SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
Tata Tertib
                     Organisasi Rukun Tetangga Kompleks Gerhana Alauddin


Pembukaan
Bahwa sesungguhnya kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi merupakan salah satu kebutuhan
hidup setiap individu. Oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi tersebut perlu
ditata sedemikian rupa sehingga terwujud kehidupan yang damai dan harmonis dalam bingkai
kebersamaan dan kekeluargaan.
Dan upaya-upaya hidup berdampingan secara damai dengan interaksi sosial yang positif sebagai
satu keluarga dalam kompleks perumahan yang sama telah, sedang dan akan terus digalakkan oleh
warga Kompleks Gerhana Alauddin Makassar dalam rangka mencapai kehidupan bertetangga yang
damai, harmonis dan kreatif.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah Tata Tertib Organisasi Rukun Tetangga Kompleks
Gerhana Alauddin yang melindungi kepentingan seluruh warga kompleks dengan tidak
mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya secara luas, sebagai berikut:
                                               BAB I
                                          KELEMBAGAAN
                                              Pasal 1
1.   Organisasi Rukun Tetangga Kompleks Gerhana Alauddin adalah organisasi yang bersifat sosial
     kemasyarakatan yang beranggotakan seluruh warga yang bertempat tinggal di dalam kompleks
     gerhana alauddin, yang selanjutnya disebut RT GERALDIN.

2.   RT Geraldin bertujuan membangun kekeluargaan, kebersamaan, kerukunan dan keharmonisan
     hidup bertetangga dalam kompleks serta mewujudkan keamanan, kebersihan, keindahan dan
     kenyamanan lingkungan kompleks.
3.   Dalam Lingkup RT Geraldin dapat dibentuk organisasi atau lembaga lainnya yang tetap
     bernaung di bawah Organisasi RT Geraldin dan bertujuan membantu mencapai tujuan
     Organisasii RT Geraldin.
                                         BAB II
                                       PENGURUS
                                         Pasal 2

1.   Pengurus RT Geraldin terdiri dari seorang Ketua RT, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara
     serta dibantu oleh seksi-seksi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

2.   Ketua dipilih melalui Musyawarah Warga atau melalui pemilihan terbuka yang didahului
     dengan pemaparan visi dan misi calon ketua.
3.   Pemilihan sekretaris dan bendahara dilaksanakan melalui Musyawarah Warga setelah
     pemilihan ketua dilaksanakan.


                                                                                            1|5
Pasal 3
                                     Masa Kerja Pengurus
Masa kerja pengurus RT Geraldin adalah selama 5 (lima) tahun yang mengacu pada Surat Keputusan
Walikota Makassar Nomor 63 tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga,
Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam daerah Kota Makassar.

                                               Pasal 4
Pengurus berkewajiban mewujudkan tujuan RT Geraldin dengan berbagai kebijakan dan program
kerja yang terlebih dahulu harus disetujui warga.

                                      Pasal 5
Pengurus RT Geraldin berhak membuat Surat Keputusan, Peraturan, dan melakukan teguran
terhadap pelanggaran Tata Tertib ini.
                                            Pasal 6
Setiap peraturan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus dimusyawarahkan dan
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari warga.

                                           BAB III
                                          WARGA
                                           Pasal 7
Warga RT Geraldin adalah semua orang yang tinggal di wilayah Kompleks Gerhana Alauddin paling
sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut.

                                          Pasal 8
Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan tujuan RT Geraldin.

                                        BAB IV
                              HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
                                        Pasal 9
                                      Hak Warga
Warga berhak atas pelayanan keamanan dan ketertiban, pelayanan kebersihan (pengangkutan
sampah rumah tangga yang telah dikemas dengan baik), pelayanan masalah kependudukan,
informasi perkembangan pengelolaan RT Geraldin, serta keikutsertaan dalam kepengurusan RT
Geraldin.

