OPTIMASI PAMSIMAS

Pedoman Pengelolaan Umum

PAMSIMAS

PEDOMAN PENGELOLAAN UMUM PAMSIMAS

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Pedoman Pengelolaan Program PAMSIMAS 1-1
1.2 Latar belakang 1-1
1.3 Landasan Hukum 1-2
1.3.1 Tujuan Umum 1-2
1.3.2 Tujuan Khusus 1-2
1.3.3 Komponen Program 1-3
1.3.4 Sasaran Program 1-3
1.4 Prinsip dan Pendekatan 1-3

BAB 2 ORGANISASI PAMSIMAS
2.1 Umum 2-1
2.2 Tingkat Pusat 2-2
2.2.1 Executing Agency 2-2
2.2.2 Implementing Agency 2-2
2.2.3 Tim Pengarah Pusat (Sterring Committee) 2-2
2.2.4 Tim Teknis Pusat 2-3
2.2.5 Unit Pengelola PAMSIMAS Pusat 2-2
2.2.6 Central Project Implementation Unit 2-8
2.3 Tingkat Propinsi 2-9
2.3.1 Pemerintah Propinsi 2-9
2.3.2 Tim Koordinasi Propinsi 2-9
2.3.3 Tim Teknis Propinsi 2-9
2.3.4 Provincial Project Management Unit 2-10
2.4 Tingkat Kabupaten/Kota 2-14
2.4.1 Pemerintah Kabupaten/Kota 2-14
2.4.2 Tim Koordinasi Kabupaten/Kota 2-15
2.4.3 Tim Teknis Kabupaten/Kota 2-15
2.4.4 District Project Management Unit 2-18
2.5 Tingkat Desa 2-25
2.5.1 Pemerintah Desa/Kelurahan 2-20
2.5.2 Tim Kerja Masyarakat 2-20
2.6 Bantuan Teknis Konsultan 2-25
2.6.1 Konsultan Manajemen Pusat 2-21
2.6.2 Konsultan Manajemen Propinsi 2-22
2.6.3 Fasilitator Masyarakat atau Community Fasilitator 2-23

BAB 3 PERENCANAAN
3.1 Umum 3-1
3.2 Tujuan Perencanaan 3-1


PAMSIMAS

3.3 Lingkup Perencanaan 3-1
3.3.1 Kegiatan Penentuan Lokasi 3-1
3.3.2 Strategi Perencanaan Program 3-4
3.3.3 Penyusunan RKM dan Konsolidasi Perencanaan 3-4
3.3.4 Mekanisme Perencanaan Anggaran 3-8
3.3.4.1Kategori Komponen 3-11
3.3.4.2Hubungan Komponen dan Kategori 3-12

BAB 4 PENDANAAN
4.1 Organisasi Kerja 4-1
4.1.1 Satuan Kerja PAMSIMAS Pusat 4-1
4.1.2 Satuan Kerja PAMSIMAS Propinsi 4-2
4.1.3 Satuan Kerja PAMSIMAS Kabupaten/Kota 4-2
4.2 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 4-30
4.2.1 Prosedur Pencairan Dana 4-30
4.2.2 Pertanggungjawaban 4-30
4.2.3 Prosedur Pertanggungjawaban melalui SPP-GU 4-37
4.2.4 Prosedur Pertanggungjawaban melalui SPP-LS 4-38
4.2.5 Instruksi Kerja Pembuatan Pertanggungjawaban 4-40
4.2.5.1Kuitansi 4-40
4.2.6 Instruksi Kerja Pengecekan Keabsahan Tanda Bukti Pengeluaran 4-40
4.2.7 Tata Cara Pungutan/Penyetoran serta Pelaporan Pajak-Pajak 4-41
4.2.8 Dokumen Pengeluaran 4-41
4.3 Tata Usaha Keuangan Proyek
4.3.1 Dasar Hukum 4-41
4.3.2 Ketentuan Umum Kebendaharaan 4-43
4.3.3 Jenis, Fungsi, dan Bentuk Buku yang Digunakan 4-44
4.3.4 Dokumen dan Cara Pengisian 4-49
4.4 Pengawasan Audit 4-52
4.4.1 Audit Internal 4-52
4.4.2 Audit Eksternal 4-52

BAB 5 PROSES PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PROYEK DI MASYARAKAT
5.1 Proses Perencanaan dan Penyusunan RKM I 5-1
5.1.1 Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi 5-1
5.1.2 Pertemuan Pleno untuk Membahas Hasil Indentifikasi 5-1
5.1.3 Pembentukan Tim Kerja Masyarakat 5-1
5.1.4 Pemilihan Opsi untuk RKM I 5-1
5.1.5 Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I 5-1
5.1.6 Penyusunan RKM I 5-1
5.1.7 Pertemuan Pembahasan RKM I 5-1
5.1.8 Pengajuan RKM I 5-2
5.2 Pelaksanaan Community Led Total Sanitation 5-2
5.3 Implementasi RKM I 5-2
5.3.1 Pelaksanaan Pelatihan di Tingkat Masyarakat 5-2
5.3.2 Pelaksanaan Konstruksi Sarana Air di Masyararakat dan Sekolah 5-2
5.4 Proses Penyusunan RKM II 5-3
5.4.1 Pertemuan Perencanaan Kegiatan RKM II 5-3
5.4.2 Penyusunan RKM II 5-3


PAMSIMAS

5.4.3 Pertemuan Pembahasan RKM II 5-3
5.4.4 Pengajuan Evaluasi dan Persetujuan RKM II 5-3

5.5 Implementasi RKM II 5-3
5.5.1 Pelatihan tentang Perilaku Hidup Sehat 5-3
5.5.2 Pelaksanaan Kegiatan PHS di Masyarakat dan Sekolah 5-3
5.5.3 Pembangunan Sarana Sanitasi untuk Sekolah 5-4
5.5.4 Penyiapan TKM sebagai Badan Kelola 5-4
5.5.5 Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Badan Kelola 5-4

BAB 6 PENGADAAN
6.1 Pedoman 6-1
6.2 Pelaksana Pengadaan 6-1
6.2.1 Persyaratan/Kriteria Anggota Panitia Pengadaan 6-1
6.2.2 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan 6-4
6.3 Pengamat Publik 6-6
6.4 Notaris Publik atau Penggantinya 6-7
6.5 Aspek Hukum yang terkait dengan pengadaan 6-8
6.5.1 Persyaratan Peserta 6-8
6.5.2 Pertentangan Kepentingan 6-8
6.5.3 Tindak Lanjut Penipuan dan Korupsi 6-10
6.5.4 Misprocurement 6-12
6.5.5 Bid Security 6-15
6.5.6 Sanksi 6-16
6.6 Pengadaan Jasa Seleksi Konsultan dan Barang 6-17
6.6.1 Kesepakatan Pelaksanaan 6-17
6.6.2 Seleksi Konsultan 6-17
6.7 Prosedur Pengadaan untuk Partisipasi Masyarakat 6-44

BAB VII SAFEGUARDING
7.1 Tujuan Safeguarding 7-1
7.2 Lingkup Safeguard 7-1
7.3 Sosial 7-2
7.3.1 Permasalahan Sosial 7-2
7.3.2 Proses Seleksi Dana 7-2
7.3.3 Pendekatan Sosial Masyarakat 7-2
7.4 Lingkungan 7-4
7.5 Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 7-8
7.5.1 Pembebasan Lahan/Pemindahan masyarakat 7-8
7.6 Masyarakat Terisolasi dan Rentan (Isolated and Vulnerable People) 7-9
7.6.1 Prinsip dasar 7-9
7.7 Isu Jender 7-10
7.8 Penanganan Pengaduan 7-14
7.8.1 Tahapan 7-14


PAMSIMAS

7.8.2 Mekanisme Penanganan Pengaduan di UPM 7-16
7.9 Konsultasi Publik 7-19

BAB VIII RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI
8.1 Matriks Risiko dan Tindakan Pencegahan 8-2
8.2 Lampiran : Penguatan Keterbukaan Informasi di PAMSIMAS 8-18

BAB IX OPERASI DAN PEMELIHARAAN
9.1 Umum 9-1
9.1.1 Definisi 9-1
9.1.2 Tujuan 9-1
9.2 Organisasi 9-2
9.3 Aspek dan Sendi-Sendi Operasi dan Pemeliharaan 9-3
9.3.1 Pengelolaan Prasarana 9-3
9.3.2 Penyampaian Pelayanan 9-3
9.3.3 Tata Cara 9-4
9.3.4 Pendanaan 9-4
9.4 Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota 9-5

BAB X MONITORING DAN EVALUASI
10.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi 10-1
10.2 Lingkup Monitoring dan Evaluasi 10-1
10.2.1 Sistem Monitoring dan Pelaporan Internal 10-1
10.2.2 Pelaksanaan Independen Monitoring Proyek 10-3
10.2.3 Evaluasi Dampak Proyek 10-4
10.3 Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 10-7

Pedoman Umum Pelaksanaan

PAMSIMAS

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Pedoman Pengelolaan Program PAMSIMAS
Pedoman Pengelolaan Program PAMSIMAS (Water Supply and Sanitation for Low
Income Community-WSSLIC 3) disiapkan oleh Executing dan Implementing Agency
yang ditujukan sebagai acuan para pelaksana PAMSIMAS tingkat Pusat, Propinsi,
Kabupaten, dan Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Program dan pengendalian
pelaksanaan program.
Untuk lebih memahami rancangan dan kesepakatan pelaksanaan kegiatan
PAMSIMAS, para pelaksana diharapkan mempelajari kesepakatan antara Pemerintah
Indonesia dan Bank Dunia, seperti Project Appraisal Document (PAD),
No 42040 IND, Bank Guidelines, Keppres 80 tahun 2003 dan perubahannya tentang
Pengadaan Barang dan Jasa serta Surat Edaran Menteri Keuangan.
Pedoman ini mencakup uraian secara garis besar tentang pengorganisasian ,
perencanaan, pendanaan pelaksanaan, pengadaan, pengendalian, safe guarding,
perencanaan aksi anti korupsi, operasi dan pemeliharaan, sistem pelaporan dan
monitoring serta evaluasi. Sedangkan untuk pelaksanaan di tingkat masyarakat secara
rinci dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PAMSIMAS di
Tingkat Masyarakat.

