Dokumen tersebut merupakan makalah yang membahas putusan Mahkamah Agung nomor 2337 K/PDT/2009 mengenai sengketa antara Edi Kesuma dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Balai Mandiri Prasarana. Makalah ini menjelaskan latar belakang perkara, kronologi peristiwa, dan dalil-dalil yang diajukan para pihak dalam perkara tersebut.

1. BEDAH KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 2337 K/PDT/2009
MAKALAH
Diajukan Untuk Menyelesaikan Perkuliahan
Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah
Oleh:
MIFTAQURROHMAN, S.H.I
NIM. 2121 1 2020
Dosen Pengampu:
DR. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI’AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO
2013
1

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Diskripsi dan Kronologi perkara
1. Informasi Perkara
Pada hari kamis tanggal 26 Januari 2011, Majlis Hakim Mahkamah Agung telah
mengadili dan membacakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2337 K/PDT/ 2009
Tahun 2011. Adapun informasi perkara sebagaimana berikut1:
Nomor
Tingkat Proses
Tanggal Register
Tahun Register
Jenis Perkara
Klasifikasi
Sub Klasifikasi
Jenis Lembaga Peradilan
Lembaga Peradilan
Para Pihak
Tahun
Tanggal Musyawarah
Tanggal Dibacakan
Amar
Tim
Hakim
Hakim Ketua
Hakim Anggota
Panitera
Yurisprudensi
Status Tahanan
Berkekuatan Hukum Tetap
2337 K/PDT/2009
Kasasi
11-01-2010
2010
Perdata
Perdata
Perbuatan Melawan Hukum
MA
MAHKAMAH AGUNG
Edi Kesuma VS. PT. Bank Syariah Mandiri
2011
26-01-2011
26-01-2011
TOLAK
B1
Majelis
H.IMRON ANWARI,SH,SPN,MH.
PROF.DR. TAKDIR RAHMADI, SH,LLM. ; PROF.DR.
HAKIM NYAK PHA, SH, DEA.
REZA FAUZI, SH,CN.
Ya
Tidak
Tidak
2. Para Pihak Yang Berperkara
EDY KESUMA, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 35, Denpasar;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat III/ Pembanding;
1
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5155cc812b0945caf3e060b9f157cd65, diakses pada 07
Juli 2013.
2

3. MELAWAN:
1.
2.
PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kantor
Cabang Denpasar, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 177 Denpasar;
PT BALAI MANDIRI PRASARANA (BALEMAN) Cq. PT. BALAI MANDIRI
PRASARANA (BALEMAN) Kantor Cabang Denpasar, beralamat di jalan Pulau
Moyo XV Nomor 9 X, Pedungan Denpasar Selatan;
Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/ para Terbanding;
DAN:
1.
2.
3.
4.
PT. BALAI MANDIRI PRASARANA (BALEMAN) kantor cabang Denpasar,
beralamat di jalan Pulau Moyo XV Nomor 9 X, Pedungan Denpasar Selatan;
LINDA ASIH, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 165, Mekarsari
Denpasar;
SURYA DIPUTRA, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 144, Denpasar;
FENNY IDAWATI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 135, Denpasar;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat serta Penggugat I, II dan IV/
Terbanding dan para Pembanding:
3. Dalil-dalil Perkara;
1.
Tentang Kedudukan Para Pihak;
Penggugat;
1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Kusyadi yang telah
meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2007 sesuai akta kematian No.
01/KM/2008 tanggal 2 Januari 2008 dan Penggugat adalah istri dan anak-anak
Kusyadi;
2. Bahwa sesuai dengan Turunan Akta Notaris Agus Jaya Suteja, SH, MH.,
Notaris PPAT di Surabaya No. 15/11/2008 tanggal 14 Februari 2008, dengan
telah meninggalnya pewaris yaitu almarhum Kusyadi, maka istri dan anakanak menjadi ahli waris Kusyadi.
3. Bahwa berdasarkan pasal 834 BW, maka ahli waris berhak untuk mengajukan
gugatan ini guna memperjuangkan hak-haknya sebagai ahli waris.
Tergugat;
1. PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Kantor Cabang Denpasar, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 177
Denpasar; ditarik menjadi tergugat karena mempunyai hubungan hukum
dengan Penggugat.
2. PT BALAI MANDIRI PRASARANA (BALEMAN) Cq. PT. BALAI
MANDIRI
PRASARANA (BALEMAN) Kantor Cabang Denpasar,
beralamat di jalan Pulau Moyo XV Nomor 9 X, Pedungan Denpasar Selatan;
ditarik sebagai Turut tergugat karena sebagai pihak Pra Lelang.
2.
Tentang Hubungan Hukum (Kronologi);
1. Bahwa al-marhum Kusyadi pada mulanya adalah nasabah dari PT. Bank
Syariah Mandiri Cabang Mataram dan antara almarhum Kusyadi dan
3

