1. Dokumen tersebut membahas tentang pertalian persusuan dari perspektif hak anak. Pertalian persusuan diakui sebagai hak anak atas hidup dan tumbuh kembang, serta memiliki implikasi hukum dalam hukum keluarga. 2. Dokumen tersebut juga membahas argumen untuk mengakui dan melindungi relasi hukum pertalian persusuan sebagai bentuk perlindungan hak hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan an

1. 1
KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK
National Commission for Child Protection
AKIBATAKIBAT HUKUM PERTALIAN PERSUSUAN:HUKUM PERTALIAN PERSUSUAN:
PERSPEKTIF HAK ANAKPERSPEKTIF HAK ANAK
AdvokatAdvokat Muhammad Joni, SH, MH.Muhammad Joni, SH, MH.
mhjoni@yahoo.commhjoni@yahoo.com
www.www.advokatmuhammadadvokatmuhammadjonijoni..comcom

2. 2
A. MENELISIK ESENSI PERTALIAN PERSUSUANA. MENELISIK ESENSI PERTALIAN PERSUSUAN
 Dalam keadaan tertentu atau darurat, IbuDalam keadaan tertentu atau darurat, Ibu
kandung tidak dapat menyusui anakkandung tidak dapat menyusui anak
kandungnya (misalnya, Ibu meninggal dunia,kandungnya (misalnya, Ibu meninggal dunia,
terpisah, sakit menular, atau tidak menghasikanterpisah, sakit menular, atau tidak menghasikan
susu, dan lain sebagainya).susu, dan lain sebagainya).
 Hak anak atas Air Susu Ibu (ASI) adalah hakHak anak atas Air Susu Ibu (ASI) adalah hak
anak atas hidup, kelangsungan hidup dananak atas hidup, kelangsungan hidup dan
tumbuh kembang.tumbuh kembang.
 ASI tidak tergantikan oleh susu formula apapun.ASI tidak tergantikan oleh susu formula apapun.

3. 3
ESENSI PERTALIAN PERSUSUANESENSI PERTALIAN PERSUSUAN
 ASI adalah opsi pertama dan terbaik bagiASI adalah opsi pertama dan terbaik bagi
bayi, walaupun dalam situasi daruratbayi, walaupun dalam situasi darurat
sekalipunsekalipun (UNICEF, “(UNICEF, “Technical Notes: Special ConsiderationsTechnical Notes: Special Considerations
for Programming in Unstable Situationfor Programming in Unstable Situation”, 2003, New York, h. 224);”, 2003, New York, h. 224);
 ASI efektif bagi daya tahan tubuh,ASI efektif bagi daya tahan tubuh,
pertumbuhan dan kesehatan bayi/anak.pertumbuhan dan kesehatan bayi/anak.
 ASI adalah Hak atas makanan (right toASI adalah Hak atas makanan (right to
food).food).

4. 4
ESENSI PERTALIAN PERSUSUANESENSI PERTALIAN PERSUSUAN
 Adanya kesadaran global mendorong pemberian ASIAdanya kesadaran global mendorong pemberian ASI
kepada bayi, dan bahkan membuatkepada bayi, dan bahkan membuat The InternationalThe International
Code of Marketing of Breast-Milk Substututes.Code of Marketing of Breast-Milk Substututes.
 No AdvertisingNo Advertising of above product to the public.of above product to the public.
 No free SamplesNo free Samples to mothers, their families or health careto mothers, their families or health care
workers.workers.
 No PromotionNo Promotion of products (display, posters, distribution ofof products (display, posters, distribution of
promotion materials).promotion materials).
 No Gift or SamplesNo Gift or Samples to health care workers.to health care workers.
 No Free or Low cost suppliesNo Free or Low cost supplies of Breast-Milk Substututes.of Breast-Milk Substututes.
(UNICEF, “(UNICEF, “Technical Notes: Special Considerations forTechnical Notes: Special Considerations for
Programming in Unstable SituationProgramming in Unstable Situation ”, h. 231-232);”, h. 231-232);

5. 5
B. LEMBAGA HUKUM PERTALIAN PERSUSUAN DALAM KHIB. LEMBAGA HUKUM PERTALIAN PERSUSUAN DALAM KHI
 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayatDalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat
(3) mengenal dan mengakui lembaga(3) mengenal dan mengakui lembaga PertalianPertalian
PersusuanPersusuan. Adanya Pertalian Persusuan itu. Adanya Pertalian Persusuan itu
menjadi alasan Larangan Perkawinan yang diaturmenjadi alasan Larangan Perkawinan yang diatur
secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam.secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam.
 Pertalian Persusuan, selanjutnya berimplikasiPertalian Persusuan, selanjutnya berimplikasi
bukan saja pada pemenuhan hak hidup,bukan saja pada pemenuhan hak hidup,
kelangsungan dan perkembangan anak. Namun,kelangsungan dan perkembangan anak. Namun,
selanjutnya menerobos masuk ke dalam domeinselanjutnya menerobos masuk ke dalam domein
hukum keluarga.hukum keluarga.

