (Kota Banjar),
SD Margalaksana (Kec.
Tanggeung,Kab.Cianjur)
dan SD Gandasari (Kec.
Sindangkerta,Kab.Band-
ung Barat). “ saya merasa
prihatin,jika biaya proposal
jutaan rupiah sudah dikutip
oleh Ka UPTD Dadan ,
namun hingga kini dananya
belum ngucur” ujar sumber
di SD Gandasari kesal.
Dikesempatan terpisah,
aktivis Gerakan Nasional
Pemberantasan Korupsi
(GNPK) kab.Subang RAA.
Hakim,MM. saat dimintai
tanggapannya seputar pen-
jarahan dana hibah ini me-
maparkan, dengan upaya
pemberantasan korupsi saat
ini, maka lahirlah istilah
Corruptor fight back. Arti-
nya, para koruptor secara
terang-terangan berupaya
melakukan perlawanan
melalui langkah-langkah
hukum. Dengan kata lain
menantang hukum Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor).
“Jadi seandainya ada
orang-orang minta perlind-
ungan untuk tidak diusut
dalam dugaan perkara ko-
rupsi, maka ia tidak hanya
melanggar UU Tipikor, teta-
pi lebih dari itu orang-orang
semacam itu sama sekali
tidak memiliki komitmen
terhadap perjuangan bangsa,
bahkan ia lebih berusaha
menghacurkan negeri ini “
tuturnya.
Melihat kondisi seperti
ini,Hakimmemintaagarpara
penegak hukum segera turun
tangan.” Polisi dan Kejak-
saan harus pro aktip untuk
segera menyelidiki dugaan
kasus pelanggaran hukum
tadi, seret pelakunya sampai
ke meja hijau, agar ada efek
jera”, pintanya berapi-api.
Sejauhmana keterlibatan
oknum eksekutif dan legisla-
tive yang turut menggerogoti
pundi-pundi uang kenduri
rakyat itu, Warta Nasional
masih akan terus melakukan
penelusuran lebih lanjut.
(Abh/esuh)
lan Data Sekolah dan Siswa
(PDSS). “Hari ini bagi yang
ingin mendaftar SNMPTN
sudah bisa secara online den-
gan memasukkan NISN dan
password,” kata Akhmaloka
saat jumpa pers Pendaftaran
SNMPTN 2013 di Gedung D
Dikti, Jakarta, Jumat.
Cara memperoleh Nomor
Induk Siswa Nasional (NISN)
dan password untuk masing-
masing siswa ini dilakukan
dengan pengisian PDSS oleh
sekolah terlebih dahulu. Nanti-
nya Kepala Sekolah yang akan
mendapatkan password dan
membagikan pada siswa yang
berniat mengikuti SNMPTN
2013. “Jika sudah dapat pass-
word dan NISN itu, silakan
saja mendaftar dan mencetak
kartu peserta SNMPTN,” jelas
Akhmaloka. Untuk mendaf-
tar secara online ini, siswa
dapat mengakses me-
lalui alamat http://snmptn.
ac.id. Para calon peserta
SNMPTN ini dapat memilih
satu program studi dari
universitas negeri mana
saja yang diminatinya.
Sementara jika ingin
memilih dua program studi
maka salah satu univer-
sitasnya harus berada di
provinsi yang sama den-
gan SMA asal atau dari
provinsi terdekat jika be-
lum terdapat universitas
negeri pada provinsi asal.
“Kalau memang memilih
dua maka urutan pilihan
universitas dan program
studi menyatakan prioritas
pilihan,” tandasnya. (son)
JAKARTA, (WN)
Pemkot Jakarta Barat
akan menata permukiman
warga Kampung Apung, RT
10/01 Kelurahan Kapuk Keca-
matan Cengkareng. Penataan
difokuskan pada kelanjutan
proyek pembangunan saluran
air dan perbaikan rumah
warga. Hal itu dijelaskan
Wali Kota Jakarta Barat H
Burhanuddin saat mengikuti
kegiatan bersih-bersih Kam-
pung Apung yang dilakukan
tim Relawan Pemuda Jakarta
Barat, Rabu pagi.