4. 2.
3.
4.
5.
6.
Tergugat terikat dalam suatu ikatan yang disebut Akad Pembiayaan AlMura>bah{ah{ No. 06 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Notaris
Ny. Hj. Sri Subekti, SH Notaris di Denpasar.
Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti dengan Addendum2 Akad Pembiayaan AlMura>bah{ah{ No. 165, 166, 167, yang dibuat oleh Notaris I Putu Candra, SH
Notaris di Denpasar, dan dalam addendum ini almarhum Kusyadi menjadi
kewenangan dan pengawasan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang
Denpasar.
Bahwa sebelum Akad Pembiayaan Al-Mura>bah{ah{ No. 06 tersebut terealisasi
dahulu pihak tergugat telah mengeluarkan surat No. 01/034/SP3/01.05,
tanggal 12 Januari 2005, perihal surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan
an. Kusyasi (UD. Sumber Sari) yang mana pada romawi II tentang biaya-biaya
yang salah satunya disepakati adalah biaya asuransi jiwa. Surat No.
01/034/SP3/01.05, tanggal 12 Januari 2005 ini ditandatangani oleh kepala
Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram Dwi Pudji Widodo dan
disetujui oleh almarhum Kusyadi dan istrinya dan Linda Asih (Penggugat)
yang membubuhkan tanda tangan di atas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu
rupiah).
Bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan Al-Mura>bah{ah No. 06 tanggal 19
Januari 2005 dalam pasal 2 (dua) disepakati bahwa pihak bank (Tergugat)
berjanji dan mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada
nasabah yaitu harga beli/jumlah hutang pokok Rp. 10.000.000.000,00
(Sepuluh Milyar Rupiah) dan margin keuntungan Rp. 9.162.270.094,51,00
(Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuhpuluh Ribu
Sembilan Puluh Empat Koma Limapuluh Satu Rupiah), jadi jumlah/besarnya
utang adalah Rp.19.162.270.094,51,00 (Sembilanbelas Milyar Seratus Enam
Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuhpuluh Ribu Sembilan Puluh Empat Koma
Limapuluh Satu Rupiah).
Berdasarkan addendum Akad Pembiayaan Al-Mura>bah{ah{ No. 165 yang dibuat
oleh Notaris I Putu Candra, SH Notaris di Denpasar, dalam pasal 2 (dua)
tertulis jumlah besarnya utang adalah Rp. 7.691.456.092,35,00 (tujuh milyar
enamratus sembilanpuluh satu juta empatratus limapuluh enam ribu sembilan
puluh dua koma tigapuluh lima Rupiah).
Berdasarkan addendum Akad Pembiayaan Al-Mura>bah{ah{ No. 166 yang dibuat
oleh Notaris I Putu Candra, SH Notaris di Denpasar, dalam pasal 2 (dua)
tertulis jumlah besarnya utang adalah Rp. 1.502.188.128,03,00 (Satu Milyar
Limaratus Dua Juta Seratus Delapanpuluh delapan Ribu Seratus Duapuluh
Delapan Koma Tiga Rupiah).
2
Istilah addendum merupakan istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perjanjian.
Dilihat dari arti katanya, addendum adalah lampiran, suplemen, tambahan. (John M. Echols dan Hassan
Shadily,Kamus Inggris-Indonesia, hal.11).. Pengertian Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat
perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun
secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu. (http://id.wikipedia.org/wiki/Addendum). Menurut Frans
Satriyo Wicaksono, SH dalam buku “Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak” disebutkan jika pada
saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat
dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut. Untuk itu ketentuan atau halhal yang belum diatur tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis sama seperti kontrak yang telah dibuat.
Pengaturan
ini
umum
ini
umum
disebut
dengan
addendum
atau
amandemen.
http://sudahtahu.blogspot.com/2010/02/addendum.html diakses 7 7 2013.
4

