Materi PKn KLS XI Semester 2

1. HUBUNGAN INTERNASIONAL
Meita Purnamasari, M.Pd
SMAN 1 Cimahi

2. Pengertian Hubungan Internasional
Menurut RENSTRA ( Rrencana Strategi Pelaksanaan
Politik Luar Negeri Indonesia
) adalah hubungan antar bangsa dalam
segenap aspeknya yang dilakukan suatu Negara yang
meliputi aspek politik, ekonomi, social budaya dan
hankam dalam rangka mencapai tujuan nasional
bangsa itu.
Hubungan Internasional merupakan kegiatan interaksi
manusia antar bangsa baik secara individual maupun
kelompok, ahli hukum mengatakan bahwa hubungan
internasional adalah hubungan antara bangsa.

3. Wujud dari Hubungan Internasional
a. Individual ( turis mahasiswa pedagang yang
mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga
timbul kepentingan timbal balik di antara mereka
).
b. Antar kelompok (Lembaga social dan keagamaan
dan perdagangan yang melakukan kontak secara
insidental, periodik atau permanen).
c. Hubungan antar Negara ( negara yang satu
dengan negara lainmengadakan kerjasama dalam
bidang ekonomi, kebudayaan, tekhnologi, dll ).

4. Sifat Hubungan Internasional :
• Persahabatan
• Persengketaan
• Permusuhan
• Peperangan

5. Pola Hubungan Internasional
Penjajahan: bangsa yang satu menghisap
bangsa lain yang disebabkan oleh
perkembangan kapitalisme. Kapitalisme
membutuhkan bahan mentah bagi industri
dalam negeri, oleh karena bahan mentah
itu banyak diluar negeri maka timbul
kehendak untuk menguasai wilayah
bangsa lain untuk menghisap kekayaan
bangsa lain itu.

6. Pola Hubungan Internasional
Saling ketergantungan : hubungan ini terjadi antara negara-
negara yang belum berkembang (negara-negara dunia ke
tiga ) dengan negara maju. Negara baru merdeka atau
negara berkembang ingin meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya mereka melakukan hubungan ekonomi
, mengembangkan industri dan bersaing dengan negara maju
di pasar global. Namun mereka tidak memiliki modal dan
tekhnologi, maka negara tadi bergantung kepada modal dan
tekhnologi negara maju. Pola hubungan ini dekat dengan
neo- kolonoalisme, yaitu usaha menguasai negara lain atas
bidang ekonomi, kebudayaan, idiologi atau
kemiliteran negara atau kawasan tertentu tapi dengan cara
mengindahkan proforma kemerdekaan politis.

7. Pola Hubungan Internasional
Sama derajat anatar bangsa : hubungan
ini dilakukan dalam rangka kerjasama
dalam rangka untuk mewujutkan
kesejahteraan mereka. Pola hubungan ini
sulit dilakukan terutama oleh negara-
negara atau bangsa-bangsa yang serba
ketinggalan dalam kualitas sumber
dayanya, terutama sumber daya
manusianya.

8. Pola Hubungan Internasional
Terkait dengan hubungan sama derajat sila kedua Pancasila
mengajarkan bahwa hubungan antar negara atau antar bangsa
harus bertolak pada kodrat manusia. Dalam Pancasila kodrat
manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan YME yang merdeka dan
sama derajatnya. Oleh karena itu hubungan antar bangsa harus
diwarnai dengan penghormatan atas kodrat manusia sebagai
makhluk yang sederajat, tapa memandang idiologi, bentuk negara
dan sistem pemerintahan dari negara lain itu.
Oleh karena itu nasionalisme bangsa indonesia tidak jatuh kepaham
Chauvinisme dan kosmopolitisme. Chauvinisme adalah paham yang
mengagung-agungkan bangsa sendiri dengan memandang renfah
bangsa lain. Kosmopolitisme adalah pandangan yang melihat
kosmos (seluruh Dunia ) sebagai polis (negeri sendiri ) sehingga
cenderung melupakan nasionalisme yang sehat dan mengabaikan
tugas terhadap bangsanya sendiri.