Menurutnya, penataan
Kampung Apung Akan Ditata Ulang
permukiman Kampung Apung di-
lakukan setelah anggaran belanja
daerah tahun ini disetujui. Bila
sudah disetujui, Pemkot Jakbar
akan mengerjakan sejumlah
proyek pembangunan di Kam-
pung Apung, antara lain proyek
pembangunan saluran air yang
sempat tertunda dan penamba-
han pompa portable yang digu-
nakan untuk menyedot genangan
air di permukiman warga.
“Kalau sudah ketuk ang-
garan, kami akan melanjutkan
proyek yang tertunda. Lalu kami
tambahkan sejumlah pompa air
untuk menyedot air di sini. Kita
reshufle atau perbaiki kampung
termasuk hak-hak mereka, kita
tata ulang semua,” jelas Wali
Kota. Sebelum ditata, Pemkot
Jakbar akan mengkaji secara
teknis dan komprehensif menge-
nai penataan tersebut. “Kita kaji
secara teknis dan komprehensif.
Dan dinas perumahan sudah
merancang itu. Mungkin areal
perkuburan (makam) ini akan kita
pindahkan ke TPU Tegal Alur, di
sana masih kosong.”
Selain memperbaiki rumah
warga, Pemkot Jakbar juga men-
gusulkan pembangunan sekolah
di kawasan itu, salah satunya
sekolah kejuruan. “Kami juga
mengusulkan sekolah kejuruan
di sini. Mudah-mudahan disetujui.
Pokoknya kita pindahkan dulu.
Kalau pak RW bilang setuju,
kami pindahkan kuburan itu,”
sambungnya.
Rencana Pemkot Jakbar
menata permukimaan Kampung
Apung mendapat respon dari
Ketua RW 01, Juhri. Ia mengaku
setuju Kampung Apung diker-
ingkan. Selama ini kekecewaan
warga belum terobati jika banjir
permanen tak bisa teratasi. Menu-
rutnya jika dikeringkan budidaya
ikan lele di kampung itu masih
bisa diteruskan. “Lagi pula air
yang digunakan buat budidaya
ini buka dari genangan air di
permukiman, melainkan air yang
disalurkan melalui jet pump.
Kalau air yang menggenang itu
sudah terkena polusi, sudah kena
limbah,” tuturnya.
Juhri pun mengaku sudah
mendapatkan penjelasan dari Wali
Kota Jakarta Barat terkait rencana
penataan Kampung Apung, apa-
lagi nantinya di kawasan itu akan
dibangun sekolah kejuruan. “Tadi
pakWalibilanganggaranpenataan
ini sekitar Rp 8 atau 9 miliar. Kami
ini bukan warga bantaran kali,
wajar kalau permukiman ini ditata
ulang,” katanya. Sementara itu
sekitar 100 orang relawan terdiri
atas ikatan Abnon dan Abnon Jak-
bar 2012, Paskibraka, PMI, KNPI
dankarangtarunamelakukankerja
bakti bersih-bersih di permukiman
warga Kampung Apung. Mereka
mengangkut sampah di genangan
air menggunakan serokan ikan.
Wali Kota H Burhanuddin turut
serta mengangkut dan menarik
gerobak sampah. “Kegiatan ini
baru yang pertama. Tapi, waktu
banjir kami juga pernah menjadi
relawan di sini,” tutur Taufik,
salah seorang relawan.