1.2 Latar Belakang
Berdasarkan laporan WHO-Unicef joint monitoring 2004 kinerja sektor Air Minum &
Sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia
Tenggara. Diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 218 Juta jiwa,
dimana 103 Juta jiwa atau 47% belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 47 Juta
jiwa atau 22% belum memiliki akses terhadap air bersih. Angka yang lebih besar
terlihat pada penduduk perdesaan, dimana diperkirakan 62% atau 73 Juta jiwa yang
belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 31% atau 36 Juta Jiwa yang tidak memiliki
akses terhadap air bersih.
Hanya 50% dari seluruh penduduk Indonesia yang mendapatkan akses air minum
(Susenas, 2002). Di area perdesaan angka ini bahkan lebih rendah yaitu hanya 41%.
Pada sektor sanitasi, hanya 10 kota di Indonesia yang memiliki jaringan air limbah
dengan tingkat pelayanan sekitar 1,3% dari seluruh jumlah populasi. Sedangkan di
daerah perdesaan dilaporkan 52% penduduk yang memiliki akses sanitasi dasar, angka ini
diperkirakan lebih rendah karena data ini tidak mencantumkan kepemilikan sarana dan
bagaimana standar teknis dan kesehatannya.
Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang rendah ini, berdampak pada
kesehatan masyarakat, tingkat perekonomian dan kondisi lingkungan. Dari data
kematian bayi yang 35 per 1000 kelahiran di Indonesia (SDKI, 2002) dan angka yang
lebih besar terjadi pada masyarakat miskin yaitu 121 per 1000 kelahiran. Dua dari
empat penyakit penyebab kematian balita adalah diare dan typus (Depkes 2001,

1-1


PAMSIMAS

Renstra 2004). Keduanya merupakan penyakit yang diakibatkan oleh permasalahan
air dan sanitasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kejadian typhoid
yang tinggi
Untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap air minum dan sanitasi perlu
pendekatan berbeda bagi masyarakat perdesaan yaitu dengan menggunakan Demand
Responsive Approach (DRA) sebagai upaya menjamin sustainabilitas program, selain
harus berbasis masyarakat agar program ’Cost Effective’ , maka pembangunan
infrastruktur harus disertai upaya perubahan nilai dan perilaku hidup bersih
masyarakat..

Pemerintah Indonesia sudah menetapkan kerangka Kebijakan Nasional untuk
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan yang Berbasis Masyarakat, yang
membutuhkan investasi yang cukup besar, yaitu US$ 573 Juta pertahun (Laporan
Indonesia untuk Kyoto Global Water Summit, 2003), sedangkan APBN 1994 – 2002
hanya menganggarkan untuk sektor air bersih dan sanitasi 2,5%. Oleh karena itu
diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Landasan Hukum
Landasan hukum pelaksanaan Program Nasional Pelayanan Air Minum dan Sanitasi
yang Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:
1. UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. PP N0. 72 dan 73 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan
Kelurahan;
5. PP No. 7 tahun 2004 tentang RPJMN Renstra 2004 – 2009 Pembangunan
prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan membutuhkan
adanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat guna perbaikan kualitas hidup,
tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga berbasis masyarakat
(“community based”);
6. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Berbasis Masyarakat, tahun 2003.
7. Financing Agreement Financing Agreement Credit No 42040 IND

1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan PAMSIMAS secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum
dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan peri-urban, serta meningkatkan
nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun/menyediakan prasarana dan
sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan dan mampu
diadaptasi oleh masyarakat. Program ini akan menjadi model untuk direplikasi,
diperluas (scaling up) dan pengarusutamaan (mainstreaming) model di daerah lain,
dalam upaya mencapai target MDG.

1-2


PAMSIMAS

1.3.2 Tujuan Khusus
a. Meningkatkan perilaku higienis di masyarakat;
b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana air minum dan sanitasi yang
berkelanjutan;
c. Meningkatkan kapasitas lokal (baik pemerintah daerah maupun masyarakat) untuk
memfokuskan dan menyebarluaskan pelaksanaan program air minum dan sanitasi
yang berbasis masyarakat;
d. Meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan jangka panjang pembangunan
infrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
1.3.3 Komponen Program
1. Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
Lokal;
2. Komponen 2: Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan
Sanitasi;
3. Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;
4. Komponen 4: Hibah Pengembangan Sosial-Ekonomi Lokal;
5. Komponen 5: Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.
1.3.4 Sasaran Program
Sasaran Program ini sebesar 5.000 desa untuk periode pelaksanaan program 5 tahun
sejak tahun 2007, dan 1000 desa sebagai sasaran program replikasi pemerintah
daerah.

1.4 Prinsip dan Pendekatan
Prinsip-prinsip pelaksanaan Program adalah sebagai berikut:
1. Berbasis masyarakat. Seluruh proses perencanaan Pamsimas seperti pemilihan
kebutuhan air dan pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif masyarakat,
tidak terkecuali kaum perempuan. Hal ini sebagai pengejawantahan atas
pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sarana air minum dan sanitasi, sehingga
diharapkan sarana yang terbangun dipelihara dan dikelola oleh masyrakat.
2. Kemitraan, antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat dalam
penyelenggaraan kegiatan Pamsimas, dan pemda berperan sebagai fasilitator.
3. Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan
Pamsimas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pemanfaatan.
4. Transparansi. Penyelenggaraan kegiatan Pamsimas dilakukan bersama dengan
masyarakat dan seluruh kegiatan dapat diakses data/informasinya melalui media
oleh masyarakat dan stakeholder.
5. Tanggap kebutuhan. Penyelenggaraan kegiatan Program Pamsimas
berdasarkan kebutuhan masyarakat. akan fasilitas air minum, sanitasi, dan
program kesehatan, dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada
masyarakat untuk memberikan pilihan dan hak bersuara dalam proses
PAMSIMAS.

1-3


PAMSIMAS

6. Tepat Mutu artinya pembangunan yang berkualitas. Semua fasilitas yang
dibangun harus memenuhi rancangan/disain dan standar teknik yang ditetapkan,
dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas.
7. Kesinambungan/Keberlanjutan sarana. Sarana yang dibangun dapat
menyediakan air bersih secara kontinyu dengan kualitas yang dapat diterima (baik
dari sudut pandang pengguna maupun pemerintah) dan memenuhi kebutuhan
kuantitas domestik, serta masyarakat turut serta memelihara sarana tersebut agar
tetap berfungsi.
8. Keberpihakan pada masyarakat miskin, artinya orientasi kegiatan dalam proses
maupun pemanfaatan berguna bagi masyarakat miskin
9. Kesetaraan Jender, artinya program Pamsimas memberikan kesempatan yang
sama kepada perempuan, seperti halnya laki-laki, untuk berpartisipasi dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan/pengelolaan program di
masyarakat.
10. Dapat dipertanggung jawabkan. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan dalam hal tepat sasaran, tepat waktu, tepat pembiayaan
dan ketepatan mutu pekerjaan.

1-4


PAMSIMAS

BAB 2 ORGANISASI
2.1 Umum
Agar program PAMSIMAS dapat terlaksana dengan baik, maka dalam
penyelenggaranaannya harus mengikuti struktur organisasi pelaksana secara
menyeluruh dari tingkat pusat sampai masyarakat dengan melibatkan komponen-
komponen pelaksana dan institusi terkait lainnya.

Struktur organisasi PAMSIMAS adalah sebagaimana tercantum pada gambar 2.1.

Gambar 2-1 Struktur Organisasi Pelaksana PAMSIMAS

EXECUTING AGENCY
IMPLEMENTING AGENCY
(DITJEN. CIPTA KARYA)
T
A
S TIM PENGARAH PUSAT
U (INTER-DEPT.)
P
CPMU L/O CPIU
TIM TEKNIS
MPW, MOHA (PMD& Bangda),
MOH

CMAC

I
S
N TIM KOORDINASI
I
P PROPINSI
O PPMU
KONSULTAN
R TIM TEKNIS PROPINSI
P PPI PPI PPI PPI
U U U U

A
T
O
K
/
N
E TIM KOORDINASI
T KAUPATEN /KOTA
A KONSULTAN
P TIM TEKNIS KAB /KOTA
U DPMU
B
A
K

FASILITATOR
MASYARAKAT
A
S
E
D

TIM KERJA MASYARAKAT ( TKM)/KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS )

Garis Pelaporan
Garis Instruksi
Garis Koordinasi
Garis Pembinaan

Ket:. : Rincian Organisasi CPMU akan dirincikan pada Gambar 2-2 Struktur Organisasi CPMU

2-1


PAMSIMAS

2.2 Tingkat Pusat

2.2.1 Executing Agency
Executing Agency (EA) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS) adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen
Pekerjaan Umum. EA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program
secara menyeluruh.

2.2.2 Implementing Agency
Implementing Agency (IA) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah Direktorat Jenderal Pembangunan
Daerah (Bangda), Depdagri untuk komponen 1a; Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Depdagri untuk komponen 1b;
dan Direktorat Jenderal PP dan PL, Depkes untuk komponen 2 dan Direktorat
Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk komponen 3,4 dan 5.
IA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan komponen program yang
menjadi tanggung jawab masing-masing CPIU.

2.2.3 Tim Pengarah Pusat (Steering Committee)
Tim Pengarah, mempergunakan Tim Pengarah yang sama dengan Tim
Pengarah AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) yang dibentuk
dengan SK Kepala Bappenas.