6. 6
 Pertalian Persusuan, dapat dikemukakan:Pertalian Persusuan, dapat dikemukakan:
1.1. Keadaan hukum yang mempunyai akibat hukumKeadaan hukum yang mempunyai akibat hukum
tertentu dalam hukum keluarga Islam.tertentu dalam hukum keluarga Islam.
2.2. Diakui dan eksis dalam sistem hukum nasional, sepertiDiakui dan eksis dalam sistem hukum nasional, seperti
halnya Pengangkatan Anak, Perwalian, Pemeliharaanhalnya Pengangkatan Anak, Perwalian, Pemeliharaan
Anak, Pengakuan Anak, dll.;Anak, Pengakuan Anak, dll.;
3.3. Hadir sebagai hukum yang hidup (Hadir sebagai hukum yang hidup (living lawliving law) di dalam) di dalam
masyarakat;masyarakat;
4.4. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil diakuiKompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil diakui
sebagai Pedoman bagi hakim dalam penyelesaiansebagai Pedoman bagi hakim dalam penyelesaian
perkara pada yurisdiksi peradilan agama;perkara pada yurisdiksi peradilan agama;

7. 7
C. ARGUMENTASI MENGAKUI DAN MELINDUNGI RELASI HUKUMC. ARGUMENTASI MENGAKUI DAN MELINDUNGI RELASI HUKUM
PERTALIAN PERSUSUAN.PERTALIAN PERSUSUAN.
A.A. Menyusukan bayi/anak sebagai bentuk tindakan PengakuanMenyusukan bayi/anak sebagai bentuk tindakan Pengakuan
Prinsip Hak Anak untuk hidup, Kelangsungan Hidup danPrinsip Hak Anak untuk hidup, Kelangsungan Hidup dan
Pertumbuhan (Pertumbuhan (rights to life, survival and developmentrights to life, survival and development););
 Pemberian ASI adalah bentuk tindakan sengaja realisasi hakPemberian ASI adalah bentuk tindakan sengaja realisasi hak
hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
 Pertalian Persusunan dapat dibangun dalam konteks PertalianPertalian Persusunan dapat dibangun dalam konteks Pertalian
Kehidupan, Kelangsungan Hidup dan Pertumbuhan Anak.Kehidupan, Kelangsungan Hidup dan Pertumbuhan Anak.
 PrinsipPrinsip Hak Anak untuk hidup, kelangsungan hidup danHak Anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan
pertumbuhan (Pasal 6 KHA dan Pasal 2 huruf (c), dan Pasal 4pertumbuhan (Pasal 6 KHA dan Pasal 2 huruf (c), dan Pasal 4
UU No 23/2002), ditemukan rujukan konstitusionalitasnya dalamUU No 23/2002), ditemukan rujukan konstitusionalitasnya dalam
Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

8. 8
 Dalam UU No. 39/1999 mengatur hak hidup, yang merupakanDalam UU No. 39/1999 mengatur hak hidup, yang merupakan
asas-asas dasar (Pasal 4 dan 9 UU No. 39/1999). Hak hidupasas-asas dasar (Pasal 4 dan 9 UU No. 39/1999). Hak hidup
merupakan hak asasi yang universal, dan hak yang utamamerupakan hak asasi yang universal, dan hak yang utama
((supremesupreme rightright).).
 Sebelum KHA, beberapa instrumen/konvensi internasional jugaSebelum KHA, beberapa instrumen/konvensi internasional juga
menjamin hak hidup sebagai hak dasar sepertimenjamin hak hidup sebagai hak dasar seperti UniversalUniversal
Declaration of Human RightsDeclaration of Human Rights (pasal 2),(pasal 2), International CovenantInternational Covenant
on Civil and Political Rightson Civil and Political Rights – ICCPR (pasal 6).– ICCPR (pasal 6).
 General CommentGeneral Comment,, The Human Rights CommitteeThe Human Rights Committee, (1982), hak, (1982), hak
hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan termasuk dalamhidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan termasuk dalam
waktu darurat (waktu darurat (rights to life … is the supreme right from which norights to life … is the supreme right from which no
derogation is permitted even in time of emergencyderogation is permitted even in time of emergency).).