(Wilson/why/aji)
7. Komisi V DPR
Akan Surati Mendagri
GUBERNUR JABAR MANGKIR
EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013
METROPOLITAN
7
Limbah Rumah Tangga Mulai Cemari Air BKT
JAKARTA, (WN)
Komisi V DPR akan menyurati Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Gamawan Fauzi terkait mangkirnya
Gubernur Jawa Barat dalam Rapat Kerja (Raker)
Komisi Perhubungan yang membahas Sinkronisasi
dan Koordinasi Penanggulangan Banjir DKI Jakarta,
Jawa Barat, dan Banten. “Kami akan menyurati
Mendagri, tapi nantinya persoalan ini tetap kami
diskusikan,” ujar Ketua Komisi V DPR Yasti
Soepredjo Mokoagow (F-PAN) saat diwawancarai
Tim Parle, di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis.
Satlantas Jakpus Juga Cetak Pocil
Ahok : Akses ke Rusunawa
Pinus Elok Harus Dibuka
Rusunawa Pulogebang Tampung
Korban Banjir
Menanggapi sikap
Komisi V DPR tersebut,
Sekretaris Daerah (Sekda)
Jawa Barat mengaku hanya
bisa mengambil keputusan
sesuai dengan hasil rapat
sebelumnya bersama gu-
bernur dan jajarannya. Se-
mentara itu, Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo hanya
tersenyum ketika ditanya
mengenai ketidakhadiran
Gubernur Jawa Barat.
Menurut Yasti, Raker ini
agendanya sangat penting
dan membutuhkan solusi
bersama antar Pimpinan
Daerah sekitarnya. “Ma-
JAKARTA, (WN)
Satuan lalu lintas wilayah
Jakarta Selatan tengah mer-
encanakan operasi gabungan
pengawasan dan pengen-
dalian terhadap angkutan
umum di wilayah Jakarta Se-
latan. Oleh karena itu, demi
menyukseskan rencana ini,
Satlantas Jaksel pun meng-
gandeng pihak-pihak terkait
seperti Dinas Perhubungan,
Garnisun, dan intansi terkait
lainnya.
Rapat koordinasi pun
telah mulai digalang. Rabu
WIB lalu, di kantor Dinas
Perhubungan, Satlantas Jak-
sel, Dishub, Garnisun, dan
instansi terkait lainnya pun
telah duduk bersama untuk
mengevaluasi permasalahan
lalu lintas di Jakarta Selatan
dan mulai merumuskan upa-
ya-upaya solusinya.
JAKARTA, (WN)
Dengan
menggunakan Getek
berukuran 1m x 5m
Walikota Jakarta Pusat,
Saefullah didampingi
Camat Kemayoran,
Maharyadi serta dengan
petugas cleaning Service
Sudin PU Air Jakarta
Pusat membersihkan
tumpukan sampah
yang terdapat di delta
kali item. Dengan
menggunakan jaring
bekas kipas angin
yang diikat ke bambu,
Walikota menyerok
tumpukan sampah
dari kali item yang
JAKARTA, (WN)
Satuan Lalu Lintas Jakarta Pusat tidak mau ketinggalan dalam
mendukung program pendidikan lalu lintas sejak usia dini melalui
upaya pemolisian anak-anak. Menjadi gemblengan pertama Polisi
Anak (Pocil) ini adalah SD 02 Menteng, Jakarta Pusat.
Sebanyak 22 siswa SD 02 Menteng pun telah mengikuti
pelatihan Polisi Cilik yang digelar Satlantas Wilayah Jakarta Pusat.
Adapun kegiatan yang ditekankan adalah untuk menanamkan
kedisiplinan dan kepercayaan diri serta pengetahuan tentang
lalu lintas.
“Ini merupakan program Polda Metro Jaya untuk menciptakan
generasi muda yang disiplin, percaya diri, tanggung jawab dan
berakhlak mulia khususnya kepada siswa sekolah dasar di wilayah
Jakarta Pusat,” Ujar Kanit Dikyasa Jakpus AKP Yulianti, kamis.
Pelatihan sendiri sudah dimulai sejak Desember lalu, dan
hingga kini siswa peserta polisi cilik terus digembleng. “Kami
mengajarkan banyak hal, diantaranya pelatihan baris-berbaris
dan 12 gerakan lalu lintas,” ungkap AKP Yulianti.