Tugas Tim Pengarah sesuai dengan tugas Tim Pengarah AMPL, antara lain:
1. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan program;
2. Memberikan arah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan
kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program;

2.2.4 Tim Teknis Pusat
Tim Teknis Pusat beranggotakan eselon II dari masing-masing Ditjen
Pelaksana Kegiatan, diangkat melalui SK Bappenas yang diketuai oleh Direktur
Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas.

Tim Teknis bertugas membantu Tim Pengarah dalam:
1. Merumuskan kebijakan operasional dalam pelaksanaan program
PAMSIMAS.
2. Memberikan masukan dalam penyusunan pedoman yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan program termasuk isu-isu yang terkait dengan kemajuan
pelaksanaan program;
3. Memberi masukan kepada CPMU mengenai kebijakan pelaksanaan
program serta mengambil langkah yang diperlukan khususnya dalam
menjamin effektivitas dan effisiensi pendayagunaan dana luar negeri;

2.2.5 Unit Pengelola PAMSIMAS Pusat (Central Project Management Unit (CPMU))
CPMU berkedudukan di Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
(Selaku Executing Agency), yang terdiri dari Ketua CPMU, Liaison Officer
Komponen, Asisten Bagian Perencanaan, Asisten Bagian Monitoring dan
Evaluasi, Asisten Bagian Pengadaan, dan Asisten Bagian Keuangan. Liaison
Officer Komponen PAMSIMAS merupakan perwakilan yang ditunjuk dari

2-2


PAMSIMAS

Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan
Umum.
Ketua dan anggota CPMU akan ditunjuk oleh Executing Agency dan
bertanggungjawab kepada Executing Agency mengenai pengelolaan dan
administrasi program PAMSIMAS secara keseluruhan yang mencakup antara
lain:
koordinasi kegiatan administrasi program oleh masing-masing instansi
terkait baik vertikal maupun horizontal;
koordinasi pengelolaan administrasi penganggaran, penyaluran,
penyerapan dana dan pengisian kembali rekening khusus;
monitoring dan evaluasi, audit serta pelaporan Program.
CPMU sebagai pengelola administrasi program akan berkoordinasi dengan
CPIU di tingkat pusat dalam penyelenggaraaan PAMSIMAS dan dengan PPMU
dan DPMU untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota serta dengan Donor
Agency.
Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan program, maka CPMU berkantor di
Ditjen. Cipta Karya, Dep. PU dan diperlukan tenaga penuh (full-timer) untuk
bekerja di CPMU sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang tertuang dalam
struktur organisasi CPMU yang sudah disepakati.
Tugas CPMU dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab terhadap administrasi dan penyelenggaraan program.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun
horizontal.
3. Melakukan sosialisasi dan diseminasi program di tingkat pusat dan
mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi program di
tingkat propinsi.
4. Melaksanakan tugas operasional dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, pengendalian dan evaluasi program dengan mengacu pada
Pedoman Pengelolaan Program serta dokumen perjanjian kredit yang
sudah disepakati.
5. Mengendalikan jadual pelaksanaan program secara keseluruhan maupun
tahunan.
6. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara rutin
kepada Tim Pengarah Pusat dan Bank Dunia.
7. Mengkonsolidasikan laporan penyelenggaraan program secara menyeluruh
(fisik dan keuangan).
8. Memfasilitasi Pertemuan dan Rapat Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis
Pusat.
9. Membantu mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk
menyiapkan Kerangka Acuan (Terms of Reference), dan perolehan Surat
Persetujuan (No Objection Letter - NOL) dari Bank Dunia.
10. Identifikasi dan fasilitasi pemecahan masalah baik yang bersifat
administratif, maupun program untuk mengatasi kendala yang timbul dalam
pelaksanaan Program.

2-3


PAMSIMAS

11. Memberikan masukan kepada Tim Pengarah/Tim Teknis mengenai tindak
lanjut yang diperlukan apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan program,
termasuk proses pengadaan dipusat dan di propinsi.
12. Mengkaji mutu dan kelengkapan dokumen yang membutuhkan prior review
oleh Bank, serta memberikan bantuan teknis kepada PIUs dalam proses
pengadaan yang tidak membutuhkan prior review.
13. Mengumpulkan fotocopy SP2D dari seluruh pelaksana anggaran
PAMSIMAS untuk kebutuhan pengajuan withdrawal application (WA).
14. Mengajukan permohonan pengisian kembali dana rekening khusus
(replenishment), dengan memperhatikan laporan konsolidasi dari PIU-PIU.
15. Mencatat, memantau dan menindak-lanjuti keluhan yang diterima.
16. Mengendalikan tugas Konsultan Advisori Manajemen Pusat (KAMP=Central
Management Advisory Consultant (CMAC)).
17. Menjamin bahwa semua ketentuan kesepakatan pemanfaatan dana
pinjaman dan pencairan dana dipenuhi.
18. Menyusun perencanaan biaya tahunan agar koordinasi kegiatan Program
dapat terlaksana dengan baik.
19. Dibantu CMAC untuk konsolidasi seluruh laporan dana dari DPMU dan
Konsultan Manajemen Propinsi serta menyiapkan Interim un-audited
Financial Report (IFR) 3 bulanan dan tahunan dalam bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia untuk Executing Agency dan Bank Dunia sesuai dengan
ketentuan yang ada.
20. Memastikan pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Program dan Petunjuk
Pelaksanaan Tingkat Desa
21. Memfasilitasi pelaksanaan audit penyelenggaraan program.

Kewenangan CPMU dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Meminta kepada Project Implementing Unit/Implementing Agengy untuk
memperbaiki atau melengkapi dokumen yang membutuhkan prior review
oleh Bank,
2. Meminta laporan kepada PIU-PIU mengenai kemajuan pelaksanaan
kegiatan dan fotocopy SP2D,
3. Meminta KPKN untuk memangguhkan pembayaran apabila balance dari
special account tidak cukup serta tidak terpenuhinya point 1 dan 2 diatas,
4. Mengeluarkan surat teguran apabila terdapat hal-hal yang perlu ditindak-
lanjuti, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan prosedur dalam
pelaksanaan Program, maupun mis-procurement.
5. Menghentikan atau mencabut penangguhan pembayaran KPPN setelah
adanya surat dari Dirjen Perbendaharaan atas permintaan CPMU.

Organisasi CPMU yang dipimpin oleh Ketua PMU terdiri dari 7 bagian yaitu:
• Ketua CPMU;
• Liaison Officer Komponen, yang terdiri dari 4 orang Liaison Officer;
• Sekretariat;
• Bagian Perencanaan;
• Bagian Monitoring dan Evaluasi;
• Bagian Pengadaan;
• Bagian Keuangan.

2-4


PAMSIMAS

KETUA CPMU

LIASON OFFICER SEKRETARIAT
KOMPONEN 1A

LIASON OFFICER
KOMPONEN 1B

LIASON OFFICER
KOMPONEN 2

LIASON OFFICER
KOMPONEN 3,4,5

BAGIAN BAGIAN MONITORING BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGADAAN KEUANGAN

Gambar 2-2 Struktur Organisasi CPMU

Ketua CPMU

Tugas Ketua CPMU adalah:
1. Mengembangkan, memfasilitasi dan membina manajemen program secara
keseluruhan.
2. Melaksanakan operasional CPMU.
3. Memberikan arahan kepada PIU mengenai pelaksanaan program, sesuai
dengan Pedoman Pelaksanaan Program.
4. Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan serta
pelaporan Program di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten.

Kualifikasi Ketua CPMU:
1. Pengalaman dalam pengelolaan program air minum dan penyehatan
lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengalaman dalam pengelolaan bantuan luar negeri terutama yang bersifat
pinjaman dan administrasi Program
3. Berpendidikan minimal S1.
4. Dapat berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Inggris secara aktif.
5. Diutamakan yang menguasai komputer untuk Spread Sheet, Word Prosesor
dan komunikasi dengan internet atau e-mail.

Liaison Officer
Liaison Officer bertugas:
1. Memfasilitasi koordinasi antara CPIU dengan CPMU
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program antara CPMU dengan CPIU;
3. Mengendalikan program kerja dari PIU yang diwakilinya;

2-5


PAMSIMAS

Kualifikasi Liason Officer :
1. Pengalaman dalam pengelolaan program air minum dan penyehatan
lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
pinjaman dan administrasi program.

Bagian Perencanaan
Tugas Bagian Perencanaan:
1. Menyusun rencana kerja tahunan CPMU
2. Memberikan masukan kepada Ketua CPMU mengenai hasil dari monitoring
dan evaluasi untuk ditindaklanjuti dalam rencana kerja
3. Memberikan masukan kepada Ketua. CPMU terhadap penyelesaian
pengaduan yang diterima
4. Menyiapkan format usulan anggaran di Tingkat Pusat, Propinsi dan
Kabupaten.
5. Membantu Ketua. CPMU untuk proses pengajuan anggaran.
6. Melaksanakan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
penyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air.
7. Memberikan saran evaluasi pekerjaan konsultan sesuai dengan TOR yang
telah disepakati.

Kualifikasi Asisten Bagian Perencanaan:
1. Pengalaman dalam program air minum dan penyehatan lingkungan
permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengetahui program dan mampu berkomunikasi dengan sektor terkait
dalam mengembangkan program AMPL.
3. Memahami sistem penganggaran Pemerintah, khususnya dalam
penyusunan RKA-K/L dan dokumen anggaran lainnya.
5. Bisa berbahasa Inggris.

Bagian Monitoring dan Evaluasi
Tugas Bagian Monitoring dan Evaluasi:
1. Merumuskan sistem monitoring secara sederhana di lingkungan CPMU.
2. Mengumpulkan laporan-laporan dari PPMU dan DPMU, mengenai laporan
kemajuan pelaksanaan program dan keuangan.
3. Mengidenfikasi permasalahan-permasalahan yang ada, atas dasar hasil
monitoring-evaluasi di lapangan maupun dari laporan yang diterima, dan
melaporkannya kepada ketua CPMU.
4. Mengumpulkan data hasil laporan daerah dan melakukan analisa terhadap
semua data hasil pelaksanaan kegiatan di daerah sebagai bahan untuk
penyusunan laporan.