9. 9
 Manual on Human Rights ReportingManual on Human Rights Reporting (1997), mengarahkan(1997), mengarahkan
Negara Peserta melaksanakan Pasal 6 KHA, denganNegara Peserta melaksanakan Pasal 6 KHA, dengan
membangun keadaan alamiah yang positif dan merancangmembangun keadaan alamiah yang positif dan merancang
perlindungan hidup anak. Termasuk meningkatkan harapanperlindungan hidup anak. Termasuk meningkatkan harapan
hidup (hidup (life expectancylife expectancy), mengurangi kematian bayi dan anak,), mengurangi kematian bayi dan anak,
penanganan bencana dan rehabilitasi kesehatan,penanganan bencana dan rehabilitasi kesehatan,
menyediakan makanan/nutrisi dan air bersih, melarang danmenyediakan makanan/nutrisi dan air bersih, melarang dan
mencegah hukuman mati, melakukan tindakan sengajamencegah hukuman mati, melakukan tindakan sengaja
mempertahankan kehidupan anak dan menyelamatkanmempertahankan kehidupan anak dan menyelamatkan
kehidupan anak.kehidupan anak.
 Dengan demikian, terbangun argumentasi kuat bahwaDengan demikian, terbangun argumentasi kuat bahwa
Pertalian Persusuan adalah tindakan melindungi hak hidup,Pertalian Persusuan adalah tindakan melindungi hak hidup,
kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak/bayi.kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak/bayi.

10. 10
B. Hak atas atas Identitas (Nama,B. Hak atas atas Identitas (Nama,
Kewarganegaraan dan RelasiKewarganegaraan dan Relasi
kekerabatan/keluarga).kekerabatan/keluarga).
 Dalam UU No 23/2002, hak atas akte kelahiran diatur secaraDalam UU No 23/2002, hak atas akte kelahiran diatur secara
khusus dalam pasal 27 dan 28 UU No 23/2002.khusus dalam pasal 27 dan 28 UU No 23/2002.
 Pencatatan kelahiran penting bagi eksistensi formal anak, danPencatatan kelahiran penting bagi eksistensi formal anak, dan
mestilah dipahami sebagai “mestilah dipahami sebagai “right from the startright from the start”.”.
 Anak-anak yang tidak tercatat kelahirannya berbahaya bagiAnak-anak yang tidak tercatat kelahirannya berbahaya bagi
keterputusan sosial, bahkan bisa kehilangan hak atas identitasketerputusan sosial, bahkan bisa kehilangan hak atas identitas
formal, pengakuan nama dan kewarganegaraan.formal, pengakuan nama dan kewarganegaraan.
((lnnocenty Digestlnnocenty Digest No. 9-March 2002, “No. 9-March 2002, “Birth Registration Rights from the StartBirth Registration Rights from the Start”).”).
 Dalam perspektif Konvensi Hak Anak (KHA), hak anak atasDalam perspektif Konvensi Hak Anak (KHA), hak anak atas
identitas ini, mengacu Pasal 7 dan 8 KHA.identitas ini, mengacu Pasal 7 dan 8 KHA.
 Di dalam Pasal 7 KHA, pencatatan kelahiran anak dilakukanDi dalam Pasal 7 KHA, pencatatan kelahiran anak dilakukan
secara segera (secara segera (immediatly)immediatly) setelah kelahiran, dan memiliki haksetelah kelahiran, dan memiliki hak
atas nama (atas nama (namename), memperoleh kewarganegaraan (), memperoleh kewarganegaraan (nationalitynationality),),
dan hak mengetahui orangtuanya.dan hak mengetahui orangtuanya.