Harapannya, dengan menciptakan polisi-polisi cilik semacam
ini, generasi muda masa depan akan berkualitas. Tidak hanya
pada kemampuan logikanya, namun juga memiliki mental yang
kuat dan akhlak yang mulia.
Kedisiplinan ini nantinya juga akan berpengaruh positif untuk
lalu lintas. Dengan membudayakan kedisiplinan sejak usia dini,
maka ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di masa
mendatang juga akan tercapai.
“Melalui pelatihan ini diharapkan nantinya para siswa akan
menjadi pribadi yang disiplin dan tegas. Sehingga juga akan dapat
menjadi pelopor keselamatan lalu lintas hingga dapat menciptakan
kamseltibcar lantas,” tandas AKP Yulianti. (Wilson/Charles)
JAKARTA, (WN)
Air di Banjir Kanal Timur
(BKT) kondisinya sudah
mulai tercemar limbah.
Dalam beberapa bulan
terakhir, air yang bau dan
berbusa dirasakan warga
yang lalu lalang disekitar
BKT. “Airnya mulai bau dan
berbusa banyak,” kata Wi-
nardo, warga Duren Sawit,
Kamis.
Disebutkan, kondisi
ini sudah beberapa bulan
lalu, dan bau air bercampur
sampah ini lebih terasa
saat berada di sisi Bendung
Malakasari, Duren Sawit.
JAKARTA, (WN)
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama
meminta pihak Perumahan Taman Pulo Indah (TPI), RW 018
Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, membuka akses
jalan ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pinus Elok
A. Pria yang akrab disapa Ahok ini tidak ingin, karena rumah susun
diisi dari orang menengah ke bawah tidak diberikan akses jalan
sehingga menjadi terisolir.
“Emang orang yang kurang itu bukan manusia? Suatu hari dia
bisa jadi kaya juga dong,” kata Ahok, saat meninjau Rusunawa
Pinus Elok A, Minggu (3/2).
Rusunawa Pinus Elok A sendiri terletak di dalam lingkun-
gan Perumahan TPI. Rusun yang terdiri dari 600 unit tersebut,
rencananya akan dijadikan salah satu lokasi penampungan bagi
korban banjir waduk Pluit.
Marsono, Ketua RW 18 Kelurahan Penggilingan dihadapan
Ahok mengatakan, saat pembangunan rusun, jalan-jalan di ling-
kungan perumahan TPI banyak yang rusak. Sampai saat ini, pihak
pengembang rusun tidak memperbaiki jalan-jalan yang rusak itu.
“Alasan utama karena pembangunan rusun ini merusak jalan
kami dan tidak pernah memperbaiki. Sementara warga memban-
gun jalan secara swadaya,” kata Marsono beralasan.
Terkait keluhan dari warga, Ahok pun langsung menghubungi
Kepala Dinas PU agar segera memperbaiki akses jalan di Peruma-
han TPI Penggilingan. Dirinya berharap, dengan diperbaikinya jalan
tersebut tidak ada masalah lagi antara warga TPI dengan pihak
Rusunawa Pinus Elok A.
Ahok sekali lagi menegaskan, dirinya bersama Gubernur
Jokowi, tidak ingin ada manusia yang dibeda-bedakan berdasarkan
tingkat sosialnya. Diharapkan seluruh masyarakat, terutama yang
mampu dapat membantu warga lainnya yang kurang beruntung.
Pada kesempatan ini, Ahok juga memerintahkan Walikota
Jakarta Timur H.R. Krisdianto agar mendata warga yang tinggal
dibantaran-bantaran kali untuk dipindahkan ke Rusunawa. “Dari-
pada rusak lebih baik kasih orang tinggal,” pesan Ahok.
Selain Rusunawa Pinus Elok A, lokasi lain yang ditinjau Ahok
yaitu Rusunawa Pinus Elok B di RW 09 Kelurahan Penggilingan.