2-6


PAMSIMAS

5. Menyiapkan konsep Laporan Manajemen Program (IFR) sesuai dengan
format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Project
Progress Report/Laporan Pencapaian.
6. Memberikan masukan kepada Ketua CPMU dalam pembinaan Konsultan
sesuai hasil monitoring dan evaluasi.
7. Membantu Ketua CPMU untuk memonitor pelaksanaan Pedoman
Pelaksanaan Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tingkat
Masyarakat.
8. Mengembangkan Management Information System (MIS) dengan realtime
Monitoring and Evaluation Information dari daerah ke Pusat setiap 2
minggu.

Kualifikasi Asisten Bagian Monitoring dan Evaluasi:
1. Mempunyai pengalaman dalam melakukan monitoring program.
2. Menguasai program komputer, diutamakan yang mengetahui program
database dan spread sheet.
3. Minimal lulusan S1.
4. Dapat berbahasa Inggris.

Bagian Pengadaan
Bagian Pengadaan bertugas untuk:
1. Membantu Ka CPMU dalam meneliti kelengkapan dokumen pengadaan
jasa, barang dan konstruksi di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten
2. Menjaga jadual dan proses pengadaan sesuai dengan Financing
Agreement, procurement plan dan dokumen kesepakatan lainnya.
3. Berkoordinasi dengan PIU terkait proses pengadaan.
4. Membantu Ketua CPMU dalam memfasilitasi korespondensi PIU dengan
Bank terkait dengan proses pengadaan, termasuk pengajuan NOL ke Bank
Dunia.
5. Memfasilitasi pelatihan masalah pengadaan sesuai dengan peraturan yang
berlaku di lingkungan Bank Dunia dan Keppres 80/2003 beserta aturan
tambahannya.
6. Memberikan masukan untuk penyusunan laporan IFR sesuai format yang
telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk aspek Procurement
Report/Laporan Pengadaan.
7. Menyiapkan rencana pengadaan tahunan.

Kualifikasi Bagian Pengadaan:
1. Mempunyai pengalaman dalam proses pengadaan kegiatan International
Competitive Bidding (ICB).
3. Mampu berbahasa Inggris.

Bagian Keuangan
Bagian Keuangan bertugas untuk:
1. Membantu Ketua CPMU menyusun financial planning dan disbursment
planning.
2. Mengkompilasi laporan realisasi penyerapan dana setiap bulan untuk
pengajuan replenishment.

2-7


PAMSIMAS

3. Mengkompilasi laporan kontribusi masyarakat dan kontribusi pemerintah
daerah.
4. Membantu Ketua CPMU dalam menyusun laporan kemajuan keuangan
bulanan, triwulanan, dan tahunan.
5. Memfasilitasi pelatihan masalah administrasi dan keuangan sesuai dengan
peraturan yang berlaku di lingkungan Bank Dunia dan Pemerintah RI
(antara lain Perdirjen Perbendaharaan tentang pencairan dana
PAMSIMAS).
6. Bekerjasama dengan Departemen Keuangan untuk mengkoordinasikan dan
memfasilitasi pencairan pinjaman.
7. Memfasilitasi semua unit pelaksana program dalam penyusunan laporan
keuangan sebagai bahan audit.
8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
9. Menyusun konsep laporan IFR sesuai format yang telah disepakati dengan
Bank Dunia, terutama untuk aspek Financial Report/Laporan Keuangan.

Kualifikasi Bagian Keuangan:
1. Berpengalaman dalam administrasi keuangan kegiatan yang dibiayai dana
luar negeri.
2. Mengetahui mekanisme dan sistem penganggaran pemerintah.
3. S1 diutamakan dari Akuntansi atau D3 Akuntasi.

2.2.6 Central Project Implemention Unit (CPIU)
Central Project Implemention Unit (CPIU) dalam PAMSIMAS untuk tingkat pusat
terdiri dari Ditjen Bangda sebagai PIU sub-komponen penguatan kelembagaan,
Ditjen PMD sebagai PIU sub-komponen pemberdayaan masyarakat, Ditjen PP
& PL sebagai untuk sub-komponen peningkatan sanitasi dan perilaku higienis,
dan PIU Ditjen Cipta Karya untuk komponen Pembangunan Prasarana dan
Sarana Air Bersih dan Sanitasi, Peningkatan Sosial-Ekonomi Lokal, dan
Manajemen Program. Pembentukan CPIU berdasarkan SK Dirjen dari Instansi
Teknis terkait.

Tugas CPIU adalah:
1. Menyelenggarakan komponen/sub-komponen dari PAMSIMAS
2. Melaksanakan tugas dan operasionalisasi perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, pengendalian dan evaluasi program.
3. Melaporkan kepada ketua CPMU mengenai progres pencairan dan progress
pelaksanaan fisik dari masing-masing komponen/sub-komponen secara
periodik.
4. Berkoordinasi dengan instansi terkait (terutama antar CPIU) untuk menjamin
keselarasan pelaksanaan program.
5. Mendukung dan memantau Liason Officer Komponen dalam melaksanakan
tugasnya

2-8


PAMSIMAS

2.3 Tingkat Propinsi

2.3.1 Pemerintah Propinsi
Pemerintah Propinsi, dalam hal ini Gubernur, sebagai penanggung jawab
pelaksanaan program di kabupaten/kota sasaran di wilayah propinsi yang
bersangkutan. Secara umum bertugas:
1. Gubernur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.
2. Gubernur bertugas membentuk Tim Koordinasi Propinsi (TKP) dan Tim
Teknis Propinsi (TTP), PPMU (Provincial Project Management Unit) dan
PPIU (Provincial Project Implementing Unit).
3. Mengusulkan pejabat Satuan Kerja pelaksanaan anggaran PAMSIMAS di
tingkat propinsi kepada Departemen teknis terkait.

2.3.2 Tim Koordinasi Propinsi (TKP)
Tim koordinasi dibentuk berdasarkan SK Gubernur, yang diketuai oleh Kepala
Bappeprop, dan beranggotakan:
Dinas Bidang Pekerjaan Umum, Cipta Karya
Dinas /Badan/Instansi Pemberdayaan Masyarakat,
Dinas Kesehatan
Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan

Tim Koordinasi Propinsi bertugas:
1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di
propinsi.
2. Mensosialisasikan program kepada kabupaten/kota.
3. Melakukan analisa masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk
perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program
4. Menanggulangi berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam
pelaksanaan
5. Memonitor kemajuan program dan melaporkan kepada Gubernur dan
pemerintah Propinsi,
6. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program

2.3.3 Tim Teknis Propinsi (TTP)
Tim Teknis Propinsi beranggotakan inter-intansi dari :
Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi,
Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya/sepadannya,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/sepadannya,
Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan
Instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan

Tim Teknis Propinsi bertugas membantu TKP dalam:
1. Memberikan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota terkait dengan
kebijakan operasional dalam pelaksanaan program;
2. Memberikan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota dalam
mengimplementasikan pedoman untuk pelaksanaan seperti pedoman

2-9


PAMSIMAS

teknis, pedoman pelaksanaan, pedoman pendanaan, pedoman
pemantauan, dan lain sebagainya;
3. Memberi masukan kepada PPMU tentang perkembangan pelaksanaan
menjamin effektivitas dan effisiensi dana bantuan luar negeri;
4. Memberikan masukan tentang aspek yang berkaitan dengan kebijaksanaan
umum kepada Tim Koordinasi Propinsi;
5. Memberikan masukan kepada PPMU, khususnya mengenai masalah yang
berkaitan dengan teknis operasional pelaksanaan program.

2.3.4 Provincial Project Management Unit (PPMU)
PPMU berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum/sepadannya. PPMU diangkat
melalui SK Gubernur.

Organisasi PPMU yang dipimpin oleh Ketua PPMU terdiri dari 7 bagian yaitu:
PPIU Sub-Komponen Penguatan Kelembagaan;
PPIU Sub-Komponen Pemberdayaan Masyarakat;
PPIU Komponen Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi;
PPIU Komponen Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum
dan Sanitasi Umum, Bantuan Hibah kepada Kabupaten/Kota dan
Desa, Manajemen Program; (Komponen 3,4,5)
Bagian Perencanaan;
Bagian Monitoring dan Evaluasi;
Bagian Pengadaan Barang, Jasa dan Konstruksi;
Bagian Keuangan.

Tugas dan tanggung jawab PPMU terutama menangani manajemen
pelaksanaan Program pada seluruh kabupaten/kota, dengan tugas sebagai
berikut :
1. Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan Program (budgeting &
programming) untuk kegiatan Program di tingkat propinsi.
2. Mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kinerja dari para konsultan
tingkat Kabupaten/Kota dan Fasilitator Masyarakat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program melalui
kunjungan ke kabupaten/kota.
4. Membuat laporan IFR setiap triwulan kepada CPMU sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Program,
tembusan kepada TKP dan TKK. IFR harus sudah diterima CPMU 1 minggu
setelah akhir setiap triwulan.
5. Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses
pembuatan audit setiap tahun.
6. Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yang
berkaitan dengan Program.
7. Memberikan bimbingan TTK agar melakukan pencatatan terhadap
kemajuan Program yang dilaksanakan.
8. Menciptakan jalinan kerja yang baik dengan CPMU dan DPMU, dan
memberikan data serta informasi kepada TKP untuk digunakan sebagai
dasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antar
kegiatan Program.