                                         Pasal 10
                                      Kewajiban Warga
Warga berkewajiban
   a. Membayar iuran pengelolaan kompleks paling lambat tanggal 10 setiap bulan yang
      besarnya ditentukan melalui rapat warga dan pembayarannya disetorkan kepada petugas
      khusus yang ditunjuk oleh pengurus RT Geraldin.


                                                                                         2|5
b. Turut serta menjaga keamanan dan ketertiban dengan tindakan-tindakan yang bersifat
      preventif (Pencegahan).
   c. Turut serta menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan sarana Kompleks dengan
      tidak membuang sampah sembarangan.
   d. Ikut serta bergotong royong membersihkan lingkungan sesuai jadwal gotong royong yang
      akan ditentukan kemudian oleh pengurus RT Geraldin.
   e. Melaporkan kepada Ketua RT Geraldin kedatangan atau keberadaan warga baru dalam
      Kompleks.
                                          BAB V
                                  MUSYAWARAH WARGA
                                         Pasal 11
   1. Musyawarah warga merupakan kekuasaan tertinggi dalam Organisai RT Geraldin
   2. Musyawarah warga bertujuan menetapkan Tata Tertib Organisai RT Geraldin serta
      mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting lainnya yang sifatnya mengatur
      dan mengikat seluruh warga.
   3. Musyawarah warga dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun

                                             BAB VI
                                   LINGKUNGAN KOMPLEKS
                                            Pasal 12
1. Lingkungan kompleks antara lain meliputi, jalan dan bahu jalan kompleks, saluran drainase dan
   taman,
2. Semua jalan kompleks harus dibebaskan dari polisi tidur kecuali portal pada pintu masuk
   kompleks.
3. Bagi warga yang sedang membangun/merenovasi rumah dilarang mengunakan setengah atau
   lebih badan jalan untuk menimbun material atau untuk mengaduk campuran. Untuk mengaduk
   campuran di atas bahu maupun badan jalan sebaiknya diberi alas tripleks dan semacamnya.
4. Kerusakan bahu dan badan jalan akibat pelanggaran ayat 3 di atas menjadi tanggung jawab
   warga yang melaksanakan renovasi atau membangun rumah tersebut.
5. Untuk penerangan jalan setiap warga wajib memberikan sumbangan pengadaan penerangan
   jalan yang besarnya disesuikan dengan kebutuhan yang dibayarkan sekali saja selam menjadi
   warga. Sedangkan biaya pemeliharaan penerangan jalan diambil dari dana kas RT Geraldin.

                                         BAB VII
                                 KEAMANAN DAN KETERTIBAN
                                        Pasal 13
1. Masalah keamanan dan ketertiban merupakan masalah bersama, sehingga permasalahan yang
   berkaitan dengan keamanan dan ketertiban harus senantiasa dimusyawarahkan oleh seluruh
   warga.
2. Pelaksanaan operasional keamanan dan ketertiban dikoordinir oleh Koordinator Bidang
   Keamanan dan Ketertiban RT Geraldin, yang mempunyai kewenangan penuh mengatur masalah
                                                                                           3|5
keamanan dan ketertiban sesuai dengan rumusan yang telah disepakati warga, termasuk
     mengawasi, menata dan membina petugas keamanan (Satpam).
3. Petugas keamanan (Satpam) adalah tenaga yang secara khusus direkrut oleh Organisasi RT
   Geraldin yang hubungan kerjanya diatur dengan surat perjanjian kerja.
4.    Jumlah tenaga satuan pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan
     pembiayaannya.
5. Jika diminta, Binmas tingkat Kelurahan Mangasa juga berhak memberi pembinaan dan
   pengawasan dalam hal operasional sistem keamanan dan ketertiban dalam Kompleks Gerhana
   Alauddin.

                                           Pasal 14
                          Batas Kecepatan Kendaraan Dalam Kompleks
Kecepatan maksimal kendaraan dalam lingkungan kompleks adalah 10 km/jam.

