1. Dr. Agung Firman Sampurna
Anggota V
BPK RI

2. Pengantar :
BPK sebagai
Lembaga Negara
dengan Fungsi
Auditif
1

3. Kedudukan BPK dalam Penyelenggaraan Negara
UUD 1945
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Pasal 23E, 23F dan 23G UUD 1945
Auditif
2

4. Kewenangan BPK : Melaksanakan Pemeriksaan atas Pengelolaan
dan Tangggungjawab Keuangan Negara
Paket Undang-Undang Keuangan Negara
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan
3

5. Lingkup
dan
Pengelolaan
Keuangan
Negara
4

6. Keuangan Negara : semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
Lingkup Keuangan Negara terdiri dari :
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan
melakukan pinjaman;
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan
negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/ perusahaan daerah;
h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan Pemerintah.
5

7. Pengelolaan Keuangan Negara : keseluruhan kegiatan pejabat pengelola
keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungawaban
Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara
dibutuhkan untuk :
• Menjamin agar negara dapat memeroleh haknya dan sekaligus
melaksanakan kewajibannya dalam nilai dan alokasi yang benar sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disajikan melalui
laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi yang diterima
secara umum (GAAS).
• Menjamin agar pengelolaan keuangan negara terselenggara secara
ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.
• Mendorong pengelolaan keuangan negara yang senantiasa berorientasi
dan atau mengarah pada pencapaian tujuan negara
6

8. Jenis-Jenis
Pemeriksaan
atas
Pengelolaan dan
Tanggungjawab
Keuangan Negara
7

9. 1. Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai
(reasonable assurance) apakah laporan keuangan dari entitas yang diperiksa (diaudit)
telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum
8

10. 9

11. 10

12. 11

13. 12

14. Pemeriksaan keuangan yang sudah pernah dilaksanakan oleh BPK RI untuk
PDAM di wilayah Jawa dan Sumatra dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir
sampai dengan posisi per 30 Juni 2013 antara lain:
Masalah : Cukup banyak laporan keuangan PDAM yang belum diaudit
Agenda Strategis :
1. Tahun 2013 laporan keuangan PDAM di seluruh Indonesia harus di-audit
2. Audit yang dilakukan oleh KAP terhadap laporan keuangan BUMD pada
umumnya dan PDAM pada khususnya harus disertai dengan audit atas
SPI dan audit kepatuhan (compliace audit)
3. Standar penyajian laporan keuangan yang digunakan adalah PSAK
13

15. 2. Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan kinerja (Performance Audit) : pemeriksaan yang independen
atas efisiensi dan efektivitas kegiatan, program, dan organisasi
pemerintah, dengan memperhatikan aspek ekonomi, dengan tujuan untuk
mendorong ke arah perbaikan (INTOSAI)
Terminologi lain yang dikenal dari pemeriksaan kinerja adalah value for
money audit : proses penilaian atas bukti-bukti yang tersedia untuk
menghasilkan suatu pendapat secara luas mengenai bagaimana entitas
menggunakan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien
Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta
pemeriksaan aspek efektivitas (Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2004)
14

16. 15

17. 16

18. Area Perubahan
17

19. 18

20. 19

21. Tujuan Pemeriksaan Kinerja yang sudah pernah dilaksanakan oleh BPK
antara lain:
a. Menilai efektivitas proses produksi dan distribusi air bersih dalam
rangka menyediakan air bersih bagi masyarakat yang memenuhi
standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas
b. Menilai efektifitas Pelayanan Pelanggan
c. Menilai efektivitas pengelolaan kegiatan penyediaan air bersih dan
pengelolaan tagihan PDAM
Agenda strategis :
• Pemeriksaan Kinerja Tematik atas Pelayanan Penyediaan Air Bersih
• Area potensial yang akan dipilih menjadi area kunci akan mencakup
aspek teknis dan manajerial, dengan mempertimbangkan aspek
kuantitas (pasokan) termasuk service coverage, kualitas (air bersih)
dan kontinuitas pelayanan
20

22. 3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) : bertujuan untuk
memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu dapat bersifat: eksaminasi (examination), reviu (review),
atau prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures)
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas
hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan
atas sistem pengendalian intern
21