2-10


PAMSIMAS

9. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan
Program termasuk laporan keuangan dan lainnya.
10. Melakukan evaluasi kinerja konsultan dan TFM
11. Memonitor kemajuan PMC

Bagian Perencanaan
1. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan Program, termasuk
mengkaji anggaran sektor terkait di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota,
menyusun rincian kebutuhan pembiayaan Program, mengintegrasikan
komponen pembiayaan kedalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAK/L) serta melaksanakan pembahasan
anggaran tahunan tersebut dengan sektor terkait.
2. Membantu keterpaduan perencanaan antara sektor terkait, dikaitkan
dengan pendanaan Program.
3. Mengkaji perencanaan sektor terkait dikaitkan dengan hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan.
4. Mengkontribusikan dan mengkaji dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat
(RKM) baik fisik maupun usulan pendanaan sebagai dasar penyusunan
rencana tahunan.
5. Menyiapkan rancangan perincian dana yang tersedia dikaitkan dengan
rencana pendanaan Program dalam upaya antisipasi effektivitas
penyusunan anggaran secara global.
6. Bersama tim konsultan melakukan kajian terhadap strategi pendekatan
Program sebagai upaya perbaikan (pendekatan Programatik).
7. Menyiapkan format dan mengumpulkan data dalam upaya menunjang
penyusunan rencana tahunan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Membantu sektor terkait dalam upaya mengembangkan kegiatan
10. Bersama konsultan melakukan kajian terhadap perencanaan dan
manajemen Program dikaitkan dengan pengadaan.
11. Memberikan saran evaluasi pekerjaan para konsultan sesuai dengan TOR
yang telah disepakati.

Kualifikasi Bagian Perencanaan:


2-11


PAMSIMAS

1. Merumuskan sistem monitoring secara sederhana bagi lingkungan PPMU.
2. Menginventarisasikan dan mengkaji laporan-laporan yang dikoordinir oleh
PPMU, meliputi usulan dan permasalahan yang penting serta pendekatan
inovatif yang dapat disebarluaskan ke daerah lain. Mengembangkan serta
secara periodik memperbaharui ringkasan data inventarisasi diatas
Menginformasikan data tersebut kepada staf PMU yang lain dan kepada
sektor terkait di Pusat dan Propinsi.
3. Mengidenfikasi permasalahan-permasalahan atas dasar hasil laporan dan
perjalanan dinas, khususnya laporan staf PPMU.
4. Mengakselerasikan laporan-laporan dari masing-masing Propinsi dan
Kabupaten melalui PPMU.
5. Memonitoring baik langsung maupun tidak langsung kendala yang
menyebabkan keterlambatan laporan, khususnya dari daerah.
6. Memberikan masukan terhadap perbaikan strategi dan perencanaan
pelatihan yang selanjutnya akan digunakan untuk memfasilitasi sektor
terkait.
7. Mengumpulkan, menganalisa dan selanjutnya memberikan masukan
Kerangka Acuan (TOR) dari masing-masing pelatihan, serta
mengindentifikasi kelemahan-kelemahan materi-materi pokoknya.
penyusunan laporan.
9. Bertanggung jawab pada unit pengelolaan data di PPMU.
10. Membantu sektor terkait dalam menyusun kegiatan pelatihan sebagai
kesepakatan bersama terutama yang menyangkut penjadualan, target
group, rencana cakupan dan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan.
11. Memonitor kualitas persiapan dan pelaksanaan pelatihan termasuk
diantaranya (a) penetapan target dan sasaran lokakarya,
(b) pengembangan dan pelaksanaan metodologi pelaksanaan, (c)
mengukur jumlah peserta pelatihan sesuai dengan yang direncanakan, (d)
perencanaan petunjuk pemilihan peserta, materi panduan dan sistim
logistiknya, (e) petunjuk perencanaan pembiayaan pelatihan dan (f) rencana
evaluasi pelatihan.
12. Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Manajemen
Program sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama
untuk Project Progress Report/Laporan Pencapaian.
13. Menyiapkan laporan data-data kuantitatif dan kualitatif Kabupaten ke Pusat
(CPMU) melalui E-mail.
14. Melaksanakan prosedur administrasi sesuai dengan peraturan/ketentuan
yang berlaku dan ketentuan Bank Dunia.
15. Memonitor pelaksanaan Petunjuk Pengelolaan Program dan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Program Tingkat Masyarakat.
16. Memastikan semua pihak yang berkepentingan terhadap semua Petunjuk
Pelaksanaan diatas mendapatkan copy yang paling mutakhir.

Kualifikasi Bagian Monitoring dan Evaluasi:

2-12


PAMSIMAS


Bagian Pengadaan
Bagian Pengadaan bertugas untuk:
1. Membantu dalam proses lanjutan pengadaan jasa, barang dan konstruksi di
Propinsi
2. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan Program PAMSIMAS
terutama yang berkaitan dengan proses pengadaan di tingkat Propinsi.
3. Membantu kegiatan monitoring kegiatan konsultan baik yang berada di
Sektor maupun PMU di Tingkat Propinsi dan Kabupaten sesuai yang
tertuang dalam kerangka acuan konsultan.
4. Mengevaluasi kinerja para konsultan sesuai dengan kerangka acuan.
5. Mengumpulkan dan menganalisa semua data hasil pengadaan yang
berkaitan dengan kegiatan Program sebagai bahan kajian dan laporan.
6. Mengumpulkan dan melakukan proses tindak lanjut atas, pembiayaan
kegiatan / pengeluaran melalui SOE.
7. Melakukan koordinasi dengan sektor terkait terhadap semua kegiatan yang
berkaitan dengan konstruksi.
8. Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFR sesuai format
yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Procurement
Report/Laporan Pengadaan.
9. Menyiapkan rencana pengadaan tahunan
10. Memonitor proses pengadaan yang sedang dilaksanakan.
11. Menyusun daftar kontrak yang dibuat untuk pelaksanaan PAMSIMAS di
tingkat Propinsi dan kabupaten untuk bahan usulan disbursment dengan
cara SOE setiap bulan.

Kualifikasi Bagian Pengadaan:
1. Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Program dana pinjaman Luar
Negeri.
2. Dapat melakukan analisa harga satuan.
4. Diutamakan yang dapat berbahasa Inggris.

Bagian Keuangan
1. Mengkompilasi dan melakukan sistimatisasi terhadap laporan realisasi
penyerapan dana untuk monitoring terhadap disbursment dana pinjaman
setiap triwulanan dan laporan tengah tahunan (semi annual).
2. Mengkompilasi laporan kontribusi masyarakat.
3. Melakukan pengkajian keuangan RKM, mengadakan pemantauan atas
pelaksanaannya baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada
periode operasi dan pemeliharaannya serta melakukan pengkajian
pengelolaan keuangan di tingkat Desa.
4. Menyusun pelaporan realisasi pencairan dana pinjaman secara bulanan
sesuai dengan permintaan Bank Dunia.
5. Monitoring pencairan dan penyerapan dana pinjaman secara terpadu.

2-13


PAMSIMAS

6. Mengevaluasi pekerjaan para konsultan melalui jalur yang sesuai dengan
TOR mereka.
7. Memfasilitasi semua satuan kerja dan unit pelaksana dalam penyusunan
laporan keuangan sebagai bahan audit BPKP.
8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi BPKP.
9. Memonitor kemajuan pelaksanaan kontrak.
10. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFR
sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk
Financial Report/Laporan Keuangan.
11. Mengkompilasi seluruh dokumen pendukung pencairan dana, seperti SP2D,
Bukti Pengeluaran dan SPPB (Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan)

1. Berpengalaman dalam pengelolaan Program berbantuan Luar Negeri
khususnya berkaitan dengan dana pinjaman minimal 5 tahun.
3. Minimal S1 yang diutamakan dari Akuntasi.

PPIU
Provincial Project Implemention Unit (PPIU) dalam PAMSIMAS untuk tingkat
propinsi terdiri dari PIU sub-komponen penguatan kelembagaan, PIU sub-
komponen pemberdayaan masyarakat, PIU untuk sub-komponen peningkatan
sanitasi dan perilaku higienis, dan PIU komponen Pembangunan Prasarana dan
Sarana Air Minum dan Sanitasi, Peningkatan Sosial-Ekonomi Lokal, dan
Manajemen Program. Pembentukan PPIU berdasarkan SK Gubernur.

Tugas setiap PPIU adalah:
1. Menyelenggarakan komponen/sub-komponen dari PAMSIMAS di tingkat
propinsi
2. Melaksanakan tugas dan operasionalisasi perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, pengendalian dan evaluasi program di tingkat propinsi.
3. Melaporkan kepada ketua PPMU mengenai progres pencairan dan progress
pelaksanaan fisik dari masing-masing komponen/sub-komponen secara
periodik.
4. Berkoordinasi dengan instansi terkait (terutama antar PPIU) untuk menjamin
keselarasan pelaksanaan program.

2.4 Tingkat Kabupaten/Kota

2.4.1 Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemerintah Kabupaten/Kota , dalam hal ini Bupati/Walikota bertugas:
1. Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai penanggung jawab pelaksanaan
program di desa sasaran di wilayah yang bersangkutan.
2. Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan menghimpun laporan
pelaksanaan program.
3. Bupati bertugas membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) dan Tim
Teknis Kabupaten/Kota (TTK).

2-14


PAMSIMAS

2.4.2 Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK)
Tim koordinasi dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota, yang diketuai oleh
Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dan beranggotakan: Dinas Pekerjaan Umum
Bidang Cipta Karya/sepadannya, Kantor Pemberdayaan
Masyarakat/sepadannya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan instansi
terkait sesuai dengan kebutuhan.

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota bertugas:
1. Mensosialisasikan program kepada masyarakat.
2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di
Kabupaten/Kota.
3. Menetapkan desa sasaran program.
4. Menyetujui Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
5. Melakukan analisa dalam masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi
untuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program.
6. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program di wilayahnya.
7. Menanggulangi berbagai ragam masalah antar sektor yang timbul dalam
pelaksanaan.
8. Memonitor kemajuan Program dan melaporkan kepada Bupati/Walikota dan
pemerintah Propinsi, agar selalu memberikan dukungan.
9. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program.