9. Bangsa indonesia memilih politik luar
negeri Bebas Aktif. Bebas berarti :
1. Bangsa Indonesia bebas bergaul dengan
bangsa manapun.
2. Dalam pergaulan itu bangsa Indonesia
tidak Intervensi atau tidak mencampuri urusan
dalam negeri negara lain.
3. Dalam pergaulan itu terjadi saling memberi
dan menerima bantuan dan pertolongan yang
tidak mengikat.

10. Aktif berarti :
1. Bangsa Indonesia aktif
bekerjasama dengan bangsa lain untuk
perdamaian dunia
2. Bangsa indonesia aktif membela
bangsa yang terancam keberadaan dan
kedaulatannya atas dasar persamaan
derajat tidak termasuk intervensi.

11. Dalam pelaksanaan kerjasama dan hubungan Internasional
Presiden sebagai kepala negara dibantu oleh Menteri dan
Departemen Luar Negeri serta dibantu oleh para Duta dan Konsul
yang diangkat oleh Presiden dan dibantu oleh Duta dan Konsul
Negara lain yang diterimanya. Pengankatan Duta dan Konsul serta
penerimaan Duta dan Konsulk negara lain telah diatur dalam
pasal 13 UUD 1945, yang berbunyi :
Ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul
Ayat 2 Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR
Ayat 3 Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan DPR.

12. Arti Penting Hubungan dan kerjasama Internasional
Tidak satupun bangsa di dunia ini dapat membebaskan diri
ketergantungan dengan bangsa dan negara
lain. Menurut Mochtar Kusumaatmaja hubungan dan kerjasama
antar bangsa itu timbul karena adanya kebutuhan yang
disebabkan oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan
industri yang tidak merata di dunia.
Disamping itu hubungan antar bangsa penting disebabkan
1. Menciptakan hidup berdampingan secara damai.
2. Mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan
diplomasi.
3. Membangun solidaritas dan saling menghormati antar
bangsa.
4. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia
5. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan nrgara di tengah
bangsa-bangsa lain.

13. Sarana Hubungan Internasional
Diplomasi : seluruh kegiatan
untuk
melaksanakan politik luar negeri suatu
Negara dalam hubungannya dengan Negara
dan bangsa lain.
Fungsi dasar Diplomat ada 3 yaitu :
a. Sebagai lambang, prestise Negara pengirim
b. Sebagai wakil yuridis yang sah dari Negara
pengirim
c. Sebagai perwakilan diplomatic suatu Negara
di Negara lain. : perunding (negotiation),
Melaporkan (reporting) , Perwakilan
(refresentation), Melindungi kepentingan
negara dan warga negaranya di luar negeri.

14. Sarana Hubungan Internasional
Propaganda : usaha sistimatis untuk mempengaruhi
pikiran, emosi demi kepentingan masyarakat
umum. Propaganda : lebih ditujukan kepada warga
Negara lain dari pada pemerintahannya, dan untuk
kepentingan Negara yang membuat
propaganda.
Ekonomi : Sarana ekonomi umumnya
digunakan secara luas dalam hubungan
internasional baik dalam masa damai maupun masa
perang. Pada masa tertentu semua negara harus
terlibat dalam perdagangan internasional agar dapat
memperoleh barang yang tak dapat diproduksi dalam
negeri., sehingga terjadi ekspor dan impor.

15. Sarana Hubungan Internasional
Kekuatan militer dan perang (show of
Force): Peralatan militer yang memadai dapat
menambah keyakinan dan stabilitas untuk
berdiplomasi. Diplomasi tanpa dukunagan militer
yang kuat dapat membuat suatu negara tidak
memiliki rasa percaya diri sehingga tak mampu
menghindari tekanan dan ancaman negara lain
yang dapat menggangu kepentingan
nasuonalnya. Maka dengan demikian demontrasi
senjata, latihan perang bersama kerasp
dilaksanakan untuk menampilkan
kekuatannya. Namun yang lebih diutamakan
bukanlah perang tetapi tindakan prevetif dalam
hubungan internasional.