5. 7. Berdasarkan addendum Akad Pembiayaan Al-Mura>bah{ah{ No. 167 yang dibuat
oleh Notaris I Putu Candra, SH Notaris di Denpasar, dalam pasal 2 (dua)
tertulis: “Telah berhutang kepada Bank sejumlah sebagai berikut:
 Harga beli/jumlah hutang pokok Rp. 3.666.189.632,34,00
 Proyeksi penjualan Rp. 30.236.270.000,00,00
 Bagi hasil sesuai indikasi rate 18,08 %
8. Bahwa sesuai pasal 4 Akad Pembiayaan Al-Mura>bah{ah{ No. 166 yang dibuat
oleh Notaris I Putu Candra, SH Notaris di Denpasar, dalam pasal 2 (dua)
tertulis No. 06 tanggal 19 Oktober 2005 tentang jangka waktu dan cara
pembayaran disepakati bahwa nasabah (Penggugat) berjanji dan mengikatkan
diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada Bank
(Tergugat) dalam jangka waktu 84 (delapanpuluh empat) bulan terhitung dari
tanggal akad ditandatangani tanggal 10 Janusri 2005 sehingga harus lunas
pada tanggal 10 Januari 2012 dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan
sebesar Rp. 228.122.263,02,00 (Duaratus Duapuluh Delapan Juta Seratus
Duapuluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Koma Dua Rupiah) dan
lunas pada saat jatuh tempo.
9. Berdasarkan Addendum3 Akad Pembiayaan Al-Mura>bah{ah{ No. 165, 166, 167,
yang semuanya dibuat oleh Notaris I Putu Candra, SH Notaris di Denpasar,
dalam pasal 4 (empat) tertulis “Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan
diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada Bank
sebagaimana tersebut pada pasal 2 akad ini dalam jangka waktu 67
(enampuluh tujuh) bulan terhitung mulaitanggal 19 Juli 2006 (Sembilanbelas
juli Duaribu Enam); sehingga harus lunas pada tanggal 19 januari 2012
(Sembilanbelas januari 2012).
10.Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Akad Pembiayaan Al-Mura>bah{ah No. 06 tanggal
19 Januari 2005 tentang jaminan, bahwa penggugat telah menyerahkan
jaminan kepada pihak tergugat, yaitu:
a. Tanah berikut bangunan, SHM No. 786/Desa Dauh Puri Kaja seluas
220 M2 atas nama Linda Asih;
b. Tanah berikut bangunan, SHM No. 781/Desa Dauh Puri Kaja seluas
127 M2 atas nama Linda Asih;
c. Tanah berikut bangunan, SHM No. 614/Desa Dauh Puri Kaja seluas
330 M2 atas nama Kusyadi;
d. Tanah berikut bangunan gudang, SHM No. 415/Desa Dauh Puri Kaja
seluas 800 M2 atas nama Kusyadi;
e. Tanah berikut bangunan, SHM No. 333/Desa Dauh Puri Kaja seluas
862 M2 atas nama Linda Asih;
3
Istilah addendum merupakan istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perjanjian.
Dilihat dari arti katanya, addendum adalah lampiran, suplemen, tambahan. (John M. Echols dan Hassan
Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, hal.11).. Pengertian Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat
perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun
secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu. (http://id.wikipedia.org/wiki/Addendum). Menurut Frans
Satriyo Wicaksono, SH dalam buku “Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak” disebutkan jika pada
saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat
dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut. Untuk itu ketentuan atau halhal yang belum diatur tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis sama seperti kontrak yang telah dibuat.
Pengaturan
ini
umum
ini
umum
disebut
dengan
addendum
atau
amandemen.
http://sudahtahu.blogspot.com/2010/02/addendum.html diakses 7 7 2013.
5