2.4.3 Tim Teknis Kabupaten/Kota
Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan inter-instansi dari:
• Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota,
• Dinas PU/Cipta Karya/sepadannya,
• Dinas /Badan/Instansi Pemberdayaan Masyarakat Desa/sepadannya,
• Bagian Organisasi dan Tata Laksana,
• Dinas Kesehatan
• Dinas Pendidikan.
Ditetapkan berdasarkan SK Bupati/Walikota.

Tim Teknis Kabupaten/Kota bertugas membantu TKK dalam:
1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan sosialisasi program di tingkat
kabupaten/kota
2. Memberikan pembinaan teknis terkait dengan kebijakan operasional dalam
pelaksanaan
3. Memberikan pembinaan teknis dalam mengimplementasikan pedoman
untuk pelaksanaan seperti pedoman teknis, pedoman pelaksanaan,
pedoman pendanaan, pedoman pemantauan, dan lain sebagainya;
4. Mengevaluasi kelayakan calon desa sasaran sesuai kriteria yang sudah
ditetapkan.
5. Mengevaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM).
6. Memberi masukan kepada DPMU tentang perkembangan pelaksanaan
menjamin effektivitas dan effisiensi pendayagunaan dana bantuan luar
negeri.

2-15


PAMSIMAS

7. Memberikan masukan tentang aspek yang berkaitan dengan kebijaksanaan
umum kepada TKK.
8. Membantu menyelaraskan kegiatan PAMSIMAS agar sesuai dengan
rencana pembangunan (master plan) kabupaten bersangkutan agar tidak
tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan lain yang sejenis.
9. Memberikan masukan kepada DPMU, khususnya mengenai masalah yang
berkaitan dengan teknis operasional pelaksanaan Program.
10. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan
kegiatan di lapangan.

2.4.4 District Project Management Unit (DPMU)
DPMU berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum/sepadannya. Ketua DPMU
dibantu oleh 4 anggota dan dibentuk melalui SK Bupati/Walikota.

Organisasi PMU Kabupaten yang dipimpin oleh Ketua PMU terdiri dari 4 bagian
yaitu:
• Bagian Perencanaan;
• Bagian Monitoring dan Evaluasi;
• Bagian Keuangan.

Tugas dan tanggung jawab DPMU terutama menangani manajemen
pelaksanaan Program di kabupaten, dengan perincian tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan Program (budgeting &
programming) untuk kegiatan Program di kabupaten.
2. Mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kinerja dari para konsultan
tingkat Kabupaten/Kota dan Fasilitator Masyarakat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program melalui
kunjungan ke desa-desa di kabupaten/kota.
4. Membuat laporan IFR setiap triwulan kepada PMU Propinsi dan PMU Pusat
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk
pelaksanaan Program, tembusan kepada TKPr dan TKK. IFR harus sudah
diterima PMU Pusat 1 minggu setelah akhir setiap triwulan.
5. Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses
pembuatan laporan audit setiap tahun.
6. Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yang
berkaitan dengan Program.
7. Memberikan bimbingan TKM agar melakukan pencatatan terhadap
kemajuan Program yang dilaksanakan.
8. Menyiapkan rencana pengadaan setiap tahun.
9. Membimbing serta memberikan dukungan untuk proses pemberdayaan
masyarakat dalam membuat rencana kerja masyarakat (RKM).
10. Memastikan penyusunan data disaggregasi gender dan monitoring
kesinambungan dengan mempergunakan MPA/PHAST dari setiap tahapan
kegiatan input, proses, output, dan outcomes bersama. Melakukan review
dan tindakan turun tangan untuk memastikan kondisi pelibatan dan
peranserta gender dalam setiap kegaitan.
11. Membantu dalam proses penyaluran dana Hibah Desa guna pelaksanaan
kegiatan di tingkat desa.

2-16


PAMSIMAS

12. Menciptakan jalinan kerja yang baik dengan CPMU dan TKK, dan
memberikan data serta informasi kepada TKP untuk digunakan sebagai
dasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antar
kegiatan Program.
13. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan
Program termasuk laporan keuangan dan lainnya.
14. Memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan
di kabupaten.
15. Memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional
teknis dan administrasi Program.
16. Melakukan evaluasi kinerja konsultan dan TFM
17. Bekerjasama dan memantau kinerja kegiatan Konsultan Manajemen
Propinsi.

Ketua DPMU (Kabupaten/Kota)

Tugas ketua DPMU adalah:
1. Mengembangkan, memfasilitasi dan melaksanakan manajemen Program
secara keseluruhan di Kabupaten
2. Membangun koordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dan
pelaporan Program di Kabupten
3. Menyusun rencana kerja secara menyeluruh yang digunakan sebagai
acuan operasional di Kabupaten.
4. Mengkoordinasikan keluaran (output) kegiatan para konsultan yang terlibat
dalam Program.
5. Memonitor keluaran tenaga ahli, baik dalam segi kualitas maupun ketepatan
jadualnya dan mengintegrasikan keluaran tersebut dengan komponen
Program lain.
6. Mengidentifikasi dan memfasilitasi pemecahan masalah baik yang bersifat
administratif, maupun program untuk mengatasi kendala yang timbul dalam
7. Memfasilitasi pertemuan koordinasi Tim Koordinasi kabupaten, Tim Teknis
secara periodik guna membahas & mencari jalan keluar atas permasalahan
yang ada.
8. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Program.
9. Bersama dengan Konsultan Pendamping Kabupaten menyusun laporan
akhir Program.
10. Memastikan pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Program dan
Petunjuk Pelaksanaan Operasional Tingkat Desa.
11. Memberikan penilaian terhadap kinerja konsultan dan TFM
12. Memberikan masukan informasi kepada PMU Pusat terhadap kinerja
konsultan Konsultan Manajemen Kabupaten.

Kualifikasi Ketua PMU Kabupten:
1. Pengalaman dalam pengelolaan program air bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat
minimal 5 tahun.
pinjaman dan administrasi keProgram minimal 2 tahun.

2-17


PAMSIMAS

3. Berpendidikan minimal D3 atau sederajat.

Bagian Perencanaan
1. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan Program, termasuk
mengkaji anggaran sektor terkait di kabupaten, menyusun rincian
kebutuhan pembiayaan Program, mengintegrasikan komponen pembiayaan
ke dalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKAK/L) serta melaksanakan pembahasan anggaran tahunan tersebut
dengan sektor terkait.
2. Membantu keterpaduan perencanaan antara sektor terkait, dikaitkan
dengan pendanaan Program.
3. Mengkaji perencanaan sektor terkait dikaitkan dengan hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan.
4. Mengkontribusikan dan mengkaji dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat
(RKM) baik fisik maupun usulan pendanaan sebagai dasar penyusunan
rencana tahunan.
5. Menyiapkan rancangan perincian dana yang tersedia dikaitkan dengan Cost
Steps pendanaan Program dalam upaya antisipasi effektivitas penyusunan
anggaran secara global.
6. Mengumpulkan data dalam upaya menunjang penyusunan rencana tahunan
di Tingkat Kabupaten/Kota.
8. Memfasilitasi pengembangan kegiatan penyuluhan kesehatan dan
pengawasan kualitas air.
9. Melakukan kajian terhadap perencanaan dan manajemen Program
dikaitkan dengan pengadaan.

Kualifikasi Bagian Perencanaan:

1. Merumuskan sistem monitoring secara sederhana bagi lingkungan DPMU.
2. Menginventarisasikan dan mengkaji laporan-laporan yang dikoordinir oleh
DPMU, meliputi usulan dan permasalahan yang penting serta pendekatan
inovatif yang dapat disebarluaskan ke daerah lain. Mengembangkan serta

2-18


PAMSIMAS

secara periodic memperbaharui ringkasan data inventarisasi diatas
Menginformasikan data tersebut kepada staf PMU yang lain dan kepada
sektor terkait di Pusat dan Propinsi.
3. Mengidenfikasi permasalahan-permasalahan atas dasar hasil laporan dan
perjalanan dinas, khususnya laporan staf DPMU.
4. Mengakselerasikan laporan-laporan dari masing-masing desa.
5. Memonitoring baik langsung maupun tidak langsung kendala yang
menyebabkan keterlambatan laporan, khususnya dari daerah.
6. Memberikan masukan terhadap perbaikan strategi dan perencanaan
pelatihan yang selanjutnya akan digunakan untuk memfasilitasi sektor
terkait.
penyusunan laporan.
8. Memonitor kualitas persiapan dan pelaksanaan pelatihan termasuk
diantaranya (a) penetapan target dan sasaran lokakarya,
(b) pengembangan dan pelaksanaan metodologi pelaksanaan, (c)
mengukur jumlah peserta pelatihan sesuai dengan yang direncanakan, (d)
perencanaan petunjuk pemilihan peserta, materi panduan dan sistim
logistiknya, (e) petunjuk perencanaan pembiayaan pelatihan dan (f) rencana
evaluasi pelatihan.
9. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan
Laporan Manajemen Program sesuai format yang telah disepakati dengan
Bank Dunia, terutama untuk Project Progress Report/Laporan Pencapaian
dan mengirimkan melalui e-mail kepada PPMU dan CPMU.
10. Membantu Ketua DPMU untuk memonitor pelaksanaan Petunjuk
Pengelolaan Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tingkat
Masyarakat.
11. Memastikan semua pihak yang berkepentingan terhadap semua Petunjuk
Pelaksanaan diatas mendapatkan copy yang paling mutakhir.

Kualifikasi Bagian Monitoring dan Evaluasi:

Bagian Keuangan
1. Mengkompilasi dan melakukan sistimatisasi terhadap laporan realisasi
penyerapan dana untuk monitoring terhadap disbursment dana pinjaman
setiap triwulanan dan laporan tengah tahunan (semi annual).
2. Mengkompilasi laporan kontribusi masyarakat.
3. Melakukan pengkajian keuangan RKM, mengadakan pemantauan atas
pelaksanaannya baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada
periode operasi dan pemeliharaannya serta melakukan pengkajian
pengelolaan keuangan di tingkat Desa.