16. Asas dalam Hubungan Internasional
1. Asas Teritorial yaitu hak dari suatu Negara atas wilayahnya,
berhak menegakkan hokum terhadap barang dan semua
orang yang berada di wilayahnya.
2. Asas Kebangsaan yaitu kekuasan Negara atas warga
negaranya, setiap warga Negara dimanapun ia berada tetap
mendapat perlakuan hokum dari negaranya. Asas ini
memiliki kekuatan eksteritorial yaitu hokum Negara tersebut
tetap berlaku bagi warga negaranya walaupun berada di
Negara asing
3. Asas kepentingan umum Yaitu Negara dapat melindungi dan
mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Negara
dapat menyesuaikan diri dengan semua peristiwa yang ada
hubungannya dengan kepentingan umum. Hukum tidak
terbatas oleh wilayah suatu Negara.

17. Perwakilan Negara di Luar Negeri :
Perwakilan Diplomatik : adalah lembaga
kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam
membina hubungan politik dengan negara
lain. Tugas ini dilakukan oleh perangkat
diplomatik yang meliputi duta besar, duta, kuasa
usaha dan atase-atase.
Dalam praktik internasional ada dua jenis
perwakilan diplomatik :
1. Kedutaan Besar, yang ditugaskan tetap pada
suatu negara tertentu untuk saling memberikan
hubungan rutin antar negara tersebut.
2. Perutusan Tetap, yang ditempatkan pada suatu
organisasi internasional (PBB).

18. Perwakilan Negara di Luar Negeri :
Tingkatan dan kepangkatan perwakilan diplomatik
menurut menurut Kongres di Aachen tahun 1918
sbb :
1. Duta Besar ( Ambassador) adalah tingkatan
tertinggi dalam perwakilan diplomatik. Duta
Besar memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa
dan ditempatkan pada negara yang punya
hubungan erat dan banyak hubungan timbal balik.
Dalam beberapa hal seorang duta besar dapat
memutuskan sesuatu yang menyangkut negaranya
tanpa berkonsultasi dengan kepala negaranya
terlebih dahulu.

19. Perwakilan Negara di Luar Negeri
2. Duta (Gerzant) adalah setingkat lebih
rendah dari duta besar, biasanya
ditempatkan pada negara yang tidak banyak
hubungan timbal balik dan derajat kereratan
hubungan lebih rendah dari pada negara
yang mengirim duta besar. Segala
persoalan. Segala persoalan yang
menyangkut ke dua negara, seorang duta
harus dikonsultasikan terlebih dahulu
dengan pemerintah negaranya.

20. Perwakilan Negara di Luar Negeri :
3. Menteri Presiden (Minister President) adalah
mereka yang tidak dianggab sebagai wakil kepala
negara, tetapi hanya ditempatkan untuk
mengurus urusan-urusan negaranya.
4. Kuasa Usaha (Charge D’affair), kuasa usaha
tidak diperbantukan kepada kepala negara, tetapi
kepada menteri luar negeri negara
penerima. Berhubungan dengan kepala negara
negara penerima melalui menteri luar negeri
negara penerima
5. Atase-atase, adalah tenaga ahli kedutaan, ada
atase militer. atase perekonomian, atase
pendidikan dan kebudayaan, dll.

21. Fungsi, Hak dan Kewajiban Perwakilan Diplomat menurut
Konvensi Wina tahun 1961
1. Wakil negara pengirim di negara penerima
2. Melindungi kepentingan negara dan warga negara
pengirim sesuai hukum internasional.
3. Mengadakan perundinagn dan persetujuan dengan
negara penerima.
4. Mengetahui keadan dan perkembangan di negara
penerima dengan cara yang syah sesuai dengan
Undang-undang dan melaporkannya kepada
negara pengirim.
5. Memelihara persahabatan serta membina hubungan
ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, ilmu
pengetahuan antara negara pengirim dan penerima.

22. Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik
1. Sudah habis masa jabatan
2. Ia ditarik oleh pemerintah negaranya
3. Karena tidak disenangi (di persona non
grata )
4. Negara penerima perang dengan negara
pengirim.