6. 11. Bahwa dengan diterbitkannya surat No. 01/034/SP3/01.05, tanggal 12
Januari 2005, perihal surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan an.
Kusyasi (UD. Sumber Sari), artinya pihak tergugat mempunyai kewajiban
membayar asuransi jiwa atas nama Kusyadi.
Bahwa apabila pihak Tergugat telah membayar asuransi jiwa dari
almarhum Kusyadi sesuai dengan surat persetujuan pembiayaan adalah
apabila di kemudian hari terjadi resiko meninggalnya Kusyadi, maka
hutang-hutangnya kepada Tergugat akan dibayarkan oleh pihak asuransi.
Dan selanjutnya di tengah perjalanan masa pembiayaan ini ternyata resiko
tersebut benar-benar terjadi yaitu almarhum Kusyadi meninggal dunia
pada tanggal 29 Desember 2007, dan ternyata pihak Penggugat baru tahu
kalau asuransi jiwa atas almarhum hanya dibayarkan selama 1 (satu)
tahun.
3.
Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi.
1. Bahwa sesuai dengan Bahwa dengan diterbitkannya surat No.
01/034/SP3/01.05, tanggal 12 Januari 2005, perihal surat Pemberitahuan
Persetujuan Pembiayaan an. Kusyasi (UD. Sumber Sari) tentang biaya-biaya
yang salah satunya disepakati adalah biaya asuransi jiwa, yaitu masih dalam
proses; namun faktanya setelah almarhum Kusyadi meninggal dunia,
Penggugat baru tahu kalau Asuransi jiwa atas nama Kusyadi hanya dibayarkan
selama 1 (satu) tahun oleh Pihak tergugat.
Karena asuransi jiwa atas diri almarhum Kusyadi hanya dibayarkan selama 1
(satu) tahun oleh pihak Tergugat, maka perbuatan Tergugat ini amat sangat
merugikan pihak Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat adalah
termasuk perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa para Penggugat tidak menerima polis asuransi jiwa yang seharusnya
harus dibayarkan oleh pihak tergugat, dan setelah almarhum Kusyadi
meninggal dunia dan pihak Penggugat menanyakan tentang asuransi jiwa
almarhum Kusyadi, pihak Tergugat menerima surat pemberitahuan kalau
asuransi jiwa hanya harus dibayarkan selama 1 (satu) tahun.
3. Bahwa sesuai dengan Bahwa dengan diterbitkannya surat No.
01/034/SP3/01.05, tanggal 12 Januari 2005, perihal surat Pemberitahuan
Persetujuan Pembiayaan an. Kusyasi (UD. Sumber Sari) dan Akad
Pembiayaan Al-Mura>bah{ah No. 06 tertanggal 19 Januari 2005, asuransi jiwa
harus harus dibayarkan secara penuh, namun faktanya auransi jiwa tidak
dibayarkan secara penuh oleh pihak Tergugat.
4. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengansurasikan jiwa dari Nasabhnya
yaitu Kusyadi, menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dan perbuatan
Tergugat ini menurut Pasal 1365 BW adalah termasuk Perbuatan Melawan
Hukum.
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Akad Pembiayaan Al-Mura>bah{ah No. 06 tanggal
19 Januari 2005 tentang jangka waktu mengikatkan diri untuk membayar
kembali jumlah seluruh utangnya kepada Bank (Tergugat) dalam jangka
waktu dalam jangka waktu 84 (delapanpuluh empat) bulan terhitung dari
tanggal akad ditandatangani tanggal 19 Januari 2005 sehingga harus lunas
pada tanggal 19 Januari 2012, dan sesuai dengan addendum Akad Pembiayaan
Al-Mura>bah{ah{ No. 165, 166, 167, yang semuanya dibuat oleh Notaris I Putu
Candra, SH Notaris di Denpasar, dalam pasal 4 (empat) tertulis “Nasabah
6

7. berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah
seluruh utangnya kepada Bank sebagaimana tersebut pada pasal 2 akad ini
dalam jangka waktu 67 (enampuluh tujuh) bulan terhitung mulaitanggal 19
Juli 2006 (Sembilanbelas juli Duaribu Enam); sehingga harus lunas pada
tanggal 19 januari 2012 (Sembilanbelas januari 2012). ”
6. Bahwa setelah almarhum Kusyadi meninggal dunia, maka pihak Tergugat
bermaksud untuk melakukan lelang atas semua jaminan milik penggugat
dengan alasan pihak nasabah telah menunggak angsuran. Padahal Penggugat
sebagai ahli waris dari almarhum Kusyadi tidak pernah membuat pernyataan
tidak mampu untuk melunasi.
7. Bahwa maksud dari Tergugat dan Turut Tergugat yang akan melelang
jaminan milik Penggugat terlihat dengan:
 Surat dari Tergugat yang menerbitkan Surat No. 10/1144-3/085 tanggal
25 Juni 2008 Perihal Pemberitahuan Lelang eksekusi.
 Surat dari Tergugat yang menerbitkan Surat Penugasan Kerja (SPK)
tanggal 1 April 2008 kepada Turut Tergugat.
 Surat dari Turut Tergugat tanggal 8 April 2008 No. 019/DOKSP/BPM/Dps/IV/08 perihal pemberitahuan lelang.
8. Bahwa tindakan Tergugat yang akan melakukan lelang seperti yang terurai
adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum karena pihak Tergugat
telah melanggar pasal 8 Akad Pembiayaan Al-Mura>bah{ah No. 06 tertanggal
19 Januari 2005. Karena di dalam pasal tersebut dijelaskan dan telah
disepakati bahwa pihat Tergugat dapat melakukan lelang, menjual barang
jaminan apabila telah terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang telah diuraikan
di dalam pasal 8; bahwa faktanya peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana
dimaksud paa paal 8 tidak terjadi, oleh karena itu pada saat ini pihak Tergugat
tidak berhak untuk menjual/melelang barang jainan milik Penggugat.
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Akad Pembiayaan Al-Mura>bah{ah No. 06 tanggal
19 Januari 2005 tentang jangka waktu kredit adalah sampai pada tanggal 19
Januari 2012; dan berdasr addendum Akad Pembiayaan Al-Mura>bah{ah{ No.
165, 166, 167, yang semuanya dibuat oleh Notaris I Putu Candra, SH Notaris
di Denpasar, dalam pasal 4 (empat) tertulis “Nasabah berjanji dan dengan ini
mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada
Bank sebagaimana tersebut pada pasal 2 akad ini dalam jangka waktu 67
(enampuluh tujuh) bulan terhitung mulaitanggal 19 Juli 2006 (Sembilanbelas
juli Duaribu Enam); sehingga harus lunas pada tanggal 19 januari 2012
(Sembilanbelas januari 2012)”; artinya pihak Tergugat baru dapat/berhak
menjual/melelang barang jaminan Penggugat setelah tanggal 19 januari 2012,
dan sebaliknya pihak Penggugat masih mempunyai waktu untuk melunasi
hutang almarhum Kusyadi sampai dengan tanggal 19 januari 2012.
4.
Tentang Permohonan Sita.
Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk
Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan semua objek jaminan milik dari
penggunggat; untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar berkenan
untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag ) terhadap semua sertifikat
atas nama barang jaminan milik Penggunggat tersebut di atas.
7