Di lokasi ini, Ahok meminta agar pedagang kaki lima (PKL) yang
ada di depan Rusun dapat dipindahkan ke lantai dasar.
“Kalo diluar kan ganggu lalu lintas jalan, saya perintahkan
Walikota agar memindahkan ke dalam Rusun di lantai dasar,”
tegas Ahok. (Parlindungan)
JAKARTA, (WN)
Warga korban banjir di waduk Pluit, Jakarta Utara, mulai
dimasukkan ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pulogebang,
Jakarta Timur. Saat ini sudah 116 jiwa atau 32 Kepala Keluarga
(KK) yang ditampung dan kemungkinan akan terus bertambah,
karena banjir belum juga surut. “Saya sudah perintahkan logistik
untuk membantu makanan bagi mereka,” kata Walikota Jakarta
Timur HR Krisdianto. Disebutkan, para pengungsi itu ditampung
di Rusunawa Pulogebang dengan alasan untuk membantu mer-
eka karena tempat tinggal yang terkena banjir. Mereka diberikan
gratis sampai 2 bulan untuk kemudian ditawarkan apakah bisa
dilanjutkan untuk sewa. “Yang penting sekarang mereka kita bantu
lebih dulu,” kata Walikota.
Informasi yang diperoleh, Rusunawa Pulogebang memiliki
200 rumah dengan 5 lantai yang ada. Sarana pendukung saat
ini sudah lengkap, seperti air, listrik dan lainnya sudah memadai.
Walikota yang melakukan peninjauan langsung terhadap penem-
patan para pengungsi ini mengaku cukup lega karena para korban
banjir tampak lebih nyaman. “Saat berdialog sepertinya mereka
senang,” katanya. (Wilson)
“Sayang saja, kali yang dijadi-
kan tempat rekreasi, tetapi kok
berbusa,” katanya.
Seperti kondisi BKT di
Bendung Malakasari, airnya
berbusa melimpah. Busa yang
melimpah ini semakin banyak
dan menumpuk di mulut pintu
air bendungan. Busa ini me-
manjang sampai beberapa ratus
meter. Busa yang melimpah itu
bahkan beterbangan saat angin
kencang menerpa. Sejumlah
anak kecil bahkan bermain
rebutan busa yang beterbangan
di sisi kali.
Evita Dwi Saiverda SH,
M.Si, Kepala Kantor Lingkun-
gan Hidup Kota Administrasi
Jakarta Timur, mengatakan
sampai saat ini standar Baku
Mutu Air di Kanal Banjir Timur
(KBT), karena belum dimasuk-
kan pengkelasan.
Sehingga belum bisa me-
nyatakan tercemar atau tidak.
“Tetapi, kementrian LH sudah
melakukan penelitian pada
Oktober 2012, bahwa busa itu
muncul karena turbelensi di
pintu air sehingga mengeluar-
kan busa,” katanya.
Namun, pihaknya, katanya
akan melakukan pengambilan
sample lagi guna mendapatkan
data terbaru. Hasil penelitian
terkait baku mutu, baik terkait
kandungan BOD maupun COD
akan menjadi acuan terkait baku
mutu BKT. Dales Manurung, Ka-
subdin Pengendalian Kerusakan
Sumber Daya Alam, menye-
butkan belum bisa menyatakan
bahwa BKT itu tercemar atau
tidak, karena batas ambang
batas belum ada. Hanya saja,
kemungkinannya adalah BKT
tercampur dengan limbah de-
tergen rumah tangga.
Limbah rumah tangga kat-
egori greywater (semisal air
mandi, dapur atau cucian) dari
5 saluran yang tepotong BKT
sulit untuk dipantau. Meski
sebenarnya sudah ada aturan
bahwa setiap limbah sebelum
dibuang ke saluran harus lebih
dulu diolah.