2-19


PAMSIMAS

4. Memfasilitasi pelatihan masalah administrasi dan keuangan tentang
pelaksanaan peraturan yang berlaku dilingkungan IBRD dan Pemerintah RI.
5. Menyusun pelaporan realisasi pencairan dana pinjaman secara bulanan
sesuai dengan permintaan Bank Dunia.
6. Monitoring pencairan dan penyerapan dana pinjaman secara terpadu.
7. Memfasilitasi semua pimpinan Program dalam penyusunan laporan
keuangan sebagai bahan audit BPKP.
8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi BPKP.
9. Memonitor kemajuan pelaksanaan kontrak.
10. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFR
sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk
Financial Report/Laporan Keuangan.

1. Berpengalaman dalam pengelolaan Program berbantuan Luar Negeri
khususnya berkaitan dengan dana pinjaman minimal 5 tahun.
3. Minimal S1 yang diutamakan dari Akuntasi.

2.5 Tingkat Desa

2.5.1 Pemerintah Desa/Kelurahan
Pemerintah Desa/Kelurahan, dalam hal ini Kepala Desa/Lurah, bertugas untuk:
1. Menyelenggarakan Roadshow(sosialisasi dan pembentukan
OMS/Pokmas/LKD, KD) dan memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya.
2. Menjamin terbentuknya OMS/Pokmas/LKD, KPP dan KD melalui forum
musyawarah tingkat desa.
3. Membantu kelancaran proses persiapan usulan kegiatan sebagai tindak
lanjut dari hasil musyawarah desa.
4. Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan
kegiatan.
5. Menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang
dibuat oleh Ketua OMS/Pokmas/LKD. (Apabila kontraktual maka aspek ini
sepenuhnya menjadi kendali Satker Sementara)
6. Memfasilitasi KPP untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan hasil infrastruktur terbangun.
7. Melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada
TKK dengan diketahui oleh Tim Kecamatan.
8. Menerima prasarana hasil kegiatan dari Bupati/Walikota dan meneruskan
pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP.

2.5.2 Tim Kerja Masyarakat (TKM)
Sejalan dengan konsep dan pendekatan Program yang menempatkan
masyarakat sebagai pemilik dan pelaksana kegiatan pembangunan disatu desa
atau beberapa desa, maka perlu dibentuk Tim Kerja Masyarakat (TKM) yang
terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa bersangkutan secara
demokratis dengan memperhatikan kesetaraan jender (gender balance) dalam
melaksanakan kegiatan Program. Proses pemilihan serta pembentukan TKM
tersebut akan dilakukan selama proses pemberdayaan masyarakat yang dikenal

2-20


PAMSIMAS

dengan proses MPA/PHAST dilakukan di desa. Dimana TKM tidak boleh
menerima upah dari kegiatan yang dilaksanakannya untuk tingkat desa. TKM
diperkuat oleh SK Bupati/Walikota.

2.6 Bantuan Teknis Konsultan

2.6.1 Konsultan Manajemen Pusat (Central Management Advisory Consultant/CMAC)
Konsultan Manajemen Pusat (Central Management Advisory Consultant/CMAC)
pengadaannya dilaksanakan oleh CPMU. Dalam pengadaannya perlu
diperhatikan kesetaraan jender, yang merupakan salah satu persyaratan
Program. Konsultan Manajemen Pusat harus menyediakan tenaga ahli yang
berkualitas baik internasional maupun tenaga ahli nasional dari bidang ekonomi,
kesehatan, teknis, dan manajemen Program yang mampu mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran PAMSIMAS. Konsultan Manajemen Pusat akan
mendukung CPMU dalam implementasi strategi dan kebijakan, penyusunan
pedoman, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program
dan keberlanjutan paska Program. Tenaga ahli akan bekerja sama dengan
instansi/unit pelaksana Program dalam melaksanakan tugasnya dan bekerja
sama dengan tenaga ahli lain pada seluruh tingkatan baik di pusat, propinsi
maupun daerah.

Konsultan Manajemen Pusat, melalui Team Leader, berkewajiban dalam
mengendalikan dan mengawasi kemajuan pekerjaan, keluaran dan outcomes
dari setiap tenaga ahli. Dalam pelaksanaaannya CPMU akan memberikan
arahan kepada Konsultan Manajemen Pusat melalui team leader, dan
diteruskan kepada tenaga ahli sektoral sesuai dengan bidangnya.

Secara rinci, tugas Konsultan Manajemen Pusat adalah:

1. Menyiapkan dukungan teknis dan manajemen yang sesuai dengan
kebutuhan dengan pendekatan dan metodologi yang memadai untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Membantu CPMU dalam mengadministrasikan dan mengelola
penyelenggaraan program dan Program.
3. Membantu CPMU dalam mempersiapkan rencana dan jadual pelaksanaan
Program.
4. Membantu CPMU dalam memantau dan menjamin kelancaran
5. Membantu CPMU dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk
menyiapkan Kerangka Acuan (Terms of Reference), permintaan Surat
Persetujuan Bank Dunia, dan lainnya.
6. Membantu CPMU dalam melaksanakan pengadaan dan melakukan
supervisi terhadap tugas Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga
Sosial Kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan Program
PAMSIMAS.
7. Membantu CPMU dalam menyusun laporan dan auditing dari pelaksanaan
Program.

2-21


PAMSIMAS

8. Membantu CPMU dalam mempersiapkan dan menyampaikan Project
Managemen Report (IFR) setiap triwulan kepada kepada Tim Pengarah
dan Bank Dunia.
9. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang relevan guna menjamin
keberhasilan pelaksanaan Program.
10. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program termasuk
menyusun mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi.
11. Memberikan bantuan dan dukungan teknis kepada PPMU dan DPMU
apabila diperlukan.
12. Membantu CPMU dalam melakukan kegiatan teknis.
13. Membantu CPMU dalam penyusunan pedoman teknis dan pedoman
14. Melaksanakan program pelatihan bagi konsultan ditingkat Kabupaten dan
Kecamatan melalui Pihak III pada tahun pertama pelaksanaan.

2.6.2 Konsultan Manajemen Propinsi (Provincial Management Consultant/PMC)

Konsultan Manajemen Propinsi (Provincial Management Consultant/PMC)
pengadaanya dilaksanakan oleh CPMU. Dalam pengadaannya perlu
diperhatikan kesetaraan jender, yang merupakan salah satu persyaratan
Program. PMC akan menyediakan tenaga ahli yang berpengalaman dari tenaga
ahli manajemen program, tenaga ahli sanitasi dan PERILAKU HIGIENIS ,
tenaga ahli Air Minum dan Sanitasi, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat
di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Konsultan Manajemen Propinsi (PMAC) bertugas untuk memberikan dukungan
teknis kepada propinsi dalam hal ini mendukung PPMU dalam implementasi
program dan dalam perluasan dan pengarusutamaan pendekatan
pemberdayaan masyarakat, konsultan ini berada di salah satu ibu kota propinsi
yang menjadi daerah kerjanya. Pendampingan teknis ini akan mendukung
pencapaian sasaran dan outcomes PAMSIMAS melalui dukungan teknis dalam
manajemen Program, dukungan teknis dan monitoring-evaluasi di tingkat
propinsi, dan dukungan teknis dalam pelaksanaan Program dan keberlanjutan
paska Program di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan dan desa.

Tenaga ahli tingkat propinsi akan berkedudukan di PPMU yang berada di
ibukota propinsi dari masing-masing propinsi. Sementara tenaga ahli tingkat
kabupaten/kota akan berkedudukan di DPMU, dimana dalam pelaksanaannya
sebagian besar waktu dari tenaga ahli tersebut berada di tingkat kecamatan dan
tingkat desa. Tim fasilitator masyarakat (TFM) akan berkedudukan di desa yang
menjadi wilayah penugasannya. Konsultan akan bekerjasama dengan instansi
terkait dan tenaga ahli di semua tingkatan baik dari pusat, propinsi, kabupaten
sampai tingkat desa.
Konsultan Manajemen Propinsi akan berkoordinasi dengan PPMU dan DPMU
dalam melaksanakan tugas. Secara rinci tugas PMC adalah:

1. Membantu PPMU dalam mensosialisasikan pedoman teknis dan pedoman
pelaksanaan Program di semua kabupaten/kota dan instansi terkait.

2-22


PAMSIMAS

2. Membantu PPMU dan DPMU dalam mengadministrasikan dan mengelola
penyelenggaraan program.
3. Membantu PPMU dan DPMU dalam mempersiapkan rencana (termasuk
penguatan kelembagaan) dan jadual pelaksanaan Program
4. Membantu PPMU dan DPMU dalam melaksanakan pendampingan teknis
dan kegiatan promosi PERILAKU HIGIENIS dan sanitasi.
5. Mengendalikan dan memfasilitasi Tim Fasilitator Masyarakat dalam
melaksanakan tugas pendampingan dan penguatan kelembagaan
masyarakat.
6. Membantu PPMU dan DPMU dalam memantau dan menjamin kelancaran
pelaksanaan Program, termasuk pemantauan yang berkelanjutan.
7. Membantu PPMU dan DPMU dalam melaksanakan pengadaan dan
melakukan supervisi terhadap tugas Lembaga Swadaya Masyarakat dan
Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan
Program PAMSIMAS.
8. Membantu PPMU dan DPMU dalam menyusun laporan dan auditing dari
pelaksanaan Program, termasuk dalam Project Management Report dan
menyampaikan kepada CPMU.
9. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang relevan guna menjamin
keberhasilan pelaksanaan Program.
10. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam perluasan dan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi.
11. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program termasuk
menyusun mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi.

2.6.3 Fasilitator Masyarakat (FM) atau Community Facilitator (CF)
Fasilitator masyarakat adalah tenaga pendamping yang telah dilatih sehingga
mempunyai keterampilan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas
masyarakat untuk memutuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola
kegiatannya.