23. Hak Kekebalan (immunitet) Korps Diplomatik :
Hak Ekstrateritorialitas, hak kekebalan
dalam daerah perwakilan seperti daerah
kedutaan besar, daerah kedutaan
termasuk halaman dan bangunannya
dimana terpancang bendera dan lambang
negara itu. Berdasarkan hukum
internasional daerah itu dipandang
sebagai daerah negara pengirim. Orang
yang masuk tanpa izin bisa dikeluarkan.

24. Gedung perwakilan negara asing tidak boleh
digeledah atau dimasuki oleh petugas kehakiman,
polisi, tanpa seizin kepala perwakilan diplomatik
yang bersangkutan. Arsip-arsip, surat-surat
ataupun telegram tidak boleh dibuka oleh polisi,
hakim tersebut. Warga negara yang mencari
perlindungan digedung perwakilan diplomatik
tidak dapat ditanmgkap begitu saja melainkan
harus melalui perundingan dengan kepala
perwakilan setempat. Kecuali pelaku kejahatan,
yang memang harus diserahkan pada polisi
setempat.

25. Hak Kekebalan atau Kebebasan
Korps Diplomatik, setiap anggota
korps diplomatik harus tunduk
kepada hukum dan peraturan
kepolisian setempat namun tidak
dapat dituntut dimuka
pengadilan. Mereka dibebaskan dari
pajak dan bea cukai, bebas
pemeriksaan atas tas diplomatik,
bebas mendirikan tempat ibabad
dilingkungan kedutaan.

26. Perwakilan Konsuler :
adalah lembaga kenegaraan di luar
negeri yang bertugas dalam membina
hubungan non politik dengan negara lain.
Ada konsuler yang bersifattetap ada
konsuler kehormatan. Tugas pokok
konsul kehormatan adalah
menghubungkan perdagangan ke dua
negara. Pejabat ini tidak mendapat gaji,
melainkan mendapat honoraruium atas
jasa-jasanya itu.

27. Fungsi Perwakilan Knsuler menurut Konvensi Wina
1. Melindungi kepentingan negara pengirim dan
warga negaranya, badan hukum sesuai dengan
hukum internasional ( sesuai batas-batas yang di
izinkan).
2. Memajukan hubungan perdagangan, ekonomi
kebudayaan dan iptek ke dua negara.
3. Mengeluarkan paspor dan Visa atau dokumen
perjalanan kepada warga negara pengirim.
4. Bertindak sebagai notaris dan panitera sipil,
melakukan fungsi administif yang tidak
bertentangan dengan peraturan negara
penerima

28. Berakhirnya misi perwakilan konsuler :
1. Fungsi seorang pejabat konsuler telah
berakhir
2. Penarikan dari negara pengirim
3. Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi
sebagai anggota staf konsuler

29. Perbedaan perwakilan diplomatik dengan
perwakilan konsuler
Korps Diplomatik :
1. Memelihara kepentingan negaranya
dengan melakukan hubungan
dengan pejabat tingkat pusat.
2. Berhak mengadakan hubungan bersifat
politik.
3. Satu negara hanya memiliki satu
perwakilan diplomatik di negara
penerima.
4. Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak
tunduk pada kekuasaan peradilan)

30. Perbedaan perwakilan diplomatik dengan
perwakilan konsuler
Korps Konsuler :
1. Memelihara kepentingan negaranya dengan
melaksanakan hubungan deng pejabat
tingkat daerah (setempat).
2. Berhak mengadakan hubungan yang bersifat
non politik
3. Satu negara dapat mempunyai lebih dari
satu perwakilan konsuler.
4. Tidak mempunyai hak ekstrateritorial
(tunduk pada pelaksanaan kekuasaan
peradilan).

31. PERJANJIAN INTERNASIONAL
Pengertian perjanjian internasional
a. Mochtar Kusumaatmaja, perjanjian internasional adalah
perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-
bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum
tertentu. Dalam definisi ini subyek hukum internasional yang
mengadakan perjanjian adalah anggota masyarakat bangsa-
bangsa, lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.
b. Definisi lain Perjanjian Internasional adalah kesepakatan
antara dua atau lebih subyek hukum internasional (lembaga
internasional. negara) yang menurut hukum internasional
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang
membuat kesepakatan.