23. Tujuan PDTT yang bersifat :
1. Eksaminasi adalah untuk memberikan pernyataan positif (positive assurance) atas
hal yang diperiksa, yaitu bahwa hal yang diperiksa sesuai atau tidak sesuai dengan
kriteria yang ditentukan dalam segala hal yang material. Pernyataan positif
tersebut merupakan simpulan atas keseluruhan populasi.
2. Reviu adalah untuk memberikan pernyataan negatif (negative assurance) atas
suatu hal tertentu yang diperiksa, yaitu pernyataan bahwa tidak ada informasi
yang menyatakan bahwa hal tertentu tersebut tidak sesuai dengan kriteria.
Pernyataan negatif tersebut merupakan simpulan atas hal yang direviu saja dan
bukan simpulan atas populasi.
3. Agreed upon procedures adalah memberikan laporan atas temuan yang diperoleh
dengan melaksanakan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para pihak
(pemberi tugas dan pemakai tertentu) sebelum penugasan dimulai. PDTT yang
bersifat agreed upon procedures dilakukan hanya jika ada permintaan (on call
basis).
22

24. Tujuan Pemeriksaan yang sudah pernah dilaksanakan oleh BPK RI antara lain :
1. Kegiatan produksi & pengelolaan HPP, kegiatan penjualan air, pengelolaan asset
dan investasi, pengelolaan biaya usaha/operasional, dan kewajiban pada negara
maupun daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan
mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku
2. Pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan telah dirancang dan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan titik-titik pengendalian untuk
pengamanan aset perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan
3. Pengelolaan produksi air dan produksi non air, distribusi, investasi/pembelian
barang/ pemborongan pekerjaan, penjualan/pelayanan langganan, kerjasama
dengan pihak ketiga, kewajiban PDAM kepada Negara/Daerah telah mematuhi
persyaratan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan
4. Sistem pengendalian intern entitas baik terhadap laporan realisasi pendapatan
dan biaya; mekanisme dan tata cara pemungutan pendapatan; pengeluaran biaya
dan penatausahaan piutang telah dirancang dan dilaksanakan secara
memadai untuk mencapai pengendalian yang handal
5. Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan usaha PDAM telah sesuai
dengan RKAP (Rencana Kebijakan Anggaran Perusahaan) dan tidak menyimpang
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
23

25. Permasalahan
yang menjadi
Temuan dalam
Pemeriksaan
Keuangan
PDAM
24

26. Kelemahan-kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan PDAM yang
ditemukan BPK antara lain:
a. Terdapat perbedaan saldo akhir Kas antara Laporan Keuangan dengan rekening koran
bank;
b. Proses Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja Tidak Sesuai Ketentuan.
c.
Pengelolaan dan penatausahaan Persediaan Bahan Operasi dan Bahan Instalasi belum
optimal, sehingga nilai persediaan tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya;
d. Penyajian Aset Tetap Tanah dan Penyempurnaan Tanah, Aset Tetap Instalasi Transmisi dan
Distribusi, Aset lnstalasi Pompa, Aset Tetap Dalam Penyelesaian dan Aset Tetap Tidak
Berfungsi pada Neraca tidak dapat diyakini kewajarannya, sehingga tidak memberikan
informasi yang andal bagi pengguna laporan keuangan;
e. Penghapusan Aset Tetap tidak sesuai ketentuan;
f.
Pengungkapan Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belum Lengkap dan
Belum Memadai;
25

27. Kelemahan-kelemahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada
PDAM yang ditemukan BPK antara lain:
a. PDAM mengalami kerugian atas kehilangan air, sehingga kehilangan perolehan
pendapatan;
b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan dan Pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan
mendahului kontrak pengadaan barang/jasa;
c. PDAM kurang membayar Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Air
Bawah Tanah (ABT/AP);
d. PDAM Tidak Memverifikasi Laporan Operasional Mitra Kerjasama Sebagai Dasar
Perhitungan Royalti;
e. Kerjasama PDAM dengan Mitra Kerjasama kurang menguntungkan PDAM TKR;
f. PDAM kurang membayar Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) berdasarkan penghitungan
Laba Fiskal dan Penyelesaian Hutang PPh Badan berlarut-larut, sehingga berpotensi
terbebani sanksi administrasi berupa bunga;
g. Pengelolaan dan Penggunaan Dana Cadangan Belum Tepat;
26

28. Catatan
Akhir
27

29. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan penyediaan
air bersih, sebagai langkah awal diperlukan :
• Komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan pelayanan
penyediaan air bersih dengan mematuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku
• Komitmen terhadap peningkatan kompetensi, baik kompetensi
teknis maupun kompetensi manajerial, khususnya dalam bidang tata
kelola keuangan, dalam pengelolaan pelayanan penyediaan air
bersih
• Komitmen untuk membangun kebersamaan dalam menghadapi
berbagai masalah yang timbul
28

30. TERIMA KASIH