Setelah dilatih mereka dikontrak untuk pelaksanaan Program PAMSIMAS
dibawah supervisi dan bimbingan para konsultan kabupaten sesuai tugas dan
fungsi masing-masing. Pengadaan fasilitator masyarakat melalui proses
“pengadaan” dengan tahap pelatihan dan “pembentukan” karakter.

Dalam melaksanakan kegiatannya FM akan bekerja sebagai tim yang terdiri dari
3 orang minimal satu anggota tim adalah perempuan, dengan latar belakang
pendidikan:
1. Teknik;
2. Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan;
3. Pemberdayaan Masyarakat.

Setiap Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) akan bertanggung jawab untuk
menangani 3-5 desa per tahun tergantung dari kondisi geografis dan
penyebaran desa lokasi Program. Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan
FM akan berkerja sebagai tim untuk menghadapi masalah di tingkat masyarakat
yang cukup beragam dan mencakup antara lain masalah teknis, masalah sosial

2-23


PAMSIMAS

budaya, dan masalah perilaku yang membutuhkan ketrampilan yang berbeda-
beda.

Pengadaan TFM melalui proses pemilihan calon dari Kabupaten/Kota dan
Propinsi melalui seleksi yang dilakukan di pusat. Setelah terpilih, kepada TFM
tersebut diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab
masing-masing, yang akan diatur dalam manual pengadaan TFM.

Selama proses ini berjalan, setiap anggota tim dapat belajar dan menghimpun
pengalaman kerja, hingga dikemudian hari dapat menjadi pembina masyarakat
yang tangguh. Selesai pelatihan, TFM akan dikontrak oleh perusahaan/firm dan
dilibatkan dalam pelaksanaan Program dibawah supervisi dan bimbingan para
konsultan tingkat Propinsi Secara operasional TFM bertanggung jawab pada
Pemerintah Daerah melalui DPMU.

Pada saat Program berakhir masa pelaksanaannya,TFM tersebut merupakan
asset daerah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan lain,
terutama kegiatan pembangunan yang berbasis pada peran serta masyarakat.
Sesuai konsep Program, proses tersebut diatas merupakan salah satu kegiatan
komponen pemberdayaan masyarakat (capacity building).

FM memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Masyarakat
(RKM) mendampingi pelaksanaan kegiatan dan tidak boleh berperan sebagai
pemasok dan kontraktor.
Setiap tim fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai
berikut:
1. Memfasilitasi dan membantu masyarakat untuk dapat membentuk dan
membantu pemilihan anggota TKM secara demokratis dengan mem-
perhatikan kesetaraan jender dan kesetaraan kaya miskin.
2. Melakukan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat pada
periode pembuatan RKM, periode pelaksanaan konstruksi sarana air bersih
dan sanitasi, dan periode paska konstruksi, yang diantaranya meliputi:
a. Pelaksanaan Rapid Technical Asessment (RPA) bersama dengan
masyarakat desa setempat;
b. Bantuan dan bimbingan kepada masyarakat dalam menyiapkan
RKM dengan menggunakan metodologi MPA/PHAST;
c. Bantuan dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi
masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan air dan
sanitasi dan menyusun strategi untuk mengatasi masalah tersebut
dengan menggunakan metodologi MPA/PHAST;
d. Pelaksanaan survey teknis dan pembuatan DED;
e. Upaya pro-aktif dalam menghimpun sumber daya masyarakat agar
dapat memenuhi konstribusi yang dipersyaratkan;
f. Pelaksanaan pelatihan (on-the job training) dan supervisi dalam
pelaksanaan konstruksi dengan pendekatan swakelola masyarakat;
g. Pemberian dukungan dan bantuan teknis pada TKM sebagaimana
diperlukan;

2-24


PAMSIMAS

h. Pelaksanaan pelatihan (on-the-job training) dan supervisi untuk
masalah operasional, perawatan dan perbaikan sarana Air Bersih &
Sanitasi;
i. Pendampingan dan pelatihan TKM dalam mengelola dana bergulir
sanitasi;
j. Bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan monitoring
sendiri pada pelaksanaan Program dan juga paska Program.
3. Bertindak sebagai penghubung dan penengah antara TKM dan Konsultan
Manajemen Kabupaten.
4. Pendampingan dalam pengelolaan dana sehingga kegiatan di lapangan
dapat berjalan secara efisien.
5. Mengambil inisiatif untuk mendapatkan dan memberikan informasi kepada
pelaksana Program sejenis untuk menghindari tumpang tindih dan secara
bersama dapat mencari solusi dan jalan keluar terhadap masalah yang
dihadapi oleh masyarakat.
6. Menerima keluhan dan pertanyaan tentang Program dan membantu
meyakinkan adanya keterbukaan dalam manajemen Program di setiap desa
binaan.
7. Memberdayakan TKM dibidang administrasi & keuangan.
8. Melaporkan semua perkembangan kegiatan didesa lokasi Program didaerah
binaan setiap bulan kepada PMU Kabupaten.
9. Menyusun data disaggregasi jender dari setiap tahapan kegiatan input,
proses, output, dan outcomes. Dimungkinkan melakukan tindakan turun
tangan untuk memastikan kondisi pelibatan dan peranserta gender dalam
setiap kegiatan.

2-25


PAMSIMAS

BAB 3 PERENCANAAN
3.1 Umum

Bab perencanaan secara umum membahas mengenai kegiatan dalam tahap
persiapan yang dirinci menjadi 4 kegiatan, yaitu:
1. Penentuan Lokasi
2. Strategi Perencanaan Program
3. Penyusunan RKM dan Konsolidasi Perencanaan
4. Mekanisme Perencanaan Anggaran

Perencanaan perlu dilakukan untuk memperkecil kesalahan dalam
pelaksanaan/implementasi program PAMSIMAS, agar mencapai hasil (output) dan
dampak (outcome) yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat, sehingga
terwujud pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Jadi
perencanaan merupakan awal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan atau berarti program PAMSIMAS dilakukan dari,
oleh dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya
terdapat kegiatan-kegiatan (pelatihan, pendampingan, advokasi dsb).

3.2 Tujuan Perencanaan
Tujuan Perencanaan adalah mempersiapkan program PAMSIMAS dalam upaya
mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan yang ditetapkan pada penentuan
kebijakan PAMSIMAS dalam Financing Agreement (FA) dan Project Appraisal
Document (PAD)

3.3 Lingkup Perencanaan
Perencanaan mencakup penentuan propinsi dan kabupaten/kota sasaran, penentuan
desa sasaran, kegiatan penyiapan dan pengkondisian masyarakat, pendampingan
masyarakat, penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), dan penyiapan dana
yang perlu dialokasikan dalam DIPA.

3.3.1 Kegiatan Penentuan Lokasi

Pemilihan Propinsi
Pemilihan propinsi menggunakan data dari Human Development Report 2004
khususnya untuk Human Development Index dan Human Poverty Index. Propinsi
dirangking berdasarkan kedua Index diatas. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan
penetapan rangking propinsi berdasarkan data susenas, 2004.
Kriteria Pemilihan Propinsi:
a. Index Kemiskinan berdasarkan data survei nasional
b. Terbatasnya akses terhadap air minum dan sanitasi berdasarkan data survei
nasional
c. Prevalensi penyakit terkait air dan sanitasi tinggi berdasarkan data survei nasional

3-1


PAMSIMAS

d. Bukan daerah CWSHP (Community Water Supply and Health Project)
e. Mengikuti Lokakarya pertama yaitu sosialisasi program dan penjaringan minat

Pemilihan Kabupaten/Kota

Kriteria Penentuan Kabupaten/Kota

Pemilihan kabupaten, dari propinsi terpilih dengan kriteria tersebut di atas, dapat ikut
dalam PAMSIMAS. Konfirmasi pemilihan didasarkan pada surat minat dari pemerintah
kabupaten/kota dan persetujuan untuk menyediakan dana pendamping dan
personilnya yang dipergunakan untuk mendanai program pendamping di
kabupaten/kota bersangkutan. PAMSIMAS ditargetkan untuk mencakup 5.000 desa
yang dinilai pada saat persiapan program, selain itu pemerintah kabupaten/kota:

1. Membuat pernyataan minat keikutsertaan dalam program PAMSIMAS;
2. Bersedia menyediakan dana pendamping minimal sebesar 10% dari total hibah
desa (Rp. 27.500.000/desa).
3. Bersedia membentuk organisasi pengelola program;
4. Menyediakan dana pendukung untuk operasional penyelenggaraan program di
tingkat Kabupaten/Kota;
5. Bersedia melaksanakan replikasi desa, dengan jumlah desa replikasi berdasarkan
kemampuan fiskal kabupaten/kota sebagai berikut :
a. Kabupaten/Kota ber-kapasitas fiskal rendah, minimal mereplikasi 1 desa,
untuk tiap 10 desa peserta PAMSIMAS.
b. Kabupaten/Kota ber-kapasitas fiskal sedang, minimal mereplikasi 2 desa,
untuk tiap 10 desa peserta PAMSIMAS.
c. Kabupaten/Kota ber-kapasitas fiskal tinggi, minimal mereplikasi 3 desa, untuk
tiap 10 desa peserta PAMSIMAS1.
Penyelenggaraan replikasi desa dilakukan mulai tahun ke-2 dan seterusnya serta
didanai sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, termasuk di
dalamnya penyediaan tenaga pendamping/fasilitator.

1Sesuai hasil rapat tim pengarah pusat tanggal 20 April 2006, di Ruang Rapat Bina Program Ditjen Cipta Karya
Departemen Pekerjaan Umum.

3-2

OPTIMASI PAMSIMAS

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a OPTIMASI PAMSIMAS

Similar a OPTIMASI PAMSIMAS (7)

Más de Joy Irman

Más de Joy Irman (20)

Último

Último (20)

OPTIMASI PAMSIMAS