32. Macam Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional dapat dibedakan
berdasarkan beberapa kriteria, yaitu :
a. Jumlah pesertanya
b. Srukturnya
c. Objeknya
d. Cara berlakunya
e. Intrumen pembentuk perjanjiannya

33. Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional :
Menurut Mochtar Kusumaatmaja ada dua macam
cara pembentukan perjanjian internasional :
Perjanjian internasional yang dibentuk melalui 3
tahap yaitu (perundingan, penandatanganan,
ratifikasi atau pengesahan), cara ini dipakai apabila
materi atau yang diperjanjikan itu dianggap sangat
penting maka perlu persetujuan DPR.
Perjanjian internasional yang dibentuk melalui 2
tahap yaitu ( perundingan dan penandatanganan)
dipakai untuk perjanjian yang tidak begitu penting,
penyelesaian cepat, berjangka pendek, seperti
Perjanjian perdagangan.

34. Menurut Hukum Positif Indonesia, pada pasal 11
ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden
dengan persetujuan DPR membuat perjanjian
dengan Negara lain. Dalam Undang-undang
RI No. 24 tahun 2000 ditegaskan bahwa
pembuatan perjanjian internasional dilakukan
melalui tahap ( penjajakan, perundingan,
perumusan naskah, penerimaan dan
penandatanganan).

35. Menurut Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian
Internasional disebutkan tahap pembuatan perjanjian
internasional dilakuakn melalui tahap:
Perundingan (Negotiation), perundingan tahap pertama tentang
objek tertentu, diwakili oleh kepla negara, kepala pemerintahan,
menteri luar negeri atau duta besar dengan menunjukkan Surat
Kuasa Penuh (full powers)
Penandatanganan (Signature), biasanya dilakukan oleh menteri
luar negeri atau kepala pemerintahan. Tapi perjanjian belum
dapat diberlakukan sebelum diratifikasi oleh masing-masing
negara.
Pengesahan (Ratification), Penandatanganan hanya bersifat
sementara dan harus dikuatkan dengan pengesahan atau
penguatan yang disebut ratifikasi

36. Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sbb:
Ratifikasi oleh badan eksekutif, biasanya dilakukan oleh
raja absolut dan pemerintahan otoriter.
Ratifikasi oleh badan Legislatif atau DPR,Parlemen tapi
jarang digunakan.
Ratifikasi campuran antara DPR (legislatif) dengan
Pemerintah (Eksekutif).

37. JENIS PERJANJIAN INTERNASIONAL
• Bilateral bersifat khusus (Treaty Contract) karena
hanya mengatur kepentingan ke dua negara, oleh
sebab itu perjanjian bilateral bersifat ‘tertutup’
dalam arti tertutup kemungkinan bagi negara lain
untuk ikut serta dalam perjanjian tersebut.
• Contohnya : Indonesia dengan RRC (1955)
tentang Penyelesaian
dwikewarganegaraan. Indonesia dengan Thailand
tentang garis batas laut Andaman sebelah utara
selat Malaka 1071. Indonesia dengan Malaysia
tentang Ektradisi 1974. Indonesia dengan
Australia tentang Pertahanan dan Keamanan
kedua negara 1995

38. JENIS PERJANJIAN INTERNASIONAL
Multilateral yang disebut juga Law Making
Treatis biasanya mengatur hal yang berkaitan dengan
kepentingan umum dan bersifat terbuka dala arti
tidak hanya mengatur kepentingan negara yang
mengadakan perjanjian itu tetapi juga kepentingan
negara lain yang tidak turut serta dalam perjanjian
itu (bukan Peserta). Contohnya :Konvensi Jenewa
1949 tentang perlindungan korban perang. Konvensi
wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi
Hukum Laut Internasiobnal 1982 tentang laut
teritorial (200 mil), Zona Bersebelahan (24 mil),
Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil), Landas Benua
(lebih 200 mil).