Tentang hak mendahulu negara atas barang milik penanggug pajak

1. HAK
MENDAHULU

2. DASAR HUKUM
• PASAL 21 UU NO 28 TH 2007
• PASAL 26 PP NO 80 TH 2007
• PASAL 14 AYAT (1) UU NO 19 TH 2000
• UU NO 4 TAHUN 1996  HAK PERTANGGUNGAN
TANAH
• PASAL 1, PASAL 41 (1), (3), PASAL 61. PASAL 113,
PASAL 114 UU NO 37 TH 2004  KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
• PASAL 1137 KUH PERDATA
• YURISPRUDENSI MA NO PUT : 018PK/N/1999

3. HAK MENDAHULU
meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa
bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak (
Negara mempunyai Psl 21 (2) UU No 28 Th 2009 )
hak mendahulu untuk DIKECUALIKAN
utang pajak atas 1. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu
penghukuman untuk melelang suatu barang
barang-barang milik bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
Penanggung Pajak  2. biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
kedudukan negara sebagai 3. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh
kreditur preferen yang dinyatakan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
mempunyai hak mendahulu atas ( Psl 21 (3) UU No 28 Th 2007 )
barang-barang milik Penanggung
Pajak yang akan dilelang di muka Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau
umum. Pembayaran kepada dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau
kreditur lain diselesaikan setelah badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan
utang pajak dilunasi dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit,
pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham
PASAL 21 (1) UU NO 28 TH 2007 atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta
tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak
tersebut.
( Psl 21 (3a) UU No 28 Th 2007 )

4. HAK MENDAHULU HABIS
PASAL 21 AYAT (4) UU NO 16 TH 2000
Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun
sejak tanggal diterbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, dan SK
SEBELUM TH Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam
PAJAK 2008 jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk
membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan
penundaan pembayaran.
PASAL 21 AYAT (4) DAN (5) UU NO 28 TH 2007
4. Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima)
tahun sejak tanggal diterbitkan STP, SKPKB SKPKBT, SK
Pembetulan, SK Keberatan, Put. Banding, atau Put.Peninjauan
Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
TH PAJAK bertambah
5. Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai
2008 DAN berikut:
a) dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan
SETERUSNYA secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak
pemberitahuan Surat Paksa; atau
b) dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau
persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5
(lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan
diberikan.