Andi Setiadi, Kasubid Pen-
gawasan dan Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup,
mengatakan tidak ada perusa-
haan di sisi jalur BKT. Namun,
ada sebanyak 98 perusahaan
di sisi saluran yang terhubung
ke BKT. Saluran terhubung ada
5, diantaranya Saluran Cipi-
nang, Jatikmarat, dan Buaran.
“Perusahaan 3 bulanan harus
memberikan laporan, dan kita
mengawasinya,” katanya.
(Parlindungan)
salah banjir ini bukan hanya
melibatkan satu sektor saja,
tetapi melibatkan seluruh
pihak disekitar wilayah DKI
Jakarta,” katanya.
Dia menambahkan, per-
soalan itu juga menyangkut
administrasinya sehingga
dibutuhkan koordinasi yang
cukup intensif, selain juga
persoalananggarandanayang
digunakan dalam menanggu-
langi banjir tersebut. “Yang
sangat perlu dicarikan solusi
adalah secepatnya mengatasi
banjir di ketiga provinsi ini
(DKI Jakarta, Jawa Barat dan
Banten), dan akan kita lihat
apa yang sudah dan belum
dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi,” jelasnya.
Pada kesempatan itu,
Yasti mengatakan, Komisi V
DPR juga menerima usulan
baru terkait program kebi-
jakan sodetan di Kali Cili-
wung menuju Banjir Kanal
Timur (BKT), Normalisasi
Sungai, Waduk maupun
Setu. “Komisi V DPR akan
mempertimbangkan ber-
sama pimpinan dan anggota
Komisi V DPR RI, tentunya
demi kepentingan masyara-
kat,” jelas politisi dari Fraksi
PAN ini.
Komisi V DPR, lanjut-
nya, meminta Provinsi Jawa
Barat yang berperan sebagai
hulu dapat menata ling-
kungannya secara baik dan
benar. “Perizinan pendirian
bangunan kawasan resapan
air, seperti di daerah Bogor,
Puncak, Cianjur (Bopunjur)
harus ditertibkan, sehingga
daerah resapan tetap terjaga.
Pemerintah daerah mesti
tegas dalam pemberian izin
ini,” ujarnya.
Wanita kelahiran Ma-
nado, 8 Maret 1968 ini men-
egaskan, budaya masyarakat
Indonesia dalam membuang
sampah sembarangan perlu
dihilangkan. “Untuk meng-
hilangkan kebiasaan buruk
ini, perlu menumbuhkan ke-
sadaran untuk menjaga ling-
kungan sekitar. Sarana dan
prasarana untuk menang-
gulangi banjir juga mesti
diperhatikan,” jelasnya.
Yasti berpesan agar
seluruh instansi pemerin-
tah dapat bekerjasama dan
berkoordinasi dalam meny-
elesaikan berbagai masalah
yang melanda sehingga di-
harapkan ditahun mendatang
titik-titik banjir di Jakarta
dapat berkurang. (rekson)
Satlantas : Operasi Gabungan Kendalian Angkutan Umum
Walikota Jakpus Naik Getek Bersihkan Sampah di Kali Item
“Kami melakukan sin-
ergi dengan berbagai in-
stansi untuk menciptakan
ketertiban, keamanan dan
kelancaran lalu lintas, serta
intinya supaya pelayanan
kepada masyarakat menjadi
lebih baik,” ujar Kasat Lan-
tas Jakarta Selatan AKBP
Hindarsono,SIK,M Hum
Operasi gabungan yang
tengah direncanakan ini
bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana kondisi keter-
tiban kendaraan umum dan
kendaraan pribadi maupun
niaga yang ada dan melintas
di wilayah Jakarta Selatan.
“Penertiban yang akan di-
lakukan meliputi kelengka-
pan surat-surat kendaraan,
surat izin operasi bagi ang-
kot serta surat jalan bagi
kendaraan niaga,” terang
AKBP Hindarsono.