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini
para Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majlis hakim
Pengadilan Negeri Denpasar kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan
memutuskan perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut:
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan di atas.
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan semua
sertifikat milik Penggugat karena Tergugat telah melakukan perbuatan
melakukan hukum dan wanprestasi, yaitu sertifikat:
a. Tanah berikut bangunan, SHM No. 786/Desa Dauh Puri Kaja seluas 220
M2 atas nama Linda Asih;
b. Tanah berikut bangunan, SHM No. 781/Desa Dauh Puri Kaja seluas 127
M2 atas nama Linda Asih;
c. Tanah berikut bangunan, SHM No. 614/Desa Dauh Puri Kaja seluas 330
M2 atas nama Kusyadi;
d. Tanah berikut bangunan gudang, SHM No. 415/Desa Dauh Puri Kaja
seluas 800 M2 atas nama Kusyadi;
e. Tanah berikut bangunan, SHM No. 333/Desa Dauh Puri Kaja seluas 862
M2 atas nama Linda Asih;
Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Putusan Pengadilan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, dan bila perlu dengan bantuan POLRI.
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Turut
tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat:
1. Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempunyai kewenangan Absolut untuk
memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.
Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2005 telah ditandatangani Akad
Pembiayaan Al-Mura>bah{ah No. 06, dan dalam perjanjian tersebut kedua
belah pihak telah sepakat apabila terjadi perselisihan maka penyelesaian
perselisihan tersebut diserahkan kepada Badan Arbitrase Muamalat
Indonesia (BAMUI), sehingga gugatan a quo yang diajukan penngugat
terhadap Tergugat adalah tidak tepat.
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels).
Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat telah mencampuradukkan
antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi; padahal perbuatan
melawan hukum dan wanprestasi merupakan dua hal yang berbeda; kedua
pasal yang mengaturnya juga berbeda sehingga gugatan menjadi obscuur.
8

9. Eksepsi Turut Tergugat:
Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels), karena Turut Tergugat
dalam pelaksanaan lelang terhadap objek milik Penggugat atas perintah dari
Tergugat dan pelaksanaan lelang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Bahwa terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah
menjatuhkan Putusan yaitu putusan No. 256/Pdt.G/2008/PN.DPS., tanggal 4
Desember yang amarnya sebagai berikut:
 Nengabulkan eksepsi Tergugat tentang tidak berwenangnya
Pengadilan Negeri Denpasar Mengadili perkara ini.
 Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar
Rp. 609.000,00 (Enamratus Sembilan Ribu Rupiah).
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/para
Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dikuatkan
oleh Pengadilan tinggi Denpasar dengan putusan No. 43/PDT/2009/PT>.DPS,
tanggal 2 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut:
 Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat.
 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember
2008 No. 256/Pdt.G/2008/PN.DPS. yang dimohonkan banding
tersebut.
 Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 11.000,00 (Sebelas Ribu Rupiah).
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para
Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 19 Juni 2009, kemudian terhadapnya oleh
Penggugat III/Pembanding diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 1
Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.
256/Pdt.G/2008/PN.Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan negeri Denpasar.
Permohonan tersebut diikuti oleh memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2009.
Bahwa setelah itu oleh tergugat dan Turut tergugat/para Terbanding yang pada
tanggal 2 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori Kasasi dari Penggugat
III/Pembanding, oleh Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang
diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juli 2009.
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksams, diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu
permohonan Kasasi tersebut formal diterima.
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Penggugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:
9

10. Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun
terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar a quo. Karena menurut hemat
Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Denpasar telah lalai mempertimbangkan buktibukti sesuai hukum dalam perkara ini sehingga mengakibatkan salah pula dalam
menerapkan hukumnya.
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:
Bahwa alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan
pertimbangan:
~ Bahwa Judex Factie4 sudah tepat dan benar menerapkan hukum.
~ Para pihak dalam perjanjian asuransi telah sepakat untuk menyelesaikan
sengketa melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Sehingga
Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo 5.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Edy Kesuma,
tersebut harus ditolak.
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon
kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.
Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5
tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan:
MENGADILI:
1. Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon kasasi: Edy Kesuma.
2. Menghukum Pemohon kasasi/Penggugat III membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (Limaratus Ribu Rupiah).
Pembacaan Putusan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung: hari Kamis,
tanggal 26 januari 2011.
4
Sistem peradilan Indonesia terdiri dari dua tingkat yakni putusan judex factie dan judex jurist. Judex
factie ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Sedangkan judex jurist adalah putusan
tingkat kasasi yang hanya memeriksa penerapan hukumnya. http://www.hukumonline.com, diakses 8 Juli 2013.
5
A quo dalam hukum berarti “tersebut”. Perkara a quo berarti perkara tersebut, perkara yang sedang
diperselisihkan. http://kamusbisnis.com/arti/a-quo/topik-hukum, diakses 8 Juli 2013.
10