11. 11
 Pasal 8 KHA menegaskan Negara Peserta menghormati hak anakPasal 8 KHA menegaskan Negara Peserta menghormati hak anak
atas identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama danatas identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan
hubungan kerabat/keluarga (hubungan kerabat/keluarga ( family relationfamily relation))..
 Karena itu, dalam hal implementasi pasal 27 UU No 23/2002,Karena itu, dalam hal implementasi pasal 27 UU No 23/2002,
mestilah dibaca sebagai:mestilah dibaca sebagai:
1.1. Kewajiban negaraKewajiban negara menghormati identitas anakmenghormati identitas anak ;;
2.2. Kewajiban negara melakukanKewajiban negara melakukan pencatatan kelahiran secarapencatatan kelahiran secara
segerasegera setelah kelahiran anak;setelah kelahiran anak;
3.3. Kewajiban negara menghormati hak anak atas identitas, termasuk :Kewajiban negara menghormati hak anak atas identitas, termasuk :
 nama;nama;
 kewarganegaraan;kewarganegaraan;
 hubungan kerabat/keluarga.hubungan kerabat/keluarga.
 Dengan demikian, hak atas identitas anak, bukan saja hak atasDengan demikian, hak atas identitas anak, bukan saja hak atas
nama namun jukanama namun juka hubungan kerabat (hubungan kerabat ( family relationfamily relation).).

12. 12
 Nama, kewarganegaraan dan hubunganNama, kewarganegaraan dan hubungan
kerabat (kerabat (family relationfamily relation), hanya beberapa), hanya beberapa
unsur saja dari identitas anak. Beberapaunsur saja dari identitas anak. Beberapa
dimensi lain dari identitas anak :dimensi lain dari identitas anak :
1.1. sejarah personal anak sejak lahir (dimana tinggalsejarah personal anak sejak lahir (dimana tinggal
dan dilahirkan, siapa yang memelihara, mengapadan dilahirkan, siapa yang memelihara, mengapa
keputusan krusial dilakukan/diambil dll.;keputusan krusial dilakukan/diambil dll.;
2.2. suku, agama, budaya bahasa anak.suku, agama, budaya bahasa anak.
(UNICEF, “(UNICEF, “Implementation Handbook for the Convention on the RightsImplementation Handbook for the Convention on the Rights
of the Childof the Child”, h. 113).”, h. 113).

13. 13
 Dalam KHA juga dalam UU No 23/2002 tidakDalam KHA juga dalam UU No 23/2002 tidak
secara spesifik menentukan apa yang harussecara spesifik menentukan apa yang harus
dicatatkan, namun secara minimal pencatatandicatatkan, namun secara minimal pencatatan
kelahiran itu mencakup nama bayi pada saatkelahiran itu mencakup nama bayi pada saat
dilahirkan, jenis kelamin, tanggal kelahiran,dilahirkan, jenis kelamin, tanggal kelahiran,
dimana dilahirkan, nama orangtua dandimana dilahirkan, nama orangtua dan
alamatnya, dan status kewarganegaraanalamatnya, dan status kewarganegaraan
orangtua. Informasi lainnya juga bisa dicatatkanorangtua. Informasi lainnya juga bisa dicatatkan
yakni pekerjaan orangtua dan status etnik (suku)yakni pekerjaan orangtua dan status etnik (suku)
– yang bisa berguna bagi keperluan statistik.– yang bisa berguna bagi keperluan statistik.
(UNICEF, “(UNICEF, “Implementation Handbook for the Convention on theImplementation Handbook for the Convention on the
Rights of the ChildRights of the Child”, h. 101.)”, h. 101.)

14. 14
C. Pertalian Persusuan ekuivalen sebagai bentukC. Pertalian Persusuan ekuivalen sebagai bentuk
Peristiwa Penting dalam Hukum Keluarga.Peristiwa Penting dalam Hukum Keluarga.
 Pertalian Persusuan merupakan lembaga hukumPertalian Persusuan merupakan lembaga hukum
dalam KHI dan sudah merupakan hukum yang hidupdalam KHI dan sudah merupakan hukum yang hidup
dan diikuti masyarakat (dan diikuti masyarakat (living lawliving law).).
 Dalam hukum nasional termasuk KHI, PertalianDalam hukum nasional termasuk KHI, Pertalian
Persusuan merupakan keadaan hukum yang pentingPersusuan merupakan keadaan hukum yang penting
dalam sistem hukum keluarga, seperti halnya hkumdalam sistem hukum keluarga, seperti halnya hkum
keluarga mengatur tentang Pengangkatan Anak,keluarga mengatur tentang Pengangkatan Anak,
Perwalian, Pemeliharaan Anak, Pengakuan Anak,Perwalian, Pemeliharaan Anak, Pengakuan Anak,
Perkawinan, Kelahiran, Kematian,.Perkawinan, Kelahiran, Kematian,.