                                          BAB VIII
                                KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
                                          Pasal 15
1.   Pelaksanaan operasioanal kebersihan dan keindahan dikoordinir oleh seorang koordinator
     bidang kebersihan dan keindahan yang mempunyai kewenangan penuh mengatur masalah
     kebersihan sesuai dengan rumusan yang telah disepakati warga, termasuk mengatur dan
     membina petugas kebersihan dan keindahan.
2.   Petugas kebersihan dan keindahan adalah tenaga yang secara khusus direkrut oleh pengurus
     RT Geraldin yang hubungan kerjanya diatur dengan surat perjanjian kerja.
3.    Jumlah petugas kebersihan dan keindahan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat
      kemampuan pembiayaannya
                                              BAB IX
                                           KEUANGAN
                                             Pasal 16
     1. Keuangan RT Geraldin berasal dari iuran wajib warga, sumbangan suka rela atau usaha-
         usaha pengurus lainnya yang syah dan tidak bertentangan dengan Tata Tertib ini.
     2. Informasi tentang keadaan keuangan organisasi RT Geraldin harus disampaikan kepada
        seluruh warga secara berkala baik melalui media surat pemberitahuan maupun media lain
        yang memungkinkan.
     3. Pemberitahuan informasi keadaan keuangan melalui surat edaran disampaikan sekali dalam
        3 (tiga) bulan dan melalui web site disampaikan setiap bulannya.
                                            Pasal 17
                                          Iuran Wajib
1.   Iuran wajib dibayarkan oleh setiap warga dengan ketentuan satu rumah satu pembayaran yang
     harus dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
                                                                                         4|5
2.   Jumlah iuran wajib ditentukan melalui musyawarah warga dan untuk sementara besarnya iuran
     wajib adalah sebesar Rp. 30,000,-/bulan.
3.   Perubahan jumlah iuran wajib sebagai hasil musyawarah warga dituangkan dalam berita acara
     yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Tertib ini.
                                          Pasal 18
                               Rencana Pendapatan dan Belanja
Setiap awal tahun, pengurus RT Geraldin wajib membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja
organisasi RT yang harus disepakati oleh warga melalui musyawarah warga.
                                          Pasal 19
                                         Dana Sosial
1.   Pengurus berhak mengusahakan dana sosial yang bisa bersumber dari warga maupun sumber-
     sumber lain yang syah, halal dan tidak mengikat.
2.   Dana sosial diperuntukkan untuk membantu warga yang terkena musibah dan/atau kegiatan
     lain yang bersifat sosial keagamaan.
                                            BAB X
                                     HUBUNGAN KELUAR
                                           Pasal 20
Pengurus berhak mewakili warga dalam berhubungan dengan pihak atau organisasi di luar RT
Geraldin dalam hal-hal yang menyangkut upaya mencapai tujuan organisasi RT Geraldin.
                                              BAB XI
                                    PERUBAHAN TATA TERTIB
                                             Pasal 21
Tata tertib ini dapat ditinjau kembali dan dirubah melalui Musyawarah Warga dengan undangan
musyawarah disampaikan kepada seluruh Warga Kompleks.

                                           BAB XII
                                          PENUTUP
Demikianlah tata tertib ini dibuat dalam rangka mencapai tujuan organisasi RT Geraldin yakni
membangun kerukunan, kebersamaan dan keharmonisan bertetangga dalam Kompleks Perumahan
Geraldin.

                                                                         Makassar, 12 Juli 2009
                                   Pimpinan Musyawarah,

                         Ketua,                            Sekretaris,



                      Muh. Yamin                          Mustamin Raga

                                                                                          5|5

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Uu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikota
Uu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikotaUu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikota
Uu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikotaWinarto Winartoap
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
 
Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota
Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan  pemerintah kabupaten/kotaHubungan hierarki pemerintah provinsi dengan  pemerintah kabupaten/kota
Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kotaEvan Setio
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaZulfikri Armada
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupari saridjo
 
Sejarah sistem pemerintahan di indoneia
Sejarah sistem pemerintahan di indoneiaSejarah sistem pemerintahan di indoneia
Sejarah sistem pemerintahan di indoneiaAgusPrastyawan2
 