11. BAB II
ANALISA TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR: 2337 K/PDT/2009
1.
2.
Pemohon Kasasi adalah yang dahulu sebagai Penggugat III.
Yang dijadikan objek perkara utama oleh Penggugat adalah:
 Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat (tanpa ada kejelasan).
 Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu:
~ Tergugat hanya membayarkan Premi asuransi jiwa almarhum Kusyadi selama
1 tahun; yang seharusnya dibayarkan penuh selama ikatan perjanjian masih
berlangsung, yang merupakan implikasi diterbitkannya surat No. 01/034/SP3/
01.05, tanggal 12 Januari 2005, perihal surat Pemberitahuan Persetujuan
Pembiayaan an. Kusyasi (UD. Sumber Sari) dan Akad Pembiayaan AlMura>bah{ah No. 06 tertanggal 19 Januari 2005.
~ Tergugat bermaksud akan melakukan lelang semua jaminan milik Penggugat.
 Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat karena bermaksud akan
melakukan lelang semua jaminan milik Penggugat.
3.
Penggugat telah mendaftarkan perkaranya pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri
Denpasar, tingkat banding di Pengadilan Tinggi Denpasar, kemudian tingkat Kasasi di
Mahkamah Agung.
4.
Dalam putusan judex factie (putusan pengadilan tingkat pertama dan banding) maupun
judex jurist (putusan tingkat kasasi) Penggugat selalu mengalami kekalahan karena
semua gugatan, permohonan banding dan kasasi ditolak oleh Hakim. Hal itu
dikarenakan:
 Pada tingkat Pertama (PN): Putusan No. 256/pdt.G/2008/PN.DPS tanggal 4
Desember 2008.
~ Penggugat “salah kamar”, karena Pengadilan Negeri tidak mempunyai
kewenangan Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena
perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.6 Disamping
itu, di dalam klausul perjanjian ketika perjanjian dibuat, telah dicantumkan
dan disepakati badan yang diserahi sebagai penengah, yaitu BAMUI. 7
6
Lihat UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama. Pasal 49 yang berbunyi: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.”
Dalam penjelasan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan
Ekonomi Syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syari’ah, antara
lain meliputi: 1. Bank Syari’ah 2. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah 3. Asuransi Syari’ah 4. Reasuransi
Syari’ah 5. Reksadana syari’ah 6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah 7.
Sekuritas Syari’ah 8. Pembiayaan Syari’ah 9. Pegadaian Syari’ah 10. Dana Pensiun lembaga keuangan syari’ah
11. Bisnis Syari’ah.
7
Arbitrase ini termasuk dalam bentuk Klausula arbitrase, yaitu yang tercantum dalam suatu
perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de compromitendo); Apabila
Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa disebut Akta Kompromis.
Ali Fitri, Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Eksistensinya, makalah.pdf. hal. 5.
11

12. Sehingga Perkara a quo harus di bawa dulu ke BAMUI sesuai sesuai dengan
klausul dalam perjanjian dengan jalur nonligitasi (di luar peradialan).8
~ Gugatan Penggugat kabur (obscuur libels), karena: tidak jelas perbuatan
Tergugat mana yang termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum, dan
mana yang termasuk wanprestasi. Dan Kelihatannya Penggugat sendiri juga
tidak faham apa kategori dari keduanya. 9 Kemudian perbuatan Turut
Tergugat juga tidak masuk kategori keduanya.

Pada tingkat Banding (PT): Putusan No. 43/PDT/2009/PT>.DPS tanggal 2 Juni 2009
~ Permohonan banding oleh Penggugat diterima.
~ Amar Keputusan: Menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar No.
256/pdt.G/2008/PN.DPS tanggal 4 Desember 2008.