15. 15
 UU Administrasi Kependudukan, memberi batasanUU Administrasi Kependudukan, memberi batasan
Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialamiPeristiwa Penting adalah kejadian yang dialami
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati,seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak,perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahanpengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan
nama dan perubahan status kewarganegaraan (videnama dan perubahan status kewarganegaraan (vide
Pasal 1 angka 17 UU No.23/2006).Pasal 1 angka 17 UU No.23/2006).
 UU Administrasi Kependudukan mewajibkanUU Administrasi Kependudukan mewajibkan
melaporkan Peristiwa Penting kepada Instansimelaporkan Peristiwa Penting kepada Instansi
Pelaksana (Pasal 3). Mengatur pencatatan PeristiwaPelaksana (Pasal 3). Mengatur pencatatan Peristiwa
Penting yakni Pengakatan Anak (Pasal 47),Penting yakni Pengakatan Anak (Pasal 47),
Pengakuan Anak (Paal 49), Pengesahan Anak (PasalPengakuan Anak (Paal 49), Pengesahan Anak (Pasal
50), Perbahan nama (Pasal 52), Perubahan Status50), Perbahan nama (Pasal 52), Perubahan Status
Kewarganegaraan (Pasal 53-54).Kewarganegaraan (Pasal 53-54).

16. 16
 KHI mengenal dan mengakui Pertalian Persusuan, dan hidupKHI mengenal dan mengakui Pertalian Persusuan, dan hidup
dalam masyarakat, seperti halnya Pengangkatan Anak,dalam masyarakat, seperti halnya Pengangkatan Anak,
Perkawinan, Perwalian, Pengakuan Anak, Pengesahan AnakPerkawinan, Perwalian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak
yang diakui sebagai Peristiwa Penting.yang diakui sebagai Peristiwa Penting.
 Dalam hal anak yang terpisah (Dalam hal anak yang terpisah (separated childrenseparated children), anak yatim), anak yatim
piatu, orangtuanya tidak mampu mengasuh, dikenalpiatu, orangtuanya tidak mampu mengasuh, dikenal
pengasuhan keluarga alternatif (pengasuhan keluarga alternatif (alternative familyalternative family),), yangyang
mungkin saja memiliki Pertalian Persusuan.mungkin saja memiliki Pertalian Persusuan.
 Pertalian Persusuan menjadi alasan pertalian “darah putih”Pertalian Persusuan menjadi alasan pertalian “darah putih”
dengan ibu susunya.dengan ibu susunya.
 Tetapi, Pertalian Persusuan tidak termasuk sebagai PeristiwaTetapi, Pertalian Persusuan tidak termasuk sebagai Peristiwa
Penting, Data Kependudukan, Dokumen Kependudukan,Penting, Data Kependudukan, Dokumen Kependudukan,
sehingga belum diakui secara formal dalam Administrasisehingga belum diakui secara formal dalam Administrasi
Kependudukan.Kependudukan.

17. 17
D. Pertalian Persusuan absah Dijamin danD. Pertalian Persusuan absah Dijamin dan
Dilindungi UU Perlindungan Anak.Dilindungi UU Perlindungan Anak.
 Negara Peserta KHA berkewajiban melindungi hakNegara Peserta KHA berkewajiban melindungi hak
anak untuk hidup, kelangsungan hidup dananak untuk hidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan anak. Negara berkewajibanperkembangan anak. Negara berkewajiban
melakukan perlindungan (melakukan perlindungan (to protectto protect) dan pemenuhan) dan pemenuhan
((to fulfillto fulfill) hak anak, termasuk adanya Pertalian) hak anak, termasuk adanya Pertalian
Persusuan sebagai Pertalian Kehidupan.Persusuan sebagai Pertalian Kehidupan.
 Pertalian Persusuan sebagai satu bentuk dariPertalian Persusuan sebagai satu bentuk dari SocialSocial
Savety NetSavety Net untuk menjamin hak-hak anak.untuk menjamin hak-hak anak.
(vide Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;(vide Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;
UU Nomor 6/1974 tentang Ketentuan Pokok KesejahteraanUU Nomor 6/1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan SosialSosial
(Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).(Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).
UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (1).UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (1).
UU Perlindungan Anak (Pasal 8).UU Perlindungan Anak (Pasal 8).