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerahUndang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerahNorsel Maranden
 
Draft ruu pengelolaan zakat
Draft ruu pengelolaan zakatDraft ruu pengelolaan zakat
Draft ruu pengelolaan zakatGus Mid Rabbitry
 
Draft ad hasil kongnas v
Draft ad hasil kongnas vDraft ad hasil kongnas v
Draft ad hasil kongnas vswirawan
 
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Winarto Winartoap
 

La actualidad más candente (13)

Uu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikota
Uu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikotaUu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikota
Uu nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati-walikota
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota
Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan  pemerintah kabupaten/kotaHubungan hierarki pemerintah provinsi dengan  pemerintah kabupaten/kota
Hubungan hierarki pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
 
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidupPerdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
Perdes no. 7 tahun 2017 tentang lingkungan hidup
 
Sejarah sistem pemerintahan di indoneia
Sejarah sistem pemerintahan di indoneiaSejarah sistem pemerintahan di indoneia
Sejarah sistem pemerintahan di indoneia
 
Anggaran rumah tangga afpmi.fix
Anggaran rumah tangga afpmi.fixAnggaran rumah tangga afpmi.fix
Anggaran rumah tangga afpmi.fix
 
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerahUndang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah
 
Uu zakat 2011
Uu zakat 2011Uu zakat 2011
Uu zakat 2011
 
Draft ruu pengelolaan zakat
Draft ruu pengelolaan zakatDraft ruu pengelolaan zakat
Draft ruu pengelolaan zakat
 
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
 
Draft ad hasil kongnas v
Draft ad hasil kongnas vDraft ad hasil kongnas v
Draft ad hasil kongnas v
 