Pada tingkat Kasasi (MA): Putusan No. 2337 K/PDT/2009 tanggal 26 Januari 2011
~ Permohonan Kasasi oleh Penggugat ditolak, Karena Judex Factie sudah tepat
dan benar menerapkan hukum. Disamping itu perselisihan perkara harus
dibawa ke jalur non ligitasi dulu lewat BAMUI sesuai klausul arbitrase dalam
perjanjian.
8
Pasal 1338 KUHP, Sistem hukum terbuka yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan
undang-undang
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik
kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik” Dari ketentuan pasal tersebut, seluruh pakar hukum
sepakat menyimpulkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum positif (hukum yang berlaku) di Indonesia
menganut system “terbuka”. Pactum de Compromittendo, Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal
615 RV, penetapan, penunjukan, atau pengangkatan “wasit” dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih
sesudah selisih atau sengketa itu terjadi. Akan etapi penunjukan itu dapat pula ditetapkan di dalam perjanjian
bahwa apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau persengketaan di antara keduabelah pihak, keduabelah
pihak telah menetapkan wasit yang diminta untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut. Dengan
demikian dalam hal yang tersebut terakhir ini para pihak telah menetapkan seseorang atau sesuatu badan
“wasit” untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di dalam praktek maupun
menurut ilmu hukum, cara pertama disebut “akta kompromi”, sedangkan cara kedua disebut “pactum de
compromittendo”.
9
Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum
telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 1320 KUHPerdata :“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan
mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu;
suatu sebab yang tidak terlarang.” Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak
memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, b. Tidak tepat
waktu dipenuhinya prestasi,c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan,
Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri yang menentukan. Hal ini sebagaimana
dimaksud Pasal 1352 KUHPerdata : “Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang
sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”
Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena
perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia
yang ditentukan sendiri oleh undang-undang. Ada 2 kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat
perbuatan manusia, yakni Perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmagitg, lawfull), Perbuatan
manusia
yang
tidak
sesuai
dengan
hukum
(onrechtmatig,
nlawfull). http://justicia29.blogspot.com/2012/12/perbedaan-wanprestasi-perbuatan-melawan.html, 2013-07-07
12

13. 5.
Penggugat dapat memperjuangkan hak hukumnya dan mencari keadilan lagi dengan
cara:
 Menyelesaikan proses arbitrasi dulu di BAMUI.
 Apabila tidak tercapai kata sepakat (gagal), Perkara bisa didaftarkan ulang kepada
Pengadilan Agama dengan nomor registrasi baru. Penggugat seharusnya faham apa
yang membuat dia kalah dalam tiap tingkat peradilan, sehingga ia merevisi
gugatannya.
13

14. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Setelah melakukan Bedah Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2337
K/Pdt/2009, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1.
Penggugat selalu mengalami kekalahan dalam tiap tingkat peradilan; hal itu
dikarenakan kurang fahamnya Penggugat tentang prosedural dan mekanisme
Peradilan, terutama tentang kompetensi Absolut dan materi peradilan (hal-hal
yang menyebabkan gugatan batal demi hukum karena obscuur libels)/
2.
Penggugat dapat memperjuangkan hak hukumnya dan mencari keadilan lagi
dengan cara memenuhi prosedural dan mekanisme Peradilan, dengan terlebih
dahulu mentataati klausa arbitrase di dalam perjanjian.
B. Saran.
Pengetahuan tentang prosedural dan mekanisme Peradilan, terutama tentang
tatacara penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah sangat dibutuhkan oleh para
akademisi syariah, oleh karena itu kajian tentang hal tersebut perlu ditindaklanjuti.
Dan penulis sadar betul bahwa apa yang ada dalam makalah ini jauh dari sempurna,
maka kritik dan saran selalu kami harapkan dari para pembaca. Terima kasih.
14

15. DAFTAR PUSTAKA
Fitri, Ali. Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Eksistensinya, makalah.pdf.
UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5155cc812b0945caf3e060b9f157cd65
http://sudahtahu.blogspot.com/2010/02/addendum.html
http://www.hukumonline.com,
http://kamusbisnis.com/arti/a-quo/topik-hukukum,
http://justicia29.blogspot.com/2012/12/perbedaan-wanprestasi-perbuatan-melawan.html,
15