18. 18
 Dalam Pasal 7 UU Perlindungan Anak, setiapDalam Pasal 7 UU Perlindungan Anak, setiap
anak berhak untuk mengetahui orangtuanya.anak berhak untuk mengetahui orangtuanya.
 Menurut Penjelasan Pasal 7 UU PerlindunganMenurut Penjelasan Pasal 7 UU Perlindungan
Anak,Anak,
“…“…hak anak untuk mengetahui siapahak anak untuk mengetahui siapa
orangtuanya, dalam artiorangtuanya, dalam arti asal usulnyaasal usulnya
(termasuk ibu susunya),(termasuk ibu susunya), dimaksudkandimaksudkan
untuk menghindari terputusnya silsilah danuntuk menghindari terputusnya silsilah dan
hubungan darah antara anak denganhubungan darah antara anak dengan orangtuaorangtua
kandungnyakandungnya , …”, …”

19. 19
D. KESIMPULAND. KESIMPULAN
1.1. Pertalian Persusuan adalah lembaga yangPertalian Persusuan adalah lembaga yang
absah dan berguna bagi kehidupan anakabsah dan berguna bagi kehidupan anak
untuk pemenuhan hak-hak anak, bahkanuntuk pemenuhan hak-hak anak, bahkan
hak utama anak (hak utama anak (supreme rightsupreme right) yakni hak) yakni hak
untuk hidup, kelangsungan hidup danuntuk hidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan.perkembangan.
2. Pertalian Persusuan2. Pertalian Persusuan penting dalampenting dalam
pemenuhan hak anak atas identitaspemenuhan hak anak atas identitas yangyang
dilekatkan pada hak atas hubungan kerabatdilekatkan pada hak atas hubungan kerabat
((family relationfamily relation).).

20. 20
3.3. Pertalian Persusuan diakui dan dijaminPertalian Persusuan diakui dan dijamin
dalam UU Perlindungan Anakdalam UU Perlindungan Anak (vide Pasal 7(vide Pasal 7
dan penjelasan Pasal 7). Sehingga menjadidan penjelasan Pasal 7). Sehingga menjadi
kewajiban Pemerintah melindungi dankewajiban Pemerintah melindungi dan
memenuhinya dengan/dalam administrasimemenuhinya dengan/dalam administrasi
kependudukan.kependudukan.
4.4. Pertalian Persusuan belum secara formalPertalian Persusuan belum secara formal
termasuk sebagai Peristiwa Penting, Datatermasuk sebagai Peristiwa Penting, Data
Kependudukan, dan DokumenKependudukan, dan Dokumen
KependudukanKependudukan dalam UU Administrasidalam UU Administrasi
Kependudukan. Namun, Pertalian PersusuanKependudukan. Namun, Pertalian Persusuan
masuk dalam KHI dan hukum yang hidup dalammasuk dalam KHI dan hukum yang hidup dalam
masyarakat.masyarakat.

21. 21
E. SARAN-SARANE. SARAN-SARAN
1.1. PerluPerlu harmonisasi Pertalian Persusuan keharmonisasi Pertalian Persusuan ke
dalam hukum nasionaldalam hukum nasional , termasuk dalam kaitan, termasuk dalam kaitan
hak atas identitas, Data kependudukan, Dokumenhak atas identitas, Data kependudukan, Dokumen
Kependudukan, dan merupakan Peristiwa Penting.Kependudukan, dan merupakan Peristiwa Penting.
2. Menggunakan Pasal 7 UU Perlindungan2. Menggunakan Pasal 7 UU Perlindungan
Anak sebagai landasan pengembanganAnak sebagai landasan pengembangan
konsep perlindungan anakkonsep perlindungan anak yang berkenaanyang berkenaan
implikasi hukum atas Pertalian Persusuan.implikasi hukum atas Pertalian Persusuan.
3.3. Mengintegrasikan Pertalian PersusuanMengintegrasikan Pertalian Persusuan
dalamdalam RUU tentang Hukum TerapanRUU tentang Hukum Terapan
Peradilan AgamaPeradilan Agama Bidang PerkawinanBidang Perkawinan –yang–yang
termasuk Prioritas Program Legislasi Nasionaltermasuk Prioritas Program Legislasi Nasional
Tahun 2008.Tahun 2008.

22. 22
Billahittafiq walhidayah,Billahittafiq walhidayah,
Wassalamualikum WWWassalamualikum WW
AdvokatAdvokat Muhammad Joni, SH, MH.Muhammad Joni, SH, MH.
mhjoni@yahoo.commhjoni@yahoo.com
www.www.advokatmuhammadadvokatmuhammadjonijoni..comcom
Law Office Joni & TanamasLaw Office Joni & Tanamas
Gedung DanaGraha suite 301 & 302Gedung DanaGraha suite 301 & 302
Jalan Gondangdia Kecil 12-14, Menteng, Jakarta PusatJalan Gondangdia Kecil 12-14, Menteng, Jakarta Pusat