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
 

Tata Tertib RT

  • 1. Tata Tertib Organisasi Rukun Tetangga Kompleks Gerhana Alauddin Pembukaan Bahwa sesungguhnya kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi merupakan salah satu kebutuhan hidup setiap individu. Oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi tersebut perlu ditata sedemikian rupa sehingga terwujud kehidupan yang damai dan harmonis dalam bingkai kebersamaan dan kekeluargaan. Dan upaya-upaya hidup berdampingan secara damai dengan interaksi sosial yang positif sebagai satu keluarga dalam kompleks perumahan yang sama telah, sedang dan akan terus digalakkan oleh warga Kompleks Gerhana Alauddin Makassar dalam rangka mencapai kehidupan bertetangga yang damai, harmonis dan kreatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah Tata Tertib Organisasi Rukun Tetangga Kompleks Gerhana Alauddin yang melindungi kepentingan seluruh warga kompleks dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya secara luas, sebagai berikut: BAB I KELEMBAGAAN Pasal 1 1. Organisasi Rukun Tetangga Kompleks Gerhana Alauddin adalah organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan yang beranggotakan seluruh warga yang bertempat tinggal di dalam kompleks gerhana alauddin, yang selanjutnya disebut RT GERALDIN. 2. RT Geraldin bertujuan membangun kekeluargaan, kebersamaan, kerukunan dan keharmonisan hidup bertetangga dalam kompleks serta mewujudkan keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan kompleks. 3. Dalam Lingkup RT Geraldin dapat dibentuk organisasi atau lembaga lainnya yang tetap bernaung di bawah Organisasi RT Geraldin dan bertujuan membantu mencapai tujuan Organisasii RT Geraldin. BAB II PENGURUS Pasal 2 1. Pengurus RT Geraldin terdiri dari seorang Ketua RT, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara serta dibantu oleh seksi-seksi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. 2. Ketua dipilih melalui Musyawarah Warga atau melalui pemilihan terbuka yang didahului dengan pemaparan visi dan misi calon ketua. 3. Pemilihan sekretaris dan bendahara dilaksanakan melalui Musyawarah Warga setelah pemilihan ketua dilaksanakan. 1|5
  • 2. Pasal 3 Masa Kerja Pengurus Masa kerja pengurus RT Geraldin adalah selama 5 (lima) tahun yang mengacu pada Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 63 tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam daerah Kota Makassar. Pasal 4 Pengurus berkewajiban mewujudkan tujuan RT Geraldin dengan berbagai kebijakan dan program kerja yang terlebih dahulu harus disetujui warga. Pasal 5 Pengurus RT Geraldin berhak membuat Surat Keputusan, Peraturan, dan melakukan teguran terhadap pelanggaran Tata Tertib ini. Pasal 6 Setiap peraturan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari warga. BAB III WARGA Pasal 7 Warga RT Geraldin adalah semua orang yang tinggal di wilayah Kompleks Gerhana Alauddin paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut. Pasal 8 Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan tujuan RT Geraldin. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA Pasal 9 Hak Warga Warga berhak atas pelayanan keamanan dan ketertiban, pelayanan kebersihan (pengangkutan sampah rumah tangga yang telah dikemas dengan baik), pelayanan masalah kependudukan, informasi perkembangan pengelolaan RT Geraldin, serta keikutsertaan dalam kepengurusan RT Geraldin. Pasal 10 Kewajiban Warga Warga berkewajiban a. Membayar iuran pengelolaan kompleks paling lambat tanggal 10 setiap bulan yang besarnya ditentukan melalui rapat warga dan pembayarannya disetorkan kepada petugas khusus yang ditunjuk oleh pengurus RT Geraldin. 2|5
  • 3. b. Turut serta menjaga keamanan dan ketertiban dengan tindakan-tindakan yang bersifat preventif (Pencegahan). c. Turut serta menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan sarana Kompleks dengan tidak membuang sampah sembarangan. d. Ikut serta bergotong royong membersihkan lingkungan sesuai jadwal gotong royong yang akan ditentukan kemudian oleh pengurus RT Geraldin. e. Melaporkan kepada Ketua RT Geraldin kedatangan atau keberadaan warga baru dalam Kompleks. BAB V MUSYAWARAH WARGA Pasal 11 1. Musyawarah warga merupakan kekuasaan tertinggi dalam Organisai RT Geraldin 2. Musyawarah warga bertujuan menetapkan Tata Tertib Organisai RT Geraldin serta mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting lainnya yang sifatnya mengatur dan mengikat seluruh warga. 3. Musyawarah warga dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun BAB VI LINGKUNGAN KOMPLEKS Pasal 12 1. Lingkungan kompleks antara lain meliputi, jalan dan bahu jalan kompleks, saluran drainase dan taman, 2. Semua jalan kompleks harus dibebaskan dari polisi tidur kecuali portal pada pintu masuk kompleks. 