“Sebab sejauh ini banyak
sekali ditemukan kasus ang-
kutan umum yang kelengka-
pan surat-suratnya tidak me-
madai, angkutan perbatasan
yang tidak berijin trayek atau
menyimpang dari trayeknya
atau angkutan umum yang
kerap kali memotong trayek
dan menelantarkan penump-
ang di perbatasan wilayah.”
“Selain itu, kami juga
akan menertibkan terminal
bayangan di Jakarta Selatan
seperti di Kawasan Pondok
Pinang, Kawasan cilandak,
Kawasan Ps.Minggu, dan
Kawasan Kebayoran Lama,”
terangnya.
Masih menurut Hindar-
so, operasi gabungan ini juga
akan menyasar kendaraan
pribadi. Salah satu kasus
yang akan menjadi perhatian
adalah parkir sembarangan.
“Parkir liar juga akan ditert-
ibkan untuk mengurangi ke-
macetan di wilayah Jakarta
Selatan,” katanya.
Terakhir, Hindarso pun
berharap hasil rapat koor-
dinasi ini akan dapat segera
diimplementasikan di lapan-
gan, baik itu dari Kepolisian,
Dishub, dan instansi lain-
nya. “Dengan adanya rapat
semacam ini, saya berharap
kita semua dapat bekerja
sama karena mempunyai tu-
juan yang sama yakni men-
ciptakan kenyamanan dan
keamanan bagi masyarakat
serta meningkatkan pelay-
anan kepada masyarakat,”
tutupnya. (Wilson)
kemudian dimasukan
kedalam karung, dengan
tidak merasa jijik, sampah
diangkat perlahan-lahan
agar tidak jatuh ke kali.
Menurut Walikota
Jakarta Pusat, Saefullah di
dampingi Ka.Sudin PU Air,
Herning Wahyuningsih,
sampah yang menumpuk
di kali item sudah diangkat
sekitar 200 meter kubik
yang dikerjakan selama
empat hari. Pengangkatan
sampah tersebut di lakukan
oleh Pihak Dinas PU Prov.
DKI Jakarta dan Sudin
PU Air Jakpus dengan
mengerahkan 75 petugas
cleaning service,ujarnya.
Diperkirakan sisa
tumpukan sampah yang
ada di kali item saat ini
sekitar 300 meter kubik
lagi, “ Yah mudah-mudahan
dalam Minggu-Minggu ini
sampah yang menumpuk
sepanjang 500 meter di kali
tersebut habis terangkut.”
Ujar Walikota Jakarta Pusat,
Saat meninjau pelaksanaan
pengangkatan sampah
yang di lakukan oleh UPT
Peralatan Dinas PU bersama
Sudin PU Air Jakpus,
Jum’at. Hadir Camat
Kemayoran, Maharyadi,
Lurah Serdang, Mulyatno,
Asisten Pembangunan dan
Lingkungan Hidup, Eldi
Andi, Ka,Bag Tata Ruang
dan Lingkungan Hidup,
Yuwendry, Ka.Sudin PU
Air, Herning Wahyuningsih.
Tumpukan sampah di kali
item tersebut terdiri dari
plastik minuman, kantong
plastik, potongan kayu,
bambu, sterofoam, kasur
dan lain sebagainya akibat
terbawa hujan.
Untuk itu Walikota
menghimbau, agar warga
masyarakat membuang
sampah pada tempatnya,
jangan membuang di
saluran atau ke kali
akibatnya seperti ini.
Selain itu juga sampah
yang berceceran di jalan
supaya dibersihkan oleh
pihak Sudin Kebersihan,
karena jika tidak sampah
yang berceceran di jalan
jika tertiup angin akan
masuk ke saluran atau ke
kali, ujar Saefullah.
Ka.Sudin PU
Air Jakarta Pusat,
Herning Wahyuningsih
menambahkan, sampah
yang terdapat di kali
item diperkirakan
sampai mencapai 500
meter kubik, dan yang
sudah terangkut 200
meter kubik dengan
mengerahkan tenaga
cleaning service 75
orang. (Wilson/ AD)