3. Bagi warga yang sedang membangun/merenovasi rumah dilarang mengunakan setengah atau lebih badan jalan untuk menimbun material atau untuk mengaduk campuran. Untuk mengaduk campuran di atas bahu maupun badan jalan sebaiknya diberi alas tripleks dan semacamnya. 4. Kerusakan bahu dan badan jalan akibat pelanggaran ayat 3 di atas menjadi tanggung jawab warga yang melaksanakan renovasi atau membangun rumah tersebut. 5. Untuk penerangan jalan setiap warga wajib memberikan sumbangan pengadaan penerangan jalan yang besarnya disesuikan dengan kebutuhan yang dibayarkan sekali saja selam menjadi warga. Sedangkan biaya pemeliharaan penerangan jalan diambil dari dana kas RT Geraldin. BAB VII KEAMANAN DAN KETERTIBAN Pasal 13 1. Masalah keamanan dan ketertiban merupakan masalah bersama, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban harus senantiasa dimusyawarahkan oleh seluruh warga. 2. Pelaksanaan operasional keamanan dan ketertiban dikoordinir oleh Koordinator Bidang Keamanan dan Ketertiban RT Geraldin, yang mempunyai kewenangan penuh mengatur masalah 3|5
  • 4. keamanan dan ketertiban sesuai dengan rumusan yang telah disepakati warga, termasuk mengawasi, menata dan membina petugas keamanan (Satpam). 3. Petugas keamanan (Satpam) adalah tenaga yang secara khusus direkrut oleh Organisasi RT Geraldin yang hubungan kerjanya diatur dengan surat perjanjian kerja. 4. Jumlah tenaga satuan pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan pembiayaannya. 5. Jika diminta, Binmas tingkat Kelurahan Mangasa juga berhak memberi pembinaan dan pengawasan dalam hal operasional sistem keamanan dan ketertiban dalam Kompleks Gerhana Alauddin. Pasal 14 Batas Kecepatan Kendaraan Dalam Kompleks Kecepatan maksimal kendaraan dalam lingkungan kompleks adalah 10 km/jam. BAB VIII KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN Pasal 15 1. Pelaksanaan operasioanal kebersihan dan keindahan dikoordinir oleh seorang koordinator bidang kebersihan dan keindahan yang mempunyai kewenangan penuh mengatur masalah kebersihan sesuai dengan rumusan yang telah disepakati warga, termasuk mengatur dan membina petugas kebersihan dan keindahan. 2. Petugas kebersihan dan keindahan adalah tenaga yang secara khusus direkrut oleh pengurus RT Geraldin yang hubungan kerjanya diatur dengan surat perjanjian kerja. 3. Jumlah petugas kebersihan dan keindahan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan pembiayaannya BAB IX KEUANGAN Pasal 16 1. Keuangan RT Geraldin berasal dari iuran wajib warga, sumbangan suka rela atau usaha- usaha pengurus lainnya yang syah dan tidak bertentangan dengan Tata Tertib ini. 2. Informasi tentang keadaan keuangan organisasi RT Geraldin harus disampaikan kepada seluruh warga secara berkala baik melalui media surat pemberitahuan maupun media lain yang memungkinkan. 3. Pemberitahuan informasi keadaan keuangan melalui surat edaran disampaikan sekali dalam 3 (tiga) bulan dan melalui web site disampaikan setiap bulannya. Pasal 17 Iuran Wajib 1. Iuran wajib dibayarkan oleh setiap warga dengan ketentuan satu rumah satu pembayaran yang harus dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 4|5
  • 5. 2. Jumlah iuran wajib ditentukan melalui musyawarah warga dan untuk sementara besarnya iuran wajib adalah sebesar Rp. 30,000,-/bulan. 3. Perubahan jumlah iuran wajib sebagai hasil musyawarah warga dituangkan dalam berita acara yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Tertib ini. Pasal 18 Rencana Pendapatan dan Belanja Setiap awal tahun, pengurus RT Geraldin wajib membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi RT yang harus disepakati oleh warga melalui musyawarah warga. Pasal 19 Dana Sosial 1. Pengurus berhak mengusahakan dana sosial yang bisa bersumber dari warga maupun sumber- sumber lain yang syah, halal dan tidak mengikat. 2. Dana sosial diperuntukkan untuk membantu warga yang terkena musibah dan/atau kegiatan lain yang bersifat sosial keagamaan. BAB X HUBUNGAN KELUAR Pasal 20 Pengurus berhak mewakili warga dalam berhubungan dengan pihak atau organisasi di luar RT Geraldin dalam hal-hal yang menyangkut upaya mencapai tujuan organisasi RT Geraldin. BAB XI PERUBAHAN TATA TERTIB Pasal 21 Tata tertib ini dapat ditinjau kembali dan dirubah melalui Musyawarah Warga dengan undangan musyawarah disampaikan kepada seluruh Warga Kompleks. BAB XII PENUTUP Demikianlah tata tertib ini dibuat dalam rangka mencapai tujuan organisasi RT Geraldin yakni membangun kerukunan, kebersamaan dan keharmonisan bertetangga dalam Kompleks Perumahan Geraldin. Makassar, 12 Juli 2009 Pimpinan Musyawarah, Ketua, Sekretaris, Muh. Yamin Mustamin Raga 5|5